1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEKADAU, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189); 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4344); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
64
Embed
NOMOR 1 TAHUN 2011 PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU … · 2014. 7. 14. · 19. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 20. Hiburan adalah sebuah jenis tontonan, pertunjukan,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAUNOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANGPAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,maka Peraturan daerah yang mengatur tentang PajakDaerah perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Pajak Daerah ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LembaranNegara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, TambahanLembaran Negara Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadaudi Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4344);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
2
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nonor 12 Tahun 2008 TentangPerubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan . antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam RangkaPenagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang SitaanYang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang DalamRangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (LembaranNegara Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
3
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia N onor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraTahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (LembaranNegara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang DipungutBerdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayarSendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentangPengesahan, Pengundangan dan PenyebarluasanPeraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
dan
BUPATI SEKADAU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
KABUPATEN SEKADAU
4
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukumyang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh PemerintahDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan TugasPembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sekadau dan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadausebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah LembagaPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Sebagai Unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRDKabupaten Sekadau dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
11. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sekadau.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerahyang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakanuntuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lainyang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yangmenjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor danmelaporkan pajakyang terutang.
5
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badanlainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
16. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkaitlainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubukpariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dansejenisnya, sertarumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
17. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
18. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungutbayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dansejenisnya termasuk jasa boga/katering.
19. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
20. Hiburan adalah sebuah jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan dan ataukeramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
21. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnyadirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yangdapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
23. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baikuntuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjaditanggungannya.
24. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yangditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
25. Nilai strategis lokasi reklame yang selanjutnya disingkat (NSTR) adalah ukuran nilaiyang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteriakepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidangusaha.
26. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapanbesarnya pajak reklame.
27. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yangdihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
28. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilanmineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaanbumi untuk dimanfaatkan.
6
29. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral bukan logam dan batuansebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral danbatubara.
30. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baikyang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatuusaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
31. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
32. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawahpermukaan tanah.
34. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ataubangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atauBadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan, dan pertambangan.
35. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman sertawilayah kabupaten Sekadau.
36. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap padatanah dan/atau perairan pedalaman.
37. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yangdiperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapattransaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yangsejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
38. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atastanah dan/atau bangunan.
39. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukumyang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orangpribadi atau Badan.
40. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidangpertanahan dan bangunan.
41. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
42. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotongpajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yangdiatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yangmenjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajakyang terutang.
7
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bilaWajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam MasaPajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dansubjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihanpajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah suratyang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ataupembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dankewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.
48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yangdigunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah buktipembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakanformulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempatpembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah suratketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah suratyang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlahkredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksiadministratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkatSKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajakyang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah suratketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlahkredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalahsurat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karenajumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidakterutang.
8
56. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untukmelakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahantulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SuratPemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan PajakDaerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, SuratTagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SuratPemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan PajakDaerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atauterhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WajibPajak.
59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap SuratKeputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untukmengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang ataujasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporanlaba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesionalberdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan daerah.
62. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakanyang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang denganbukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi sertamenemukan tersangkanya.
BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2
Jenis pajak daerah Kabupaten Sekadau terdiri atas :
4. Pajak Reklame;5. Pajak Penerangan Jalan;6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;7. Pajak Parkir;8. Pajak Air Tanah;9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; serta10. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Bagian Kedua
Pajak Hotel
Parageraf 1
Nama, Objek dan subjek Pajak Hotel
Pasal 3
Dengan Nama Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
Pasal 4
(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.
(2) Termasuk pengertian hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas
penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, yang meliputi motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah, penginapan dan sejenisnya
termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan
fasilitas seperti rumah penginapan.
(3) Pelayanan yang disediakan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Jasa/Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal
jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
b. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan oleh hotel khusus untuk tamu, bukan
untuk umum, antara lain Spa, bilyard, message, pusat kebugaran ,kolam berenang,
karaoke, pub dan diskotik.
c. Jasa penyewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel .
(4) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon Faksimile,
Telex, Internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, trasportasi, dan fasilitas sejenis lainya
yang disediakan atau dikelola hotel.
(5) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah ;
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah;
b. jasa sewa apartemen dan kondomonium dan sejenisnya;
10
c. pelayanan jasa tempat tinggal dipusat pendidikan dan kegiatan keagamaan;
d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan
panti sosial lainnya yang sejenis; dan
e. jasa biro perjalanan/perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat
dimanfaatkan oleh umum.
Pasal 5
(1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran
kepada orang pribadi atau badan yang mengelola/pemilik hotel dan/atau rumah kost.
(2)Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel;
Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel
Pasal 6
(1) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada hotel.
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
meliputi pemberian potongan harga atau voucher/kupon menginap gratis bagi
pengunjung hotel.
Pasal 7
Tarif pajak hotel ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau
seharusnya dibayar kepada hotel.
Pasal 8
Besarnya pokok pajak hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6.
Paragraf 3Wilayah Pemungutan
Pasal 9
Pajak hotel yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat hotel beroperasi.
11
Paragraf 4Masa Pajak Hotel
Pasal 10
(1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
(2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.
Bagian KetigaPajak Restoran
Paragraf 1Nama, Objek dan Subjek Pajak Restoran
Pasal 11
Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Pasal 12
(1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran.
(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik
dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain, termasuk catering dan jasa boga.
(3) Yang dimaksud dengan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rumah
makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung nasi, bar, dan sejenisnya.
(4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.
150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
Pasal 13
(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan
dan/atau minuman dari restoran.
(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
Paragraf 2
Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran
Pasal 14
(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau
seharusnya diterima oleh restoran.
12
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
meliputi pemberian potongan harga atau voucher/kupon makan/minum gratis bagi
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 107
(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-Undangan perpajakan
daerah.
(2) Bupati dapat:
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan
kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau
bukan karena kesalahannya;
b.Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
d.Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.
43
BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 108
(1) Wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan;
(2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besarnya omset serta tata cara pembukuan atau
pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTANPAJAK
Pasal 109
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak diberi insentif atas pencapaian kinerja
pemungutan pajak.
(2) Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang – undangan.
BAB XIII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 110
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan
daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksaanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah;
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) adalah :
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
pengadilan;
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah;
44
(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi ijin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau wajib pajak
kepada pihak yang ditunjuk.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas
permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan acara hukum perdata, Bupati
dapat memberi ijin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama
tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 111
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang hukum acara
pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
d.Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah;
45
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencataan
dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah;
g.Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,
benda dan/atau dokumen yang dibawa;
h.Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan, dan/atau
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
Undangan.
(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyedikinnya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 112
(1) Wajib pajak yang karena ke alpaannya tidak menyampaikan SPPTD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPTD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang
tidak atau kurang dibayar.
46
Pasal 113
Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5
(lima) tahun sejak saat terhutangnuya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya
bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
Pasal 114
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak
memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat
(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasianya dilanggar;
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib
pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
Pasal 115
Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, dan pasal 114 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan daerah.
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 116
Pada saat peraturan daerah ini berlaku, piutang pajak daerah yang masih terhutang berdasarkan
peraturan daerah kabupaten sekadau nomor 8 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel, Nomor 9 Tahun 2005
tentang Pajak Restoran, Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame, Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Pajak Hiburan, Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian C, Nomor 8
Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan, sepanjang tidak diatur Peraturan Daerah ini yang
bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang.
47
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 117
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Pasal 118
Pada saat peraturan daerah ini berlaku, peraturan daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8
Tahun 2005 tentang pajak hotel, Nomor 9 Tahun 2005 tentang pajak restoran, Nomor 10
Tahun 2005 tentang pajak reklame, Nomor 3 Tahun 2008 tentang pajak hiburan, Nomor 10
Tahun 2008 tentang pajak pengambilan bahan galian C, Nomor 8 Tahun 2009 tentang pajak
penerangan jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 119
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Sekadau.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2011 NOMOR 2
Ditetapkan di Sekadaupada tanggal 14 Januari 2011
BUPATI SEKADAU,
TTD
SIMON PETRUS
Diundangkan di Sekadaupada tanggal 14 Januari 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,
YOHANES JHON
48
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU
I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Sekadau mempunyai hak dankewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi danefektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutankepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskanbahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifatmemaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerahharus didasarkan pada Peraturan Daerah.
Hasil penerimaan Pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecilterhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau.Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal,dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhanpengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Pajak Daerah masihharus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi danmenghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangi arusbarang dan jasa antar daerah.
Dengan adanya perluasan basis pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mengaturbanyak hal mengenai perluasan cakupan dalam Pajak Daerah, seperti Pajak Hoteldiperluas hingga mencakup seluruh persewaan di Hotel, Pajak Restoran diperluas hinggamencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru untuk kabupaten/kota,yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas
49
Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Air Tanah yang semulamerupakan Pajak Provinsi.
Dengan perluasan basis Pajak yang disertai dengan pemberian kewenangan dalampenetapan tarif tersebut, pemerintah Kabupaten Sekadau dalam Peraturan Daerah initelah menetapkan tarif masing-masing jenis Pajak yang disesuaikan dengan kondisi riilmasyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi,agar masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomidi Kabupaten Sekadau
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Sekadau diharapkan akansemakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatanpembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakatdan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaranmasyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup jelas.
Pasal 2Cukup jelas.
Pasal 3Cukup jelas.
Pasal 4Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Huruf a
Cukup jelas.
Huruf bPengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnyadidasarkan atas izin usahanya.
Huruf cCukup jelas.
50
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Pasal 5Cukup jelas.
Pasal 6Cukup jelas.
Pasal 7Cukup jelas.
Pasal 8Cukup jelas.
Pasal 9Cukup jelas.
Pasal 10Cukup jelas.
Pasal 11Cukup jelas.
Pasal 12Cukup jelas.
Pasal 13Cukup jelas.
Pasal 14Cukup jelas.
Pasal 15Cukup jelas.
Pasal 16Cukup jelas.
Pasal 17Cukup jelas.
51
Pasal 18Cukup jelas.
Pasal 19Cukup jelas.
Pasal 20Cukup jelas.
Pasal 21Cukup jelas.
Pasal 22Cukup jelas.
Pasal 23Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional” adalahhiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikandan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisanmasyarakat.
Pasal 24Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26Cukup jelas.
Pasal 27Cukup jelas.
Pasal 28Cukup jelas.
Pasal 29Cukup jelas.
52
Pasal 30Cukup jelas.
Pasal 31Cukup jelas.
Pasal 32Cukup jelas.
Pasal 33Cukup jelas.
Pasal 34Cukup jelas.
Pasal 35Cukup jelas.
Pasal 36Cukup jelas.
Pasal 37Cukup jelas.
Pasal 38Cukup jelas.
Pasal 39Cukup jelas.
Pasal 40Cukup jelas.
Pasal 41Cukup jelas.
Pasal 42Cukup jelas.
Pasal 43Cukup jelas.
Pasal 44Cukup jelas.
53
Pasal 45Cukup jelas.
Pasal 46Cukup jelas.
Pasal 47Cukup jelas.
Pasal 48Cukup jelas.
Pasal 49Cukup jelas.
Pasal 50Cukup jelas.
Pasal 51Cukup jelas.
Pasal 52Cukup jelas.
Pasal 53Cukup jelas.
Pasal 54Cukup jelas.
Pasal 55Cukup jelas.
Pasal 56Cukup jelas.
Pasal 57Cukup jelas.
Pasal 58Cukup jelas.
Pasal 59Cukup jelas.
54
Pasal 60Cukup jelas.
Pasal 61Cukup jelas.
Pasal 62Cukup jelas.
Pasal 63Cukup jelas.
Pasal 64Cukup jelas.
Pasal 65Cukup jelas.
Pasal 66Cukup jelas.
Pasal 67Cukup Jelas
Pasal 68Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yangdigunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ditanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, yang diberi hak pengusahaanhutan, dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Huruf a
Cukup jelas.
Huruf bYang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperolehkeuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untukmelayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untukmencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggarandasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerakdalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan
55
nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata miliknegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Pasal 69Cukup jelas.
Pasal 70Ayat (1)
Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu
pendekatan/penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan caramembandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknyaberdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilaijual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yangdikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaiandilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisikobjek tersebut.
c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jualsuatu objek yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
Ayat (2)Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk Daerahtertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikanNJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahunsekali.
Ayat (3)
56
Cukup jelas
Pasal 71Cukup jelas.
Pasal 72Nilai jual untuk bangunan sebelum ditetapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahuludengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Contoh :Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp. 300.000,-/m2;- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp. 350.000,-/m2;- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp. 50.000,-/m2;- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual
Rp.175.000,-/m2.
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :1. NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.000,- = Rp. 240.000.000,-2. NJOP Bangunan :
a. Rumah dan garasi400 x Rp. 350.000,- = Rp. 140.000.000,-
b. Taman200 x Rp. 50.000,- = Rp. 10.000.000,-
c. Pagar(120 x 1,5) x Rp. 175.000,- = Rp. 31.500.000,- +
Total NJOP Bangunan = Rp. 181.500.000,-
Nilai Jual Objek Pajak Tidak –Kena Pajak (NJOPTKP) = Rp. 10.000.000,- -Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp. 171.500.000,- +
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 411.500.000,-4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
a. NJOP sampai dengan 1.000.000.000,- (satu milyar) dikenakan tarif PBB 0,2%.
b. NJOP 1.000.000.000 (satu milyar) ke atas dikenakan tarif PBB 0,3%5. PBB terutang 0,2 % x Rp. 411.500.000,- = Rp. 823.000,-
Pasal 73Cukup jelas.
Pasal 74Cukup jelas.
Pasal 75
57
Ayat (1)Cukup jelas.
Ayat (2)Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan.
Pasal 76Cukup jelas.
Pasal 77Cukup jelas.
Pasal 78Cukup jelas.
Pasal 79Cukup jelas.
Pasal 80Cukup jelas.
Pasal 81Cukup jelas
Pasal 82Cukup jelas.
Pasal 83
Contoh :Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan denganNilai Perolehan Objek Pajak = Rp. 65.000.000,-Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 60.000.000,- (-)Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 5.000.000,-Pajak yang terutang = 5 % x Rp. 5.000.000,- = Rp. 250.000,-
Pasal 84Cukup jelas.
Pasal 85Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
58
Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yangditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelangnegara.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 86Cukup jelas.
Pasal 87Cukup jelas.
Pasal 88Cukup jelas.
Pasal 89Cukup jelas.
Pasal 90Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan olehBupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahuluditetapkan oleh Bupati melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikankepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang denganmenggunakan SPTPD.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri,diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan,membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi
59
kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atauSKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.
Pasal 91Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayarsendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yangdisebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannyadata fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkanSKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, denganperkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atauberdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/ataukewajiban material.
Contoh :1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah
ditegus dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, makadalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah Dapatmenerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalamjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPDyang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang tersebut, Kepala Daerahdapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB,apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yangterutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yangmenyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Kepala Daerah dapatmenerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajakyang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidakterutang dan tidak ada kredit pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDN.
Huruf aAngka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)Cukup jelas.
Angka 3)Yang dimaksud dengan “penetapan pajak secara jabatan” adalahpenetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh KepalaDaerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atauketerangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yangditunjuk.
60
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Pasal 92Cukup jelas.
Pasal 93Cukup jelas.
Pasal 94Cukup jelas.
Pasal 95Cukup jelas.
Pasal 96Cukup jelas.
Pasal 97Cukup jelas.
Pasal 98Cukup jelas.
Pasal 99Cukup jelas.
Pasal 100Cukup jelas.
Pasal 101Cukup jelas.
Pasal 102Cukup jelas.
61
Pasal 103Cukup jelas.
Pasal 104Cukup jelas.
Pasal 105Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhikewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupabunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atauterlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratifberupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai denganditerbitkannya SKPDKB.
Ayat (2)Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannyadata baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal darihasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadapwajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 %(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidakdikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakanpemeriksaan.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannyasebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajaktidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksiadministratif berupa kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen)dari pokok pajak yang terutang.
Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secarajabatan melalui penerbitan SKPDKB.
Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh limapersen) dari pokok pajak yang terutang, juga dikenakan sanksi administratifberupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yangkurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluhempat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saatterutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
Ayat (5)Cukup jelas.
62
Ayat (6)Cukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.
Ayat (8)Cukup jelas.
Ayat (9)Cukup jelas.
Pasal 106Cukup jelas.
Pasal 107Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf a
Cukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eYang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak”, antara lainlahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiriyang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 108Cukup jelas.
Pasal 109
63
Ayat (1)Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalahdinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakanpemungutan Pajak.
Ayat (2)Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukanoleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan RakyatDaerah yang membidangi masalah keuangan.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 110Cukup jelas.
Pasal 111Cukup jelas.
Pasal 112Cukup jelas.
Pasal 113Cukup jelas.
Pasal 114Ayat (1)
Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahliyang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwakerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepadapihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangankepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 115Cukup jelas.
Pasal 116Cukup jelas.
64
Pasal 117Cukup jelas.
Pasal 118Cukup jelas.
Pasal 119Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 2