Hal 1 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR PUTUSAN NOMOR : 130/PDT/2014/PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : 1. CITRA LESTARI SEMESTA ( PT.CLS ), Pengurusnya yang bernama SUTOMO RYADY, HENDRA TANADI dan RICKY TAN, yang berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 68 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I/TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2. DEDDY HANDOKO ALIMIN, sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT.CLS, Alamat di Jalan Tanjung Datuk No. 85 RT 02 RW 02, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II/TERBANDING II semula TERGUGAT II; 3. HENDRA TANADI, sebagai Pemegang Saham dan Direktur I PT.CLS, Alamat Jalan Gelong Baru Tengah No. 11RT 03 RW 02, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III/TERBANDING III semula TERGUGAT III. 4. SUTOMO RYADY, sebagai Pemegang Saham dan Direktur Utama PT.CLS, Alamat KH Fachrudin 36 Blok A-8 RT 006 RW 006, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya sebut sebagai PEMBANDING IV/TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ; 5. RICKY TAN, sebagai Pemegang Saham dan Direktur II PT.CLS, alamat Jalan Pluit Mas Blok P/3RT 007 RW 018, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING V/ TERBANDING V semula TERGUGAT V;
65
Embed
PUTUSAN - simkara.pt-pekanbaru.go.idsimkara.pt-pekanbaru.go.id/files_perdata/fe8c15fed5f808006ce95eddb... · diajukan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta sampai tingkat pemeriksaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Hal 1 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
PUTUSANNOMOR : 130/PDT/2014/PT.PBR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :
1. CITRA LESTARI SEMESTA ( PT.CLS ), Pengurusnya yang bernama
SUTOMO RYADY, HENDRA TANADI dan RICKY TAN,yang berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 68 Pekanbaru,
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I/TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. DEDDY HANDOKO ALIMIN, sebagai Pemegang Saham dan Komisaris
PT.CLS, Alamat di Jalan Tanjung Datuk No. 85 RT 02
RW 02, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh Kota
Pekanbaru Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING II/TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. HENDRA TANADI, sebagai Pemegang Saham dan Direktur I PT.CLS, Alamat Jalan Gelong Baru Tengah No. 11RT 03 RW 02,
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan
Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III/TERBANDING III semula TERGUGAT III.
4. SUTOMO RYADY, sebagai Pemegang Saham dan Direktur Utama
PT.CLS, Alamat KH Fachrudin 36 Blok A-8 RT 006 RW
006, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat, selanjutnya sebut sebagai PEMBANDING IV/TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;
5. RICKY TAN, sebagai Pemegang Saham dan Direktur II PT.CLS, alamat Jalan Pluit Mas Blok P/3RT 007 RW 018, Kelurahan
Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara,
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING V/ TERBANDING V semula TERGUGAT V;
Hal 2 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Dalam hal ini Pembanding I s/d V/Terbanding I s/d V
semula I s/d V, diwakili Kuasanya Tuan RUSDI ZEN, SH, Tuan KHAIRUS, SH, Tuan DESMAN RAMADHAN, SH, Tuan AFRINALDI, SH dan Tuan DEFIKA YUFIANDRA, SH Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Graha
Sucofindo Lt.2 Jalan Ahmad Yani No.79 Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober
2013 No : 26, 27, 28, 29 dan 30 yang dibuat dihadapan
NUSYIRWAN KOTO, SH, M.Kn Notaris & PPAT Kota
Pekanbaru, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari senin tanggal 21
Oktober 2013 masing-masing No. 532,533,534,535 dan
536/SK/2013/ PN. PBR ;
MELAWAN :
PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT. RES) yang diwakili oleh Direktur
Utama DINGOT SIMARMATA beralamat di Jalan Kolonel
Yos Sudarso KM 6,8 Medan, dalam hal ini diwakili kuasa
hukumnya H.M.K ALDIAN PINEM,SH.,MH, MUSKARBED TUJUH DELAPAN, SH.,MH, MUS MULYADI, SH, SURANTA RAMSES TARIGAN, SH.,MH, ANDREAS TARIGAN, SH.,MH, TOMMY BELLYN WIRYADI,SH, Para Advokat/Pengacara dari "KANTOR HUKUM PHP"
alamat Jalan K.H.Wahid Hasyim No.100 Medan dan Jalan
Arifin Ahmad No.100 Pekanbaru,berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tgl.1 Nopember 2013, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari
Senin tanggal 4 Nopember 2013 No :576/SK/2013/
PN.PBR, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/ PEMBANDING semula PENGGUGAT;
Dan 1. NOTARIS FRANSISKUS DJOENARDI, SH, beralamat Jalan Teuku Umar
No. 31 A Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT VI ;
2. KARIM TANO TJANDRA, sebagai Pemegang Saham dan Komisaris
Utama PT.CLS, Alamat Jalan Tilak No.83/45 RT 031 RW
Hal 3 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
015, Kelurahan Sei Rangas, Kecamatan Medan Kota,
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT VII;
3. PT.RINA CIPTA SAUDARA, sebagai Pemegang Saham PT.CLS yang dalam
hal ini diwakili oleh Direktur Utama BILL DOHAR MARULI SILALAHI yang berkedudukan di Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 86 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT VIII ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
Telah membaca :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 September
2014 Nomor: 130/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut
diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara
tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :
123/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 7 Oktober 2013;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25
Agustus 2011 setelah diperbaiki dengan surat tertanggal 30 Nopember 2011
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan
Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN.PBR tertanggal 25 Agustus 2011 sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat menguasai areal tanah perkebunan seluas 12.650 Ha
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Tgl. 18 Juni 1991
No.323/Kpts-ll/1991 dan diperbaharui lagi dengan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Rl Tgl. 11 Oktober 2010 No. SK 575/Menhut-ll/2010 yang
berlokasi setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto
Darusalam Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau d/h Kawasan Hutan
Sungai Rokan-Sungai Air Putih Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
2. Bahwa sejak Penggugat memperoleh ijin tersebut Tahun 1991, dimana
Penggugat telah melakukan pengembangan dan penanaman kelapa sawit
Hal 4 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
di areal tersebut seluas 1.800 Ha dan pada tahun 2005 telah berumur lebih
kurang 8 Tahun dan telah menghasilkan ;
3. Bahwa kebun sawit milik Penggugat yang luas 1.800 Ha diperjanjikan
Penggugat dengan Tergugat I dengan perjanjian Tgl. 1 Maret 2005 yang
mana dalam perjanjian tersebut agar Tergugat I melakukan pengelolaan
kebun sawit milik Penggugat seluas 1.800 Ha dan juga melanjutkan
pembangunan penanaman kebun sawit milik Penggugat terhadap areal
yang luasnya 3.200 Ha yang diluar areal 1.800 Ha, tetapi masih dalam
areal yang seluas 12.650 Ha ;
4. Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I pada Tanggal
1 Maret 2005 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi
(Tergugat VI) Tgl. 1 Maret 2005 No.7556/Leg/2005 yang materi perjanjian-
nya meliputi;
Lahan seluas 1.800 Ha diserahkan Penggugat kepada Tergugat I untuk
dikelola ;
Lahan seluas 3.200 Ha diserahkan Penggugat kepada Tergugat I untuk
dikelola dengan kompensasi Rp. 6.400.000.000, ;
Tergugat I berkewajiban mengurus perijinan areal kebun milik Penggugat
keatas nama Penggugat;
Tergugat I berkewajiban mengeluarkan pihak-pihak yang menguasai
sebagian areal milik Penggugat ;
5. Bahwa semua yang menjadi kewajiban Tergugat I yang sampai saat ini
belum dipenuhi Tergugat I, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan
wanprestasi yang merugikan Penggugat. Seperti Tergugat I tidak
menyelesaikan sertifikat HGU atas nama PT.Rokan Erasubur Plantations
dan kemudian akibat tidak diurus sertifikat HGU tersebut sehingga ijin
Penggugat tersebut dibatalkan oleh Menteri Kehutanan Rl dan kemudian
diajukan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta sampai tingkat pemeriksaan
PK dalam register No. 12 PK/TUN/2009 putusan PK tersebut dimana
Penggugat dimenangkan dan telah dilaksanakan eksekusi pada Tgl. 11
Oktober 2010 sehingga terbitlah surat baru kembali yaitu SK Menteri
Kehutanan Rl Tgl. 11 Oktober 2010 No. SK 575/Menhut-l 1/2010 ;
6. Bahwa dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan uang kompensasi
sejumlah Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) yang
merupakan kewajiban Tergugat I untuk membayarkan kepada Penggugat
yang sampai saat ini sama sekali tidak dipenuhi oleh Tergugat I. Uang
kompensasi tersebut adalah sebagai uang pengganti kepada Penggugat
Hal 5 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
karena Penggugat telah melakukan pekerjaaan pengorekan parit,
membuat jalan, membersihkan pohon pohon kayu di areal jalan yang
dibangun diatas areal seluas 3.200 Ha tersebut. Tentu sebelum gugatan
ini diajukan wajar menurut hukum Tergugat I berkewajiban untuk
membayar uang kompensasi Rp. 6.400.000.000,- kepada Penggugat.
Tetapi karena tidak ada pembayaran tersebut, maka perjanjian Tgl. 1
Maret 2005 tersebut dalam gugatan ini dituntut untuk dibatalkan ;
7. Bahwa sejak 1 Maret 2005 hasil penjualan buah sawit milik Penggugat dari
areal Perkebunan kelapa sawit seluas 1.800 Ha belum pernah dijelaskan
oleh Tergugat I kepada Penggugat. Begitu juga areal tanah 3.200 Ha yang
telah diserahkan kepada Tergugat I untuk pengelolaan dan pekerjaan
penanaman sawit juga tidak ada penjelasan dari Tergugat I. Atas
perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan penjelasan kepada
Penggugat, maka telah terbukti Tergugat I adalah Pengusaha yang tidak
beritikad baik dan telah melakukan perbuatan wanprestasi; -
8. Bahwa belakangan ini Pengugat mengetahui, dimana Tergugat I yang
diwakili oleh Dewan Direksi Hendra Tandi, Ricky Tan dan Sutomo Ryadi
serta disetujui oleh Dewan Komisaris Deddy Handoko Alimin dan Karim
Tano Tjandra mengalihkan kepada pihak lain untuk mengusahakan lahan
perkebunan milik Pengugat tersebut yaitu sejak Tgl. 8 Pebruari 2007.
