KESENIAN HUKUM1) Kesenian Hukum adalah: suatu kajian tentang
kehendak-kehendak di mana orang harus bertindak atau tidak boleh
bertindak dalam masyarakat. Kehendak untuk boleh bertindak atau
tidak boleh bertindak dijelmakan dalam pepatah-pepatah hukum,
lambang-lambang hukum, barang simbolis, seni rupa, seni miniatur
yang mengabdi pada kepentingan.2) Contoh contoh kesenian hukum:
sadumuk batuk, sanyari bumi ditohi pati; ngundhuh wohing pakarti;
sapa nandur bakal ngunduh; lambang dewi keadilan; 1) Kesenian dalam
Perundang-Undangana. Politik perundang-undangan: yaitu menetapkan
tujuan dan isi peraturan perundang-undangan;b. Teknik
perundang-undangan, yaitu cara merumuskan peraturan
perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga maksud yang
dikehendaki pembentuk undang-undang dengan jelas ternyata di
dalamnya.Peraturan hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat,
kepentingan masyarakat, pandangan masyarakat:1. Kepentingan
ekonomi;2. Pandangan agama;3. Pandangan-pandangan kesusilaan;4.
Pandangan pandangan politik, sosial yang hidup dalam
masyarakat.Pembentuk undang-undang harus mempunyai:1. Perasaan
(perasaan hukum) dan kekuatan fantasi (membayangkan pelabagai
peraturan yang mungkin);2. Menentukan kehendak (willekeuren), yaitu
memilih salah satu dari padanya yang menurut pandangannya adalah
terbaik;3. Kepekaan sosial, yaitu memahami kebutuhan hukum dan
keadilan masyarakat2) Kesenian Hukum di PeradilanVan Apeldoorn:1.
Tugas hakim menurut pandangan abad ke 19;2. Ajaran Hukum Bebas;3.
Tugas hakim menurut pandangan masa kini.
Penemuan Hukum1. Pengertian: proses pembentukan hukum oleh
subjek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan
hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaedah-kaedah atau
metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum;2.
Tujuan penemuan hukum: agar penerapan aturan hukum thd suatu
peristiwa dapat dilakukan secara tepat, relevan hukum hukum ,
sehingga hasil yang diperoleh juga dapat diterima dan
dipertanggungjawabkan dalam ilmu hokumSebab-sebab perlu ada
penemuan hukum1. Hakim tidak sekedar corong undang-undang saja.2.
Ada Perkembangan masyarakat, sehingga uu sudah tidak relevan
lagi.3. Hakim bertugas memutus agar tercapai rasa keadilan;4. Untuk
menghindari adanya rechts vacuum (kekosongan hukum) dan wet
vacuum.(kekosongan undang-undang).Dasar hukum penemuan hukum1. UU
No. 4 tahun 2004 Pasal 1, 2 (1); 5;14; 23 (1); 28.2. Pasal 21
Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB).(tugas mahasiswa: pelajari
isi pasal Pasal 1, 2 (1); 5;14; 23 (1); 28. UU No.4 tahun
2004)Sumber-sumber penemuan hokum (Bambang Sutiyoso, 2007:42)1.
Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);2. Hukum tidak
tertulis;3. Yurisprudensi;4. Perjanjian internasional;5. Doktrin;6.
Putusan desa;7. Perilaku manusia secara nyata.Subjek penemuan
hokum1. Hakim Sifatnya Konfliktif. Hasilnya hukum dan Sumber
hukum2. Pembuat UU Sifatnya Preskriptif Hasilnya: Hukum dan Sumber
hukum3. Peneliti hokum Bersifat TEORITIS Hasilnya Sumber
hukum.Aliran-aliran / model-model penemuan hokum1. Aliran Legistis
(Legisme) Legisme timbul karena:a. Timbul aliran ini sbg reakasi
terhadap hukum kebiasaan;b. Munculnya gerakan Kodifikasi;c. UU
satu-satunya sumber hukum;d. La Baoche de la loi;e. Hakim hanya
sebagai subsumtie automat;Tokohnya: Montesqueu, Robbespierre; J.
Rousseau2. Aliran Freirechtsschule; a. Kodifikasi tidak mungkin
lengkap, maka disamping uu ada sumber lain untuk menemukan hukum;b.
Hukum hanya sebagai sarana, dan hakim boleh mengambil sumber lain;
c. Kodifikasi tidak mungkin lengkap;d. Hakim sebagai pencipta
hukum;Tokoh: Kantorowicz Aliran Hukum Bebas yang sosiologis
(Soziologische rechtsschule)a. Hakim untuk menemukan hukum harus
mencari pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat;b. Uu tetap
dihormati, c. Hakim mempunyai kebebasan yang mendasarkan per UU
an;d. Putusan hakim melihat asas keadilan, kesadaran dan perasaan
hukum yang hidup dalam masyarakat.e. Hakim tidak sekedar ilmu hukum
dogmatik tetapi memperhatikan pengetahuan, ekonomi, sosiologi
dll.f. Tokoh : Hamaker dan HymansAliran Hukum Bebas yang rasional
(rationale rechtsschule)a. Hakim mempunyai kebebasan yang
mendasarkan akal hasil pemikiran / logika atau nalar hakim;3.
