Modul PKn kelas XIBAB I BUDAYA POLITIK A. Pengertian Budaya
Politik. Budaya politik adalah merupakan salah satu komponen dalam
sistem politik dan juga dapat dipandang sebagai suatu landasan
sistem politik yang memberi jiwa atau warna sistem politik atau
dengan kata lain memberikan arah pada peran peran politik yang
dilakukan oleh struktur politik.berikut ini beberapa pengertian
budaya politik : 1. G.A. Almond. Budaya politik adalah sikap
orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam
bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem
tersebut. 2. Marbun. Budaya politik adalah pandangan politik yang
mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang, dan
budaya politik ini lebih mengutamakan dimensi psikologis dari suatu
siste politik yaitu sikap, sistem kepercayaan, simbol yang dimiliki
individu dan yang dilaksanakan dalam masyarakat. 3. Larry Diamond.
Budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai nilai, ide ide,
sentimen dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik
negeri mereka dan peran masing masing individu dalam sistem itu. 4.
Mochtar massoed. Budaya politik adalah sikap dan orientasi warga
suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.
5. Powel. Budaya politik adalah suatu konsep yang terdiri dari
sikap, keyakinan,nilai nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku
bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola kecenderungan
kecenderungan khusus serta pola pola kebiasaan yang terdapat pada
kelompok kelompok dalam masyarakat.
B. Tipe tipe Budaya Politik. Budaya politik memiliki beberapa
tipe antara lain sebagai berikut : 1. Budaya Politik Parokial (
Parochial Political Culture ). Budaya politik ini terbatas pada stu
wilayah yang ruang lingkupnya kecil dan sempit dan biasanya
terdapat dalam masyarakat yang tradisional dan sederhana. Di dalam
masyarakat yang seperti ini spesialisasi sangat kecil dan belum
banyak berkembang. Masyarakat yang seperti ini orang orangnya sama
sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan
politik. Hal ini dikarenakan di dalam masyarakat tersebut banyak
warganya yang buta huruf dan tinggal di tempet tempat yang
terpencil. 2. Budaya Politik Subjek ( Subject Political Culture ).
Menurut Mochtar Masoed budaya politik subjek ini lebih menunjuk
pada orang orang yang secara pasif patuh pada pejabat pejabat
pemerintah dan undang undang, tetapi mereka tidak melibatkan diri
dalam politik atau memberikan suara dalam pemilihan. 3. Budaya
Politik Partisipan ( Participant Political Culture ).
Budaya politik partisipan ini adalah suatu bentuk budaya dimana
anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit
terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan
proses politik serta administratif. Budaya politik ini ditandai
dengan adanya kesadaran masyarakat yang turut aktif dalam kehidupan
politik. C. Pengertian Sosialisasi Politik. Pengertian sisialisasi
politik banyak sekali tokoh yang memberikan definisinya, berikut
pengertian sosialisasi politik menurut beberapa tokoh : 1. Kenneth
P. Langton. Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat
meneruskan kebudayaan politiknya, dengan memberikan penekanan pada
cara masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya. 2. G.A. Almond.
Sosialisasi politik merupakan proses dimana sikap sikap politik dan
pola pola tingkah laku politik diperoleh dan dibentuk dan juga
merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan dasar dasar
politik dan keyakinan keyakinan politik kepada generasi berikutnya.
3. Richard E. Dawson. Sosialisasi politik dipandang sebagai suatu
pewarisan pengetahuan, nilai nilai dan pandangan pandangan politik
dari orang tua, guru, dan sarana sarana sosialisasi yang lainnya
kepada warga negara yang baru dan mereka yang menginjak dewasa 4.
Dennis Kavanagh. Sosialisasi politik merupakan istilah yang
digunakan untuk menggambarkan suatu proses dimana seseorang
mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik. 5. Ramlan
Surbakti. Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap
dan orientasi politik anggota masyarakat. D. Fungsi Sosialisasi
Politik. Karena sosilisasi politik merupakan suatu cara dalam
mengembangkan dan menginformasikan politik maka fungsi yang paling
mendasar dari sosialisasi politik ini adalah untuk memberikan
pengetahuan dan pebelajaran bagi masyarakat agar mereka paham dan
mengetahui secara benar tentang apa yang ada dalam politik, dengan
adanya inforasi yang benar maka kelak akan tercipta suatu
masyarakat yang anggota anggotanya mempunyai pegetahuan politik
yang baik dan diharapkan dengan mempunyai pengetahuan tersebut
mereka dapat ikut berperan aktif dalam kegiatan kegaiatan politik
sehingga mereka tidak pasif terhadap kondisi politik negaranya. E.
Mekanisme Sosialisasi Politik. Di dalam fungsi sosialisasi politik
bagi masyarakat dapat mentransmisikn kebudayaan politik suatu
bangsa dari generasi tua kepada generasi muda dan juga sebagai
sarana memelihara budaya politik dari bangsa itu sendiri. Dalam
rangka untuk mencapai hal tersebut maka dalam rangka sosialisasi
politik tersebut maka dibutuhkan sarana sarana pendukung
sosialisasi yang antara lain sebagai berikut : 1. Keluarga. Kelurga
merupakan unit yang paling kecil dalam masyarakat dan disinilah
seorang individu berhadapan langsung.di dalam keluarga inilah
terjadi pembentukan nilai nilai politik, orang tua akan mendidik
anaknya dengan menanamkan kaidah kaidah, nilai nilai, serta
keyakinan politiknya kepada anaknya, misalnya anak diajak dalam
pengambilan suatu keputusan dalam rapat keluarga, dengan pengalaman
ini maka anak dapat meningkatkan kompetensi politik bagi anak. 2.
Sekolah.
Sekolah merupakan tempat pendidikan jadi tidak megherankan jika
sekolah dapat memberikan pandangan pandangan kongkret tentang
politik dan segala hal tentang politik karena sekolah memberikan
pengetahuan kepada generasi muda tentang dunia politik. Selain itu
sekolah juga dapat membangun kesadaran kepada generasi muda
mengenai arti penting hidup bernegara dan cinta terhadap tanah air,
misalnya dari pelajaran kewarganegaraan. 3. Kelompok Pergaulan.
Kelompok pergaulan dapat menjadi sarana sosialisasi politik karena
dalam kelompok pergaulan seorang anak akan bertemu dengan orang
lain yang masing masing memiliki kedudukan yang relatif sama dan
memiliki ikatan yang erat pula. Dengan adanya hal ini maka suat
saat mereka akan dihadapkan dengan suatu permasalahan yang keudian
mereka musyawarahkan, dari proses tersebut maka seorang anak akan
dapat belajar menghargai pendapat oarang lain dan juga akan
menyesuikan pendapatnya dengan pendapat oarang lain. Jadi didalam
kelompok ini mereka dapat saling bertukar pendapat dan dapat
mengikuti peristiwa peristiwa politik yang memungkinkan mereka
tertarik pada politik. 4. Tempat Kerja. Organisasi formal maupun
nonformal serta organisasi politik terbentuk atas dasar
pekerjaan,oleh sebab itu tempat kerja juga merupakan tempat
sosialisasi politik. Bagi para anggota tepat kerja merupakan tempat
yang berfungsi sebagai sarana penyuluhan politik. Karena secara
tidak langsung para anggotanya dapat belajar bagaimana cara cara
berorganisasi dengan bekal pengalaman ini maka para anggotanya
tidak sungkan sungkan untuk bergabung dengan organisasi politik.
Misalnya kaum buruh yang bergabung dengan serikat buruh dan
berdemonstrasi dari pengalaman tersebut seorang buruh dapat
mengerti tentang berpolitik. 5. Media Massa. Media massa merupakan
saran yang paling efektif karena media massa dapat memberikan
banyak informasi bagi masyarakat luas termasuk politik baik tingkat
nasional maupun tingkat internasional. Selain itu media massa juga
merupakan sarana yang ampuh untuk membentuk sikap sikap dan
keyakinan politik dan melalui media ini suatu ideologi dapat
ditanamkan kepada masyarakat dan kebijakan kebijakan politik negara
dapat disampaikan kepada rakyt melalui media ini. 6. Kontak kontak
Politik Langsung. Kontak kontak politik langsung yang dimaksud
adalah pengalam nyata terlibat dalam politik entah sebagai pejabat
pemerintah,pengurus partai ataupun yang lainnya entah bersifat
positif atau negatif hal ini juga akan dapat merubah pemikiran dan
keyakinan politik seseorang. BAB II BUDAYA DEMOKRASI MENUJU
MASYARAKAT MADANI A. Pengertian Budaya Demokrasi. Budaya demokrasi
adalah pola pola sikap dan orientasi politik yang bersumber dari
nilai nilai dasar demokrasi dan yang sudah seharusnya dimiliki oleh
setiap warga negara dari sistem politik demokrasi. Sedangkn inti
dari budaya demokrasi ini adalah kerjasama, saling percaya,
menghargai keanekaragaman, toleransi, kesederajatan, dan kompromi.
B. Unsur unsur Budaya Demokrasi. Unsur unsur budaya demokrasi ada
beberapa hal yang antara lain yaitu sebagai berikut : 1.
Kebebasan.
Kebebasan bukan erupakan kelelusaan untuk melakukan segala hal
tanpa batas tetapi kebebasan adalah keleluasaan untuk membuat
pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan
bersama atas kehendak sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun,
karena nilai demokrasi merupakan pedoman kebebasan untuk prilaku
rakyat yang berdaulat. 2. Persamaan. Tuhan menciptakan manusia
sebagai pribadi yang unik, namun dalam demokrasi berpandangan bahwa
manusia yang berbeda beda itu pada hakekatnya sama sederajat.
Demokrasi tidak berpendirian bahwa manusia itu semuanya sama,
melainkan berbeda satu sama lainnya, tetapi didepan Allah tetap
sama. Sebagai nilai persamaan dalam berprilaku sebagai rakyat yang
berdaulat adalah kita sebagai manusia harus mampu menghargai harkat
dan martabat sesama manusia. 3. Solidaritas. Solidaritas adalah
kesediaan untuk memperhtikan kepentingan dan bekerja sama dengan
orang lain dalam hal ini manusia sama sama memiliki kebebasan untuk
mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Sebagai nilai solidaritas
dapat menumbuhkan sikap batin dan kehendak untuk menempatkan
kebaikan bersama diatas kepentingan pribadi. 4. Toleransi.
Toleransi adalah sikap dimana kita sebagai manusia hendaknya
toleran yang berarti bahwa kita harus menghargai pendapat,
kepercayaan, pandangan, kebiasaan, kelakuan, dsb. Kerena setiap
manusia meiliki hal tersebut yang kadang kala berbeda dengan yang
kita miliki. Selain itu toleransi dapat mendorong tumbuhnya sikap
toleran terhadap keanekaragaman. 5. Menghormati Kejujuran.
Kejujuran adalah keterbukaan untuk meyatakan kebenaran. Kejujuran
diperlukan agar hubungan antar pihak berjalan dengan baik tidak
menimbulkan benih benih konflik. Sebagai nilai penghormatan
kejujuran akan menubuhkan integritas diri, disiplin, dan kesetiaan
pada aturan aturan, sikap ini diperlukan dalam memelihara
pemerintahan demokratis. 6. Menghormati Penalaran. Penalaran adalah
penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela
tindakan tertentu, menuntut hal serupa pada orang lain, kebiasaan
untuk eberikan penalaran akan menumbuhkan kesadaran bahwa banyak
alternatif sumber informasi dan ada banyak kemungkinan untuk
mencapai tujuan. Sebagai nilai penalaran dapat mendorong tumbuhnya
ketebukaan pemikiran sosial dan politik. 7. Keadaban. Kedaban
adalah tingginy tingkat kecerdasan lahir batin. Prilaku yang
beradabadalah prilaku yang mencerminkan perhormatan dan
mempertimbangkan kehadiran pihak lain sebagaimana tercermin dalam
sopan santun dalam bertindak. Oleh sebab itu keadaban ini dijadikan
pedoman dala berprilaku sebagai warga negara yang demokrasi dan
santun. Berdasar pada nilai nilai ini masyarakat pendukung
demokrasi mengembangkan budaya politiknya. Nilai nilai tersebut
keudian dijabarkan dalam kehidupan politik seperti nilai nilai yang
diungkapkan oleh Henry B. Mayo, nilai nilai tersebut seperti
berikut : Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga.
Menjamin terselenggranya perubahan masyarakat secara damai.
Mentelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur dan periodik.
Membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimum. Mengakui dan
menganggap wajar keanekaragaman.
Menjamin tegaknya keadilan. C. Masyarakat Madani. menurut A.S.
Hikam masyarakat madani adalah masyarakat yang wilayah sosialnya
terorganissi dan bercirikan antara lain kesukarelaan,
keswasebadaan, kewadayaan, kemandirian, tinggi terhadap negara dan
keterkaitan dengan norma norma dan nilai nilai hukum yang diikuti
oleh warga negara. D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. 1.
Demokrasi Masa Orde Lama. Demokrasi Parlementer pada masa RIS dan
berlakunya UUDS 1950. Cara kerja sistem demokrasi parlementer ini
adalah sebagai berikut : Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR
yang dibentuk melalui pemilu multipartai. Kekuasaan eksekutif
dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri
dan bertanggung jawab pada DPR. Presiden hanya sebagai kepala
negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana
menteri. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang
bebas. DPR dapat memberi mosi tidak percaya jika kabinet dala
kinerjnya kurang baik. Jika kabinet bubar maka presiden akan
menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet yang baru. Jika
DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi pada kabinet yang baru maka
DPR dibubarkan dan diadakan pemilu. Kekurangan dalam pelaksanaan
demokrasi parlementer antara lain yaitu : Rata rata kabinet berusia
pendek ( terjadi krisis kabinet ) sehingga program jangka panjang
tidak terlaksana. Terjadinya hubungan yang tidak harmonis dalam
tubuh ABRI sebagan condong kepada kabinet Wilopo dan sebagian lagi
condong kepada presiden. Terjadi perdebatan antara Soekarno dengan
tokoh masyumi masalah penggantin Pancasila. Masa kampanye yang
terlalu panjang sehingga dalam masyarakat terjadi ketegangan.
Kebijakan perdana menteri cenderung menguntungkan kepentingan
partainya sendiri. Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah
yang terwujud dalam beberapa pemberontakan. Kelebihan dalam
pelaksanaan demokrasi parlementer. Badan pengadilan menikmati
kebebasan dalam menjalankn fungsinya. DPR dapat berfungsi dengan
baik. Pers bebas sehigga banyak variasi isi media massa. Pemerintah
berhasil melaksanakan program di bidang pendidikan, ekonomi dan
megendalikan inflasi. Jumlah sekolah bertambah banyak. Kabinet dan
ABRI berhasil mengatasi pemberontakan. Sedikit sekali terjadi
keteganga diantara umat beragama. Minoritas cina mendapat
perlindungan dari pemerintah.
Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959-1966. Demokrasi terpimpin adalah
demokrasi yang segala kebijakan pemerintah berada di tangan
presiden. Secara teori demokrasi ini adalah demokrasi yang
berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. pada masa pelaksanaan
demokrsi ini Indonesia bentuk negaranya adalah kesatuan dengan
bentuk pemerintahan republik. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin
ini ternyata banyak penyelewengan. Penyelewengan itu tampak pada
hal hal berikut ini : Pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan
kehakiman, presiden kadang kala mencampuri urusan kehakiman.
Pengekangan hak hak asasi warga negara di bidang politik dala hal
berserikat dan berkumpul, bahkan dalam bidang pers juga da
pembatasan sehingga pers mengalami kemunduran. Pelampauan batas
wewenang, presiden sering membuat suatu keputusan yang melebihi
dari kewenangannya. Pembentukan lembaga negara
ekstrakonstitusional,adalah lembaga diluar dari lembaga peerintahan
tetapi kedudukannya sama dengan lembaga pemeritah. Pengutamaan
fungsi pimpinan, dalam hal ini presiden memegang peran tertinggi
dalam pemerintahan yang kadang kala melebihi dari batas
kewenangannya. 2. Demokrasi Masa Orde Baru. Kehidupan politik pada
masa orde baru ini jika dibandingkan dengan orde lama ternyata
lebih buruk lagi hal itu dapat dilihat dari beberapa hal seperti
berikut ini : Pebatasan hak hak politik rakyat, jumlah partai
plitik dibatasi menjadi 3 parpol. Pemusatan kekuasaan di tangan
presiden, walaupun secara formal kekusaan dibagi bagi tetapi dalam
prekteknya kekuasaan tetap terpusat pada diri presiden. Pemilu yang
tidak demokratis aparat peerintahan dan keamanan berusaha melakukan
kecurangan agar golkar menang pemilu. Pembentukan lembaga
ekstrakonstitusional yang berfungsi mengamankan pihak pihak yang
potensial menjadi oposisi penguasa. 3. Demokrasi Masa Reformasi.
Demokrasi pada masa reformasi ini telah mengalami suatu perubahan
yang mengarah lebih baik lagi daripada masa orde baru hal itu bisa
dilihat dari siste pemerintahannya, pemilunya,dan mekanisme dalam
pemilu juga lebih baik lagi E. Pemilu. 1. Fungsi Pemilu. Sebagai
sarana memilih pejabat publik ( Pembentukan pemerintahan ). Sebagai
sarana pertanggungjawaban pejabat publik. Sebagai sarana pendidikan
politik bagi rakyat. 2. Ciri ciri Pemilu Demokratis. Hak pilih
umum, hak pilih aktif dan pasif diberikan kepada warga negara
dewasa tanpa diskriminasi. Kesetaraan bobot suara antara jumlah
pemilih dengan jumlah kursi di parlemen. Tersedianya pilihan yang
signifikan misalnya tentang jumlah calon yang sudah pasti lebih
dari satu. Kebebasan nominasi rakyat bebas menominasikan wakil
rakyat yng akan dipilih dalam pemilu. Persamaan hak kapanye, masing
masing partai peserta pemilu memiliki hak yang sama dalam kampenye
hal itu bisa dilihat semua parpol memperoleh jatah yang sama antara
yang satu dengan yang lainnya.
Kebebasan dalam memberikan suara, dalam hal ini rakyat
memperoleh jaminan kebebasan untuk memilih wakilnya tanpa ada
paksaan dan ancaman. Kejujuran dalam penghitungan suara.
Penyelenggaraan pemilu secara berkala atau periodik.
BAB III KETERBUKAN DAN KEADILAN A. Pengertian Keterbukaan.
Keterbukaan atau transparansi adalah sesuatu yang menunjuk pada
pada suatu tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi
jelas, mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya.
Berkaitan dengan pemerintahan keterbukaan atau transparansi berarti
kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual
mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan
pemerintahan. Keterbukaan adalah salah satu prinsip dari Good
Governance, dan banyak negara demokratis yang ingin berusaha
mewujudkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka
seperti dalam prinsip good governance.berikut ini ada delapan
prinsip good governance yaitu adalah : 1. Partisipasi Masyarakat.
2. Tegaknya Supremasi Hukum. 3. Keterbukaan. 4. Peduli pada
Stakeholder. 5. Berorientasi pada Konsensus. 6. Kesetaraan. 7.
Efektifitas dan Efisiensi. 8. Akuntabilitas. 9. Visi Strategis.
Pada negara negara demokrasi sering kali menerapkan prinsip prinsip
keterbukaan karena keterbukaan merupakan suatu hal yang sangat
penting dalam penyelenggaraan suatu negara hal itu disebabkan
karena, pertama, kekuasaan sering kali diselewengkan oleh si
pemegang kekuasaan yaitu pemerintah, kedua, dasar penyelenggaraan
pemerintahan yaitu atas dasar dari rakyat oleh rakyat dan untuk
rakyat jadi rakyatlah yang mempunyai kedaulatan dan mereka tidak
menginginkan dirugikan oleh pemerintah yang diserahi kekuasaan
untuk menjalankan pemerintahan, ketiga, keterbukaan adalah akses
bebas bagi setiap warga negara terhadap sumber informasi dalam hal
ini warga negara berhak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh
pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan B. Ciri ciri
Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Pemerintah
menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan kebijakan
yang akan dan sudah dibuatnya. Adanya peluang bagi publik dan pers
untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah.
Terbukanya rapat rapat pemerintah bagi publik dan pers. Adanya
konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah.
C. Pengertian Keadilan. 1. Aristoteles. Keadilan merupakan tindakan
memberikan sesuatu kepada masing masing orang sesuai dengan
apa yang menjadi haknya. 2. Ulpianus. Keadilan adalah
memberikansesuatu yang tetap kepada orang lain sesuai dengan
haknya. 3. Pieper. Keadilan adalah sikap yang didasrkan pada
kehendak yang tetap untuk mengakui hak masing masing orang. 4.
Franz Magnis Suseno. Keadilan adalah keadaan antar manusia dimana
semua diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing
masing. D. Macam Macam Keadilan. 1. Keadilan Komutatif. Adalah
keadilan yang diberikan kepada masing masing orang apa yang menjadi
bagiannya, dimana yang diutamakan adalah objek tertentu yang
merupakan ha dari seseorang tersebut. 2. Keadilan Distributif.
Adalah keadilan yang memberikan kepada masing masing orang apa yang
menjadi haknya, dimana yang menjadi subjek hak adalah individu
sedngkan yanh menjadi subjek kewajiban adalah masyarakat. 3.
Keadilan Legal. Adalah keadilan yang berdasarkan undang undang ,
yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. 4.
Keadilan Vindikatif. Adalah keadilan yang memberikan kepda masing
masing orang hukuman atau denda yang sebanding dengan pelanggaran
atau kejahatan yang dilakukannya. 5. Keadilan Kreatif. Adalah
keadilan yang meberikan kepada masing masing orang bagiannya yaitu
berupa kebebasan untuk mencipta dengan kreativitas yang
dimilikinya. 6. Keadilan Protektif. Adalah keadilan yang memberikan
perlindungan kepada pribadi pribadi yang ada dalam masyarakat yang
berupa keamanan, dan kehidupan dari adanya tindakan sewenang
wenang. E. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak terbuka.
Pemerintahan yang tidak terbuka kadang kala akan menjatuhkan
pemerintahan itu sendiri, oleh sebab itu pemerintahan yang
demokratis haruslah diselenggarakan secara terbuka. Jika tidak maka
akan menyebabkan apa yang dinamakan dengan korupsi politik yang
dapat membawa akibat krisis di berbagai bidang kehidupan, misalnya
: 1. Bidang Politik. Lembaga lembaga politik seperti
eksekutif,legisltif, dan yudikatif tidak berfungsi secara optimal
bahkan kadang kala kebijakan kebijakan yang mereka keluarkan tidak
berpihak pada kepentingan umum dan bahkan lebih menguntungkan
kepentingan mereka dan kelopoknya. 2. Bidang Ekonomi. Berbagai
kegiatan ekonomi terutama yang bersinggungan dengan birokrasi
selalu diwarnai dengan kolusi sehingga akibatnya ekonomi menjadi
berbelit belit dan menjadikan para investor enggan berinvestasi. 3.
Bidang Sosial Budaya dan Agama. Kehidupan sosial budaya diwarnai
dengan pendewaan materi dan budaya konsumtif. Para pejabat
pemerintah lebih banyak menumpuk kekayaan sebesar besarnya tanpa
peduli dengan moral dan etika.
4. Bidang Pertahanan dan Keamanan. Dalam bidang ini terjadi
ketertinggalan profesinalitas aparat yang artinya kemampuan aparat
tidak sesuai dengan tuntutan perubahan jaman, sehingga tidak mampu
mendeteksi dini tentang gejolak sosial dan gangguan keamanan yang
terjadi di dalam masyarakat. BAB IV HUBUNGAN INTERNASIONAL A.
Penegertian Hubungan Internasional. Hubungan internasional menurut
buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI ( RENSTRA
), adalah hubungan antar bangsa dala segala aspeknya yang dilakukan
oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara
tersebut.Hubungan ini dalam Encyclopedia Americana dilihat sebagai
hubungan antar negara atau individu dari negara yang berbeda baik
berupa hubungan politis, budaya, ekonomi maupun hankam, konsep ini
berhubungan erat dengan subjek subjek seperti organisasi
internasional, diplomasi, hukum internasional, maupun politik
internasional. Bagi bangsa Indonesia hubungan internasional ini di
dasarkan pada politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dengan
tujuan meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional,
dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan
kepentingan dan kemampuan nasional. Di dalam menjalin hubungan
internasional ini sudah pasti masing masing negara selalu
mendasarkan pada politik luar negarinya karena politik luar negeri
adalah suatu strategi, pola prilaku, dan kebijakan suatu negara
dalam berhubungan dengan negara lain ataupun dunia internaional. B.
Fungsi Perwakilan Diplomatik. Di dalam menjalin hubungan
internasional masing masing negara pada umumnya melalui suatu
lembaga, yaitu lembaga diplomatik. Di Indonesia sehubungan dengan
usaha menjalin hubungan internasional ini didasarkan pada UUD 1945
pasal 13 yang di dalamnya berisi tentang : Presiden mengangkat duta
dan konsul. Dalam hal mengangkat duta dan konsul presiden
memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden menerima penempatan duta
negara lain dengan meperhatikan pertimbangan DPR. Kepala kepala
perwakilan diplomatik yang disebut sebagai duta besar, duta,
menteri residen merupakan perwakilan tingkat tinggi yang dapat
mengadakan hubungan langsung dengan kepala negara asing tempat
mereka bertugas atau ditempatkan. Di dalam melaksanakan tugasnya
diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestise nasional
negaranya di luar negeri dan mewakili kepala negaranya di negara
penerima. Selain itu diplomat juga berfungsi sebagai perwakilan
yuridis yang resmi dari pemerintah negaranya. Jadi fungsi
diplomatik dala arti politis adalah sebagai berikut :
Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam
segala bentuk dan manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial. Mengabdi kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan
masyrakat adil dan makmur. Menciptakan pesahabatan yang baik antar
negara dalam mewujudkan pelaksanaan tugas negara perwakilan
diplomatik. Perwakilan Diplomatik ( Kedutaan Besar ) 1. Tugas pokok
perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik ( Duta besar ) meilik
tugas pokok yang antara lain sebagai berikut :
A. Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan
kepala negara dengan pemerintah asing. B. Mengadakan perundingan
masalah masalah yang dihadapi oleh kedua negara itu dan berusaha
untuk menyelesaikannya. C. Mengurus kepentingan negara serta warga
negaranya di negara lain. D. Apabila dianggap perlu dapat bertindak
sebagai tempat pencatatan sipil, paspor, dsb. 2. Fungsi perwakilan
diplomatik menurut konggres Wina 1961. A. Mewakili negara pengirim
di dalam negara penerima. B. Melindungi kepentingan negara pengirim
dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas batas yang
diijinkan oleh hukum internsional. C. Mengadakan persetujuan dengan
pemerintah negara penerima. D. Memberikan keterangan tentang
kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan UU dan
melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. E. Memelihara
hubungan persahabatan antara kedua negara. 3. Peranan perwakilan
diplomatik. Dalam membina hubungan internasional diperlukan taktik
dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional suatu negara,
oleh sebab itu diperlukan diplomasi yang baik. Oleh sebab itu
perwakilan diplomatik mempunyai peran sebagai berikut : A.
Menetukan tujuan dengan menggunakan semua daya upaya dan tenaga
dalam mencapai tujuan tersebut. B. Menyesuaikan kepentingan bangsa
lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang
ada. C. Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda
dengan kepentingan negara lain. D. Menggunakan sarana dan
kesempatan yang ada dan sebaik baikya dalam menjalankan tugas
diplomatiknya. 4. Perangkat perwakilan diplomatik. Di dalam
menjalankan tugas tugasnya perwakilan diplomatik mempunyai beberapa
perangkat yang antara lain yaitu : A. Duta besar berkuasa penuh (
Ambassador ). Duta besar merupakan duta yang berada di tingkatan
tertinggi dan epunyai kekuasaan penuh dan luar biasa dan biasanya
ditepatkan di negara negara yang banyak menjalin hubungan timbal
balik. B. Duta ( Gerzant ). Adalah wakil diplomatik yang pangkatnya
lebih rendah dari duta besar, dalam menyelesaikan segala persoalan
kedu negara dia diharuskan berkonsultasi dengan pemerintahnya. C.
Menteri residen. Menteri residen dianggap bukan sebagai wakil
pribadi kepala negara, dia hanya engurus urusan negara. Mereka ini
pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala
negara dimana mereka bertugas. D. Kuasa usaha ( Charge de Affair ).
Kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara dapat
dibedakan atas : 1. Kuasa usaha tetap menjabat kepala dari suatu
perwakilan. 2. Kuasa usaha sementara yang melaksanakan pekerjaan
dari kepala perwakilan ketika pejabat ini belum atau tidak ada
ditempat. E. Atase atase.
Atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh.
Atase ini terbagi menjadi dua yaitu : 1. Atase pertahanan. Atase
ini dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan
depertemen luar negeri dan diperbantukan di kedutaan besar serta
diberikan kedudukan sebagai seorang diplomat yang bertugas
memberikan nasihat di bidang militer dan pertahanan keamanan kepada
duta besar berkuasa penuh. 2. Atase teknis. Atase ini dijabat oleh
seorang pegawai negeri yang tidak bersal dari depertemen luar
negeri dan ditepatkan disalah satu kedutaan besar, atase ini
berkuasa penuh dalam menjalankan tugas tugas teknis sesuai dengan
tugas pokok dari departemennya sendiri. 5. Unsur unsur hubungan
diplomatik. Di dalam hubungan diplomatik terdapat unsur unsur
antara lain yaitu : 1. Hubungan antar bangsa. 2. Pertukaran misi
diplomatik. 3. Status pejabat diplomatik. 4. Kekebalan hukum/ hak
ekstrteritorial. 6. Tugas umum perwakilan diplomatik. Perwakilan
diplomatik mempunyai tugas umum antara lain yaitu : 1. Representasi
mewakili negara yang bersangkutan. 2. Negosiasi ( Perundingan ). 3.
Observasi ( Meneliti setiap kejadian ). 4. Proteksi ( Melindungi )
warga negaranya. 5. Relasi ( Membina hubungan baik ). Perwakilan
Nonpolitis. Dalam arti nonpolitis hubungan diplomatik suatu negara
diwakili oleh korps konsuler yang terbagi dalam kepangkatan sebagai
berikut : 1. Konsul jenderal. Konsul jenderal ebawahi beberapa
konsul yang ditempatkan di ibukota negara tempat ia bertugas. 2.
Konsul dan Wakil konsul. Konsul mengepalai satu kekonsulan yang
kadang kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Wakil konsul
diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang
diserahi pimpinan kantor konsuler. 3. Agen konsul. Agen konsul
diangkat oleh konsul jenderal dengan tugas untuk mengurus hal hal
yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Agen
konsul ini ditugaskan di kota kota yang termasuk kekonsulan. Tugas
tugas yang berhubungan dengan kekonsulan antara lain mencakup
bidang bidang sebagai berikut : A. Bidang ekonomi. Yaitu
menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan enggalakkan ekspor
komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan,
pelaksanaan perjanjian perdagangan, dll.
B. Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Melakukan pertukaran
kebudyaan dan pelajar. C. Bidang bidang lain seperti : a)
Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan
visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara
pengirim. b) Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta
menyelenggarakan fungsi adinistratifnya. c) Bertindak sebagai
subjek hukum dala praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain
di negara penerima. Hak hak Perwakilan Diplomatik. Duta Besar. Hak
Immunitas. Hak immunitas adalah hak yang menyangkut diri pribadi
seorang diplomat serta gedung perwakilannya.dengan hk ini para
diplomat mendapat hak istimewa atas keselamatan pribadi serta harta
bendanya, mereka juga tidak tunduk kepada yuridiksi di dalam negara
tempat mereka bertugas baik dalam perkara perdata maupun pidana.
Hak Ekstrateritorial. Hak ekstrateritorial adalh hak kebebasan
diplomat terhdap daerah perwakilannya termasuk halaman bangunan
serta perlengkapannya seperti bendera,lambang negara,surat surat
dan dokumen bebas sensor,dalam hal ini polisi dan aparat keamanan
tidak boleh msuk tanpa ada ijin pihak perwakilan yang bersangkutan.
Konsul. Bagi para anggota konsuller hak ekstrateritorial biasanya
hanya menyngkut diri sendiri dan staffnya, yaitu berupa hak :
Kekebalan surat menyurat resmi tanpa sensor beserta arsip arsipnya.
Pebebasan pajak setempat. Pembebasan kewajiban hadir dalam sidang
pengadilan yang berhubungan dengan dinasnya sendiri. BAB V
ORGANISASI INTERNASIONAL A. Penegertian Organisasi Internasional.
Organisasi internasional adalah suatu lembaga atau badan yang dalam
rangka kerjanya atau ruang lingkup kerjanya mencakup dunia atau
bersifat internasional jadi tidak terbatas pada suatu negara saja.
B. Tujuan Organisasi Internasional. Organisasi internasional ini
dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar
negara dalam rangka memajukan bangsa dan menciptakan perdamaian
dunia. C. Peranan Organisasi Internasional. Organisasi
internasional mempunyai peran yang sangat besar bagi suatu bangsa
dalam rangka menjembatani kerjasama dengan negara lain dan juga
organisasi ini membantu dari negara negara anggota dalam memajukan
negaranya serta membantu perjuangan memperoleh kemerdekaan bagi
anggota yang masih terjajah.
D. Organisasi Organisasi Internasional yang ada sekarang ini. 1.
Perserikatan Bangsa Bangsa. PBB dibentuk atas dasar dari piagam
Atlantik yang bertujuan untuk menjamin perdamaian dan keamanan
internasional. Asas Organisasi PBB. Persamaan kedaulatan semua
anggota anggotanya. Semua anggota harus mematuhi dengan ikhlas
semua peraturan dan kewajiban kawajiban sesuai dengan piagam PBB.
Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional
dengan cara damai tanpa membahayakn perdamaian dan keamanan
internasional. Dala hubungan internasional semua anggota harus
menjauhi penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap negara lain.
Tujuan Organisasi PBB. Memelihara perdamaian dan keamanan
internasional. Mengembangkan hubungan hubungan persaudaraan antar
bangsa bangsa. Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah
internasional. Menjadikan PBB sebagai pusat usaha mewujudkan tujuan
bersama. Struktur Organsasi PBB. Majelis Umum ( General Assembly ).
Dewan Keamanan ( Security Council ). Dewan Ekonomi dan Sosial (
Economic And Social Council ). Dewan Perwalian ( Trussteship
Council ) Mahkamah Internsional ( International Court Of Justice ).
Sekretaris Jenderal. 2. ASEAN. Asas ASEAN. ASEAN adalah sebuah
organisasi negara negara di kawasan Asia tenggara yang menganut
asas keterbukaan bagi anggota anggotanya. Dasar ASEAN. Saling
menghormati terhadap kemerdekaan integritas teritorial dan
identitas semua bangsa. Mengakui hak setiap bangsa untuk
penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan dan intervensi
serta urusan subversi dari luar. Tidak saling mencampuri urusan
dalam negeri masing masing anggota. Menyelesaikan persengketaan
secara damai. Tidak menggunakan amcaman dan kekuatan militer.
Menjalankan kerjasama secara aktif. Tujuan ASEAN. Mempercepat
pertumbuhan ekonomi, soaial, dan pengembengan kebudayaan di kawsan
Asia Tenggara. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Meningkatkan
kerjasama aktif dalam segala bidang kecuali militer. Meningkatkan
penggunaan pertanian, industri, perdagangan, dan jasa untuk
meningktkan taraf hidup.
Memelihara kerjasama yang erat dan beramanfaat dengan organisasi
regional maupun internasional. Struktur Organisasi ASEAN. ASEAN
Ministrial Meeting ( Sidang tahunan para menteri ). Standing
Committee ( badan yang bersidang diantara dua sidang menlu negara
ASEAN untuk mengenai masalah masalah yang memerlukan keputusan para
menteri ). Komite komite tetap dan khusus. Sekretariat nasional
ASEAN pada setiap negara negara anggota. 3. Masyarakat Ekonomi
Eropa. Dasar Pebentukan MEE. Berdirinya MEE adalah sebagai akibat
perang dunia II di belahan Eropa yang menyebabkan negara negara
Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan oleh sebab itu kemudian
didirikan lembaga yang bergerak untuk memajukan dan membangun
kembali negara negara Eropa secara bersama sama, pada mulanya
mereka membentuk ECSC dan EURATON. Tujuan MEE. Mengintegrasikan
eropa dengan cara memajukan perekonomian, memperbaiki taraf hidup
dan memperluas lapangan kerja. Memajukan perdagangan dan menjamin
adanya persaingan bebas dan keseimbangan perdagangan antar negara
anggota. Menghapuskan semua halangan yang menghambat laju
perdagangan internasional. Memperluas hubngan dengan negara negara
di luar PBB. Struktur Organisasi MEE. Assembly. The Councils (
dewan menteri eropa ) Commissions ( badan pengurus harian MEE ).
The Court of Justice ( mahkamah peradilan MEE ). 4. OPEC. Dasar
Pembentukan OPEC. Organisasi ini didirikan agar masing masing
negara anggota penghasil minyak dalam mengambil kebijakan dalam
bidang perminyakan dan harga minyak dapat menguntungkan negara
negara anggota atau produsen, oleh sebab itu organisasi inilah yang
nantinya dapat mencegah persaingan yang tidak sehat dari negara
negara penghasil minyak. Tujuan OPEC. Mempertahankan harga minyak
dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara negara produsen.
Secara politik mengtur hubungan dengan perusahaan perusahaan minyak
asing atau pemerintah negara negara konsumen. Struktur Organisasi
OPEC. Confference yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam
menentukan kebijakan. Boards of Governors ( dewan gubernur ) yang
bertugas menata pelaksanaan kegiatan organisasi dan keputusan
konferensi. Economic Commission Board ( dewan komisi ekonomi ) yang
bertugas mengkaji dan mempersiapkan bahan bahan dan syarat syarat
untuk konferensi terutama mengenai hal hal
teknis bidang perminyakan. Sekretariate yang menjalankan tugas
sehari hari yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. 5.
NATO. Dasar Pembentukan NATO. NATO merupaka organisasi kerjasama
bidang militer di kawasan eropa barat, organisasi ini dibentuk
dalam rangka membendung pengaruh komunis USSR agar tidak meluas
sampai kawasan eropa barat. Tujuan NATO. Menyelesaikan
persengketaan secara damai. Tidak menggunakan ancaman militer dalam
kalangan internasional. Membela negara anggota dengan pendirian
bahwa ancaman pada satu anggota merupakan ancaman seluruh anggota
NATO. Struktur Organisasi NATO. North Atlantic Council merupakan
dewan tertinggi. International Secretary dikepalai oleh sekretaris
jenderal. Millitary Comitee dipimpin oleh seorang panglima
tertinggi. 6. Organisasi Konferensi Islam. Dasar Pembentukan OKI.
Organisasi ini dibentuk dengan alasa atau dasar untuk mempererat
solidaritas negara negara islam di dunia. Tujuan OKI. Memajukan
solidaritas islam negara negara anggota. Memperkuat kerjasama antar
negara negara anggota dalam bidang sos,ek,budy,pendidikan,dan
bidang bidang lainnya. Mengupyakan seoptimal mungkin untuk
menghilangkan rasialisme,diskriminasi,dan kolonialisme dalam setiap
bentuk. Menyokong segala kegiatan usaha perdamaian dunia. Mengatur
usaha usaha melindungi tempt tempat suci dan membantu perjuangan
rakyat Palestina. Membentuk suasana harmonis antar negara negara
angota. Memperkuat perjuangan umat islam untuk melndungi
martabat,kemandirian dan hak setiap negara islam. Struktur
Organisasi OKI. Konferensi kepala negara Sekretaris jenderal
sebagai badan eksekutif. Komite komite khusus. Bdan badan subsider
yng bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang bidang
yang lainnya. 7. Gerakan Non-Blok. Dasar Pebentukan GNB. Gerakan
non-blok dibentuk atas dasar kerena terjadi persaingan antara dua
negera besar beserta
bloknya yaitu blok barat dan blok timur setelah perang dunia II
,oleh sebab itu negara negara yang tidak tergabung dalam blok
tersebut khawatir kalau persaingan tersebut pecah menjadi perang
terbuka oleh sebab itu kemudian mereka memprakarsai terbantuknya
GNB untuk mendesak kedua blok agar menghentikan persaingannya.
Tujuan GNB. Mendukung perjungan dekolonialisasi dan memegang teguh
perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, rasialisme
apartheid, dan zionisme. Wadah negara negara yang sedang
berkembang. Mengurangi ketegangan antara blok barat dan timur. Tidk
membenarkan meyelesaikan sengketa dengan kekerasan senjata. 8.
APEC. Dasar Pembentukan APEC. Pebentukan organisasi ini dikarenakan
situasi kawasan asia-pasifik yang tidak menentu akibat perkembangan
situasi politik dan ekonomi dunia karena pengaruh perag dingin.
Tujuan APEC. Menjalin kerjasama ekonomi antar bangsa di kawasan
asia-pasifik atas dasar saling menguntungkan. Meningkatkan hubungan
kerjasama di bidang ekonomi bagi kemajuan den kesejhteraan bersama.
Memperkuat kemampuan masing masing negara anggota untuk
memperjuangkan kepentingan bersama termasuk dalam forum
internasional. 9. Liga Arab. Dasar Pembentukan Liga Arab.
Organisasi ini dibentuk dalam rangka menentang kekuatan militer
inggris dan perancis di timur tengah dan zionis israel serta
menuntut berdirinya negara palestina yang merdeka. Tujuan Liga
Arab. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan politik para negara
angota sehingga terjamin kerjasama dan terpeliharanya kedaulatan
setiap anggota. Memupuk kerjasama di bidang ekonomi, komunikasi dan
kebudayaan dan sosial. Melarang menggunakan kekerasan senjata
dalampenyelesaian sengketa negara anggota. Struktur Organisasi Liga
Arab. Organisasi ini bermarkas besar di Kairo dengan seorang
sekretaris jenderal yang dibantu oleh Council sebagai badan
tertinggi. BAB VI PERJANJIAN INTERNASIONAL A. Pengertian Perjanjian
Inernasional. 1. Oppenheimer-Lauterpacht. Perjanjian internasional
adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan
kewajiban dari pihak pihak yang mengadakan perjanjian. 2. G.
Schwarzenberger. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan
antara subjek subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban
kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional.
3. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, SH. Perjanjian internasional
adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk
menciptakan akibat akibat hukum tertentu. B. Macam Macam Perjanjian
Internasional. 1. Menurut Subjeknya. Perjanjian antar negara yang
dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum
internasional. Perjanjian antara negara dengan subjek hukum
internasional yang lain misal organisasi internasional. Perjanjian
antar subjek hukum internasional selain negara. 2. Menurut Isinya.
Perjanjian di bidang politik,misal pakta pertahanan. Perjanjian di
bidang ekonomi, misal IMF. Perjanjian di bidang hukum, misal batas
negara. Perjanjian di bidang kesehatan, misal penanggulangan AIDS.
3. Menurut Proses Pembentukannya. Perjanjian yang bersifat penting
yang dibuat melelui proses perundingan, penandatanganan dan
ratifikasi. Perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui
dua tahap yaitu perundingan dan penandatanganan. 4. Menurut
Fungsinya. Perjanjian yang membentuk hukum yaitu perjanjian yang
yang meletakkan ketentuan ketentuan hukum bagi masyarakat
internasional secara keseluruhan. Perjanjian yang bersifat khusus
yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara
negara yang mengadakan perjanjian saja. C. Proses Pembuatan
Perjanjian Internasional. 1. Menurut Konggres Wina 1969. Proses
pembuatan perjanjian internasional menurut kongres Wina tahun 1969
terdiri dari tiga tahap yaitu : Perundingan ( negotiation ).
Penandatanganan ( signature ). Pengesahan ( ratification ). 2.
Menurut Hukum Positif Indonesia. Penjajakan. Perundingan (
negotiation ). Perumusan naskah perjanjian. Penerimaan naskah
perjanjian ( adoption of the text ). Penandatanganan ( signature ).
Pengesahan naskah perjanjian ( authentication of the text ). D. Hal
Hal Penting Dalam Perjanjian Internasional. 1. Persyaratan
Perjanjian Internasional. Unsur unsur Penting. Harus dinyatakan
secara resmi dan formal. Bermaksud membatasi, meniadakan, atau
megubah akibt hukum dan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam
perjanjian tersebut.
Teori persyaratan Perjanjian Internasional. Teori Kebulatan
Suara yaitu perjanjian internasional itu sah jika diterima oleh
semua peserta dalam pembuatan perjanjian tersebut. Teori Pan
Amerika setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan
dengan menerima segala persyaratan yang ada dalam perjanjian
tersebut. 2. Berlakunya Perjanjian Internasional. Masa berlaku
sejak tanggal yang ditentukan atau menurut dari persetujuan dari
peserta. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan perjanjian mulai
berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua
negara perunding. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh
perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian
itu mulai berlaku bagi negara tersebut. Ketentun ketentun yang
mengatur pengesahan teksnya,pernyataan persetujuan suatu negara
untuk diikat oleh prjanjian, cara dan tanggal berlakunya,
persyaratan,fungsi fungsi penyampinnya dan masalah masalah yang
timbul, maka perjanjian itu mulai berlaku saat teks perjnjian
tersebut disahkan. 3. Pelaksanaan Perjanjian Internasional.
Ketaatan terhadap perjanjian. Perjanjian harus di patuhi dengan
dasar asas Pacta Sunt Servada. Kesadaran hukum nasionalnya yang
berarti bahwa negara yang menyetujui ketentuan ketentuan perjanjian
yang sesuai dengan hkum nasionalnya. Penerapan perjanjian. Daya
berlaku surut ( Retroactivity ), biasanya suatu perjanjian
internasional dianggap mengikat jika perjanjian tersebut telah di
ratifikasi oleh peserta, kecuali bila perjanjian tersebut dianggap
berlaku sebelum dilaksanakan ratifikasi. Wilayah penerapan (
Teritorial Scope ) suatu perjanjian mengikat wilayah negara peserta
kecuali bila ditentukan lain. Perjanjian menyusul ( Successive
Treaty ), pada dasrnya suatu perjanjian internasionaltidak boleh
bertentangan dengan perjanjian serupayang mendahuluinya. Penafsiran
ketentuan perjanjian. Agar perjanjian memiliki daya guna yang baik
maka masing masing negara peserta harus mempunyai penafisiran yang
sama dengan negara peserta yang lain agar tidak terjadi
kesalahpahaman dalam penafsiran. 4. Kedudukan Negara Bukan Peserta
Perjanjian Internasional. Kedudukan negara yang tidak ikut dalam
perjanjian internasional tidak memilik hak dan kewajiban, tetapi
jika perjanjian tersebut bersifat multilateral maka negara yang
tidak terlibat dapat menyatakan diri terikat dengan perjanjian
tersebut. 5. Pembatalan Perjanjian Internasional. Negara peserta
atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan ketentuan hukum
nasionalnya. Adanya unsur kesalahan pada saat perjanjian dibuat.
Adanya unsur penipuan dri negara peserta tertentu terhadap negara
peserta lain saat perjanjian tesebut dibuat. Terdapat
penyalahgunaan atau kecurangan baik melalui kelicikan atau
penyuapan. Adanya unsur paksaan terhadap seorang wakil negara lain
,paksaan tersebut berupa ancaman atau penggunaan kekerasan.
Bertentangn dengan suatu kidah hukum internaional.
6. Berakhirnya Perjanjian Internsional. Telah tercapainya tujuan
dari perjanjian itu. Masa berlaku perjanjian tersebut telah
berakhir. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau
punahnya objek perjanjian tersebut. Adanya persetujuan dari peserta
peserta untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Adanya perjanjian
baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian terdahulu.
Syarat syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan
ketentuan perjanjian telah dipenuhi. Perjanjian secara sepihak
diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh
pihak lain. E. Jenis Jenis Perjanjian Internasional. 1. Bilateral.
Adalah perjanjian yang bersifat khusus karena hanya mengatur hal
hal yang menyangkut kepentingan dua negara. 2. Multilateral.
Perjanjian yang diadakan oleh lebih dari dua negara dan sering
disebut sebagai Law Making Treaties karena mengatur hal hal yang
menyangkut kepentingan umum. F. Istilah Istilah Dalam Perjanjian
Internasional. 1. Traktat ( Treaty ). Perjanjian paling formal dari
dua negara atau lebih dan mencakup bidang politik dan ekonomi. 2.
Konvensi ( convention ). Persetujuan formal yang bersifat
multilateral dan tidak berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi.
3. Protokol ( Protocol ). Persetujuan yang tidak resmi dan pada
umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. 4. Persetujuan ( Agreement
). Perjanjian yang bersifat teknis atau administratif 5. Perikatan
( Arrangement ). Merupakan istilah untuk transaksi transaksi yang
bersifat sementara. 6. Proses Verbal Catatan catatan konferensi
diplomatik atau suatu kemufakatan. 7. Piagam ( Statute ). Himpunan
peraturan yang telah ditetapkan oleh persetujuan internasional. 8.
Deklarasi ( Declaration ). Perjanjian internasional yang berupa
teraktat dan dokumen tidak resmi. 9. Modus Vivendi Dokumen yang
mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara. 10.
Pertukaran Nota. Metode tidak resmi yang biasanya dilakukan oleh
wakil wakil militer yang mengakibatkan timbul kewajiban kewajiban
yang menyangkut mereka. 11. Ketentuan Penutup ( Final act )
Ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta,nama yang
diundang dan masalah yang disetujui namun tidak di ratifikasi. 12.
Ketentuan Umum ( General act ).
Traktat yand dapat bersifat resmi dan tidak resmi 13. Charter.
Istilah dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang
bersifat administratif. 14. Pakta ( pact ) Istilah yang menunjuk
suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi. 15.
Covennt. Persetujuan tentang anggaran dasar
BAB VII SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL A. Pengertian
Hukum dan Peradilan Internasional. Pengertian hukum internasional
banyak sekali tokoh yang mengungkapkan,bahkan istilah tentang hukum
internasional telah ada sejak jaman Romawi.berikut ini pengertian
hukum internasional menurut : 1. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja SH.
Menurut dia hukum internasional adalah keseluruhan kaidah kaidah
dan asas asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi
batas batas negara, misalnya negara dengan negara atau negara
dengan subjek hukum lainnya. 2. J.G. Starke beliau mendefinisikan
hukum internasional adalah sekumpulan hukum ( body of law ) yang
sebagian besar terdiri dari asas asas dan karena itu biasanya
ditaati dala hubungan antar negara. Di dalam hukum internaional
mencakup beberapa macam antara lain yaitu hukum perdata
internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga
negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain istilah
ini sering dikenal dengan hukum antarbangsa.Selain hukum perdata
internasional masih ada satu lagi yaitu hukum publik internasional
yaitu hukum yang mengatur negara yang satu dengan negara yang
lainnya dalam hubungan internasional,istilah ini serig dikenal
dengan istilah hukum antar negara. Persamaan hukum perdata
internasional dengan hukum publik internasional. Persamaannya
adalah bahwa kedua hukum ini sama sama mengatur hubungan hubungan
antar persoalan persoalan yang melintasi batas batas negara.
Perbedaan hukum perdata internasional dengan hukum publik
internasional. Perbedaannya adalah dalam hukum perdata
internasional peroalan berkaitan dengan hukum perdata,sedangkan
hukum publik internasional persoalan berkaitan dengan hukum publik.
B. Sumber Hukum Internasional. 1. Sumber hukum dalam arti material.
Sumber hukum dalam arti material ini membahas tentang dasar
berlakunya hukum suatu negara.di dalam sumber hukum dalam arti
material ini terdapat dua aliran pemikiran yang berbeda dua aliran
tersebut yaitu, Aliran Naturalis yaitu aliran yang bersandar pada
hak asasi atau hak hak alamiah,aliran ini berpendapat bahwa
kekuatan mengikat dala hukum internasional didasarkan pada hukum
alam yang berasal dari tuhan, oleh karena itu hukum internasional
dianggap libih tinggi kedudukannya dari pada hukum nasional. Aliran
Positivisme aliran ini maendasarkan bahwa berlakunya hukum
internasional berasal dari persetujuan bersama dari negara negara
ditabah dengan asas Pacta Sunt Servda. 2. Sumber hukum dalam arti
formal. Sumber hukum internasional dala arti formal adalah sumber
hukum yang paling utama dan
memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat digunakan
oleh Mahkamah Internsional dalam memutuskan suatu sengketa
internasional, contoh sumber hukum dala arti formal, pejanjian
internasional, kebiasaan kebiasaan internasional, asas asas uu
hukum, yurisprudensi, dan pendapat pendapat para ahli hukum
terkemuka. C. Asas asas dalam hukum internasional. Pemberlakuan
hukum internasional dala rangka menjalin hubungan antar bangsa
harus memperhatikan asas asas berikut ini : 1. Asas teritorial.
Asas ini mendasarkan diri pada kekuasaan suatu negara atas
wilayahnya,negara melakanakan hukum bagi semua orang dan barang
yang ada di wilayahnya. Jadi terhadap orag atau barang yang berada
diluar wilayahnya maka berlaku hukum asing atau internasional. 2.
Asas kebangsaan. Asas ini berdasarkan pada kekuasaan negara untuk
warga negaranya. Menurut asas ini setiap warga negara dimanapun dia
berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya, artinya bahwa
hukum dari negara tersebut tetap berlaku bagi awrga negaranya
meskipun berada di negara lain. 3. Asas kepentingan umum. Asas ini
didasarkan pada wewenag negara utuk melindungi dan mengatur
kepentingan dala kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini negara
dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan. Jadi hukum tidak
terikat pada batas batas wilayah negara. D. Peranan Hukum
Internasional. Berkaitan dengan peran hukum internasional yang
paling essensial adalah bahwa hukum internasional adalah suatu
sarana dalam mewujudkan perdamaian internasional atau dunia. Karena
hukum internasional dapat digunkan untuk meyelesaikan suatu
sengketa antar negara tanpa harus terjadi suatu peperangan, Jadi
tanpa hukum internasional maka perdamaian dunia tidak akan
tercapai. E. Peranan Peradilan Internasional. Peradilan
internasional merupakan lembaga peradilan di tingkat internasional
yang dibawah kendali dari mahkamah internasional. Peradilan
internasional ini berperan mengadili dan menyelesaikan semua
perselisihan yang terjadi antar negara dengan jalan damai yang
selaras dengan asas asas keadilan dan hukum internasional. F.
Subjek Hukum Internasional. 1. Negara. Negara adalah subjek hukum
internasional ini sejalan dengan lahirya hukum internasional itu
sendiri yaitu hukum antar negara. 2. Tahta Suci. Tahta suci (
Vatican ) merupakan peninggalan sejak jaman dahulu ketika paus
bukan hanya kepala gereja Roma tetapi memiliki kekuasaan duniawi
hal ini dibuktikan dengan adanya perwakilan diplomatik di berbagai
negara. 3. Palang Merah Internasional. Palang merah internasional
ini merupakan organisasi internasional yang diperkuat dengan
perjanjian iternsional oleh sebab itu organissi ini menjadi subjek
hukum internasional. 4. Organisasi Internasional. Organisasi
internasional sudah pasti enjadi subjek hukum internasional karena
pebentukan organisasi ini didasarkan pada suatu perjanjian, contoh
PBB,WHO,IRC dll. 5. Orang Perseorangan ( Individu ).
Perseorangan dapat menjadi subjek hukum internasional karena
seseorang tersebut dapat mengajukan atau diajukan kehadapan
mahkamah internasional, contoh para penjahat perang. 6. Pemberontak
dan Pihak dalam Sengketa. Menurut hukum perang peberontak dapat
memperoleh kedudukan hak sebagai pihak yang bersengketa dan
pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional karena mereka
juga memiliki hak yang sama untuk menentukan nasibnya sendiri, hak
bebas memilih sistem ekonomi,politik,dan sosial, hak menguasai
sumber kekayaan alam di wilayah yang mereka kuasai. G. Sistem
Peradilan Internsional. Sistem peradilan internaional ini lebih
tepatnya mengarah kepada komponen komponen yang ada dalam lembaga
ini dalam rangka mewujudkan keadilan di dunia internasionl.komponen
komponen tersebut antara lain yaitu : 1. Mahkamah Internasional (
The Interntional Court Of Justice ) Mahkamah internasional ini
merupakan lembaga kehakiman PBB yang berpusat di Den Haag, Belanda.
Fungsi utama Mahkamah Internsional. Fungsi utama mahkamah
internasional adalah menyelesaikan kasus kasus persengketaan
internasional yang subjeknya adalah negara secara damai yaitu
melalui jalur hukum internasional dan dibawah pengawasan PBB.
Komposisi Mahkamah Internasional. Komposisi mahkamah internasional
yaitu terdiri dari 15 hakim, 2 diantaranya merangkap ketua dan
wakil ketua mahkamah internasional dengan masa jabatan 9 tahun. Ke
15 hakim tersebut direkrut dari warga negara anggota yang dinilai
cakap di bidang hukum internaional. Yuridiksi Mahkamah
Internasional. Yang dimaksud dengan yuridiksi adalah kewenangan
yang dimiliki oleh mahkamah internasional yang bersumber pada hukum
internasional untuk menegakkan hukum, yuridiksi ini meliputi
memutuskan perkara perkara pertikaian dan memberikan opini opini
yang bersifat nasehat. 2. Mahkamah Pidana Internasional ( The
International Criminal Court ) Mahkamah pidana internasional ini
bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum internasional dan
memastikan bahwa pelaku kejahatan berat internasional dipidana.
Komposisi Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah pidana
internasional ini beranggotakan 18 hakim yang bertugas selama 9
tahun . para hakim ini dipilih dari 2/3 suara majelis negara pihak,
dan paling tidak mereka berkompeten dalam bidangnya. Yuridiksi
Mahkamah Pidana Internasional. Yuridiksi dari mahkamah pidana
internasional ini adalah memutuskan perkara perkara terbatas
terhadap pelaku kejahatan internasional yang antara lain perkara
perkara kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan
perang, dan kejahatan agresi. 3. Panel Khusus dan Spesial Pidana
Internasional ( The International Criminal Tribunals and Special
courts ) Panel khusus dan spesial pidana internasional ini adalah
lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para
tersangka kejahatan internasional yang bersift tidak permanen ( Ad
hoc ) yang berarti bahwa setelah selesai mengadili maka peradilan
ini dibubarkan.