NASKAH PUBLIKASI - eprints.ums.ac.ideprints.ums.ac.id/20064/10/02._Naskah_Publikasi.pdfPenelitian ini berjudul “Analisis pengaruh Retribusi Parkir Kendaraan terhadap Pendapatan Asli

ANALISIS PENGARUH RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KOTA SURAKARTA TAHUN 1990-2010

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

ADHI SETYAWAN

B 300 070 005

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis pengaruh Retribusi Parkir Kendaraan

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta tahun 1990-2010”.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang potensi

Retribusi Parkir Kendaraan, dan kontribusi Retribusi Parkir Kendaraan terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan alat analisis

kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa potensi Retribusi Parkir

Kendaraan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sangat potensial,

hal ini dapat dilihat dalam daftar penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan yang

setiap tahunnya yang selalu mengalami kenaikan. Retribusi Parkir Kendaraan

bersifat elastis terhadap Pendapatan Asli Daerah, dari hasil perhitungan elastisitas

Retribusi Parkir Kendaraan terhadap PAD adalah E > 1. Sedangkan kontribusi

Retribusi Parkir Kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

walaupun masih kecil yang rata-ratanya 4% akan tetapi cukup berarti dalam

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

Kata kunci : Time Series, PAD, Elastisitas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemerintah daerah berusaha

mengembangkan dan

meningkatkan perannya dalam

bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan

daya guna penyelenggaraan

pemerintahan baik melalui

administrator pemerintah,

pembangunan serta pelayanan

kepada masyarakat sekaligus

sebagai upaya peningkatan

stabilitas politik dan kesatuan

bangsa, maka pemberian

otonomi daerah kepada

kabupaten atau kota yang nyata

dan bertanggung jawab

merupakan angin segar yang

harus kita sambut dengan positif

(Halim, 2001). Dengan

dikeluarkannya Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah dan

Undang-Undang Nomor 33

tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah,

maka penyelenggaraan

pemerintahan daerah dilakukan

dengan memberikan

kewenangan yang seluas-

luasnya, disertai dengan

pemberian hak dan kewajiban

menyelenggarakan otonomi

daerah dalam kesatuan sistem

penyelenggaran pemerintahan

negara (Undang-undang No 32,

2004).

Upaya peningkatan

pendapatan asli daerah dapat

dilakukan dengan intensifikasi

maupun ekstensifikasi yang

salah satunya adalah dengan

meningkatkan efisiensi sumber

daya dan sarana yang terbatas

serta meningkatakan efektifitas

pemungutan yaitu dengan

mengoptimalkan potensi yang

ada serta terus diupayakan

menggali sumber-sumber

pendapatan baru yang

potensinya memungkinkan

sehingga dapat dipungut pajak

atau retribusinya (Halim, 2001).

Sesuai dengan Undang-undang

nomor 33 tahun 2004 pasal 5

sebagai pengganti Undang-

undang nomor 25 tahun 1999

tentang perimbangan keuangan

antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, sumber-

sumber pendapatan daerah

terdiri (Halim, 2001) yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah

(PAD), bersumber dari:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang

dipisahkan

d. Dan lain-lain PAD yang

sah

2. Dana Perimbangan, terdiri

dari:

a. Dana Bagi Hasil

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

3. Lain-lain Pendapatan, terdiri

dari:

a. Pendapatan Hibah

b. Pendapatan Dana Darurat

Sumber Pendapatan Asli

Daerah diantaranya adalah pajak

daerah dan retribusi daerah

dimana daerah diberi

kewenangan untuk

melaksanakan pemungutan

berbagai jenis pajak daerah dan

retribusi daerah yang berkaitan

dengan berbagai aspek

kehidupan masyarakat. Hal ini

digunakan untuk meningkatkan

pendapatan daerah dalam upaya

pemenuhan kebutuhan daerah.

Salah satu upaya pemerintah

kota Surakarta dalam

meningkatkan Pendapatan Asli

Daerahnya dengan melalui

retribusi daerah, khususnya pada

pos retribusi parkir. Retribusi

parkir merupakan salah satu

sumber pendapatan daerah yang

potensial sehingga harus digali

secara optimal sehingga

penerimaan retribusi parkir akan

dapat memberikan kontribusi

yang besar terhadap pendapatan

daerah. Maka perlu menetapkan

ulang tata laksana perpakiran.

Sehubungan dengan hal tersebut,

pemerintah Surakarta

menetapkan peraturan daerah

kota Surakarta Nomor 6 tahun

2004 perubahan atas Nomor 7

tahun 2001 tentang retribusi

parkir di tepi jalan umum. Pada

tabel 1 telah dijelaskan

mengenai besaran tarif retribusi

parkir di tepi jalan umum dan

isidental yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah kota

Surakarta. Tabel 1.1

Besarnya retribusi parkir di tepi jalan

umum dan insidental tahun 2004

No Jenis kendaraan

Tarif

sekali

parkir

1

2

3

4

5

6

Sepeda

Andong/dokar

Sepeda motor

Mobil penumpang/pick up/taxi

Bus sedang/truck sedang

Bus besar/truck besar

Rp. 300,-

Rp. 500,-

Rp. 500,-

RP. 1.000,-

Rp. 1.500,-

Rp. 3.000,-

Sumber: Perda Surakarta

Perkembangan pendapatan

per kapita di Kota Surakarta atas

dasar harga berlaku,

menunjukkan adanya

peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 1994 pendapatan per

kapita masih mencapai angka

sebesar 1.851.609,09 rupiah.

Tahun 1999 sudah menjadi

2.545.175,03 rupiah, lima tahun

kemudian, tahun 2004 terjadi

kenaikan hingga berada pada

angka 9.463.083,33 rupiah. Dan

di tahun 2009 terjadi kenaikan

yang signifikan hingga mencapai

angka 16.813.058,71 rupiah

(Surakarta Dalam Angka, 1994-

2009).

Peningkatan berbagai

aspek ekonomi di atas menuntut

peningkatan di bidang

transportasi, hal ini dapat terlihat

dari daya beli masyarakat kota

Surakarta yang meningkat dari

tahun ke tahun. Salah satunya

tingkat daya beli atas kendaraan,

menurut data Dinas

Perhubungan (Dishub) kota

Surakarta pertumbuhan

kendaran roda dua mencapai

7,5% per tahun. Dari jumlah

peningkatan tersebut, 69%

diantaranya kendaraan roda dua

dan sisanya kendaraan roda

empat (www.solopos.com).

Berdasarkan latar

belakang masalah yang

diuraikan di atas, maka penulis

tertarik untuk melakukan

penelitian tentang “ANALISIS

PENGARUH RETRIBUSI

PARKIR KENDARAAN

TERHADAP PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD) DI

KOTA SURAKARTA TAHUN

1990-2010”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk

mengetahui Potensi dan

kontribusi retribusi parkir

kendaraan yang dimiliki Kota

Surakarta sebagai salah satu

sumber pendapatan asli daerah

LANDASAN TEORI

1. Sumber-sumber Keuangan

Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor

22 tahun 1999 bahwa sumber

pendapatan daerah (Suparmoko,

2003) terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah yang

berasal dari hasil pajak

daerah dan retribusi daerah,

hasil perusahaan milik

daerah, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang

sah

2. Dana perimbangan

3. Pinjaman daerah

4. Lain-lain pendapatan daerah

ayang sah

2. Retribusi

a. Pengertian Retribusi

Menurut Suparmoko,

retribusi adalah suatu

pembayaran dari rakyat

kepada pemerintah dimana

kita dapat melihat secara

langsung adanya

pembangunan retribusi

tersebut (Suparmoko, 1994)

b. Pengertian Retribusi Daerah

Yang dimaksud retribusi

daerah adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus

disediakan atau diberikan

oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi

atau badan. Jadi dalam hal

retribusi daerah balas jasa

dari adanya retribusi daerah

tersebut langsung dapat

ditunjuk

3. Pengertian Pendapatan Asli

Daerah

Pengertian Pendapatan Asli

Daerah menurut UU no. 22 tahun

1999 adalah penerimaan yang

diperoleh daerah dari sumber-

sumber dalam wilayahnya sendiri

yang dipungut berdasar peraturan

perundang-undangan yang

berlaku selanjutnya di dalam

pasal 4 UU No. 25 tahun 1999

tentang perimbangan keuangan

antara pusat dan daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

sendiri (Halim, 2001) terdiri

dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran

wajib yang dilakukan oleh

orang pribadi atau badan

kepada daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang,

yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku, yang digunakan

untuk membiayai

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah.

