TUGAS KEWARGANEGARAANUNDANG UNDANG DASAR 1945
Nama Anggota :1. Visti Ajeng A.( 115130101111067 )2. Yulis Indah
A.( 125130100111019 )3. Andini Aprilia S.( 125130100111020 )4. Dika
Putri E.( 125130100111021 )5. Siti Qurnia( 125130100111022 )
PROGRAM KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYAMALANG2015
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangMemahami Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
akan lebih lengkap dan tepat bila ditelusuri asal mula kelahirannya
terlebih dahulu. Setelah itu baru tentang proses perumusannya,
substansi/isinya (termasuk perubahannya), gerakpelaksanaannya, dan
terakhir penerapannya. UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18
Agustus 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.
Ketiganya sebagai satu-kesatuan pemahaman UUD (hukum dasar
tertulis) yang utuh. Artinya, Penjelasan sebagai kelengkapan dari
Batang Tubuh; Batang Tubuh sebagai perwujudan dariPembukaan.
Pembukaan sendiri merupakan Teks Poklamasi yang terinci dan
lengkap. Hukum dasar meliputi dua macam, yaitu hukum dasar tertulis
(Undang-Undang Dasar) dan hukum dasar tidak tertulis yang disebut
convensi. Karena rumusannya tertulis maka Undang-Undang Dasar tidak
mudah berubah. Berdasarkan sifatdan fungsinya Undang-Undang Dasar
adalah naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari
badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok
carakerja badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan
pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Convensi merupakan
hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar
yangtimbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara
meskipun sifatya tidak tertulis.Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar
tertulis, dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik
Indonesia saat ini. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945
mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan
lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Latar belakang terbentuknya UUD 1945 bermula dari janji Jepang
untuk memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari.
Janji tinggalah janji, setelah Jepang berhasil memukul mundur
tentara Belanda, malah mereka sendiri yang menindas kembali bangsa
Indonesia, bahkan lebih sadis dari sebelumnya.
1.2 TujuanTujuan dari makalah ini yaitu akan membahas lebih
lanjut mengenai Undang- Undang Dasar1945, lembaga-lembaga Negara
dan hubungannya. Dengan mempelajari proses tersebut maka kita akan
lebih memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang
realisasinya sebagai sumber dari segala sumber hukum negara
Indonesia. Diharapkan juga kita memiliki kemampuan untuk memahami
isi UUD 1945 baik secara tertulis dan tidak tertulis, serta
memahami hubungan UUD 1945 dengan Pancasila dan pasal-pasal UUD
1945 serta kita memiliki pengetahuan tentang reformasi hukum tata
negara maka diharapkan dapat mengetahui latar belakang amandemen
serta proses amandemen.
1.3 Rumusan Masalah1. Apa pengertian uud 1945 (tertulis dan
tidak tertulis) & contohnya ?2. Mengapa suatu negara
membutuhkan undang-undang ?3. Jelaska fungsi UUD & UU , serta
perbedaan dan sifatnya ?4. Jelaskan amandemen uud 45, berapa kali
amandemen, pasal apa yg diamandemen, dan hasil amandemennya ?5.
Bagaimana kelebihan dan kekurangan UUD 45 ?
BAB IIPEMBAHASAN
2.1 HUKUM DASAR NEGARAAda dua macam hukum dasar, yaitu hukum
dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) dan hukum dasar tidak tertulis
(Konvensi).
1. HUKUM DASAR TERTULIS (UNDANG-UNDANG DASAR)E.C.S. Wade dalam
bukunya Constitutional Law mengatakan bahwa secara umum
undang-undang dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka
dan tugas - tugaspokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara
dan menentukan cara kerjabadan-badan tersebut. Jadi pada prinsipnya
mekanisme dan dasar setiap sistempemerintahan diatur dalam
undang-undang dasar. Bagi mereka yang menganggapnegara sebagai satu
organisasi kekuasaan, maka mereka dapat memandang undang
undangdasar sebagai sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana
kekuasaantersebut dibagi antara badan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif (Indonesia tidakmenganut sistem Trias Politika tersebut,
tetapi menganut sistem pembagiankekuasaan dengan lima lembaga
negara). Undang-undang dasar menentukan bagaimana pusat-pusat
kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu samalain.
Undang-undang dasar juga merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam
suatu negara (Purnomo, 1981).Menurut Pasaribu (2013), sifat-sifat
UUD, yaitu :1. Oleh karena sifatnya maka rumusannya merupakan suatu
hUum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara
maupun mengikat bagi warga Negara.2. UUD 1945 itu bersifat supel
dan singkat karena UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok yang setiap
kali harus di kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan
memuat ham.3. Memuat norma-norma/aturan-aturan/ketentuan-ketentuan
yang dapat dan harus dilaksanakan secara kontituional.4. UUD 1945
dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang
tertinggi,disamping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-norma
hukum positif yang lebih rendah dalam hirarki tertib hukum
Indonesia.
2. HUKUM DASAR TAK TERTULIS (KONVENSI)Konvensi adalah hukum yang
yang timbul dan terpelihara dalam praktekpenyelenggara negara
secara tidak tertulis. Sifat-sifat konvensi adalah sebagai
berikut:1. Merupakan kekuasaan yang muncul berulang kali dan
terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.2. Tidak
bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar.3.
Dapat diterima oleh seluruh rakyat.4. Bersifat sebagai pelengkap
yang tidak terdapat di dalam undang-undang dasar.Konvensi misalnya
terdapat pada praktek penyelenggara negara yang sudah menjadihukum
dasar yang tidak tertulis, seperti:a. Pidato kenegaraan Republik
Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang Dewan
Perwakilan Rakyat.b. Pidato Presiden yang diucapkan sebagai
keterangan pemerintah tentang RAPBNpada minggu pertama Januari
setiap tahunnya.c. Pidato pertanggungjawaban Presiden dan Ketua
Lembaga Negara lainnya dalamsidang Tahunan MPR.(yang dimulai sejak
tahun 2000).d. Mekanisme pembuatan GBHN.Keempat hal tersebut secara
tidak langsung merupakan realisasi UUD 1945(merupakan pelengkap).
Yang berwenang mengubah konvensi menjadi rumusan yangbersifat
tertulis adalah MPR, dan rumusannya bukan berupa hukum dasar
melainkantertuang dalam ketetapan MPR (Pasaribu, 2013).
