MORAL SEBAGAI DASAR PRILAKU HAKIM DAN PRILAKU HAKIM AKAN MENENTUKAN EFEKTIVITAS HUKUM

NAMA : BELARDO PRASETYA MEGA JAYA

NPM : 1212011066

TEMA : HAKIM DAN PRILAKU HAKIM

MORAL SEBAGAI DASAR PRILAKU HAKIM DAN PRILAKU HAKIM

AKAN MENENTUKAN EFEKTIVITAS HUKUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan mahluk cipataan Allah yang

paling sempurna. Manusia merupakan mahluk yang paling

mulia dibandingkan dengan mahluk lainnya, karena

manusia dikarunia oleh SWT akal, perasaan, dan

kehendak yang tidak dimiliki oleh mahluk lainnya

tersebut. Akal adalah alat berfikir, sebagai sumber

ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan akal, manusia

menilai mana yang benar dan mana yang salah, sebagai

sumber nilai kebenaran. Perasaan adalah alat untuk

menyatakan keindahan sebagai sumber seni. Dengan

perasaan, manusia menilai mana yang indah (estetis) dan

yang jelek. Kehendak adalah alat untuk menyatakan

penilaian.1 Manusia sebagai mahluk budaya selalu

melakukan penilaian terhadap keadaan yang dialaminya.

Dengan kehendak manusia menilai sesuatu itu benar atau1 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung : PT Citra AdityaBhakti, 2006, hlm,1.

salah, baik atau buruk, indah atau jelek, berguna atau

tidak sebagai sumber dari moral.2

Manusia sebagai mahluk budaya, mempunyai kebutuhan

atau segala yang dIperlukan untuk menyempurnakan

hidupya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya tersebut,

manusia harus bekerja keras dan berkarya, dengan

bekerja dan berkarya kebutuhan manusia bisa terpenuhi,

dan hidupnya menjadi menjadi lebih baik dan sempurna.

Kehidupan manusia yang baik tentunyan akan membawa

dampak yang baik pula bagi lingkungannya.

Pada prinsipnya manusia diciptakan Tuhan Yang Maha

Kuasa memiliki sikap yang baik, namun dalam perjalanan

hidupnya akan mengalami suatu pasang surut, sehingga

manusia akan terjerumus kedalam perbuatan yang buruk,

yang tidak sesuai dengan printah dan kehendak Tuhan.

Dengan demikian dibutuhkan sebagai alat penuntun,

pedoman sekaligus alat kontrol sosial yang paling ampuh

dalam mengarahkan kehidupan manusia. Arti kata moral

adalah dikatakan sebagai nilai-nilai pegangan seseorang

atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.3

Bila dikaitkan dengan profesi hakim, nilai moral

harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh si pengemban

profesi hakim, yaitu :4

2 Ibid, hlm, 8.3 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta :Sinar Grafika, 2006, hlm 12-13.4 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT Citra AdityaBhakti, 2006, hlm 61.

a) Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan

profesi.

b) Menyadari kewajiban yang harus selama

menjalankan profesi

c) Idealisme sebagai perwujudan makna misi

organisasi profesi

Atas dasar ini seorang hakim dituntut untuk

bertindak sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesi

serta memiliki nilai moral yang kuat dan diterapkan

dengan prilaku yang baik. Dalam menjalankan tugas

profesi, hakim harus selalu bertindak dengan baik yang

didasari oleh moral tersebut. Prilaku yang baik akan

berdampak pada tercapainya tujuan profesi hakim dan

mewujudkan penegakkan hukum yang sesuai dengan cita-

cita dan harapan masyarakat terhadap seorang hakim

sebagai penegak hukum.

Penegakkan hukum adalah kegiatan menyerasikan

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-

kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan

mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai

serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

menciptakan kedamaian pergaulan hidup.5

Penegakkan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan

untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan

tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau

penyimpangan hukum serta melakukan tindakan hukum.

5 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Jakarta: Rajawali, 1983 hlm 3.

Kegiatan Penegakkan hukum mencakup pula segala

aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat

kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek

hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat

bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sunguh

dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit,

penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap

setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan

perundang-undangan.6

Profesionalitas penegak hukum khususnya hakim di

negeri ini seolah berada pada titik nadir. Sebagai

nilai yang menjadi jiwa (core value) hukum, keadilan

tidak benar-benar diperjuangkan. Profesi penegak hukum

direduksi menjadi sekadar pekerjaan guna mendapatkan

materi. Pemahaman seperti itu mengabaikan dimensi

pelayanan sebagai unsur esensial profesi hakim

tersebut. Para hakim lupa, profesi adalah peran sosial

yang eksistensi dan fungsinya tergantung pelayanan yang

fair atas kepentingan masyarakat.7

Penegakkan hukum di Indonesia masih dipandang

buruk, penegakkan hukum yang terjadi sangat tidak

sesuai dengan harapan masyarakat karena tidak menjamin

kesejahtraan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Dapat dilihat dalam pelaksanaannya di pengadilan, hakim6 AR. Mustopadidjaja, “Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat PemberantasanKKN”, Makalah Seminar Pembangunan Nasional VIII, Penegakan HukumDalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh BPHNDepartemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003.7 Komisi Yudisial RI, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia,:Sekretaris Komisi Yudisial RI, 2012, hlm, 73-74.

melakukan penyelewengan berupa penyelesaian perkara

yang tidak adil dan juga menghasilkan putusan-putusan

yang dapat diintervensi. Hal tersebut mengakibatkan

hancurnya sistem hukum dan lembaga peradilan menjadi

tercemar karena keacuhan aparat penegak hukum akan

penegakan hukum yang efektif. 8 Rendahnya integritas,

moral dan prilaku seorang hakim sebagai penegak hukum

menjadi salah satu sebab terpuruknya penegakan hukum di

Indonesia. Oleh karena itu hukum dipandang tidak

efektif karena penegakkan hukum tidak sesuai

sebagaimanma mestinya dan tidak sesuai dengan harapan

masyarakat karena tidak adanya unsur keadilan serta

tidak dapat memberikan perlindungan ke masyarakat yang

lemah posisinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka

yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam

makalah ini adalah :

1. Bagaimanakah prilaku hakim yang baik?

2. Apakah penyebab buruknya prilaku hakim ?

3. Mengapa prilaku hakim menentukan efektifitas hukum

?

8 Ibid.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Prilaku Hakim yang Baik

Setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-

nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam

kehidupan profesi yang bersangkutan. Apabila profesi

itu berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok

profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Pengemban

profesi hukum bekerja secara profesional dan

fungsional. Setiap profesi hukum dituntut mempunyai

nilai moral yang kuat. Nilai moral itu merupajan

kekuatan yang mengarahkan dan mendasari kepada

perbuatan atau prilaku yang baik.9

Profesi Hakim merupakan suatu pekerjaan yang

sangat memiliki tanggung jawab yang besar terhadap

pelaksanaan hukum disuatu negara. Seorang hakim harus

mempunyai kepribadiaan yang baik baik pada saat

peradilan maupun pada kehidupan sehari-hari. Dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

Kehakiman bahwa : “Hakim harus memiliki integritas dan

kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil,

profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

Untuk mewujudkan nilai-niai tersebut, dalam suatu

profesi hakim dituangkan dalam suatu kode etik profesi

9 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm, 62.

atau suatu norma yang ditetapkan dan diterima oleh

kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi

petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat

dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata

masyarakat. Kode etik merupakan produk etika terapan

karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis

atas suatu profesi. Kode etik merupakan norma moral

manusia yang mengemban profesi tersebut. Kode etik

profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak

etis bagi anggotanya.10

Kode Etik profesi menurut Bertens adalah: ”Norma

yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi,

yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada

anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan berperilaku

sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata

masyarakat.“ Pedoman perilaku yang bagi pemegang

profesi terangkum dalam Kode Etika yang di dalamnya

mengandung muatan etika, baik etika deskriptif,

normatif, dan meta-etika. 11

Kode etik didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku

di Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat universal

bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kode

etik penting bagi hakim untuk mengatur tata tertib dan

perilaku hakim dalam menjalankan profesinya. Sikap dan

prilaku hakim diatur dalam kode etik yaitu dengan kode

10 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm 77.11 K. Bertens, Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm 11-15

kehormatan hakim yang dijadikan pedoman seorang hakim

dalam berprilaku.

Dalam kode kehormatan hakim diatur mengenai sikap

hakim dibagi kedalam sikap hakim dibai menjadi :

1. Sikap Hakim di dalam Kedinasan

Kode kehormatan hakim mengatur tentang sikap hakim

dalam kedinasan, yang dibagi menjadi :

a) SIKAP HAKIM DALAM PERSIDANGAN :12

1) Bersikap dan bertindak menurut garis-garis

yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku

2) Tidak dibenarkan bersikap menunjukkan memihak

atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-

pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun

tingkah laku.

3) Harus bersifat sopan, tegas dan bijaksana

dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun

dalam perbuatan.

4) Harus menjaga kewibawaan dan kehidmatan

persidangan antara lain serius dalam memeriksa,

tidak melecehkan pihak-pihak baik dengan kata-

kata maupun perbuatan.

b) SIKAP TERHADAP SESAMA REKAN :

1) Memelihara dan  memupuk hubungan kerjasama

yang baik antara sesama rekan

12 Suhrawardi, Etika Profesi Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2012,lampiran, hlm 73-77.

2) Memiliki rasa setia kawan, tanggang rasa. dan

saling menghargai antara sesama rekan.

3) Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan

terhadap Korps Hakim

4) Menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di

dalam maupun di luar kedinasan.

c) SIKAP TERHADAP BAWAHAN/PEGAWAI :

1) Harus mempunyai sifat kepemimpinan.

2) Membimbing bawahan/pegawai untuk mempertinggi

pengetahuan.

3) Harus mempunyai sikap sebagai seorang

Bapak/lbu yang baik.

4) Memelihara sikap kekeluargaan terhadap

bawahan/pegawai.

5) Memberi contoh kedisiplinan.

d) SIKAP TERHADAP ATASAN :

1) Taat kepada pimpinan atasan

2) Menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan

oleh atasan dengan jujur dan ikhlas

3) Berusaha memberi saran-saran yang membangun

kepada atasan.

4) Mempunyai kesanggupan untuk mengeluarkan/

mengemukakan pendapat kepada atasan tanpa

meninggalkan norma-norma kedinasan.

5) Tidak dibenarkan mengadakan resolusi terhadap

atasan dalam bentuk apapun.

e) SIKAP TERHADAP SESAMA REKAN HAKIM :

1) Harus memelihara hubungan baik dengan hakim

bawahannya

2) Membimbing bawahan dalam pekerjaan untuk

memperoleh kemajuan.

3) Harus bersikap tegas, adil serta tidak

memihak.

4) Memberi contoh yang baik dalam perikehidupan,

di dalam maupun di luar dinas.

f) SIKAP TERHADAP INSTANSI LAIN :

1) Harus memelihara kerjasama dan hubungan yang

baik dengan instansi-instansi lain.

2) Tidak boleh menonjolkan kedudukannya.

3) Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam

hubungan kedinasan.

4) Tidak menyalahgunakan wewenang dan kedudukan

terhadap instansi lain.

2. Sikap hakim di luar kedinasan

Kode kehormatan hakim mengatur tentang sikap hakim

dalam kedinasan, yang dibagi menjadi :13

a) SIKAP HAKIM PRIBADI :

13 Suhrawardi, Loc.Cit.

1) Harus memiliki kesehatan rohani dan jasmani.

2) Berkelakuan baik dan tidak tercela.

3) Tidak menyalahgunakan wewenang untuk

kepentingan pribadi maupun golongan.

4) Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan

dursila dan kelakuan yang dicela oleh

masyarakat.

5) Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang

merendahkan martabat hakim.

b) SIKAP DALAM RUMAH TANGGA :

1) Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan yang

tercela, baik menurut norma-norma hukum

kesusilaan.

2) Menjaga ketenteraman dan keutuhan rumah

tangga.

3) Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan

keadaan dan pandangan masyarakat.

4) Tidak dibenarkan hidup berlebih-lebihan dan

mencolok.

c) SIKAP DALAM MASYARAKAT :

1) Selaku anggota masyarakat tidak boleh

mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat.

2) Dalam hidup bermasyarakat harus mempunyai rasa

gotong-royong.

3) Harus menjaga nama baik dan martabat hakim.

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung

RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim, Prinsip-prinsip dasar Kode Etik

dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10

(sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1)

Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3)

Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri,

(5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7)

Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisplin Tinggi,

(9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap

Profesional.14

Untuk dapat menjaga moralitas dan keprofesionalan

kinerja dalam menegakkan hukum, para penegak hukum

wajib mentaati kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada.

Menurut O. Notohadimidjodjo, ada empat norma yang

penting dalam penegakan hukum, yaitu:15

1. Kemanusiaan Norma kemanusiaan menuntut supaya

dalam penegakan hukum, manusia senantiasa

diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki

keluhuran pribadi

2. Keadilan adalah kehendak yang kekal untuk

memberikan kepada orang lain apa saja yang

menjadi haknya.

14 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua KomisiYudisial RI15 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum),Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1995, hlm 115.

3. Kepatutan Kepatutan atau equity adalah hal yang

wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang

dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya.

Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam

pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.

4. Kejujuran Pemelihara hukum atau penegak hukum

harus bersikap jujur dalam mengurus atau

menangani hukum, serta dalam melayani justitiable

yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan.

Atau dengan kata lain, setiap ahli hukum

diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran

dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-

perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Jadi menurut Penulis, Hakim yang baik adalah hakim

yang mempunyai moral yang baik. Moral yang baik akan

menjadi benteng seorang hakim untuk tidak berbuat

buruk, tidak mudah terpengaruh, tergoda, dan tergiur

dengan berbagai macam materi disekitarnya. Moral yang

baik akan membawa seorang hakim untuk selalu bersikap

profesional dan dan berprilaku dengan baik. Hakim yang

memiliki prilaku yang baik akan melaksanakan tugas

sebagai penegak hukum dengan amanah dan tidak melenceng

dari aturan yang berlaku dan kode etik kehormatan

hakim.

B. Penyebab Buruknya Prilaku Hakim

Dalam menjalankan tugasnya secara profesional,

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim

sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dewasa ini mulai menggejala bahwa hakim-hakim

menjalankan tugasnya dengan tidak baik dan melanggar

kode etik kehormatan hakim. Terlihat kasus-kasus yang

terjadi menunjukkan tidak adanya profesionalitas dan

moral yang baik dari seorang hakim sehingga berprilaku

tidak baik. Kasus-kasus tersebut adalah sebagai

berikut:16

1. Vica Natalia, seorang Hakim Pengadilan Negeri

Jombang, Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

akhirnya memutuskan menjatuhkan sanksi

pemberhentian secara hormat. Vica Natalia

dinilai terbukti melanggar Keputusan Bersama

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial Tahun

2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim (KEPPH), dan Peraturan Bersama (PB) MA

dan KY Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan

KEPPH karena berselingkuh dengan seorang hakim

dan advokat.