Aliran Rechtsvinding (sistem hukum terbuka)1. Pendapat dari pada
ajaran ini:a. Hukum terbetuk dengan beberapa cara: Karena proses
wetgeving; Karena hasil peradilan (rechspraak); Karena kebiasaan
masyarakat; Karena ilmu (wetenschap).2. Pandangan ajaran
Rechsvinding:Jelaskan titik pandang masing-masing dari segi fungsi
hakim di dalam mengadili?Menurut Saudara mana yang paling tepat,
jika saudara menjadi Hakim?Jika kita memotret peran hakim saat ini
(dalam praktik) di Indonesia, masih cenderung menggunakan titik
pandang mana?2. Pandangan ajaran Rechtsvindinga. Berpegang pada uu,
tetapi tidak seketat legisme dan tidak sebebas freirechtschule;b.
Tugas hakim menyelaraskan undang-undang dengan keadaan masyarakat
yang nyata dan bila perlu menambah uu disesuaikan dengan asas-asas
keadaan masyarakat;c. Kebebasan yang terikat dan terkait,d.
Keterikatan yang bebas tercermin dalam penafsiran hukum, pengisian
kekosongan hukum dengan konstruksi hukum;e. Yurisprudensi mempunyai
arti penting disamping uu, karena dalam yurisprudensi terdapat
makna penting konkret yang tidak terdapat pada uu.f.kesimpulan: 1)
mula-mula hakim berpegang pada uu; 2) apabila hakim tidak menemukan
hukumnya maka ia harus menciptakan hukum sendiri, dengan cara
interpretasi, konstruksi hkm.Penemuan Hukum (B. Arief Sidharta,
1995)1. Penemuan hukum oleh hakim, sehubungan dengan tugas hakim
untuk menyelesaikan masalah menyelesaikan konflik hukum;2. Masalah
hukum adalah masalah yang penyelesaiannya memerlukan penerapan
hukum positif.3. Secara teknikal ada dua jenis metode penemuan
hukum, yi. Interpretasi dan konstruksi hukum.Penemuan Hukum oleh
Hakim1. Penemuan hukum oleh hakim dengan cara : interpretasi Hkm
dan Konstruksi hukum.2. Mengapa perlu interpretasi:a. dalam uu
mempunyai 2 makna: makna yang secara tegas tercantum dalam bunyi
undang-undang itu (Litera Legis); makna b. tersirat/tersembunyi
yang merupakan maksud sesungguhnya dari pembuat uu yang masih harus
ditemukan (Sententia Legis).Bentuk penemuan hokumPenerapan Hukum :
apabila ketentuan uu sudah jelas maka tinggal menerapkan saja
dengan sillogisme.Penafsiran hukum:Apabila ketentuan uu perlu
dicari penjabarannyaKonstruksi hukum/argumentasi:Apabila ada
kekosongan hukum, atau tidak lengkap, Calon soal1. Jelaskan
perbedaan metode penemuan hukum antara: silogisme, penafsiran hukum
dan konstruksi hukum?2. Penemuan hukum dalam peradilan pidana
cenderung menggunakan penafsiran apa? Jelaskan alasannya?Metode
Penemuan HukumINTERPRETASI Gramatikal; Sistematis/logis;
Teleologis/sosiologi; Komparatif; Futuristik/ antisipatif ;
Restriktif; Ektensif; Otentik; Historis; Interdisipliner;
Multidisipliner Perjanjian/kontrakKONSTRUKSI/ARGUMENTASI Argumentum
per analogiam Argumentum a contrario Rechtsvervijning Fiksi
hukum
Interpretasi Hukum1.Interpretasi Hukum Dilakukan Apabila:a. Ada
peraturan tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada kasus konkret.b.
Hakim perlu mendapat kepastian.2. Interpretasi ada dua sifat:a.
Penafsiran harafiah;b. Penafsiran fungsional.Metode Interpretasi1.
Sillogisme: penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus
in concreto dengan cara mengambil kesimpulan dari hal-hal yang
bersifat umum (premis mayor) dengan hal-hal yang bersifat khusus
(premis minor). Contoh Premis mayor: Semua orang akan mati Premis
minor: Suto adalah orang Konklusi: Suto akan mati2. Gramatikal
Menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai
dengan kaidah bahasa (hukum tata bahasa) Contoh: kata mayat= mayat
tanpa tanganpun dianggap mayat, tidak harus utuh, Kata menggelapkan
= menghilangkan; meninggalkan = menelantarkan 3. Sistematis
Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya
dengan peraturan / uu lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
Contoh: arti belum dewasa, harus mencari dalam hukum perdata.3.
Historis Menafsirkan undang-undang dengan melihat sejarah pembuatan
undang-undang . Contoh: ketentuan Indonesia Asli, ditafsirkan
menurut pemikiran yang muncul dalam sidang BPUPKI/ PPKI tahun
1945.4. Otentik penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam
perundang-undangan itu sendiri. Biasanya dalam ketentuan umum atau
penjelasan. Contoh: kata penyidik, kata anak, kata malam hari.4.
Teleologis (Sosiologis)Penafsiran berdasarkan tujuan Kemasyarakatan
secara aktual(nyata). Contoh: Pasal 534 KUHP adanya larangan
mempertunjukkan alat kontrasepsi.6. komparatifPenafsiran dengan
cara memperbandingkan peraturan pada suatu sistem hukum lain.7.
Futuristik: penafsiran berdasar RUU, karena UU lama perlu
diaktualkan pengertiannya.8. RestriktifPenafsiran dengan membatasi
cakupan suatu ketentuan.Contoh: kata tetangga dibatasi tetangga
sebagai pemilik rumahkata dilarang menggunakan secara melawan hukum
kendaraan bermotor milik orang lain, yang sedang diparkir, terbatas
jika dengan cara ugal-ugalan9. EktensifPenafsiran dengan memperluas
cakupan suatu ketentuan. Contoh: kata tetangga diperluas juga
mereka yang menyewa, yang tinggal dibelah rumah. Mengikuti secara
mengganggu kendaraan orang lain, tidak dibatasi dari belakang, bisa
dari samping dan dari depan.10.InterdisiplinerPenafsiran atas dasar
dengan berbagai sudut pandang.Contoh : istilah korupsi dilihat dari
berbagai sudut pandang hukum pidana, perdata, administrasi
negara.11. Multi disiplinerPenafsiran dengan melihat
disiplin-disiplin ilmu lain, selain ilmu hukum. Ilmu kedokteran,
ilmu ekonomi, psikologi;Contoh: cyber crime, terorism , dll.12.
Perjanjian / Kontrak Penentuan makna yang harus ditetapkan dari
pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan
akibat-akibat hukum yang timbul karenanya. Jika kontrak harus
ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak
harus ditafsirkan secara fair dan patut. Penafsirfan ini memberi
kesempatan para pihak kepada kehendak para pihak atau keadaan
khusus yang relevan untuk menentukan makna yang mereka maksud.
Metode Argumentasi/ Konstruksi1. Argumentum per analogiam
(Analogi);2. Argumentum a contrario (A contrario);3.
Rechtvervijning (penyempitan hukum);4. Fiksi Hukum.Metode
Konstruksi:Analogia. Mengabtraksikan prinsip suatu ketentuan untuk
kemudian prinsip itu diterapkan dengan seolah-olah memperluas
keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada
pengaturannyab. Contoh:Pasal 1576 KUHPerdata yang mengatur bahwa
jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Hal ini
dianalogkan hibah/ wasiat, sehingga Pasal 1576 KUHPerdata berlaku
bagi hibah, wasiat. Contoh: kantor telepon = kantor telegraf; kapal
laut= kapal udara; pasangan suami istri=pasangan kumpul
kebo;Pendapat tentang analogidalam hukum pidana:1. Yang tidak
setuju (menolak) analogi dalam hk pidana: van Bemmelen, van Hatum,
Moeljatno, Remmelink;2. Yang tidak secara tegas menolak atau
menerima analogi dalam hk. Pidana: Hazewinkel Suringa, dan Vos3.
Yang menerima analogi dalam hukum pidana: Rolling, Pompe,
Jonkers.(Eddy O.S. Hiariej, 2009:73-77). Metode argumentum a
contrarioa. Mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian
prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada
suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.b. Contoh:
menurut PP No. 9 /1975, seorang janda harus melewati masa iddah
minimal 100 hari sebelum dapat menikah kembali. Ketentuan ini tidak
berlaku bagi duda, duda tidak berlaku masa iddah.Metode penemuan
hukum:Rechtvervijninga. Mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan
untu kemudian prinsip itu diterapkan dengan seolah-olah
mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum
ada pengaturannya. b. Contoh: pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa
seseorang wajib memberi ganti kerugian kepada korban atas
kesalahannya. Namun jika korban ikut bersalah, maka korban berhak
mendapat ganti rugi tetapi tidak penuh.c. Contoh: seorang janda
yang belum pernah hubungan seksual dengan dudanya; atau tidak
mungkin hamil krn masih anak2 maka tidak berlaku ketentuan 300 hari
untuk dapat menikah lagi.Fiksi Hukuma. Fiksi hukum adalah sesuatu
yang khayal yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk
kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk
kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum;b.
Contoh: Anak yang berada dalam kandungan, dianggap telah dilahirkan
jika kepentingan si anak menghendakinya, tetapi jika anak kemudian
mati sewaktu dilahirkan maka anak itu dianggap tidak pernah
ada.Aliran / Mazhab HukumAliran/mazhab hukum membahas tentang
penggolongan-penggolongan dalam cara melihat apa itu hukum, dilihat
dari sumber-sumbernya.Jenis-jenis aliran/mazhab hukum:(Lili
Rasjidi,2001: 46-47)1. Aliran hukum alam / Kodrat;2. Aliran Hukum
Positif/Positivisme Hukum;3. Aliran Utilitarianisme;4. Mazhab
Sejarah;5. Sociological Jurisprudence6. Pragmatic legal Realism. 1.
Aliran Hukum alam/Kodrat2. Hukum menurut aliran hukum kodrat bahwa
hukum itu berlaku universal dan abadi.3. Menurut sumbernya hukum
alam dibagi 2: 1) hukum alam yang bersumber dari Tuhan
(Irrasional);2) hukum alam bersumber dari rasio manusia.1) Hukum
Alam dari Tuhana. Tokohnya: Thomas Aquinas;b. Ada 4 Golongan Hukum
dari Tuhan:1) Lex Aeterna: yaitu merupakan rasio tuhan sendiri yang
mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala hukum. Rasio
ini tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia.2) Lex
Divina:Yaitu bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh
manusia berdasarkan waktu yang diterimanya. 3) Lex Naturalis:Yaitu
merupakan hukum alam, yaitu yang merupakan penjelmaan dari lex
aeterna di dalam rasio manusia. 4) Lex Positivis : Yaitu hukum
positif yang berlaku merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh
manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan
dunia. Hukum positif ini terdiri hukum positif yang dibuat oleh
Tuhan seperti dalam Kitab-kitab suci. Dan hukum positif yang buatan
manusia c. Asas Hukum Alam: terdiri: 1) Principia Prima yaitu
asas-asas yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan tidak bisa
diasingkan darinya.Misalnya 10 perintah tuhan. 2) Principia
sekundaria, merupakan bisa berubah menurut tempat dan waktu sesuai
dengan penafsiran rasio manusia. Principia sekundaria merupakan
asas yang belum mengikat, untuk bisa mengikat bila dalam bentuk
UU.Menurut T. Aquinas, manusia yang bersusila diatur dalam hidupnya
oleh ketentuan yang akal dapat membedakan adil dan tidak adil,
buruk dan jahat jujur tidak jujur. Hukum merupakan kehendak Tuhan
dan akal manusia.2) Hukum Alam Rasionala. Tokoh: Hugo de Groot (
Grotius), yang menyatakan: Hukum alam rasional bahwa hukum
merupakan pencetusan dari pikiran manusia, apakah sesuatu itu buruk
atau dipandang baik atas dasar kesusilaan alam.c. Tokoh: Immanuel
Kant yang menyatakan bahwa hukum bersumber pada Kategorishe
Imperativ, yaitu sifat hukum alam rasionalistis dan idealistisd.
Dalam zaman modern hukum alam sebagai asas-asas Hukum Umum, yang
memiliki daya berlaku yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.2.
Aliran Hukum Positif/ Positivisme Hukuma. Tokoh : H.L.A. Hart
Ciri-ciri positivisme hukum:1) Hukum adalah perintah dari
manusia;2) Tidak ada hubungan mutlak/penting antara hukum dan
moral;3) Sistem hukum adalah sistem logis yang terttutup atas dasar
logika berdasar peraturan-peraturan yang telah ditentukan
sebelumnya, tanpa melihat tujuan sosial, moral, politik.Positivisme
Hukum yang analitis dari John Austina. Hukum merupakakan perintah
dari penguasa;b. Hukum dipisahkan dari keadilan dan tidak atas
dasar nilai yang baik dan buruk;c. Keadilan terwujud dalam perintah
yang berdaulat yaitu negara;d. Hukum berunsur: perintah, sanksi,
kewajiban dan kedaulatan;e. Ajaran Austin tidak memberi tempat bagi
hukum yang hidup dalam masyarakat.f. f. Dalam sistem positivisme
John Austin, tidak ada hubungan antara apa yang baik atau denganapa
yang buruk. Hukum hanya sebagai wadah yang sebagai pedoman.g. g.
Hukum positif mempunyai 4 unsur:1) command;2) sanction;3) duty;4)
sovereignty.Positivisme hukum dalam Ajaran Hukum Murni dari Hans
Kelsena. Ada dua teori dari Hans Kelsen:1) ajaran tentang hukum
yang bersifat murni;2) tentang teori Stufenbau des Recht (hirarkis
dari per-uu-an).b. Inti ajaran hukum murni: Hukum itu harus
dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak juridis seperti etis,
sosiologis, politis dan sebagainya.c. Hukum sebagai sollenskatagori
bukan seinskatagori. (yaitu apa yang seharusnya bukan apa yang
senyatanya).Garis-garis dasar ajaran hukum murni (Reine
Rechtslehre)-(Sutiksno, 2004:62)1. Tujuan teori hukum untuk
mengatur sec. sistematis dan menyederhanakan sebagai suatu
kesatuan;2. Teori hukum adalah pengetahuan hukum yang berlaku.3.
Teori hukum sebagai ilmu normatif;4. Teori hukum tidak
memperhatikan tentang hasilnya norma-norma hukum;Teori Stufenbaua.
Ajaran stufenbau theorie berpendapat bahwa suatu sistem hukum
adalah suatu hirarkhis dari hukum dimana suatu ketentuan hukum
tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi.b. Sebagai
ketentuan yang lebih tinggi adalah Grundnorm / norma dasar4.
Utilitarianismea.Tokoh : Jeremy Benthamb.Baik dan buruknya hukum
atau suatu peraturan diukur dengan apakah peraturan itu
mendatangkan kebahagiaan atau tidak. c. Hukum yang banyak
memberikan kebahagian manusia adalah sebagai uu yang baikTeori
Hukum Utilitariana. Pelopor : Jeremy Bentham, John Stuart Mill,
Rudolf von Jhering.b. Prinsip Utilitarian manusia akan melakukan
tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan
mengurangi penderitaan.c. Ajaran Baentham: (penganut Utilitarian
individual), bahwa baik buruknya perundang-undangan ditentukan oleh
ukuran apakah uu itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Jadi UU
yang baik yaitu yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian
terbesar masyarakat.Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang
sebesar-besarnya bagi sebagian besar atau bagi seluruh rakyat dan
evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan
dari proses penerapan hukum. berdasarkan orientasi ini maka isi
hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan
negara.e. Rudolf von Jhering (social utilitarian), studinya bahwa
kebijakan hukum itu tidak terletak ada permainan teknik-teknik
penghalusan dan penyempurnaan konsep-konsep, melainkan kepada
penggunaan-penggunaan konsep itu untuk melayani tujuan-tujuan yang
praktis ( Satjipto Rahardjo)f. Menurut Jhering hukum itu dibuat
dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu
yang diinginkan. Hukum dibuat terutama dengan penuh kesadaran oleh
negara dan untuk ditujukan kepada tujuan tertentu. g. John Stuart
Mill, suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian
kehabagiaan, sebaliknya suatu tindakan adala salah bila
menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan.h. Keadilan menurut JS Mill
bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan
yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun siapa saja yang
mendapat simpati dari kita.5. Mazhab Sejaraha. Tokoh: Friedrich
Carl von Savigny.b. Pendapatnya: Hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh
dan berkembang bersama masyarakat.c. Tiap-tiap bangsa mempunyai
volkgiest (jiwa rakyat), dan jiwa ini berbeda-beda menurut tempat
dan waktu.d. Maka hukum sangat tergantung pada jiwa rakyat, maka
ajaran ini sangat menempatan (kedudukan) hukum kebiasaan sama
dengan undang-undang yang tertulis.e. Tokoh teori hukum sejarah :
Freidrich Karl von Savigny.f. Pemikiran teori hukum sejarah,
merupakan reaksi kerasnya terhadap UU perancis dan tata
peemrintahan Perancis yang hendak dipaksakan di Jerman Barat
Daya.g. Savigny tidak menerima kebenaran anggapan tentang
berlakunya hukum positif yang sekali diberlakukan sepanjang waktu
dan tempat. d. Menurut Savigny ada dua macam hukum: hukum yang
wajar, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yaitu hukum
kebiasaan hukum adat; hukum sarjana yang bersifat teknis. e.Hukum
asli adalah hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat,yang harus
diselidiki dan diperbaharui secara berangsur-angsur, bukan
menciptakan hukum dari pikiran sendiri untuk diberlakukan secara
umum, tetapi hukum yang berkembang di masyarakat itu yang harus
dipelajari perkembangannya dan dipelajari daya lakunya.f. Kekuatan
membentuk hukum terletak pada rakyat, yang terdiri dari
kompleksitas individu dan perkumpulan-perkumpulan. Hukum merupakan
bagian dari rohani mereka, yang juga mempengaruhi perilaku
mereka.g. Pembentuk undang-undang harus mendapatkan bahannya dari
rakyat dan perasaan keadilan masyarakat.5. Sociological
jurisprudencea. tokoh: Roscou Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin
Cardozo.b. Pemikiran SJ: Hukum yang baik adalah hukum sesuai dengan
hukum yang hidup di dalam masyarakat.c. Hukum adalah pengalaman
yang diatur dan dikembangkan oleh akal yang diumumkan dengan wibawa
oleh badan-badan pembuat uu dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat
itu.d. Merupakan perpaduan antara positivisme dengan mazhab
sejarah.Teori Hukum Sosiologisa. Yang termasuk teori sosiologis
asal American Sosiological Jurisprudence, yang isinya memberi
perhatian yang sama kuatnya terhadap masyarakat dan hukum sebagai
dua unsur utama hukum dalam penciptaan dan pemberlakuan hukum.b.
Dasar prinsip pandangan aliran ini: Hukum yang baik adalah hukum
yang sesuai dengan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat ,
perlu ada kompromi antara hukum tertulis (untuk kepastian hukum)
dengan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya
peranan masyarakat.c. Sociological jurisprudence melihat peranan
hukum tertulis, dengan sisi lain melihat praktik nyata penerapan
hukum tertulis itu dengan posisi sama kuatnya.d. Roscou Pound
menyatakan tugas utama hukum adalah Rekayasa Sosial (Social
Enginerring). Fungsi utama hukum untuk melindungi kepentingan umum,
kepentingan sosial dan kepentingan pribadi. e. Eugen Ehrlich
menyatakan hukum yang baik keseimbangan antara kekuasaan formal
dengan kekuasaan non formal ( hukum formal dengan living law).f.
Cardozo menyatakan hukum sebagai kaidah yang perkembangannya sangat
tergantung kepada komponen-komponen di luar (logika, sejarah, adat)
yang merupakan kekuatan berpengaruh besar terhadap perkembangan
hukum.Dengan demikian Sosiological Jurisprudence menekankan pada
masalah : masalah evaluasi hukum (kualifikasi hukum baik) yaitu
keseimbangan formal dan non formal kedudukan hukum tertulis dan
tidak tertulis seimbang; fungsi hukum sebagai sarana rekayasa
sosial. Dengan demikian Sosiological Jurisprudence menekankan pada
masalah : masalah evaluasi hukum (kualifikasi hukum baik) yaitu
keseimbangan formal dan non formal kedudukan hukum tertulis dan
tidak tertulis seimbang; fungsi hukum sebagai sarana rekayasa
sosial. Karakteristik kepribadian Sociological jurisprudence,
sebagaimana dikemukakan oleh Muladi sebagai berikut: ( Muladi ,
2006:219) tradisi kepribadian ilmu hukum sebagai jurisprudence atau
rechtslehre tidak ditinggalkan, tetapi dengan meninggalkan komitmen
semata-mata sebagai ajaran hukum murni. Tata hukum tidak lagi
berwatak positif yang sempit, tertutup tetapi sebagai sistem yang
terbuka, yang ramah terhadap lingkungan sosial; Socio-legal
judgement mempengaruhi mulai dari pendidikan hukum, pembuatan
hukaum, penegakan hukum (aspek sociological jurisprudence dalam
penegakan hukum), dan kesadaran hukum; Premis-premis hukum harus
merupakan hasil amatan yang cermat dan terukur (ipso facto); Kritis
terhadap masalah masalah keadilan dan demokrasi serta kontemporer;
Hukum harus dilihat sebagai hukum yang ada dan berfungsi dalam
masyarakat. Hukum harus dikembangkan sebagai alat untuk membela
hak-hak sipil masyarakat secara luas (litigasi dan non-litigasi);
Pengembangan studi hukum yang non doktrinal di samping yang
bersifat doktrinal.6. Pragmatic Legal RealismTokoh:a. John Chipman,
Oliver Wendell Holmes, Karl Lewellyn.b. Titik tolak pandangan PLR:
hukum bukan yang tercantum secara abstrak dalam UU, tetapi apa yang
secara nyata didasarkan pada pengalaman dan tujuan-tujuan sosial
yang nyata sesuai dengan tiap-tiap kasus yang bersangkutan.c. PLR
menghindari sifat hukum yang tertutup,menghindari sesuatu yang
abstrak, dan lebih menekankan pada tujuan yang nyata yang
dikehendaki para pihak, dari pada tujuan muluk-muluk dalam
hukum.Teori Hukum Realisa. Timbul pada akhir abad 19 dan awal abad
20, atas pengaruh filsafat pragmatis, yaitu filsafat yang
menekankan orientasi perhatian terhadap kenyataan, maka disebut
teori Hukum Realis Pragmatis ( Pragmatic Legal Realism).b. Teori
hukum realis menyatakan tentang pemikiran yang memberatkan
perhatian terhadap penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat
(bangsa), yang terpenting adalah bagaimana hukum itu diterapkan
dalam kenyataan, dan mereka berkata bahwa hukum yang sebenarnya
adalah hukum yang dijalankan itu. c. Hukum bukan yang ditulis
indah-indah dalam UU, melainkan apa yang dilakukan oleh penegak
hukum yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum.Tokohnya: Oliver
Wendell Holmes ( 1841-1935), menyatakan : nasib pelaku kejahatan
bukan tergantung pada rumusan sanksi dalam UU, melainkan tergantung
pada pertanyaan-pertanyaan dan keputusan hakim; ahli hukum harus
menghadapi gejala kehidupan sebagai suatu kenyataan realistis.
Kehidupan hukum tidak pernah menurut logika melainkan merupakan
pengalaman.Tokoh lain : John Chipman Gray, dengan pandangan: hukum
bukanlah dalam kitab uu, melainkan apa yang ternyata berlaku dalam
praktek berdasarkan penelitian, terdapat pengaruh politik, ekonomi,
dan kualitas individu hakim yang memutus perkara. Tokoh lain : John
Dewey yang menyatakan bahwa logika hukum bukan unsur tunggal dalam
penciptaan hukum, melainkan sekedar penunjuk arah belaka. Jerome
Frank yang menyatakan bahwa ada alasan psikologis yang mempengaruhi
setiap perkara sendiri-sendiri.e. Kesimpulan pendapat teori hukum
Realis: esensi praktik hukum sebagai esensi senyatanya hukum; uu
bukanlah keharusan yang serta merta mampu mewujudkan tujuan hukum,
melainkan mendapat pengaruh besar dari luar UU; penegak hukum dan
masyarakat, merupakan komponen-komponen kehidupan yang memiliki
kemampuan untuk menyimpanginya.1. Bidang-bidang studi
hukumSosiologi hukum2. Antropologi hukum3. Perbandingan hukum4.
Sejarah hukum5. Psikologi hukum6. Politik hukum7. Filsafat hukum1.
Sosiologi Hukum2. definisi: ilmu yang secara empiris dan teoritis
mempelajari / menjelaskan pengaruh proses sosial dan perilaku orang
terhadap pembentukan, penerapan, yurisprudensi, dan dampak
kemasyarakatan kepada aturan hukum, dan sebaliknya pengaruh hukum
terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang.3. Studi pengaruh
sosial kepada hukum disebut studi sosiologi hukum, studi pengaruh
hukum terhadap masyarakat disebut studi hukum- dan masyarakat. 4.
Hukum sebagai variable terpengaruh dan variable pengaruh.5.
Sosiologi hukum -- hukum sbg variabel terpengaruh6. Hukum &
masy. -- hukum sbg variable pengaruh.2. Tujuan Sos-Huk. :
memberikan penjelasan terhadap praktek hukum dengan menjelaskan
mengapa praktek hukum demikian, apa sebabnya, faktor-faktornya, apa
latar belakangnya dsb.a. .- Sos-Huk. Selalu menguji menguji
kesahihan empiris aturan atau pernyataan hukum. b. - Sos-huk. Tidak
melakukan penilaian thd hukum, hanya memberikan penjelasan adanya
dalam kenyataan.3. Kegunaan Sos-Huk. : Memberikan kemampuan bagi
pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial; Penguasaan konsep
SH.dapat memberikan kemampuan masy. Untuk mengadakan analisis
terhadap efektivitas hukum dlm masy. Hk. Sbg sarana pengendalian
sosial dan sarana merubah masy. Mencapai tujuan sosial tertentu
(social enginerring) Kemampuan mengadakan evaluasi efektivitas hk.
Di masy.4. Sos.Huk. Makro dan Mikro Sosiologi hukum makro yaitu:
yang mempelajari /melihat hubungan hukum sebagai sistem dengan
bidang-bidang di luar hukum (ekonomi, politk, budaya) Sosiologi
hukum mikro, yaitu: yang mempelajari/ membahas bekerjanya hukum di
lingkungan terbatas: pengadilan, kepolisian, legislatif dll.5.
Tokoh2 Sosiologi Hukum dan pendapatnya6. 1. Emile Durkheim (Eropa):
dia mempertanyakan mengapa ada keteraturan dalam masyarakat ? Yaitu
karena ketertiban sosial (social order), dan ada solidaritas
sosial. Hukum itu sebagai salah satu social order. Hukum sebagai
simbul ketertiban sosial. ada 2 Masyarakat, yaitu masy.dengan
solidaritas mekanik (masy. sederhana) dan masy. Solidaritas organik
(masy. kompleks). Hukum di masy mekanik bersifat represif, dan
masy.organik hukum bersifat restitutif.2. Max Weber (eropa): dengan
mempertanyakan hal apa yang menjadi penyebab terjadinya masy.
Mengapa masy menjadi terikat satu kesatuan? Karena ada hubungan
ekonomi umumnya, dan kapitalisme khususnya. Weber juga berpendapat
hukum identik dengan eksistensi birokrasi, birokrasi sebagai
landasan untuk melaksanakan administrasi hukum.3. Von Jehring.