Pajak daerah

digolongkan ke dalam dua

kategori menurut tingkat

pemerintahan daerah, yaitu;

Pajak Propinsi dan Pajak

Kabupaten/Kota. Sesuai

dengan Undang-undang

Nomor 34 tahun 2000 tentang

perubahan atas Undang-

undang Nomor 18 tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah,

a. Jenis Pajak Propinsi terdiri

dari:

1) Pajak kendaraan

bermotor

2) Bea balik nama

kendaraan bermotor

3) Pajak bahan bakar

kendaraan bermotor

b. Jenis Pajak

Kabupaten/Kota terdiri

dari :

1) Pajak hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Pengambilan

Bahan Galian Golongan

C

7) Pajak Parkir

2. Retribusi Daerah

Yaitu pungutan daerah

sebgai pembayaran atau

pemakaian karena

memperoleh jasa yang

diberikan oleh daerah atau

dengan kata lain retribusi

daerah adalah pungutan yang

dilakuakn dengan

sehubungan suatu jasa atau

fasilitas yang diberikan secara

langsung dan nyata

(Mardiasmo, 2001)

3. Bagian Laba Usaha Daerah

Yaitu penerimaan yang

berupa bagian laba bersih

Badan Usaha Milik Daerah,

yang terdiri dari laba bersih

bank pembangunan daerah,

perusahaan daerah air minum,

bagian dari laba bersih

perusahaan lainya dan

penyertaan modal daerah

kepada perusahaan.

4. Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah Lainnya

Yang termasuk rincian

ini antara lain hasil penjualan

barang milik daerah,

penjualan barang-barang

bekas, cicilan kendaraan

bermotor, cicilan rumah

dinas, penerimaan ganti rugi

atas kekayaan daerah,

sumbangan pihak ketiga,

penerimaan jasa giro (kas

daerah), dan lain-lain .

Kebijakan dan strategi

yang dapat ditempuh

pemerintah daerah untuk

meningkatakan PAD anatara

lain (Mardiasmo, 2001):

a. Menghitung potensi

daerah PAD riil yang

dimiliki daerah

b. Evaluasi pajak daerah dan

retribusi daerah

c. Menjadikan PBB sebagai

pajak daerah

d. Memperbaiki sistem

perpajakan daerah

e. Optimalisasi peran BUMD

Perlengkapan Pendapatan

Asli Daerah jangan dipahami

sebagai eksploitasi PAD,

sebab akan berimplikasi pada

tingginya tarif pajak dan

retribusi daerah yang

mengakibatkan ekonomi

berbiaya tinggi. Sementara

untuk mendorong

pertumbuhan eonomi daerah

yang memberikan efek

multiplier diperlukan

kebijakan yang mengarah

pada penciptaan iklim yang

kondusif, efisien, efektif, dan

profesional. Mengingat

konsekuensi negatif dari

pajak dan retribusi daerah

maka perlu dicari alternatif

lain sebagai sumber

pendapatan asli daerah yaitu

pemberdayaan potensi

ekonomi daerah.

Potensi ekonomi daerah

adalah kemampuan ekonomi

yang ada di daerah yang mungkin

dan layak dikembangkan

sehingga akan terus berkembang

menjadi sumber penghaslian

rakyat setemapat bahkan dapat

mendorong perekonomian daerah

secara keseluruhan untuk

berkembang dengan sendirinya

dan berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian yang

digunakan untuk penulisan skripsi, di

antaranya:

1. Objek Penelitian Penelitian ini menganalisis

tentang pengaruh Retribusi Parkir

Kendaraan terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di Kota Surakarta

tahun 1990-2010.

Penelitian ini bersifat kuantitatif

dengan mengambil data time series

dari tahun 1990-2010. Data yang

digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder, yaitu data yang

diambil dari dokumen-dokumen atau

catatan-catatan yang dikeluarkan

oleh instansi atau badan-badan

tertentu.

