Paparan Dirjen KD Kemendagri

8/15/2019 Paparan Dirjen KD Kemendagri

1/12

Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan KesehatanNasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat PertamaMilik Pemerintah Daerah Yang Belum Menerapkan

PPK-BLUD

Disampaikan Pada Acara Sosialisasi dan Pemantapan Komitmen Pemerintah DaerahDalam Melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2014

Samarinda, 18 Juni 2014

Oleh:

DR. Yuswandi A. TemenggungDirektur Jenderal Keuangan Daerah

Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia


2/12

Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telahdiubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013“BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada FKTP secara praupaya berdasarkankapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP”

Latar Belakang

Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN PadaFKTP Milik Pemerintah Daerah

Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional padaFKTP Milik Pemerintah Daerah

SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk TeknisPenganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta PertanggungjawabanDana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah

Dasar Hukum


3/12

3

Definisi

3

Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara penganggaran,pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabandana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan

Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yangdibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta

yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang diberikan.

1

2


4/12

4

Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanjadana kapitasi JKN, dan disampaikan kepada Kepala SKPDDinas Kesehatan

Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasiJKN tersebut, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatandana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN

Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalamkelompok PAD, jenis Lain-lain PAD, obyek Dana Kapitasi JKNpada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan

Penganggaran

1

3

2


5/12

RKA-SKPD Dinas Kesehatan dipergunakan sebagai bahanpenyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturankepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalamkelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis,obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekeningberkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani Pasal 12Perpres 32/2014 dan Permenkes 19/2014.

5

4

Lanjutan ....

5


6/12

6

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Perda tentang APBD

Perkada tentang Penjabaran APBD

Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPDpendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD.


7/12

7

FungsiPerbendaharaan

Dana Kapitasi JKN

pada FKTP

Kepala daerahmengangkat BendaharaDana Kapitasi JKN padamasing-masing FKTPsetiap tahun anggaranatas usul Kepala SKPD

Dinas Kesehatan melaluiPPKD dan ditetapkandengan keputusankepala daerah

Pengangkatan Bendahara Dana Kapitasi JKN


8/12

8

Penetapan Rekening Dana Kapitasi JKN

Bendahara danakapitasi membuka

rekening danakapitasi yang

ditetapkan olehkepala daerah

Bagian darirekening

BUD

merupakan


9/12

PPK-SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuanatas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP denganmempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP, KepalaSKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan PengesahanPendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untukpenerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKDselaku BUD.

Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan

belanja FKTP , selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebutdengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala FKTP setiapbulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10bulan berikutnya.

Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja padabuku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP denganmelampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambatpada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.

9

Pencatatan dan Penyampaian Laporan RealisasiPendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN

2

1

3

4


10/1210

Pertanggungjawaban

SP2B FKTP

Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi

pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasiJKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPDDinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadiLaporan Keuangan Pemerintah Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangandi bidang pengelolaan keuangan daerah.


11/12

11

Tata Cara PenganggaranDana Kapitasi JKN TA 2014

1

Dalam hal pendapatan dan belanja dana kapitasi belumdianggarkan dalam perda tentang APBD TA 2014, pemdamelakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD TA2014 dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu)

bulan setelah dilakukan perubahan

Perubahan perkada tentang penjabaran APBD TA 2014,ditampung dalam perda tentang perubahan APBD TahunAnggaran 2014

Dalam hal pemda tidak melakukan perubahan atas perdatentang APBD Tahun Anggaran 2014, pendapatan dan belanjadana kapitasi ditampung dalam laporan realisasi anggaran TA2014

1

2

3


12/12

Terima Kasih

Paparan Dirjen KD Kemendagri

Documents