Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 1 P U T U S A N Nomor : 10/PDT/2016/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT.PRATAMA BINA MEDITAMA , dalam hal ini diwakili oleh ANDRIE YUANDA, Jabatan Direktur, beralamat di Jln.Merbau Mas Blok E No.06, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota ,dalam hal ini memilih domocili hukum di Kantor Pengacara / Penasehat Hukumnya AYUB,SH & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Prof.HM.Yamin SH , yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2012, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ; L A W A N PT.WRP BUANA MULTICORPORA , berkedudukan di Jln.Jermal No.20-B, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan , yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2016, Nomor: 10/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ; PENGADILAN TINGGI MED
22
Embed
P U T U S A N Nomor : 10/PDT/2016/PT-MDN … Register Nomor:490/Pdt.G/2012/PN. Mdn. mengemukakan sebagai berikut; ... kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 1
P U T U S A N Nomor : 10/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
PT.PRATAMA BINA MEDITAMA, dalam hal ini diwakili oleh ANDRIE
YUANDA, Jabatan Direktur, beralamat di Jln.Merbau
Mas Blok E No.06, Kelurahan Sidorame Barat I,
Kecamatan Medan Perjuangan, Kota ,dalam hal ini
memilih domocili hukum di Kantor Pengacara / Penasehat Hukumnya AYUB,SH & ASSOCIATES,
yang berkantor di Jalan Prof.HM.Yamin SH , yang
berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2012, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;
L A W A N
PT.WRP BUANA MULTICORPORA , berkedudukan di Jln.Jermal No.20-B,
Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota
Medan , yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2016,
Nomor: 10/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 2
2. Berkas perkara Nomor:490/Pdt.G/2012/PN.Mdn. dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31
Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
dibawah Register Nomor:490/Pdt.G/2012/PN. Mdn. mengemukakan sebagai
berikut;
- Bahwa Penggugat merupakan salah satu pemegang dan pemilik 3.755
(Tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima) lembar saham dari 25.000 (Dua puluh
lima ribu) lembar saham yang ada pada Tergugat (ic. PT. WRP Buana Multicorpora), sebagaimana Berita Acara Rapat No.21 tanggal 29 Maret
2005 yang dibuat dihadapan DJAIDIR, SH Notaris di Medan, sehingga
berdasarkan perhitungan persentase, saham Penggugat yang ada pada Tergugat (ic. PT. WRP Buana Multicorpora) adalah sebesar 15,02 % (3.755.- : 25.000.- = 15,02 %) ;
- Bahwa namun demikian, sejak terbitnya Berita Acara Rapat No.21 tertanggal 29 Maret 2005 tersebut di atas, Penggugat tidak pernah
diberitahukan lagi prihal perkembangan PT. WRP Buana Multicorpora (ic.
Tergugat), serta Penggugat juga tidak pernah dili- batkan dan diikutsertakan
Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun dalam
kegiatan PT. WRP Buana Multicorpora (ic. Tergugat) lainnya ; - Bahwa lebih parahnya lagi, sejak terbitnya Berita Acara Rapat tersebut
Penggugat juga tidak pernah lagi menerima keuntungan berupa apapun dari
Tergugat, padahal selain merupakan hak-hak Penggugat selaku pemegang
saham, hal-hal tersebut di atas juga sering ditanyakan Penggugat kepada
Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mem- perdulikannya ;
- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat ada datang kepada Penggugat untuk menawarkan agar Penggugat mau menjual sahamnya di PT. WRP Buana
Multicorpora (ic. Tergugat) dan mengatakan sudah ada calon pembeli yang
berminat, serta sekaligus Tergugat menyerahkan Company Information
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 3
kepada Penggugat yang mana merupakan hasil audit mengenai total asset
PT. WRP Buana Multicorpora (ic. Tergugat) pada tahun 2009 sebagai
acuan nilai jual saham Penggugat ; - Bahwa tawaran Tergugat diatas ditolak oleh Penggugat, karena tawaran
tersebut dinilai Penggugat sangat kabur (obscur), dimana Penggugat tidak
diberi tahu siapa yang menjadi calon pembeli saham Penggugat, dan
Company Information yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tersebut
merupakan hasil audit internal yang dibuat oleh Tergugat sendiri, sehingga
diragukan faliditasnya ;
- Bahwa meskipun demikian, berdasarkan Company Information PT. WRP
Buana Multi- corpora (ic. Tergugat) tersebut, barulah Penggugat mengetahui
bahwa total asset PT. WRP Buana Multicorpora (ic. Tergugat) pada tahun 2009 yaitu, sebesar USD. 11.018. 635,- (Sebelas juta delapan belas ribu enam ratus tiga puluh lima Dolar Amerika) ;
- Bahwa hal yang menjadi ironi, ketika Penggugat mengunjungi untuk melihat PT. WRP Buana Multicorpora (ic. Tergugat) ternyata aset PT. WRP Buana
Multicorpora yaitu berupa Bangunan Pabrik berikut segala sesuatu yang
berada di atasnya juga sudah tidak ada lagi, dan hal tersebut tentunya
sangat merugikan Penggugat selaku salah satu pemegang saham meskipun
hanya sebesar 15,02 % dari total seluruh asset perseroan ;
- Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengabaikan serta tidak memenuhi hak Penggugat selaku salah satu pemegang dan pemilik saham di PT. WRP
Buana Multicorpora (ic.Tergugat) tersebut, adalah merupakan tindakan
pelanggaran hukum terhadap Peng gugat dan secara yuridis bertentangan dengan ketentuan Pasal 52, 53 serta Pasal 66 dan 67 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta aturan hukum
lainnya ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perdata perbuatan Tergugat tersebut
secara jelas dan nyata dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebut-kan : ” Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum,
yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ” ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 4
- Bahwa akibat pelanggaran serta Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht
Matigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut
diatas, Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar selaku pemegang saham di PT.WRP Buana Multicorpora (ic. Tergugat) ;
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka
cukup beralasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau
Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini
menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat selaku
salah satu pemegang dan pemilik 3.755 (Tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima)
lembar saham atau selaku pihak yang berhak atas 15,02 % bagian dari total
seluruh asset PT. WRP Buana Multicorpora (ic.Tergugat), dan pembaya- ran
ganti rugi tersebut mengacu kepada data Company Information asset PT.WRP
Buana Multicorpora tahun 2009 yang dibuat oleh Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan data Company Information yang dibuat oleh Tergugat,
asset PT.WRP Buana Multicorpora tahun 2009 adalah sebesar USD.11.018.635.- (Sebelas juta delapan belas ribu enam ratus tiga puluh lima
Dolar Amerika), sehingga dengan demikian Tergugat wajib membayar ganti
kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.15.722.490.281,5.- (Lima belas
milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus
delapan puluh satu rupiah koma lima sen) dengan perhitungan : USD.11.018.635,- x Rp.9.500,- = Rp.104.677.032.500.- x 15,02 % ;
- Bahwa selanjutnya, mengingat tindakan Tergugat yang demikian, nyata
merupakan suatu bentuk penyelewengan dari Tergugat atas kepercayaan
penuh yang telah diberikan Penggugat untuk menjalankan tugas dan fungsi
perseroan dengan baik, sehingga dengan adanya tindakan pelanggaran
hukum yang dilakukan Tergugat tersebut telah menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi Penggugat selaku salah satu peme- gang dan pemilik
saham di perseroan, dan oleh karenanya apabila Tergugat telah me-
nyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat
akan me- narik diri dan tidak bersedia dilibatkan lagi dalam segala kegiatan
perseroan ;
- Bahwa untuk kepastian hukum hal tersebut di atas, maka Penggugat
memohon ke- pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 5
Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan
Penggugat tidak lagi sebagai pe- megang saham di PT. WRP Buana
Multicorpora (ic. Tergugat) ; - Bahwa selanjutnya, agar Tergugat tidak lalai untuk melaksanakan isi/diktum
putusan dalam perkara ini yang apabila dikabulkan Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka kiranya cukup beralasan hukum
bagi Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan
atau Majelis Hakim yang memeriksa, meng- adili dan memutus perkara ini berkenan kiranya menghukum Tergugat untuk mem- bayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima
puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melak-
sanakan isi/diktum putusan dalam perkara ini ;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak nihil, mohon kiranya
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Yth. Majelis Hakim yang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan meletakkan Sita
Jaminan (Conservatoir Beslag) ter- hadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Tergugat teristimewa terhadap : a. Sebidang tanah seluas + 16.586 M2 (Enam belas ribu lima ratus delapan
puluh enam meter persegi) terletak di Jalan Bebas Hambatan (Toll
Road), sebagaimana tersebut Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1/Desa
Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Madya Medan, tertanggal 23
Juni 1993.