Doktrinnya hukum sebagai sosial utilitarianism (kemanfaatan
sosial). Kepentingan masyarakat diutamakan drpad kepentingan
individu. Hukum menurut Jehring adalah seperangkat kondisi-kondisi
sosial, yang ditegakkan oleh kekuasaan negara melalui upaya paksaan
dari luar (external compulsion). Jadi Jehring menitik beratkan
hakikat hukum pada jenis paksaan.- Hukum menekankan unsur paksaan
dan untuk mempertahankan the fundamental of sosial life. Hukum
timbul karena ada tujuan tertentu di dalam hidup bersama dan untuk
melindungi kepentingan masyarakat. Hukum mengatur keseimbangan
dalam tujuan individu dalam masyarakat.2. Antropologi hokum1.
definisi: adalah cabang antropologi budaya, yg memusatkan perhatian
hukum sebagai aspek kebudayaan dg. Mempelajari nilai-nilai,
aturan-aturan dab isnstitusi-institusi hukum pada masyarakat yang
masih sederhana.2. Hukum tidak pernah dilihat/ dicerna sbg. Hukum
negaa (state law), hukum bermakna plural, yaitu hukum sebagaimana
tercermin dari persepsi yg hidup di masyarakat. Pengkaji antrologi
hukum banyak dilakukan ahli hk. Adat.3. 3. Guna antropologi hukum:
menyumbang dalam pembentukan hukum yang akan menyusun uu
bermaterikan yg menjangkau ranah nonnetral. Karya penelitian
antro-hk. Membantu pembentukan hk. Menyelami kebutuhan masyarakat
dari perspektif kedaerahan. Membantu penalaran hakim yg sedang
menangani perkara adat.4. Pola penalaran antro.hk. Memaknai hukum
sbg manifestasi makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana
tampak dlm interaksi antara mereka. (law as it is in human
actions)3.Psikologi Hukuma. definisi: psikologi adalah yang
mempelajari proses perilaku dan mental. Psikologi hukum ilmu yg
menjelaskan untuk memahami hukum positif dari sudut pandangan
psikologi para pelakunya. Orang yang sehat bernalar untuk sadar
mematuhi patokan/hukum negara. Orang yang sehat yang dapat
dipertanggung jawabkan secara hukum. b. Psikologi hukum mempelajari
perilaku penegak hukum maupun perilaku pelaku ataupun korban c.
Perilaku penegak hukum tentunya perilaku yang bernalar jiwa yang
sehat, untuk membuat putusan yang adil (Ego, super ego). Perilaku
para pelaku/ pelanggar hukum karena kurangnya kesadaran hukum dan
perasaan hukum. Sebab-sebab orang berbuat karena pengaruh kejiwaan
(anak2, dewasa). Perlilaku korban hukum yaitu sering terjadi
kejahatan justru karena disebabkan perilaku / ulah korban sendiri,
atau kondisi kejiwaan korban.4. Sejarah Hukum1. Definisi:
mempelajari sistem dan gejala hukum dari masa lampau dengan
memaparkan dan menjelaskan perkembangan untuk memperoleh pemahaman
tentang apa yang berlaku sebagai hukum di masa lampau.2. Guna
sejarah hukum: penting untuk pemahaman yang lebih baik tentang
hukum yg berlaku pada masa kini dan akan dibutuhkan masa datang.
Kesalahan masa lampau dapat dicegah.3. 3. Hukum sbg jiwa suatu
bangsa dan suatu waktu, yang terus berkembang sampai kini. Masa
lampu, kini dan akan datang sebagai saling berhubungan.4. 4. Studi
Sejarah hukum dengan pendekatan interdisipliner: sosiologis,
antropologis, positivistis.ataupun perbandingan. 5. Perbandingan
Hukum1.definisi: ilmu yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum
positif pada negara-negara atau lingkungan-lingkungan hukum yang
berlaku. 2. perbandingan= memaparkan persamaan dan perbedaan serta
menjelaskan faktor-faktor penyebab dan kemungkinan arah
perkembangannya.3. Perbandingan hukum bisa perbandingan makro
(sistem hukum) ataupun mikro (bidang-bidang hukum).4. Guna
perbandingan hukum: dalam rangka perhubungan dengan negara lain,
arus global yang tidak bisa menghindar berhubungan dengan hukum
negara lain.5. Bahasan Perbandingan Hukum: mencari
persamaan/perbedaan; faktor2 persamaan dan perbedaan; penilaian thd
sistem lain; kemungkinan akan saling memperkaya dengan sistem lain.
Kemungkinan dapat diambil sistem lain (adaptasi).6. Politik Hukum1.
Definisi: hukum diarahkan pada suatu alat mencapai tujuan
masyarakat. 2. Studi politik hukum adalah: - tujuan apa yang hendak
dicapai dengan hukum;- cara-cara yang paling baik untuk dipakai
mencapai tujuan;-kapan waktu hukum diubah;-bagaimana dirumuskan
suatu pola yang bisa mencapai tujuan;- model pembaharuan hukum
(total atau bagian demi bagian).3. Studi politik hukum membutuhkan
penguasaan di bidang hukum lain dan menguasai teknik
perundang-undangan.