Pengalihan areal kebun tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I kepada
pihak Iain, maka telah terbukti Tergugat I melakukan perbuatan
wanprestasi karena tidak mampu melakukan pekerjaannya ;
9. Bahwa akibat Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi dan uang
hasil penjualan buah sawit milik Penggugat sejumlah Rp. 51.714.435.120,- (Lima puluh satu milyar tujuh ratus empat belas juta
empat ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) tetap dikuasai
Tergugat I bersama dengan Para Tergugat lainnya baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, maka Penggugat telah mengalami kerugian dari
penjualan buah sawit seluas 1.800 Ha sejak Maret 2005 s/d Tgl. 8 Pebruari
2007 dengan perincian sebagai berikut:
Maret 2005 s/d Desember 2005 :
Hasil produksi sebesar 33.000.000 Kg x Rp. 571,10/Kg
Rp.18.846.300.000,-
Januari 2006 s/d Desember 2006 :
Hasil produksi sebesar 44.100.000 Kg x Rp. 621,94/ Kg =
Rp.27.427.554.000,-
Hal 6 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Januari 2007 s/d Tgl. 8 Pebruari 2007 :
Hasil produksi sebesar 4.992.000 x Rp. 1.089,86 / Kg =
Rp. 5.440.581.120,
10. Bahwa menurut informasi areal kebun Penggugat yang luasnya 3.200 Ha
tersebut sudah dilakukan oleh Tergugat I pengembangan dan penanaman,
maka uang hasil pengembangan tersebut diambil oleh Tergugat I atau
Para Tergugat lainnya dari hasii penjualan sawit yang 1.800 Ha tersebut
yanng setiap hektarnya memerlukan biaya Rp.15.000.000.- sampai kondisi
tanaman buah pasir yang diperhitungkan dari Maret 2005 telah
mengeluarkan uang seluruhnya berjumlah Rp. 48.000.000.000,- dengan
perhitungan 3.200 Ha x Rp. 15.000.000,- per Ha, maka dana yang
alokasikan berjumlah Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah);
11. Bahwa hasil penjualan sawit yang 1.800 Ha yang uangnya dikuasai oleh
Tergugat I dan pengeluaran anggaran untuk penanaman areal yang 3.200
Ha, maka Penggugat mengalami kerugian karena hasil penjualan tersebut
berada dalam kekuasaan Tergugat I ataupun Tergugat lainnya baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dengan perhitungan
Rp.51.714.435.120,- dikurangi Rp.48.000.000.000,- sisanya Rp. 15.590.400. 000,- (lima belas milyar lima ratus sembiian puluh juta empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian wajar menurut hukum
Tergugat I atau Para Tergugat lainnya baik secara bersama sama maupun
sendiri-sendiri yang menguasai sisa hasil penjualan sawit milik Penggugat
sejumlah Rp. 3.714.435.120,-(tiga milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) untuk
diserahkan kepada Penggugat secara tunai dan kontan ;
12. Bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan wanprestasi, maka wajar
perjanjian Tgl. 1 Maret 2005 yang dilegalisir oleh Tergugat VI Tgl. 1 Maret
2005 No. 7556/Leg/2005 untuk dibatalkan dalam gugatan ini dan wajar
juga menurut hukum Tergugat I atau Para Tergugat lainnya baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama atau orang Iain yang mendapat hak dari
padanya untuk dihukum menyerahkan kebun milik Penggugat yang
dikuasai oleh Tergugat I dan Para Tergugat lainnya yang luasnya 1.800 Ha
ditambah 3.200 Ha dalam keadaan baik dan aman baik serta tanpa ada
gangguan dari pihak manapun ;
13. Bahwa ada kekhawatiran Penggugat atas perbuatan itikad tidak baik dari
Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya terhadap keberadaan dan
Hal 7 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
keselamatan tanaman sawit milik Pengugat tersebut dengan adanya
gugatan yang diajukan Penggugat ini, maka wajar kiranya Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara ini untuk membuat putusan provosionil yang
amarnya meliputi :
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ataupun orang yang
mendapat kuasa darinya untuk tidak memasuki areal kebun milik
Penggugat tersebut,
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik
secara bersama sama maupun sendiri-sendiri sejak gugatan ini
didaftarkan untuk tidak melakukan kegiatan atau aktifitas dalam bentuk
apapun diatas areal kebun milik Penggugat dan Menghukum Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak melakukan
perikatan apapun terhadap kebun sawit milik Penggugat;
14. Bahwa karena badan hukum Tergugat I kepengurusannya tidak jelas dan
juga assetnya tidak jelas ada yang nyata, maka untuk menghindari
gugatan Penggugat tidak hampa, maka wajar diietakkan sita jaminan
terhadap harta dari perusahaan Tergugat I maupun dari harta Pemegang
Saham daripada PT.Citra Lestari Semesta yang diantaranya rumah Deddy
Handoko Alimin, Hotel Elite di Riau, karaoke MP dan Karaoke Ozon yang
berada di Pekanbaru ;
15. Bahwa yang selama ini bertanggung jawab dan aktif terhadap kegiatan
PT.Citra Lestari Semesta baik sebagai komposisi Pengurus maupun
sebagai Pemegang Saham adalah hanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat
III dan Tergugat IV sedangkan Karim Tano Tjandra (Tergugat VII), PT.Rina
Cipta Saudara (Tergugat VIII) dan Ricky Tan (Tergugat V) Notaris
Fransiskus Djoenardi, S.H (Tergugat VI) tidak aktif dan dikeluarkan dari
pertanggung jawaban hukum ;
16. Bahwa atas keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan
Tergugat IV dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini yang telah
berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan menurut hukum
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk
membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dengan tunai dan kontan;
17. Bahwa karena dalam Perjanjian Tgl 1 Maret 2005 yang dilegalisasi oleh
Tergugat VI antara Penggugat dengan Tergugat I ada mencantumkan
Hal 8 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
domisili hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka sesuai dengan
domisili hukum tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti yang
autentik maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini
dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding,
verzet ataupun kasasi;
Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya membuat putusan, yang
amarnya sebagai berikut:
DALAM PROVISIONIL1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri ataupun orang yang mendapat kuasa
darinya untuk tidak memasuki areal kebun milik Penggugat tersebut.
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri sejak gugatan ini didaftarkan untuk
tidak melakukan kegiatan atau aktifitas dalam bentuk apapun diatas areal
kebun milik Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill dan Tergugat IV untuk tidak
melakukan perikatan apapun terhadap kebun sawit milik Penggugat.
DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara
ini;
3. Menyatakan secara hukum tanah seluas 12.650 Ha berikut segala sesuatu
yang ada diatasnya adalah milik Penggugat yang setempat dikenal dengan
di Desa Sontang Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu Riau
d/h Kawasan Kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Putih Kabupaten
Kampar Propinsi Riau sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan
Menteri Kehutanan tanggal 18 Juni 1991 No.323/Kpts-ll/1991;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Tergugat I ada melakukan
perjanjian Tgl. 1 Maret 2005 yang mengikat kedua belah pihak ;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan
wanprestasi karena tidak memenuhi perjanjian Tgl. 1 Maret 2005 ;
Hal 9 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
6. Menyatakan secara hukum Tergugat I mengalihkan kebun milik Penggugat
kepada pihak lain, maka perjanjian Tgl. 1 Maret 2005 sejak Tgl. 8 Pebruari
2007 batal demi hukum ;
7. Menyatakan secara hukum Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah menguasai uang sejumlah
Rp. 51.714.435.120,- dari hasil penjualan buah sawit milik Penggugat seluas
1.800 Ha dari bulan Maret 2005 s/d Pebruari 2007 ;
8. Menyatakan secara hukum Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya baik
sendiri sendiri maupun bersama-sama telah mempergunakan uang sejumlah
Rp. 48.000.000.000,- dan hasil penjualan buah sawit seluas 1.800 Ha untuk
pengembangan dan penanaman areal seluas 3.200 Ha yang seluruhnya
berjumlah Rp. 48.000.000.000,-9. Menyatakan secara hukum Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah menguasai sisa uang sejumlah
Rp. 3.714.435.120,- dari sisa hasil penjualan buah sawit milik Penggugat
seluas 1.800 Ha ;
10.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyerahkan uang
hasil penjualan buah sawit tersebut sebesar Rp. 3.714.435.120,- kepada
Penggugat secara tunai dan kontan;
11.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyerahkan
pengelolaan kebun milik Penggugat seluas 1.800 Ha dan seluas 3.200 Ha
kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman tanpa gangguan dari
pihak manapun ;
12.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melindungi areal kebun
sawit milik Penggugat seluas 1.800 Ha dan seluas 3.200 Ha dalam keadaan
baikdan tidak ada gangguan dari pihak manapun dan menyerahkannya
kepada Penggugat;
13.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar tidak
melakukan aktivitas diatas areal perkebunan milik Penggugat dan
menghentikan kegiatan diatas areal kebun milik Penggugat tersebut;
14.Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV
yang menguasai dan melakukan aktivitas serta menjual hasil kebun milik
Penggugat sejak gugatan ini didaftarkan adalah merupakan perbuatan
melawan hukum ;
Hal 10 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
15.Menyatakan secara hukum Penggugat yang berhak mengelola areal kebun
kelapa sawit seluas 1.800 Ha dan 3.200 Ha yang terletak di di Desa Sontang
Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu Riau ;
16.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ataupun
orang lain yang mendapatkan hak darinya untuk tidak memasuki areal
perkebunan dan juga melakukan aktifitas diatas areal milik Penggugat serta
tidak melakukan perikatan hukum terhadap areal kebun milik Penggugat;
17.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum
untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dengan tunai dan
kontan atas keterlambatan daiam memenuhi keputusan dalam perkara ini
yang telah berkekuatan hukum tetap ;
18.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada
banding, verzet dan kasasi;
19.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk
membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;
20.Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex
aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I
s/d VI telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Desember 2011, yang pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut :
A. DALAM KONVENSI : I. DALAM EKSEPSI :
1. Pengadilan Negeri Pekanbaru Tidak Berwenang Mengadili Perkara in casu;Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili
perkara in casu karena objek gugatan Penggugat dengan tegas dan
jelas pada angka 1 Positanya berbunyi : "Bahwa Penggugat menguasai areal tanah perkebunan seluas 12650 Ha, berlokasi setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan KuntoDarussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau";Bahwa Pasal 142 Rbg ayat (5) menyatakan:
"Dalam hal Gugatan tentang benda tidak bergerak (onroerend
goederen), maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri
yang dalam daerah hukumnya terletak benda tidak bergerak itu"; ?????
