Modul 1 kewirausahaan

3MODUL KEWIRAUSAHAAN SMK

KELAS XII SEMESTER GASAL

A. KOMPETENSI

1. Standar Kompetensi : Mengelola Usaha Kecil/Mikro

2. Kompetensi Dasar :Mempersiapkan Pendirian Usaha

3. Indikator : Izin Usaha

MODUL I PROSEDUR PENGURUSAN IZIN USAHA PADA PIHAK YANG BERWENANG

B. MATERI ( Ringkasan Materi )

Seorang Calon Wirausaha didalam mempersiapkan pendirian usahanya, tidak akan bisa berhasil tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan pendirian usaha itu memang sudah seharusnya ada, walaupun sederhana. Mengapa ? Karena perencanaan usaha yang dibuat secara tertulis merupakan perangkat yang tepat untuk memudahkan didalam mengendalikan usaha agar pelaksanaan nya fokus. Perencanaan pendirian usaha merupakan dasar bagi calon wirausaha untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman dan data-data yang tertulis. Fungsi Izin Usaha adalah mengarahkan, mengawasi, serta melindungi usaha. Pemerintah memberi kemudahan dalam memberi izin Usaha karena dengan banyaknya usaha maka akan sangat bermanfaat dan membantu pemerintah, antara lain :

Meningkatkan devisa negara Meningkatkan pendapatan daerah Mengurangi pengangguran

Adapun perizinan usaha yang harus dimiliki oleh calon wirausaha itu banyak macamnya dan bergantung pada jenis usaha yang akan dijalankannya. Seperti kita ketahui bahwa untuk usaha industri pada prinsipnya diperlukan izin-izin usaha, antara lain sebagai berikut.

a. Izin prinsip (IP) adalah suatu persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk mendirikan perusahaan industri.

b. Izin pengguna tanah (IPT) ini dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemda setempat setelah izin pembebasan tanah itu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

c. Izin mendirikan bangunan (IMB) dikeluarkan oleh Pemda melalui Dinas Pengawassam Pembangunan Kota (DPPK). Adapun persyaratan untuk mengurus IMB ialah bangunan yang akan didirikan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan oleh Kepala Dinas, pelaksanaan pembangunannya tidak boleh mengganggu tempat masyarakat di sekitarnya, dan sebagainya.

d. Izin gangguan dikeluarkan oleh Bagian Undang-undang Gangguan Pemda setempat. Sebelum mengajukan permohonan izin gangguan, calon wirausaha yang akan mendirikan perusahaan, wajib memiliki izin RT, RW, clan kelurahan setempat serta mendapat persetujuan tidak keberatan dari tetangga terdekat.



Perizinan Usaha

Perizinan usaha adalah alat atau instrumen untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan penerbitan usaha. Mengenai persiapan pendirian usaha berdasarkan proposal usaha ada 6 hal yang perlu dipersiapkan dalam mempersiapkan pendirian usaha, yaitu pengurusan izin usaha, penentuan tempat atau lokasi usaha, pengadaan fasilitas produksi dan bahan baku produksi, perekrutan dan penepatan SDM ( Sumber Daya Manusia ), dan persiapan administrasi usaha.

Prosedur Pengurusan Izin Usaha

Prosedur atau langkah-langkah dalam mendirikan usaha berbadan hukum, antara lain membuat SITU ( Surat Izin Tempat Usaha ) , membuat SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan) , membuat NPWP ( Nomor Induk Wajib Pajak), membuat TDP (Tanda Daftar Perusahaan), membuat nomor rekening bank atas nama perusahaa, membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

1. Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) harus diperpanjang atau didaftarkan setiap lima tahun sekali.

Langkah-langkah untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), yaitu sebagai berikut :

Membuat surat izin tetangga Membuat surat keterangan domisili perusahaan

Dokumen yang diperlukan untuk membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU), antara lain :

1. Fotocopy KTP permohonan2. Foto permohonan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah3. Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani4. Fotocopy pelunasan PBB tahun berjalan5. Fotocopy IMB ( Izin Mendirikan Bangunan )6. Fotocopy sertifikat tanah atau akta tanah7. Denah lokasi tempat usaha8. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga ( Izin Tetangga ) yang

diketahui RT / RW9. Izin sewa atau kontrak10. Surat keterangan domisili perusahaan11. Fotocopy akta pendirian perusahaan dari notaries12. Berita acara pemeriksaan lapangan

Adapun persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh calon wirausaha jika akan mendirikan perusahaan yaitu: tempat usaha dan pekarangan

harus selalu bersih; diesel atau mesin-mesin tidak

bising, pondasi bangunan harus kuat menahan getaran;

menyediakan sarana pengamanan, seperti alat pemadaman kebakaran, obat-obatan;

buka usaha hanya pada j am tertentu dan tidak mengganggu masyarakat di sekitarnya;

memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).



2. Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tantang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat atau domisili perusahaan. SIUP dapat di berikan kepada para wirausaha baik perseorangan, CV, PT, BUMN, firma, ataupun koperasi.SIUP dapat diklasifikasikan sebagai berikut. SIUP Kecil SIUP Menengah SIUP Besar

Proseder permohonan SIUP Permohonan SIUP menengah dan SIUP kecil Permohonan SIUP besar

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) antara lain :1. Fotocopy akta notaris pendirian perusahaan2. Fotocopy SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia3. Fotocopy NPWP4. Fotocopy KTP pemilik5. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha ( SITU )6. Fotocopy Kartu Keluarga7. Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan8. Fotocopy surat kontrak atau sewa9. Foto direktur utama atau pimpinan perusahaan ukuran 3 x 410. Neraca perusahaan

3. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )

Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu maupun pemilik perusahaan harus mempunyai Nomor Induk Wajib Pajak ( NPWP ) . Apabila omset penjualan mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu diwajibkan mendaftarkan perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) dan akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ( NPPKP ). Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



4. Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tantang wajib daftar. Berdasarkan pasal 38 KUHD ( Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ) , akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negara sesuai domisili perusahaan, kemudian diumumkan melalui Berita Negara.

Hal-hal yang perlu di daftarkan Akta pendirian perusahaan Akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Mentri Hukum dan

hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Prosedur permohonan Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )1. Permohonan Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) yang berupa PT dan

yayasan harus mendapatkan pengesahaan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan hak Asai Manusia terlebih dahulu.

2. Perusahaan mengambil formulir permohonan TDP3. Perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai dangan

Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.286/Kep/II/85.4. Petugas kantor pendaftaran perusahaan

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) antara lain:1. Untuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV) atau Firma

(Fa) dan Koperasi adalah sebagai berikut.a. Formulir Isianb. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaanc. Fotocopy Pengesahan Aktad. Asli dan Fotocopy Pengesahaan Akta Pendiriane. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaanf. Fotocopy Surat Izin Tempat Usahag. Nomor Pokok Wajib Pajakh. Fotocopy SIUPi. Fotocopy KTPj. Fotocopy akta Pendirian dan Pengesahank. Fotocopy KTP penanggung jawab koperasil. Bukti setor biaya administrasi

m. Fotocopy paspor jika pemilik WNA



2.Perusahaan Perorangan ( PO )a. Formulr Isianb. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaanc. Fotocopy SIUPd. Fotocopy KTP penanggung jawabe. Fotocopy NPWPf. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SIUP)g. Membuat Nomor Rekening Perusahaan

Sebelum membuat akta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan berapa presentase saham masing-masing pemilik. Oleh sebab itu harus melakukan hal berikut ini : Membuat nomor rekening atas nama perusahaan Melakukan setoran modal Menyerahkan bukti setoran

5. Membuat AMDAL ( Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di indonesia. AMDAL digunakan untuk :

1. memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat3. Bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah.4. Membantu proses pengambilan keputusan5. Memberikan masukan terhadap penyusunan desain

Dasar Hukum AMDAL. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum AMDAL adalah: Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 mengenai Ketentuan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 mengenai Pengendalian

Pencemaran Air. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 mengenai Konversi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistem. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup No. B. 2335/MENLH/12/93,

No. B. 2347/MENLH/12/93 mengenai kreteria usaha wajib AMDAL. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 mengenai tata ruang.



Pedoman Pelaksanaan AMDAL

a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2006 mengenai penyusunan AMDAL harus menggunakan pedoman Penyusunan AMDAL.

b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang daftar kegiatan wajib AMDAL.

c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002d. Kewenangan Penilaian didasarkan Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup no. 40 Tahun 2000 tantang pedoman tata kerja komisi penilaian AMDAL.

Dokumen Yang Diperlukan Dalam Pengurusan AMDALDalam pengurusan AMDAL, dokumen yang diperlukan adalah fotocopy NPWP, TDP, KTP, SITU, dan denah lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

C. SOAL ( Latihan )

1. Jelaskan tentang pentingnya izin usaha !2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan SITU dan HO !3. Jelaskan apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam

pengurusan SITU !4. Sebutkan dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengurusan SITU !5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan surat izin tetangga !



Modul 1 kewirausahaan

Education