MARKAS BESARKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIASEKOLAH STAF DAN
PIMPINAN
PEMANTAPAN KULTUR POLISI SIPIL DALAM PENEGAKAN HUKUM POLRIGUNA
MENEGAKAN SUPREMASI HUKUMDALAM RANGKA MEWUJUDKAN GRAND STRATEGI
POLRI 2015
BAB IPENDAHULUAN
1. Latar BelakangPengalaman masa lalu pada masa orde baru yang
menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara
organisasional maupun operasional dalam lembaga TNI, secara tidak
langsung telah memberikan kontribusi pada terbentuknya tata nilai,
perilaku, maupun atribut bernuansa militer yang berpengaruh cukup
besar pada Polri dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan
Negara, sebagai alat Negara Penegak hukum, pelindung, pengayom dan
pelayan masyarakat. Namun demikian sejak bergulirnya reformasi di
tubuh organisasi Polri, berbagai perubahan dilakukan baik secara
structural, instrumental maupun cultural dimana semuanya diarahkan
pada terwujudnya budaya Polisi Sipil.Perubahan paradigma
membutuhkan pemahaman, penghayatan, dan aktualisasi dalam bentuk
sikap (attitude), perilaku (behaviour), dan etika yang ditampilkan
setiap anggota Polri. Salah satu sikap Polisi Sipil adalah
responsiveness (ketanggapsegeraan) yang tercermin dalam semua
lingkup pelaksanaan tugas pokok Polri, baik dalam tugas
pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, maupun dalam pengayoman
dan pelayanan masyarakat. Polisi Sipil adalah Polisi yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat (Citizenry, Civil
Right).
Berbicara masalah kultur polisi sipil akan banyak bersinggungan
dengan masalah moralitas bagi kepolisian yang berkaitan erat dengan
etika kepolisian dalam melaksanakan tugas. Etika kepolisian
sebagaimana etika profesi lain selalu didasari oleh moralitas yang
disepakati oleh organisasi dan mengacu pada standar moralitas
bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Dengan adanya
standar moral yang menjadi pegangan dasar Kepolisian Negara
Republik Indonesia untuk melakukan tugasnya maka tindakan apapun
dipandang perlu dilaksanakan asalkan tidak bertentangan dengan
moralitas bangsa. Dengan demikian moralitas dapat dijadikan standar
dalam evaluasi untuk melihat kinerja anggota Kepolisian sesuai
dengan aspek moral dan benar sesuai dengan prosedur hukum.Polri
sebagai aparatur negara yang berfungsi sebagai aparatur negara
penegak hukum dalam mengikuti perkembangan hukum memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Kamdagri, oleh karena itu
Polri harus mengikuti secara cermat setiap perkembangan hukum yang
terjadi di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dapat mengantisipasi segala bentuk ancaman tantangan
hambatan dan gangguan yang dapat mempengaruhi situasi
Kamdagri.Dalam rangka mendukung Grand Strategi Polri tahap II 2011
2015 yaitu partnership building, oleh karena itu penegakan hukum
yang dilakukan oleh Polri guna menegakan supremasi hukum, masih
dirasakan perlunya upaya pemantapan kultur Polisi Sipil kepada
setiap Aparatur Penegak Hukum khususnya Polri. Oleh karena itu,
penulis bermaksud mengambil judul Pemantapan Kultur Polisi Sipil
Dalam Penegakan Hukum Polri Guna Menegakan Supremasi Hukum Dalam
Rangka Mewujudkan Grand Strategi Polri 2015.
2. Permasalahan dan Persoalana. Pokok PermasalahanBerdasarkan
latar belakang tersebut diatas, yang menjadi pokok permaslahan
dalam penulisan ini adalah belum optimalnya kultur Polri dalam
menegakan hukum guna menegakan supremasi hukum.