Hal 11 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup
dasar bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan
suatu putusan yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri
Kelas IA Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini dan oleh
karenanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Gugatan Penggugat Tumpang Tindih; Bahwa dalam Gugatanya Penggugat telah menggugat PT. CLS
(Tergugat I) dan menggugat pula pribadi-pribadi Tergugat II, Tergugat
III, Tergugat IV, dan Tergugat V,akan tetapi tanpa mengklasifikasikan
secara tegas dan jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh subjek
hukum pribadi-pribadi tersebut, sehingga jelas bedanya dengan
perbuatan yang telah dilakukan oleh subjek hukum PT. CLS. Dengan
perkataan lain Penggugat sama sekali tidak menerangkan dan
menguraikan mana perbuatan-perbuatan Tergugat II, III, IV dan V
dalam kualitasnya (qualitate qua) selaku organ PT. CLS vis a vis dalam
rangka memenuhi dienst vevulling dan task vervulling nya dan mana
pula perbuatan-perbuatan mereka selaku pribadi-pribadi yang telah
merugikan kepentingan hukum Penggugat. Ex post facto gugatan justru
diajukan tanpa klasifikasi dimaksud, akibatnya subjek gugatan saling
tumpang tindih satu sama lain, lantaran tidak jelas mana perbuatan
Tergugat dalam kapasitas pribadi dan mana perbuatan Tergugat dalam
kapasitas sebagai organ Tergugat I (PT. CLS);
Bahwa secara yuridis formal dalam suatu gugatan tidak dapat dicampur
adukan antara subjek hukum dalam kapasitas pribadi dengan subjek
hukum dalam kapasitas sebagai organ sebuah perseroan terbatas;
Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta kasus yang telah Tergugat
kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Tergugat memohon
kepada Mejelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan in
casu kabur karenanya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
3. Subjek Gugatan Penggugat Keiiru (Error in Subjecto);Bahwa PT. CLS adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pekanbaru,
Provinsi Riau;
Hal 12 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Bahwa menurut Pasal 1 ayat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah BadanHukum (rechts persoon);Bahwa sebagai Badan Hukum (rechts persoon), perseroan terbatas
mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban yang berdiri sendiri, terpisah dari hak dan kewajiban pribadi-pribadi organ-nya, karena perseroan terbatas adalah legal entity yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan
pribadi-pribadi organ-nya. itu sebabnya perseroan terbatas merupakan
persona standi in judicio yang berdiri sendiri, baik di luar maupun di
dalam pengadilan. Namun, lantaran perseroan terbatas itu bukan
manusia (naturlijk persoon), maka sebagai badan hukum (rechts
persoon) hak dan kewajibannya perseroan terbatas dijalankan dengan
bantuan organ-nya ;
Bahwa dijadikannya sebagai Tergugat-Tergugat, DEDDY HANDOKOALIMIN (Tergugat II), HENDRA TANADI (Tergugat III), SUTOMORYADY (Tergugat IV), RICKY TAN (Tergugat V) merupakan kekeliruan
yang sangat dalam menentukan subjek gugatan (error in subjecto).
Dalam gugatan in casu Tergugat II, III, IV dan V tidak dapat
ditempatkan sebagai 'persona standi in judicio", lantaran hak dan
kewajiban mereka bukan merupakan hak dan kewajiban Tergugat I
sebagai perseroan terbatas. Begitu pula sebaliknya hak dan kewajiban
Tergugat I sebagai perseroan terbatas bukan pula merupakan hak dan
kewajiban pribadi-pribadi mereka selaku organ dari Tergugat I,
sedemikian rupa sehingga Tergugat II, III, IV dan V in casu tidak
mempunyai tanggung gugat (anspraakelijkheid);
Bahwa harta perseroan terbatas itu berdiri sendiri, terpisah dari harta
kekayaan para organnya mutatis mutandis dalam perkara ini antara
Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV dan V tidak terdapat kaitan
(innerlijke samenhaang). Apalagi antara Tergugat I dengan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH (Tergugat VI), Karim Tano Tjandra(Tergugat VII) dan PT. RINA CIPTA SAUDARA (Tergugat VIII) juga
sama sekali tidak terdapat kaitan (innerlijk samenhang) dan
Kepentingan hukum. Kumulasi dengan menempatkan Tergugat I
dengan Tergugat II, III, IV dan V dalam satu gugatan dimana satu sama
lainnya tidak punya innerlijke samenhang merupakan yang tidak
Hal 13 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
berdasar dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima;
Bahwa ex post facto Penggugat tetap saja mengajukan gugatan dengan
menempatkan Tergugat-Tergugat yang tidak ada kaitannya dalam satu
gugatan, padahal jika yang hendak digugat badan hukum
perseroan terbatas, maka adalah berlebihan (overbodig) apabila
pribadi-pribadi organ-nya juga digugat. Jika hendak menggugat juga,
maka seharusnya gugatan terhadap Tergugat-Tergugat lain selain
Tergugat I, demi hukum harus diajukan secara terpisah ;
Bahwa hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Rl
Register No. 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 secara tegas
menyatakan sebagai berikut:
Quote:"Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masingTergugat harus digugat tersendiri";Unquote;Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Tergugat kemukakan di
atas, maka telah cukup dasar bagi Tergugat memohon kepada Majelis
Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan in casu kabur
karenanya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);4. Objek gugatan penggugat kabur;
Bahwa jika dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat, antara lain:
a.Pada halaman 3 butir 1, menyatakan :
Quote:Bahwa Penggugat ada menguasai areal tanah kebun seluas 12.650 ha
berdasarkan SK Menteri kehutanan Rl Tgl 10 Juni 1991... dst;
Unquote;b. Pada halaman 3 butir 2, menyatakan;
Quote:........, dimana Penggugat telah melakukan pengembangan dan
penanaman kelapa sawit di areal tersebut seluas 1.800 ha dan pada
tahun 2005 telah berumur lebih kurang 8 Tahun dan telah
menghasilkan;
Unquote;c. Pada halaman 3 butir 3, menyatakan :
Hal 14 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Quote:Bahwa kebun sawit milik Penggugat yang iuas 1.800 ha
diperjanjikan dengan Tergugat I dengan Perjanjian Tgl. 1 Maret
2005 yang mana dalam perjanjian tersebut agar Tergugat
melakukan pengelolaan kebun sawit milik Penggugat seluas 1.800
ha dan juga melanjutkan pembangunan penanaman kebun sawit
milik Penggugat terhadap areal yang luasnya 3.200 Ha yang diluar
areal 1.800ha, ...dst.
Unquote;Bahwa apa yang didalilkan oieh Penggugat dalam posita gugatannya
pada halaman 3 butir 1 s/d 3 adalah suatu pernyataan yang keliru dan
sangat mengada-ada, karena dalam naskah gugatan in casu Penggugat
tidak menguraikan dengan cermat dan jelas dan rinci tentang letak dan
batas-batas objek sengketa yang menjadi milik Penggugat. Dengan
tidak disebutkan/diuraikan secara jelas letak dan batas-batas tanah
yang menjadi objek Perkara jelas membuat gugatan menjadi kabur
(Obscuur Libels) dan objek gugatan yang kabur tersebut sesuai dengan
hukum acara harusiah dinvatakan tidak dapat diterima. Hal ini
konform dengan Yurisprudensi MARI Reg. No. 1149/K/Sip/1975 tanggai
17 April 1969 Jo. MARI Reg. No. 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret
1986;
Bahwa kemudian pada posita halaman 3 butir 1 gugatannya
Penggugat juga dengan tegas dan jelas mendalilkan "Bahwa
Penggugat ada menguasai areal tanah kebun seluas 12.650 ha
berdasarkan SK Menteri kehutanan Rl Tgl 10 Juni 1991... dst";
Bahwa jika Penggugat menguasai objek gugatan, maka secara yuridis
adalah suatu upaya yang sangat distortif dan tidak sesuai dengan ratio
leges objek yang didalilkan dikuasainya itu lalu digugatnya pula. Dengan
kata lain Penggugat telah menggugat objek yang sedang dikuasainya.
Padahal Yurisprudensi Mahkamah Agung Yurisprudensi Mahkamah
Agung R.I. No. 139 K/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 menyatakan
bahwa subjek hukum yang menguasai objek tidak dapat mengajukan
Gugatan terhadap objek yang dikuasainya;
Bahwa pertentangan antara dalil yang digunakan dengan petitum
gugatan Penggugat telah menyebabkan gugatan menjadi kabur pula
dan konform dengan Yurisprudensi MARI Reg. No. 1149/K/Sip/1975tanggal 17 April 1969 Jo. MARI Reg. No. 378 K/Pdt/1985 tanggal 11
Hal 15 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Maret 1986, bahwa gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa Posita dan Petitum Penggugat saling bertentangan;Bahwa butir 1 posita Penggugat dengan tegas mendalilkan "Bahwa
Penggugat ada menguasai areal tanah kebun seluas 12.650 ha
berdasarkan SK Menteri kehutanan Rl Tgl 10 Juni 1991... dst";
Sementara dalam petitum Gugatan butir 11 Penggugat menuntut
"menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyerahkan pengelolaan kebun milik penggugat dst';Berdasarkan fakta yang ada pada gugatan Penggugat yang demikian
jelas dan tandas bahwa antara posita butir 1 gugatannya telah saling
bertentangan dengan petitum gugatannya butir 11, maka konform
dengan Yurisprudensi MARI Reg. No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17April 1969 Jo. MARI Reg. No. 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret
1986, gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat
RYADY (Tergugat IV), dan RICKY TAN (Tergugat V). Selanjutnya,
bilamana tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan
oleh DEDDY HANDOKO ALIMIN (Tergugat II), HENDRA TANADI
(Tergugat III), SUTOMO RYADY (Tergugat IV), dan RICKY TAN
(Tergugat V), maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk
menjadikan sebagai DEDDY HANDOKO ALIMIN (Tergugat II),
HENDRA TANADI (Tergugat III), SUTOMO RYADY (Tergugat IV), dan
RICKY TAN (Tergugat V). Sesuai dengan prinsip tanggung gugat tanpa
point d'interet, maka tidak mungkin ada point d'action;
Dan lebih fatal lagi Penggugat telah menempatkan Notaris Fransiskus
Djoenardi, SH (Tergugat VI) sebagai persona standi in judicio dalam
perkara in casu, padahal dalam naskah gugatannya Penggugat tidak
mendeskripsikan apa kepentingan dan hubungan hukumnya Notaris
Fransiskus Djoenardi, SH (Tergugat VI) dalam perkara in casu, padahal
Notaris Fransiskus Djoenardi, SH (Tergugat VI) hanyalah bertugas
untuk mengkonstater atas kehendak para pihak untuk dituangkan dalam
akta otentik. Secara hukum Notaris berwenang membuat akta autentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharus
oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan
grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan
akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain
atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (vide pasal 15 ayat
(1) Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang
Jabatan Notaris);
Bahwa hal yang sama dalam gugatan Penggugat juga tidak
mendeskripsikan kepentingan hukum dan/atau hubungan hukum dari
pada Ricky Tan (Tergugat VI), Karim Tano Tjandra (Tergugat VIII) dan
PT. Rina Cipta Saudara (Tergugat IX) daiam perkara in casu;
Bahwa apabila tanpa adanya point d'interet, tetap saja dilakukan
gugatan (point d'action) dengan perkataan lain gugatan tidak berdasar,
maka gugatan yang demikian itu ipso jure harus dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard);
Hal 17 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Bahwa fakta diatas konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Rl. Register Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 Jo.