16 Nakim Sanwirja (NS), Kebanggaan terhadap Kebahagiaan, Inilah 6Hakim Pelanggar Kode Etik,https://nakimsanwirja.wordpress.com/2014/01/06/inilah-6-hakim-pelanggar-kode-etik-sepanjang-tahun-2013/

2.  Acep Sugiana, seorang Hakim Pengadilan Negeri

Singkawang. Majelis Kehormatan Hakim yang

terdiri dari unsur Mahkamah Agung (MA) dan

Komisi Yudisial (KY) memecat dengan hormat Acep

Sugiana sebagai hakim. Acep dinilai telah

melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim

karena berselingkuh dengan perempuan lain

bernama Thu Fu Liang.

3. Nuril Huda, seorang Hakim Ketua Pengadilan

Negeri Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menyatakan Nuril

terbukti menerima uang Rp20 juta dari seorang

advokat yang perkaranya disidangkan oleh Nuril.

Perbuatan Nuril itu sudah termasuk pelanggaran

kode etik.

4. Lumban Tobing, seorang Hakim Pengadilan Negeri

Binjai Raja MG. Ketua MA dan Ketua KY Tahun

2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim (KEPPH) lantaran diketahui sebagai

pengguna narkoba dan pernah bertemu dengan

pihak yang berperkara.

5. Achmad Yamanie. Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

yang diketuai Prof Paulus Efendi Lotulung

memutuskan untuk memberhentikan secara tidak

hormat. Yamanie dianggap terbukti melanggar

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim lantaran

mengubah draf putusan PK,

Kasus-kasus tersebut menunjukkan masih banyak

hakim yang berprilaku dengan tidak baik dan melanggar

peraturan serta ketentuan kode etik kehormatan hakim.

Lalu sebenarnya apa penyebab dari kejadian tersebut?

Menggejalanya perbuatan profesional yang

mengabaikan kode etik kehormatan hakim disebabkan

karena beberapa alasan yang paling mendasar, baik

sebagai individu anggota masyarakat maupun karena

hubungan kerja dalam organisasi profesi, disamping

sifat manusia yang konsumeristis dan nilai imbalan jasa

yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan.

Alasan/Sebab-sebab tersebut adalah :

1.Pengaruh Sifat Kekeluargaan

Salah satu sebabnya adalah keluarga, yang

berpengaruh terhadap penyimpangan pada sifat

profesional hakim. Dalam hal ini misalkan seorang

yang sedang berada dalam proses peradilan,

dikarenakan dia merupakan salah satu anggota

keluarga dari hakim yang mengadili persidangan,

dibebaskan hanya seata-mata hanya karena tersangka

adalah kerabat/saudara/keluarga dari hakim. Hal

ini menunjukkan keadaan yang tidak sesuai dengan

kode etik kehormatan hakim yang menganjurkan hakim

harus adil dan tidak memihak. Seharusnya masalah

keluarga dipisahkan dengan masalah profesi.17

17 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit,82-85

2. Pengaruh Jabatan

Seorang Hakim mempunyai dua fungsi, Yaitu fungsi

eksekutif dan fungsi yudikatif. Hakim sebagai

pemimpin/pemutus dalam persidangan dan juga sebagai

pegawai negeri sipil. Dalam hal ini jabatan seorang

hakim dapat mempengaruhi kode etik kehormatan hakim,

yaitu apabila pekara yang diperiksa seorang hakim

ternyata ada hubungannya dengan seorang pejabat yang

merupakan atasan dari hakim tersebut. Dalam kasus ini

disatu pihak hakim cenderung hormat pada atasan dan

bersedia membela demi kepentingan tersebut. Mungkin

hakim akan dipermudah naik pangkat atau tidak akan di

mutasi karena hal tersebut. Hal ini menunjukkan keadaan

yang tidak sesuai dengan kode etik kehormatan hakim

yang menganjurkan hakim harus adil dan tidak

memihak.Seharusnya masalah jabatan dipisahkan dengan

masalah profesi.18

3. Pengaruh Karena Lemahnya Moral dan Iman

Menurut penulis, sebab utama dari pelanggaran

terhadap kode etik kehormatan hakim adalah dikarenakan

lemahnya moral dan iman dari seorang hakim itu sendiri.

Contohnya, hakim yang menerima suap dari seorang

tersangka yang sedang mengalami proses peradilan. Hal

tersebut mempengaruhi hakim untuk bertindak adil,

18 Abdulkadir Muhammad, Loc.Cit.

melainkan membela tersangka tersebut untuk dibebaskan

hanya karena uang yang diberikan dari tersangka kepada

hakim tersebut. Seorang hakim yang berselingkuh, yang

bertindak curang, tidak adil, bahkan memakai narkoba.

Ketidaksempurnaan moral yang dimiliki seorang hakimlah

yang membuat seorang hakim melakukan perbuatan yang

buruk yang melanggar kode etik kehormatan hakim. Kasus-

kasus diatas, semuanya menunjukkan bahwa pada dasarnya

tidak adanya moral dan iman yang baik pada seorang

hakim sehingga berbuat yang tidak baik dan melanggar

kode etik kehormatan hakim.

Soren kiirkegaard mengatakan bahwa seharusnya

kehidupan manusia harus mempunya tiga taraf, yaitu

taraf estetis19, etis20 (nilai moral) dan juga taraf

religius.21 Dimana taraf religius adalah taraf

penyempurna bagi kehidupan manusia, dan menurut penulis

taraf ini merupakan taraf yang sangat mendasar dan

sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena tanpa

taraf tersebut manusia tidak akan menuju kesempurnaan

dalam hidupnya. Pada taraf religius manusia menghayati

pertemuannya dengan Tuhan penciptanya dalam bentuk

takqwa. Makin dekat manusia dengan Tuhannya makin dekat

pula dengan kesempurnaan hidup, dan makin jauh dari

19 Taraf Estetis adalah taraf dimana manusi mampu menangkap alamsekitarnya sebagai alam yang mengagumkan dan mengungkapkannyadalam bentuk karya.20 Taraf etis adalah taraf dimana manusia meningkatkan kehidupanestetis ke taraf manusiawi dalam bentuk perbuatan yang bebas danbertanggung jawab.21 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, Hlm, 3.

kegelisahan dan keraguan. Taraf ini seharusnya dimiliki

oleh seorang hakim agar seorang hakim tersebut bisa

selalu berada jalan yang seharusnya bersikap dan

berprilaku sebagaimana mestinya, yaitu selalu berpegang

teguah kepada kode etik kehormatan hakim dengan alasan

apapun dengan moral ketaqwaan yang dimilikinya. Dengan

taqwa manusia akan sadar bahwa kebaikan akan dibalas

dengan kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan

keburukan. Dengan taqwa manusia akan mempunyai benteng

yang kuat untuk terus bersikap profeisonal, tidak mudah

terpengaruh, tergoda, dan tergiur dengan berbagai macam

materi disekitarnya.

Salah satu syarat kode etik kehormatan hakim

adalah bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, yaitu

melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya.

Ketaqwaan ini adalah dasar bagi moral manusia. Jika

seorang hakim mempertebal iman dengan taqwa, maka

didalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi rem

untuk berbuat buruk. Sebaliknya jika seorang hakim

mempunyai moral dan iman yang tidak baik maka akan

berprilaku dengan tidak baik.

C. Prilaku Buruk Hakim Mengakibatkan Ketidakefektifan

Hukum

Sudah disebutkan bahwa moral dan iman pada seorang

hakim menentukan sikap dan prilaku hakim. Apabila

seorang hakim tidak memiliki moral yang baik tentunya

akan berprilaku dengan tidak baik dan tidak berprilaku

sebagaimana seorang penegak hukum yang menjunjung

tinggi “keadilan”. Prilaku buruk yang dimiliki seorang

hakim membuat seorang hakim bersikap dengan tidak baik

yang melanggar nilai-nilai hukum dan kode etik

kehormatan hakim. Hakim yang memiliki prilaku yang

buruk akan melaksanakan tugas sebagai penegak hukum

dengan tidak amanah, melenceng dari aturan yang

berlaku, dan melanggar kode etik kehormatan hakim. Jika

sudah begitu tentunya hakim sebagai penegak hukum tidak

dapat menerapkan hukum yang jujur, dan adil, serta

tidak mencapai apa yang menjadi tujuan dari hukum.

Sehingga hukum dianggap tidak efektif.

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu

menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis

batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi

hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan

fungsi dan mengemban profesinya. Kode Kehormatan Hakim

adalah kode etik dari para hakim, yaitu kaidah-kaidah

atau norma-norma bagi para hakim dalam menjalankan

tugas dan kewajibannya. Kaidah-kaidah dalam kode

tersebut, merupakan norma moral, karena mengikat para

hakim dalam menjalankan profesinya maupun dalam

hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim yang

baik adalah hakim yang memiliki moral dan iman yang

baik. Sehingga dengan begitu seorang hakim tdiak akan

melanggar nilai-nilai hukum dan kode etim kehormatan

hakim melainkan akan bersikap, bertindak, dan

berprilaku dengan baik sebagai seorang penegak hukum.

Pelanggaran-pelangaran terhadap kode etik

kehormatan hakim disebabkan adanya bebeapa faktor,

yaitu faktor keluarga, jabatan, dan yang paling utama

adalah faktor moral dari seorang hakim. Semua itu tidak

akan terjadi apabila seorang hakim mempunyai moral yang

baik. Moral yang baik akan menjadi benteng seorang

hakim untuk tidak berbuat buruk, tidak mudah

terpengaruh, tergoda, dan tergiur dengan berbagai macam

materi disekitarnya. Moral yang baik akan membawa

seorang hakim untuk selalu bersikap profesional dan

berprilaku dengan baik.

Hakim yang memiliki prilaku yang buruk akan

melaksanakan tugas sebagai penegak hukum dengan tidak

amanah, melenceng dari aturan yang berlaku, dan

melanggar kode etik kehormatan hakim. Jika sudah begitu

tentunya hakim sebagai penegak hukum tidak dapat

menerapkan hukum yang jujur, dan adil, serta tidak

mencapai apa yang menjadi tujuan dari hukum. Sehingga

hukum dianggap tidak efektif..

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis memberikan

saran sebagai berikut :

1. Semua profesi khususnya hakim memiliki etika dan

pedoman melalui kode etik kehormatan hakim,

seharusnya hakim mematuhinya dengan baik, dengan

tetap bersikap, bekerja, dan bertindak dengan

profesional tanpa alasan apapun.

2. Seorang hakim seharusnya mempunyai nilai moral

yang baik dalam dirinya, karena nilai moral akan

menentukan baik atau buruknya perbuatan dan

prilaku hakim dan penegakkan hukumnya bahkan lebih

dari itu, prilaku yang tidak baik akan

mengakibatkan tidak tercapainya apa yang menjadi

tujuan dari hukum atau dengan kata lain hukum

tidak efektif atau tidak berfungsi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

AR. Mustopadidjaja, “Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat

Pemberantasan KKN”, Makalah Seminar Pembangunan

Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam Era

Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh

BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 14-18

Juli 2003.

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung : PT

Citra Aditya Bhakti, 2006.

E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak

Hukum), Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1995

Komisi Yudisial RI, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum

Indonesia, :Sekretaris Komisi Yudisial RI, 2012

K. Bertens, Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua

Komisi Yudisial RI

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum, Jakarta: Rajawali, 1983

Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,

Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Suhrawardi, Etika Profesi Hukum, Jakarta : Sinar Grafika,

2012