(CEK) Panduan PenCEgahan Korupsi untuk Dunia Usaha Jakarta, 9 April 2019 Saut Situmorang Komisioner KPK
(CEK)Panduan PenCEgahan Korupsiuntuk Dunia Usaha
Jakarta , 9 Apr i l 2019
Saut Situmorang
Komisioner KPK
KERANGKA SAMBUTAN
- Data dan Statistik
- Pertanggungjawaban Pidana di Sektor Swasta
- Pencegahan di Sektor Swasta / Bisnis
DATA & STATISTIKKORUPSI DI INDONESIA
Tindak Pidana Korupsi di IndonesiaBerdasarkan Jenis Profesi/Jabatan Tahun 2004 – Desember 2018
2
5
4
7
7
11
22
20
26
109
101
199
238
247
Polisi
Korporasi
Duta Besar
Jaksa
Komisioner
Pengacara
Hakim
Gubernur
Kepala K/L
Lainnya
Walikota/Bupati & Wakil
Eselon I / II / III
Swasta
Anggota DPR & DPRD
238 orangSwasta merupakan peringkat tertinggi keduapelaku korupsi berdasarkan data penanganan
perkara KPK tahun 2004-2018
KASUS KORUPSI YANG MELIBATKAN KORPORASI
JENIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSIBerdasarkan data KPK Tahun 2004 s.d 2018
PENYUAPAN5 6 4 P e r k a r a
PENGADAAN
BARANG & JASA1 8 8 P e r k a r a
64%
21%
PENYALAHGUNAAN ANGGARAN
TPPU
PUNGUTAN
PERIZINAN
MERINTANGI PROSES KPK
5%
3%
3%
3%
1%
46 Perkara
31 Perkara
25 Perkara
23 Perkara
10 Perkara
ASEAN CPI 2018
85 Singapore
CountryCPI 2018Rank CPI 2017
84
Brunei Darussalam
Malaysia
Timor Leste
Indonesia
Thailand
Myanmar
Laos
Cambodia
Vietnam
62
47
37
34
37
35
38
28
29
21
63
47
38
36
36
33
35
29
29
20
3
31
61
89
99
99
117
105
132
132
161
Philippines
www.ti.or.id
69%65%
41% 40% 40% 40%
32%
26%23%
15%
6% 3% 2% 0.20%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Bribery Rates Across the Asia Pacific Region
Global Corruption Barometer, People and Corruption: Asia Pacific, 2017
PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORUPSI PADA
KORPORASI
3 (TIGA) PRASYARAT
Pasal 20 UU Tipikor
•Tindak Pidana Bisa Dilakukan Korporasi
•Dilakukan oleh Orang Berdasarkan HubunganKerja Maupun Berdasarkan Hubungan Lain(Artinya termasuk pegawai pada level staf)
• Bertindak Lingkup Bisnis Korporasi
PERMA 13/2016Peraturan Mahkamah Agung No. 13tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
Memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak
pidana tersebut atau tindak pidana tersebut
dilakukan untuk kepentingan Korporasi
Melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana
Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk:
• melakukan pencegahan;
• mencegah dampak yang lebih besar;
• memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
5 Korporasi
Tersangka oleh KPKPasca PERMA 13 /2016
Pasal 4 Ayat 2 : Korporasi dapat dipidana bila:
PENCEGAHAN KORUPSIDI DUNIA USAHA
Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
UU No.30 Th
2002
KPKPencegahan Penindakan
Koordinasi, Supervisi, Monitor
14
2018
Inisiasi & Aktivasi
- Komite Advokasi Nasional (KAN) di 5 Sektor
- Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi di 34 Provinsi
- Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas
- Peluncuran Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha
- International Business Integrity Conference 2018
Inisiasi
- Komite Advokasi Nasional (KAN) di 5 Sektor
- Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi di 8
Provinsi
- Penyusunan SKKNI Ahli Pembangun Integritas
- International Business Integrity Conference 2018
Peluncuran
- Gerakan membangun dunia usaha yang anti
praktik suap menyuap
- Inisiasi Komite Advokasi Nasional di 5 Sektor
- International Business Integrity Conference (2016)
2016
2017
About Us
P R O G R A M K E R J A 2 0 1 9PENCEGAHAN KORUPSI UNTUK DUNIA USAHA
Penguatan KAN 5 Sektor
Diseminasi
Panduan CEKKolaborasi KPK denganSetnas PK, OJK, Kementerian BUMN, dan SKK Migas
Migas, Infrastruktur, Kesehatan, Pangan & Kehutanan
Penguatan KAD
34 Provinsi
Pembentukan KAN 3 Sektor Baru
Industri Keuangan, Transportasi Udara, Telekomunikasi
IBIC 2019Aksi kolaborasi regulator, pelaku usaha dan publik
OUTPUT:Rekomendasi peningkatan• praktik bisnis antisuap• kemudahan berusaha di
Indonesia
TERIMA KASIH