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni
1979 yang menyatakan: "Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perseiisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara",Bahwa selain dari pada itu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.
415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979: "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri ;Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup
dasar bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan
suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
7. Penggugat tidak memiliki alasan yang konkrit dalam mengajukan Gugatan;Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan yang konkrit dalam
mengajukan Gugatan in casu dan Penggugat juga telah salah dan
keliru (gemis aanhoedaningsheid), bahkan antara Posita dan petitum
Gugatannya saling bertentangan, hal ini terlihat jelas pada halaman 4
butir 5 yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa ":" ...Tergugat I
telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan
Penggugat....dst", namun pada halaman 11 tentang Petitum gugatannya
Penggugat menyatakan : "Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat
II, Tergugat Ill dan Tergugat IV yang menguasai dan melakukan
aktivitas serta menjual hasil kebun milik Penggugat sejak gugatan ini
didaftarkan adalah merupakan perbuatan melawan hukum",Berdasarkan dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat yang
demikian, jelas dan tandas sangat membingungkan (confius). Bahwa
yang Para Tergugat kemukakan di atas konform dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl. No. Register 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni
1976:
Quote:
Hal 18 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (rechtsfeiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Unquote;
8. Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugatdengan Para Tergugat;Bahwa dalam naskah gugatannya Penggugat tidak menjelaskan
dan/atau mendiskripsikan hubungan hukum antara Penggugat yang
satu dengan Para Tergugat lainnya, termasuk hubungan hukum antara
Tergugat I dengan Tergugat VII dan VIII. Apabila tidak ada kaitan
dengan perkara in casu maka untuk apa Penggugat juga mengikut
sertakan Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam gugatannya. Hal ini
dipertegas dalam Petitum Gugatan Penggugat dimana Penggugat
meminta kepada Mejelis Hakim agar daiam perkara in casu agar
KARIM TANO TJANDRA (Tergugat VII), PT. RINA CIPTA SAUDARA
(Tergugat VIII), RICKYTAN (Tergugat V) dan Notaris Fransiskus
Djonardi, SH (Tergugat VI) agar dikeluarkan dari pertanggung jawaban
secara hukum. Maka dengan demikian menambah keyakinan Para
Tergugat bahwa Penggugat tidak cermat dan jelas dalam membuat
Gugatan in casu;
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, kiranya telah cukup
dasar bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Mejelis Hakim yang
memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan
suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
9. Gugatan Kurang Pihak; Bahwa dalam akta perjanjian kerjasama tanggal 1 Maret 2005 antara
Penggugat dengan Tergugat I tidak ada kata klausul yang melarang
Tergugat I untuk mengalihkan lahan tersebut kepada pihak lainnya.
Lagi pula struktur dan komposisi saham antara PT. CLS dengan PT.
RAS adalah seratus persen sama. Lalu Tergugat I mengadakan
perjanjian kerjasama dengan PT. RAS dengan landasan hukum
pengalihan lahan ;
a. Surat Gubernur Riau No. 522/DISHUT/24.31, tertanggal 21
November 2006, Perihal: Rekomendasi pencadangan areal
perkebunan untuk usaha perkebunan atas nama PT. RAS (Tergugat
Hal 19 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
II) di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Didalam surat ini
dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau memberikan
rekomendasi pencadangan areal perkebunan atas nama PT. RES
(Penggugat) kepada PT. RAS;
b. Surat Bupati Rokan Hulu No. 525/Pem/2007/IX/36 tertanggal 19
September 2007 dengan perihal: Rekomendasi persetujuan prinsip
pencadangan lahan usaha perkebunan kelapa sawit seluas ±
10.720 di Desa sontang dan desa Teluk Sono Kec. Bonai
Darussalam Kab. Rokan Hulu kepada PT. RAS;
c. Akta Perjanjian No. 15 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat
dihadapan Edison Jingga, SH, antara Tergugat I dengan Tergugat II
telah disepakati lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa
Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu,
Provinsi Riau yang dikelola oleh Tergugat I diserahkan
pengelolaannya kepada PT. RAS. Bahwa kemudian dipertegas lagi
dengan Akta Perjanjian kerjasama No. 101 tanggal 17 Maret 2010
antara Tergugat I dengan PT. RAS;
d. Bahwa Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Rl Nomor:P.33/Menhut-ll/2010 tentang Tanta Cara Pelepasan KawasanHutan Produksi Yang Dapat Dikonvensi tanggal 29 Juli 2010,menyatakan: "Terhadap kawasan HPK yang telah dilepas
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 14 ay at (3), pengurusan
selanjutnya menjadi tanggungjawab instansi di bidang pertanahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan";
Bahwa oleh sebab itu, maka Penggugat seharusnya juga menggugat PT. RIAU
ANUGERAH SENTOSA , Gubernur Provinsi Riau dan Bupati Kabupaten Rokan
Hulu atau dengan perkataan Iain, gugatan yang diajukan Penggugat kurang
pihak. Gugatan yang demikian, demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima :
DALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa segala apa yang diuraikan Dalam Eksepsi merupakan bagian yang
tak terpisahkan dan merupakan bagian dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat
untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa untuk membuat terangnya permasalahan ini maka perlu Para
Tergugat sampaikan kronologis/peristiwa hukum yang terjadi antara
Penggugat dengan Para Tergugat, yang antara lain :
Hal 20 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
a. Bahwa Penggugat mempunyai izin prinsip yaitu SK Pelepasan
Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, dengan SK. No. 323/Kpts-
11/1991 tanggal 18 Juni 1991 seluas 12.650 Ha, untuk perkebunan
Coklat, namun sampai dengan bulan Maret 1995, Penggugat tidak
ada melaksanakan pembangunan perkebunan Coklat pada lokasi
tersebut;
b. Bahwa pada bulan Mei 1995 dikeluarkan persetujuan perubahan
Jenis tanaman dari tanaman coklat menjadi Kelapa Sawit
berdasarkan Surat Menteri Pertanian Ub. Dirjen Perkebunan
dengan surat Nomor: HK.350/E5/232/05.95 dengan catatan bahwa
persetujuan perubahan jenis tanaman tersebut berlaku selama 12
bulan, dan Penggugat diwajibkan melakukan:
1) Menyiapkan Study kelayakan dan jaminan tersedianya tenaga kerja;
2) Memproses Hak Guna Usaha (HGU);
3) Memperhatikan kelestarian lingkungan di dalam pengelolaan kebun;
4) Menyampaikan laporan semester perkembangan kegiatan fisik dan
non fisik yang meliputi aspek perkembangan pengurusan Hak Guna Usaha, perkembangan kegiatan usaha dan fisik tanaman serta pembangunan sarana dan prasarana kebun;
c. Bahwa setelah mendapat persetujuan perubahan jenis tanaman dari
coklat ke kelapa sawit Penggugat masih tetap tidak melakukan
pengurusan lahan tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
terhadap Iahan yang telah dikeluarkan izin prinsipnya maka pihak
pengelola harus melakukan pengurusan terhadap lahan tersebut seperti
melakukan pengurusan keluarnya HGU/HGB dan dilakukan Pengelolaan
terhadap Iahan tersebut. akan tetapi Penggugat tidak pernah melakukan
follow up terhadap Iahan tersebut sampai akhimya Penggugat
diperingatkan oleh Bupati Rokan Hulu sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
1) Surat Bupati Rokan Hulu kepada Penggugat, tanggal 28 Maret 2002,
No. 525/PEM/lN/02809 perihal: Peringatan I (pertama) terhadap tindak lanjut keputusan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam,
2) Surat Bupati Rokan Hulu kepada Penggugat, tanggal 11 Juli 2002, No. 525/PEM/VII/609 perihal: Peringatan II (kedua) terhadap tindak lanjut keputusan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan
Hal 21 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
kelapa sawit atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam,
3) Surat Bupati Rokan Hulu kepada Penggugat, tanggal 12 November, No. 525/PEM/XI/02/103 perihal: Peringatan III (Ketiga) terhadap tindak lanjut keputusan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam,
d. Bahwa lantaran pemegang izin prinsip in casu Penggugat tidak
sanggup memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SK Menteri
Kehutanan Rl No. 323/Kpts-11/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang
Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 (dua belas ribu enam ratus
lima puluh) Ha yang terletak di Kecamatan Kunto Darussalam,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau untuk perkebunan Coklat jo.
