Pajak

PAJAKPajak Menyatukan Hati, Membangun Negeri

Rochman Hadi Mustofa, S.Pd.

DIRJEN PAJAK SAAT INI...

Fuad Rahmany

PENGERTIAN PAJAK

Menurut UU No. 16 Tahun 2009: Pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

CIRI-CIRI PAJAK

Merupakan iuran wajib Dipungut berdasarkan Undang-

Undang Tanpa mendapat imbalan jasa secara

langsung Untuk membiayai pengeluaran

umum

UNSUR PAJAK

Wajib pajak

Tarif pajakObjek pajak

PUNGUTAN RESMI LAINNYA

Retribusi: pungutan yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa

atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan

nyata. Contoh: retribusi jalan tol, retribusi pasar, retribusi listrik.

Cukai: iuran rakyat atas pemakaian

barang-barang tertentu. Contoh minyak tanah, bensin, rokok.

Bea masuk: pungutan yang

dikenakan terhadap

barang-barang yang masuk ke daerah pabean.

Bea keluar: pungutan yang

dikenakan terhadap

barang-barang yang keluar dari daerah pabean

PERBEDAAN PAJAK DENGAN PUNGUTAN RESMI LAINNYA

Pajak Pungutan Resmi

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

2. Pemungutan pajak bersifat memaksa3. Pajak tidak mendapat balas

jasa secara langsung4. Berlaku untuk seluruh rakyat

tanpa terkecuali

1. Pungutan resmi berdasarkan peraturan pemerintah

2. Pungutan resmi bersifat kebijakan3. Pungutan resmi mendapat

balas jasa secara langsung4. Pengenaan terbatas pada

orang-orang tertentu

FUNGSI PAJAK

Reguler(Regularend

)

Distribusi

Alokasi

Anggaran (Budgetair)

Fungsi budgetair Pajak

berfungsi sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

FUNGSI ALOKASI

Sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.

Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi, yang disebut pula sebagai fungsi mengatur / alat pengatur kegiatan ekonomi.

FUNGSI DISTRIBUSI,

Disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang. Pemakaian pajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus merata ke seluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.

MANFAAT PAJAKSuparmoko (2000) menyebutkan manfaat pajak digunakan untuk :

1. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self liquiditing (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor)

2. Membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian)

3. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi).

4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).

JENIS-JENIS PAJAK

•Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak penghasilan (PPh).

•Pajak tak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak pertambahan nilai (PPN).

. Berdasarkan pihak yang menanggung:

2. Berdasarkan pihak yang memungut:

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan bea materai.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh :

Pajak kendaraan bermotor, Pajak reklame, pajak hiburan, pajak

hotel, dan lain-lain.

Pajak pusatPajak Daerah

3. PAJAK MENURUT SIFATNYA:

Pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan (PPh)

Pajak obyektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan obyeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: PPN, PPnBM, PBB

TARIF PAJAK

Proporsional (sebanding) Konstan (tetap) Degresif (menurun) Progresif (naik)

Objek pajak Konstan (Tetap)

Proporsional

Degresif Progresif

Rp 20.000.000

Rp 2.000.000 10% 25% 15%

Rp 30.000.000

Rp 2.000.000 10% 20% 20%

Rp 40.000.000

Rp 2.000.000 10% 15% 25%

Progresif

proporsionalDegresif

PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK

Kesamaan / equality

Kepastian / certainty

Kelayakan / convenience

Ekonomis/efisiensi

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Self-assessment system

Official assesment system

Withholding system

Wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri

Pajak dihitung oleh pemerintah. Pemungutan pajak dilakukan oleh fiskus (petugas pemungutan pajak)

Dilakukan pihak ketiga selain wajib pajak dan negara sendiri. Contoh pada perusahaan BUMN yang memberlakukan pungutan pajak dari penghasilan bulanan pegawainya.

OBJEK PAJAK

1. Objek Pajak Penghasilan (PPh)2. Objek Pajak PPN3. Objek Pajak PPn BM4. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB)5. Objek Pajak Bea Materai

TARIF PAJAK

No PKP (Penghasilan Kena Pajak)* Tarif Pajak

1 Rp 0 – Rp 50.000.000 5%

2 Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 15%

3 Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 25%

4 Rp 500.000.000 – ke atas 30%

*Per Tahun

PPH

Biaya jabatan adalah sebesar 5% dari gaji bruto bulanan, maksimum Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan

Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000

Wajib Pajak yang berstatus kawin mendapat tambahan PTKP sebesar Rp 2.025.000

Wajib pajak yang memiliki anak mendapat tambahan PTKP sebesar Rp 2.025.000 per anak. Maksimum dikenai PTKP adalah 3 anak

BEA MATERAI

Materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan UU

No 24 Tahun 2000A. Subjek Bea Materai : Pihak yang mendapat manfaat dari

dokumenB. Objek Bea Materai : Dokumen yang menjadi objek bea materai Surat perjanjian sbg alat pembuktian perbuatan, kenyataan,

keadaan yang bersifat perdata Akta notaris Wesel, promes, aksep (bankers draft) Dokumen sbg alat bukti di pengadilan Surat yang memuat jumlah uang Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

TO DO....

Carilah informasi mengenai 3 jenis Tarif Pengenaan Bea Materai, kemudian sebutkan dokumen-dokumen apa saja yang dikenakan pada 3 jenis Tarif Pengenaan Bea Materai tersebut!