P U T U S A N NOMOR : 168/PDT/2014/PT.PBR antarasimkara.pt-pekanbaru.go.id/files_perdata/fa83a11a198d5a7...Tanjung Buton Makmur Sejahtera), Beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.

Hal 1 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR

P U T U S A N NOMOR : 168/PDT/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara:

PT. KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON (KITB), sebagai Pemegang

Saham PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS), berkedudukan di Jl.

Pangeran No. 12 Siak Sri Indrapura, yang diwakili oleh Tengku Munzir Bey

Direktur PT, KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON beralamat di Jl. Raja

Kecik No. 53 Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Sri Indrapura selanjutnya

disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT;

L A W A N

Ir. RADEN FATHAN KAMIL, selaku pribadi (Mantan Direktur Utama PT.

Tanjung Buton Makmur Sejahtera), Beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani

No. 14 RT. 004 RW. 009 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman

Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. E. E. Enggar

Bawono, SH, 2. Davy Helkiah Radjawane, SH, 3. Mohammad Saidwan, SH,

4. Agus Imam Saroni, SH, 5. Erna Amiarsih, SH. 6. Ferdinand Martinus

Woda, SH, Advokad pada BAWONO & RADJAWANE beralamat di Jl. K.S.

Tubun IV No. 37 Slipi-Petamburan Jakarta Barat selanjutnya disebut

TERBANDING semula TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Katua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

tanggal 10 Oktober 2014 Nomor 168/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua pihak

tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April

2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

pada tanggal 22 April 2013 di bawah Nomor Register 03/Pdt.G/2013/PN - SIAK

telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :


1. Bahwa Penggugat adalah PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang

dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 7 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT)

Kawasan Industri Tanjung Buton.

2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2008 PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB)

membuat Memorandum of Agreement (MOA) No. 001/MOA/MPM/KITB/05.08.

antara PT. Kawasan Industri Tanjung Buton denganPT. Miway Persada untuk

Membentuk perusahaan Joint Venture PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera

(PT. TBMS).

Bahwa Perusahaan Joint Venture PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera

(PT. TBMS) dengan Komposisi Kepemilikan 35 % dan 65 %. Modal disetor

pada awal pendirian PT. TBMS adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar

rupiah) yaitu : PT. KITB sebesar 35 % atau dengan nilai Rp. 3.500.000.000,-

(tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan RUPS PT. TBMS tanggal 20

September 2008, modal disetor tersebut kemudian berubah menjadi Rp.

17.500.000.000,- (tujuah belas milyar lima ratus juta rupiah) oleh KITB dan Rp.

32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh PT Miway

Persada.

Bahwa susunan Pengurus saat Pembentukan PT. TBMS adalah sebagai

berikut :

- Ir. Raden Fathan Kamil sebagai Direktur Utama (PT. MIWAY).

- Aan Supriyadi sebagai Direktur Tehnik (PT. KITB).

- Buce Darbu Zyd Alfarabi sebagai Direktur (PT. KITBP).

- Muhammad Yusuf sebagai Direktur (PT. MIWAY).

- Edwin Adrianto sebagai Direktur (PT. MIWAY).

- Ir. Syarifuddin, MT sebagai Komisaris (PT. KITB).

- Ahmad Farihan sebagai Komisaris (PT. MIWAY).

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008, dibuat Memorandum of Agreement

(MOA) antara PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (TRUS) sebagai Penjual

dan PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (PT. TBMS) sebagai Pembeli Kapal

MV Fatimah dengan harga Rp. 90.250.000.000,- (Sembilan puluh milyar dua

ratus lima puluh juta rupiah). Sumber dana pembelian kapal tanker berasal dari

kas PT. TBMS dan kredit kepada Bank Muamalat Indonesia.

Dengan spesifikasi Kapal Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai berikut:

- Built : 4/1983

- By : Higaky Shipbuilding Co. Ltd. Japan

- Flag : Indonesia


- Place Registration : Jakarta

- Call Sigr : PKAH

- Grt/Nrt : 5.206 m3/2 . 715 m3

- Register Number : IMO No. 8208177.

Kapal tanker tersebut dibeli dari PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (TRUS)

yang merupakan pemegang saham mayoritas pada PT. MIWAY PERSADA

MAKMUR. Direktur Utama PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (TRUS)

tersebut juga merupakan Direktur Utama PT. Miway dan juga merupakan

Direktur Utama PT. TBMS. Pada saat pembelian kapal, mayoritas saham PT.

TBMS (65%) dikuasai oleh PT. Miway Persada.

Bahwa pembelian Kapal tanker MV Fatimah seharga Rp. 90.250.000.000,-

(Sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), tersebut tidak

dapat diyakini kewajaran harganya pada saat pembelian Kapal tersebut PT.

Tanjung Buton Makmur Sejahtera selaku pembeli (Buyers) tidak melakukan

Perbandingan harga untuk kapal sejenis tidak menggunakan jasa appraisal

yang Independen untuk menaksir harga kapal, justru jasa appraisal yang

dipakai adalah yang ditunjuk oleh PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera.

Seharusnya untuk menaksir harga kapal tersebut baik penjual (saller)

maupun pembeli (buyer) sangat perlu unutk mendapatkan harga kapal yang

layak.

4. Bahwa faktanya PT. TRUS membeli Kapal tersebut pada tanggal 20 April 2007

seharga US$ 4.280.000,-. Jika Kurs rupiah 9500 perdollar, maka harga kapal

tersebut adalah Rp. 40.660.000.000,- (empat puluh miliar enam ratus enam

puluh juta rupiah). Dalam satu tahun (yaitu tahun 2008) Tergugat telah menjual

Kapal tersebut dengan harga Rp. 90.590.000.000.- (Sembilan puluh miliar

limaratus Sembilan puluh juta rupiah). Secara logika tidak masuk akal menjual

harga jual kapal melonjak 2 kali lipat, sehingga telah terjadi mark up sebesar

Rp. 49.590.000.000,- (empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh

juta rupiah). Akibatnya telah terjadi Kerugian Perusahaan (PT. TBMS) karena

kebijakan Direktur Utama (Dirut) saat itu (Tergugat). Dengan Kepemilikan

saham 35% yang ditanggung oleh KITB seharusnya adalah sebesar 35% atau

setara Rp. 17.356.500.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta

lima ratus ribu rupiah). Uang PT. KITB yang disetor sebagai penyertaan modal

semua habis digunakan oleh Direktur Utama PT. TBMS saat itu (Tergugat)

untuk membeli Kapal sehingga kerugian yang diderita PT. KITB selaku

pemegang saham PT. TBMS adalah:

Rp. 17.500.000.000,- + Rp. 17.356.500.000,- = Rp. 34.856.500.000,- (tiga

puluh empat miliar delapan ratus lima puluh enam lima ratus ribu rupiah).


5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 PT. Miway menarik sahamnya

sebesar Rp. 31.350.000.000,- (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta

rupiah), dari PT. TBMS sementara PT. KITB menambah saham dengan nilai

Rp. 4.150.000.000,- (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah), sehingga PT.

KITB menjadi mayoritas dengan 95% atau Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh

satu miliar lima ratus juta rupiah). Sementara kepemilikan PT. Miway hanya 5%

atau Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa dengan adanya Peralihan saham ini, diikuti dengan Pergantian Direksi

dan Komisaris.

Yaitu : Direktur Utama Buce Darbi Zyd Alfarabi

Direktur : Aan Supriadi

Komisaris Utama : Ir. Syarifuddin MT.

6. Bahwa Tergugat menjabat selaku Direktur Utama di PT. TBMS sejak bulan Mei

2008 hingga bulan Desember 2009. Sejak awal Direktur Utama (Tergugat)

tidak ada punya itikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan

Perusahaan Patungan (PT. TBMS).

Hal ini dapat dilihat kedudukan/posisi Tergugat ada dimana-mana, hal ini dapat

dilihat :

- Di PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Tergugat sebagai Direktur

Utama

- PT. Miway Persada sebagai : Direktur Utama

- PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (TRUS) sebagai Direktur Utama.

Hal ini dilakukan untuk memuluskan niat Tergugat untuk meraih

keuntungan pribadi dari Perseroan Terbatas TBMS. Dalam hal

pembelian Kapal Tanker MV Fatimah, hal ini terlihat ketika pembelian

Kapal MV Fatimah PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera sebagai

pembeli tidak menggunakan jasa appraisal untuk menilai harga yang

layak untuk kapal tersebut.

7. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak beritikad baik dengan menempati posisi

Direktur Utama pada PT. Miway Persada, PT. TBMS, dan PT. TRUST dan

tidak menggunakan jasa appraisal dalam pembelian Kapal MV Fatimah

bertujuan untuk memudahkan penjualan Kapal yang tidak ekonomis lagi

dengan melakukan Mark up harga kapal tersebut merupakan Perbuatan

Melawan Hukum yang menimbukan Kerugian bagi Penggugat selaku

Pemegang Saham PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS). PT.

Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dalam kedudukan sebagai pemegang

saham PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS), dalam hal ini mewakili

kepentingan PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS)untuk mengajukan


gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat saat menjabat Direktur

utama pada bulan Mei 2008 sampai bulan Desember 2009.

8. Bahwa dalam Pasal 97 Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas menyebutkan:

1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan

setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota atau lebih tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tenggang rentang bagi setiap

anggota Direksi.

5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjababkan atas kerugian

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian

untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut.

6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10

(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota

Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian

pada Perseroan.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan tiap Perbuatan

Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.

10.Bahwa Kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat

adalah :

a. Kerugian Material :

- Uang yang disetor untuk pembelian Kapal Rp. 17.600.000.000,- (tujuh

belas miliar enam ratus juta rupiah).


- Uang yang disetor PT. KITB sebagai penyertaan modal

Rp.17.356.500.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh

enam lima ratus ribu rupiah).

b. Kerugian Immateril

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah berpengaruh

terhadap kredibilitas Penggugat dalam menjalankan usaha Kawasan

Industri Pelabuhan, dengan berkurangnya kepercayaan dari pihak Bank

maupun Perusahaan mitra kerja. Oleh karena itu sudah sepantasnya

Tergugat memberikan ganti kerugian Immateril dengan sejumlah uang

sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar).

- Jumlah Total kerugian adalah : Rp. 49.865.500.000,- (empat puluh

sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu

rupiah). Yang terdiri dari:

Kerugian Materil : Rp. 34.865.500.000,-

Kerugian Immateril : Rp. 15.000.000.000,-

11.Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini

dengan cara bisnis yaitu Win - win Solution, namun tidak ada respon positif dari

Tergugat, hingga gugatan ini didaftarkan.

12.Sudah sepatutnya Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi baik

Materil maupun Immateril kepada Tergugat yang dibayarkan secara tunai dan

sekaligus kepada Penggugat 7 hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan

hukum tetap.

13.Jika tergugat tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaiman batas

waktu pointer diatas maka dikenakan uang paksa (dwang som) yang besarnya

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya.

14.Bahwa sudah seharusnya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Vit voer

baar bij voorad).

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar

Rp. 49.865.500.000,- (empat puluh Sembilan miliar delapan ratus enam puluh

lima juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;.

Subsidair :


Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et

bobo).

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak bisa berdamai,

maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang

selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan atau revisi terhadap

surat gugatan yaitu sebagaimana revisi surat gugatan tertanggal 15 Agustus 2013

yakni :

1. Bahwa pada halaman 5, 6 point 4 surat gugatan tertulis : Bahwa faktanya

PT. TRUS membeli Kapal tersebut pada tanggal 20 April 2007 seharga

US$ 4.280.000,-. Jika Kurs rupiah 9500 perdollar, maka harga kapal tersebut

adalah Rp. 40.660.000.000,- (empat puluh miliar enam ratus enam puluh juta

rupiah). Dalam satu tahun (yaitu tahun 2008) Tergugat telah menjual Kapal

tersebut dengan harga Rp. 90.590.000.000.- (Sembilan puluh miliar lima ratus

Sembilan puluh juta rupiah). Secara logika tidak masuk akal menjual harga jual

kapal melonjak 2 kali lipat, sehingga telah terjadi mark up sebesar Rp.

49.590.000.000,- (empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta

rupiah). Akibatnya telah terjadi Kerugian Perusahaan (PT. TBMS) karena

kebijakan Direktur Utama (Dirut) saat itu (Tergugat). Dengan Kepemilikan

saham 35% yang ditanggung oleh KITB seharusnya adalah sebesar 35% atau

setara Rp. 17.356.500.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta

lima ratus ribu rupiah). Uang PT. KITB yang disetor sebagai penyertaan modal

semua habis digunakan oleh Direktur Utama PT. TBMS saat itu (Tergugat)

untuk membeli Kapal sehingga kerugian yang diderita PT. KITB selaku

pemegang saham PT. TBMS adalah:

Rp. 17.500.000.000,- + Rp. 17.356.500.000,- = Rp. 34.856.500.000,- (tiga


Dirubah menjadi : Bahwa faktanya PT. TRUS membeli Kapal tersebut pada

tanggal 20 April 2007 seharga US$ 4.280.000,-. Jika Kurs rupiah 9500

perdollar, maka harga kapal tersebut adalah Rp. 40.660.000.000,- (empat

puluh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah). Dalam satu tahun (yaitu tahun

2008) Tergugat telah menjual Kapal tersebut dengan harga Rp.

90.250.000.000.- (Sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Secara logika tidak masuk akal menjual harga jual kapal melonjak 2 kali lipat,

sehingga telah terjadi mark up sebesar Rp. 49.590.000.000,- (empat puluh

sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah). Akibatnya telah terjadi

Kerugian Perusahaan (PT. TBMS) karena kebijakan Direktur Utama (Dirut) saat


itu (Tergugat). Dengan Kepemilikan saham 35% yang ditanggung oleh KITB

seharusnya adalah sebesar 35% atau setara Rp. 17.356.500.000,- (tujuh belas

miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Uang PT. KITB

yang disetor sebagai penyertaan modal semua habis digunakan oleh Direktur

Utama PT. TBMS saat itu (Tergugat) untuk membeli Kapal sehingga kerugian

yang diderita PT. KITB selaku pemegang saham PT. TBMS adalah:

Rp. 17.500.000.000,- + Rp. 17.356.500.000,- = Rp. 34.856.500.000,- (tiga


2. Bahwa pada halaman 10, 11 point 10 tertulis : Bahwa kerugian yang diderita

akibat perbuatan Tergugat adalah :

A. Kerugian Material :


belas miliar enam ratus juta rupiah).


Rp. 17.356.500.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh

enam lima ratus ribu rupiah).Jumlah kerugian materiil adalah

34.856.500.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh enam

juta juta lima ratus ribu rupiah) ;

B. Kerugian Immateril






sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima be;as miliar).


Sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu

rupiah). Yang terdiri dari :



Dirubah menjadi : Bahwa Kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan

Tergugat adalah :

A. Kerugian Material :


belas miliar lima ratus juta rupiah).


Rp. 17.356.500.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta

lima ratus ribu rupiah). Jumlah kerugian materil adalah


Rp,34.856.500.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh

enam juta lima ratus ribu rupiah)

B. Kerugian Immateril






sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima be;as miliar).


Sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu

rupiah). Yang terdiri dari:



3. Bahwa pada halaman 12 nomor 3 Primer tertulis : Bahwa berdasarkan hal - hal

tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Siak Sri Indrapura memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;



lima juta lima ratus ribu rupiah) ;


Dirubah menjadi : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memberikan putusan

sebagai berikut :

Primer :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;



lima juta lima ratus ribu rupiah) ;


Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah

mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI1. Kompetensi Relatif

Bahwa berdasarkan acara perdata Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG yang

berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN)

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (actor sequitur forum

rei). Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan pada

pengadilan di luar wilayah tempat tinggal Tergugat adalah tidak dibenarkan;

Bahwa sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142

RBG (vide Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Buku II, Edisi

Tahun 2009, pada halaman 50) Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa

gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

a. Tempat tinggal Tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau

Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);

b. Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat,

yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah Pengadilan Negeri

menurut pilihan Penggugat;

c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat

adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;

d. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat, dalam hal:

1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia

berada

2) Tergugat tidak dikenal (dalam gugatan disebutkan dahulu tempat

tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak

diketahui lagi tempat tinggalnya).

e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi

objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan

di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR).

f. Untuk daerah yang berlaku RBG, apabila objek gugatan menyangkut benda

tidak bergerak, maka gugatan diajukan di Pengadilan yang meliputi wilayah

dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) RBG).

g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di

tempat domisili yang dipilih itu.

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo secara jelas dan nyata telah

mengetahui tempat tinggal Tergugat, sebagaimana disebutkan pada gugatan

Penggugat halaman 2 alinea 1, disebutkan sebagai berikut:

”Dengan ini mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan,

MELAWAN:


Ir. Raden Fathan Kamil, selaku pribadi (Mantan Direktur Utama PT. Tanjung

Buton Makmur Sejahtera), Beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.14 RT

002 RW 009 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.”Bahwa Penggugat dalam perkara a quo mendaftarkan gugatannya di

Pengadilan Negeri Siak, sementara tempat tinggal Tergugat telah diketahui

oleh Penggugat yaitu di Jalan Jendral Ahmad Yani No.14 RT 002 RW 009

Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sehingga gugatan

yang diajukan diluar wilayah tempat tinggal Tergugat (actor sequitur forum rei)

adalah tidak dibenarkan. Bahwa semestinya Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan yang memiliki kekuasan hukum di tempat tinggal Tergugat yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hal tersebut sesuai

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.312K/Sip/1974:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 312K/Sip/1974“Bahwa karena peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugat terjadi di daerah Pengadilan Negeri Bandung maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksanya adalah tidak tepat, tidak sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang termuat dalam pasal 118 No 133 HIR.”Begitupun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2444 K/Pdt/1983

tertanggal 21 Juli 1984 menyatakan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2444 K/Pdt/1983“Menimbang, bahwa semua keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan ketentuan pasal 118 HIR dalam perkara ini. Berdasarkan aturan pokok yang diatur dalam pasal tersebut gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana Tergugar bertempat tinggal, in casu di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri bukan ditentukan oleh tempat letaknya benda yang menjadi obyek gugatan tempat letaknya benda tidak bergerak baru dapat dijadikan menjadi dasar kompetensi relatif apabila Tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya. Dan ini merupakan aturan tambahan….dst. selanjutnya Majelis Hakim Kasasi Mengadili :

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi “ 1. Ny. H. Ratna

Suminar, 2….dst;

Memerintahkan Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memeriksa kembali

perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya dalam tingkat banding;

Menghukum Termohon kasasi…


Bahwa jelas berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut, gugatan yang

disampaikan dengan didasarkan atas tempat kejadian suatu peristiwa atau pun

tempat letaknya objek gugatannya merupakan suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa dalam perkara a quo yang berwenang untuk mengadili suatu perkara

perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi

tempat tinggal Tergugat (actor sequitur forum rei ), yaitu dalam perkara a quo

adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Bahwa tepat kiranya jika Majelis Hukum menyatakan tidak berwenang

mengadili atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak

dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena bukan kewenangan pada

Majelis Hakim Pengadilan Neferi Siak, akan tetapi kewenangan Pengadilan

Negeri Jakarta Timur sesuai dengan wilayah tempat tinggal Tergugat;

2. Error in PersonaBahwa Penggugat dalam perkara a quo telah salah dan keliru untuk menunjuk

atau menetukan siapa yang harus didudukkan sebagai Tergugat (Error In

Persona/Error In Subjecto). Hal ini secara jelas dan nyata sebagaimana

disebutkan pada gugatan Penggugat halaman 3 alinea 2, sebagai berikut:

Bahwa susunan Pengurus saat pembentukan PT. TBMS adalah sebagai

berikut:

- Ir. Raden Fathan Kamil (vide Tergugat) sebagai Direktur Utama (PT.

MIWAY);

- Aan Supriyadi sebagai Direktur Tehnik (PT. KITB);

- Buce Darbu Zyd Alfarabi sebagai Direktur (PT. KITBP);

- Muhammad Yusuf sebagai Direktur (PT. MIWAY);

- Edwin Adrianto sebagai Direktur (PT. MIWAY);

- Ir. Syarifuddin, MT sebagai Komisaris (PT. KITB)


Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo secara jelas

bahwa gugatan yang dilakuka oleh Penggugat adalah terkait perbuatan Tergugat dalam kedudukannya Tergugat selaku DIrektur Utama dalam PT. TBMS yang tidak lain merupakan salah satu anggota dari direksi PT. TBMS

sebagaimana disebutkan diatas.

Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka (2) Jo. Pasal 1 angka (5)

UUPT 2007 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas


Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan

Komisaris.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Bahwa direksi sebagai salah satu Organ atau alat perlengkapan Perseroan

selain mempunyai kedudukan dan kewenangan mengurus perseroan, juga

diberi wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam mapupun di luar

Pengadilan untuk dan atas nama Perseroan, bukan atas nama dari Direksi,

tetapi mewakili Perseroan (representative of the company). Oleh karenanya

sangat jelas bahwa atas perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama/Direksi dalam hal atas nama Perseroan pada dasarnya bukanlah merupakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan pribadi atau perbuatan Direksi, melainkan merupakan perbuatan Perseroan.Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat pada halaman 2

alinea 1, sebagai berikut:

“dengan ini mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum, MELAWAN:Ir. Raden Fathan Kamil. Selaku pribadi…dst

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan siapa yang harus

dijadikan sebagai Tergugat. Penggugat mengggugat atas perbuatan Ir. Raden

Fathan Kamil (Vide Tergugat) dalam kedudukannya selaku pribadi. Sedangkan dalam dalil - dalil posita gugatannya, Penggugat menerangkan atau

menjelaskan atas perbuatan Ir. Raden Fathan Kamil (Vide Tergugat) dalam

kedudukannya selaku Direktur Utama/Direksi PT. TBMS. Bahwa sebagaimana

disebutkan dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 4, halaman 7

angka 6 dana halaman 7 angka 7 berbunyi sebagai berikut:

Gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 4:“…Akibatnya telah terjadi kerugian Perusahaan (PT. TBMS) karena kebijakan

Direktur Utama (Dirut) saat itu (Tergugat)….dst.”

Gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 6:“bahwa Tergugat menjabat selaku Direktur Utama di PT. TBMS sejak bulan Mei

2008 hingga bulan Desember 2009. …dst.”

Gugatan Penggugat pada halaman7 angka 7:


“bahwa tindakan tergugat yang tidak beritikat baik dengan menempati posisi Direktur Utama pada PT MIWAY Persada, PT TBMS, dan PT TRUST dan tidak

menggunakan jasa appraisal dalam pembelian kapal MT Fathimah …dst.”

Bahwa berbeda halnya dalam pengajuan gugatan Penggugat sebelumnya yang

diajukan selaku pribadi Tergugat, sedangkan dalam Posita Penggugat

menerangkan perbuatan - perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya

selaku Direktur Utama/Direksi dari Perseroan dalam hal ini mewakili Perseroan.

Bahwa jelas Penggugat telah keliru dalam gugatannya yang menggugat Tergugat dalam kualifikasi/kedudukannya selaku pribadi. Padahal jelas

dua kualifikasi/kedudukan tersebut adalah dan tidak dapat dipersamakan.

Bahwa seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditujukan kepada

Tergugat dalam kualifikasinya/kedudukan Tergugat sebagai Direksi Perseroan

PT/ TBMS dan bukan Tergugat selaku pribadi. Hal tersebut sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601 /K/Sip/1975 tanggal 20 April

1977 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601 /K/Sip/1975“Jika dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan, hal ini mencerminkan bahwa Penggugat menggugat dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Yayasan bukan sebagai pribadi”.Bahwa jelas dalam gugatannya Penggugat telah menggugat Tergugat dalam

kualifikasi/kedudukan selaku pribadi, sedangkan segala sesuatu perbuatan

yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana telah

dijelaskan oleh Penggugat dalam posita gugatannya merupakan perbuatan Tergugat selaku Direksi PT. TBMS.Sehingga atas perbuatan Penggugat yang menggugat Tergugat merupakan

suatu kekeliruan yang nyata terhadap subjek gugatan (error in persona). Maka

dalam Perkara a quo sudah selayaknya gugatan ini tidak dapat diterima (niet

onvankelijk verklaard).

Berdasarkan dalil - dalil yang telah diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika

Majelis Hakim menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-

tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:DALAM KONVENSI1. Bahwa seluruh dalil - dalil jawaban yang telah diuraikan dalam Eksepsi ini

dianggap terulang kata demi kata dan dipergunakan kembali dalam Konvensi

ini;


2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil - dalil Penggugat, kecuali

terhadap dalil - dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

A. Tergugat Bertindak Sah Selaku Direksi/ Direktur Utama PT. TBMS3. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2008 telah terjadi perjanjian (Memory of

Agreement) antara PT. KITB dan PT MPM membentuk perusahaan Joint

Venture bernama PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera (PT TBMS) melalui

MOA Nomor MOU Nomor 001/MOA/MPM/KITB/05.08.

4. Bahwa berdasarkan Akta no. 49, tertanggal 28 Juli 2008, dibuat dihadapan

Irma Bonita,SH., Notaris di Jakarta, maka didirikan PT. TBMS.

5. Bahwa berdasarkan Akta No. 49, tertanggal 28 Juli 2008, dibuat dihadapan

Irma Bonita,SH., Notaris di Jakarta, Tergugat diamanahkan untuk menjabat

sebagai Direktur Utama PT. TBMS, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- Ir. Raden Fathan Kamil (vide Tergugat) sebagai Direktur Utama (PT. MIWAY);

- Aan Supriyadi sebagai Direktur Tehnik (PT. KITB);

- Buce Darbu Zyd Alfarabi sebagai Direktur (PT. KITB);

- Muhammad Yusuf sebagai Direktur (PT. MIWAY);

- Edwin Adrianto sebagai Direktur (PT. MIWAY);

- Ir. Syarifuddin, MT sebagai Komisaris (PT. KITB)


6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) UUPT 2007 disebutkan

sebagai berikut:

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

7. Bahwa jelas Direksi salah satu Organ atau alat perlengkapan Perseroan selain

mempunyai kedudukan dan kewenangan mengurus perseroan, juga diberi

wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan

untuk dan atas nama Perseroan. Kewenangan mewakili itu adalah untuk dan atas nama Peseroan, bukan atas nama dari Direksi, tetapi mewakili Perseroan;

8. Bahwa oleh karenanya atas segala perbuatan Tergugat yang dilakukan dalam

kedudukannya selaku Direktur Utama PT. TBMS adalah sah secara dan telah

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;


B. Pemisahan Hak Dan Kewajiban Perusahaan dengan Hak Dan Kewajiban Direksi

9. Bahwa Penggugat telah keliru mencampuradukkan hak dan kewajiban pribadi

(Tergugat) dengan hak dan kewajiban Perusahaan yang pernah dijalankan oleh

Tergugat melalui jabatan Direktur PT. TBMS. Penggugat telah sangat keliru

menempatkan Ir. Raden Fathan Kamil (Vide Tergugat) untuk bertanggung

jawab secara pribadi atas pengambilan Keputusan Pembelian Kapal MT

Fatimah. Bagaimana mungkin beban kerugian (keuangan) perusahaan bisa

dikenakan kepada (keuangan) pribadi disaat keuangan pribadi dan keuangan

perusahaan adalah dua kekayaan yang terpisah masing - masing dan dijamin

hak dan kewajibannya oleh Undang-undang.

10.Bahwa telah lazim diketahui bahwa subjek terdiri dari dua macam yakni subjek

pribadi (naturlijk Person) dan subjek hukum badan Hukum (Recht Person).

Subjek hukum orang pribadi adalalah Cakap dihadapan hukum sepanjang dia

tidak termasuk orang yang belum dewasa menurut hukum dan tidak berada

dibawah pengampunan sebagaimana diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata.

11.Bahwa selayaknya subjek hukum orang pribadi, subjek berupa badan itu turut

pula memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia. Badan hukum memiliki

kedudukan (legal standing) untuk menggugat dan digugat di muka Pengadilan,

dan turut pula memiliki Kekayaan tersendiri yang terpisah sifatnya dari harta

kekayaan subjek lain disekelilingnya, baik itu pemilik, pengawas, ataupun

Pengurus badan tersebut.

12.Bahwa badan sebagaimana pendapat Para Sarjana dapat dikenakan hak dan

kewajiban layaknyanya orang pribadi sebagaimana dikemukakan para sarjana

dalam buku berjudul Badan Hukum, karangan Chaidir Ali terbit tahun 2005 oleh

Penerbit Alumni Bandung halaman 19 - 20 dikatakan bahwa menurut R. Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan

yang dapat memililki hak - hak dan melakukan perbuatan seperti seorang

manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat atau

menggugat didepan Hakim. Begitupun pendapat Sri Soedewi Maschun Sofwan yang menjelaskan bahwa manusia adalah badan pribadi itu adalah

manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum

diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain-disebut Badan

Hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu

badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan yang di tersendirikan untuk tujuan tertentu-(yayasan). Kedua - duanya merupakan badan Hukum.

Lebih jauh lagi Prof. Meyer (Tahun 1948) menjelaskan bahwa sebuah badan


adalah sah sepanjang memenuhi dua persyaratan yakni Syarat materil dan

Syarat Formil. Syarat Materil badan adalah:

1) Ada harta kekayaan sendiri, yakni memiliki harta kekayaan sendiri terpisah

sama sekali dengan harta kekayaan ini diperoleh dari pemasukan para

anggota atau pemasukan dari perbuatan pemisahan pendirinya yang

mempunyai tujuan mendirikan badan itu. Harta kekayaan ini diperlukan

sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam hubungan .

2) Ada Tujuan tertentu, yakni tujuan yang bukan tujuan anggota atau

pendirinya. Tujuan ini dapat bersifat komersial dan dapat pula bersifat ideal.

3) Ada kepentingan sendiri dimana kepentingan tersebut merupakan hak

subjektif yang timbul dari peristiwa yang dilindungi oleh hukum . Badan

yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan

kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan

4) Ada organisasi yang teratur yang hanya dapat melakukan perbuatan

melalui alat perlengkapannya. Alat perlengkapan tersebut merupakan

pengurus badan yang mempunyai fungsi dan tugas yang diatur dalam

anggaran dasar.

13.Bahwa dari ketentuan Peraturan Perundang - undangan dan pendapat ahli di

atas dapat dipahami bahwa badan dan pribadi memiliki hak dan kewajiban

yang tak dapat dipersamakan, terutama persoalan harta kekayaan. Pemisahan

harta kekayaan ini berkaitan erat dengan tanggung jawab dengan gugatan -

gugatan yang mungkin dialamatkan kepada badan, seperti hutang - piutang

misalnya. Pemisahan kekayaan ini juga bertujuan untuk saling melindungi hak

kekayaan masing-masing. Dengan pemisahan harta kekayaan ini

pencampuran hak dan kewajiban sebagaimana yang dilakukan Penggugat

dalam gugatan ini dapat dicegah. Pemisahan tersebut mencegah sesama

subjek hukum dari menanggung beban kewajiban (hutang) melebihi porsi yang

menjadi kewajibannya, dan sekaligus pula mencegah sesama subjek hukum

menikmati keuntungan yang bukan haknya (memperkaya diri dengan jalan

melawan hukum ). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjtnya

disebut UUPT 2007), disebutkan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas

“pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas

perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas

perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas

kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.”


Bahwa kemudian ketentuan tersebut dipertegas dalam Penjelasan Pasal 3 ayat

(1) UUPT 2007, sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang

saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang

dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

14.Bahwa dengan demikian semua hak dan kewajiban Ir. Raden Fathan Kamil (Tergugat) selaku Direksi PT TBMS adalah berbeda dengan hak dan kewajiban Ir. Raden Fathan Kamil (Tergugat) selaku pribadi. Semua hak

dan kewajiban Ir. Raden Fathan Kamil (Tergugat) selaku pengurus badan PT

TBMS telah selesai seiring dengan berakhirnya masa jabatan Direksi PT TBMS

yang ia pegang. Dengan demikian adalah keliru jika Tindakan Ir. Raden Fathan

Kamil (Tergugat) yang merugikan keuangan pribadinya dapat dikenakan beban

kerugiannya kepada Perusahaan (PT TBMS). Sebaliknya pun demikian,

Tergugat selaku pribadi tidak dapat dikenakan beban yang melebihi porsi

tanggung jawab yang sudah dijamin undang - undang. Mempersamakan

kewajiban pribadi dan perusahaan secara bercampur adalah tindakan yang

mengaburkan fakta - fakta dan secara nyata melawan hukum itu sendiri.

C. Pembelian Kapal MT. Fatimah Telah Disepakati Oleh Seluruh Pemegang Saham Dan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum

15.Bahwa sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar PT. TBMS mengenai maksud

dan tujuan usaha. Para pemegang saham sepakat untuk membeli kapal MT.

Fatimah berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang

Saham PT. TBMS bertanggal 09 September 2008 berbunyi sebagai berikut:

Bahwa karena semua hal yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat

telah diketahui oleh hadirin, maka rapat dengan suara bulat memutuskan hal-

hal sebagai berikut :

1) Menyetujui pembelian kapal tanker MT. Fatimah

2) Untuk kepentingan tersebut yang diberi kuasa berhak untuk menghadap

pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, membuat/

suruh membuat dan menandatangani surat-surat/akta-akta yang diperlukan

tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

16.Bahwa jelas keputusan untuk melakukan pembelian terhadap kapal tanker

MT. Fatimah merupakan keputusan bersama para pemegang saham PT.


TBMS. Sehingga apabila Penggugat menyalahkan Tergugat atas pembelian

kapal tersebut, jelas hal ini terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan ;

17.Bahwa sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para

Pemegang Saham PT. TBMS tertanggal 09 September 2008, maka pada

tanggal 10 Oktober 2008 PT TBMS melakukan pembelian Kapal MT. Fatimah

dari PT TRUST melalui MOA dengan Spesifikasi kapal Biro Klasifikasi

Indonesia (BKI) sebagai berikut:

- Built : 4/1983

- By : Higaky Shipbuilding Co. Ltd. Japan

- Flag : Indonesia

- Place Registration : Jakarta

- Call Sigr : PKAH

- Grt/Nrt : 5.206 m3/2 . 715 m3

- Register Number : IMO No. 8208177.

18.Bahwa dalam pelaksanaannya, untuk membantu pembiayaan atas pembelian

kapal MT. Fatimah tersebut, PT. TBMS bekerja sama dengan Bank Muamalat

Indonesia.