b. Sebidang tanah seluas + 15.640 M2 (Lima belas ribu enam ratus empat
puluh meter persegi) terletak di Jalan Bebas Hambatan (Toll Road),
sebagaimana tersebut Ser- tifikat Hak Guna Bangunan No.2/Desa Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Madya Medan, tertanggal 23
Juni 1993.
c. Sebidang tanah seluas + 7.373 M2 (Tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga
meter persegi) terletak di Jalan Jermal Lingkungan – XVII, sebagaimana
tersebut Sertifikat Hak Guna Bangunan No.193/Desa Sei Mati,
Kecamatan Medan Labuhan, Kota Madya Medan, tertanggal 10
Nopember 1995.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 6
- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah didasarkan pada
bukti-bukti otentik yang tidak dapat dilumpuhkan oleh Tergugat sehingga
berdasarkan ketentuan Pasal 191 R.Bg./180 H.I.R cukup beralasan bagi Penggugat memohon kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan suatu
putusan, dengan amar putusan yang dapat dijalankan secara serta merta
meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (Uit voerbaar bij voorrad) ; - Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya bagi Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah Penggugat
kemukakan pada seluruh bagian Posita di atas, maka dengan ini
dimohonkan Kepada Bapak Ketua Pengadi lan Negeri Medan atau Majelis
Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya
berkenan menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa perkara ini
dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada
persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta selanjutnya
mengambil suatu putusan hukum sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrecht Matige- daad) terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan
didalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat sebe- sar Rp.15.722.490.281,5.- (Lima belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah koma lima sen) ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 7
5. Menyatakan Penggugat tidak lagi sebagai pemegang saham di PT. WRP
Buana Multi- corpora (ic. Tergugat) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta
rupiah) untuk setiap hari keterlam- batan Tergugat dalam melaksanakan
isi/diktum putusan perkara ini ;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam
perkara ini ;
S U B S I D A I R :
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain,
mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et
Bono) ;
Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat
tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sesuai
dengan relaas panggilan yang telah di jalankan oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Medan tertanggal 4 Oktober 2012 dan tertanggal 12 Oktober 2012
yang disampaikan melalui Lurah Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan
Belawan yang menerangkan bahwa PT. WRP Buana Multicorpora sudah lebih
kurang 1 (satu ) tahun tidak beroperasi dan yang ada hanya tanah kosong
yang bertuliskan telah disita Pengadilan Negeri Medan ;
Menimbang bahwa selanjutnya telah datang menghadap ke persidangan
yaitu Deni Amsari Purba, SH, LLM , Kurator ,yang terdaftar sebagai anggota
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang mengatasnamakan diri
sebagai Kurator dari PT.WRP Buana Multicorpora sesuai dengan Putusan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 8
Hakim Niaga Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Agustus 2012
No.04/PKPU/2012/PN Niaga Medan ;
Menimbang bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim
selanjutnya Kurator menyampaikan bahwa selaku Kurator ianya telah
menerima salinan Gugatan dari Penggugat tertanggal 31 Agustus 2012 dan
akan menyampaikan Tanggapannya atas gugatan Penggugat tertanggal 31
Agustus 2012 tersebut diatas dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa PT. Pratamabina Meditama selaku Penggugat, telah mengajukan
gugatan melalui Pengadilan Negeri Medan, terhadap P.T. WRP Buana
Multicorpora, berkedudukan di di Desa Sei Mati, Kecamatan Medan
Labuhan, Kota Medan, selaku Tergugat, sebagaimana tersebut dalam
gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan,
tanggal 31 Agustus 2012 dengan Register No. 490/Pdt.G/2012/PN.Mdn,
sebagaimana pemberitahuan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum Penggugat ke kantor Kurator melalui surat No. 35/AD/IX/2012 tertanggal 07
September 2012 (Vide Bukti 3);
A. PENGGUGAT MENUNTUT PEMENUHAN GUGATAN DARI BUDEL
PAILIT SEBAGAI UPAYA MENGHAMBAT KURATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA
2. Bahwa gugatan yang dimajukan oleh Penggugat, terkait dengan
kepemilikan saham PT. WRP Buana Multicorpora Incasso Tergugat, yang
dalam hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ( in hern )
dengan seluruh asset yang dimiliki oleh Tergugat;
3. Bahwa tuntutan dari Penggugat sebagaimana tercantum dalam salah satu
petitumnya adalah untuk meminta dikabulkannya sita jaminan terhadap
budel pailit teristimewa terhadap :
a. Sebidang tanah seluas 16,586 m2, terletak di Desa Sei Mati, Kecamatan
Medan Labuhan, Kotamadya Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan, No.