Sifat-sifat:1. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan
terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.2. Tak
bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar.3. Diterima oleh
seluruh rakyat/masyarakat.4. Bersifat sebagai pelengkap sehingga
memungkinkan bawa convensi bias menjadi aturan-aturan dasar yang
tidak tercantum dalam UUD 1945.Contoh :1. Pengambilan keputusan
berdasarkan musyawarah mufakat, menurut pasal 37 ayat(1) dan (4)
UUD 1945 segala keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak
tetapi sistem ini kurang jiwa kekeluargaan sebagai kepribadian
bangsa.oleh karena itu,dalam praktek-praktek penyelenggaraan Negara
selalu di usahakan untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat dan ternyata hamper selalu berhasil.pungutan suara
baru ditempuh jika usaha musyawarah untuk mufakat sudah tak dapat
dilaksanakan.2. Praktek-praktek penyelenggaraan Negara yang sudah
menjadi hukum dasar tidak tertulis antara lain: Pidato kenegaraan
presiden RI setiap 16 Agustus di dalam siding DPR. Pidato presiden
yang di ucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang rencana
anggaran pendapatan belanja (RAPB)Negara pada minggu 1,pada bulan
januari tiap tahunnya.Jika konvensi ingin di jadikan rumusan yang
bersifat tertulis maka yang berwenang adalah MPR dan rumusannya
bukan lah merupakan suatu hukum dasar melainkan tertuang dalam
ketetapan MPR dan tidak secara otomatis setingkat dengan UUD
melainkan sebagai suatu ketetapan MPR.
2.2 KEGUNAAN UUD 1945Undang-undang dasar merupakan hukum dasar
yang menjadi sumber hukum. Setiap produk hukum seperti
undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah. Bahkan setiap
kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber
padaperaturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan UUD1945.Dalam kerangka tata susunan norma hukum
yang berlaku, UUD 1945 merupakan hukum yang menempati kedudukan
tertinggi seperti telah dijelaskan, UUD 1945 ditetapkan dan
dijelaskan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada
tanggal 18 Agustus 1945. Dalam ayat (2) aturan tambahan UUD 1945
disebutkan bahwa dalam 6 bulan sesudah MPR dibentuk, majelis itu
bersidang untuk menetapkan, UUD. Aturan tambahan ini menunjukkan
bahwa status UUD 1945 adalah sementara. Sesungguhnya rencana
pembuat UUD 1945 adalah bahwa sebelum tanggal17 Agustus 1946
undang-undang dasar tetap diharapkan dapat disusun oleh badan yang
berwenang,yaitu MPR hasil Pemilu sebagaimana ditetapkan dalam UUD
1945 itu sendiri, tetapisuasana politik waktu itu tidak
memungkinkan realisasi rencana tersebut. Kini UUD45 tidak bersifat
sementara lagi, karena telah ditetapkan oleh MPR menjadi
konstitusitertulis. Namun UUD 45 tetap bersifat fleksibel (JCT,
1970).Struycken dalam bukunya Het Staatsrecht van Het Koninkrijk
der Nederlanden menyatakan bahwa Undang Undang Dasar sebagai
konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:1.
Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.2.
Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.3.
Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk
waktu sekarangmaupun untuk masa yang akan datang.4. Suatu
keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa
hendak dipimpin.Dari empat materi muatan yang tereduksi dalam
konstitusi atau undang-undang di atas, menunjukkan arti pentingnya
konstitusi bagi suatu negara. Karena konstitusi menjadi barometer
kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah
perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan
oleh the founding fathers, serta memberikan arahan kepada generasi
penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin.
Semua agenda penting kenegaraan ini telah terkaver dalam
konstitusi, sehingga benarlah kalau konstitusi merupakan cabang
yang utama dalam studi ilmu hukum tata negara.Pada sisi lain,
eksistensi suatu negara yang diisyaratkan oleh A.G. Pringgodigdo,
baru riel-ada kalau memenuhi empat unsur: (1) memenuhi unsur
pemerintahan yang berdaulat, (2) wilayah tertentu, (3) rakyat yang
hidup teratur sebagai suatu bangsa (nation), dan (4) pengakuan dari
negara-negara lain. Dari ke empat unsur untuk berdirinya suatu
negara ini belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan
suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum
dasar yang dimaksud adalah sebuah Konstitusi atau Undang Undang
Dasar.Untuk memahami hukum dasar suatu negara, juga belum cukup
kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam
Undang Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami
pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, atau sering
dicontohkan dengan konvensi ketatanegaraan suatu bangsa. Sebab
dengan pemahaman yang demikian inilah ketertiban sebagai fungsi
utama adanya hukum dapat terealisasikan.Prof. Mr. Djokosutono
melihat pentingnya konstitusi (grondwet) dari dua segi. Pertama,
dari segi isi (naar de inhoud) karena konstitusi memuat dasar
(grondslagen) dari struktur (inrichting) dan memuat fungsi
(administratie) negara. Kedua, dari segi bentuk (naar demaker) oleh
karena yang memuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga.
Mungkin bisa oleh seorang raja, raja dengan rakyat, badan
konstituante, atau lembaga diktator. Pada sudut pandang yang kedua
ini, K.C. Wheare mengkaitkan pentingnya konstitusi dengan
pengertian hukum dalam arti sempit, di mana konstitusi dibuat oleh
badan yang mempunyai wewenang hukum yaitu sebuah badan yang diakui
sah untuk memberikan kekuatan hukum pada konstitusi. Tapi dalam
kenyataannya tidak menutup kemungkinan adanya konstitusi yang sama
sekali hampa (tidak sarat makna, kursif penulis), karena tidak ada
pertalian yang nyata antara pihak yang merumuskan dan membuat
konstitusi dengan pihak yang benar-benar menjalankan pemerintahan
negara. Sehingga konstitusi hanya menjadi dokumen historis semata
atau justru menjadi tabir tebal antara perumus atau peletak dasar
konstitusi dengan pemerintah pemegang astafet berikutnya. Kondisi
obyektif semacam inilah yang menjadi salah satu penyebab jatuh
bangunnya suatu pemerintahan yang sering diikuti pula oleh
perubahan konstitusi negara tersebut. Seperti yang pernah terjadi
di Philiphina, Kamboja, dan lain sebagainya.
2.3 FUNGSI, PERBEDAAN DAN SIFAT UUD 19452.3.1 Undang-Undang
DasarUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau
disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis,dan juga konstitusi
pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Pada kurun waktu
tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen),
yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia.Latar belakang terbentuknya UUD 1945 bermula
dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia di
kemudian hari. Janji tinggalah janji, setelah Jepang berhasil
memukul mundur tentara Belanda, malah mereka sendiri yang menindas
kembali bangsa Indonesia, bahkan lebih sadis dari sebelumnya. Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang
dibentuk pada tanggal 29 April 1945, adalah Badan yang menyusun
rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari
tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 Ir.Sukarno
menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama
Pancasila. Kemudian BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang terdiri
dari 8 orang untuk menyempurnakan rumusan Dasar Negara. Pada
tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan
yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan
menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak
kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi
pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah
Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945
dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang
bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945
Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata
"Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di
Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17
Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945
sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.2.3.1.1Kedudukan UUD
1945UUD 1945 adalah: Hukum dasar yang tertulis (di samping itu
masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaituKonvensi) 1.
Sebagai (norma) hukum : a. UUD bersifat mengikat terhadap:
Pemerintah, setiap Lembaga Negara/Masyarakat, setiap WNRI dan
penduduk di RI. b. Berisi norma-norma: sebagai dasar dan garis
besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan
ditaati. 2. Sebagai hukum dasar: a. UUD merupakan sumber hukum
tertulis (tertinggi) Setiap produk hukum (seperti UU, PP, Perpres,
Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah berlandaskan UUD 1945.
b. Sebagai Alat Kontrol Yaitu mengecek apakah norma hukum yang
lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
2.3.1.2Sifat UUD 19451. UUD 1945 bersifat supel (elastis), Hal
ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat itu terus berkembang
dan dinamis. Negara Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang
seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia
harus tetap menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar tidak
ketinggalan zaman. 2. RigidMempunyai kedudukan dan derajat yang
lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, serta
hanya dapat diubah dengan cara khusus dan istimewa.
2.3.1.3 Fungsi UUD 1945Di atas telah dibahas tentang apa yang
dimaksud dengan UUD 1945. Dari pengertian tersebut dapatlah
dijabarkan bahwa UUD 1945 mengikat pemerintah, lembaga-lembaga
negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara
Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk
yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai hukum
dasar, UUD 1945 berisi norma-norma, dan aturan-aturan yang harus
ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas.
Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar,
yaitu hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian setiap produk
hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah
haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih
tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan
tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945
dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan
perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam
hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol,
dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih
rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan
pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau
tidak dengan ketentuan UUD 1945. Selain itu UUD 1945 juga memiliki
fungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan
berbangsa dan bernegara.Dalam UUD 1945 juga terkandung :1. Materi
pengaturan sistem pemerintahan, termasuk pengaturan tentang
kedudukan, tugas, wewenang dan hubungan antara lembaga-lembaga
negara2. Hubungan negara dengan warga negara baik dibidang politik,
ekonomi, sosial dan budaya maupun hankam.2.3.2 Undang-undang
Menurut UU No. 10 tahun 2004 yang dimaksud dengan UU adalah
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan
persetujuan bersama Presiden (pasal 1 angka 3). Dengan kata lain
dapat diartikan sebagai, peraturanperaturan tertulis yang dibuat
oleh pelengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang
selaku wagar negara. UU dapat berlaku apabila telah memenuhi
persayratan tertentu.Undang-undang adalah peraturan
perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia,
yang didalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan Presiden. Undang-undang dapat
diartikan menjadi 2 yakni Undang- undang dalam arti material serta
Undang-undang dalam arti formil. Di Indonesia hanya dikenal
Undang-Undang dalama arti formal. Undang-undang pokok, di Belanda
dikenal sebagai Undang-Undang yang mendasari Undang-undang Lain,
sementara UU Pokok ini tidak dikenal sebab kedudukan Undang-Undang
di Indonesia adalah sejajar. Bahwa pengertian Dewan Perwakilan
Rakyat sebagai memegang kekuasaan membentuk Undang-undang, maka
dapat diartikan dengan memegang kewenangan, karena suatu kekuasaan
(macht), dalam hal ini kekuasaan membentuk Undang-Undang (wetgeven
demacht), memang mengandung kewenangan membentuk Undang-Undang
Bahwa pengertian Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama.2.3.2.1 Fungsi Undang-UndangFungsi Undang-Undang, yaitu :a.
Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam
Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnyab. Pengaturan
lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam Batang Tubuh
UUD 1945c. Pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang
tegas-tegas menyebutnyad. Pengaturan di bidang materi konstitusi,
seperti organisasi, Tugas dan Wewenang Susunan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara.
2.3.2.2 Syarat Undang-UndangKekuatan berlakunya undang-undang
ini perlu dibedakan dari kekuatan mengikatnya undang-undang. Telah
dikemukakan bahwa undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak
diundangkannya didalam lembaran Negara. Ini berarti bahwa sejak
dimuatnya dalam lembaran Negara setiap orang terikat untuk mengakui
eksistensinya. Kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut
berlakunya undang-undang secara operasional. Undang-undang
mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau untuk mempunyai
kekuatan berlaku. Ada tiga syarat kekuatan berlakunya undang-undang
yaitu : kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.
2.4 AMANDEMEN UUD 1945
Pengertian AmandemenSecara estimologis, amandemen berasal dari
Bahasa Inggris: to amend diartikan sebagai tomake better, to remove
the faults. Selanjutnya amandement diartikan sebagai a change for
the better; a correction of error, faults etc. Dalam istilah
pengertian ketatanegaraan (US Convention) amendment adalah an
addition to, or a change of a constitution or an organic act which
is a pendent to the document rather than intercalated in the text
(Smith and Zurcher 1966:14). Menurut Sujatmiko, amandemen yang
pokok itu tidak serampangan dan merupakan hal yang serius.
Konstitusi itu merupakan aturan tertinggi bernegara. Beliau
berpendapat bahwa konstitusi di negara kita belum sepenuhnya
sempurna. Jika ingin menyempurnakan konstitusi satu-satunya pilihan
ialah amandemen.Dari beberapa referensi di atas amandemen haruslah
difahami sebagai penambahan, atau perubahan pada sebuah konstitusi
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah aslinya dan
diletakkan pada dokumen yang bersangkutan. Pemahaman lebih lanjut
adalah amandemen bukan sekedar menyisipkan kata-kata atau perihal
baru dalam teks. Di sisi lain, amandemen bukan pula penggantian.