b. Pokok-pokok PersoalanDari pokok permasalahan tersebut diatas
maka dapat di breakdown ke dalam beberapa persoalan sebagai
berikut:1) Bagaimana sikap dan prilaku personil Polri dalam
menegakan hukum?2) Bagaimana penerapan paradigma baru Polisi Sipil
dalam penegakan hukum guna mewujudkan supremasi hukum?3. Ruang
LingkupRuang lingkup penulisan naskah karya perorangan ini dibatasi
pada peran Polri sebagai aparatur penegak hukum guna menegakan
supremasi hukum yang ditinjau dari nilai-nilai inti (core values)
paradigma baru Polisi sipil dalam proses penegakan hukum. Dalam
penulisan ini, kondisi penegakan hukum diproyeksikan pada tahun
2015.4. Tata UrutBAB I PENDAHULUAN BAB II KAJIAN KEPUSTAKAANBAB III
KONDISI SAAT INI BAB IVFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIBAB V KONDISI
YANG DIHARAPKANBAB VIUPAYA PEMECAHAN MASALAHBAB VIIPENUTUP
BAB IIKAJIAN KEPUSTAKAAN
5. Konsepsi Paradigma Baru Polisi SipilParadigma Polisi sipil,
ada beberapa parameter tentang karakteristik Polisi sipil, yaitu:
Responsive, Transparansi, akuntabel, demokratis, menjunjung tinggi
HAM, mewujudkan supremasi hukum dan bersifat protagonist. Selain
itu juga, Polisi sipil harus memiliki sikap dan prilaku yang
berlandaskan nilai-nilai inti (core values)[footnoteRef:2]. [2:
Code of Conduct for Law Enforcement Official PBB, DR. Chaerudin
Ismail, 2006: halaman 12]
6. Konsepsi Penegakan HukumPenegakan hukum dalam arti luas
adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap
pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek
hukum. Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan terhadap
setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan. Dalam hal upaya penegakan hukum di Indonesia
dilakukan oleh suatu system peradilan yang mana terdiri atas Polri,
Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan[footnoteRef:3].
[3: Sebuah Pandangan Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia, oleh :
Drs. Abd. Choliq, S.H., M.H.]
7. Teori Skenario LearningDalam perkuliahan Sespati Dikreg ke-18
TP 2010, Ir. Nusyirwan Zen menjelaskan bahwa konsepsi scenario
learning adalah mengembangkan skenario, dan pengintegrasiannya
kedalam proses pengambilan keputusan pada manajemen
stratejik.Skenario adalah berbagai proyeksi tentang masa-depan yang
potensial ; merupakan kombinasi tentang prakiraan apa yang mungkin
terjadi dengan asumsi-asumsi mengenai apa yang akan terjadi dimasa
depan, namun bukanlah ramalan mengenai apa yang akan terjadi dimasa
depan. Oleh karena itu, suatu proyeksi haruslah diinterpretasikan
sebagai suatu pandangan tentang masa-depan, yang berdasarkan
informasi spesifik, serta seperangkat asumsi-asumsi yang logis.
Dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah kondisi supremasi Hukum
di Indonesia pada tahun 2025. Adapun tahapan penyusunan scenario
yaitu : a. Menetapkan Focal Concern (FC), adalah pertanyaan
strategis yang menjadi obsesi, menjadi jangkar pembicaraan dan
kerangka waktu yang jelas.b. Mengidentifikasi Driving Forces (DF),
yaitu pendorong perubahan yang diyakini mempengaruhi (FC).c.
Menganalisa hubungan antar DF dan memetakan hubungan seluruh DF
terhadap FC.d. Memilih DF yaitu DF yang punya hubungan langsung
dengan FC, yang mempengaruhi segera terhadap FC dan yang paling
kritis/tidak menentu/tidak pasti serta menjadi critical driving
force (CDF).e. Menyusun matrik Skenario.f. Menentukan ciri kunci
setiap skenario.g. Menentukan simbol untuk masing-masing
skenario.h. Menyusun narasi skenario.
8. Teori SWOT Dalam melakukan penilaian terhadap penegakan hukum
dilakukan oleh Polri dalam rangka menegakan supremasi hukum dapat
dianalisa melalui teori SWOT sebagaimana disebutkan dalam Buku
Teori SWOT karangan Freddy Rangkuti. Analisa SWOT diambil dari
faktor-faktor yang mempengaruhi secara internal (kekuatan dan
kelemahan) dan eksternal (peluang dan kendala) yang kemudian
dianalisis dengan memberikan skor bobot untuk diketahui posisi
strategy yang digunakan untuk menentukan Grand Strategi serta
implementasinya.