Surat Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan Nomor: HK.350/E5/232/
05.95 tentang Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Dari Tanaman
Coklat Menjadi Kelapa Sawit tersebut, maka pada 13 Oktober 2004
pemegang izin prinsip in casu Penggugat membuat perjanjian
kerjasama dengan Tergugat II (Deddy Handoko Alimin) dan Tergugat V
(Ricky Tan) yang intinya mengenai penyerahan pengelolaan lahan
seluas 1.800 (seribu delapan ratus) Hektar, yaitu sebagian dari lahan
seluas 12.650 (dua belas ribu enam ratus lima puluh) Hektar tersebut dalam SK Menteri Kehutanan Rl No. 323/Kpts-11/1991 tanggal
18 Juni 1991. Perjanjian Kerjasama tersebut dituangkan dalam Akta
Notaris Fransiskus Djoenardi, SH No. 7383/GM/2004;
e. Bahwa tanggal 01 Maret 2005 dibuat lagi perjanjian kerjasama
antara pemegang izin prinsip in casu Penggugat dengan PT. CLS in
casu Tergugat I yang intinya mengenai intinya mengenai
penyerahan pengelolaan lahan seluas 5.000 (lima ribu) Hektaryaitu sebagian dari lahan seluas 12.650 (dua belas ribu enamratus lima puluh) Ha tersebut dalam SK Menteri Kehutanan Rl
No. 323/Kpts-11/1991 tanggal 18 Juni 1991. Perjanjian kerjasama
tanggal 01 Maret 2005 tersebut dilegalisir oleh Notaris Fransiskus
Djoenardi SH dengan Nomor: 7556/Leg/2005 tanggal 01 Maret
2005;
f. Bahwa penyerahan lahan (subrogasi) seluas 5.000 (lima ribu)
Hektar tersebut oleh pemegang izin prinsip in casu Penggugat
Hal 22 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
kepada PT. CLS in casu Tergugat I dilakukan dengan membayar
imbalan kepada pemegang izin prinsip in casu Penggugat sebesar6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah);Quote:
Pasal 1
Luas seluruh lahan atau tanah yang diserahkan dengan kompensasi
oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah seluas kurang
lebih 5.000 Hektar ( lima ribu Hektar) dan sesuai dengan Peta
(terlampir) yang telah diketahui dan disetujui serta ditandatangani
bersama oleh para pihak, yang terdiri dari:
1. Lahan tanah seluas kurang lebih 1.800 Hektar (seribu delapan ratus
hektar) yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
2. Lahan tanah seluas kurang lebih 3.200 Hektar (tiga ribu dua ratus
Hektar) yang belum dibuka dan telah disetujui untuk diserahkan dengan
kompensasi kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 6.400.000.000,-
(enam milyar empat ratus juta rupiah);
3. Dengan disepakatinya penyerahan dengan kompensasi atas tanah atau
persil seluas 5.000 Hektar (lima ribu hektar), maka seluruh resiko dan kerugian maupun keuntungan atas tanah atau persil tersebut menjadi tanggung jawab dan/atau merupakan hak milik dari PIHAK KEDUA sepenuhnya;
4. Untuk inventaris termasuk bangunan bersama dan sarana prasarana diluar lahan seluas 1.800 Hektar (seribu delapan ratus Hektar) yang telah ditanam maka akan dinilai dan diperhitungkan sesuai dengan harga pasar yang disepakati oleh para pihak;
5. Mengenai program kemitraan dengan masyarakat setempat yang pada
saat ini kurang lebih seluas 210 Ha (dua ratus sepuluh Hektar) tanaman
kelapa sawit, untuk selanjutnya atau yang akan ada di kemudian hari,
tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
Unquote;g. Bahwa sementara lahan seluas 210 Ha (dua ratus sepuluh Hektar)
tanaman kelapa sawit yang diperuntukkan program kemitraan
dengan masyarakat setempat tersebut, setelah dilakukan
pengecekan oleh Tergugat I rupanya tidak lagi terawat dengan baik
atau sama saja dengan tidak ada ;
h. Bahwa pada tanggal 11 April 2006 keluarlah Keputusan Menteri
Kehutanan No. SK.96/Menhut-ll/2006 tentang pencabutan Sk Menteri
Hal 23 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Kehutanan Ri. Tanggai 10 Juni 1991 No. 323/Kpts-ii/1991.
Terhadap pencabutan izin prinsip tersebut Penggugat mengajukan
Gugatan TUN ke Pengadilan TUN Jakarta dikenal dengan Perkara
No. 83/G/2006/PTUN.JKT;
a. Bahwa terhadap penyerahan lahan seluas 5.000 Hektar
tersebut, Tergugat I merasa dirugikan karena Penggugat telah
menyerahkan lahan yang izin prinsipnya telah dicabut oleh
Menteri Kehutanan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK.96/Menhut-ll/2006 tentang Pencabutan Sk Menteri Kehutanan RI
Tanggal 10 Juni 1991 No. 323/Kpts-ll/1991 ;
b. Bahwa dengan alasan hukum di atas Tergugat I telah melaporkan
Penggugat telah melakukan penipuan kepada Polres Pekanbaru,
namun kemudian penyidikan dihentikan (SP3) oleh penyidik dengan
alasan adanya perdamaian;
Bahwa kasus ini telah kami reservir untuk dibuka kembali, antara lain
karena untuk delik formil tidak dapat dilakukan perdamaian;
i. Bahwa setelah penyerahan lahan tersebut dari Penggugat kepada
Tergugat I, Tergugat I melakukan kerjasama dengan PT. RAS yang
dikenal dengan Akta Perjanjian No. 15 tanggal 8 Februari 2007 yang
dibuat dihadapan Edison Jingga, SH. Inti kesepakatan tersebut
adalah lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang,
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi
Riau yang dikelola oleh Tergugat I diserahkan pengelolaannya
kepada PT. RAS perjanjian tersebut merupakan bentuk otentik dari
kesepakatan lisan antara pemegang saham Tergugat I dengan PT.
RAS, Karena pada prinsipnya antara Tergugat I dengan PT. RAS
adalah sama disebabkan karena pemegang saham dari kedua
perusahaan tersebut sama;
j. Bahwa Perjanjian No. 15 tanggal 8 Februari 2007 dipertegas kembali
dengan Akta Perjanjian kerjasama No. 101 tanggal 17 Maret 2010 antara
Tergugat I dengan PT. RAS maka disepakati lahan seluas 5000 Ha yang
terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten
Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dikelola oleh Tergugat I diserahkan
pengelolaannya kepada PT. RAS;
k. Bahwa karena sudah ada pengalihan pengelolaan lahan tersebut
dari Tergugat I kepada PT. RAS, maka PT. RAS melakukan
Hal 24 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
pengurusan terhadap lahan tersebut termasuk mengajukan izin-izin.
maka oleh karena itu keluarlah izin dari:
- Gubernur Provinsi Riau dengan Surat Gubernur Riau No.
522/DISHUT/24.31, tanggal 21 November 2006, mengeluarkan
Rekomendasi pencadangan areal perkebunan untuk usaha perkebunan
atas nama Tergugat II di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Didalam
surat ini dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau memberikan
rekomendasi pencadangan areal perkebunan atas nama Penggugat
kepada PT. RAS;
- Kemudian dipertegas lagi dengan Surat Bupati Rokan Hulu No.
525/Pem/2007/IX/36 tertanggal 19 September 2007 dengan perihal:
Rekomendasi persetujuan prinsip pencadangan lahan usaha
perkebunan kelapa sawit seluas ± 10.720 di Desa Sontang dan desa
Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu kepada PT.
RAS ;
I. Bahwa dengan alasan tersebut di atas PT.RAS melakukan pengelolaan
terhadap lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan
Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Adapun
pengelolaan yang dilakukan oleh PT. RAS adalah dengan merekrut tenaga
kerja, membangun fasilitas di areal perkebunan, menanam bibit sawit
sampai dengan sawit tersebut berbuah/menghasilkan sehingga mempunyai
nilai ekonomis;
m. Bahwa dengan telah berproduksinya lahan sawit tersebut dan kemudian
keluarnya Putusan Peninjauan Kembali No. 505 K/TUN/2007 yang
salah satu amar putusanya menyatakan batal keputusan tanggal 11 April
2006 No. SK.96/Menhut-ll/2006 tentang pencabutan SK Menteri Kehutanan
Rl No. 323/Kpts-ll/1991, tanggai 10 Juni 1991. Maka dengan alasan itulah
Penggugat mulai mencari-cari masalah dengan Tergugat I dan PT. RAS,
yang bertujuan agar lahan yang telah menghasilkan tersebut dapat dimiliki
kembali oleh Penggugat. Sementara Gugatan terhadap PT. RAS juga telah
diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan Perkara No. 13/Pdt.G/2011/PN.PSP;
Berdasarkan alasan-alasan Tergugat pada butir 3 (tiga) tersebut, maka
berdasarkan hukum dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 s/d 4 butir 1
s/d 3 dikesampingkan, karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, dan
bahkan mengada-ada ;
Hal 25 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat halaman 4 s/d 5 butir 4 s/d 7 adalah
suatu pernyataan tidak berdasar, dan mengada-ada, dengan alasan :
Bahwa walaupun Penggugat telah mengantongi SK Pelepasan Kawasan Hutan
dari Menteri Kehutanan, dengan SK. No. 323/Kpts-11/1991 tanggal 18 Juni
1991 seluas 12.650 Ha, untuk perkebunan Coklat, namun sampai dengan bulan
Maret 1995, Penggugat tidak ada melaksanakan pembangunan perkebunan
Coklat tersebut;
Bahwa setelah mendapat persetujuan perubahan jenis tanaman dari
coklat ke kelapa sawit Penggugat masih tidak pernah melakukan
pengurusan lahan tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
terhadap lahan yang telah dikeluarkan izin prinsipnya, pemegang izin
prinsip harus melakukan pengurusan terhadap lahan tersebut, antara
lain melakukan pengurusan keluarnya Hak Guna Usaha, Izin Usaha
Perkebunan dan izin-izin lain. Jika tidak, maka izin prinsipnya akan
dicabut. Lantaran Penggugat tidak pernah melakukan/memenuhi syarat-syarat
yang ditetapkan daiam izin prinsip terhadap lahan tersebut, maka akhirnya
pemegang izin prinsip in casu Penggugat diperingati oleh Bupati Rokan Hulu
sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
* Surat Bupati Rokan Huiu kepada Penggugat, tanggai 28 Maret 2002, No.
525/PEM/l11/02809 perihal: Peringatan I (pertama) terhadap tindak lanjut keputusan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam,
* Surat Bupati Rokan Hulu kepada Penggugat, tanggal 11 Juli 2002, No.
525/PEM/VII/609 perihal: Peringatan II (kedua) terhadap tindak lanjut keputusan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam,
* Surat Bupati Rokan Hulu kepada Penggugat, tanggal 12 November, No.
525/PEM/XI/02/103 perihal: Peringatan HI (Ketiga) terhadap tindak lanjut keputusan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam,
Bahwa lantaran tidak sanggup untuk mengelola maka pada Oktober
2004 Penggugat mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat II
dan Tergugat V sesuai dengan Akta No. 7383/GM/2004 tanggal 13
Oktober 2004 dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi SH,
tentang penyerahan pengelolaan lahan Penggugat seluas 1.800 Hektar
Hal 26 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau kepada Tergugat II;
Bahwa tanggal Maret 2005 dibuat perjanjian dihadapan Notaris
Fransiskus Djoenardi SH, antara Penggugat dengan Tergugat I.