Mengganti berarti melakukan perubahan total dengan merumuskan
konstitusi baru mencakup hal-hal mendasar seperti mengganti bentuk
negara, dasar negara, maupun bentuk pemerintahan.Dari penjelasan
tersebut jelas bahwa yang harus mendasari Amandemen UUD 1945 adalah
semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan
melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada tanpa harus
melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam UUD 1945
itu sendiri.
Tujuan Amandemen 1. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai
tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan
nasional serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan
pelaksanaan kekuatan rakyat.2. Memperluas partisipasi rakyat agar
sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.3. Menyempurnakan aturan
dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan
perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang menjadi syarat
negara hukum.4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasan secara
tegas sistem check and balances yang lebih ketat dan transparan dan
pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi
perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan jaman.5. Menyempurnakan
aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara
mewujudkan kesejahteraan sosial mencerdaskan kehidupan bangsa,
menegakkan etika dan moral serta solidaritas dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara
kesejahteraan.6. Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan
negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan
negara mewujudkan demokrasi.7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai
kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan
aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini
sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang
akan datang.Amandemen UUD 1945 pada era reformasiSalah satu
tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen)
terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945
antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi berada
di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat),
kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang
terlalu " luwes " (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta
kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara
yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Sebelumnya
Indonesia pernah memiliki UUD yang isinya sangat berbeda dengan UUD
Negara RI tahun1945, yaitu UUD RIS dan UUDS. Hal yang berbeda
adalah pada UUD RIS sistem pemerintahannya adalah Serikat, pada
UUDS sistem pemerintahannya adalah Federal, sedangkan pada UUD
Negara RI tahun 1945 sistem pemerintahannya adalah Kesatuan. Pada
Orde Baru dituntut tidak adanya perubahan UUD 1945. Hal ini
diperkuat dengan adanya Tap MPR No. IV/MPR/1993 yang menjelaskan
ketidakmungkinan terjadi perubahan, jika terjadi perubahan harus
diadakan referendum atau persetujuan dari masyarakat. Namun hal ini
berbeda sekali dengan Pasal 37 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa
perubahan boleh dilakukan tanpa adanya referendum. Sehingga Tap MPR
No. IV/MPR/1993 dicabut. Beberapa tuntutan Reformasi Istilah yang
baku amandemen oleh MPR diganti dengan perubahan, dihapusnya dwi
fungsi ABRI, pemberantasan KKN dan penegakan hukum, penguatan
otonomi daerah agar tidak sentral di Ibukota Jakarta, kebebasan
pers supaya aspirasi rakyat bisa tersalurkan dengan baik,
demokratisasi terkait dengan HAM. MPR sebagai lembaga tertinggi
negara menurut pasal 3 ayat 1 berwenang mengubah UUD karena adanya
tuntutan reformasi ini UUD diubah.Pada kurun waktu tahun 1999-2002,
UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah
susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali
perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang
Tahunan MPR: Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999
Perubahan Pertama UUD 1945 Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18
Agustus 2000 Perubahan Kedua UUD 1945 Sidang Tahunan MPR 2001,
tanggal 1-9 November 2001 Perubahan Ketiga UUD 1945 Sidang Tahunan
MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 Perubahan Keempat UUD 1945
Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan,
Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16
pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21
pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan
Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah
dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 37 pasal, 194
ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam
Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah,
sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi.
Perubahan UUD 1945 setelah di amandemen
1. Perubahan Kekuasaan LegislatifAmandemen UUD 1945 yang
menyangkut lembaga MPR (Pasal 1 ayat [2], Pasal2 ayat[1], Pasal 3
ayat [1 3]), maka ada lima perubahan mendasar berkenaan dengan
keparlemen yaitu:a. Susunan anggota MPR berubah secara struktural
karena dihapuskannya keberadaan utusan golongan yang mencerminkan
prinsip perwakilan fungsional dari unsur keanggotaan MPR.b.
Bersamaan dengan perubahan yang bersifat struktural tersebut,
fungsi MPR juga mengalami perubahan mendasar. Majelis ini tidak
lagi berfungsi sebagai supreme body yang memiliki kewenangan
tertinggi dan tanpa kontrol dan karena itu kewenangannya pun
mengalami perubahan mendasar.c. Diadopsinya prinsip pemisahan
kekuasaan secara tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam
perubahan UUD 1945 tidak lagi menganut sistem MPR berdasarkan
prinsip supremasi parlemen dan sistem pembagian kekuasaan oleh
lembaga tertinggi MPR ke lembaga-lembaga negara dibawahnya.d.
Dengan diadopsinya prinsip pemilihan presiden dan wakil presiden
dalam satu paket secara langsung dalam Pasal 6A ayat (1) perubahan
ketiga UUD 1945, maka konsep dan sistem pertanggungjawaban Presiden
tidak lagi dilakukan oleh MPR, tetapi langsung oleh rakyat.
Kedaulatan rakyat tidak lagi dipegang oleh MPR melainkan ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut undangundang (Pasal 1 ayat 2)
menggambarkan bahwa Indonesia dari sistem MPR kepada sistem
kedaulatan rakyat.e. UUD 1945 lah yang mentukan bagian-bagian mana
dari kedaulatan rakyat yang diserahkan pelaksanaannya kepada
badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya
ditentukan oleh UUD 1945 itu serta bagian mana yang langsung
dilaksanakan oleh rakyat, artinya tidak diserahkan kepada badan/
lembaga mana pun, melainkan langsung dilaksanakan oleh rakyat itu
sendiri melalui pemilu.
Berdasarkan uraian tersebut, maka secara teoritis berarti
terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, yaitu sistem yang vertical hierarkis dengan prinsip
supremasi MPR menjadiHorizontal fungsional dengan prinsip saling
mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara (cheks and
balance). Perubahan Pasal-pasal UUD 1945 yang terkait dengan DPR
yang salah satu Pasalnya memindahkan titik berat kekuasaan
legislasi nasional yang semula berada ditangan Presiden (Pasal 5)
beralih ke tangan DPR (Pasal 20 ayat1-5).Pergeseran kewenangan ini
merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat
fungsi-fungsi lembaga negara sesuai dengan bidangnya masing-masing,
yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (lekuasaan
legislative) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana undang - undang
(kekuasaan eksekutif). Perubahan ini dimaksudkan untuk
memberdayakan DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga
perwakilan yang dipiliholeh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi
dan kepentingannya bukan lagi sebagai hanya tukang stempel.
Perubahan lain yang terkait dengan fungsi dan hak lembaga DPR serta
hak anggota DPR dimaksudkan untuk menjadikan DPR berfungsi secara
optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkokoh
pelaksanaan checks and balance oleh DPR.
2. Perubahan kekuasaan EksekutifPerubahan UUD 1945 terhadap
Pasal 7 jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya dua
periode. Pembatasan ini untuk mengendalikan penyalahgunaan
kekuasaan. Semakin kuat atau semakin lama memegang kekuasaan maka
semakin kuat pula untuk tidak amanah dan berlaku sewenang- wenang
yang mengarah pada absolutisme dan otoriterisme. Perubahan Pasal 13
dalam hal Presiden mengangkat duta dengan pertimbangan DPR dalam
rangka menjaga objektifitas terhadap kemampuan dan kecakapan
seseorang pada jabatan tersebut. Selama ini terkesan duta merupakan
pos akomodasi orang-orang tertentu yang berjasa pada pemerintah
atau sebagai pembuangan bagi orang-orang yang kurang loyal pada
pemerintah. Perubahan Pasal 14 yang berkenaan Presiden dalam
memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Makamah
Agung dan dalam pemberian amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan DPR. Alasan Presiden harus memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan rehabilitasi, karena:a.
Grasi dan rehabilitasi adalah proses yudisial dan biasanya
diberikan kepadaorang sudah mengalami proses, sedang amnesty dan
abolisi lebih bersifat proses politik.b. Grasi dan rehabilitasi
lebih banyak bersifat perseorangan, sedang amnestydan abolisi
biasanya bersifat massal.
Perubahan Pasal 13 dan 14 tersebut sebagai pengurangan atas
kekuasaan Presiden yang selama ini dipandang sebagai hak
priogratif. Perubahan yang menyangkut mekanisme pemilihanPresiden
dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat 1,2,3 dan 4) dimaksudkan agar
rakyat dapat berpartisipasi secara langsung menentukan pilihannya
sehingga tidak terulang lagi kekecewaan yang pernah terjadi pada
pemilu 1999. Presiden dan Wakil presiden dapat memiliki otoritas
dan legitimasi yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat dan
rakyat tidak mudah menjatuhkan Presiden. Presiden bisa
diberhentikan, jika melakukan pelanggaran hukum seperti
pengkhianatan negara, korupsi dan tindak pidana yang berat lainnya.
Proses pemberhentiannya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi dan
finalnya pada sidang MPR. Mencermati perubahan terhadap Pasal-Pasal
UUD 1945 yang menyangkut kekuasaan eksekutif selalu diimbangi oleh
kekuasaan DPR bahkan DPR lebih mendominasi dan lebih kuat
kedudukannya sehingga Presiden dalam salah satu Pasalnya tidak bisa
menjatuhkan atau membubarkan DPR. Nampak dalam perubahan pasal
kekuasaan eksekutif diarahkan untuk menempatkan kedudukan antar
lembaga negara sederajat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan
atau membubarkan.
3. Perubahan kekuasaan YudikatifPerubahan-perubahan terhadap UUD
1945 yang menyangkut kekuasaan Yudikatif dengan adanya lembaga baru
Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, pada intinya untuk
menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula
diatur dalam penjelasanUUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara
Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka.
Prinsip lain yang memperkuat bahwa pemerintahan berdasar atas
sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme. Prinsip ini
mengandung makna bahwa ada pembagian kekuasaan negara dan
pembatasan kekuasaan. Penegasan prinsip tersebut, maka salah satu
prinsip dari negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah
Konstitusi. Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman
Indonesia dimaksudkan agar warga masyarakat di luar struktur resmi
lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan,
penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim atau boleh
dikatakan keberadaan Komisi Yudisial ini sebagai pengontrol atau
pengawasan terhadaphakim, disamping berfungsi untuk merekrut hakim
agung.
4. Perubahan Hak Asasi Manusia Intisari dari perubahan UUD 1945
(Pasal 28A 28I) yang berkenaan dengan hak asasi manusia adalah
untuk mempertegas identitas negara Indonesia sebagai negara hukum,
yang salah satu unsur terpentingnya adalah adanya pengakuan dan
jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia. Perlindungan, pemajuan,
penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut adalah menjadi
tanggung jawab negara terutama pemerintah yang diatur, dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan(Konstitusi). Dengan adanya
Undang-Undang Dasar (konstitusi) yang mengatur HAM akan memberikan
jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Hal
ini, akan mendukung dan memperkuat pada perubahan UUD 1945 yang
menyangkut kekuasaan legislative, eksekutif dan Yudikatif yang pada
prinsipnya mempertegasadanya pembagiankekuasaan, dalam rangka untuk
menghindari penumpukkan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat
cenderung terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, yang akhirnya
berakibat pada pemerkosaan terhadap asas kebebasan dan persamaan
yang menjadi ciri khas dari negara demokrasi. Bertitik tolak dari
perubahan-perubahan UUD 1945 baik yang menyangkut kekuasaan
Legislative, kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Yudikatif maupun hak
asasi manusia tersebut diatas maka dalam amandemen UUD 1945 Negara
Indonesia yang dilakukan di era reformasi secara makro walaupun
banyak kritikan dari kalangan ahli tata negara, tetapi paling tidak
(untuk tidak mengatakan jauh dari sempurna) hasil amandemen UUD
1945 terjadi perubahan paradigma:a. Kedaulatan rakyat dengan
prinsip demokrasi yang tidak semata-matarepresentatif, tetapi juga
partisipatif, menggantikan paradigma lamayang cenderung
dikontaminasi oleh faham integralistik, sehinggamenimbulkan
dominasi atau hegemoni negara yang berlebihan.b. Perubahan
paradigma negara hukum dengan prinsip supremasi hukum yang adil dan
responsif menggantikan paradigma negara kekuasaan dengan typology
hukumnya yang represif.c. Perubahan paradigma pembatasan kekuasaan
sebagai cermin konstitusionalisme dengan prinsip chek and balances
untuk menggantikan paradigma sentralisasi kekuasaan/otoritarian.d.
Perubahan paradigma konstitusi yang berbasis hak asasi manusia
(HAM) sebagai perwujudan kontrak sosial menggantikan paradigma
bahwa hakhak rakyat atau warga negara adalah merupakan pemberian
negara atau penguasa negara.
2.5 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN UUD 45 Kelemahan dan Kelebihan UUD
1945 Sebelum dan Sesudah AmandemenPasal 1 ayat 2Sebelum Amandemen:
Kedaulatan memang berada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan
sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga kelemahan di sini MPR
dalam menjalankan kedaulatnnya tidak dibatasi oleh
undang-undang.Sesudah Amandemen: Sesudah amandemen, kedaulatan
masih berada di tangan rakyat tetapi semuanya harus sesuai dengan
undang-undang. Kelebihan dari amandemen ayat ini adalah mengurangi
kesewenang-wenangan penggunaan kedaulatan oleh rakyat dan harus
sesuai dengan undang-undang.Pasal 1 ayat 3Sebelum Amandemen: (TIDAK
ADA).Sesudah Amandemen: Negara Indonesia mempertegas statusnya
sebagai negara hukum karena pada saat Orde Baru kekuasaan banyak
diselewengkan dan semuanya dikuasai oleh para kerah-putih sehingga
dengan di tambahkannya pasal ini, maka semua orang Indonesia, tanpa
melihat statusnya dalam berbuat harus tetap dipertanggungjawabkan
di depan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pasal 2 ayat 1Sebelum Amandemen: Kelemahan dari ayat ini adalah
anggota MPR yang berasal dari golongan-golongan daerah bisa saja
tidak sesuai dengan kualifikasi yang diminta untuk duduk di kursi
MPR.Sesudah Amandemen: Kelebihan dari amandemen ayat ini adalah
anggota DPD yang akan duduk di MPR haruslah melalui pemilihan umum
sehingga bukan asal pilih saja.Pasal 3 ayat 1Sebelum Amandemen: MPR
hanya berperan untuk menetapkan UUD dan GBHN. Pengubahan UUD bukan
menjadi hak MPR.Sesudah Amandemen: MPR bisa melakukan perubahan
pada UUD, selain menetapkannya. Apabila dipandang suatu pasal tidak
sesuai dengan zaman, maka MPR bisa melakukan perubahan sesuai
dengan UU yang berlaku.Pasal 3 ayat 2Sebelum Amandemen: (TIDAK
ADA).Sesudah Amandemen: MPR berwenang sebagai lembaga yang melantik
presiden dan wakil presiden saja, karena sebelumnya MPR juga
memilih, mengangkat, dan memberhentikan presiden dan wakil
presiden.Pasal 3 ayat 3Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah
Amandemen: MPR hanya berwenang untuk memakzulkan presiden dan wakil
presiden berdasarkan UUD, dengan alasan presiden/wapres itu gagal
dalam melaksanakan pemerintahan. Mereka tidak berwenang untuk
memilihnya.Pasal 5 ayat 1Sebelum Amandemen: Presiden memiliki hak
penuh untuk membentuk UU dengan persetujuan DPR sehingga dengan
demikian UU yang dibentuk itu pasti bisa disahkan.Sesudah
Amandemen: Presiden hanya berhak untuk membuat dan mengajukan RUU
kepada DPR untuk kemudian dibahas dan disahkan. Kelebihan dari
pengubahan ini adalah RUU yang sebelum dijadikan UU bisa dilakukan
wacana terlebih dahulu, apakah sesuai dengan kondisi yang ada di
masyarakat.Pasal 6 ayat 1Sebelum Amandemen: Latar belakang presiden
Indonesia pada saat itu hanya disebutkan harus orang Indonesia
tanpa menjelaskan syarat yang lebih jelas lainnya.Sesudah
Amandemen: Sesudah amandemen latar belakang seorang presiden
semakin dipertegas dengan beberapa syarat, seperti harus mampu
melaksanakan tugas kepresidenan secara jasmani dan rohani.Pasal 6
ayat 2Sebelum Amandemen: Presiden dipilih langsung oleh MPR dengan
suara terbanyak tanpa adanya campur tangan rakyat, sehingga rakyat
tak pernah tahu bagiamana sosok/figur yang akan menjadi pemimpin
negara waktu itu.Sesudah Amandemen: Syarat-syarat untuk menjadi
presiden dan wapres diatur oleh UU sehingga sesuai dengan ketentuan
UU, maka dalam hal ini masyarakat Indonesia berhak untuk memilih
presiden serta wapres, tanpa ikut campur MPR secara langsung.Pasal
6A ayat 1Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah Amandemen: Di sini
menegaskan tentang hak pilih rakyat dalam pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden secara langsung, sehingga hal ini tentu berbeda
dengan masa Orde Baru saat era kepemimpinan mantan Presiden
Soeharto.Pasal 6A ayat 2Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah
Amandemen: Calon Presiden dan Wakilnya merupakan usulan dari satu
parpol ataupun gabungan beberapa parpol (koalisi) sebelum
dilaksanakan pemilihan umum.Pasal 6A ayat 3Sebelum Amandemen:
(TIDAK ADA).Sesudah Amandemen: Ayat ini membahas mengenai syarat
sah untuk menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan
jumlah suara yang diperolehnya pada saat pemilu, yakni lebih dari
50% secara nasional dan lebih dari 20% di tiap provinsi di
Indonesia.Pasal 6A ayat 4Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah
Amandemen: Apabila dalam penghitungan ditemukan suara yang
terbanyak yang sama pada dua calon pasangan presiden dan wapresnya,
maka akan dilaksanakan pemilu ulang dengan calon para pemenang
suara pertama dan kedua tersebut oleh rakyat secara langsung.Pasal
6A ayat 5Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah Amandemen:
Syarat-syarat untuk menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden
lebih lanjutnya akan diterangkan di undang-undang yang
berlaku.Pasal 7Sebelum Amandemen: Presiden memiliki hak untuk
diangkat kembali sebagai presiden dalam jangka 5 tahun
kepemerintahan dan selanjutnya bisa dipilih kembali tanpa batas
yang ada. Hal ini bisa saja membuat seorang Presiden untuk
mencalonkan dirinya berkali-kali atau selamanya.Sesudah Amandemen:
Presiden memiliki hak kepemerintahan sebanyak dua kali masa jabatan
yang masing-masing berjangka 5 tahun untuk dipilih oleh masyarakat
Indonesia secara langsung. Hal ini diharapkan bisa menghilangkan
kepemerintahanabadi.Pasal 7ASebelum Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah
Amandemen: MPR dengan usul DPR bisa saja memberhentikan jabatan
seorang Presiden maupun Wakil Presiden apabila dia terbukti telah
melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan serta
tindakan pidana berat lainnya ataupun sudah tidak memenuhi