BAB IIIKONDISI FAKTUAL KULTUR PENEGAKAN HUKUM POLRI
9. Paradigma Baru Polisi SipilPolisi sipil yang berwatak sipil,
dapat dimaknai sebagai suatu cara perpolisian (policing) yang dalam
pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia itu kehilangan hakikat
dan martabat kemanusiaannya, menjalankan tugas tidak dengan
menggunakan cara-cara gampang seperti pemaksaan, kekerasan belaka,
tetapi bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakekat penderitaan
manusia, Polisi berwatak sipil melihat dimensi moral yang kental
dalam pekerjaan Kepolisian (Satjipto Rahardjo, 2002). Dengan
demikian kultur Polisi sipil adalah suatu sistem nilai yang
terkandung dalam Polisi sipil dan sekaligus sebagai paradigma baru
Polri adalah Kedekatan Polisi dan masyarakat dalam mengeliminir
akar-akar kejahatan dan ketidaktertiban., menampilkan gaya
perpolisian yang lebih responsif, Polisi abdi rakyat, bukan abdi
penguasa, oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai Polisi yang
protagonis (lawan dari Polisi yang antagonis).Dalam perubahan
paradigma Polri menuju kultur Polisi sipil, ada beberapa parameter
tentang karakteristik Polisi sipil, yaitu: Responsive,
Transparansi, akuntabel, demokratis, menjunjung tinggi HAM,
mewujudkan supremasi hukum dan bersifat protagonist. Selain itu
juga, Polisi sipil harus memiliki sikap dan prilaku yang
berlandaskan nilai-nilai inti (core values)[footnoteRef:4], yaitu:
[4: Code of Conduct for Law Enforcement Official PBB, DR. Chaerudin
Ismail, 2006: halaman 12]
a. Integritas pribadi (integrity)Merupakan nilai sentral yang
menampilkan ketaatan yang tidak terselewengkan terhadap nilai-nilai
inti lainnya, menuntut disiplin pribadi yang konsisten yang
merupakan fondasi penegakan hukum dalam masyarakat demokratis.b.
Kewajaran/Adil (Fairness)Adalah nilai yang terbebas dari prasangka,
perasaan pavorit yang berlebihan, sifat netral sebagai landasan
Polisi yang egaliter, menuntut Polisi untuk memperlakukan semua
saksi, korban dan tersangka secara adil, wajar, tanpa pengaruh
keyakinan pribadi dan kepentingan pribadi.c. Rasa hormat
(Respect)Adalah nilai kebanggaan nasional, penghargaan yang tinggi
kepada warga masyarakat, konstitusi, kekuasaan dan kewenangan
jabatan-jabatan pemerintahan yang ada.d. Kejujuran
(Honesty)Merupakan nilai yang memperkokoh integritas seseorang.
Berarti ia dapat dipercaya, tulus hati, sesuai dengan fakta dan
pengalaman yang ada.e. Keberanian/keteguhan (Courage)Adalah nilai
yang harus dimiliki untuk melindungi jiwa, harta benda warga,
sekaligus sebagai pengontrol kemalangan dan nyali untuk berpihak
kepada kebenaran.f. Welas Asih (Compassion)Yaitu nilai yang
mendorong pemeiliharaan ketertiban tanpa mengusik warga, rendah
hati, memahami perasaan orang-orang yang kurang sabaran, sikap suka
menolong sesama.Nilai-nilai inti tersebut diharmonisasikan dengan
nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya serta
lambang Polri Rastra Sewa Kotama, kemudian diimplementasikan pada
sikap dan prilaku anggota Polri yang berwatak sipil.
10. Kultur Penegakan Hukum Polri saat iniDalam kultur terdapat
nilai (value) dan sikap/ tingkah laku (behaviour). Nilai adalah
prinsip/ pedoman dalam bersikap/ bertingkah laku (behaviour).
Nilai-nilai inti (core values) dari kultur Polisi adalah Integritas
pribadi (integrity), Kewajaran/ adil (fairness), Rasa hormat
(respect), Kejujuran (honesty), Keberanian/ keteguhan (courage),
dan Welas asih (compassion).a. Integritas Pribadi.Masih adanya
personel Polri dalam pelaksanaan tugasnya saat ini belum
menampilkan ketaatan atau menyelewengkan aturan nilai-nilai inti
lainnya, sehingga belum menampilkan pribadi yang konsisten terhadap
komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.