Perjanjian tersebut tentang penyerahan lahan seluas 5000 Ha yang
terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten
Rokan Hulu, Provinsi Riau;
Bahwa tanggal Maret 2005 dibuat perjanjian dihadapan Notaris Fransiskus
Djoenardi SH, antara Penggugat dengan Tergugat I. Perjanjian tersebut
tentang penyerahan lahan (subrogasi) seluas 5.000 Hektar yang terletak di
Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu,
Provinsi Riau;
Bahwa Tergugat I pun telah membayar kompensasi terhadap lahan
Penggugat seluas 5.000 Hektar yang terletak di Desa Sontang,
Kecamatan Kunto Darussalam, kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
Dengan membayarkan sejumlah uang yakni Rp. 6.400.000.000,-
(enam milyar empat ratus juta rupiah);Bahwa dengan alasan tersebut lah Tergugat I melakukan pengolahan
terhadap lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan
Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di Desa Sontang,
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
Bahwa setelah penyerahan lahan tersebut dari Penggugat kepada
Tergugat I, Tergugat I melakukan kerjasama dengan PT. RAS yang
dikenai dengan Akta Perjanjian No. 15 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat
dihadapan Edison Jingga, SH. Inti kesepakatan tersebut adalah
lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto
Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dikelola oleh
Tergugat I diserahkan pengelolaannya kepada PT. RAS. Perjanjian
tersebut merupakan bentuk otentik dari kesepakatan lisan antara
pemegang saham Tergugat I dengan PT. RAS, Karena pada prinsipnya
antara Tergugat I dengan PT. RAS adalah sama disebabkan karena
pemegang saham dari kedua perusahaan tersebut sama;
Bahwa Perjanjian No. 15 tanggal 8 Februari 2007 dipertegas kembali
dengan Akta Perjanjian kerjasama No. 101 tanggal 17 Maret 2010
antara Tergugat I dengan PT. RAS maka disepakati lahan seluas 5000
Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam,
Hal 27 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dikelola oleh Tergugat I
diserahkan pengelolaannya kepada PT. RAS;
Bahwa dengan telah berproduksinya lahan sawit tersebut dan kemudian
keluarnya Putusan Peninjauan Kembali No. 505 K/TUN/2007 yang salah satu
amar putusannya menyatakan batal keputusan tanggal 11 April 2006 No.
SK.96/Menhut-ll/2006 tentang pencabutan SK Menteri Kehutanan Rl No.
323/Kpts-ll/1991, tanggal 10 Juni 1991. Maka dengan alasan itulah
Penggugat mulai mencari-cari masalah dengan Tergugat I dan PT. RAS,
yang bertujuan agar lahan yang telah menghasilkan tersebut dapat dimiliki
kembali oleh Penggugat. Sementara Gugatan terhadap PT. RAS juga telah
diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan
Perkara No. 13/Pdt.G/2011/PN.PSP. Dengan demikian Penggugat
mendalilkan, bahwa diatas objek sengketa telah terbit izin baru dari Menteri
Kehutanan R.I tertanggal 11 Oktober 2010 No. SK 575/Menhut-ll/2010 adalah
pantas dipertanyakan proses lahirnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan
tersebut, padahal lahan semenjak 13 Oktober 2004 berada dibawah
penguasaan dan pengelolaan PT. RAS;
Bahwa justru perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sesuai hukum
(rechtmatig), bukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap perjanjian
antara Penggugat dengan Tergugat I, dan bukan pula perbuatan melawan
hukum, sehingga apa yang dituntut oleh Penggugat dalam Naskah Gugatan
in casu merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada,
sehingga haruslah ditolak (onzegd);
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka beralasan
hukum dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 s/d 5 butir 4 s/d 7
untuk dikesampingkan;
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam naskah gugatannya pada
halaman 5 butir 8 adalah tidak berdasarkan hukum dan jelas mengada-ada
karena di dalam akta perjanjian kerjasama tanggal 01 Maret 2005 antara
Penggugat dengan Tergugat I tidak ada kata klausul yang melarang Tergugat
I untuk mengalihkan lahan tersebut kepada pihak lainnya. Lagi pula struktur
dan komposisi saham antara PT. CLS dengan PT. RAS adalah seratus
persen sama. Ataukah memang Penggugat sengaja untuk berpura-pura tidak
tahu, bahwa antara Tergugat I dengan PT. RAS badan hukum yang berbeda
akan tetapi Pemegang Saham Pada PT. RAS juga merupakan Pemegang
saham pada Tergugat I, sementara landasan hukum pengalihan lahan
tersebut jelas, yakni:
Hal 28 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
a. Surat Gubernur Riau No. 522/DISHUT/24.31, tertanggai 21
November 2006, Perihal: Rekomendasi pencadangan areal
perkebunan untuk usaha perkebunan atasnama PT. RAS (Tergugat
II) di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Didalam surat ini
dejalaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau memberikan
rekomendasi pencadangan areal perkebunan atas nama PT. RES
(Penggugat) kepada PT. RAS;
b. Bahwa kemudian dipertegas lagi dengan Surat Bupati Rokan Hulu
No. 525/Pem/2007/IX/36 tertanggal 19 September 2007 dengan
usaha perkebunan kelapa sawit seluas ± 10.720 di Desa sontang
dan desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu
kepada PT. RAS;
c. Akta Perjanjian No. 15 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat
dihadapan Edison Jingga, SH, antara Tergugat I dengan Tergugat II
telah disepakati lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa
Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu,
Provinsi Riau yang dikelola oleh Tergugat I diserahkan
pengelolaannya kepada PT. RAS. Bahwa kemudian dipertegas lagi
dengan Akta Perjanjian kerjasama No. 101 tanggal 17 Maret 2010
antara Tergugat I dengan PT. RAS;
Bahwa berdasarkan huruf a s/d c tersebut diatas, tidak beralasan
hukum Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan
wanprestasi;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka
beralasan hukum dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 8
untuk dikesampingkan;
6. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada butir 9 s/d 11 Gugatannya
adalah suatu dalil yang tidak berdasar dan jelas mengada�-ada. Bahwa
besaran perincian kerugian yang dihitung oleh Penggugat tidak dapat di
pertanggung jawaban, cara penghitunganya dan apa lagi hasil yang
didapatkan dari penghitungan tersebut. Hal tersebut konfrom dengan:
Quote:
Hal 29 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Reg.No:19 K/Sip/1983 tgl 3 September 1975 "Gugatan ganti rugi yang tidak perinci lagi pula belum diperiksa oleh Judex Fatie dinyatakan tidak dapat diterima";
Unquote;Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat tidak lah masuk akal
dengan gamblangnya/gampangnya melakukan perkalian terhadap hasil
sawit yang telah dirawat dan dikelola dengan baik oleh Tergugat I dan PT.
RAS dan tanpa Penggugat memperhitungkan turunnya harga TBS (tandan
buah sawit), tanpa memperhitungkan biaya operasional dan biaya-biaya
lainnya yang harus dikeluarkan oleh Tergugat I;
Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum
Perjanjian, cetakan ke X, Penerbit PT. Intermasa, pada halaman 47,
menyatakan :
Quote:Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur : biaya, rugi danbunga (dalam bahasa Belanda : kosten, schaden en interesten). Apakah yang dimaksudkan dengan unsur-unsur ini? Yang dimaksudkan dengan biaya adalah segala sesuatu pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak;
Unquote;Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya
harus dapat dibuktikan dalam persidangan, sebab apabila Penggugat tidak
dapat membuktikannya, maka tuntutan ganti rugi dimaksud harus ditolak. Hal
tersebut senada dengan bunyi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 163 HIR
atau Pasai 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdata yang isinya sama-sama
menyebutkan bahwa :
Quote:"Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";Unquote;Dalam beberapa Yurisprudensi telah ditegaskan sebagai berikut:
a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei
1984, menegaskan :
"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertaidengan bukti, harus ditolak";
Hal 30 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 219/1970/Perd/PTB
tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972,
Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87) menegaskan :
"Apabiia jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikandengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harusditolak";
c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 117 K/Sip/1971 tanggai 28 Juni
1971 dan No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975,menegaskan :
"Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak
mempunyai dasar hukum dan harus ditolak";d. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1057 K/Sip/1973 tanggal 25
Maret 1976, menegaskan :
"Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian
materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekonvensi (ganti rugi
karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak";e. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/Sip/1971 tanggal 18
Desember 1971, dengan tegas menyebutkan :
"Apabila biasanya kerugian yang didehta oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang
telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan";
7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada butir 12 s/d 13 adalah suatu
pernyataan yang tidak berdasar dan mengada-ada, dan sehubungan
dengan pernyataan Penggugat yang demikian telah Tergugat jelaskan
secara terang dan tandas pada jawaban Tergugat pada butir 3 s/d 5
tersebut diatas, maka beralasan hukum pernyataan Penggugat yang
demikian untuk ditolak;
8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada butir 13 (tiga belas)
Gugatanya jelas-jelas pernyataan yang tidak benar bohong dan mengada-
ada. Karena mana mungkin Tergugat I yang telah melakukan penanaman
terhadap lahan sawit seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang,
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
tersebut dari tidak ada menjadi ada, dari tidak menghasilkan menjadi
menghasilkan kemudian tiba-tiba dirampas begitu saja oleh Penggugat.
