8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
1/28
BAB I
PENDAHULUAH
1.1 LatarBelakang
Dewasa ini kehidupan masyarakat Indonesia tidak lepas
dari tindak politik. Oleh karena itu, politik menjadi salah satu pusat
perhatian yang tidak pernah lepas dari masyarakat Indonesia. Pentingnya
tindak politik di Indonesia memilik pengaruh besar dalam berbagai
bidang.Politik merupakan suatu wadah atau sarana bagi
masyarakat untuk menyalurkan aspirasi untuk bangsa Indonesia. Politik
itu sendiri memiliki arti sebagai suatu keadaan yang telah dihendaki
disertai dengan jalan cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai
keadaan yang diinginkan. Keinginan tersebut didasarkan atas
kepentingan bersama dan kepentingan negara.Dengan demikian politik selalu menyangkut proses
penentuan tujuan dari sistem negaradan bagaimana melaksanakan
tujuan, kebijakan umum ( publik policies) yang menyangkut pengaturan,
pembagian atau alokasi sumbersumber yang ada, serta kekuasaan dan
wewenang (authority ), karena kekuasaan dan wewenang ini sangat
memainkan peranan penting untuk membina kerja sama ataupun
penyelesaiannya kon!ik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian
tujuan."istem politik di Indonesia memiliki pengaruh besar
terhadap rakyatnya. "elain itu sistem politik di Indonesia juga
memberikan kontribusi pada pembentukan sistem politik di negara lain.
#aktor sejarah dalam perpolitikan di suatu negara menjadi pengaruh
besar terhadap pembentukan sistem politik tersebut. "eperti halnya
sistem politik di Indonesia, seiring dengan berjalannya waktu, sistem
politik di Indonesia selalu mengalami perubahan.
1.2 Rumusan Masalah
$
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
2/28
Pada makalah ini penulis akan membahas materi
mengenai%$. &pa pengertian sistem politik di Indonesia'. agaimana sejarah sistem politik di Indonesia'*. &pa saja macammacam sistem politik di Indonesia berdasarkan
perkembangannya'+. agaimana sistem politik di Indonesia'. &pa pengertian sistem ketatanegaraan di Indonesia'-. agaimana sistem ketatanegaraan di Indonesia'. agaimana kedudukan, tugas dan /ungsi lembagalembaga negara
menurut 00D $1+'2. agaimana asasasas hukum tata negara di Indonesia'1. agaimana sumber hukum tata negara di Indonesia'
1.3 Tujuan an Man!aat 3ujuan dan man/aat dari makalah ini adalah%
$. 0ntuk mengetahui pengertian sistem politik di Indonesia'. 0ntuk mengetahui bagaimana sejarah sistem politik di Indonesia'*. 0ntuk mengetahui saja macammacam sistem politik di Indonesia
berdasarkan perkembangannya'+. 0ntuk mengetahui bagaimana sistem politik di Indonesia'. 0ntuk mengetahui apa pengertian sistem ketatanegaraan di
Indonesia'-. 0ntuk mengetahui bagaimana sistem ketatanegaraan di Indonesia'. 0ntuk mengetahui bagaimana kedudukan, tugas dan /ungsi lembaga
lembaga negara menurut 00D $1+'2. 0ntuk mengetahui bagaimana asasasas hukum tata negara di
Indonesia'1. 0ntuk mengetahui bagaimana sumber hukum tata negara di
Indonesia'
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
3/28
BAB II
PEMBAHA"AN
2.1"#stem P$l#t#k
2.1.1Pengert#an s#stem %$l#t#k # In$nes#a
"ebelum memberikan suatu rumusan tentang sistem
politik indonesia, maka terlebih dahulu membahas tentang arti dari
sistem dan politik itu sendiri. "istem adalah metode atau tata cara
dan management atau pengurusan sedangkan politik mempunyai
arti kekuasaan ataupun negara. Oleh karena itu dapat dikatakan
bahwa sistem politik itu menurut Drs. "ukarna dalam bukunya yang
berjudul 4"istem politik5, ialah merupakan sekumpulan pendapat,
prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu
sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan
mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur indi6idu atau
kelompok indi6idu satu sama lain atau dengan 7egara danhubungan 7egara dengan 7egara.
8adi, sistem politik Indonesia dapat dirumuskan sebagai
suatu tata cara atau metode untuk pengurusan negara indonesia
berdasarkan kepada Pancasila dan 00D $1+ untuk mewujudkan
kelestarian dan kelangsungan hidup bangsa indonesia sesuai
dengan citacita proklamasi $ agustus $1+. "istem politik
indonesia juga dapat diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan
berbagai kegiatan dalam 7egara Indonesia yang berkaitan dengan
kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya
upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan
penyusunan skala prioritasnya.
*
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
4/28
"istem politik indonesia akan dipengaruhi oleh beberapa
sistem yaitu% sistem sosial Indonesia, sistem ekonomi nasional dan
internasional, sistem budaya nasional dan internasional, sistem
management, dan sistemsistem yang lain yang berkaitan dengan
kehidupan bernegara dan bermasyarakat yaitu% sistem 9lsa/at,
sistem konstitusi serta sistem kependudukan dan lingkungan hidup.
&pabila sistem ekonomi nasional dan internasional kurang
menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka
sistem politik Indonesia akan mengalami kemunduran dan
menimbulkan keresahan sosial pada masyarakat yang akhirnya
mengakibatkan keresahan politik.
"ebagai contohnya, pada negaranegara yang sedang
berkembang atau blok komunis dimana masyarakatnya tidak
memperoleh kesejahteraan hidup lahir batin, terjadilah perubahan
perubahan suatu sistem politik bahkan perubahan 9lsa/at negara
dan konstitusi negara dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan
perekonomian nasional yang sehat agar rakyat memperoleh
pendapatan yang memadai untuk kehidupannya. Dari hal diatas
dapat ditarik kesimpulan bahwa semua sistem dalam pemerintahansaling berkesinambungan satu sama lain. 8ika salah satu sistem
baik budaya, perekonomian maupun yang lain mengalami
kemunduran atau bermasalah maka sistemsistem yang lain akan
ikut terganggu jalannya dan mengalami perubahan.
2.1.2 "ejarah "#stem P$l#t#k # In$nes#a
"ejarah "istem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses
politik yang terjadi di dalamnya. 7amun dalam menguraikannya
tidak cukup sekedar melihat sejarah bangsa Indonesia tapi
diperlukan analisis sistem. "istem politik merupakan sistem yang
terbuka, di kelilingi oleh lingkungan. Dalam lingkungan ini terdapat
+
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
5/28
sejumlah tantangan serta tekanan: dengan demikian sistem politik
dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.Dalam melakukan analisis sistem bisa dilakukan dengan
pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem
kepartaian. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan
integrati/ yaitu pendekatan sistem, pelakusaranantujuan dan
pengambilan keputusan.Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas
sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk
menghadapi kenyataan dan tantangan. Kapabilitas ;kstrakti/ suatu
sistem politik dapat dikatakan selalu mempunyai kapabilitas dalam
menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya untuk
mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam sistem politik,
pemerintah menekankan pada metode empirik, yaitu mengamati
tiap hal yang benarbenar dapat diukur dan diobser6asi. 0kuran
empirik dan prestasi yang telah diperoleh dapat dilihat dari tingkat
pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai usaha masyarakat dan
kebijaksaan pemerintah yang bersangkutan. Pengaruh ini akan
memunculkan perubahan politik. &dapun pelaku perubahan politik
bisa dari elit politik, atau dari kelompok in/rastruktur politik dan dari
lingkungan internasional. Perubahan ini besaran maupun isi aliran
berupa input dan output.
a. Kapabilitas ;kstrakti/
"umber daya alam maupun manusia merupakan pokok pertama
bagi kemampuan sistem politik. Kabapilitas ekstrakti/
menyangkut permasalahan mengenai sumber daya alam dan
tenaga manusia. "umber daya alam dan sumber daya manusia
di Indonesia dapa dikatakan belum optimal pengolahannya.
Kebijaksaan setiap sistem politik terhadap masalah penggalian
sumber daya alam, penanaman modal domestik dan modal
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
6/28
asing, berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena adanya
tuntutan dalam setiap sistem politik.
b. Kapabilitas Distributi/
Kapabilitas distributi/ mempunyai hubungan yang erat dengan
kapabilitas ekstrakti/, yakni setelah pengolahan sumber daya
alam maka selanjutnya didistribusikan kembali kepada
masyarakat dalam bentuk barang atau jasa. "elain itu,
pemasukan pajak dari masyarakan harus didistribusikan
kembali kepada masyarakat.
c. Kapabilitas
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
7/28
2.1.3 Ma&am'ma&am "#stem P$l#t#k In$nes#a
Berasarkan Perkem(angann)a
"istem politik di Indonesia dalam perkembangannya
mengalami * jenis sistem=* macam sistem, di antaranya%
1. "#stem %$l#t#k em$krat#k l#(eral %arlementer"istem politik demokratik liberal parlementer adalah jenis
"istem politik Indonesia dimana berlakunya 00D" $1> untuk
negara. &dapun ciricirinya adalah%$. &danya pembagian kekuasaan
Dalam hal ini telah terjadi pembagian kekuasaan
antara kekuasaan legislati/, eksekuti/ dan yudikati/.
Kekuasaan legislati/ dipegang dan dilaksanakan oleh
parlemen (Dewan Perwakilan
sebagai sistem politik Indonesia yang mana di dalamnya
terdapat%a. #ilsa/at negara pancasila (dalam pembukaan 00D").
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
8/28
b. "truktur organisasi negara (parlemen, kabinet, mahkamah
agung, presiden, dewan pengawas keuangan dan
konstituante).c. Pasal untuk merubah 00D.
d. @akhak asasi manusia.*. Pemerintahan berdasarkan hukumAiri ketiga sistem politikdemokrasi parlementer
mempunyai ciri adanya
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
9/28
presiden yang bertugas membuat 00 dan juga sebagai
pembantu presiden yang diketuai oleh ?enko. Dengan adanya
sentralisasi kekuasaan pada tangan presiden, maka baik dan
buruknya negara itu tergantung pada presiden.
) Pemerintahan inkonstitusional Eaitu pemerintahan yang tidak melandaskan diri pada
segala tindakannya itu terhadap 00D dan 00 atau
bertentangan dengan konstitusi $1+. "ecara konstitusional
berdasarkan 00D $1+ bahwa sesungguhnya presiden berada
di bawah ?P< dan mengingat hakhak dan kekuasaan DP<
yang cukup besar maka pimpinan DP< tidak layak oleh ?enko.
ukti inkonstitusionalnya adalah di saat ung Karno memeras
pancasila menjadi 3ri "ila dan ;ka "ila serta menyatakan
bahwa anti7asakom adalah anti terhadap pancasila.*) Pemerintahan berdasarkan kekuasaan+) ?anagement yang tertutup
"eperti kurangnya keikutsertaan rakyat (social
participation) dalam kegiatan politik, sosial, ekonomi dan
budaya. Keikutsertaan rakyat dalam bidang ekonomi terbatas
yang mengakibatkan banyak rakyat yang mengalami
kelaparan di manamana. Partisipasi rakyat dalam bidang
politik, sosial dan budaya sangat dibatasi sedangkan
partisipasi orang komunis dapat berkembang sehingga buku
buku dari eropa timur mengenai ajaran komunisme dapat
beredar dengan leluasa.) 3idak ada pemilu-) Partai politik dan /ungsinya tidak berjalan sebagaimana mestinya
@al ini disebabkan oleh sistem politik demokrasi terpimpin
itu tidak memberikan kesempatan pada rakyat yang
mengakibatkan partaipartai politik tidak ber/ungsi secara
normal untuk memperjuangkan kepentingan rakyat
menyangkut kehidupan perekonomian.) @ak asasi manusia kurang dilindungi2) Komunikasi berjalan satu arah.
1
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
10/28
Dalam suatu sistem demokrasi, sebenarnya
komunikasi berlaku dua arah yaitu pemerintah terhadap rakyat
dan rakyat terhadap pemerintah. 7amun dalam sistem
demokrasi terpimpin, komunikasi itu baik sosial, ppolitik,
budaya dan ekonomi hanya berjalan satu arah yaitu dari
pemerintah terhadap rakyat. @al ini menyebabkan rakyat
merasakan penekanan.
3. "#stem %$l#t#k em$kras# %an&as#la?erupakan sistem politik konstitusional di mana
segala kegiatan dari pada politik baik suprastruktur (badan
legislati/, eksekuti/, yudikati/ atau badanbadan tinggi negara
seperti DP
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
11/28
) Pemerintahan yang konstitusional*) Partaipartai politik yang berpedoman kepada 00D $1+ dan
00 yang berlaku.+) ?anajemen terbuka (adanya partisipasi masyarakat dalam
segala bidang)) &danya pers yang bebas dan bertanggung jawab.
Kendalakendala atau hambatanhambatan di dalam
pelaksanaan sistem politik demokrasi pancasila%
$) Kesadaran hukum dari seluruh warga negara masih
memerlukan peningkatan, mengingat kenyataanya dealam
kehidupan seharihari bahwa masih terdapat tindakan
tindakan yang tidak sesuai hukum baik dilakukan oleh
perorangan atau kelompok yang mengakibatkan tidak
mempunyai disiplin hukum yang kuat.) Dalam praktek demokrasi pancasila khususnya in/rastruktur
masih terlihat adanya penngunaan segala cara untuk
memenangkan pemilu.*) ?asih ada sebagian programprogram dari organisasi politik
yang belum sena/as dengan jiwa pancasila dan 00D $1+.
Program organisasi politik akan diterima oleh masyarakat
Indonesia jika bahasa yang dituangkan dapat dimengerti agar
rakyat tahu dan sadar akan dibawa kemana dan untuk
mencapai apa serta untuk kepentingan siapa.+) @ambatan dari dana yang tersedia baik dari in/rastruktur
maupun suprastruktur. Dana yang dibutuhkan organisasi
politik cukup besar namun cukup sulit didapat karena
kebanyakan organisasi politik itu orangorang yang lemah
ekonominya.) #aktor perekonomian nasionalyaitu masih banyaknya
tergantungan pada luar negeri baik bantuan dari F to F G
go6ernment to go6ernment dan P to P G pri6ate to pri6ate
yang berupa pinjaman yang berbunga rendah maupun
berbunga komersial dan penanaman modal asing.
$$
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
12/28
-) ?asih menghadapi persoalan yang disebut "&
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
13/28
Dalam Penyusunan keputusankeputusan kebijaksanaan
diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya
kerjasama yang baik antara suprastruktur dan in/rastruktur politik
sehingga memudahkan terwujudnya citacita dan tujuantujuan
masyarakat=7egara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur
politik adalah BembagaBembaga 7egara. Bembagalembaga
tersebut di Indonesia diatur dalam 00D $1+ yakni ?P
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
14/28
"ecara teori ada dua klasi9kasi bentuk negara, yaitu
bentuk negara serikat atau /ederal dan bentuk negara kesatuan.
7egara /ederal adalah negara yang memiliki susunan jamak,
artinya negara yang didalamnya masih memiliki negara bagian,
jadi terdapat dua susunan negara, yaitu negara /ederal dan
pemerintahan negara bagian. Kekuasaan dalam negara /ederal
ada dua yaitu kekuasaan pemerintahan /ederal dan kekuasaan
pemerintah negara bagian yang memiliki kedudukan sederajat
satu sama lain."edangkan negara kesatuan adalah negara yag
berkesusunan tunggal. "uatu negara yang tidak memiliki
daerah bersi/at negara didalamnya dan kekuasaan mengaturseluruh daerahnya berada di tangan pemerintahan pusat yang
merupakan tingkat terakhir dan tertinggi dalam memutuskan
segala sesuatu yang teradi di dalam negara tersebut. Indonesia
merupakan negara yang menganut bentuk negara kesatuan.
Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal $ ayat ($) 00D $1+
yang menyatakan% 47egara Indonesia ialah 7egara Kesatuan
yang berbentuk
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
15/28
sendiri untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan di
daerah tersebut.
2. Bentuk Pemer#ntahan Re%u(l#k Dalam 00D $1+ dijelaskan bahwa bentuk
pemerintahan 7egara Indonesia adalah
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
16/28
a. adan legislati/ atau parlemen adalah satusatunya badan
yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan
umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan
perwakilan dan lembaga legislati/.
b. &nggota parlemen terdiri atas orangorang dari partai politik
yang memenangkan pemilihan umum.c. Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan
perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana
menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan
kekuasaan eksekuti/. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekuti/
berada pada perdana menteri sebgaai kepala pemerintahan.
&nggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.d. Kabinet bertanggung jawab pada parlemen dan dapat
bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota
parlemen. @al ini berarti bahwa sewaktuwaktu parlemen
dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota
parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada
kabinet.e. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
Kepala negara adalah presiden dalam bentuk pemerintahan
republic atau raja=sultan dalam bentuk pemerintahan
monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan
pemerintahan. Dia hanya berperan sebagai symbol
kedaulatan dan keutuhan negara./. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet, sedangkan kepala
negara dapat membubarkan parlemen. Dengan demikian,
presiden=raja atas saran perdana menteri dapat
membubarkan parlemen.
Dalam sistem pemerintahan presidensiil, badan
eksekuti/ dan legislati/ memiliki kedudukan yang independen.
Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung
$-
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
17/28
seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. &dapun cirri
ciri sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut%
a. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden
adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan
yang dipilih langsung oleh rakyat.b. Kabinet (menteri) dibentuk oleh presiden. Aabinet
bertanggung jawab kepada parlemen=legislati/.c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. @al ini
karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam
sistem pemerintahan parlementer.e. Parlemen memiliki kekuasaan legislati6e dan sebagai
lembaga perwakilan. &nggota parlemen dipilih oleh rakyat.Fambaran akan sistem pemerintahan Indonesia
dinyatakan dalam pasalpasal 00D $1+ sebagai berikut%
a. Presiden
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
18/28
h. Presiden menyatakan keadaan bahaya. "yaratsyarat dan
akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang
undang. (Pasal $)i. Presiden mengangkat duta dan konsul. (Pasal $*)
j. Presiden memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi.(Pasal $+)
k. Presiden member gelar, tanda jasa, dan lainlain tanda
kehormatan. (Pasal $+)l. Presiden dibantu oleh menterimenteri negara. ?enteri
menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (Pasal
$ ayat ($) dan ())m. &nggota Dewan Perwakilan
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
19/28
3rias politika memiliki arti bahwa suatu pemerintahan berdaulat
harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas,
mencegah satu orang atau satu kelompok mendapatkan kekuasaan
yang lebih banyak. Pemisahan kekuasaan tersebut merupakan
suatu cara untuk untuk membagi tubuh pemerintahan agar tidak
terjadi penyalahgunaan kekuasaan antara legislating, eksekuti/ dan
yudikati/.
$. Kekuasaan legislati/
?erupakan kekuasaan yang memiliki tugas dan /ungsi sebagai
pembuat perundangundangan. Kekuasaaan ini biasanya
dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat atau parlemen. Di
Indonesia, kekuasaan legislati6e berada di tangan ?P
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
20/28
o 7egara$. ?P< • ?elakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat
($%)• 3erdiri atas anggotaanggota DP< ditambah
dengan utusan dari daerahdaerah dan
golongngolongan menurut aturan yang
ditetapkan dengan 00 (%$)• ?enetapkan 00D dan F@7 (*)
• ?emilih Presiden dan Hakil Presiden dengan
suara terbanyak (-%)• 0ntuk mengubah 00D sekurangkurangnya
dua pertiga daripada jumlah anggota DP<
harus hadir (*%$). DP< • ?erupakan bagian dari ?P< (%$)
• ?emberikan persetujuan atas %$)• 8ika satu rancangan 00 tidak mendapat
persetujuan DP%)• ?emajukan rancangan 00 ($%$)
• 8ika rancangan itu meskipun disetujui oleh
DP< tidak disahkan oleh Presiden, maka
rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagidalam persidangan masa itu.
• PP pengganti 00 harus medapat persetujuan
DP< dalam persidangan yang berikut (%)• &P ditetapkan tiap tahun dengan 00.
&pabila DP< tidak menyetujui anggaran yang
>
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
21/28
diusulkan oleh pemerintah maka pemerintah
menjalankan anggaran tahun yang lalu
(*%$)• ?enerima hasil pemeriksaan keuangan
7egara yang disampaikan PK (*%)*. Presiden
(termasuk
Hakil
Presiden)
• ?emegang kekuasaan pemerintahan
menurut 00D $1+ (+%$)• ?emegang kekuasaan membentuk 00
dengan persetujuan DP< (%$)• ?enetapkan praturan pemerintah untuk
menjalankan 00 sebagaimana mestinya (%)• ?emegang jabatan selama tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali ()• ?emegang kekuasaan tertinggi atas
&ngkatan Darat, &ngkatan Baut dan
&ngkatan 0dara ($>)• Dengan persetujuan DP< menyatakan
perang, membuat perdamaian dan
persetujuan dengan 7egara lain. ($$)• ?enyatakan keadaan bahaya ($)
• ?engangkat duta dan konsul ($*%$)
• ?emberi grasi, amnesty, abolisi dan
rehabilitasi ($+)• ?ember gelar, tanda jasa dan lainlain tanda
kehormata ($)• ?engangkat dan memberhentikan menteri
($)+. DPD • Dapat mengajukan rancangan undang
undang yang berhubungan dengan otonomi
daerah (D)• Ikut membahas rancangan undangundang
yang berkaitan dengan otonomi daerah.• ?elakukan pengawasan atas pelaksanaan
undangundang mengenai otonomi daerah.. ?& • ?elaksanakan kekuasaan kehakiman (+%$)
$
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
22/28
• ?embawahi badan peradilan dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan
militer dan lingkungan peradilan tata usaha
negara.-. ?K • ?engadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersi/at 9nal untuk menguji
undangundang terhadap 00D.• ?emutus sengketa kewewenangan lembaga
negara yang kewewenangannya diberikan
oleh 00D $1+• ?emutus pembubaran partai politik
• ?emutus perselisihan tentang hasil
Pemilihan 0mum• ?emberi putusan atas pendapat DP<
mengenai dugaan pelanggaraan yang
dilakukan oleh Presiden atau Hakil Presiden
menurut 00D $1+. PK • ?emeriksa tanggungjawab keuangan 7egara
(*%)
2.2./"um(er Hukum Tata Negara In$nes#a
"umbersumber hukum 3ata 7egara Indonesia adalah
sebagai berikut%
$. 0ndangundang Dasar $1+00D$1+ mulai berlaku sejak $2 agustus $1+ sampai
desember $1+1, setelah itu terjadi perubahan dasar negar yang
mengakibatkan 00D $1+ tidak berlaku, namun melalui dekrit
presiden tanggal juli tahun $11, ahirnya 00D $1+ berlaku
kembali sampai dengan sekarang.. Ketetapan ?P<
Ketetapan ?P< ini merupakan produk ?P< yang secara
umum memuat ketentuanketentuan sebagai berikut %
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
23/28
a. Farisgaris besar dalam bidang legislati/ yang dilaksanakan
dengan undangundangb. Farisgaris besar dalam bidang eksekuti/ yang dilaksanakan
dengan keputusan presiden.
Dengan kata lain ketetapan ?P< ini juga dilaksanakandengan keputusan presiden.
*. 0ndangundang=Peraturan Pemerintah Pengganti 0ndang
undang0ndangundang dan peraturan pemerintah pengganti
undangundang pada dasarnya memiliki derajat yang sama,
namun &da beberapa perbedaan yang mendasar antara
keduanya, perbedaan tersebut antara lain %a. Perpu dibuat oleh presiden saja , tanpa adanya keterlibatan
DP<b. Perpu hanya dapat dibuat dalam keadaan genting saja
(7egara dalam keadaan darurat)&kan tetapi dalam pelaksanaanya perpu ini harus
mendapat persetujuan dari DP< dikemudian hari. &pabila perpu
tersebut tidak disetuju maka harus dicabut serta akibat hukum
yang timbul harus diatur.+. Peraturan Pemerintah
?enurut pasal ayat () 00D $1+, PP ini dibuat dandikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan undangundang.
PP ini memuat aturanaturan yang bersi/at umum dan tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih
tinggi.. Keputusan Presiden
"eperti hanya peraturan pemerintah, kepres juga
dikeluarkan oleh presiden. Eang menjadi pembeda antara
keduanya adalah jika dilihat dari si/atnya, PP bersi/at umum
sedangkan keppres bersi/at khusus, seperti mengangkat duta
besar, guru besar ataupun jabatan administrasi penting lainnya.-. Peraturan Pelaksana Bainnya
Peraturan pelaksana lainnya adalah seperti peraturan
menteri, intruksi menteri, dan lainlainnya yang harusdengan
*
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
24/28
tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang
undangan yang lebih tinggi.. Aon6ention (Kon6ensi Ketatanegaraan)
Kon6ensi ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan
ketatanegaraan yang dilakukan berulangulang sehingga iaditerima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Kon6ensi
ketatanegaraan mempunyai kekuatan hokum yang sama
dnegan undangundang karena diterima dan dijalankan, bahkan
sering kebiasaan (kon6ensi) ketatanegaraan menggeser
peraturanperaturan hukum yang tertulis.2. 3raktat
3raktat atau perjanjian adalah perjanjian yang diadakan
dua negara atau lebih. Dalam prakteknya, perjanjianinternasional beberapa negara dilakukan * tahapan, yaitu
perundingan, penandatanganan dan pengesahan. Di samping
itu, ada pula yang dilakukan hanya tahapan yaitu perundingan
dan penandatanganan.
2.2.0"#stem Pemer#ntahan Daerah # In$nes#a
$. Pengertian sistem pemerintahan daerah
?enurut pasal $2 ayat () 00D $1+ menyebutkan
bahwa% 4Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang
dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas
luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan
pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang
undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat5.
De9nisi Pemerintahan Daerah di dalam 00 7o. * 3ahun
>>+ tentang pemerintahan daerah pasal $ ayat , adalah
sebagai berikut% 4Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan
daerah dan DP
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
25/28
dalam sistem dan prinsip 7egaraKesatuan
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
26/28
*. Otonomi Daerah
erdasarkan 00 7o. * 3ahun >>+ Pasal $ ayat ,
mende9nisikan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mnegurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
erdasarkan de9nisi normati/ dalam 00 7o. * 3ahun >>+,
maka otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom.
-
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
27/28
BAB III
"IMPULAN
aik sistem politik maupun sistem ketatanegaraan,
mereka mempunyai /ungsi yang sama yaitu sebagai dasar peraturan dan
pengurusan negara hanya saja mereka /okus pada hal yang berbeda. "istem
ketatanegaraan berkaitan mengenai hal yang berhubungan dengan tata
negara indonesia, seperti susunan pemerintah sedangkan sistem politik
mengacu pada pancasila dan 00D $1+. 3ujuan keduanya adalah sama
sama untuk mewujudkan kelestarian dan kelangsungan hidup bangsa negara
Indonesia serta memajukan negara Indonesia.
erdasarkan perkembangannya, Indonesia telah melewati
* macam sistem politik, yaitu sistem politik demokratik liberal parlementer,
sistem kediktatoran dan yang terakhir sistem politik demokrasi pancasila
yang masih dipakai hingga saat ini. Dari hal tersebut, dapat diartikan bahwanegara Indonesia selalu mengadakan perbaikan dan memantau sistem
politik yang dijalankan untuk mengetahui kecocokannya dengan bangsa
Indonesia agar negara Indonesia menjadi lebih baik lagi.
8/17/2019 Makalan Pkn Kelompok 3b
28/28
Da!tar Pustaka
@amid, &bdul, dkk. >$. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
andung% Pustaka "etia.
@uda, 7imatul. >>. Hukum Tata Negara Indonesia. 8akarta% $*=>+=pengertian/ungsidanasas
pemerintahan.html. diakses pada tanggal Oktober >$+.
"atrio, Ilham. !istem Pemerintahan aerah.
http%==kopiapung.blogspot.com=>$*=>=sistempemerintahan
daerah.html. diakses pada tanggal 2 Oktober >$+
"ukarna. $11>. !istem Politik Indonesia. andung% ?andar ?aju.Hahyudi, &lwi. >$. Hukum Tata Negara Indonesia dalam Pasca "e#ormasi.
Eogyakarta% Pustaka Pelajar.
Hinarno. >>. Paradigma $aru Pendidikan Kewarganegaraan %&d. '(.
8akarta% umi &ksara.
http://dianchocho.blogspot.com/2013/04/pengertian-fungsi-dan-asas-pemerintahan.htmlhttp://dianchocho.blogspot.com/2013/04/pengertian-fungsi-dan-asas-pemerintahan.htmlhttp://kopiapung.blogspot.com/2013/05/sistem-pemerintahan-daerah.htmlhttp://kopiapung.blogspot.com/2013/05/sistem-pemerintahan-daerah.htmlhttp://kopiapung.blogspot.com/2013/05/sistem-pemerintahan-daerah.htmlhttp://kopiapung.blogspot.com/2013/05/sistem-pemerintahan-daerah.htmlhttp://dianchocho.blogspot.com/2013/04/pengertian-fungsi-dan-asas-pemerintahan.htmlhttp://dianchocho.blogspot.com/2013/04/pengertian-fungsi-dan-asas-pemerintahan.html