b. Kewajaran (fairness).Dalam pelaksanaan tugasnya personel
Polri masih banyak yang belum bebas dari prasangka dan perasaan
favorit yang berlebihan, sehingga bersifat tidak netral
(diskriminasi).c. Rasa Hormat (Respect).Masih ditemukan personel
Polri dalam melaksanakan tugasnya belum menunjukkan penghargaan
kepada masyarakat yang sedang dihadapinya dan kurang menerima saran
atau aspirasi dari anggota/bawahan.d. Kejujuran (Honesty).Masih
adanya personel Polri dalam melaksanakan tugasnya masih belum
dilaksanakan dengan sepenuh hati dan masih ada yang menyatakan
fakta tidak sebenarnya.e. Keberanian (Courage).Dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari masih ditemukan belum sepenuhnya menampilkan
keberanian untuk berpihak pada kebenaran.f. Welas-asih
(compassion).Masih adanya para pimpinan Polri masih ditemukan belum
sepenuhnya memahami atau bersimpati/berempati terhadap masyarakat
dan bawahan yang sedang menghadapi masalah/penderitaan.
BAB IVFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
11. Faktor Internala. Kekuatan1) Adanya komitmen Polri terhadap
perubahan paradigma Polri menuju Polisi berwatak sipil yang
profesional, modern dan bermoral.2) Meningkatnya kuantitas sumber
daya manusia Polri yang cukup memadai.3) Tribrata dan Catur
Prasetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja personel Polri.4)
PP RI No. 2 tahun 2003 dan Kep. Kapolri No. Pol Kep/43/IX/2004
tanggal 30 September 2004 tentang Peraturan disiplin anggota Polri
dan tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri.5)
Visi dan misi Polri yang bercirikan supremasi hukum dan menjunjung
tinggi HAM.
b. Kelemahan 1) Budaya arogan yang belum sepenuhnya hilang dalam
prilaku anggota Polri sehari-hari.2) Kurangnya pemahaman tentang
HAM anggota Polri yang bertugas dilapangan.3) Kebijakan tentang
reward and punishment belum dilaksanakan secara konsisten.4)
Kesejahteraan anggota Polri yang belum memenuhi kebutuhan
hidupnya.5) System Operasional masih mengandalkan Pusat tidak
berhubungan atau compatible dengan watak Polisi Sipil
12. Faktor Eksternala. Peluang 1) Tuntutan masyarakat akan
terwujudnya suatu pelayanan yang makin berkualitas di era yang
lebih demokratis, penghormatan terhadap HAM dan kesetaraan di depan
hukum.2) Dukungan dari pimpinan eksekutif berupa mengedepankan
Polri dalam pelaksanaan tugas penciptaan stabilitas kamdagri
melalui kebijakan peningkatan anggaran.3) Dukungan dari elite
politik /legislatif akan perubahan paradigma Polisi sipil dalam
kemandirian Polri.4) Adanya dukungan masyarakat untuk terciptanya
Polisi Sipil.5) Kesadaran masyarakat untuk berperilaku tertib
sesuai dengan norma-norma yang berlaku.b. Kendala 1) Kepercayaan
masyarakat terhadap Polri cenderung menurun. Pemberitaan mass media
yang bersifat negatip masih sering dijumpai dan hal ini sangat
merugikan bagi citra Polri.2) Perkembangan teknologi informasi yang
sangat pesat telah memunculkan pula tindakan orang-orang yang tidak
bertanggung jawab untuk memanfaatkan taknologi informasi sebagai
sarana untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat tindak
pidana.3) Masih adanya pihak tertentu yang mempermasalahkan
kemandirian Polri. 4) Masih adanya tumpang tindih Peraturan
Perundang-undangan dalam kewenangan penyidikan.5) Masih banyak
ditemukan komplain masyarakat terhadap kinerja Polri.
