RETRIBUSI – TEMPAT KHUSUS PARKIR 2014 ......Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya memberikan pelayanan parkir dengan menyediakan tempat khusus parkir untuk dijadikan tempat parkir

RETRIBUSI – TEMPAT KHUSUS PARKIR

2014

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 10 TAHUN 2014, LD KOTA BUKITTINGGI 2014

NOMOR 10: 13 HAL

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI

TEMPAT KHUSUS PARKIR

ABSTRAK:

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:

- bahwa agar tertatanya tempat/lokasi parkir dengan baik dan guna menghindari kemacetan kendaraan,

Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya memberikan pelayanan parkir dengan menyediakan tempat

khusus parkir untuk dijadikan tempat parkir kendaraan bermotor;

- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan saat ini, maka

Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu

diganti dan disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut;

b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peda=oman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 100);

15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);

16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi

Nomor 08 Tahun 2006);

17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);

c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang

- Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi;

- Golongan Retribusi;

- Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

- Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;

- Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;

- Wilayah Pemungutan;

- Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;

- Tata Cara Pemungutan;

- Pembayaran;

- Sanksi Administrasi;

- Penagihan;

- Kedaluarsa Penagihan;

- Insentif Pemungutan;

- Ketentuan Penyidikan;

- Ketentuan Pidana;

STATUS :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan pada tanggal 14 Mei 2014