2. Definisi Operasional Variabel Variabel dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Parkir Kendaraan

Retribusi Parkir kendaraan

adalah merupakan suatu

pembayaran pemakir kendaraan

kepada petugas parkir

dikarenakan atas jasa atau fasilitas

yang diberikan dengan memakir

kendaraan di tempat parkir yang

dikelola oleh perusahaan daerah.

Karena retribusi parkir untuk

setiap daerah pemungutan,

ketentuan dan peraturannya

dituangkan dalam peraturan

daerah tiap-tiap daerah pemungut

maka dapat terjadi naik tarif,

sanksi maupun ketentuan lainnya

tidak sama.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah

penerimaan yang diperoleh dari

sumber-sumber dari wilayahnya

sendiri dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku

3. Alat dan Model Analisis Untuk mengetahui perumusan

masalah yang dituangkan pada bab

sebelumnya dapat dianalisis secara

deskriptif kuantitatif dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi

Retribusi Parkir Kendaraan Kota

Surakarta.

Untuk mengetahui potensi

Retribusi Parkir Kendaraan

terlebih dahulu harus diketahui

seberapa besar penerimaan

pendapatan Retribusi Parkir

Kendaraan.

Sedangkan untuk

mengetahui hubungan antara

Retribusi Parkir Kendaraan

dengan PAD alat analisis yang

digunakan adalah Elastisitas.

Sebagai berikut:

Dalam perhitungan dengan

menggunakan rumus elastisitas

tersebut akan dikemukakan 3

(tiga) kemungkinan perhitungan

yaitu:

1) E > 1 = Elastis

artinya apabila PAD mengalami

perubahan sebesar 1%,maka akan

di ikuti oleh perubahan

pendapatan retribusi parkir

kendaraan sebesar x%.

2) E = 1 = Unitary elasticity

artinya jika PAD mengalami

perubahan sebesar 1%, maka

akan di ikuti oleh perubahan

pendapatan retribusi parkir

kendaraan sebesar x%.

3) E < 1 = In elastis

artinya jika PAD mengalami

perubahan (penurunan) sebesar

1%, maka akan di ikuti oleh

perubahan pendapatan retribusi

parkir kendaraan sebesar x%.

Untuk melakukan

perhitungan dengan elastisitas

maka terlebih dahulu harus

diketahui tingkat pertumbuhan

retribusi parkir kendaraan, PAD

selama tahun 1990-2010. Adapun

cara yang digunakan untuk

mengetahui tingkat pertumbuhan

adalah:

2. Untuk mengetahui besarnya

kontribusi Retribusi Parkir

Kendaraan terhadap Pendapatan

Asli Daerah.

Kontribusi retribusi parkir

kendaraan terhadap Pendapatan

Asli Daerah

Semakin besar prosentase kontribusi retribusi parkir kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar pengaruh kontribusi retribusi

parkir kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kontribusi retribusi parkir kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah disusun ukuran sebagai berikut: 80 % - 100% = besar sekali 60 % - 79 % = besar 40 % - 59 % = cukup besar 20 % - 39 % = cukup 0 % - 19 % = kecil (Sumber : Dipenda Kota Surakarta)

HASIL PENELITIAN

1. Potensi Retribusi Parkir

Kendaraan

Potensi obyek pajak

reklame yang dimiliki Kota

Surakarta sebagai sumber

Pendapatan Asli Daerah sangat

potensial, ini bisa di lihat dari

daftar perbandingan realisasi

penerimaan Pendapatan Asli

Daerah setiap tahun

anggarannya, yang nantinya bisa

diketahui seberapa besar

kontribusi suatu Retribusi Parkir

Kendaraan terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kota Surakarta. Hal

ini disebabkan karena wilayah

Kota Surakarta merupakan Kota

tujuan urbanisasi dan Kota tujuan

pendidikan sehingga pendapatan

Parkir Kendaraan sehingga

menjadikan Kota Surakarta

sebagai salah satu Kota besar

yang ada di Jawa Tengah.

2. Elastisitas Retribusi Parkir

Kendaraan terhadap PAD

Dari hasil perhitungan

tersebut diatas, di peroleh

Elastisitas Retribusi Parkir

Kendaraan terhadap PAD dari

tahun 1992 sampai tahun 1993

berkisar antara 1,82% sampai

6,41%. Dengan demikian

elastisitas Retribusi Parkir

Kendaraan terhadap PAD > 1.

Angka ini menunjukkan bahwa

tingkat kepekaan dan tingkat

pengaruh dari PAD terhadap

Retribusi Parkir Kendaraan

adalah elastis, dimana apabila

terjadi perubahan kenaikan PAD

sebesar 1% maka akan

mengakibatkan kenaikan

penerimaan Retribusi Parkir

Kendaraan sebesar 1,82% sampai

6,41%.

3. Kontribusi Retribusi Parkir

Kendaraan terhdap

Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi retribusi parkir

kendaraan terhadap Pendapatan

Asli Daerah selama 21 tahun

rata-rata 4%. Hal ini disebabkan

ada juga Retribusi Parkir

Kendaraan yang belum

terlaporkan sehingga pendapatan

Retribusi Parkir Kendaraan Kota

Surakarta belum maksimal

Walaupun kontribusi retribusi

parkir kendaraan kecil terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

akan tetapi cukup berarti dalam

pembiayaan penyelenggaraan

pemerintah

KESIMPULAN

1. Potensi Retibusi Parkir

Kendaraan sebagai salah satu

sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sangat potensial, hal ini

bisa dilihat dalam daftar

penerimaan Retribusi Parkir

Kendaraan yang setiap tahunnya

selalu mengalami kenaikan.

2. Retribusi Parkir Kendaraan

terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) bersifat elastis. Dari hasil

perhitungan tersebut diatas, di

peroleh Elastisitas Retribusi

Parkir Kendaraan terhadap PAD

dari tahun 1992 sampai tahun

1993 berkisar antara 1,82%

sampai 6,41%. Dengan demikian

elastisitas Retribusi Parkir

Kendaraan terhadap PAD > 1.

3. Kontribusi retribusi parkir

kendaraan terhadap Pendapatan

Asli Daerah selama 21 tahun

rata-rata 4%. Hal ini disebabkan

ada juga Retribusi Parkir

Kendaraan yang belum

terlaporkan sehingga pendapatan

Retribusi Parkir Kendaraan Kota

Surakarta belum maksimal

Walaupun kontribusi retribusi

parkir kendaraan kecil terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

akan tetapi cukup berarti dalam

pembiayaan penyelenggaraan

pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Berbagai Terbitan. Surakarta Dalam Angka. Surakarta: BPS. ______.1997. Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

______.1999. Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah.

______.2004. Undang-undang

Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

______.2004 Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan, Pemerintah daerah Kota Surakarta, Surakarta.

Arsyad, Lincolin. 1999.”Pengantar

Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah”. edisi 1. Yogyakarta: BPFE

Gujarati, Damodar. 1997.

“Ekonometrika Dasar”. Jakarta: Erlangga.

_______. 1999. ”Ekonometrika

Dasar”. Jakarta: Erlangga. Halim, Abdul. 2001. “Manajemen

Keuangan Daerah”. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Gadjah Mada Yogyakarta

Kuncoro, Mudrajad. 2004. “Otonomi

dan Pembangunan Daerah”. Yogyakarta: Erlangga.

Nur, Wahyono Edi. 2000. “Analisis

Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Kota Semarang”. UMS

Suparmoko, M. 1994. “Keuangan

Negara Dalam Teori dan Praktek”.Yogyakarta: BPFE

_______.2003. “Ekonomi Publik

Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah” .edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Sutrisno. 2002. “Faktor-faktor yang

mempengaruhi penerimaan

rertibusi parkir kendaraan di kabupaten dati II Sragen tahun 1986-2000”. UMS

Todaro. 2003. “Pembangunan

Ekonomi di Dunia Ketiga”. Erlangga: Yogyakarta.

Widi, A. Andri 2002. “ Faktor-faktor

Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Sukoharjo 1983/1984-1999/2000”. UMS

www.jurnalskripsi.co.id diakses tanggal 25-11-2010 jam 22.05