BAB VKONDISI KULTUR PENEGAK HUKUM POLRI YANG DIHARAPKAN
13. Kultur Penegak Hukum Polri Dalam Menegakan Supremasi Hukum
Yang Diharapkana. Integritas Pribadi1)Personel Polri dalam
melaksanakan tugas didasarkan pada nilai-nilai/budaya Kepolisian
yang melekat pada dirinya.2)Personel Polri mempunyai rasa
kebersamaan untuk kepentingan institusi.3)Meningkatkan rasa
kebersamaan Korps. b. Kewajaran (fairness)1)Personel Polri dalam
melaksanakan tugas pokoknya harus terbebas dari
prasangka.2)Personel Polri harus bersifat netral dengan tidak
memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam perkara.3)Dalam
pelaksanaan tugas personel Polri tidak boleh memiliki perasaan
paforit yang berlebihan.c. Rasa Hormat (Respect)1)Personel Polri
melaksanakan tugasnya harus menghormati dan melayani masyarakat
sesuai harkat kemanusiaannya.2)Pimpinan Polri harus memperhatikan
aspirasi dari anggota/bawahan.3)Setiap personel Polri dalam
pelaksanaan tugasnya harus saling menghargai, baik sesama rekan,
bawahan dan atasan.d. Kejujuran (Honesty)1)Personel Polri dalam
pelaksanaan tugasnya sehari-hari harus berdasarkan
kejujuran.2)Dalam pelaksanaan tugas personel Polri dilaksanakan
secara tulus hati.3)Dalam pelaksanaan penegakan hukum dan
penyelesaian masalah yang sedang dihadapi harus berdasarkan
fakta-fakta yang ada.e. Keberanian (Courage)1)Dalam pelaksanaan
tugasnya personel Polri harus berpedoman pada hak asasi manusia
serta berpihak kepada kebenaran yang hakiki, bukan kepada yang
bayar.2)Personel Polri dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan
tekad untuk melindungi jiwa dan harta benda warga
masyarakat.3)Personel Polri dalam melaksanakan tugasnya harus
berani mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.f. Welas-asih (compassion)1)Dalam pelaksanaan tugasnya
personel Polri mampu memahami masalah yang sedang
dihadapinya.2)Personel Polri dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dengan perasaan simpatik.3)Dalam pelaksanaan tugasnya
personel Polri harus berpedoman kepada perasaan masyarakat yang
sedang dihadapinya.
BAB VIUPAYA PEMECAHAN MASALAH
14. Skenario Penegakan Hukum 2015Untuk menggambarkan atau
memproyeksikan kondisi penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2015
dapat menggunakan teori scenario learning. Adapun tahapan-tahapan
dalam skenario penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2015
tersebut adalah:a. Menetapkan focal concern (FC)Focal Concern yang
akan ditetapkan dalam penulisan naskah karya perorangan ini adalah
Penegakan Hukum di Indonesia tahun 2015.b. Mengidentifikasi driving
forces (DF)Adapun tahap ke dua dalam pembuatan skenario tersebut
adalah mengidentifikasi driving forces. Driving forces yang dipilih
dalam skenario penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2015 adalah
sebagai berikut:1. Bijak pimpinan Polri2. Undang-Undang3. peran
masyarakat4. Kebijakan pemerintah5. Kualitas Penyidik Polri 6.
kerjasama CJS10
1c. Analisis hubungan antar DF
GAKKUMDI IND 2015BIJAK PIM
POLRIUNDANG-UNDANGKERMACJSPERANMASYKUALITAS SIDIK POLRIBIJAK
PEM
d. Pilih DF yang paling berpengaruh (Critical Driving
Forces)Dari beberapa driving forces yang mempengaruhi terhadap
Focal Concern penegakan hukum tahun 2015, ada 2 driving forces yang
paling kritis dan mempunyai pengaruh langsung terhadap Focal
Concern. Kedua driving forces yang paling kritis (critical driving
forces) tersebut adalah kualitas penyidik Polri dan kerjasama
CJS.
