Subjek Pajak dan Objek Pajak

Perpajakan IMateri VIII

Oleh :

Kelompok 4A.A.A. Uccahati Warapsari(1206305036)Luh Ayu Ratih Purnamasari(1206305143)Gusti Ayu Sidney(1206305146)

Fakultas Ekonomi Universitas Udayana2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan pembuatan resume Perpajakan ini dan terima kasih untuk berbagai sumber yang telah kami pakai sebagai data pada resume ini.Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna. Begitu pula dengan resume ini yang telah kami selesaikan. Tidak semua hal dapat kami deskripsikan dengan sempurna dalam resume ini. Kami melakukannya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang kami miliki. Dimana kami juga memiliki keterbatasan kemampuan.Maka dari itu, kami akan menerima semua kritik dan saran yang diberikan sebagai batu loncatan untuk dapat memperbaiki resume kami. Sehingga resume berikutnya dan resume lain dapat diselesaikan dengan hasil yang lebih baik. Kami mengharapkan banyak manfaat yang dapat dipetik dan diambil dari karya ini.

Bukit Jimbaran, 23 April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

COVERKATA PENGANTAR iiDAFTAR ISI iiiBAB I PENDAHULUAN 11.1 Latar Belakang 11.2 Rumusan Masalah 11.3 Tujuan 1BAB II PEMBAHASAN 22.1 Subjek Pajak 22.2 Objek Pajak 5BAB III PENUTUP11 3.1 Kesimpulan 11DAFTAR PUSTAKAiii

BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangPajak merupakan alat atau instrumen penerimaan Negara. Dalam menjalankan tugas-tugas rutin Negara diperlukan biaya, demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Pembiayaan itu terutama berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan Negara terutama dari sector pajak ini diharapkan bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun. Karena sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui di televisi dan media-media yang lain mengenai istilah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Materai. Namun, tidak semua orang mengetahui apa saja yang menjadi subjek dan objek dari kedua pajak ini. Sehingga banyak orang yang tidak mengetahui bahwa mereka termasuk salah satu dari subjek pajak tersebut.Dalam makalah ini kami akan mencoba menguraikan beberapa hal mengenai apa saja yang menjadi subjek dan objek dalam istilah istilah pajak tersebut. Sehingga kita semua dapat mengatahui tentang hal-hal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah1. Apa yang dimaksud dengan subjek pajak?2. Apa yang dimaksud dengan objek pajak?

1.3 Tujuan1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan subjek pajak.2. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan objek pajak.