Sementara Tergugat I menguasai lahan tersebut tidak melanggar aturan
yang berlaku di negara ini. Dan bagaimana peralihan lahan seluas 5000
Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam,
Hal 31 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Kabupaten Rokan Hulu tersebut sudah Tergugat jelaskan pada butir 3, 4
dan 5 Jawaban Para Tergugat;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian Tergugat dalam
Pokok Perkara pada butir 3 s/d 5 tersebut diatas, jelas dan terbukti bahwa
tidak ada kepentingan dari Penggugat yang dirugikan dan tidak ada
kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan. Oleh karena itu tidak ada
alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut putusan provisionil
sebagaimana dimaksud pada naskah gugatannya pada halaman 7 butir 13
tersebut, karena pernyataan yang demikian haruslah ditolak;
9. Bahwa yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya pada butir
14 Bahwa tidak beralasan hukum dan mengada-ngada untuk menuntut
agar diletakkan sita jaminan terhadap harta pemegang saham daripada
Tergugat I, diantaranya Hotel Elite di Riau, Karaoke MP dan malahan
rumah pribadi Tergugat II, hal ini jelas tidak berdasarkan hukum. Padahal
pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
terbatas, menyatakan :
Quote:Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki;Unquote;Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 261 (1) RBG
menyatakan:
"Bila ada dugaan yang mendasar, bahwa seseorang debitur yang belum diputus perkaranya atau telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-baran bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ketangan kriditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitor bertempat tinggal atau berdiam diluar wilayah jaksa ditempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada ditempat tersebut, jaksa ditempat tinggal atau tempat kediaman debitor dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak sipemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap dipengadilan negeri pada suatu
Hal 32 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
hahyang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya";Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, fakta hukum, dan ketentuan
tersebut di atas, telah jelas dan tandas bahwa diantara Penggugat dengan
Para Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum utang piutang sebagaimana esensi dari Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 261 ayat(1)
RBG;
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, dengan tegas menyebutkan bahwa :
"Permohonan sita jaminan yang bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah tidak dibenarkan";Selanjutnya Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 261 ayat (1) RBG jo. Pasal
720 Rv jo. Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi
Pengadilan, Buku I dan II Mahkamah Agung R.I, Agustus 1993, April 1994,
menegaskan pula bahwa:
"Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan mengasingkan atau menggelapkan harta kekayaannya dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki alasan yang objektif serta memiliki kaitan yang erat dengan pokok sengketa";
10.Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada butir 15 gugatannya jelas-jelas
pernyataan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
Karena jelas dan tandas yang membuat kebijakan pada PT. CLS dan PT.
RES bukanlah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V
secara pribadi akan tetapi itu merupakan hasil keputusan bersama
pemegang saham, maka dengan demikian tidak ada hubungan hukum
antara Penggugat dengan para pemegang saham dari PT. CLS secara
pribadi;
Bahwa dengan tidak meminta pertanggung jawaban Tergugat VII dan
Tergugat VIII merupakan tidak masuk akal karena para Tergugat di atas
mempunyai kepentingan yang sama pada Tergugat I yakni sama
Pemegang Saham kecuali Tergugat VI yang merupakan pejabat publik.
Maka dengan demikian jelas bagaimana Penggugat membuat skenario
yang hanya bertujuan untuk mengambil alih lahan yang telah Tergugat I
kelola dengan baik dan sehingga menghasilkan/mempunyai nilai ekonomi;
Berdasarkan silogisme-silogisma hukum tersebut diatas, beralasan
hukum dalil Penggugat pada butir 15 tersebut untuk ditolak;
Hal 33 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
11. Bahwa yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya pada butir
16 (enam belas) tidak beralasan hukum Penggugat meminta kepada
Mejelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan
Tergugat IV untuk membayar uang paksa Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh
milyar rupiah) setiap bulannya. Karena sesuai dengan :
Uang paksa (dwangsom), karena tidak terbukti bahwa Tergugat-
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang
diuraikan diatas. Apalagi tuntutan dwangsom/uang paksa menurut hukum
tidak dapat dikabulkan terhadap tuntutan mengenai pembayaran sejumlah
uang sebagaimana ditentukan dalam pasal 606 RV, Bahwa tentang
dwangsom (uang paksa) sebagaimana dinyatakan :
a. Yurisprudensi M.A.R.I No. 98 K/Sip/1972 tanggai 05 Agustus 1971
menyatakan :
Quote ;Dwangsom hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yangbukan merupakan perbuatan pembayaran;Unquote;
b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 307 K/SIP/1976 tanggal
01 Maret 1976 ditegaskan:
Quote:Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu,bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatanhukum yang pasti atas permohonan Penggugat terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi";Unquote;
c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 79 K/Sip/1972 juga diatur
kaedah Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan
tuntutan pembayaran uang ;
Quote : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, sesuatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang"; Unquote;
d. Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat 1 RBG, menyatakan :
"putusan uit voerbaar bij voorraad hanya dapat dijatuhkanapabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika
Hal 34 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
telah ada keputusan hakim yang telah memiliki kekeuatankukum tetap";
e. Bahwa selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Rl
No. 2 tahun 1975 yang menyatakan: agar Pengadilan Negeri/
Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam mempergunakan
lembaga uit voerbaar bij voorraad;f. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl No. 03/2000 tertanggal 21 Juni
2000 menyatakan: "menegaskan kepad aKetua/Hakim PengadilanNegeri/Pengadilan Agama diseluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta uit voerbaar bij voorraad dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV";
g. Surat Edaran Mahkamah Agung Ri No. 4 tahun 2001 tanggal 20
Agustus 2001 menyatakan: "menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merata (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama";Berdasarkan silogisma-silogisma hukum tersebut diatas, maka
beralasan hukum tuntutan uang paksa (dwangsom) Penggugat untuk
ditolak;
12. Bahwa yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatanya pada butir 18
adalah tidak berdasarkan hukum dan bahkan mengada-ngada, karena
pelaksanaan Putusan serta merta/dapat dilaksanakan lebih dahulu
(uitoerbar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi atau verzet harus
mengacu kepada syarat-syarat dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan ketentuan Pasal 191
ayat (1) RBg dan Pasal 332 RV;
Bahwa lebih dari pada itu tuntutan provisi maupun putusan serta merta,
jelas-jelas tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3
Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo Pasal 191 ayat (1) Rbg jo Pasal
Hal 35 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
332 RV. Berikut kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun
2000 tanggai 21 Juli 2000:
QuoteSURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG
PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD)
DAN PROVISIONIL KETUA MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA
1. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan
cermat oleh Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta
(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal
180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan
Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura
(RBg), Mahkamah Agung memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
a. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang
keautentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti
yang juga autentik;
b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan
pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum
tentang Putusan Yang Dapat Diiaksanakan Terlebih Dahulu
(serta merta) dan tuntutan Provisionil;
c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta
Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal
180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang diperbarui (HIR) dan
Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa-Madura
(RBg);
d. Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan
Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama
meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung;
e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti
secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos,
logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua
Hal 36 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan
Putusan Serta Merta yang dijatuhkan;
f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta
para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan
SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3
Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum
menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin
untuk melaksanakan Putusan Serta Merta;
2. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang No. 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengatur kembali
tentang penggunaan lembaga Putusan Serta Merta (Uit voerbaar Bij
Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang
diperbarui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar
Jawa - Madura (RBg);
3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para
Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim
Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan,
memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang
harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uit
voerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan
dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang diperbarui (HIR) dan
Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa -Madura (RBg)
serta Pasal 332 Rv;
4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua
Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan
Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta
Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
a. Gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat tulisan
tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda
tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan
bukti;
b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak
dibantah;
Hal 37 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan Iain-
lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau
Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang
beritikad baik;
d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan
(gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai
kekuatan hukum tetap;
e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar
hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoieh kekuatan
hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan
dengan pokok gugatan yang diajukan;
g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;
5. Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau
Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama;
6. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan
Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan
Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara
selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama
disertai pendapat dan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan
Agama yang bersangkutan;
7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek
eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila
ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama;
8. Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka SEMA No. 16 Tahun
1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 serta SEMA yang
terkait dinyatakan tidak berlaku lagi;
9. Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara
sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata
ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung
akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan.
KETUA MAHKAMAH AGUNG Rl
Ttd.
SARWATA, SH.
Hal 38 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Unquote;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tuntutan
provisionil,perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta
meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi haruslah ditolak;
B. DALAM REKONVENSI :1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi,
kemukakan baik dalam Konvensi diatas adalah merupakan satu kesatuan
dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi tetap dengan
jawabannya dan secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat baik
tentang Posita, Petitum maupun Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apa yang telah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi
nyatakan dalam gugatan Konvensi adalah keliru dan tidak berdasarkan
hukum, dengan alasan :
* Bahwa gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan
Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara sedang
berjalan (vide pasal 224 Rv);
* Bahwa Pasal 132 a ayat (1) HIR, memberikan pengertian singkat,
yang maknanya:
* Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai
gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat
kepadanya, dan;
* Gugatan Rekonvensi itu, diajukan Tergugat kepada Pengadilan
Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang
diajukan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai izin
prinsip yaitu SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan,
dengan SK. No. 323/Kpts-11/1991 tanggal 18 Juni 1991 seluas 12.650
Ha, untuk perkebunan Coklat, namun sampai dengan bulan Maret 1995,
Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada melaksanakan
pembangunan perkebunan Coklat tersebut;
5. Bahwa pada bulan Mei 1995 dikeiuarkan persetujuan perubahan Jenis
tanaman dari tanaman coklat menjadi Kelapa Sawit berdasarkan Surat
Menteri Pertanian Ub. Dirjen Perkebunan dengan surat Nomor:
HK.350/E5/232/05.95 dengan catatan bahwa persetujuan perubahan
Hal 39 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
jenis tanaman tersebut berlaku selama 12 bulan, dan Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonvensi diwajibkan:
a. Menyiapkan Study kelayakan dan jaminan tersedianya tenaga kerja;
b.Memproses Hak Guna Usaha (HGU);
c. Memperhatikan kelestarian lingkungan di daiam pengelolaan kebun;
d. Menyampaikan laporan semester perkembangan kegiatan fisik dan
non fisik yang meliputi aspek perkembangan pengurusan Hak Guna
Usaha, perkembangan kegiatan usaha dan fisik tanaman serta
pembangunan sarana dan prasarana kebun;
6. Bahwa setelah mendapat persetujuan perubahan jenis tanaman dari
coklat ke kelapa sawit Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi masih
tetaptidak melakukan pengurusan lahan tersebut. Sesuai dengan
ketentuanyang berlaku terhadap lahan yang telah dikeluarkan izin
prinsipnya makapihak pengelola harus melakukan pengurusan terhadap
lahan tersebut seperti melakukan pengurusan keluarnya HGU/HGB dan
dilakukan pengelolaan terhadap lahan tersebut. akan tetapi Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan follow up
terhadap lahan tersebut sampai akhirnya Penggugat diperingati oieh
Bupati Rokan Hulu sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
a. Surat Bupati Rokan Huiu kepada Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonvensi, tanggal 28 Maret 2002, No. 525/PEM/lN/02809 perihal:
Peringatan I (pertama) terhadap tindak lanjut keputusanperpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atasnama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam,
b. Surat Bupati Rokan Hulu kepada Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonvensi, tanggal 11 Juli 2002, No. 525/PEM/VII/609 perihal:
Peringatan II (kedua) terhadap tindak lanjut keputusanperpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atasnama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam,
c. Surat Bupati Rokan Huiu kepada Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonvensi, tanggal 12 November, No. 525/PEM/XI/02/103 perihal:
Peringatan III (Ketiga) terhadap tindak lanjut keputusanperpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atasnama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam,
7. Bahwa dengan alasan tidak sanggup untuk mengelola maka pada
Oktober 2004 Penggugat mengadakan perjanjian kerjasama dengan
Tergugat Konpensi ll/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konpensi
Hal 40 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
V/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Akta No. 7383/GM/2004 tanggal
13 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi
SH, tentang penyerahan pengelolaan lahan Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonvensi seluas 1.800 Hektar yang terletak di
Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu,
Provinsi Riau kepada Tergugat II;
8. Bahwa tanggal 01 Maret 2005 dibuat pula perjanjian antara Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konpensi l/Penggugat
Rekonvensi (Legalisasi No.7556/Leg/2005 tanggai 01 Maret 2005 oieh
Fransiskus Djoenardi, SH. - Notaris di Pekanbaru). Inti dari perjanjian
tersebut adalah tentang penyerahan lahan (subrogasi) seiuas 5.000 Hektar
yakni sebagian dari (enclaved) lahan seluas 12.650 Ha tersebut pada SK
Menteri Kehutanan Rl No. 323/Kpts-11/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang
Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan
Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan
memberikan imbalan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi
sebesar 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah);
9. Bahwa Pasal 1 Perjanjian tanggal 01 Maret 2005 yang dibuat di hadapan
Notaris Fransiskus Djoenardi, SH (Tergugat VI) menyatakan :
QuotePasal 1
1. Luas seluruh lahan atau tanah yang diserahkan dengan kompensasi
oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah seluas kurang
lebih 5.000 (lima ribu) Hektar dan sesuai dengan Peta (terlampir) yang
telah diketahui dan disetujui serta ditandatangani bersama oleh para
pihak, yang terdiri dari:
i. Lahan tanah seluas kurang lebih 1.800 Hektar (seribu delapan
ratus hektar) yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
ii. Lahan tanah seluas kurang lebih 3.200 Hektar (tiga ribu dua ratus Hektar)
yang belum dibuka dan telah disetujui untuk diserahkan dengan
kompensasi kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.