e. Susun matriks skenarioBerdasarkan pemilihan DF yang
dijelaskan di atas, maka dapat disusun matriks skenario dengan
kutub-kutub sebagai berikut:
KUALITAS PENYIDIK POLRI(+)
(-)KUALITAS PENYIDIK POLRIKERMA CJS(-)KERMA CJS(+)
Ciri-ciri masing-masing kutub:POSITIF NEGATIF
Kualitas Penyidik Polri Kompeten dlm gakum Sikap prilaku baik
Menguasai hukum Pidana Kurang berkompeten Arogan Kurang menguasai
hukum pidana
Kerma CJS Terjalin kerma yg Sinergis Professional dlm selesaikan
perkara
Adanya ego sektoral Pilih-pilih perkara Sering bolak-balik
perkara
f. Tentukan ciri-kunci setiap scenario
KUALITAS PENYIDIK POLRI(+)KERMA CJS(+)(-)KUALITASI PENYIDIK
POLRIKERMA CJS(-)
g. Susun narasi skenarioSetelah menentukan ciri-ciri kunci
masing-masing skenario, maka dapat disusun narasi skenario
Penegakan Hukum 2015Skenario I : MOBIL MELAJU DI JALAN TOLPenegakan
hukum berhasil bagaikan mobil yang melaju kencang di jalan tol,
penyidik Polri mempunyai kompetensi yang unggul mengungkap tuntas
mafia-mafia peradilan yang terjadi di Indonesia dibarengi dengan
dukungan kerjasama yang sinergis dengan CJS mendukung terwujudnya
negara Hukum di Indonesia pada tahun 2015.Skenario II: MOBIL
MOGOKPenegakan hukum tersendat-sendat bagaikan mobil yang mogok
kualitas penyidik Polri yang kurang berkompeten banyak
mempermainkan perkara-perkara yang ditanganinya, namun peran CJS
yang professional dan bersih dari mafia hukum masih bisa
mempertahankan tegaknya supremasi hukum dan mendukung terwujudnya
penegakan Hukum di Indonesia pada tahun 2015.Skenario III: JALAN
MACETPenegakan hukum tidak berjalanjalanan yang dipenuhi dengan
kendaraan yang menimbulkan macet total. Menandakan dukungan
kerjasama CJS yang kurang optimal dengan adanya ego sektoral namun
kinerja penyidik Polri tetap eksis dengan menunjukan wibawanya
sebagai aparat penegak hukum terdepan dalam mempertahankan
supremasi hukum dan mendukung terwujudnya negara Hukum di Indonesia
pada tahun 2015.Skenario IV: MOBIL TERPEROSOK KE JURANGPenegakan
hukum gagal bagaikan mobil yang tidak terkendali lagi akhirnya
terperosok ke jurang. penyidik Polri dan peran CJS tidak dapat
berbuat apapun dengan maraknya mafia hukum.15. Upaya Pemantapan
Kultur penegakan hukum Polri dalam menegakan Supremasi HukumUpaya
pemantapkan kultur penegak hukum Polri dalam menegakan supremasi
hukum, Polri harus mengimplementasikan parameter sebagai polisi
sipil. Sebagaimana amanat UUD 1945 PASAL 30 AYAT (4) : Kepolisian
Negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat Bertugas melindungi, mengayomi, Melayani masyarakat
serta menegakkan hukum. Dengan demikian merupakan kewajiban Polri
sebagai aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya guna
terwujudnya supremasi hukum. Yakni dengan melakukan upaya-upaya
pemantapan sebagai berikut :a. Pemantapan Bidang Pembinaan1)
Pemantapan dalam bidang Pendidikan dan latihana) Memberikan
Pengetahuan (knowledge) dan pemahaman (understanding) tentang
paradigma baru polisi sipil dalam ilmu kepolisian dari segi
pengetahuan teoritis maupun praktisnya.b) Memberikan pelatihan
kemampuan (skill) yang berdasarkan pada nilai-nilai kultur Polisi
Sipil.c) Memberikan pemahaman, penerapan nilai-nilai polisi sipil
melalui penerapan perilaku dan moralitas dalam pelaksanaan tugas
yang diemban oleh setiap anggota Polri.d) Memberikan pemahaman
tentang Sikap (attitude) yang harus dimiliki oleh setiap anggota
Polri untuk tampil sebagai petugas penegak hukum.e) Memberikan
pemahaman tentang Minat (interest), setiap anggota Polri diharapkan
untuk selalu dinamis dalam setiap saat mau mengembangkan diri
dengan mendalami dan memperluas wawasan baik kepolisian maupun
masyarakat.f) Pembentukan mental dan emosional dengan diadakannya
pelatihan ESQ pada setiap anggota Polri guna mencegah terjadinya
emosional yang buruk dan menyimpang.g) Memberikan pengetahuan
melalui pendidikan dan pelatihan tentang ilmu pengetahuan dan
teknologi sesuai dengan perkembangan zaman.2) Memberikan reward and
punishment secara konsisten.3) Memberikan perhatian terhadap
Kesehatan dan Kesejahteraan Anggota Polria) Kemudahan dalam
pemeriksaan dan perawatan kesehatan pada dokes dan rumkit Polri.b)
Menjamin asuransi terhadap keselamatan anggota dalam melaksanakan
tugas di lapangan.c) Diberikan sarana transportasi kepada setiap
anggota.d) Memberikan remunerasi kepada setiap anggota sesuai
dengan beban tugas yang diberikan.4) Menyusun kebutuhan sarana
prasarana yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dalam proses
penegakan hukum.5) Menyediakan sarana prasarana yang berbasis
teknologi modern yang selalu mengikuti perkembangan zaman. 6)
Kontrol/pengawasan adalah salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan
kultur Polisi sipil yang profesional, bermoral dan modern.