1 a.n. P.T. Buana Multicorpora, tertanggal 23 Juni 1993,.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 9
b. Sebidang tanah seluas 15,640 m2, terletak di Desa Sei Mati, Kecamatan
Medan Labuhan, Kotamadya Medan, sertifikat Hak Guna Bangunan No.
2, a.n. P.T. Buana Multicorpora, tertanggal 23 Juni 1993. c. Sebidang tanah seluas 7,373 m2, terletak di Desa Sei Mati, Kecamatan
Medan Labuhan, Kotamadya Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
193, an. P.T. Buana Multicorpora, tertanggal 10 Nopember 1995.
4. Bahwa Penggugat kemudian juga telah menyurati para pihak yang
berhubungan dengan budel pailit baik disadari maupun tidak disadari
mengakibatkan terhalang-halanginya tugas Kurator untuk melakukan
pemberesan terhadap budel pailit antara lain:
a. Penggugat melalui kuasanya telah mengirim surat kepada Pimpinan P.T.
Asuransi Bintang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Q-R,
Medan melalui surat No. 35/AD/IX/2012 tertanggal 08 September 2012 ,
dimana pada point 5 surat tersebut berbunyi:
“Bahwa apabila Bapak tetap memproses klaim asuransi tersebut diatas
tanpa adanya persetujuan tertulis dari Klien kami, maka dengan sangat
menyesal hal tersebut akan Klien kami proses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku baik secara Perdata maupun Pidana.”
b. Pengugat melalui kuasanya telah juga mengirim surat kepada Pimpinan
P.T. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Bandung, beralamat di Jl. Asia
Afrika No. 116, Wisma HSBC, Lt. 5, Bandung 40261, melalui surat No. 34/AD/IX/2012 tertanggal 07 September 2012, dimana pada point 5 surat
tersebut berbunyi:
““Bahwa apabila Bapak tetap memproses klaim asuransi tersebut diatas
tanpa adanya persetujuan tertulis dari Klien kami, maka dengan sangat
menyesal hal tersebut akan Klien kami proses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku baik secara Perdata maupun Pidana.”
c. Bahwa patut diduga Penggugat juga telah menyurati pihak pihak lain
yang berhubungan dengan harta pailit untuk baik disadari maupun tidak
disadari telah mengganggu tugas pemberesan yang saat ini dilakukan
oleh Kurator berdasarkan proses Kepailitan di Pengadilan Niaga Medan.
d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya bermaksud agar tuntutannya dapat dibayarkan dari Budel Pailit atau mengakibatkan suatu
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 10
penghukuman bagi harta pailit yang pada saat ini dalam proses
pemberesan oleh Kurator berdasarkan proses kepailitan pada
Pengadilan Niaga Medan.
5. Bahwa namun faktanya, pada tanggal 28 Agustus 2012 atau tepatnya 3 hari
sebelum gugatan aquo dimajukan, P.T. WRP Buana Multicorpora,
berkedudukan di Desa Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, secara juridis telah dinyatakan PAILIT oleh Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Medan berdasarkan putusan No.
04/PKPU/2012/PN.Niaga Medan pada tanggal 28 Agustus 2012, sehingga
dengan demikian oleh karenanya Tergugat PT. WRP Buana Multicorpora
dinyatakan ( Dalam Pailit ) . 6. Bahwa berdasarkan putusan Pailit No. 04/PKPU/2012/PN-Niaga Medan,
tanggal 28 Agustus 2012, telah di tunjuk dan diangkat DENI PURBA, SH, LL.M, sebagai Kurator PT. WRP Buana Multicorpora dalam Pailit ( Ic.
Tergugat ) untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh
kepentingan PT. WRP Buana Multicorpora, dalam melaksanakan
kewajibannya terhadap seluruh Kreditur; 7. Bahwa secara pribadi Kurator tidak bermaksud untuk menggantikan
kedudukan Tergugat dalam perkara Aquo, namun sebagai KURATOR,
memiliki Legal Standing mewakili kepentingan budel pailit P.T. WRP Buana Multicorpora (dalam pailit), untuk menjalankan tugas dan fungsinya
sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
8. Bahwa oleh karena terganggunya tugas tugas dan kepentingan Kurator,
akibat adanya tuntutan dari Penggugat terhadap harta pailit sebagaimana
disampaikan dalam gugatan perkara No. 490/Pdt.G/2012/PN.Mdn, maka
sangat patut dan beralasan Kurator menyampaikan tanggapan dan