68 BAB 3 ANALIS IS S IS TEM YANG S EDANG B ERJ ALAN 3.1 Riwayat Perusahaan Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court ) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh M ajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan M K merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang M ahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).
26
Embed
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 3.1 …thesis.binus.ac.id/Asli/Bab3/2009-2-00215-IF Bab 3.pdf · pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
68
BAB 3
ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN
3.1 Riwayat Perusahaan
Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan
diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi
yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001
sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal
7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9
Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan
pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.
Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam
rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA)
menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III
Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.
DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang
mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR
dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada
hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor
4316).
69
Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui
Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama
kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim
konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.
Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA
ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya
kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan
UUD 1945.
3.2 Visi dan Misi Perusahaan
Visi Mahkamah Konstitusi adalah tegaknya konstitusi dalam rangka
mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan
kenegaraan yang bermartabat.
Misi Mahkamah Konstitusi adalah:
a. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan
kehakiman yang terpercaya.
b. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar
berkonstitusi.
70
3.3 Struktur Organisasi Perusahaan
________ Garis Komando
---------------- Garis Koordinasi
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi
71
Biro Perencanaan dan Keuangan
Bagian Perencanaan
Sub bagian Program dan Anggaran
Sub bagian Evaluasi dan Anggaran
Sub bagian Kas dan Perbendaharaan
Sub bagian Akutansi dan Verifikasi
Bagian Keuangan
Gambar 3.2 Struktur Biro Perencanaan dan Keuangan
Gambar 3.3 Struktur Biro Umum
72
Gambar 3.4 Struktur Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan
Kepala bagian Administrasi Perkara Kepala bagian
Persidangan
Kepala bagian Pelayanan Risalah dan Putusan
Risalah
Kepala Sub bagian Registrasi
Kepala Sub bagian Penyusuanan Kaidah Hukum
dan Dokumentasi Perkara
Kepala Sub bagian Pelayanan Persidangan
Kepala Sub bagian Pemanggilan
Kepala Sub bagian Pelayanan Risalah
Kepala Sub bagian Pelayanan Putusan
Gambar 3.5 Struktur Biro Administrasi Perkara dan Persidangan
73
Gambar 3.6 Struktur Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi
74
3.4 Tugas dan Tanggung Jawab
Mengenai hubungan organisasi, uraian tugas, dan tanggung jawab dari
masing-masing fungsi sesuai dengan struktur organisasi Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Sekretaris Jenderal :
1. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif.
2. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan,
ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
3. Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat dan hubungan antar
lembaga.
4. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi