Materi Kebanksentralan Bedah Buku

1

BANK SENTRALSTATUS, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN TUGAS POKOK BANK INDONESIA

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII

K E B A N K S E N T R A L A N

2

KENAPA BANK SENTRAL PENTING?

• Sebagai otoritas moneter, kebijakan bank sentral sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan ekonomi suatu negara.

• Dalam hal bank sentral berfungsi sebagai pengawas bank dan sebagai pengatur lalu lintas pembayaran, bank sentral juga sangat vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. (Di negara berkembang pada umumnya sektor keuangan masih di dominasi oleh industri perbankan).

• Bank sentral sebagai mitra strategis dan penyeimbang bagi otoritas fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi makro suatu perekonomian.

3

TUGAS BANK SENTRAL DI BEBERAPA NEGARA

Negara Otoritas Moneter Pengatur Bank Sistem Pem bayaran

Indonesia Ya Ya Ya Malaysia Ya Ya Ya Selandia Baru Ya Ya Ya Afrika Selatan Ya Ya Tidak Brasil Ya Ya Sebagian India Ya Ya Sebagian Singapura Ya Ya Sebagian Belanda Ya Sebagian Ya Itali Ya Sebagian Ya Jerm an Ya Sebagian Ya Am erika Ya Sebagian Sebagian Perancis Ya Sebagian Sebagian Australia Ya Tidak Ya Jepang Ya Tidak Ya Brunei Ya Tidak Tidak Hong Kong Ya Tidak Tidak Inggris Ya Tidak Tidak

Sum ber : berbagai referensi

*)

4

Peran bank sentral di berbagai negara bermula dari bank sirkulasi dan kemudian berevolusi hingga menjadi bank sentral yang modern dengan tujuan yang fokus dan independen

Bank komersial berfungsi sbg bank sirkulasi.

Juga sbg bankers’ bank (lenders of the last resort).

Peran kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran terbatas.

Peran kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran meningkat.

Kadang masih sbg bank komersial.

Sebagai bagian dr Pemerintah, termasuk pembiayaan fiskal dan program Pemerintah.

Tujuan jamak (inflasi, kurs, pertumbuhan, lapangan kerja, neraca pembayaran)

Tujuan tunggal, yaitu stabilitas harga, utk pertumbuhan ekonomi.

Fokus pd tiga tugas: kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.

Independen dr Pemerintah dg koordinasi.

Penguatan akuntabilitas dan transparansi.

Bank Sirkulasi & Bankers’

bank

Bank Sentral(dahulu)

Bank Sentral(dewasa ini)

Evolusi Peran Bank Sentral

Perjalanan Sejarah Bank IndonesiaBank Indonesia sebagai bank sentral telah

mengalami beberapa kali evolusi dalam fungsi dan tugasnya.

Didirikan oleh Hindia Belanda pada tahun 1828 dengan nama De Javasche Bank dengan tugas sebagai bank sirkulasi yang

bertugas mencetak dan mengedarkan

uang.

Bank Indonesia didirikan

menggantikan De Javasche Bank dengan UU No.11 tahun 1953. Bertugas menjaga stabilitas rupiah, mengedarkan uang,

memajukan perkembangan dan

melakukan pengawasan urusan kredit.

UU No.13 tahun 1968 melarang Bank Indonesia

melakukan kegiatan komersial. Tugas pokok BI membantu pemerintah mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas rupiah, mendorong

kelancaran produksi dan pembangunan, serta

memperluas kesempatan kerja untuk

meningkatkan taraf hidup rakyat.

Perjalanan Sejarah Bank IndonesiaEvolusi tugas BI terakhir adalah mengalihkan

fungsi pengawasan bank ke OJK sejak 31 Desember 2013

UU No.23 tahun 1999 menjadikan BI sebagai bank sentral yang independen dengan ‘single objective’

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui

3 tugas pokok: melaksanakan

kebijakan moneter, sistem pembayaran dan

pengawasan bank.

UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

mengamanatkan agar fungsi pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 31

Desember 2013.UU No.11 tahun 2011 juga

mengamanatkan tugas baru kepada Bank Indonesia, yakni melakukan

pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”

Bank Indonesia sebagai bank sentral dibentuk atas amanat Pasal 23D UUD 1945

Tugas BI sesuai dengan Pasal 8 (UU No.23 tahun 1999 tentang BI) merupakan satu kesatuan untuk pencapaian tujuan BI (Pasal 7)

Sejak tgl 31 Des 2013, fungsi mengatur dan

mengawasi bank secara mikro beralih ke OJK.

Bank Indonesia tetap mengatur dan mengawasi bank secara makro (makroprudensial).

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Mengatur dan menjaga

kelancaran sistem

pembayaran

Mengatur danMengawasi Bank baik makro dan

mikro

Mencapai Dan

Memelihara Kestabilan

Nilai Rupiah

Perjalanan Sejarah Bank Indonesia

8

Status dan kedudukan BI

• BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia

• BI adalah badan hukum dan lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undang

STATUS DAN KEDUDUKAN BI DALAM KETATANEGARAAN RI

Lembaga Negara(UU No. 23 /1999

joUU No.3/2004 jo

UU No.6/2009)

PRESIDEN

DEWANPERWAKILAN

RAKYATMAHKAMAHAGUNG

Meyampaikanlaporan keuanganBI yang telah

diperiksa KepalaNegara

Kepala Pe-merintahan

Informasi tertulis triwulanan/sewaktu

-waktu

PUBLIK( Informasi Tahunan )

Laporan triwulanan/sewaktu-

waktu, Tahunan

BADANPEMERIKSAKEUANGAN

BANK INDONESIALembaga negara yang

independen dan Badan Hukum Publik

UU BI (UUD 45) Pimpinan BI (UU BI) Mengambil sumpah

dan janji anggota Dewan Gubernur

Kementerian

Badan Supervisi

Hasil telaah

MAHKAMAHKONSTITUSI

MAJELIS PERMUSYA-WARATANRAKYAT

Sumber : dari berbagai sumber

VISI BANK INDONESIAMenjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil

Trust & Integrity Professionalism Excellence Public

InterestCoordination& Team Work

STRATEGIC VALUES

10

10

2

3

4

1

Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional

Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola yang baik dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang

Mendorong sistem keuangan bekerja secara efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan / pembiayaan yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional

Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

VISI BANK INDONESIA

11

11

M I S I

5 STRATEGI UTAMA

1. Memastikan terlaksananya pengalihan fungsi perbankan, perijinan, pengaturan, dan pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu dan tepat kualitas.

2. Menetapkan arah dan mewujudkan strategi jangka menengah-panjang fungsi moneter, stabilitas keuangan, dan sistem pembayaran yang integratif dan berorientasi ke depan.

3. Menyusun dan melaksanakan anggaran tahunan sesuai mandat UU dan Arah Strategis BI serta penyelesaian pending matters 2012-2013.

4. Membangun dan memperkuat aliansi strategis internal dan eksternal baik secara ekstensif maupun intensif mencapai Untuk melaksanakan keempat misi besar tersebut.

5. Membangun organisasi BI yang prima melalui penguatan tata kelola, kultur, kompetensi dan kapabilitas

5 STRATEGI UTAMA

12

5 STRATEGI UTAMA

PROGRAM KERJA INISIATIF

FUNGSIMONETER

FUNGSISSK

FUNGSISP

FUNGSIMI

13

10 SASARAN KONKRIT BI 2018*1. Terkendalinya inflasi sesuai dengan target yang ditetapkan2. Terkendalinya nilai tukar yang stabil sesuai dengan keseimbangan

internal dan eksternal3. Terwujudnya pasar keuangan yang dalam dan efisien4. Terpeliharanya stabilitas sistem keuangan guna mendukung pencapaian

inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil5. Terwujudnya sistem keuangan yang semakin inklusif6. Terpeliharanya sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar,

dengan memperhatikan perluasan akses dan kepentingan nasional7. Terjaganya kesinambungan keuangan BI8. Terwujudnya kapabilitas internal yang kuat9. Terakumulasinya dukungan SDM yang kompeten10.Terpeliharanya persepsi positif BI

2. Destination Statement (DS) BI 2018

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014 dan 2018

14

5 STRATEGI UTAMA*Mempertimbangkan SWOT Analysis

Ruang Lingkup Kebijakan Moneter meliputi: Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan

memperhatikan sasaran laju inflasi Melakukan pengendalian moneter dengan tidak

terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, dan

Menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum dan mengatur kredit atau pembiayaan.

Stabilitas MoneterRuang Lingkup Kebijakan Moneter

Stabilitas Sistem PembayaranRuang Lingkup Kebijakan Sistem Pembayaran

Ruang Lingkup Sistem Pembayaran meliputi: Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin

atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran

untuk menyampaikan laporan kegiatannya, dan Menetapkan penggunaan alat/instrumen pembayaran.

Stabilitas Sistem Pembayaran Instrumen Sistem Pembayaran

Instrumen sistem pembayaran secara umum terdiri dari:

a. Instrumen tunai : uang kertas uang logam

b. Instrumen non-tunai : paper based: cek, bilyet giro, wesel dan lain-

lain electronic based: RTGS card based: kartu debet, ATM, kartu kredit

Stabilitas Sistem Pembayaran Aliran Transaksi dalam Sistem Pembayaran

Pembeli (Payor)

Penjual (Payee)

Flow pembayaran

Flow barang/jasa

Bank BBank A

Settlementdi Bank Sentral

RpInstrumen

Pengirim Penerima

Kliring

Tunai

Non- Tunai

Stabilitas Sistem KeuanganKebijakan Makroprudensial

KebijakanMoneter

Stabilitas Sistem Keuangan

Pengaturan dan Pengawasan SIBs

Pengaturan dan Pengawasan non-SIBs

makro mikro

Kebijakan Makroprudential

Kebijakan Mikroprudential

Kerangka kebijakan makroprudensial adalah:• Tujuan: memelihara kestabilan sistem keuangan dg membatasi potensi meningkatnya risiko

sistemik.• Cakupannya: seluruh potensi risiko sistemik• Issue: Fokus pada risiko yang meningkat di dalam dan/atau karena sistem keuangan• Instrumen: kehati-hatian (prudential ), yang diukur dan digunakan untuk khususnya risiko

sistemik dan diterapkan pada sistem keuangan secara luas.Dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan, BI berwenang:a. Menetapkan kebijakan makroprudensial;b. Melakukan pemantauan sistem keuangan (surveillance);c. Mengembangkan pasar dan akses keuangan;d. Melakukan pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan; dane. Melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank yang tertentu yang sistemically important

bank dan/atau bank lainnya, serta lembaga keuangan bukan bank yang sistemik.

Makroprudensial vs Mikroprudensial

Mikroprudensial

Fokus terhadap risiko individual bank atau lembaga keuangan

Fokus terhadap risiko sistemik pada sistem keuangan

Makroprudensial

Perlu koordinasi dan kolaborasi antara kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial agar dapat

berjalan secara optimal

Mikroprudensial vs. Makroprudensial

Amanat koordinasiddituang

kan dalam

beberapa Pasal

dalam UU No.21 tahun 2011

Pasal 39Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;b. sistem informasi perbankan yang terpadu;c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;

d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;

e. penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank; dan

f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Pasal 43OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Framework Kebijakan Bank Indonesia

23

TERIMA KASIH

INFORMASI LEBIH LANJUT

[email protected]

24

LAMPIRAN

25

Beberapa aspek berkaitan dengan UU No.3 tahun 2004 yang merupakan amandemen terhadap UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia1. Penetapan sasaran inflasi oleh pemerintah (Pasal 10 ayat (1))2. Penundaan pengalihan tugas pengawasan bank (Pasal 34)3. Pengaturan fasilitas pembiayaan darurat bagi perbankan (Pasal 11

ayat (4) & (5))4. Penyempurnaan mekanisme pencalonan Dewan Gubernur (Pasal 47 ayat (2) & (3) serta Pasal 485. Penguatan akuntabilitas dan transparansi (Pasal 58) 6. Pembentukan Badan Supervisi (Pasal 58 A) 7. Persetujuan anggaran operasional oleh DPR (Pasal 60 ayat (3) & (4))

Sebagaimana diubah dengan uu no. 3 tahun 2004 dan no.6 tahun 2009

UU NO. 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA