Nkp pengadaan polair AKBP DADANG DK

1

NASKAH KARYA PERORANGAN(NKP)

JUDUL

OPTIMALISASI KEMAMPUAN SUBDITFASHARKAN DALAM

RANGKA MEMELIHARA, MERAWAT DAN MENYELENGGARAKAN

KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TENTANG

HARWAT (PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN) KAPAL POLISI

PATROLI DIREKTORAT POLISI PERAIRAN POLDA JAMBI.

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Seleksi Pendidikan Sespimmen Polri Dikreg LV T.A 2015

H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.

AKBP NRP 72120646

Jambi, Maret 2015

2

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL……………………………………………………... i

DAFTAR ISI…………………………………………………………….... ii

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………….. iv

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……………………………..............….

B. Permasalahan…………………………………..............

C. Persoalan..............................................................

D. Ruang Lingkup.........................................................

E. Maksud dan Tujuan..................................................

F. Metode Pendekatan.................................................

G. Sistematika..............................................................

H. Pengertian-Pengertian...............................................

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Analisa SWOT..............................................

B. Teori Manajemen Dari George R. Terry.......................

C. Teori Manajemen Strategi..........................................

D. Teori Kinerja.............................................................

E. Teori Pengembangan SDM........................................

BAB III KONDISI SAAT INI

A. Sumber Daya Manusia…………………................……..

B. Dukungan Anggaran…………………………………………

C. Dukungan Sarana Prasarana.......................................

D. Metode yang Digunakan............................................

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

A. Faktor Internal

1. Kekuatan.......................................................

3

2. Kelemahan.....................................................

B. Faktor Eksternal

1. Peluang.........................................................

2. Kendala Atau Ancaman..................................

BAB V KONDISI YANG DIHARAPKAN

A. Sumber Daya Manusia.......................................

B. Dukungan Anggaran..........................................

C. Dukungan Sarana dan Prasarana........................

D. Metode.............................................................

BAB VI OPTIMALISASI

A. Visi dan Misi.....................................................

B. Tujuan..............................................................

C. Sasaran............................................................

D. Kebijakan.........................................................

E. Strategi............................................................

F. Action Plan.......................................................

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan.......................................................

B. Saran atau Rekomendasi...................................

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang

ditandai dengan terjaminnya keamanan,ketertibandan tegaknya hukum,serta

terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta

mempersiapkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam

menangkal,mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran

hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan

masyarakat.1 Hal tersebut telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem

ketatanegaraan yang menegaskan tentang pemisahan kelembagaan TNI

dan Polri sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing.

Selain itu Polda Jambi dalam mengimplementasikan berbagai program

kerja dengan menyelaraskan program Quick Wins Polri 2015 antara lain

sebagai berikut : 1 (pertama). Penertiban dan penegakkan hukum bagi

organisasi radikal dan anti Pancasila, 2 (kedua) Perburuan dan

penangkapan gembong terorisme Santoso dan jejaring terorisme, 3(ketiga)

Aksi nasional pembersihanpreman dan premanisme, 4 (keempat)

Pembentukan dan mengefektifkan satgas ops Polri, kontra radikal dan

deradikalisasi(khususnya ISIS), 5(kelima) Pemberlakuan rekruitmen terbuka

untuk jabatan dilingkungan Mabes Polri, Polda jajaran dan Polres, 6

(keenam) Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertibsosial

di ruang publik, 7 (ketujuh) Pembentukan tim internal anti korupsi

(melibatkan organisasi luar dan KPK), 8 (kedelapan) Crash Program

pelayanan masyarakat, pelayanan bersih dari percaloan.

1Pasal 1 UU Nomor 2 tahun 2002,tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,Jakarta, Fokusmedia,2009,hal.1.

5

Grand Strategi 2005-2025,Grand Strategi Polri dirumuskan dalam tiga

tahapan yang mencerminkan upaya Polri secara gradual yaitu : tahap 1

(pertama) trust building (2005 – 2010). Keberhasilan Polri dalam

menjalankantugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan

kepercayaan(trust).Kemudian tahap2(kedua) adalah partnership building

(2011 – 2015). Merupakankelanjutan dari tahap pertama, di mana perlu

dibangun kerjasama yangerat dengan berbagai pihak yang terkait dengan

pekerjaan Polri,tahap 3 (ketiga) : strive for excellence (2016 – 2025) yaitu

membangun kemampuanpelayanan publik yang unggul dan dipercaya

masyarakat. Dengan demikiankebutuhan masyarakat akan pelayanan Polri

yang optimal dapat diwujudkan.Selain itu juga bahwa pelaksanaan Renstra

di lingkungan Ditpolair dihadapkan pada semakin meningkatnya

pemanfaatan wilayah perairan sebagai media transportasi, sehingga tingkat

kerawanan diperairan juga semakin meningkat.Fenomena tersebut

mengakibatkan Kepolisian Perairan dipacu dan dituntut untuk selalu

melakukan revitalisasi disemua bidang guna meningkatkan kinerja demi

keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam pencapaian Reformasi Birokrasi

Polri yakni Strive for Excelence (Pelayanan Prima).Oleh karena itu dalam

rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang tertera didalam

perkap nomor 22 tahun 2010 tentang struktur organisasi tingkat polda, maka

Subdit Fasharkan ditpolair Polda Jambi mendukung Reformasi Birokrasi Polri

guna melanjutkan Grand Strategi Polri ( 2005 -2025 ) yang dijabarkan

tahapan III “ Strive For Excellence” sebagaimana dijelaskan dalam

Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara ; Per / 15 /

M.PAN / 7 / 2008.

Terkait peran strategis Kepolisian Perairan sebagai salah satu unsur

pelaksana tugas Polri yang dilaksanakan oleh Ditpolair yang

menyelenggarakan pelayanan publik dengan memberdayakan alat utamanya

yaitu kapal yangmerupakan bagian dari Grand Strategi Polri 2005-2025 yang

ditujukan untuk membangun kemitraan (Partnership Building), maka untuk

memperoleh hasil yang maksimal dan mendasar dari tujuan Renstra tersebut

program quick wins Polair merupakan pilihan yang sangat tepat, terutama

dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat di perairan,

6

sebagaimanapenjabaran kebijakan Polri untuk meningkatkan kepercayaan

masyarakat dam merupakan prioritas kebijakan pimpinan Polri saat ini.

Propinsi Jambiadalah propinsi yang terletak di pesisir timur di bagian

tengah Pulau Sumatra.Secara geografisPropinsi Jambi terletak pada Pantai

Timur Pulau Sumatera berhadapan dengan laut Cina Selatan, pada alur lalu

lintas Internasional dan Regional. Propinsi Jambi terletak diantara 00 45’ – 20

45’ Lintang Selatan dan antara 1010 10’ – 1040 44’ Bujur Timur, luas wilayah

Propinsi Jambi 53.435,72 Km2 dengan luas daratan 51.000 Km2, luas lautan

425,5 Km2 dan panjang pantai 185 Km.2 Adapun batas-batas wilayah

Propinsi Jambi adalah sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Propinsi

Riau. Sebelah Selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan.Sebelah Barat

dengan Propinsi Sumatera Barat.Sebelah Timur dengan Laut Cina

Selatan.2Propinsi Jambi termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan

Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan disebut segitiga pertumbuhan

ekonomi dari tiga kawasan bebas perdagangan SIBAJO (Singapura-Batam-

Johor).

Dalam perkembangannya, timbul situasi Kamtibmas yang kurang

kondusif di wilayah perairan. Situasi kamtibmas yang tidak kondusif pada

wilayah perairan Jambi bersumber dari tindakan-tindakan melanggar hukum

oleh individu maupunkelompok-kelompok masyarakat, yang pada akhirnya

situasi Kamtibmas yang tidak kondusif tersebutakan berpengaruh pada tata

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk menciptakan

situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Jambi, harus dilakukan

kegiatan secara aktif melalui langkah-langkah sistematis yang dimulai dari

perencanaan, pengorganisasian yang dilanjutkan pengendalian, maupun

langkah-langkah koordinasi dalam penjabaran tugasnya.

Dari kondisi dan kerawanan daerah perairanJambi saat ini merupakan

suatu tantangan yang harus dihadapi oleh Direktorat Kepolisian Perairan

Polda Jambi dalam menjamin terwujudnya kamtibmas di wilayah perairan

Provinsi Jambi. Namun pada kenyataannya kita di hadapkan dengan polemik

internal yaitu keterbatasan kemampuan baik dari segi personel, alat utama

dan alat khusus, pangkalan, anggaran maupun organisasi pada Direktorat

2www.jambiprof.go.id.Jambi dalam Angka,diakses tanggal 26 Februari 2013

http://www.jambiprof.go.id.Jambi/

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_Indonesia

7

Kepolisian Perairan Polda Jambi yang belum mampu memenuhi tuntutan

tugas pokoknya secara memadai. Untuk mengatasi hal tersebut diatas serta

guna memenuhi harapan dari masyarakat, maka Dit Polair Polda Jambi

dengan alat apung/kapal sebagai sarana (alat utama) patroli harus mampu

mencegah dan menanggulangi setiap gangguan kamtibmas yang terjadi di

wilayah perairan. Oleh karena itu relevan dengan kondisi tersebut diatas, hal

yang sangat tendensius untuk segera dilakukan adalah dengan

meningkatkan kemampuan subditfasharkan dalam melaksanakan

pemeliharaan dan perawatan (harwat) kapal guna mendukung tugas pokok

fungsi polair dalam meningkatkan pelayanan prima sehingga akan terwujud

stabilitas kamtibmas di wilayah perairan Jambi.

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis memilih judul dalam penulisan

Naskah Karya Perorangan ini tentang: ”OPTIMALISASI KEMAMPUAN

SUBDITFASHARKAN DALAM RANGKA MEMELIHARA, MERAWAT DAN

MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMERINTAH TENTANG HARWAT (PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN)

KAPAL POLISI PATROLI DIREKTORAT POLISI PERAIRAN POLDA

JAMBI”.

.

B. Permasalahan

Dari judul Naskah Karya Perorangan tersebut di atas yang menjadi

pokok permasalahan adalah Bagaimanakah optimalisasi kemampuan

subditfasharkanditpolair dalam rangka memelihara, merawat dan

menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa lainnya di wilayah hukum

polda jambi?

C. Persoalan

Dari permasalahan tersebut maka yang menjadi persoalannya adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan subditfasharkan Ditpolair

Polda Jambi?

8

2. Bagaimana Tata kelola Subditfasharkandalam mendukung

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perawatan dan penyelenggaraan

pengadaan jasa lainnya yangbaik ?

3. Bagaimana ketentuan pelaksanaan pengadaan sesuai dengan

Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan

kedua atas Perpres RI No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan

barang/jasa pemerintah ?

D. Ruang lingkup

Dalam Penulisan Naskah Karya Perorangan ini, penulis membatasi

pada pembahasan optimalisasi kemampuan subsatker

subditfasharkanditpolairdalam rangka memelihara, merawat dan

menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa lainnya pada lingkup satker

Ditpolair Polda Jambi.

E. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Untuk memenuhi persyaratan seleksi dalam Dikbang Sespimmen Polri

Dikreg ke – 55 `TA. 2015.

2. Tujuan

a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaankegiatan memelihara,

merawat dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa

lainnyasaat ini;

b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi

subditfasharkanditpolair dalam kegiatan memelihara, merawat dan

menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa lainnyadi wilayah

hukum Polda Jambi tersebut;

c. Untuk mendeskripsikan kondisi yang ideal

subditfasharkanditpolairdalam melaksanakanmemelihara, merawat

dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa lainnya .

9

d. Memformulasikan optimalisasi kemampuan

subditfasharkanditpolair dalam memelihara, merawat dan

menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa lainnya pada lingkup

satker Ditpolair Polda Jambi;

e. Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa fasharkan

dengan baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan yang

tersebut dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan

barang/jasa pemerintah.

F. Metode Pendekatan

1. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Diskriptif

Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya

berdasarkan data yang kemudian di analisa untuk mendapatkan

pemecahannya.

2. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini

adalah pendekatan manajerial tugas Polri terkhusus pada sub satker

Subditfasharkan Ditpolair Polda Jambi.

G. Sistematika

Dalam penulisan Naskah Karya Perorangan ini di susun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi latar belakang, permasalahan dan

pokok-pokok persoalan, ruang lingkup, maksud dan tujuan, metode

pendekatan dan sistematika serta pengertian-pengertian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang landasan teori atau konsep yang

digunakan,antara lain :Konseps Analisa SWOT, Teori Manajemen,

Teori Manajemen Strategi, Teori Kinerja, Teori Pelayanan.

10

BAB III KONDISI SAAT INI

Bab ini akan menguraikan kondisi subditfasharkan (sub direktorat

fasilitas pemeliharaan dan perbaikan) pada saat ini, yang meliputi:

kondisi sumber dayamanusia, dukungan anggaran, dukungan sarana

dan prasarana serta metode yang digunakan dalam

kegiatanmemelihara, merawat dan menyelenggarakan kegiatan

pengadaan jasa lainnyadiwilayah hukum Polda Jambi.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

kemampuansubditfasharkan ditpolair dalam memelihara, merawat

dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa lainnyadiwilayah

hukum Polda Jambiyang terdiri dari faktor internal dan eksternal.

BAB V KONDISI YANG DIHARAPKAN

Bab ini akan membahas mengenai kondisi kemampuan satuanpatrol

daerah yang ideal terkait dengan kondisi sumber daya manusia,

dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana serta metode

yang digunakan dalam pelaksanaan subditfasharkan ditpolair dalam

memelihara, merawat dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan

jasa lainnyadiwilayah hukum Polda Jambi.

BAB VI OPTIMALISASI

Bab ini merupakan isi dari optimalisasi kemampuansubditfasharkan

ditpolair dalam memelihara, merawat dan menyelenggarakan

kegiatan pengadaan jasa lainnyadiwilayah hukum Polda Jambi.

BAB VII PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan atas penjelasan yang telah diuraikan

pada bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran/rekomendasi.

11

H. Pengertian-Pengertian

Dalam penulisan Naskah karya perorangan ini penulis memberikan

batasan-batasan terhadap pengertian-pengertian yang ada dalam

pembahasan ini, antara lain :

1. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya adalah terbaik,

tertinggi atau paling baik atau mengusahakan atau bertindak secara

sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari yang

sudah dikerjakan.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press,

Jakarta, 2014, hal. 562)

2. Kemampuan.

Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan untuk

melakukan sesuatu. (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa

Indonesia Kontemporer, Jakarta, 1984, hal.32)

3. Subditfasharkan Ditpolair.

Subditfasharkan adalah subdirektorat fasilitas, pemeliharaan dan

perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika, dan kapal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subditfasharkan

menyelenggarakan fungsi pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan di

Dok serta bangunan kapal. Subditfasharkan menyelenggarakan fungsi

pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin serta instalasi listrik;

dan pengawasan kelaiklautan dan keselamatan kapal

Polri.Subditfasharkan dibantu oleh seksi fasilitas (sifas) yang bertugas

merawat, memelihara, dan memperbaiki di Dok dan bangunan kapal

dan seksi pemeliharaan dan perbaikan (siharkan), yang bertugas

memelihara, merawat, dan memperbaiki mesin serta instalasi listrik

kapal.(Perkap Nomor 22 tahun 2010 tentang SOTK Poldatanggal 28

September 2010, Jakarta, 2010, hal.92).

4. Memelihara.

Memelihara (kk) mengandung pengertian menjaga dan merawat

baik-baik. (Kamus Besar Bahasa Indonesia,Gitamedia Press, Jakarta,

2014,hal.594)

12

5. Merawat

Rawat, merawat (kk) artinya mengurus, menjaga, memelihara.

(Kamus Besar Bahasa Indonesia,Gitamedia Press, Jakarta,

2014,hal.648).

6. Menyelenggarakan

Selenggara, menyelenggarakan (kk) berarti mengadakan sesuatu

secara besar dan ramai;mengurus dan mengusahakan

sesuatu;melakukan perintah atau rencana;mengadakan, mengatur dan

mengurua.( Kamus Besar Bahasa Indonesia,Gitamedia Press, Jakarta,

2014,hal. 686)

7. Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut

dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat

daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan

kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh

barang/jasa. (peraturan Presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang

perubahan kedua atas perpres RI nomor 54 tahun 2010 tentang

pengadaan barang /jasa pemerintah,2012, hal 2).

8. Tentang Harwat(pemeliharaan dan perawatan) kapal polisi patroli

direktorat polisi perairan Polda Jambi

Tentang harwat berarti pemeliharaan dan perawatan

sebagaimana yang tercantum dalam tupoksi subditfasharkan.(Perkap

Nomor 22 tahun 2010 tentang SOTK Polda tanggal 28 September 2010,

Jakarta, 2010, pasal 209,hal.92)

13

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Analisa SWOT

Konsep teori analisa SWOT yaitu penilaian terhadap hasil identifikasi

situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi sebagai kekuatan,

kelemahan, peluang atau ancaman yang selanjutnya diidentifikasikan guna

menentukan solusi atau alternatif pemecahan masalah (Problem Solving)

yang dihadapi sehingga tercipta suatu kondisi sebagaimana yang diharapkan

Adapun dalam melakukan analisa SWOT, maka akan diformulasikan suatu

identifikasi situasi terhadap setiap permasalahan yang ada dengan

melakukan analisa dari penggabungan beberapa faktor yang mempengaruhi

antara lain3 :

1. Kekuatan (Strength) adalah identifikasi situasi internal organisasi yang

berupa kompetensi atau kapabilitas atau sumber daya yang dimiliki

organisasi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani

peluang dan ancaman yang dihadapi.

2. Kelemahan (Weakness) adalah situasi internal organisasi dimana

kompetensi kapabilitas atau sumber daya organisasi yang

pemanfaatanya belum dirasakan optimal dalam menangani peluang

dan ancaman.

3. Peluang (Opportunity) adalah situasi eksternal organisasi yang

berpotensi menguntungkan.

4. Ancaman (Threat) adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi

menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas.

3Rangkuti Freddy,Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis:Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi abad 21,Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,hal.19

14

Analisa SWOT dalam penulisan ini, dipakai dalam memformulasikan

serta sebagai bahan penulis untuk mengkombinasikan strategi apa yang

harus dirangkai oleh penulis yang didapat dari analisa dari faktor-faktor yang

mempengaruhi yang meliputi faktor internal dan eksternal, yaitu dengan

menformulasikan bagaimana temuan strategi dari kombinasi kekuatan dan

peluang yang dimiliki, adanya kelemahan dan peluang, dan kekuatan dan

ancaman yang ada serta seberapa besar kelemahan dan ancaman.

Dalam aplikasinya pada pelaksanaan tugas kepolisian, sangat sesuai

dalam memberikan informasi tentang kondisi internal organisasi saat ini

sebagai faktor kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal sebagai

faktor peluang dan ancaman.Dengan demikian dapat di jadikan dasar dalam

menyusun prioritas pelaksanaan tugas dengan memanfaatkan model titik

temu. Sejauh mana faktor itu relevan dengan visi misi Polri.Semakin dekat

faktor itu dengan visi misi Polri semakin perlu faktor itu diberi prioritas untuk

diprogramkan. Sehingga dapat di rumuskan suatu kebijaksanaan yang tepat

dan strategis untuk mewujudkan performance atau penampilan organisasi

dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan.

B. Teori Manajemen

Dalam teori manajemen menurut George R. Terry dalam buku

Principles of Management.Rumusan teori dan fungsi manajemen adalah

sebagai berikut4 :

1. Perencanaan (Planning) : mencakup sumber daya perusahaan,

pembangunan, personel, penetapan tujuan, proses yang dilaksanakan,

dan prediksi ke depan.

2. Pengorganisasian (Organizing) : mencakup syarat atau ketentuan

kegiatan yang berhubungan dengan cara memperoleh evaluasi dan

pelatihan personel.

3. Pelaksanaan/penggerak (Actuating) : mencakup bagaimana cara

menjalankan fungsi perencanaan yang telah ditentukan semula, yang

4Sondang P.Siagian,MPA,Manajemen SDM,Jakarta, Bumi Aksara,2002,hal.105.

15

mana keberhasilan langsung terlihat dari langkah-langkah yang

dilakukan.

4. Pengendalian (Controlling) : memantau kegiatan-kegiatan untuk

memastikan kegiatan itu dicapai sesuai dengan yang direncanakan

atau mengoreksi penyimpangan.

Teori Manajemen dari George R. Terry tersebut menjelaskan bahwa

dengan adanya pengklasifikasian fungsi, maka pimpinan dapat

mengevaluasi prestasi-prestasi kerja dan dapat segera dilakukan tindakan-

tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Aplikasi Teori Manajemen dari George R. Terry dalam pelaksanaan

tugas kepolisian sangat penting karena sudah mencakup perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga sekecil

mungkin kelemahan dan kekurangan dapat diminimalisasi. Di dalam setiap

tugas kepolisian tentunya penerapan teori manajemen relevan menjadi

landasan dalam mengelola dan mengkoordinasi sumber daya organisasi

(personel, sarana prasarana dan anggaran).

C. Teori Manajemen Strategi

Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan

pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai

penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan

diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk

mencapai tujuan.Menurut Pearch dan Robinson dikatakan bahwa

manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan

perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana

yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.

Sedangkan pengertian manajemen strategis menurut Nawawi adalah

perencanaan berskala besar (perencanaan strategi) yang berorientasi pada

jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan

pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar

memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi), dalam usaha

menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan

16

barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan

pada optimalisasi pencapaian tujuan (tujuan strategis) dan berbagai sasaran

(tujuan operasional) organsasi.5

Dari beberapa pengertian manajemen strategitersebut menunjukkan

bahwa manajemen strategi merupakan suatu sistem yang memiliki berbagai

komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak

secara bersama-sama kearah yang sama pula. Komponen pertama adalah

perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi,

tujuan dan strategi organisasi.6Sedangkan komponen kedua adalah

perencanaan operasional dengan unsur-unsurnya sasaran dan tujuan

operasional, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi

pengorganisasian, pelaksanaan dan fungsi penganggaran, kebijaksanaan

situsional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi

serta umpan balik.

D. Teori Kinerja

Menurut Payaman Simanjuntak, kinerja adalah tingkat pencapaian hasil

atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja organisasiadalah menilai

tingkatpencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Dalam

manajemen, kinerja merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk

meningkatkan kinerja organisasi, termasuk kinerja tiap-tiap individu dan

kelompok kerja di perusahaan tersebut.7SedangkanDessler mengatakan

pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.Dalam

manajemen, kinerja merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk

meningkatkan kinerja organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu

dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.8

Berdasarkan beberapa pendapat tentang teori kinerja/prestasi kerja

dapat disimpulkan bahwa kinerja maupun prestasi kerja mengandung

substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa

kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh 5http://hipni.blogspot.com/2012/02/pengertiandifinisi-manajemen-strategi.html,diakses tanggal1 Maret 20136Ibid7Simanjuntak,Payaman J,Manajemen dan Evaluasi Kerja.Jakarta,Lembaga Penerbit FEUI,2005,hal.32.8Dessler,Gary, Manajemen SDM, Jakarta,Indeks,2009,hal.27.

http://hipni.blogspot.com/2012/02/pengertiandifinisi-manajemen-strategi.html,diakses

17

seseorang atau sekelompok orang.Kinerja perorangan (individual

performance) dengan kinerja lembaga (institutional performance) atau kinerja

perusahaan (corporate performance) terdapat hubungan yang erat. Dengan

perkataan lain bila kinerja karyawan (individual performance) baik maka

kemungkinan besar kinerja perusahaan (corporate performance) juga baik.

E. Teori Pelayanan

Pelayanan masyarakat oleh Polri pada hakikatnya perwujudan dari

penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan peranannya selaku penegak

hukum, pengayom dan pelindung serta pelayanan masyarakat maupun

pembimbing di bidang kamtibmas dengan menempatkan masyarakat yang

mempunyai derajat dan kedudukan yang sama selaku warga negara yang

berhak mendapatkan perlindungan hukum, jiwa dan harta bendaya.

Menurut Hermawati, pelayanan yang dilakukan itu harus berdasarkan

azas-azas pelayanan prima antara lain:9

1. Aman, dalam pengertian pelayanan Polri dapat memberikan rasa aman

(Security), keselamatan (Safety), jaminan (Surety) dan kedamaian /

ketentraman (Peace) bagi masyarakat yang memerlukan.

2. Cepat, bahwa pelayanan diselenggarakan dalam waktu yang tepat dan

tidak ditunda-tunda.

3. Murah, pelayanan pada hakekatnya tidak diperlukan biaya dari

masyarakat, namun bila dipersyaratkan menggunakan biaya maka

diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan terjangkau oleh

masyarakat serta tidak dibebani penambahan biaya lainnya.

BAB III

KONDISI SAAT INI

9Herawati,Pelayanan Prima,Jakarta,Lemdikpol Selapa Polri,2008,hal.22.

18

A. Sumber Daya Manusia

Struktur, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Kepolisian

Perairan telah dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010

tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Dalam menjalankan peran dan fungsinya

tersebut Ditpolair Polda Jambi mempunyai keterbatasan yang cenderung

menimbulkan kendala-kendala dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Kuantitas Personil

a. Data Personil Ditpolair PoldaJambi

NO PERSONIL DSP RIIL KET

1 PAMEN 15 5 -10

2 PAMA 26 8 -18

3 BRIGADIR 123 102 -21

4 BHARADA 20

JUMLAH 164 134 -49

Sumber data : Subbag Renmin Dit Polair Polda Jambi, 2015

b. Data Personil Subditfasharkan

NO JABATAN PANGKAT ESELON DSP RIIL KET

1 KASUBDITFASHARKAN AKBP IIIA 1 1 1

2 KASI FASILITAS KOMPOL IIIB 1 - -1

3 PAMIN IP/PNS IIIA/B IVB 2 1 -1

5 BAMIN/ BANUM BA/PNS II/I - 5 2 -3

6 KASIHARKAN KOMPOL IIIB 1 - -1

7 PAMIN IP/PNS IIIA/B IVB 2 - -2

8 BAMIN, BANUM BA/PNS II/I - 5 2 -3

JUMLAH 17 6 -10


c. Data kondisi Kapal Patroli Dit Polair Polda Jambi

19

NO JENISKAPAL JMLH

KAPALKONDISI

KET

1NON

STANDART

11 Unit RB dan

tidak Layak/laik

Laut

Rencana didisposal dan

telah dilaporkan ke Biro

Sarpras Polda

TYPE C-28

8 Layak/Laik Laut Baik dan Laik Laut

2 TYPE C-3

43 Baik, 1 unit RB

(BS – 02, Yamaha

2X 40 PK, viber),

Rencana

Didisposel

BS – 02, Yamaha 2X 40

PK, viber, Rencana

Didisposel, dan telah

dilaporkan ke Biro

Sarpras Polda

JUMLAH13 Unit 11 Unit Layak Laut 2 Unit RB telah

diusulkan didisposal

Sumber data : Subbag Renmin (Matlog)Dit Polair Polda Jambi, 2015

Jumlah personil Ditpolair Polda Jambi apabila mendasari dari

Peraturan Kapolri tersebut, sampai pada bulan Juni 2015 ini memiliki

personel sejumlah 134 orang. Dari data subbagrenminsendiri dapat

diketahui bahwa jumlah keseluruhan sesuai DSP masih kurang, juga

masih ada jabatan yang belum terisi yaitu jabatan Kepala seksi fasilitas

dan kepala seksi harkan dan jabatan perwira serta bintara lainnya.