Pengawasan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui: a) Social
Control Pengawasan yang dilakukan oleh LSM, media massa dan
masyarakat meliputi masalah keuangan, pelaksanaan tugas, dan
prilaku Polri.b) Institutional control Pengawasan yang dilakukan
secara internal oleh institusi/lembaga Polri sendiri, yakni : badan
pengawas Polri (Itwasum, Itwasda), Kasatker, dan secara eksternal
seperti : DPR dan Lembaga Kepresidenanc) Critical partnership
controlDilakukan oleh sesama aparat penegak hukum atas kesalahan
proses hukum. Seperti kejaksaan, Komnas HAM, Kejaksaan Agung,
Pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM.
b. Bidang Operasional1) Menindak tegas terhadap masyarakat yang
melakukan pelanggaran dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.2)
Melakukan proses penyidikan khususnya penangkapan, pemeriksaan dan
penahanan Polri tidak melakukan tindakan yang berlebihan (sudah
tertangkap masih dipukuli).3) Berkoordinasi / bekerjasama dengan
tokoh masyarakat, politik, agama, adat, ormas dalam proses
penyidikan terutama dalam hal upaya penangkapan agar tidak terjadi
perlawanan baru terhadap Polri.4) Meningkatkan kerjasama dengan CJS
(Criminal Justice System) dalam mempercepat proses penyidikan
dengan tersangka.5) Memanfaatkan teknologi IT yang selalu up to
date untuk sarana pengungkapan kasus kejahatan cybercrime.
BAB VIIPENUTUP
16. KesimpulanNilai-nilai inti (core values) dari kultur Polisi
adalah Integritas pribadi (integrity), Kewajaran/ adil (fairness),
Rasa hormat (respect), Kejujuran (honesty), Keberanian/ keteguhan
(courage), dan Welas asih (compassion). Namun implementasi
perubahan paradigma Polri menuju polisi sipil saat ini masih belum
sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal, karena masih ditemukan
adanya pelayanan Polri belum memuaskan karena banyaknya public
complain, masih terdapatnya arogansi Polri, budaya KKN yang belum
hilang, tidak transparan dan akuntabel dalam penanganan pengaduan
masyarakat, dan standar pelayanan belum jelas meskipun ada namun
dalam pelaksananya belum sesuai yang diharapkan.Upaya pemantapkan
kultur penegak hukum Polri dalam menegakan supremasi hukum, Polri
harus mengimplementasikan parameter sebagai polisi sipil. Dengan
demikian merupakan kewajiban Polri sebagai aparatur penegak hukum
dalam melaksanakan tugasnya guna terwujudnya supremasi hukum. Yakni
dengan melakukan upaya-upaya dalam bidang pembinaan dan
operasional. Sehingga dengan upaya tersebut, maka diharapkan kultur
penegak hukum Polri dalam menegakan supremasi hukum mengalami
peningkatan kualitas penyidik Polri serta optimalinya kerjasama
antar aparatur penegak hukum (CJS) guna menegakan hukum dalam
rangka mendukung supremasi hukum. Sehingga harapan yang dicapai
adalah sesuai dengan kuadran I mobil melaju di Jalan Tol.17.
Rekomendasi a. Memasukan kurikulum tentang kultur Polisi Sipil
dalam kalender akademi pada setiap jenjang pendidikan Polri baik
pembentukan maupun pengembangan.b. Perlu ditingkatkannya kerjasama
antara Polri dengan aparatur penegak hukum lainnya beserta
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan
penegakan hukum.
DAFTAR PUSTAKA
Ir. Nusyirwan Zen, Bahan pelajaran MP. Learning Organization
& Skenario Learning. Lembang, 2010DR. Chaerudin Ismail, Bahan
pelajaran Sespati dikreg ke-18 Paradigma Baru Polisi Sipil,
Lembang, 2010Buku Biru Grand Strategi Polri Menuju Tahun 2025DR.
Chaerudi Ismail, Polisi Pengayom VS Penindas MasyarakatMencari
Paradigma Baru Pembangunan Indonesia, Mari PangestuSatjipto
Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang
(http:\\www.kompas_cetak\membangun_polisi_masa_depan\satjipto-rahardjo)