6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah);
iii. Dengan disepakatinya penyerahan dengan kompensasi atas tanah
atau persil seluas 5.000 Hektar (lima ribu hektar), maka seluruh
resiko dan kerugian maupun keuntungan atas tanah atau persil
Hal 41 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
tersebut menjadi tanggung jawab dan/atau merupakan hak milik
dari PIHAK KEDUA sepenuhnya;
iv. Untuk inventaris termasuk bangunan bersama dan sarana prasarana
diluar lahan seluas 1.800 Ha (seribu delapan ratus hektar) yang telah
ditanam maka akan dinilai dan diperhitungkan sesuai dengan harga
pasaryang disepakati oleh para pihak;
v. Mengenai program kemitraan dengan masyarakat setempat yang
pada saat ini kurang lebih seluas 210 Ha (dua ratus dua puluh
Hektar) tanaman kelapa sawit, untuk selanjutnya atau yang akan
ada di kemudian hah, tetap menjadi tanggung jawab PIHAK
hwa sementara lahan seluas 5.000 Hektar yang terletak di Desa Sontang,
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau telah
diserahkan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi kepada
Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kwitansi
tertanggal 30 November 2007 untuk pembayaran kompensasi pengelolaan
atas lahan 5.000 Hektar sesuai dengan perjanjian 01 Maret 2005 dengan
jumiah Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah);
13. Terhadap penyerahan lahan seluas 5.000 Hektar yang terletak di Desa
Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi
Riau, Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan karena
Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan lahan yang
Hal 42 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
izin prinsipnya telah dicabut oleh Menteri Kehutanan dengan Keputusan
Menteri Kehutanan No. SK.96/Menhut-ll/2006 tentang Pencabutan Sk
Menteri Kehutanan Ri. Tanggai 10 Juni 1991 No. 323/Kpts-H/1991;
14. Bahwa dengan alasan hukum di atas Tergugat Konpensi l/Penggugat
Rekonvensi telah melaporkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi
telah melakukan penipuan kepada Polres Pekanbaru, namun kemudian
penyidikan dihentikan (SP3) oleh penyidik dengan alasan adanya
perdamaian;
Bahwa kasus ini telah kami reservir untuk dibuka kembali, antara lain
karena untuk delik formil tidak dapat dilakukan perdamaian;
15. Bahwa setelah penyerahan lahan (subrogasi) tersebut dari Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konpensi l/Penggugat
Rekonvensi, Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonvensi melakukan
kerjasama dengan PT. RAS yang dikenal dengan Akta Perjanjian No. 15
tanggai 08 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH.
16. Bahwa kemudian Perjanjian No. 15 tanggal 08 Februari 2007 dipertegas
kembali dengan Akta Perjanjian Kerjasama No. 101 tanggal 17 Maret 2010
yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto, SH-Notaris di Pekanbaru antara
Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi dengan PT. RAS dimana
disepakati lahan seluas 5.000 Hektar yang terletak di Desa Sontang,
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
diserahkan pengelolaannya kepada PT. RAS;
17. Bahwa hal tersebut dipertegas dengan adanya Peta Penggunaan Tanah PT.
Riau Anugerah Sentosa atas lahan 5.000 Hektar yang terletak di desa Teluk
Sono dan Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu
yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Rokan Hulu;
18. Bahwa karena sudah ada pengalihan pengelolaan lahan tersebut dari
Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi kepada PT. RAS, maka PT. RAS
melakukan pengurusan terhadap lahan tersebut termasuk mengajukan izin-
izin, maka antara lain terbit izin-izin:
a. Surat Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. 5221/PR/4187, tanggal 15
November 2006, mengeluarkan Pertimbangan teknis pencadangan
areal untuk usaha perkebunan atas nama PT. Riau Anugerah Sentosa
(Tergugat Konpensi ll/Penggugat Rekonvensi);
b. Surat Gubernur Riau No. 522/DISHUT/24.31, tanggal 21 November
2006, mengeluarkan Rekomendasi pencadangan areal perkebunan
untuk usaha perkebunan atas nama Deddy Handoko Alimin (Tergugat
Hal 43 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Konpensi Ill/Penggugat Rekonvensi) di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi
Riau. Didalam surat ini dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau
memberikan rekomendasi pencadangan areal perkebunan atas nama
PT. Rokan Erasubur Plantation (Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonvensi) kepada PT. Riau Anugerah Sentosa (Tergugat Konpensi
Il/Penggugat Rekonvensi);
c. Kemudian dipertegas lagi dengan Surat Bupati Rokan Hulu
No. 525/Pem/2007/IX/36 tertanggal 19 September 2007 dengan
perihal: Rekomendasi persetujuan prinsip pencadangan lahan usaha
perkebunan kelapa sawit seluas ± 10.720 di Desa Sontang dan desa
Teiuk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu kepada PT. Riau
Anugerah Sentosa (Tergugat Konpensi Il/Penggugat Rekonvensi);
d. Keputusan Bupati Rokan Hulu No. 475 Tahun 2007 tentang Pemberian
Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Anugerah
Sentosa (Tergugat Konpensi Il/Penggugat Rekonvensi) di Kecamatan
Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu tanggal 12 Desember 2007;
e. Keputusan Bupati Rokan Huiu No. 483 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha
Budidaya Perkebunan (IUP-B) PT. Riau Anugerah Sentosa (Tergugat
Konpensi Il/Penggugat Rekonvensi) tanggal 16 Desember 2007;
19.Bahwa dengan alasan tersebut di atas PT. RAS melakukan pengelolaan
terhadap lahan seluas 5.000 Hektar yang terletak di Desa Sontang,
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
Adapun pengelolaan yang dilakukan oleh PT. RAS adalah dengan merekrut
tenaga kerja, membangun fasilitas di areal perkebunan, menanam bibit sawit
sampai terbangun kebun kelapa sawit dan kelapa sawit tersebut berbuah/
menghasilkan (produktif) sehingga mempunyai nilai ekonomis;
20. Bahwa ketika SK menteri kehutanan Rl tanggai 10 Juni 1991 No. 323/Kpts-
11/1991 dicabut dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.96/Menhut-
II/2006 tanggal 11 April 2006, PT. RES in casu Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan TUN ke Pengadiian
TUN Jakarta yang dikenal dengan Perkara TUN No.83/G/2006/PTUN.
JKT, yakni perkara yang akhirnya dimenangkan oleh Penggugat Konpensi/
Tergugat Rekonvensi;
21.Bahwa sementara pada gugatan TUN yang diajukan oleh Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sama sekali tidak mengungkapkan
adanya fakta hukum atau peristiwa hukum sebenarnya yang terjadi
sebelumnya, yakni penyerahan sebagian (enclaved) lahan seluas 5.000
Hal 44 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR
Hektar dari total iahan seluas 12.650 Hektar tersebut pada SK Menteri
Kehutanan No. 323/Kpts-11/1991 tanggal 18 Juni 1991 dengan memberikan
imbalan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.400.000.000,- [enam milyar empat ratus juta rupiah),
22.Bahwa oleh karena Menteri Kehutanan kalah dalam perkara a quo, maka
dengan dasar itu Menteri Kehutanan mengeiuarkan SK yang baru yang
dikenal dengan SK Menteri Kehutanan No. SK.575/Menhut-ll/2010 tanggai
11 Oktober 2010 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 (Dua
belas ribu enam ratus lima puiuh) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan
Sungai Rokan, Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten
Rokan Huiu, Provinsi Riau;
23.Bahwa SK Menteri Kehutanan No. SK.575/Menhut-li/2010 tanggai 11
Oktober 2010 tersebut dijadikan dasar oleh Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonvensi untuk menggugat Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat
Rekonvensi. Padahal Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Konpensi Il/Penggugat Rekonvensi telah membayar imbaian
sebesar Rp. 6,4 Milyar kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi,
telah memiliki legalitas lengkap atas areal seluas 5.000 hektar tersebut dan
telah membangun kebun kelapa sawit pada lahan tersebut;
24.Bahwa menunjuk Pasai 15 Peraturan Menteri Kehutanan Ri Nomor: P.33/Menhut-ll/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tanta Cara Pelepasan
Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonvensi menyatakan: "Terhadap kawasan HPK yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 ayat (3), pengurusan selanjutnya menjadi tanggungjawab instansidi bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan",
25.Bahwa oieh sebab itu silahkan saja Penggugat Konpensi/Tergugat