2. Kualitas Personil

a. Data Kualifikasi Personil Ditpolair Polda Jambi

NO DIKJUR JUMLAH NO DIK UMUM JUMLAH

PA BA PA BA TA1 2 3 4 5 6 7 8

1 Suspariksa Laut 1 -

1

SMU 6 97 192 Dasar Polair 7 34

3 Idik Polair 3 8

4 ANT - V 2 7

5 ATT – V - 2

6 Harwat kapal - 6

2 D 3 - - 17 Reserse 1 1

8 Intel 2 1

9 SAR - 6

20

3 STRATA 1 3 5 -

10 Komlek - 5

11 Brimob 1 -

12 Keuangan - 1

3 STRATA 2 3 - -13 Binmas 1 -

14 Labfor 1 -

JUMLAH 17 71 JUMLAH 12 102 20


Dilihat dari data di atas bahwa kualitas personil Ditpolair Polda

Jambi adalah sebagai berikut :

a. Personil Ditpolair Polda Jambisudah sebagian besar memiliki

kualifikasi pendidikan kejuruan, namun masih ada 46 personil

yang belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan sama sekali.

b. Dilihat dari kualitas pendidikan umum personil Ditpolair Polda

Jambi sebagian besar hanya berpendidikan setingkat SMU.

Anggota yang pendidikannya SMU tentu akan berperilaku berbeda

serta tingkat pengetahuannya juga berbeda dibanding yang

berpendidikan Sarjana. Kenyataan ini akan mempengaruhi kinerja

Dit Pol Air dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

c. Dari pendidikan kejuruan yang telah diikuti, ada 81 personil yang

telah mengikuti pendidikan kejuruan FT. Polair, sedangkan yang

lainnya pendidikan kejuruan Polisi tugas umum.

d. Dengan keadaan kualitas dan kuantitas yang belum semuanya

memenuhi syarat akan mempengaruhi kinerja serta kemampuan

dalam mendukung tugas-tugas operasional dimana tugas dan

bidang kerja dari Dit Polair sangat membutuhkan keahlian serta

ketrampilan. Khususnya dalam melaksanakan tugas pemeliharaan

dan perawatan kapal polisi, mengoperasionalkan kapal patroli,

disamping dihadapkan pada perkembangan gangguan Kamtibmas

yang meningkat dan komplek di perairan;

e. Sedangkan personil subditfasharkan keseluruhan berjumlah 6

(enam) orang termasuk kasubdit, adalah personil yang tidak

memiliki kompetensi kejuruan harwat (pemeliharaan dan

perawatan ) kapal, kasubdit sendiri adalah personil nautika;

21

f. 6 (enam) bintara lainnya yang telah memiliki kualifikasi harwat

(pemeliharaan dan perawatan ) kapal telah didistribusikan ke

berbagai pospolair dan kapal patrol sebagai ABK (anak buah

kapal) tehnik mesin kapal;

3. Kemampuan dan Kompetensi personil SubditfasharkanDitpolair Polda

Jambi

a. Pengetahuan.

1) Kurangnya pemahaman pengetahuan tentang perundang-

undangan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan

barang dan jasa pemerintah terkait perpres RI nomor 70

tahun 2012 tentang perubahan kedua perpres nomor 54

tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

2) Personil jarang diikutkan dalam program pelatihan baik yang

diselenggarakan oleh intern Polri maupun lembaga dan

instansi terkait lainnya yang ada hubungannya dengan

pelatihan sosialisasi perpres RI nomor 70 tahun 2012

tentang perubahan kedua perpres nomor 54 tahun 2010

tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena tidak

masuk dalam DIPA RKA-KL, kaitannya biaya diklat ataupun

pelatihan yang diselenggarakan oleh LKPP (lembaga

kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah);

3) Terkhusus personil subditfasharkan tidak pernah diikutkan

dalam kegiatan pelatihan LKPP, namun secara swadana dan

inisiatif sendiri kasubditfasharkan telah mengikuti pelatihan

LKPP tergabung dengan personil pemprov (pemerintahan

provinsi) Jambi, namun belum bersertifikat pengadaan;

4) Sedangkan personil Ditpolair Polda Jambi yang telah

memiliki kualifikasi sertifikasi pengadaan barang dan jasa

level dasar adalah AKBP Agus Sumarsono (KBO Ditpolair)

dan Bripda Anggi (Bintara Renmin Ditpolair);

b. Keterampilan

22

1) Keterampilan terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa

pemerintah masih kurang, dan jarang terlibat dalam

kegiatan pengadaan ditempat lain, sebagai referensi

pengalaman;

2) Masih kurangnya keterampilan Personil dalam

melaksanakan harwat kapal secararutin.

3) Personil yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi

pengawasan terhadap kegiatan harwat mesin dan kapal

tidak memiliki skill;

c. Perilaku

1) Personil Polair kurang minat terhadap bidang pengadaan

barang dan jasa, serta profesi harwat kapal

(kecenderungannya bidang fasharkan tidak diminati, dan

daya tariknya kurang);

2) Kurangnya inisiatif personil, hal ini disebabkan oleh

rekruitmen bintara Polri hanya menghasilkan personil

kuantitas bukan kualitas bintara polisi pekerja, namun yang

terjadi hanya mencetak insan manusia status sosial bukan

profesi pengabdian;

3) Pekerjaan dibidang operasional lebih memiliki daya tarik

dibandingkan profesi harwat kapal dan kegiatan

pengadaannya, Mainset /pola pikir dan anggapan bahwa

dengan menyandang profesi personil operasional dan

kapal, akan memiliki rejeki lebih jika dibandingkan

subsatker lainnya;

B. Dukungan Anggaran

Alokasi Anggaran Dit Polair Polda Jambi selama ini masih jauh dari

yang di harapkan khususnya dukungan pemeliharaan dan perawatan kapal

polisi Ditpolair Polda Jambi lainnya.

1. AnggaranDIPA RKA-KL TA. 2015 Ditpolair Polda Jambiyang terdukung

adalah sebagai berikut :

NOKEGIATAN PERAWATAN

ANGKUTAN AIRTARGET ANGGARAN KET

23

1 HAR KAPAL TYPE C2

(6 UNIT)

Terpeliharanya kapal patroli sehingga siap operasional

Rp. 202.000.000 6 (enam) Unit

2. HAR KAPAL TYPE C3 (3 UNIT)


Rp.60.000.000 3(tiga) Unit

3. HAR PERAHU KARET (1 UNIT)


Rp. 7.000.000 1(satu) Unit

TOTAL ANGGARAN Rp.269.000.000


2. Mendasari Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 128 ayat 2 tentang

tunjangan profesi yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, mendasarinya Peraturan menteri keuangan RI nomor

53/PMK.02/2014, halaman 1 s.d 5 maka didalam anggaranDIPA RKA-

KL TA. 2015 Ditpolair Polda Jambi pada kegiatan tambahan perawatan

angkutan air , biaya pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa

pemerintah terdukung sebagai berikut;

N

O

TAMBAHAN

PERAWATAN

ANGKUTAN AIR

TARGET ANGGARAN KET

1HONOR PA/KPA Terpeliharanya

Kapal Patroli Sehingga Siap Operasional

Rp. 720.000 Biaya pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa

2. HONOR PPK Terpeliharanya Kapal Patroli Sehingga Siap Operasional

Rp.700.000 Biaya pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa

3. ULP/PEJABAT

PENGADAAN (3

ORG

XRp.600.000)

Terpeliharanya Kapal Patroli Sehingga Siap Operasional

Rp. 1.800.000 Biaya pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa

4. HONOR PPSPM (Rp.570.000)


Rp.570.000 Biaya pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa

24

5 HONOR PEJABAT KEUANGAN (3XRp.390.000)


Rp.1.170.000 Biaya pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa

6HONOR PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PENGADAAN (5 ORGXRp.520.000



7 HONOR PANITIA

PENGAWAS

HASIL

PEKERJAAN (5

ORGXRp.360.000



TOTAL ANGGARAN Rp.9.360.000


C. SaranaDan Prasarana

1. Data Kapal Patroli Dit Polair Polda Jambi

NO NO

LAMBUNG

UKURAN

P x L

KONDISI DAYA KET

BB RR RB

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2001 25 x 5 - - X 305 PK C2

2 2002 11 x2,6 X - - 2 x 200 PK C2

3 2003 11 x 2,6 X - - 2 X 200 PK C2

4 2004 11 x 2,6 X - - 2 X 200 PK C2

5 2005 11 X 2,4 X - - 2 X 200 PK C2

6 2006 15 X 2,7 X - - 2 X 250 PK C2

7 2008 14X2,5 X - - 2X200 PK C2

8 1001 6,3 X 2 X - - 85 PK C3

9 1002 7,5 X 2 X - - 85 PK C3

10 1003 7 X 2 X - - 85 PK C3

11 1004 6,5 X 2,2 X - - 200 Pk C3

12 BS – 02 - - X 2 X 40 PK C3

13 2009 X - - 2 X 200 PK C2

14 2010 X - - 261 KW C1


25

2. Data Alkom

NOJENIS

MATERILMERK/TYPE

KONDISIJLH

KETBB RR R

B

1

ALL

BAND

GX –SSB

KENWOOD

TK801 - 2 3

Sebagai data

matlog

subbagrenmin

2 KACINAI COM/IC

20001 - - 1

Sebagai data

matlog

subbagrenmin

3 HT MOTOROLLA 2 2 - 4

Sebagai data

matlog

subbagrenmin

4 HTALINCO DJ

1958 - - 8

Sebagai data

matlog

subbagrenmin


3. Data Alat SAR

NOJENIS

MATERIL

KONDISIJLH KET

BB RR RB

1RUBBER

BOAT6 5

11 Masuk dalam

kegiatan harwat

kapal TA.2015

2 ALAT SELAM 3 1 - 4Sebagai data matlog

subbagrenmin

3TABUNG GAS

OKSIGEN4 - - 4

Sebagai data matlog

subbagrenmin

4 GPS 3 - - 3Sebagai data matlog

subbagrenmin


26

Adapun fakta dari sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan

pemeliharaan dan perawatan (harwat) kapal dapat dilihat dengan indikator

sebagai berikut :

1. Standar biaya harwat dari tahun 2014 s.d 5(lima) tahun

kebelakang tidak sesuai dengan standar biaya umum dilingkungan

Polri atau norma indeks dilingkungan Polri;

2. Selama kurun waktu tahun anggaran 2014 s.d 5(lima) tahun

kebelakang ternyata terdatakan ada 2(dua) unit kapal patroli

dalam kondisi rusak berat dan sudah diusulkan disposal ke

Kapolda Jambi melalui Karo Sarpras, kapal tersebut yaitu Kapal

Polisi XXVI – 2001 dan Kapal Polisi Bima Sakti – 02;

3. Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam hal ini

Ditpolair tidak didukung oleh anggaran pada tahun tersebut,

karena pada saat penyusunan rancangan renja tahun

sebelumnya tidak mengulas dan tidak memasukkan anggaran

kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana

yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor

53/PMK.02/2014 tentang Standar biaya masukan tahun anggaran

2015.

D. Metode yang Digunakan

1. Diskriptif Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang

sebenarnya berdasarkan data yang kemudian di analisa untuk

mendapatkan pemecahannya;

2. Menggunakan data kuantitatif atau data riil matlog subbagrenmin dan

subditfasharkan Ditpolair Polda Jambi;

27

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

A. Faktor Internal

1. Kekuatan

a. Personil Ditpolair Polda Jambi dilihat dari segi kuantitas masih

kurang namun sudah mendekati DSP. Dari 134 orang personil

tersebut, sebanyak 81 personil telah mengikuti pendidikan

kejuruan fungsi teknis Pol Air seperti ANT-V, ATT-V, Das PA, Das

BA Pol Air, dan Komlek serta Harwat kapal.

b. Data kapal Polisi Perairan Daerah Jambi tahun 2013

NONAMA KAPAL POLISI

TYPE KAPAL

MERK MESIN

KUAT MESIN

KONSTRUKSITAHUN

PEROLEHAN

1 2 3 4 5 6 8

1XXVI -

2001

NON

STANDA

R

MITSUBIS

HI305 PK KAYU 1999

2 XXVI -

2002

C 2 YAMAHA 2 X 200

PK

FIBER 2003

3 XXVI -

2003

C 2 YAMAHA 2 X 200

PK

FIBER 2003

4 XXVI -

2004

C 2 YAMAHA 2 X 200

PK

FIBER 2003

5 XXVI -

2005

C 2 YAMAHA 2 X 200

PK

FIBER 2003

6 XXVI -

2006

C 2 ( LCT

)

SUZUKI 2 X 250

PK

FIBER 2008

7 XXVI -

2008

C 2 YAMAHA 2 X 200

PK

FIBER 2013

8 XXVI –

1001

C 3 YAMAHA 2 X 85 FIBER 2004

28

PK

9 XXVI –

1002

C 3 YAMAHA 2 X 85

PK

FIBER 2005

10 XXVI –

1003

C 3 YAMAHA 200 PK FIBER 2008

11 XXVI -

1004

SPEED

BOAT

YAMAHA 85 PK FIBER 2003

12 BS - 02 C 3 YAMAHA 2 X 40

PK

FIBER 2004

13 XXVI -

2009

C2 YAMAHA 2 X 200

PK

FIBER 2014

14 XXVI -

2010

C1 CUMNIS 261 KW ALUMUNIUM 2014


NONAMA KAPAL POLISI

TYPE KAPAL

MERK MESIN

KUAT MESIN

KONSTRUKSITAHUN

PEROLEHAN

1 2 3 4 5 6 8

1 XXVI - 2001 NON STANDAR

MITSUBISHI 305 PK KAYU 1999

2 XXVI - 2002 C 2 YAMAHA 2 X 200 PK FIBER 2003

3 XXVI - 2003 C 2 YAMAHA 2 X 200 PK

FIBER 2003


FIBER 2003


FIBER 2003

6 XXVI - 2006 C 2 ( LCT )

SUZUKI 2 X 250 PK FIBER 2008

7 XXVI - 2008 C 2 YAMAHA 2 X 200 PK FIBER 2013

7 XXVI - 2009

C 2 YAMAHA 2 X 200 PK FIBER 2014

9 XXVI – 1001


10

XXVI – 1002


29

11

XXVI – 1003

C 3 YAMAHA 200 PK FIBER 2008

12 XXVI - 1004 SPEED BOAT

YAMAHA 85 PK FIBER 2003

13

BS - 02 C 3 YAMAHA 2 X 40 PK FIBER 2004

14

XXVI - 2010 C2 CUMMINS 261 KW ALUMINIUM 2014

C. Pada Tahun 2013 Terdukung Anggaran Harwat Kapal Sebesar Rp 96.700.000,- (Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus Ribu Rupiah)


d.Data kapal polisi Perairan Daerah Jambi tahun 2014

Jika dibandingkan dengan tahun 2014 telah terjadi penambahan Kapal pada kolom 7 dan 14 antara lain adalah sebagai berikut :Pada tahun 2014 terdukung anggaran harwat kapal sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah. kesimpulannya adalah telah terjadi penurunan anggaran sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)

2. Kelemahana. Kurangnya kualitas dan kemampuan personil tentang fungsi teknis

Polair terutama kualifikasi tenaga pengadaan barang dan jasa

pemerintah, kualifikasi professional harwat kapal polisi, dan

kualifikasi pengawakansubditfasharkan;

b. Dukungan anggaran tentang pemeliharaan dan perawatan kapal

patroli sudah mulai bertambah untuk tahun anggaran 2014

sekalipunbelum maksimal;

c. Belum adanya Bangunan Dockkapal sendiri sehingga pekerjaan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan angkutan air belum maksimal, karena harus sewa dock galangan kapal milik masyarakat;

d. Masih terbatasnya jumlah personil Dit Polair Polda Jambi yang memiliki kemampuan khusus Tehnika / ahli perbengkelan dan permesinan;

e. Pada tahun anggaran 2014 sampai dengan 5(lima) tahun kebelakang, kepanitian pengadaan/ULP, PPK, PPHP, KPA, PP SPM tidak didukung dengan anggaran/ honor panitia pengadaan, namun untuk tahun anggaran 2015 sudah tertera didalam pagu ideal dan progiat Ditpolair Polda Jambi;

30

f. Masih banyak jabatan yang belum terisi pada Subdit Fasharkan Dit Polair Polda Jambi setelah keluarnya peraturan Kapolri : 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang struktur Organisasi dan tata cara kerja pada tingkat Polda;

g. Mentalitas personil belum seluruhnya baik dan masih

diketemukan serta adanya pelanggaran disipilin yang dilakukan.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang

a. Pertelahaan anggaran Ditpolair Polda Jambi 2015 untuk

diusulkannya adanya perubahan anggaran terkait harwat kapal

sebagaimana yang tertera didalam standar biaya Polri tahun 2014

telah dikirim ke Kapolda Jambi up.Biro Rena Polda Jambii.

b. Digulirkannya sistem Buttom up oleh Mabes Polri dalam

perencanaan, yaitu menggali segala permasalahan dari bawah

untuk disampaikan sebagai bahan perencanaan kegiatan kerja

tahun anggaran kedepannya telah dilaksanakan dan selanjutnya

diharapkan adanya suatu perubahan terutama untuk kegiatan

tahun kedepannya.

2. Ancaman

a. Minimalisnya tim ahli dibidang pengadaan barang dan jasa

harwat kapal polisi yang ada di Satker Ditpolair Polda Jambi;

b. Dukungan anggaran dalam bidang harwat kapal polisi juga

sangat minimalis;

c. Faktor secara umum kapal polisi patroli buatan pabrikan (dock

kapal BUMN ataupun swasta) yang akan di harwat spekteknya

terbuat dari fiber glass yang sangat rentan mudah pecah;

d. Kurang minatnya pemborong atau pengusaha proyek setempat

untuk melakukan pekerjaan harwat kapal polisi anggapan mereka

bahwa dana hawat kapal kurang dari 1 miliar adalah proyek

pengadaan yang nilai anggarannya kecil;

e. Mainset pemborong atau pengusaha proyek beranggapan bahwa

pekerjaan pengadaan yang ada di institusi polisi terlalu ribet dan

/peruntukannya..................................

31

meresahkan karena APIP atau inspektorat terlalu detail dalam

mencampuri kegiatan pekerjaan;

f. Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lemdikpol

Polri dalam rangka upaya peningkatan kemampuan sumber daya

manusia Polri dibidang harwat kapal polisi, kecenderungannya

hanya bersifat seremonial, rutinitas, sekedarnya dan kurang

berkualitas sehingga sangat merugikan usernya dalam hal ini

kasatker dan direktorat polair, permasalahannya tim pelatih atau

tim pendidiknya tidak berasal atau tidak melibatkan tenaga ahli

dari luar lembaga Polri;

g. Dasar penyusunan suatu rencana kegiatan/kerja tahun kedepan

berdasarkan Standar biaya tahun sekarang tetapi didalam

penyusunannya tanpa memperhatikan kenaikan harga secara

umum, sehingga berakibat standar biaya pelaksanaan kegiatan

yang menjadi acuan tidak pernah sesuai dengan perencanaan;

h. Mainset personil Polri yang mengemban kegiatan pengadaan

ataupun penanggung jawab anggaran satker dalam jumlah yang

besar dihantui pemikiran rasa takut yang luar biasa (paranoid)

terkait penyimpangan anggaran (khawatir diperiksa APIP, wasrik

tingkat Polda /Itwasda Polda, wasrik Itwasum Mabes Polri, KPK

dan BPK);

i. Kultur malas dalam mencari referensi yang mendukung dalam

penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan

pengadaan;

j. Lemahnya manajemen pengawasan (controlling) dalam

pelaksanaan suatu kegiatan;

k. Adanya ketimpangan terhadap norma indeks di lingkungan Polri

atau standar biaya khusus di lingkungan Polri, hal ini dapat dilihat

dari perbandingan antara standar biaya khusus Polri tahun

anggaran 2011 yang tersebut dalam Kep Kapolri nomor

Kep/606/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010 pada halaman 62

mencantumkan indeks kapal Polisi Klas C3 = mesin dalam untuk

harwat unit per tahun Rp.25.000.000,-, danindeks kapal Polisi

32

Klas C3 = mesin luar/mesin temple 80 PK s.d 300 PK

mendapatkan dana harwat unit per tahun Rp. 8.000.000,-.

Sedangkan norma indeks di lingkungan Polri atau standar biaya

khusus di lingkungan Polri, hal ini dapat dilihat dari perbandingan

antara standar biaya khusus Polri tahun anggaran 2014 yang

tersebut dalam Kep Kapolri nomor Kep/523/VII/2013 tanggal 24

Juli 2013 pada halaman 93 mencantumkan indeks kapal Polisi

Klas C yang terbagi atas 1). Kapal patrol klas C1 dalam unit per

tahun dengan dana harwat Rp. 800.000,-, dan 2). Kapal patrol

klas C2 dalam unit per tahun dengan dana harwat Rp.560.000,-,

kemudian kapal klas C2 diklasifikasikan ke dalam 2(dua) jenis

yaitu a). Mesin dalam, unit pertahun mendapat dana harwat Rp.

25.000.000,-, dan b). Mesin luar, unit per tahun (mesin temple 80

PK s.d 300 PK mendapatkan dana harwat Rp. 8.000.000,-.

Faktanya berdasarkan data inventaris kapal Polisi yang dimiliki

oleh Ditpolair Polda Jambi tidak memiliki kapal klasifikasi C1,

yang ada hanya memiliki 13 (tiga belas) unit kapal keseluruhan,

dengan rincian 1 (satu) unit non standart RB telah diusulkan

disposal, klasifikasi C2 berjumlah 8 (delapan) unit laik laut,

klasifikasi C3 berjumlah 3 (tiga) unit kondisi laik laut, 1(satu) unit

RB telah diusulkan disposal. Jadi kesimpulannya apabila kita

mengacu kepada norma indeks ataustandar biaya khusus Polri

tahun anggaran 2014 yang tersebut dalam Kep Kapolri nomor

Kep/523/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 pada halaman 93,

seharusnya kapal polisi Ditpolair Polda Jambi untuk klasifikasi C3

tidak akan memperoleh dana harwat kapal, berikutnya untuk

klasifikasi C2 juga ada ketimpang baik itu C2, mesin dalam,

mesin luar kesemuanya menampilkan list daftar angka dana

harwat, padahal klasifikasi C2 masih dibedakan menjadi 2(dua)

jenis yaitu mesin dalam dan mesin luar /temple. Artinya norma

indek Polri atau standar biaya khusus Polri agar direvisi dan

dilakukan penyempurnaan, terkandung maksud untuk penyusunan

33

tahun anggaran kedepannya mendapatkan patokkan dan acuan

yang jelas dan tepat sasaran.

BAB V

KONDISI YANG DIHARAPKAN

A. Sumber Daya Manusia

1. Kuantitas personil

a. Diawaki oleh personil yang memiliki kualifikasi tenaga

berkemampuan dan bersertifikat LKPP pengadaan barang dan

jasa pemerintah, kemudian subditfasharkan diawaki oleh personil

yang memiliki kemampuan dasar dan berijasah ahli mesin, dan

memiliki pengalaman dalam bidang perbengkelan. Oleh karena itu

kekurangan personil Subditfasharkan saat ini yang sangat

timpang jauh dari kualitas, maka kasubditfasharkan yang

menjabat saat ini diharapkan mampu memberdayakan personil

yang ada sesuai dengan kemampuan dan manajerial yang dimiliki

dalam memback up kegiatan harwat kapal polisi patroli;

b. Terisinya seluruh personil yang mengawaki dalam struktur

subditfasharkan sebagaimana yang tertera dalam Perkap Nomor

22 tahun 2010 tentang SOTK Polda tanggal 28 September 2010,

Jakarta, 2010, hal.92. Oleh karena itu perlunya mengusulkan ke

Poldabiro SDM untuk pengisian jabatan pada struktur organisasi

SubditfasharkanDitpolair Polda Jambi yaitu untuk jabatan Perwira

yang masih kosong terutama jabatan untuk para kasi (kepala

34

seksi) fasiltas dan kasi harkan (pemeliharaan dan perbaikan), para

pamin (perwira administrasi/ staf fasharkan) agar segera diisi oleh

personil yang memiliki riwayat pekerjaan dan kemampuan

dibidang harwat kapal, memiliki pengalaman, kualifikasi

pengadaan barang dan jasa pemerintah/ LKPP, serta memahami,

mengerti, berpengalaman dibidang perbengkelan;

2. Kualitas personil

a. Pengetahuan

1) Personil subditfasharkan yang berkemapuan sertifikat tenaga

pengadaan dan berpengalaman sebagai ahli perbengkelan

(ATT) oleh karena itu pihak Ditpolair agar mengusulkan

dalam rancangan perencanaan tahun anggaran kedepannya

untuk diusulkan dana biaya anggaran pelatihan/ pendidikan

kualifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta

mendapatkan sertifikat pengadaan dari LKPP;

2) Subditfasharkan memiliki personil yang berkemampuan dan

berpengalaman dalam hal dock kapal, oleh karena itu pihak

Ditpolair berupaya untuk memberikan kesempatan kepada

personil subditfasharkan untuk mengikuti pendidikan

kejuruan dan pelatihan dengan memprioritaskan bidang

Harwat kapal patroli;

3) Personil subditfasharkan bersertikat LKPP, oleh karena itu

pihak satker ditpolair agar memberikan kesempatan kepada

personilnya untuk mengikuti berbagai pelatihan dan ujian

sertifikasi pengadaan dengan didukung anggaran;

4) Adanya kesempatan dari pihak lembaga dalam hal ini satker

Ditpolair memberi kesempatan dan mengikutsertakan secara

rutin personil fasharkan terutama yang telah memiliki

kualifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk

ikut serta memback up satker lain yang memiliki kegiatan

yang sama dibidang pengadaan dengan tujuan agar lebih

mahir dan terpola karena pengalaman;

35

5) Didapatkannya pelatihan secara rutin untuk kemapuan

personil subditfasharkan, oleh karena Ditpolair berusaha

untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan secara mandiri

yang didukung oleh anggaran DIPA dengan nara sumber

dari pihak luar (kalangan profesional) dan yang

berpengalaman, sehingga mainset personil kader pemangku

harwat kapal patroli terpola;

b. Keterampilan

Personil subditfasharkan yang memiliki keterampilan dan ijasah

/sertifikat sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung tugas harwat

kapal patroli, personil subditfasharkan harus berusaha untuk

meningkatkan :

1) Keahlian dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah

dan telah memiliki sertifikat pengadaan –LKPP;

2) Kemampuan mekanik secara mandiri untuk kegiatan harwat

rutin Kapal patroli / Ahli Tehnika (ATT) yang pelatihannya

diselenggarakan di pusdik polair lemdikpol polri ataupun di

SPN Polda Jambi dengan menggandeng tenaga ahli dari

luar institusi Polda Jambi (tenaga ahli perbengkelan, dealer

mesin, reparasi terkemuka, pengajar dari SMK Permesinan

dan bangunan kapal, tenaga ahli dock kapal swasta);

c. Perilaku

1) Mentalitas personil yang lebih cenderung memilih tugas dan

tanggung jawab dalam bidang operasional, untuk bidang

harwat kapal kurang mendapat perhatian dan kurang

berminat;

2) Mainset personil polair lebih menyenangi posisi sebagai

awak kapal dan pospolair adalah lebih bergengsi jika

dibandingkan sebagai staf direktorat pada fungsi lainnya,

factor dorongan rejeki dari lingkup tugasnya diluar gaji dan

remonerasi juga sangat mempengaruhi;

36

3) Subditfasharkan memiliki personil yang memiliki pemikiran

atau pola pikir yang realistis,pejuang, fighting, siap untuk

menghadapi ancaman apapun jauh dari ketakutan karena

membayangkan akan adanya resiko tentang ancaman

tipikor akibat adanya kegiatan pengadaan barang dan jasa

pemerintah. Adanya ketakutan atau paranoit dengan jabatan

tugas dan tanggung jawab selaku pejabat pengadaan, yang

konon ceritanya memiliki resiko besar untuk diperiksa KPK

dan BPK, terkait pelanggaran pengadaan barang dan jasa

pemerintah;

B. Dukungan Anggaran

Selama 5 (Lima ) Tahun

NO KEGIATAN DIPA RKA-KL JUMLAH

(Rp)

KET

1 Kegiatan Harwat Kapal Ta.2009

Dipa Rka-Kl TA.2009 Sejumlah Rp 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah

Rp 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah

Pl (Penunjukkan

Langsung)


Dipa Rka-Kl TA.2010 Sejumlah Rp.81.224.500

Rp.81.224.500 Pl (Penunjukkan

Langsung)

3 Kegiatan Harwat Kapal Ta. 2011

Dipa Rka-Kl T A.2011 Sejumlah Rp.90.727.000


Langsung)



Rp.. 108.017.000

Pl (Penunjukkan

Langsung)


Dipa Rka-Kl TA.2013 Sejumlah Rp. 96.700.000

Rp. 96.700.000 Pl (Penunjukkan

Langsung)

37




Langsung) =Dukgar

Rp.85 Juta dgn

rincian sbb: C2= 1

Unit Rp.80.600.000,-,

C3= Rp.4.400.000,-


Dipa Rka-Kl. TA.2015 Sejumlah Rp.269.000.000

Rp.269.000.000 Tender Bebas/LPSE

=Dukgar Rp 269 Juta

dgn rincian sbb:

C2=Rp.33.666.666,-

X 6 Unit =Rp.202

Juta.

C3=Rp.20 Juta X3

Unit =Rp 60 Juta

1 Unit Perahu Karet

=Rp.7 Juta

Seiring dengan penambahan dukungan anggaran diatas yang perlu di

dukungan dengan fasilitas sarana prasarana yang mendekati ideal dan

tenaga ahli yang cukup.

C. Sarana dan Prasarana

1. Dengan kondisi saat ini yang serba terbatas bahkan tidak punya terkait

markas komando, tempat perbengkelan dan dock kapal polisi, maka

sewa dock kapal dalam kegiatan pengadaanharwat sangat diperlukan

untuk pelaksanaan kegiatan harwat kapal polisi patroli yang diperoleh

dari kegiatan pengadaan barang dan jasa serta kegiatan harwat rutin

dari masing-masing ABK kapal polisi yang tentunya disesuai

dengankarakteristik kapal patroli type non standart, C-2, C-3 yang

dimiliki oleh Ditpolair Polda Jambi.

2. Melakukan kegiatan pengadaan pemeliharaan serta perawatan secara

kontinyu atau berkelanjutanterhadap seluruh materiil dan fasilitas kapal

patroli beserta peralatannya, sehingga usia pakai kapal patroli yang

38

dimiliki dapat bertahan lama,dengan menambah anggaran harwat kapal

patroli pada tahun anggaran kedepannya.

D. Metode yang Digunakan

Metodenya adalah tender pengadaan , dan penunjukkan langsung

Adapun Alur kerja pengadaan adalah sebagai berikut :

Sumber :Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang kegiatan pengadaan /harwat kapal 2015

PRODUK KEGIATAN

DIPA RAKL

BUKU-BUKU PEENCANAAN/ SURAT PERINTAH

Direktur Polair

PERENCANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN

PROGRAM KEGIATAN

PELAKSANAAN PENGADAAN

39

BAB VI

OPTIMALISASI

Perkembangan penambahan alutsista terutama keberadaan kapal polisi

yang telah kita terima dari pengadaan mabes Polri (Baharakam Ditpolair Polri)

otomatis berdampak strategis untuk memback up kamtibmas di wilayah perairan

Jambi dalam upaya cegah tangkal terhadap gangguan kamtibmas diwilayah

perairan yuridiksi hukum Polda Jambi. Oleh karena itu SubditfasharkanDitpolair

Polda Jambi dalam tupoksinya antara lain menyiapkan fasilitas dan jasa,

pemeliharaan dan perbaikan material peralatan, komunikasi, elektronika dan kapal

, yang dibantu oleh kasi fasilitas dalam hal merawat, memelihara, dan

memperbaiki di dock dan bangunan kapal, kemudian kasi (kepala seksi)

pemeliharaan dan perbaikan yang bertugas memelihara, merawat dan

memperbaiki mesin serta instalasi kapal. Intinya Kasubditfasharkan memiliki

tugas selaku pengemban pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan di dock serta

bangunan kapal, pengemban tugas pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan

mesin serta instalasi listrik, selaku pengawas kelaiklautan dan keselamatan kapal

polisi. Optimalisasi kemampuan kegiatan harwat kapal polisi

olehSubditfasharkandiadakan guna meningkatkan kinerja dengan tujuan akhir

terwujudnya tugas menjaga kamtibmas wilayah yurudiksi perairan yang kondusif,

maka perlu dirumuskan dengan membuat visi dan misi, tujuan, sasaran,

kebijakan, strategi dan action plan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Visi dan Misi

40

1. Visi

Untuk optimalisasi kemampuan personil fungsi subditfasharkan

Ditpolair Polda Jambi guna meningkatkan pelayanan prima dalam

rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan

Polda Jambi, maka dapat dirumuskan visi, yaitu :“OPTIMALISASI

KEMAMPUAN SUBDITFASHARKANDALAM RANGKA MEMELIHARA,

MERAWAT DAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGADAAN

BARANG DAN JASA PEMERINTAH TENTANG HARWAT

(PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN) KAPAL POLISI PATROLI

DIREKTORAT POLISI PERAIRAN POLDA JAMBI“.

2. Misi

a. Meningkatkan kondisi sumber daya manusia

SubditfasharkanDitpolair Polda Jambidalamrangka mendukung

pelaksanaanharwat kapal polisi, guna mendukung pelaksanaan

tugas harkamtibmas diwilayah perairan yuridiksi hokum Polda

Jambi;

b. Meningkatkan tata kelola yang dapat mendukung pelaksanaan

tugas harwat kapal polisi oleh SubditfasharkanDitpolair Polda

Jambi secara maksimal, baik dan berkualitas sebagaimana yang

diharapkan oleh institusi.

B. Tujuan

1. Tercapainya kondisi sumber daya manusia Ditpolair Polda Jambiyang

mumpuni, mahir dan ahli dalam bidang harwat kapal polisi dan

berpengalaman dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah,

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan secara rutin

gunamendukung kesiapsiagaan tugas satrolda dan para kapal

patrolinya dalam harkamtibmas perairan yuridiksi hukum Polda Jambi;

2. Tercapainya dan terlaksananya tata kelola dibidang harwat kapal patroli

secara baik dan benar, terencana, gunaefisiensi serta meningkatkan

kinerja SubditfasharkanDit Polair Polda Jambi.

41

C. Sasaran

1. Sumber daya manusia Ditpolair Polda Jambi yang bertugas dan

melaksanakan kegiatan program pengadaan harwat kapal patroli dan

harwat rutin (Kasubditfasharkan, para kasi staf fasharkan, para pamin

staf fasharkan, para bintara staf fasharkan, para personil bintara kapal

yang mengemban harwat kapal);

2. Para pejabat Ditpolair Polda Jambiyang terkait dalam kegiatan

pengadaan (KPA/PA, PPK, PPSPM, ULP, Pejabat Keuangan, APIP/

pengawas , Pejabat Penerima Hasil Pengadaan) memiliki kesadaran

dan pemahaman dibidang pengadaan sehingga kegiatan harwat dapat

dilakukan sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan

dan pengendalian yang baik dan benar.

D. Kebijakan

1. Terdukungnya pengembangan sumber daya manusia personil Ditpolair

Polda Jambi dalam pelaksanaan kegiatan harwat kapal patroli meliputi

dukungan terhadap sumber daya yang mengawakinya, anggaran,

sarana dan prasarana serta metode yang digunakan dalam

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa harwat kapal polisi;

2. Terdukungnya pengembangan terhadap tata kelola dalam pelaksanaan

pemeliharaan dan perawatan kapal patrol Ditpolair Polda Jambi yang

meliputi aspek manajerial yaitu aspek perencanaan, aspek

pengorganisasian, aspek pelaksanaan serta aspek pengawasan dan

pengendalian.

E. Strategi

Adapun strategi yang dibuat oleh penulis denganmenggunakan

landasan teori analisa SWOT, yaitu penilaian terhadap hasil identifikasi

situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi sebagai kekuatan,

42

kelemahan, peluang atau ancaman yang selanjutnya diidentifikasikan guna

menentukan cara solusi atau alternatif pemecahan masalah (Problem

Solving) yang dihadapi sehingga tercipta suatu kondisi sebagaimana yang

diharapkan.

Penulis melakukan analisa SWOT yaitu dengan mengkombinasikan

Kekuatan dengan Peluang (S-O), Kelemahan dan Peluang (W-O), Kekuatan

dan Ancaman (S-T) serta Kelemahan dan Ancaman (W-T), maka penulis

dapat menentukan, menganalisa dan memformulasikan strategi yang dapat

dilakukan dalam pelaksanaan Patroli perairan oleh Ditpolair Polda Jambi,

sebagai maksud untuk meningkatkan kinerja, sehingga outcome yang

didapat adalah dapat mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah

perairan Jambi, yaitu :

1. Strategi Jangka pendek (0 - 6 bulan)

a. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Patroli Perairan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelaksanaan patroli

perairan (S-O).

b. Melaksanakan Patroli perairan dengan menerapkan prinsip-prinsip

sesuai dengan budaya lokal masyarakat perairan dan pesisir

pantai Jambi (W-O).

c. Melaksanakan pengembangan sumber daya yang ada, kemudian

mewujudkan Unit Patroli Polair/Kapal patroli sebagai sentra

pelayanan kepolisian terpadu (S-T).

d. Menyusun rencana dan melaksanakan pelatihan rutin tentang

pemeliharaan kemampuan patroli perairan kepada personil

khususnya awak kapal patroli perairan (W-T).

2. Strategi jangka sedang (6 bulan - 1 tahun)

a. Melakukan modifikasi metode Patroliperairan disesuaikan dengan

karakteristik kerawanan daerah perairan Jambi (S-O).

b. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kerjasama dengan

pemerintah daerah, instansi dan pengguna jasa perairan terkait

dalam hal mengoptimalkan Patroliperairan (W-O).

c. Melakukan kerjasama terhadap masyarakat perairan untuk

menjadi agen informasi (S-T)

43

d. Meningkatkan kemampuan personil awak kapal patroli perairan

dengan mengusulkan mengikuti pendididkan kejuruan dan

pelatihan tentang FT. Polair dan mengusulkan dukungan

anggaran guna mendukung kegiatan patroliperairan W-T).

3. Strategi jangka panjang (1-2 tahun)

a. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat,

pemerintah daerah dan instansi terkait dalam kerjasama

harkamtibmas (S-O).

b. Mengidentifikasi kebutuhan riil terhadap sarana dan prasarana

pendukung kegiatan Patroliperairan (W-O).

c. Melaksanakan kegiatan Patroli perairan dengan melaksanakan

binmas dalam mendukung upaya meningkatkan kesadaran hukum

terhadap masyarakat perairan (S-T).

d. Meminimalisir pelanggaran disiplin personil khususnya yang

melaksanakan tugas patroliperairan (W-T).

F. Action Plan

Rencana aksi (action plan) dalam optimalisasi kemampuan personil

subditfasharkan dalam melaksanakan kegiatan kerja pengadaan dan jasa

pemerintah dan kegiatan cek harwat rutin terhadap kapal-kapal polisi

perairan dalam rangka mendukung dan meningkatkan kinerja direktorat

secara keseluruhan yaitu mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah

perairan Polda Jambiadalah dengan :

1. Meningkatkan kondisi peningkatan kemampuan sumber daya manusia

Ditpolair Polda Jambi dengan merencanakan dan meningkatkan

kegiatan pelatihan dalam mendukung pelaksanaan rencana kerja

Ditpolair Polda Jambi tahun anggaran 2015 terutama dibidang

subditfasharkan;

2. Berupaya untuk meningkatkan kualitas rancangan DIPA RKA-KL TA.

kedepannya, terkandung maksud dan tujuan, terpola untuk

membiasakan kegiatan tender bebas/ LPSE;

44

3. Mengoptimalkan pemanfaatan dokumen perencanaan terutama

rencana kerja tahunan dan penetapan kerja, renja tahunan harus

berfungsi sebagai instrument atau menjadi dasar pengajuan anggaran

untuk menghasilkan kinerja yang bisa diukur dan beroreientasi hasil;

Untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengadaan harwat kapal

Patroli olehsubditpolair Polda Jambi, dapat dilihat dari dukungan oleh

sumber daya manusia dan anggaran dengan cara sebagai berikut :

a. Subyek :

Dir PolairPolda Jambi/ Wadirpolair, Kasubditfasharkan dan

para kasi (kepala seksi), para pamin (perwira administrasi) dalam

komunitas subditfasharkan Ditpolair Polda Jambi.

b. Metode :

1) Peningkatan Kemampuan Sumber daya manusia

a) Pengisian kekosongan jabatan dalam struktur

organisasi /STOK Polda direktorat, terkhusus

subditfasharkan yaitu dengan cara mengusulkan

pengisian jabatan Kepala seksi fasilitas dan kepala

seksi pemeliharaan dan perbaikkan serta memiliki

kemampuan profesionalitas , pemahaman di bidang FT.

Polair pada bagian pengadaan dan harwat kapal patroli.

b) Pendidikan atau edukasi

Mengusulkan dan memprioritaskan kepada

personil yang terlibat dalam kepanitiaan pengadaan,

untuk diusulkan memperoleh tunjangan profesi antara

lain adalah sebagai berikut;

(1) Memfasilitasi personil subditfasharkan dengan

pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah

dibidang harwat kapal polisi dengan didukung

anggaran/ DIPA;

(2) Mengikuti pendidikan pengembangan umum di

universitas yang ada di Jambi (terkait ilmu

ekonomi manajemen);

45

(3) Mengikuti berbagai pelatihan tentang harkatpuan

FT. Polair yang diselenggarakan oleh Lemdikpol

Polri ( Harwat kapal, Komlek);

c) Sosialisasi/penyegaran peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yaitu melaksanakan sosialisasi kepada

personil Ditpolairsecara terprogram dan konsisten

tentang peraturan yang berkaitan dengan kegiatan

pengadaan harwat kapal patroli, antara lain :

(1) Sosialisasi Perpres nomor 54 tahun 2010 dan

Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan

kedua atas perpres no 54 tahun 2010 tentang

pengadaan barang dan jasa pemerintah;

(2) Sosialisasi SOP yang berkaitan denganharwat

kapal patroli, dan pemahaman, mengerti

penggunaan fungsi dan peran buku cek harwat

kapal polisi.

d) Arahan pimpinan pasukan

Dengan carakonsistenmemberikan arahan kepada

personil (APP) pada setiap kegiatan apel pagi/sebelum

melaksanakan tugasnyakepada personil staf fasharkan

dan personil/ABK kapal patroli, tentang pentingnya

harwat rutin terhadap kapalnya.

e) Untuk memberikan motivasi dan penyampaian pesan

pimpinan agar mengurangi segala bentuk

penyimpangan yang dilakukan seluruh oleh seluruh

personil penerima APP;

f) Wejangan /santiaji Binrohtal dan optimalisasi kinerja

antara lain adalah sebagai berikut:

(1) Melaksanakan pembinaan mental dan rohani

kepada personil staf fasharkan dan ABK kapal

patroli;

(2) Mengoptimalkansistem manajemen kinerja (SMK)

untuk mengidentifikasi dan mengukur prestasi

46

kinerja personil secara berkesinambungan dan

konsisten;

(3) Meningkatkan akuntabilitas dalam melaksanakan

kegiatan harwat kapal polisi, seperti membuat

pakta integritas guna memantapkan komitmen

bersama;

(4) Melakukan kontrak kinerja untuk disepakati

mengenai keberhasilan pelaksanaan tugas

dalampelaksanaan harwat pengadaan dan rutin

terhadap patroli.

2) Sarana dan Prasarana

Dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

dalam mendukung Patroli perairan, melakukan upaya

dengan mengajukan kepada Kapolda Jambi melalui Kepala

Biro perencanaan dan Kepala Biro Sarpras yang dimasukkan

ke dalam pengajuan rancangan rencana kerja tahun

berikutnya yaitu mengajukan usulan terkait keberadaan dock

kapal patroli polisi.

3) Anggaran

Untuk meningkatkan dukungan anggaran dalam

mendukung pelaksanaan Patroli perairan, berupaya untuk

mengajukan usulan kepada Kapolda Jambi melalui Kepala

Biro Perencanaan, yang selanjutnya dituangkan kedalam

rancangan rencana kerja tahun anggaran berikutnya, yaitu

dengan :

a) Mengajukan usulan pengadaan harwat kapal yang

sesuai dengan jumlah kuantitas kapal yang dimiliki

oleh Ditpolair Polda Jambi;

b) Mengajukan dana kegiatan pengadaan barang dan

jasa harwat kapal patroli polisi sesuai dengan

standarisasi biaya umum yang ada;

c. Obyek

47

Sebagai obyek dalam mengoptimalkan fungsi dan peran

subditfasharkan antara lain adalah sebagai berikut:

1). Kasubditfasharkan;

2). Para Kasi Staf subditfasharkan (kasi fasilitas dan kasi

harkan);

3). Para Pamin staf fasharkan;

4). Para ABK kapal patroli

BAB VII

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Kegiatan pengadaan harwat (pemeliharaan dan perawatan) kapal

patrol polisi dan kegiatan rutin harwat . telah dilaksanakan oleh

subditfasharkan Ditpolair Polda Jambi dalam usahanya meningkatkan

kelaik lautan kapal patroli polisi guna mendukung pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di

wilayah perairan Polda Jambi, namun dalam implementasinya masih

belum optimal karena berbagai faktor kendala dan hambatan sumber

daya yang ada. Oleh karenanya diperlukan suatu upaya khusus yang

strategis dalam mengoptimalkan pelaksanaan harwat kapal , seperti :

peningkatan sumber daya manusia, pengajuan atas penambahan

anggaran guna mendukung pelaksanaan harwat kapal patroli perairan

dan mengajukan pengusulan sarana prasarana dock kapal patroli

perairan guna efektif dan efisien kegiatan harwat;

2. Tata kelola pelaksanaan kegiatan harwat kapal patroli perairan oleh

Ditpolair Polda Jambi yang saat ini sudah berjalan dengan segala

keterbatasan,namun dalam pelaksanaannya secara detail belum

dilaksanakan secara optimal, sehingga pelaksanaan patroli perairan

tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan suatu

optimalisasi pelaksanaan tata kelola kegiatan harwat kapal patroli polisi.

48

perairan oleh Ditpolair Polda Jambi yang bernilai strategis dengan

melakukan upaya sebagai berikut : menyusun rencana program kerja

dan anggaran, dalam pengorganisasian dengan mengarahkan dan

menetapkan siapa subyek pelaksana kegiatan harwat kapal patroli,

pembina teknis dan pengendalinya, dari aspek pelaksanaan patroli

perairan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara

optimal, serta dari aspek pengawasan dan pengendalian dilakukan

melalui pemanfaatan kekuatan yang terdapat dalam struktur organisasi

Ditpolair Polda Jambi untuk secara bersama-sama melaksanakan

pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan harwat

kapal Patrolipolisi perairan.

3. Produk Norma indek dilingkungan Polri atau standar biaya khusus

dilingkungan Polri yang disusun oleh Mabes Polri pada saat ini agar

direvisi dan dilakukan penyempurnaan, terkandung maksud untuk

penyusunan tahun anggaran kedepannya mendapatkan patokkan dan

acuan yang jelas dan tepat sasaran dalam penyusunan rancangan

renja tahun anggaran baru terutama dibidang anggaran harwat kapal

polisi.

4. Sebagaimana yang tercantum dalam norma indeks dilingkungan Polri atau standar biaya khusus di lingkungan Polri T.A. 2011 s.d 2014 , pada peruntukan kapal C2 per unit per tahun sebesar Rp 560 Juta (mesin dalam, mesin luar), sedangkan peruntukan dukgar kapal C3 dalam per unit per tahun dengan klasifikasi mesin dalam Rp. 25 Juta, mesin luar Rp 8 Juta, kemudian pemeliharaan alat berupa perahu karet mesin tempel 20 PK s.d 40 PK dalam unit per kapal Rp 14.500.000,-. Faktanya realisasi alokasi dana dukgar untuk kegiatan harwat kapal polisi dan pemeliharaan alat perahu karet di Ditpolair Polda Jambi, rentangannya adalah sebagai berikut :

a. Kapal polisi type C2 (tahun 2012=Rp.30.816.666 +tahun 2013=Rp 25.326.500+tahun 2014=Rp 80.600.000+tahun 2015=Rp 33.666.666) : 4 tahun = rata-rata type C2 dipatok harga harwat Rp 42.602.458;

b. Kapal polisi type C3 (tahun 2012=Rp.15.567.000+tahun 2013=Rp 54.673.500+tahun 2014=Rp 4.400.000+tahun 2015=Rp 20.000.000) : 4 tahun = rata-rata type C3 dipatok harga harwat Rp 23.660.125;

49

c. Perahu Karet 20 PK s.d 40 PK (tahun 2013=Rp 16.700.000 + tahun 2015=Rp 7.000.000,-) : 2 tahun = rata-rata dipatok harga harwat Rp 11.850.000;

d. Rata-rata alokasi dukgar untuk kapal type C2 hanya 7,6 %, kapal type C3 hanya 295,7 %, perahu karet hanya 81,7 % dari norma indeks atau standar biaya khusus dilingkungan Polri tahun 2011 s.d 2014

e. Kemudian pemeliharaan alat berupa perahu karet mesin tempel 20 PK s.d 40 PK dalam unit per kapal Rp 14.500.000,-. faktanya realisasi mesin perahu karet yang dimiliki Ditpolair Polda Jambi mesin tempelnya dengan kemempuan 40 PK sejumlah 4 unit sudah terealisasikan 81,724 %.

B. Saran

1. Dalam meningkatkan kondisi sumber daya dalam mendukung

pelaksanaan kegiatan harwat kapal polisi oleh Ditpolair Polda Jambi,

antara lain adalah sebagai berikut:

a. Agar Dir Polair Polda Jambi mengajukan usulan kepada Kapolda

Jambi melalui Karo SDM untuk melaksanakan pelatihan tentang

perpres nomor 54 tahun 2010 dan perpres nomor 70 tahun 2012

tentang perubahan atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang

pengadaan barang dan jasa pemerintah yang didukung oleh

anggaran;

b. Agar diusulkan untuk mengisi jabatan struktural yang kosong pada

unit kerja subditfasharkan Ditpolair Polda Jambi, terutama jabatan

para kasi (kepala seksi) antara lain kasi fasilitas job kompol, kasi

harkan job kompol, dan para pamin staf subditfasharkan dengan

kepangkatan IPDA/ IPTU/AKP;

2. Dalam meningkatkan tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan

pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam bidang harwat serta

kegiatan harwat rutinnya oleh karena itu Subditfasharkan Dit Polair

Polda Jambi agar menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

50

a. Membuat perencanaan yang akurat terkait kegiatan harwat

pengadaan barang dan jasa pemerintah serta harwat rutin;

b. Memberdayakan seluruh kemampuan sumber daya manusia

yang dimiliki dengan mengklasifikasikan minat, bakat, susjur yang

dan sertifikasi dimiliki oleh personil ditpolair;.

c. Kasubditfasharkan dan stafnya agar memiliki referensi yang cukup

tentang peraturan presiden dan peraturan menteri keuangan RI,

Standar biaya umum Polri dalam menyusun dan memberikan

masukkan kepada fungsi perencanaan (subbagrenmin) dalam

menggulirkan rancangan kerja Satker Ditpolair Polda Jambi;

d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang lebih intens

untuk meningkatkan kinerja personil subdit fasharkan serta

mengurangi pelanggaran/kesalahan-kesalahan personil di

lapangan.

3. Menyarankan agar Dirpolair Polda Jambi melalui Kasubbagremin

terutama dibagian perencanaan membuat tulisan ditandatangani oleh

Dirpolair Polda Jambi yang isinya berupa saran pendapat tentang

celah dan kelemahan dalam produk Norma indek dilingkungan Polri

atau standar biaya khusus Polri yang telah disusun oleh Mabes Polri,

agar segera dilakukan direvisi dan penyempurnaan, terkandung

maksud untuk penyusunan tahun anggaran kedepannya mendapatkan

patokkan dan acuan yang jelas dan tepat sasaran dalam penyusunan

rancangan renja tahun anggaran baru terutama dibidang anggaran

harwat kapal polisi.

51

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Pedoman Dasar Strategi

dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaran

Tugas Polri, Mabes Polri, Jakarta (2008)

Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Tentang Pemolisian Masyarakat, Kerjasama dengan

Organisasi International untuk Imigrasi (IOM), dan Kedutaan Besar

Kerajaan Belanda, Jakarta,. Juni 2006

Rahadjo, Satjipto, Polisi Sipil; Dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Editor

Hasyim Asy’ari, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat Tahun 2008, penerbit

Agung Media Mulia.

Rancangan Peraturan Direktur Polair Baharkam Polri, Tentang Pedoman

Pelaksanaan Perpolisian Masyarakat (Polmas) di Wilayah Perairan.

Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

52

Terry R. George, Azas-asas Manajemen, terjemahan dari “Principle Of

Management”, Jakarta 2000.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46A tahun 2003

tanggal 21 Nopember 2003.

Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis:

Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghaapi Abad

21, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rencana Strategis Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi tahun 2010-

2014 (Surat Keputusan No. Pol. : Skep/5/X/2009)

Rancangan Rencana Kerja Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi

tahun 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia,Gitamedia Press, Jakarta, 2014.

Peraturan presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas

Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa

pemerintah;

Permenkeu RI nomor 53/PMK.02/2014 ttg Standar biaya masukan T.A.2015

53

LAMPIRAN

54

HARWAT KAPAL PATROLI KLAS C1,C2 DAN C3

NORMA INDEKS DILINGKUNGAN POLRI

Kep Kapolri, Nomor Kep/606/X/20210 tanggal 5 Oktober 2010

N

O

JENIS KAPAL SATUAN BIAYA TA. KET

1 KAPAL POLISI C1 UNIT/TH Rp. 800.000.000,- Kep Kapolri, Nomor

Kep/606/X/2010

tanggal 5 Oktober

2010

2 KAPAL POLISI C2

(MESIN DALAM,

MESIN LUAR)

UNIT/TH Rp. 560.000.000,- Kep Kapolri, Nomor

Kep/606/X/2010

tanggal 5 Oktober

2010

3 KAPAL POLISI KLAS

C3

Kep Kapolri, Nomor

Kep/606/X/20210

tanggal 5 Oktober

2010a). MESIN DALAM UNIT/TH Rp. 25.000.000,-

b). MESIN LUAR UNIT/TH Rp. 8.000.000,-

55

Sumber data :Subbagrenmin Ditpolair Polada Jambi; Kep Kapolri, Nomor Kep/606/X/20210 tanggal 5 Oktober 2010;

Harwat Kapal Patroli Klas C1, C2 Dan C3 Norma Indeks Dilingkungan Polri, Kep Kapolri

Nomor Kep/523/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013

NO JENIS KAPAL SATUAN BIAYA TA. KET

1 KAPAL POLISI C1

(MESIN DALAM,

MESIN LUAR)

UNIT/TH Rp. 800.000.000,- Kep Kapolri, Nomor

Kep/523/VII/2013

tanggal 24 Juli

2013

2 KAPAL POLISI KLAS

C2

UNIT/TH Rp.560.000.000,- Kep Kapolri, Nomor

Kep/523/VII/2013

tanggal 24 Juli

2013a). MESIN DALAM UNIT/TH Rp. 25.000.000,-

b). MESIN LUAR

(MESIN TEMPEL 80

PK S.D 300 PK)

UNIT/TH Rp. 8.000.000,-

Sumber data :Subbagrenmin Ditpolair Polda Jambi; Kep Kapolri Nomor Kep/523/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN HARWAT KAPAL POLISI DITPOLAIR POLDA JAMBI DARI TAHUN 2009 S.D 2015

NO KEGIATAN DIPA RKA-KL JUMLAH

(Rp)

KET


Dipa Rka-Kl TA.2009 Sejumlah Rp 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah

Rp 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah

Pl (Penunjukkan

Langsung)




Langsung)


Dipa Rka-Kl T A.2011 Sejumlah Rp.90.727.000


Langsung)


Dipa Rka-Kl TA.2012 Sejumlah

Rp.. 108.017.000

PL (Penunjukkan

Langsung) C2=3 UnitX

56

Rp.108.017.000 Rp 30.816.666,-Rp.

92.450.000, C3 mesin

luar = 1 Unit = Rp.

15.567.000


Dipa Rka-Kl TA.2013 Sejumlah Rp. 96.700.000

Rp. 96.700.000 PL (Penunjukkan

Langsung) C2=1 Unit=

Rp.25.326.500,C3=

2Unit =Rp. 54.673.500,

1 1 Unit Perahu Karet =

Rp. 16.700.000



Rp.85.000.000 PL (Penunjukkan

Langsung) =Dukgar

Rp.85 Juta dgn rincian

sbb: C2= 1 Unit

Rp.80.600.000,-, C3=

Rp.4.400.000,-


Dipa Rka-Kl. TA.2015 Sejumlah Rp.269.000.000

Rp.269.000.000 Tender Bebas/LPSE

=Dukgar Rp 269 Juta

dgn rincian sbb:

C2=Rp.33.666.666,- X 6

Unit =Rp.202 Juta.

C3=Rp.20 Juta X3 Unit

=Rp 60 Juta

1 Unit Perahu Karet

=Rp.7 Juta

KesimpulanSebagaimana yang tercantum dalam norma indeks dilingkungan Polri atau standar biaya khusus di lingkungan Polri T.A. 2011 s.d 2014 , pada peruntukan kapal C2 per unit per tahun sebesar Rp 560 Juta (mesin dalam, mesin luar), sedangkan peruntukan dukgar kapal C3 dalam per unit per tahun dengan klasifikasi mesin dalam Rp. 25 Juta, mesin luar Rp 8 Juta, kemudian pemeliharaan alat berupa perahu karet mesin tempel 20 PK s.d 40 PK dalam unit per kapal Rp 14.500.000,-. Faktanya realisasi alokasi dana dukgar untuk kegiatan harwat kapal polisi dan pemeliharaan alat perahu karet di Ditpolair Polda Jambi, rentangannya adalah sebagai berikut :1. Kapal polisi type C2 (tahun 2012=Rp.30.816.666 +tahun

2013=Rp 25.326.500+tahun 2014=Rp 80.600.000+tahun

57

2015=Rp 33.666.666) : 4 tahun = rata-rata type C2 dipatok harga harwat Rp 42.602.458,-

2. Kapal polisi type C3 (tahun 2012=Rp.15.567.000+tahun 2013=Rp 54.673.500+tahun 2014=Rp 4.400.000+tahun 2015=Rp 20.000.000) : 4 tahun = rata-rata type C2 dipatok harga harwat Rp 23.660.125,-

3. Perahu Karet 20 PK s.d 40 PK(tahun 2013=Rp 16.700.000 + tahun 2015=Rp 7.000.000,-) : 2 tahun = rata-rata dipatok harga harwat Rp 11.850.000,-

4. Rata-rata alokasi dukgar untuk kapal type C2 hanya 7,6 %, kapal type C3 hanya 295,7 %, perahu karet hanya81,7% dari norma indeks atau standar biaya khusus dilingkungan Polri tahun 2011 s.d 2014

Rencana Harwat Kapal Patroli Type C2, C3, Dan Perahu Karet T.A. 2015

NO NAMA KAPAL TYPE BIAYA HARWAT PELAKSANAAN KET

1. XXVI-2006 C2 Rp. 77.000.000,00 MARET 20152. XXVI-2002 C2 Rp. 25.000.000,00 APRIL 20153. XXVI-2003 C2 Rp. 25.000.000,00 APRIL 20154. XXVI-2005 C2 Rp. 25.000.000,00 MEI 20155. XXVI-2008 C2 Rp. 25.000.000,00 JUNI 20156. XXVI-2009 C2 Rp. 25.000.000,00 JUNI 20157. XXVI-1001 C3 Rp. 20.000.000,00 JUNI 20158. XXVI-1002 C3 Rp. 20.000.000,00 JULI 20159. XXVI-1004 C3 Rp. 20.000.000,00 JULI 2015

10. PERAHU KARET

- Rp 7.000.000,00 AGUSTUS 2015

JUMLAH : Rp. 269.000.000,00 ( dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH JAMBI

DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

RENCANA DUKUNGAN ANGGARAN PENGADAAN HARWAT BARANG DAN JASA

DITPOLAIR POLDA JAMBI T.A. 2015

I. PENDAHULUAN

58

1. Umum

Latar belakang, dalam rangka melaksanakan tugas pokok Subdit Fasharkan mendukung Reformasi Birokrasi Polri melanjutkan Grand Strategi Polri ( 2005 -2025 ) yang dijabarkan tahapan III “ Strive For Excellence” sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara ; Per / 15 / M.PAN / 7 / 2008.

Polri merupakan bagian dari aparatur negara yang harus melaksanakan amanat undang-undang dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementian Negara dan Undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) secara tegas menyatakan bahwa pembangunan aparatur negara harus dilakukan melalui reformasi birokkrasi.

Untuk membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat, Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi berusaha menyajikan wujud pelayanan Polri yang multi dimensional, efektif dan efisien dalam bentuk Pemeliharaan dan Perawatan (harwat) Kapal Polisi Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi sesuai dengan amanat undang –undang (Perpres No 54 tahun 2010 dan Perpres No 70 tahun 2012).

2. Dasara. Renja Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi T.A. 2015;b. Pogram Kegiatan Subdit Fasharkan T.A. 2015;c. DIPA / RKA – KL Satker Dit polair Polda Jambi T.A. 2015 Nomor :

06001641372. 523121, tanggal 11 Desember 2014;d. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor : 54 tahun 2010 dan

perubahannya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor : 70 tahun 2012, tentang Pengadaan Barang dan jasa.

e. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 53/PMK.02/2014 tentang

Standar biaya masukan tahun anggaran 2015.

3. Maksud dan tujuan

a. Maksud Untuk melaksanakan tugas pokok Direktorat Kepolisian Perairan

Polda Jambi sesuai Program Kerja Direktorat Kepolisian Perairan Baharkam Polri dan Kebijakan Kapolri mengacu kepada Grand Strategi dan Program Akselerasi dengan menerapkan Kebijakan Polri yang mendukung terlaksananya program-program Reformasi Birokrasi Polri yaitu :

59

a. Manajemen perubahan dan transformasi budaya;b. Restrukrisasi Organisasi dan tata laksana;c. Quick wins;d. Manajemen sumberdaya manusia dan remunisasie. Evaluasi Kinerja dan Profil Polri 2025.

b. Tujuan

Mendukung tugas dan pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.

4. Sistimatika

a. I. PENDAHULUANb. II. PENTELAAHANc. III. PENUTUP

II. PENTELAAHAN

A. DUKUNGAN ANGGARAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATANAnggaran biaya perawatan dan pemeliharaan Direktorat Kepolisian

Perairan Polda Jambi dalam DIPA RAKL 06001641372 AX 523121 sebesar Rp. 269.000.000,00 belum mencantumkan biaya pengelolaan kegiatan yang menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harwat Kapal Patroli secara langsung (LPSE) DIPA RAKL terlampir.

Kode AX PERAWATAN ANGKUTAN AIR

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Perawatan Dan Mesin(KPPN. 012-JAMBI)

> PERAWATAN ANGKUTAN AIR: Rp.269.000.000,-- PEMELIHARAAN KAPAL PATROLI TYPE C2: Rp.150.000.000,-- HARWAT KAPAL PATROLI TYPE C3:Rp. 80.000.000,-- HARWAT PERAHU KARET: Rp. 39.000.000,-

B. RENCANA DUKUNGAN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN Biaya pengelolaan kegiatan pengadaan barang / jasa harwat Kapal Patroli secara langsung (LPSE) diambil dari Dukungan operasional satker DIPA RAKL 06001641372 Dit Polair Polda Jambi.

60

C. RENCANA PEMELIHARAAN KAPAL PATROLI TYPE C2, C3, DAN PERAHU KARET T.A. 2015

NO NAMA KAPAL TYPE BIAYA HARWAT PELAKSANAAN KET

1. XXVI-2006 C2 Rp. 77.000.000,00 MARET 20152. XXVI-2002 C2 Rp. 25.000.000,00 APRIL 20153. XXVI-2003 C2 Rp. 25.000.000,00 APRIL 20154. XXVI-2005 C2 Rp. 25.000.000,00 MEI 20155. XXVI-2008 C2 Rp. 25.000.000,00 JUNI 20156. XXVI-2009 C2 Rp. 25.000.000,00 JUNI 20157. XXVI-1001 C3 Rp. 20.000.000,00 JUNI 20158. XXVI-1002 C3 Rp. 20.000.000,00 JULI 20159. XXVI-1004 C3 Rp. 20.000.000,00 JULI 2015

10. PERAHU KARET

- Rp 7.000.000,00 AGUSTUS 2015

JUMLAH : Rp. 269.000.000,00 ( dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah)

D. RINCIAN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATANKriteria Harkamtibmas, yaitu penerapan biaya pengelolaan kegiatanPeraturan Menteri Keuangan RI,nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar biaya masukan tahun anggaran 2015.Jumlah biaya pengelolaan kegiatan sebesar Rp. 9.360.000,-adapun rinciannya adalah sebagai berikut ;a. PA / KPA (KUASA PENGGUNA ANGGARAN) :honor Rp.720.000,-

1 (satu) Orang Direktur Polisi Perairan Polda Jambi.YULIUS BAMBANG KARYANTOKOMOSARIS BESAR POLISI NRP. 66070548

b. PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) : honor Rp.700.000,-1 (satu) Orang Kabagbin Opsnal Dit Polair Polda JambiAGUS SUMARSONO , SIK , MM . AKBP NRP. 72070696

c. ULP / PEJABAT PENGADAAN

1. Pokja Pengadaan 3 (tiga) orang @ honor Rp. 600.000,- = Rp. 1.800.000,-

a. TINA MARLINDA S.kom= Pamin Urren Rosarpras Polda jambiPENDA NIP. 197403092006042002

b. JOEDIS INDRA YANA SH=: Ba yanma Polda Jambi BRIPTU NRP. 81100016

c.ANGGI DS MAHA= Bamin Urrenmin Ditpolair polda Jambi BRIPDA NRP. 91030195

61

2. PPSPM honor Rp. 570.000,- 1 (satu) Orang Kasubdit Fasharkan Dit Polair Polda Jambi

DADANG D JOKO K ARYANTO, AMd Mar,SIP, SH , MH . AKBP NRP. 72120646

3. PEJABAT KEUANGAN3 (tiga) orang staf Keu Ditpolair polda Jambi ;

a. SUSILO , S.kom Ps. Kaur Keu Ditpolair polda Jambi AIPTU NRP. 73090451 : honor Rp. 500.000,-

b. DEDI DARMA PUTRA Staf Kaur Keu Ditpolair polda Jambi AIPDA NRP. 80040029 : honor Rp. 370.000,-

c. ABDULAH Anggota Kaur Keu Ditpolair polda Jambi BRIGADIR NRP. 79030596: honor Rp. 300.000,-

d. PANITIA / PEJABAT PENERIMA HASIL PENGADAAN1. PPH minimal 3(tiga) orang disesuaikan jenis dan fariasi kegiatan 5 (lima) orang.5 (lima) orang @ Rp. 520.000,00 = Rp. 2.600.000,-

a.SUNARYO = (Kasubbag Renmin Ditpolair) KOMPOL NRP. 64090366

b. D. RITONGA = ( PS. Pamin Matlog Ditpolair)AIPTU NRP. 57110533

c. AZMAN = (PS. Pamin Uren Subbag Renmin Ditpolair) AIPTU NRP. 72050096

d. GUSTIAN R= (PS. Pamin Fasilitas Subdit Fasharkan) AIPTU NRP. 74080606

e. HEZLY H. PANJAITAN SH=( Bintara Ditpolair) BRIPTU NRP. 88090746

e. Panitia Pengawas Hasil Pekerjaan

berjumlah minimal 3 (tiga) orang berdasarkan jenis dan fariasi kegiatan 5 (lima) orangR. MARPAUNG=: BA Min Fasilitas Ditpolair : honor Rp. 450.000,-BRIPTU NRP. 88120633

EDI DARMANSYAH= BA. Subbagrenmin: honor Rp. 400.000,-BRIGADIR NRP.

76120624

62

VANDI SEPERNANDO = BA Min Fasilitas Ditpolair:honor Rp. 350.000,-BRIPTU NRP. 88090939

UCOK F. SIHITE= BA Harkan Ditpolair: honor Rp.300.000,-BRIPDA NRP. 90100270

YUSMAN = BA Harkan Ditpolair: honor Rp.300.000,-BRIPDA NRP. 92040045

Jumlah Pokja 19 (sembilan belas) orang total biaya Rp. 9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

III. PENUTUP

a. SARAN

Berdasarkan Anggaran biaya perawatan dan pemeliharaan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi dalam DIPA RAKL 06001641372 AX 523121 sebesar Rp. 269.000.000,00 belum mencantumkan biaya pengelolaan kegiatan yang menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harwat Kapal Patroli secara langsung (LPSE) agar Direktur Kepolisian Perairan Polda Jambi selaku KPA berkenan memasukan biaya pengelolaan kegiatan sebesar Rp. 9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke dalam DIPA RAKL 06001641372 FS 521119 dukungan operasional satker Dit Polair.

b. KESIMPULAN

Demikianlah rencana dukungan anggaran pengadaan harwat barang/jasa Dit Polair Polda Jambi T.A. 2015 ini dibuat dengan sebagai bahan masukan kepada pimpinan guna mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitasnya serta menutup /mengurangi kelemahan satuan yang ada.

Jambi, Januari 2015KASUBBDIT FASHARKAN

H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.

63

AKBP NRP. 72120646

64



DAFTAR RIWAYAT HARWAT KAPAL DIT POLAIR POLDA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2009 s/d 2014

NO NAMA KAPAL TYPE WAKTU LAKS. HARWAT RINCIAN HARWAT ANGGARAN KET

1 KP. XXVI – 2001

Non Standar

A. 3 Maret 2009 s/d 17 Juni 2009B. 1 September 2010 s/d 4 September 2010C. 4 September 2010 s/d 8 September 2010D. 4 April 2011 s/d 13 April 2011

E. 27 September 2012 s/d 11 Oktober 2012

Body Dan Mesin KapalBody Dan Mesin KapalBody Dan Mesin KapalBody,Mesin Utama & Mesin Bantu KapalBody Dan Gear Box

Rp. 6.000.000Rp. 8.805.000 ( TAHAP 1 )Rp. 8.015.000 ( TAHAP 2 )Rp. 9.730.000

Rp. 11.058.0002 KP. XXVI - 2002 C 2 A. 11 April 2009 s/d 20 April 2009

B. 22 April 2010 s/d 30 April 2010C. 30 April 2010 s/d 5 Mei 2010D. 6 Mei 2010 s/d 11 Mei 2010E. 6 September 2012 s/d 5 Oktober 2012

Body Dan Mesin KapalBody Dan Navigasi Kapal

Body Kapal

Rp. 8.097.000Rp. 9.961.000 ( TAHAP 1 )Rp. 6.508.000 ( TAHAP 2 )Rp. 7.485.000( TAHAP 3 )Rp. 55.000.000

3 KP. XXVI - 2003 C 2 A. 2 April 2009 s/d 11 April 2009B. 9 Juli 2012 s/d 1 Agustus 2012

Body KapalBody Dan Mesin Kapal

Rp. 8.000.000Rp. 26.392.000

4 KP. XXVI - 2004 C 2 A. 2 Maret 2009 s/d 12 Maret 2009B. 19 Januari 2010 s/d 25 Januari 2010C. 26 Januari 2010 s/d 29 Januari 2010D. 7 November 2011 s/d 16 November 2011E. 22 April 2014 s/d 31 Mei 2014

Mesin KapalBody Dan Mesin KapalBody Dan Mesin KapalBody, Navigasi Dan Mesin KapalBody Dan Mesin Kapal

Rp. 7.903.000Rp. 9.896.000 ( TAHAP 1 )Rp. 6.477.000 ( TAHAP 2 )Rp. 13.138.000Rp. 80.600.000

5 KP. XXVI - 2005 C 2 A. 3 Maret 2009 s/d 17 Juni 2009B. 15 Oktober 2010 s/d 19 Oktober 2010C. 21 Oktober 2010 s/d 26 Oktober 2010D. 3 Mei 2011 s/d 10 Mei 2011E. 8 Maret 2013 s/d 14 Maret 2013

Body Dan Mesin KapalMesin KapalMesin KapalBody, Navigasi Dan Mesin KapalMesin Kapal

Rp. 8.000.000Rp. 9.825.000 ( TAHAP 1 )Rp. 9.044.500 ( TAHAP 2 )Rp. 10.131.000Rp. 25.326.500

6 KP. XXVI - 2006 C 2 A. 6 Februari 2009 s/d 15 Februari 2009 Body Kapal Rp. 4.000.000

65

B. 1 Juli 2010 s/d 5 Juli 2010C. 22 Februari 2011 s/d 25 Februari 2011D. 25 Februari 2011 s/d 1 Maret 2011

Mesin KapalKatrol Palka, Body & Mesin KapalKatrol Palka, Body & Mesin Kapal

Rp. 4.812.000Rp. 9.850.000 ( TAHAP 1 )Rp. 4.200.000 ( TAHAP 2 )

7 KP. XXVI - 2008 C 2 NIHIL - -8 KP. XXVI - 2009 C 2 NIHIL - -9 KP. XXVI - 1001 C 3 A. 7 Mei 2009 s/d 16 Mei 2009

B. 13 April 2011 s/d 19 April 2011C. 10 Juli 2013 s/d 16 Juli 2013D. 18 Oktober 2013 s/d 7 November 2013

Body Dan Mesin KapalBody, Navigasi Dan Mesin KapalMesin KapalBody Kapal

Rp. 6.000.000Rp. 11.853.000Rp. 22.656.500Rp. 25.004.000

10 KP. XXVI - 1002 C 3 20 Juli 2012 s/d 8 Agustus 2012 Body, Navigasi Dan Mesin Kapal Rp. 15.567.00011 KP. XXVI - 1003 C 3 A. 21 April 2011 s/d 29 April 2011

B. 11 Agustus 2011 s/d 20 Agustus 2011Body, Navigasi Dan Mesin KapalKedudukan Mesin

Rp. 9.773.000Rp. 13.017.000

12 KP. XXVI - 1004 Speedbaot 21 November 2011 s/d 30 November 2011 Body Dan Kedudukan Mesin Rp. 9.035.00013 BS – 02 C 1 NIHIL - -


66



DAFTAR KEGIATAN HARWAT KAPAL DIT POLAIR POLDA JAMBIDALAM TAHUN ANGGARAN 2009 s/d 2014

NOTAHUN

ANGGARANNAMA KAPAL

WAKTU LAKS. HARWAT HARWAT YANG DILAKSANAKAN

RINCIANDIPA RKA-KL TAHUN

ANGGARAN1 2009 KP. XXVI –

2001 (NON STANDART)

3 Maret 2009 s/d 17 Juni 2009 Body Dan Mesin Kapal Rp. 6.000.000 DIPA RKA-KL T A.2009 SEJUMLAH RP 46.000.000 (EMPAT PULUH ENAM JUTA RUPIAH

PL (PENUNJUKKAN LANGSUNG)

KP. XXVI – 2002 (C2)

11 April 2009 s/d 20 April 2009 Body Dan Mesin Kapal Rp. 8.097.000

KP. XXVI – 2003 (C2)

2 April 2009 s/d 11 April 2009 Body Kapal Rp. 8.000.000

KP. XXVI – 2004 (C2)

2 Maret 2009 s/d 12 Maret 2009 Mesin Kapal Rp. 7.903.000

KP. XXVI – 2005 (C2)

3 Maret 2009 s/d 17 Juni 2009 Body Dan Mesin Kapal Rp. 8.000.000

KP. XXVI – 2006 (C2)

6 Februari 2009 s/d 15 Februari 2009 Body Kapal Rp. 4.000.000

KP. XXVI – 1001 (C3)

7 Mei 2009 s/d 16 Mei 2009 Body Dan Mesin Kapal Rp. 6.000.000

2 2010 KP. XXVI – 2001 (NON

STANDART)

1 September 2010 s/d 4 September 20104 September 2010 s/d 8 September 2010

Body Dan Mesin KapalBody Dan Mesin Kapal

Rp. 8.805.000 ( TAHAP 1 )Rp. 8.015.000 ( TAHAP 2 )

DIPA RKA-KL T A.2010 SEJUMLAH RP.81.224.500

PL (PENUNJUKKAN LANGSUNG)KP. XXVI –

2002( C2)22 April 2010 s/d 30 April 201030 April 2010 s/d 5 Mei 2010

Body Dan Navigasi Kapal Rp. 9.961.000 ( TAHAP 1 )

67

6 Mei 2010 s/d 11 Mei 2010 Rp. 6.508.000 ( TAHAP 2 )Rp. 7.485.000( TAHAP 3 )

KP. XXVI – 2004 (C2)

19 Januari 2010 s/d 25 Januari 201026 Januari 2010 s/d 29 Januari 2010

Body Dan Mesin Kapal Rp. 9.896.000 ( TAHAP 1 )Rp. 6.477.000 ( TAHAP 2 )

KP. XXVI – 2005 (C2)

15 Oktober 2010 s/d 19 Oktober 201021 Oktober 2010 s/d 26 Oktober 2010

Mesin KapalMesin Kapal

Rp. 9.825.000 ( TAHAP 1 )Rp. 9.044.500 ( TAHAP 2 )

KP XXVI – 2006 (C2)

1 Juli 2010 s/d 5 Juli 2010 Mesin Kapal Rp. 4.812.000

3 2011 KP XXVI – 2001 (NON

STANDART)

4 April 2011 s/d 13 April 2011 Body,Mesin Utama & Mesin Bantu Kapal

Rp. 9.730.000 DIPA RKA-KL T A.2011 SEJUMLAH RP.90.727.000PL (PENUNJUKKAN LANGSUNG)

KP XXVI – 2004 (C2)

7 November 2011 s/d 16 November 2011

Body, Navigasi Dan Mesin Kapal

Rp. 13.138.000

KP XXVI – 2005 (C2)

3 Mei 2011 s/d 10 Mei 2011 Body, Navigasi Dan Mesin Kapal

Rp. 10.131.000

KP. XXVI – 2006 (C2)

22 Februari 2011 s/d 25 Februari 201125 Februari 2011 s/d 1 Maret 2011

Katrol Palka, Body & Mesin KapalKatrol Palka, Body & Mesin Kapal

Rp. 9.850.000 ( TAHAP 1 )Rp. 4.200.000 ( TAHAP 2 )

KP. XXVI – 1001 (C3)

13 April 2011 s/d 19 April 2011 Body, Navigasi Dan Mesin Kapal

Rp. 11.853.000

KP. XXVI – 1003 (C3)

21 April 2011 s/d 29 April 201111 Agustus 2011 s/d 20 Agustus 2011

Body, Navigasi Dan Mesin KapalKedudukan Mesin

Rp. 9.773.000Rp. 13.017.000

KP. XXVI – 1004 (SPEED

BOAT)

21 November 2011 s/d 30 November 2011

Body Dan Kedudukan Mesin

Rp. 9.035.000

68

4 2012 KP. XXVI –2001 (C2)

27 September 2012 s/d 11 Oktober 2012 Body Dan Gear Box-

Rp. 11.058.000- DIPA RKA-KL T A.2012

SEJUMLAH Rp.. 108.017.000 PL (PENUNJUKKAN LANGSUNG)

KP. XXVI – 2003 (C2)

3 Juli 2012 s/d 17 Juli 2012 Body Dan Mesin Kapal Rp. 26.392.000

KP. XXVI – 1002 (C3)

20 Juli 2012 s/d 8 Agustus 2012 Body, Navigasi Dan Mesin Kapal

Rp. 15.567.000

KP. XXVI – 2002 (C2)

6 September 2012 s/d 5 Oktober 2012 Body Kapal Rp. 55.000.000

5 2013 KP. XXVI – 2005 (C2)

8 Maret 2013 s/d 14 Maret 2013 Mesin Kapal Rp. 25.326.500 DIPA RKA-KL T A.2013 SEJUMLAH Rp. 96.700.000


KP. XXVI – 1001 (C3)

10 Juli 2013 s/d 16 Juli 201318 Oktober 2013 s/d 7 November 2013

Mesin KapalBody Kapal

Rp. 22.656.500Rp. 25.004.000

KP. XXVI – 1003 (C3)

11 November 2013 Rotator Rp. 7.013.000

Perahu Karet 12 November 2013 s/d 15 November 2013

Mesin Dan Body Rp. 16.700.000

6 2014 KP. XXVI – 2004 (C2)

22 April 2014 s/d 31 Mei 2014 Body Dan Mesin Kapal Rp. 80.600.000 DIPA RKA-KL T A.2014 SEJUMLAH Rp.85.000.000


KP.XXVI-1003 (C3)

16 s.d 19 September 2014 Accu 120 A, sparepart mesin Rp. 4.400.000`


69

70

Nkp pengadaan polair AKBP DADANG DK

Government & Nonprofit