19.Bahwa atas pembelian kapal MT. Fatimah telah sah dan memenuhi ketentuan

Pasal 1338 KUH Perdata jo Pasal 1339 KUH Perdata jo Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI No. 568 K/ Sip/1983, tanggal 12 September 1983 jo

No. 791K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, yang menyatakan sebagai

berikut:

Pasal 1338 KUH Perdata“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah

pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup

untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1339 KUH Perdata“suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal - hal yang dengan tegas

dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat

perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang - undang.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 568 K/Sip/1983,Tanggal 12 September 1983

“perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791KK/Sip/1972,


Tanggal 26 Februari 1973“pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam perjanjian, oleh sebab itu sesuai

dengan pertimbangan PT pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka

setujui,…………..”

20.Bahwa oleh karenanya tidak ada satu alas an pun yang menyatakan atas

pembelian kapal MT. Fatimah tersebut merupakan perbuatan melawan ,

sedangkan jelas justru sebaliknya, bahwa atas keputusan untuk membeli kapal MT. Fatimah tersebut adalah berdasarkan keputusan bersama para pemegang saham PT. TBMS serta atas pembeliannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perbuatan yang demikian bukanlah perbuatan melawan hukum .

D. Pembelian Atas Kapal MT. Fatimah Telah Wajar Dan Telah Dinilai Oleh Appraisal Independen Serta Telah Disepakati Oleh Kreditur (Bank Muamalat Indonesia)

21.Bahwa tidak benar telah terjadi Pembelian Kapal MT. Fatimah tanpa melalui

jasa appraisal independen sebagaimana didalilkan Penggugat dan tidak benar

telah terjadi penunjukkan jasa Appraisal yang dilakukan oleh PT. TRUST yang

menyebabkan harga Kapal manjadi di luar kewajaran sebagaimana dimaksud

pada gugatan Penggugat pada halaman 4 - 6, angka 3 dan angka 4. Akan

tetapi jelas bahwa Tergugat melalui keputusan bersama direksi PT. TBMS

mengambil keputusan membeli Kapal MT. Fatimah dengan menunjuk PT Bank

Muamalat Tbk sebagai jasa kredit keuangan dan atas penunjukan PT. Kreasi

Laksana sebagai lembaga appraisal independen tersebut telah mendapat

persetujuan dari PT Bank Muamalat Indonesia.

22.Bahwa tidak benar telah terjadi Mark up pembelian kapal dengan harga diluar

kewajaran sebagaimana didalilkan Penggugat sehingga terjadi kerugian PT.

TBMS yang lebih jauh kemudian dinyatakan Penggugat sebagai kerugian

Penggugat selaku pemegang saham PT. TBMS. Hasil penilaian dari Lembaga

Appraisal independen yang disetujui oleh PT Bank Muamalat Tbk adalah masih

wajar yakni senilai Rp. 95.620.000.000,- (Sembilan puluh lima milliard enam

ratus dua puluh juta rupiah). Jika dibandingkan dengan harga pembelian Kapal

sebesar Rp 90.250.000.000,- (Sembilan puluh milliard dua ratus lima puluh juta

rupiah) , masih terdapat selisih Rp. 5.370.000.000,- (lima milliard tiga ratus

tujuh puluh juta rupiah). Dengan demikian kerugian PT TBMS yang didalilkan

Penggugat karena sebab pembelian kapal MT. Fatimah dan lebih jauh lagi

adanya kerugian yang timbul adalah mengada - ngada semata.


E. Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Kerugian - Kerugian Yang Nyata Atas Gugatannya23.Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugasnya adalah sah selaku Direktur

PT. TBMS yang mengambil keputusan secara bersama - sama direksi PT.

TBMS untuk membeli Kapal MT Fatimah adalah tindakan yang sah menurut

hukum karena diambil sesuai dengan wewenang Tergugat dan dijalankan atas

keputusan bersama sesuai dengan perdataan dan organisasi perusahaan

yang berlaku dan perbuatan yang demikian bukan perbuatan melawan hukum ;

24.Bahwa Tergugat tidak dapat mendalilkan secara jelas sebab - akibat timbulnya

kerugian atau setidak - tidaknya dalil sebab akibat timbulnya kerugian yang

didalilkan Penggugat sangat kabur (Obscure). Penggugat menjadikan

pembelian Kapal MT Fatimah Sebagai Penyebab kerugian Perusahaan

sebagaimana disebutkan dalam angka 4 halaman gugatan Penggugat :

…Akibatnya telah terjadi kerugian perusahaan (PT TBMS) karena kebijakan

Direktur Utama (Dirut) saat itu (Tergugat)…

Dengan demikian Tergugat mendalilkan modal disetor oleh PT KITB untuk

pembelian Kapal sebesar Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta

rupiah) dan penyertaan - penyertaan modal sebesar Rp 17.356.500.000,- (tujuh

belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai

jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh Ir. Raden Fathan Kamil (vide

Tergugat) secara pribadi. Bagaimana mungkin uang untuk pembelian Kapal MT

Fatimah dan uang penyertaan modal tersebut diatas diklaim sebagai kerugian

oleh Penggugat? Sementara faktanya Kapal MT Fatimah beroperasi dengan baik dan uang penyertaan modal tersebut tetap ada sebagai modal disetor dari PT KITB yang diperhitungkan sebagai saham di PT TBMS.

25.Bahwa berdasarkan Putusan - Putusan Mahkamah Agung R.I menjelaskan

sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/1970Tanggal 16 Desember 1970

“ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian - kerugian

dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak

dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak

sempurna”.

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 550 K/Sip/1979Tanggal 8 Mei 1980

“petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak

diadakan perincian mengenai kerugian - kerugian yang dituntut”


Putusan Mahkamah Agung R.I No. 19 K/Sip/1983Tanggal 3 September 1983

“karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex

Factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 588 K/Sip/1983Tanggal 28 Mei 1984

“tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti -

bukti harus ditolak”

26. Bahwa Penggugat menempatkan “pembelian” sebagai “sebab” dan harga

Kapal yang diluar kewajaran dianggap sebagai nominal kerugian konkrit yang

diderita perusahaan. Hal tersebut tentu sangat kabur dan mengada - ada

karena pada faktanya kerugian yang diderita PT. TBMS adalah karena kinerja

operasional lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan nilai beli harga Kapal

yang sudah dianggarkan.

Membaca Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan

dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak

Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Siak tanggal 18 Juni 2014;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum

dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Siak 03/Pdt.G/2013/PN.Siak tanggal 18

Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :- Menolak eksepsi - eksepsi Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang

ditaksir sebesar Rp.30.471.000,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh satu

ribu rupiah) ;

Membaca akta permintaan permohonan banding yang diajukan oleh

Pembanding semula Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak pada

tanggal 27 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan

kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kelurahan Utan Kayu Utara pada

tanggal 22 Juli 2014;


Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan

memori banding tertanggal 11 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Siak pada hari itu juga, memori banding tersebut telah

diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula

Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori

banding tertanggal 1 September 2014 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Siak pada tanggal 10 September 2014, kontra memori banding tersebut

telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15

September 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi

Pekanbaru para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk

mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada

Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Agustus 2014 dan kepada Terbanding

semula Tergugat tanggal 4 September 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan banding dari

Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan telah

memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang, maka

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara

baik dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alata bukti yang

diajukan pihak-pihak berperkara di muka persidangan, pertimbangan hukum,

pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta keberatan-

kebaratan dan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat

dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari Terbanding

semula Tergugat, Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula

Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak telah keliru dan tidak adil serta

berpihak pada Terbanding semula Tergugat padahal sebagaimana gugatan

Penbanding semula Penggugat menyatakan bahwa Terbanding semula

Tergugat tidak mempunyai itikad baik dan tidak mempunyai tangguang jawab


dalam menjalankan usaha patungan, di mana Terbanding semula Tergugat

saat menjadi Direktur Utama PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (PT.TBMS)

telah melakukan perbuatan yang merugikan Pembanding semula Penggugat

sebagai pemegang saham terbesar, akan tetapi menguntungkan Terbanding

semula Tergugat secara melawan hukum;

2. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding semula

Tergugat, Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian;

3. Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Siak pada halaman halaman 74

alenia 2 adalah tidak cermat dan hanya mencari-cari alasan untuk melakukan

keberpihakan dengan tidak membandingkan bukti-bukti surat yang satu dengan

yang lainnya atas dasar hukum dan kekuatan bukti, Hakim Pengadilan Negeri

Siak hanya mempertimbangkan bukti-bukti pihak Terbanding semula Tergugat

saja, sedangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat

tidak dilakukan secara cermat. Terdapat ketidak adilan dalam melakukan

penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang merugikan

Pembanding semula Penggugat. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri

Siak tersebut harus dibatalkan;

4. Apa yang dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri Siak pada halaman 60

sampai dengan halaman 78 adalah keliru. Karena Hakim Pengadilan Negeri

Siak tidak cermat memeriksa bukti-bukti P1 sampai dengan P20, padahal

secara jelas dan nyata Terbanding semula Tergugat telah melakukan

perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat;

5. Bahwa kapal tersebut dibuat tahun 1983, jelas kapal yang tua dan dapat di

kategorikan sebagai besi tua sehingga tidak wajar dinilai Rp. 90.250.000.000,.

Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut keliru dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keberatan-keberatan dari

Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori banding

tersebut di atas. Majelis Hakim Banding berpendapat dengan pendapat berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang terurai pada halaman 60

sampai dengan halaman 78 putusan Pengadilan Negeri Siak, telah

mempertimbangkan secara lengkap dan cermat, semua alat-alat bukti yang

diajukan kedua pihak. Dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, juga telah

mempertimbangkan hal-hal, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat

dalam memori bandingnya. Tentang bukti-bukti yang diajukan Pembanding,

semula Penggugat, yang terdiri dari P1 sampai dengan P20, telah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak, kecuali bukti P.16

dan P17. Akan tetapi setelah Majelis Hakim Banding memeriksa kedua surat bukti

tersebut, bukti P16 dan bukti P17 ternyata pada saat diajukan ke persidangan tidak


disertai dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh karena itu tidaklah disebut melanggar

hukum acara apabila kedua bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan. Akan tetapi

menurut Majelis Hakim Banding, seandainyapun kedua bukti surat tersebut

diajukan dengan menunjukan aslinya tetap saja, bukanlah bukti yang dapat

menguatkan dalil Pembanding semula Penggugat, bahwa pihak Terbanding

semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan alasan

demikian bukti P16 dan bukti P17 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan

Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan

Pengadilan Negeri Siak dalam putusannya yang menolak gugatan Pembanding

semula Penggugat telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui

dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat

banding dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor

03/Pdt.G/2013/PN.Siak, tanggal 18 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut

dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di

pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini haruslah

dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal pasal 199 sampai dengan 205 RBG, , Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun ketentuan hukum

lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima Permohonan banding dari Pembanding PT. KAWASAN INDUSTRI

TANJUNG BUTON semula Penggugat tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak tanggal 18 Juni 2014 Nomor

03/Pdt.G//2013/PN.Siak, yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima

puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2014, dalam

rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan

susunan YOHANNES ETHER BINTI, SH.MHum sebagai Hakim Ketua,

KHARLISON HARIANJA, SH.MH dan ERWAN MUNAWAR, SH.MH masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan


yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 oleh

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan

dibantu oleh SUNARIYAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

KHARLISON HARIANJA, SH.MH YOHANNES ETHER BINTI, SH.MHum

ERWAN MUNAWAR, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH

Perincian biaya proses:1. Meterai Rp 6.000,-2. Redaksi Rp 5.000,-3. Administrasi Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

P U T U S A N NOMOR : 168/PDT/2014/PT.PBR antarasimkara.pt-pekanbaru.go.id/files_perdata/fa83a11a198d5a7...Tanjung Buton Makmur Sejahtera), Beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.

Documents