BAB I PENDAHULUAN Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasayarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu LAKIP instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu LAKIP juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan. Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah itu pula maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelaksana urusan kepariwisataan daerah, mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan sesuai Rencana Strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan LAKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2013 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan
prasayarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan
cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang
dicapai. Oleh karena itu LAKIP instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan.
Selain itu LAKIP juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat
dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi
(reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang
ditetapkan. Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah itu pula maka Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelaksana urusan kepariwisataan daerah,
mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai sasaran dan tujuan sesuai Rencana Strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
Anggaran 2012 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam
menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian
keluaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi lebih berorientasi pada capaian
sasaran/target kinerja pada RPJMD. Penyusunan LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan
secara internal dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik
dan akuntabel. efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan.
A. STRUKTUR ORGANISASI
LAKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2013 1
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor :
Tahun 2008, Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sulawesi Tenggara, merupakan unsur pelaksana teknis, dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur serta mempunyai tugas membantu
Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan
pariwisata, adapun struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi
Tenggara adalah :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
3. Bidang Pengembangan Destinasi;
4. Bidang Pengembangan Pemasaran
5. Bidang Sejarah dan Purbakala
6. Bidang Nilai Budaya Seni dan Film;
7. Bidang Pengembangan Taman Budaya
8. Bidang Pengembangan Museum
B. FUNGSI DAN TUGAS
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor :
Tahun 2008, Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sulawesi Tenggara adalah melaksanakan urusan bidang kebudayaan dan pariwisata,
kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki fungsi
sebagai berikut:
a. Perumusan Kebijakan Pemerintah dibidang Kebudayaan dan Kepariwisataan;
b. Pengkoordinasian dan peningkatan Keterpaduan penyusunan rencana program
pembangunan dan promosi Kebudayaan dan Pariwisata;
c. Pelaksanaan dan memfasilitasi kegiatan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
d. Pelaksanaan dan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan dan Kebudayaan dan
Kepariwisataan daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang – Undangan
yang berlaku.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibantu oleh 7 orang eselon 3 yang terdiri
atas Sekretaris, Kepala Bidang Destinasi, Kepala Bidang Pemasaran, Kepala Bidang Seni
dan Budaya, Kepala Bidang Sejarah Purbakala, Kepala UPTD Taman Budaya, dan kepala
UPTD Museum Negeri Sultra.
1. Sekretariat
LAKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2013 2
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dinas.
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
1. Koordinasi kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan dan
fungsi Dinas.
3. Penyelenggaraan hubungan kerja bidang Administrasi dengan lintas SKPD dan lembaga
lain.
4. Pengelolaan penyusunan program.
5. Pengelolaan penyusunan Keuangan.
6. Pengelolaan administrasi Kepegawaian.
7. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat kearsipan.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Didalam struktur organisasi sekretariat terdapat 3 Sub Bagian yaitu :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film
Bidang Nilai Budaya Seni dan Film dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang nilai budaya, seni dan
film. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan dan menetapkan program pembinaan terhadap bidang budaya, seni dan
film.
2. Penyelenggaraan bimbingan dan petunjuk teknis atas pengelolaan dan pembinaan
bidang budaya, seni dan film.
3. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan Pemantauan bidang budaya, seni dan film.
4. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan bidang budaya, seni
dan film.
5. Penerapan dan monitoring implementasi SPM Bidang Kesenian.
6. Peningkatan Bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
7. Penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia
bidang budaya, seni dan film untuk menjadi profesional.
8. Pelaksanaan administrasi bidang dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
LAKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2013 3
Didalam struktur organisasi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film terdapat 3 Sub
Seksi yaitu :
1. Seksi Nilai Budaya.
2. Seksi Tradisional.
3. Seksi Perfilman.
3. Bidang Sejarah Purbakala
Bidang Sejarah Purbakala dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan mempunyai tugas : Merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang sejarah purbakala.Dalam
melaksanakan tugasnya Bidang Sejarah Purbakala menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan, perumusan kebijakan dibidang Geografi Sejarah, peninggalan bawah air
dan purbakala, dan penetapan peninggalan purbakala dan Museum.
2. Pelaksanaan dan Kebijakan di Bidang Geografi Sejarah, peninggalan bawah air,
peninggalan purbakala dan museum berdasarkan peraturan perundang – Undangan
3. Penyusunan standar, norma, kritreria, dan prosedur di Bidang Sejarah, geografi sejarah
dan museum.
4. Pelaksanaan administrasi bidang dan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas.
Didalam struktur organisasi Bidang Sejarah dan Purbakala terdapat 3 Sub Seksi
yaitu :
1. Seksi Bina dan Geografi Sejarah.
2. Seksi Peninggalan Bawah Air dan Purbakala.
3. Seksi Museum.
4. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
Bidang Pengembangan Distinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan bertugas untuk
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
pengembangan destinasi pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang
Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan, perumusan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Bidang Produk
Pariwisata. Usaha Pariwisata, Pemberdayaan masyarakat dan Standarisasi Pariwisata.
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang produk Pariwisata, Usaha pariwisata Pemberdayaan
masyarakat dan standarisasi pariwisata berdasrkan Peraturan Perundang – Undangan.
LAKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2013 4
3. Penyusunan standar, norma kriteria dan prosedur dibidang produk pariwisata, Usaha
pariwisata, Pemberdayaan masyarakat dan Standarisasi Pariwisata.
4. Pemberian bimbingan Teknis dan evaluasi di bidang produk pariwisata, usaha
pariwisata, Pemberdayaan masyarakat dan Standarisasi Pariwisata.
5. Pelaksanaan administrasi bidang dan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas.
Didalam struktur organisasi Bidang Bidang pengembangan Destinasi Pariwisata
terdapat 3 Sub Seksi yaitu :
1. Seksi pengembangan produk dan Usaha Pariwisata.
2. Seksi Pemberdayaanmasyarakat dan SDM Pariwisata.
3. Seksi Standarisasi masyarakat.
5. Bidang Pengembangan Pemasaran
Bidang Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan bertugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pemasaran. Dalam melaksanakan tugasnya
Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :
1. Penyiapan, perumusan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibidang
pemasaran, promosi luar negeri, promosi dalam Negeri dan sarana promosi.
2. Pelaksaaan kebijakan dibidang pengembangan pasar, promosi luar Negeri, promosi
dalam Negeri dan sarana promosi berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.
3. Penyusunan standar, norma kriteria dan prosedur dibidangpengembangan pasar,
promosi luar Negeri, promosi dalam Negeri dan sarana promosi.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengembangan pasar, promosi
dalam / luar Negeri dan sarana promosi.
5. Penyelenggaraan promosi skala provinsi.
6. Penyelenggaraan widya wisata skala provinsi serta mengirim dan menerima peserta
grup widya wisata.
7. Pengadaan sarana pemasaran skala provinsi.
8. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala Provinsi.
9. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala Provinsi.
10. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata nasional dan
pembentukan pusat pelayanan informasI pariwisata skala provinsi.
11. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi Pemerintah.
12. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala provinsi.
13. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan Tagline pariwisata skala
provinsi.
14. Pelaksanaan administrasi bidang dan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas.
Didalam struktur organisasi Bidang Pemasaran terdapat 3 Sub Seksi yaitu :
LAKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2013 5
1. Seksi pengembangan pasar.
2. Seksi promosi.
3. Seksi sarana promosi.
6. UPTD. Taman Budaya
Unit Pelaksana Teknis UPTD Taman Budaya mempunyai tugas mengembangkan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan membina pendayagunaan kegiatan seni sebagai
unsur budaya di daerah, serta mengamati dan melaporkan hasil pelaksanaanya.
Unit Pelaksana Teknis UPTD Taman Budaya mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan kegiatan pengolahan dan eksperimentasi karya seni.
2. Pelaksanaan pergelaran dan pameran seni.
3. Pelaksanaan ceramah, temu karya, sarasehan,lokakarya, dokumentasi , publikasi dan
informasi seni.
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Taman Budaya
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis UPTD Taman Budaya terdiri atas :
1. Sub Bagian Tata Usaha.
2. Seksi Seni Pertunjukan.
3. Seksi Seni Rupa.
7. UPTD. Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara
Unit Pelaksana Teknis UPTD. Museum mempunyai tugas Menyusun rencana,
membagi tugas, memberi petunjuk, mengkoordinasikan dan menilai pelaksanaan kegiatan
Museum Negeri Provinsi, serta memberi layanan di bidang teknis Permuseuman
berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar tugas dan fungsi Museum sebagai Pusat studi
dan informasi dapat berjalan dengan baik.
Kepala Museum membawahi :
1. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.
2. Kepala Seksi Koleksi, Konservasi dan Preparasi.
3. Kepala Seksi Bimbingan Edukasi.
Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sultra saat ini terdapat 2 ( dua)
Unit UPTD. Dinas, yakni : UPTD. Taman Budaya dan UPTD. Museum Negeri Sulawesi
Tenggara, dengan Dasar hukum:
1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 28 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 159 tahun 2001 tentang
LAKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2013 6
pembentukan organisasi unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas-dinas
Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 Juni 2006.
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 37 Tahun 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Badan Pariwisata Seni dan
Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 7 Desember 2006.
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara
tanggal ……. 2008, sesuai Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Sulawesi Tenggara.
C. POTENSI KEPARIWISATAAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
Potensi daya tarik wisata (DTW) di Sulawesi Tenggara tersebar di seluruh
Kabupaten/Kota dengan daya tarik utama adalah wisata alam dan bahari, wisata sejarah dan
budaya, wisata kuliner serta handycraft. Sampai saat ini, daya tarik wisata yang menjadi
andalan Sulawesi Tenggara adalah beberapa titik penyelaman di Wakatobi yang berskala
Internasional, Benteng Keraton Buton di Kota Baubau dan berbagai macam daya tarik wisata
yang beranekaragam tersebar di seluruh Kab/Kota Se – Sultra.
D. SISTEMATIKA LAKIP
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditetapkan Sistematika LAKIP sebagai
berikut:
- BAB I PENDAHULUAN
Berisi uraian mengenai gambaran umum organisasi dan sekilas pengantar lainnya.
- BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Berisi ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen
Penetapan Kinerja).
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan
pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja.
- BAB IV PENUTUP
- LAMPIRAN – LAMPIRAN
LAKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2013 7
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. VISI
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara telah merumuskan
visinya yaitu “ Terwujudnya Jati Diri Masyarakat Sulawesi Tenggara, Persatuan dan Kesatuan
Bangsa dalam Kerangka Multikultural, Kesejahteraan Rakyat dan Persahabatan antar Daerah
dan Antar Bangsa”
Penjelasan makna :
1. Pembangunan Pariwisata adalah Pembangunan seluruh kompenen sosial budaya, ekonomi,
sarana dan prasarana yang bertujuan pengembangan bidang pariwisata.
2. Maju adalah kemampuan menyesuaikan terhadap tuntutan, standar, norma maupun teknologi
yang berlaku secara nasional maupun internasional dalam pengembangan pariwisata.
3. Selaras bahwa pengembangan pariwisata bertumpu pada azas – azas kerjasama pada semua
pihak (Stakeholders) di daerah; pemberdayaan kemampuan lokal masyarakat dalam hal
sumberdaya sosial ( aspirasi dan kreasi ) maupun sumberdaya ekonomi.
4. Berkelanjutan bahwa pemanfaatan sumber daya baik budaya maupun sumberdaya alam
dalam pengembangan pariwisata adalah bertumpu pada prinsip – prinsip pelestarian,
pengembangan dan memperkaya khasana kebudayaan daerah.
B. MISI
LAKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2013 8
Guna mewujudkan visi tersebut serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam Pembangunan
Pariwisata dan Seni Budaya yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan
masyarakat, misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sultra Tahun 2008 – 2013 adalah :
1. Melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah yang berdasarkan nilai luhur.
2. Mendukung pengembangan obyek wisata dan pemasaran yang berdaya saing global.
3. Melakukan pengembangan sumber daya pariwisata dan seni budaya.
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
C. TUJUAN
Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008 – 2013,
maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :
Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008 – 2013 antara lain sebagai berikut :