BAB IIPEMBAHASAN2.1 Subjek PajakSubjek Pajak PenghasilanPajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek PPh meliputi :1. Orang pribadi;2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; dan3. Bentuk usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, dan bengkel.Subjek Pajak Dalam Negeri1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.Subjek Pajak Luar Negeri1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.2. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.Subjek Pajak Pertambahan NilaiSubjek Pajak Pertambahan Nilai adalah pengusaha Kena pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena pajak dan atau penyerahan Jasa Kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.Karena Undang-undang PPN tidak menyebutkan secara jelas siapa-siapa yang termasuk subjek PPN, maka untuk memudahkan memahami, dapat dilihat ketentuan-ketentuan sebelumnya berdasarkan Pasal 18 Undang-undang PPN mengenai ketentuan perarihan, yaitu berdasarkan PP Nomor 22 tahun 1995, PP Nomor 28 Tahun 1988 serta PP Nomor 75 Tahun 1991 yang dapat disebutkan beberapa contoh yang termasuk pengusaha kena pajak sebagai subjek PPN, yaitu:1. Pabrikan.2. Importir.3. Agen utama atau penyalur utama.4. Pengusaha pemegang hak atau menggunakan paten atau merek dagang Barang Kena pajak.5. Pedagang besar.6. Eksportir.7. Pedagang eceran besar.8. Pemborong atau kontraktor.9. Pengusaha bidang telekomunikasi.10. Pengusaha jasa angkatan udara dalam negeri.11. Pengusaha rain yang ditetapkan oreh Direktur Jenderar pajak.Subjek Pajak Bumi dan BangunanSubjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk melunasi PBB sesuai dengan ketentuan UU PBB. Subjek PBB baru akan melunasi utang PBB apabila subjek PBB tersebut secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Hak hak atas bumi dan bangunan dalam PBB adalah mengacu pada ketentuan UU argaria, yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan.Berikut ini beberapa contoh subjek WP yang harus melunasi pajak karena status kepemilikan objek pajak yang tidak jelas.1. Subjek pajak bernama A memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena suatu hak berdasarkan UU atau bukan karena perjanjian, maka A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan tersebut yang akan ditetapkan sebagai WP.2. Suatu objek pajak ternyata masih dalam suatu sengketa kepemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut yang akan ditetapkan sebagai WP.3. Subjek pajak dalam waktu lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut telah dikuasakan kepada orang lain, maka orang atau badan yang diberi kuasa akan ditunjuk sebagai WP.Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanPengeturan masalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2000. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek pajak yang telah memperoleh hak atas tanah dan bangunan, akan terutang pajak saat mereka memperolehnya. Saat yang menentukan terutangnya pajak tersebut diatur dalam Pasal 9, sebagai berikut:1. Untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.2. Untuk tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.3. Untuk hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.4. Untuk pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.5. Untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.6. Untuk lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.7. Untuk putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap.8. Untuk hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftrarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan.9. Untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak.10. Untuk pemberian hak di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak.11. Untuk hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.Subjek Bea MateraiPengaturan masalah Bea Materai diatur dalam UU No.13 Tahun 1985. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu dokumen. Tidak semua dokumen dikenakan Bea Materai. Dokumen yang dikenakan bea materai hanyalah dokumen yang disebutkan dalam UU tersebut. Pihak yang menggunakan dokumen dokumen yang disebutkan dalam UU adalah subjek dari Bea Materai tersebut. Artinya, merekalah yang wajib melunasi sejumlah Bea Materai yang telah ditentukan.Apabila suatu dokumen belum dibubuhi Bea Materai, namun apabila akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka pihak yang akan menggunakan dokumen tersebut sebagai bukti, dibebani kewajiban untuk melunasi Bea Materai terlebih dahulu. Pelunasan dilakukan melalui pejabat pos yang disebut pemateraian kemudian.2.2 Objek PajakObjek Pajk Penghasilan1. PPh Pasal 21Objek pajak PPh Pasal 21 harus di ketahui oleh wajib pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan PPh ini, tujuannya adalah agar dapat menjadi perhatian dalam menentukan objek-objek apa saja kah yang dapat dikenakan PPh Pasal 21 dan juga yang tidak termasuk dalam penghasilan yang di potong PPh Pasal 21.Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:a. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara teratur berupa gaji,uang pensiun bulanan,upah,honorarium, tunjangan.b. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi,bonus.c. Upah harian,upah borongan,upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas.d. Uang tebusan pensiun,uang THT,uang pesangon,sehubungan dengan PHK.e. Honorarium,uang saku,hadiah/penghargaan, komisi,beasiswa,dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan,jasa.f. Gaji,gaji kehormatan,tunjangan lain yang terkait dengan gaji/honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS.Pengecualian Objek Pajak Pph Pasal 21a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi jiwa,asuransi dwiguna b. Penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk penerimaan dalam bentuk natura/ kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP/WP yang dikenakan PPh finalc. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja d. Penerimaan dalam bentuk natura/ kenikamatan yang diberikan oleh pemerintah e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemerintah f. Penerimaan THT-Taspen dari PT Taspen kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.2. PPh Pasal 22Pasal 22 UU PPh mengatur mengenai pemungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan adanya kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya.Objek PPh pasal 22a. Penyerahan barang dan/atau jasa kepada institusi pemerintah.b. Kegiatan impor ke dalam daerah pabean.Pengecualian Objek Pajak Pph Pasal 22a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak terutang PPh.b. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk, antara lain:1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;2) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang dinyatakan sebagai bukan subjek PPh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan;3) Buku ilmu pengetahuan4) Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan.5) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;6) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;7) Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya.3. PPh Pasal 23Pasal 23 UU PPh mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.Objek PPh pasal 23a. Dividenb. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utangc. Royalti;d. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;e. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.Pengecualian Objek Pajak Pph Pasal 23a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;b. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;c. Dividen atau bagian laba yang diterima ata diperoleh PT sebagai WP dalam negeri,koperasi, yayasan, atau, organisasi yang sejenis, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia;d. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana;e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat tertentu.f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;g. Bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar 240.000 rupiah setiap bulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

4. PPh Pasal 26Pasal 26 UU PP mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri dan BUT. Dalam PPh Pasal 26, yang menerima penghasilan adalah WP luar negeri, sedangkan dalam PPh Pasal 23 yang menerima penghasilan adalah WP dalam negeri. Selain itu, sifat pemotongan PPh Pasal 26 bersifat final, sedangkan pemotongan dalam PPh pasal 23 sifatnya tidak final.

Objek Pajak Pertambahan NilaiObjek dalam PPN adalah penyerahan atau kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Ada beberapa kegiatan yang ditegaskan UU PPN sebagai onjek PPN, yaitu:1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;2. Impor Barang Kena Pajak;3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;Objek Pajak Bumi dan BangunanYang menjadi obyek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi atau tanah dan isi yang ada di bawahnya, termasuk tanah pekarangan, sawah, empang dan perairan pedalaman (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada bumi, tanah atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun tempat yang diusahakan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ).1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut2. Jalan tol3. Kolam renang;4. Pagar mewah5. Tempat olah raga6. Galangan kapal, dermaga7. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;8. Fasilitas lain yang memberikan manfaatObjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanPada dasarnya obyek dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah setiap upaya pemindahan hak atau pemberian hak atas tanah dan bangunan. Obyek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat dijabarkan sebagai berikut:1. Jual beli2. Tukar menukar3. Hibah4. Hibah wasiat5. Waris6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan8. Penunjukan pembeli pada lelang9. Pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap10. Penggabungan usaha11. Peleburan usaha12. Pemekaran usaha13. Hadiah. Objek Bea MateraiPada prinsipnya dokumen yang harus dikenakan meterai adalah dokumen menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan, antara lain :1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.2. Akta-akta notaris termasuk salinannya.3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.4. Surat yang memuat jumlah uang5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek.6. Dokumen yang dikenakan Bea Meterai juga terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, dan surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dan maksud semula.

BAB IIIPENUTUP

3.1 Kesimpulan1. Subjek Pajak adalah pihakpihak(orangmaupunbadan) yang akan dikenakan pajak2. Objek Pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak.

5

DAFTAR PUSTAKAIlyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2011. Hukum Pajak, edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.Renny. 2009. Subjek Pajak dan Objek Pajak. http://enywow.blogspot.com/2009/01/bjl.html. Diakses tanggal 22 April 2013.