syarat-syarat untuk menjadi seorang Presiden ataupun Wakil Presiden
lagi.Pasal 7B ayat 1Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah
Amandemen: Sebelum memberikan usulan kepada MPR untuk
memberhentikan seorang Presiden ataupun Wakil Presiden yang
terbukti salah melakukan tindakan semacam korupsi, penyuapan, dan
semacamnya, maka DPR terlebih dahulu mengajukan permintaan ke MK
sebelum memutuskan apakah Presiden atau Wapres tersebut terbukti
melakukan tindakan tersebut.Pasal 7B ayat 2Sebelum Amandemen:
(TIDAK ADA).Sesudah Amandemen: DPR memiliki fungsi pengawasan
terhadap kinerja seorang Presiden beserta Wakil Presidennya, dan
apabila terbukti salah satunya ataupun keduanya melakukan
kesalahan, maka DPR telah menjalankan fungsi pengawasannya.Pasal 7B
ayat 3Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah Amandemen: Sebelum
mengajukan permintaan untuk memberhentikan seorang presiden atau
wapresnya yang terbukti melakukan kesalahan ke MK, DPR haruslah
melakukan sidang & mendapatkan suara paling tidak 2/3 dari
anggotanya dan anggota yang hadir dalam sidang paling tidak
sebanyak 2/3 dari keseluruhannya untuk bisa mengajukan permintaan
pemberhentian presiden / wapres.Pasal 7B ayat 4Sebelum Amandemen:
(TIDAK ADA).Sesudah Amandemen: MK diberi waktu paling lambat 90
hari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus usulan DPR setelah MK
menerima usulan permintaan pemberhentian presiden atau
wakilnya.Pasal 7B ayat 5Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah
Amandemen: Apabila MK telah menemukan bahwa usul yang disampaikan
DPR itu benar mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan presiden
atau wakilnya dan menyetujuinya, maka DPR berhak untuk meneruskan
usul pemberhentian itu ke MPR.Pasal 7B ayat 6Sebelum Amandemen:
(TIDAK ADA).Sesudah Amandemen: Setelah menerima persetujuan dari MK
dan mendapat tembusan dari DPR, maka MPR berhak menyelenggarakan
sidang dan memutuskannya paling lambat 30 hari setelah usul dari
DPR tersebut diterima MPR.Pasal 7B ayat 7Sebelum Amandemen: (TIDAK
ADA).Sesudah Amandemen: Presiden atau wakil presiden yang terbukti
bersalah akan korupsi/suap/tindakan tercela lainnya diberi hak
untuk menyampaikan penjelasannya di sidang paripurna MPR sebelum
MPR melakukan penghitungan suara dari anggotanya dengan jumlah
anggota yang hadir paling tidak dan jumlah suara paling tidak
sebanyak 2/3 dari yang hadir itu.Pasal 7CSebelum Amandemen: (TIDAK
ADA).Sesudah Amandemen: Presiden tidak meiliki hak untuk membekukan
ataupun membubarkan DPR karena DPR adalah lembaga wakil rakyat yang
berfungsi utuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kinerja
pemerintah.
Pasal 8 ayat 1Sebelum Amandemen: Wakil presiden memiliki hak
untuk menggantikan posisi presiden apabila ada kondisi tertentu
yang menghalanginya untuk berhenti bertugas. Wakil presiden
tersebut akan menggantikannya sampai habisSesudah Amandemen: Wakil
Presiden berhak menggantikan posisi presiden dalam menjalankan
tugasnya sampai masa presiden yang mangkat itu habis, bukannya
sampai masa seumur hidupPasal 8 ayat 2Sebelum Amandemen: (TIDAK
ADA)Sesudah Amandemen: Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil
presiden yang disebabkan oleh sakit/meninggal dunia/sebab lainnya,
maka MPR akan menyelenggarakan rapat sidang untuk membahas dua
calon wapres yang sebelumnya diusulkan oleh presidenPasal 8 ayat
3Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA)Sesudah Amandemen: Apabila terdapat
keadaan di mana presiden & wakil presiden secara bersama-sama
tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka pelaksana tugas
kepresidenan yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Pertahanan berkewajiban melaksanakan tugas
kepresidenan untuk sementara. Sedangkan MPR diberi hak
selambat-lambatnya 30 hari untuk melakukan sidang dalam penentuan
Presiden dan Wakil Presiden baru dengan calon yang diusulkan oleh
dua partai politik yang menduduki posisi dua dan tiga pada
pemilihan umum sebelumnya. Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
terpilih itu nantinya akan bekerja selama masa jabatan Presiden
yang berhalangan sebelumnya.Pasal 9 ayat 1Sebelum Amandemen:
Presiden diterangkan dalam janjinya untuk menjalankan peraturan
dengan seluas-luasnya tanpa batas yang nyata. Sehingga, hal ini
membuat suatu kelemahan pada citra Presiden tanpa memandang
rakyatSesudah Amandemen: Janji presiden sesudah amandemen berubah
yang dicirikan dengan Presiden menjalankan peraturan
selurus-lurusnya dengan UU sehingga diharapkan tidak terjadi
penyelewengan kekuasaanPasal 9 ayat 2Sebelum Amandemen: (TIDAK
ADA)Sesudah Amandemen: Sumpah yang diucapkan oleh Presiden dan
wakilnya haruslah disaksikan oleh MPR dihadapan MA, apabila MPR
atau DPR tidak bisa mengadakan sidang. Dengan demikian, kesaksian
oleh mereka bisa dibenarkanPasal 11 ayat 2Sebelum Amandemen: (TIDAK
ADA)Sesudah Amandemen: Dalam pembuatan perjanjian Internasional
dengan negara lain yang berdampak pada perekonomian rakyat,
Presiden haruslah melakukan perundingan/pembahasan dengan DPRPasal
11 ayat 3Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA)Sesudah Amandemen: Segala
ketentuan mengenai Perjanjian Internasional diatur oleh
Undang-Undang yang berlakuPasal 13 ayat 2Sebelum Amandemen:
Presiden berhak menerima duta dari negara lain tanpa melalui
pertimbangan siapapun.Sesudah Amandemen: Setelah diamandemen, ayat
2 mempertegas ayat pertama dalam hal pengangkatan duta negara lain
tapi harus melalui perundingan dengan DPRPasal 13 ayat 3Sebelum
Amandemen: (TIDAK ADA)Sesudah Amandemen: Amandemen pada ayat 3
lebih mempertegas ayat 2 namun dengan perbedaan dalam penempatan
duta negara lain yang perlu memperhatikan usulan/melalui
perundingan dengan DPR.Pasal 14 ayat 1Sebelum Amandemen: Presiden
berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada
siapapun yang dikehendakinya.Sesudah Amandemen: Pemberian grasi dan
rehabilitasi oleh Presiden kepada orang tertentu harus melalui
pertimbangan Mahkamah Agung sehingga dengan demikian Presiden tidak
sewenang-wenang dalam memberikan grasi dan semacamnya.Pasal 14 ayat
2Sebelum Amandemen: Presiden berhak memberikan grasi, amnesti,
abolisi, dan rehabilitasi kepada siapapun yang
dikehendakinya.Sesudah Amandemen: Pada ayat 2, pemberian amnesti
dan abolisi oleh Presiden harus melalui pertimbangan DPR, bukannya
MA.Pasal 15Sebelum Amandemen: Presiden berhak kapanpun dan sesuai
dengan kemauannya memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda
kehormatan kepada siapapun.Sesudah Amandemen: Sesudah amandemen,
Presiden dalam memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan
kepada seseorang haruslah sesuai dengan perundangan yang
berlaku.Pasal 16 ayat 1Sebelum Amandemen: Susunan Dewan
Pertimbangan Agung ditetapkan sesuai dengan perundangan yang
berlaku di Indonesia.Pasal 16 ayat 2Sebelum Amandemen: DPA
berkewajiban memberikan jawab kepada Presiden dan memajukan usul
kepada pemerintah.Pasal 16 ayat 1 dan 2Sesudah Amandemen: Sesudah
amandemen, Presiden berhak mengangkat DPA yang memiliki tugas untuk
memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, pasal 16 ayat
(1) dan (2) sesudah amandemen dilebur menjadi satu tapi dirubah
dalam hal konten.Pasal 17 ayat 2Sebelum Amandemen: Presiden
memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
yang membantunya dalam bertugas.Sesudah Amandemen: Sesudah
amandemen, tidak ada perubahan pada ayat 2 ini secara
kontekstualPasal 17 ayat 3Sebelum Amandemen: Sebelum era reformasi,
menteri-menteri bekerja memimpin departemen pemerintahan.Sesudah
Amandemen: Sesudah amandemen, para menteri membidangi dalam urusan
tertentu kepemerintahan.Pasal 17 ayat 4Sebelum Amandemen: (TIDAK
ADA).Sesudah Amandemen: Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
jajaran dalam kementrian sesudah amandemen harus disesuaikan/diatur
dalam undang-undang yang berlaku. Bukan sepenuhnya ada di tangan
Presiden.Pasal 18 ayat 1Sebelum Amandemen: Pembagian daerah-daerah
di Indonesia, baik besar ataupun kecilnya tidak hanya didasarkan
pada undang-undang yang berlaku di Indonesia tetapi juga harus
berdasarkan asas permusyawaratan yang berlaku pada sistem
pemerintahan yang ada. Selain itu hak-hak untuk membentuk
daerah-daerah istimewa di Indonesia, seperti Yogyakarta juga harus
dipertimbangkan.Sesudah Amandemen: Ayat ini mempertegas struktur
provinsi. Provinsi terdiri dari kabupaten dan kota serta kesemuanya
diatur dalam perundangan yang berlaku.Pasal 18 ayat 2Sebelum
Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah Amandemen: Pemerintah daerah
provinsi, kabupaten maupun kota memiliki hak untuk mengurusi
daerahnya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.Pasal
18 ayat 3Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah Amandemen: Di
setiap pemerintahan daerah provinsi, kabupaten maupun kota memiliki
DPRD di tiap tingkatannya, tetapi para anggotanya harus dipilih
melaui pemilihan umum.Pasal 18 ayat 4Sebelum Amandemen: (TIDAK
ADA).Sesudah Amandemen: Gubernur, Bupati, dan Walikota harus
dipilih berdasarkan pemilihan umum yang diselenggarakan di
provinsi, kabupaten ataupun kota secara demokratis sehingga peran
serta masyarakat sangat menentukan dalam pemilukada ini, selain
pilpres.Pasal 18 ayat 5Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah
Amandemen: Pemda dapat menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya,
semisal tambang yang berfungsi demi kemaslahatan penduduk di situ
namun masih dalam pengawasan pemerintah pusat dan juga pajak
daerah. Namun, urusan pusat bukanlah perhatian dari Pemda.Pasal 18
ayat 6Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah Amandemen: Pemda bisa
membuat peraturan daerahnya sendiri demi kepentingan otonomi daerah
dan tugas pembantuan. Peraturan lainnya juga termasuk hak otonomi
daerah. Semuanya berfungsi untuk memajukan kesejahteraan penduduk
di dalamnya.Pasal 18 ayat 7Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah
Amandemen: Penyelenggaraan pemerintah daerah untuk lebih lanjut
diatur dalam undang-undang, termasuk susunan dan tata cara
penyelenggaraannya.Pasal 18A ayat 1Sebelum Amandemen: (TIDAK
ADA).Sesudah Amandemen: Mengatur hubungan wewenang antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Pemprov, Pemkab, Pemkot)
yang sesuai dengan undang-undang dengan memperhatikan kehususan dan
keistimewaan yang dimiliki oleh tiap daerah di Indonesia. Dengan
demikian, tidak akan terjadi kebebasan yang tidak bertanggungjawab
di Pemda karena kesalahan pemahaman otonomi daerah dan tidak adanya
pemantauan dan kendali dari Pemerintah Pusat.Pasal 18A ayat
2Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah Amandemen: Mengatur masalah
pemanfaatan sumberdaya alam antara pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat demi kepentingan bersama, meskipun pemda diberikan
hak otonomi untuk mengelola sumberdaya yang terkandung di daerahnya
masing-masing. Sumberdaya alam yang ada di Indonesia sendiri
dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat bersama, bukan hanya
miliki suatu daerah tertentu secara penuh.Pasal 18B ayat 1Sebelum
Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah Amandemen: Satuan-satuan pemerintah
daerah yang bersifat khusus ataupun istimewa akan diakui oleh
Pemerintah Pusat, seperti Satpol PP dan Kepolisian Pamong Praja.
Namun, semuanya juga harus diatur dengan Undang-Undang yang
berlaku.Pasal 18B ayat 2Sebelum Amandemen: (TIDAK ADA).Sesudah
Amandemen: Adat istiadat yang berkembang di Indonesia, seperti
kesatuan masyarakat adat suku Bali, Kekeratonan
Surakarta/Ngayogyakarta, dll secara resmi mendapat pengakuan dari
Negara, tetapi harus berdasarkan prinsip yang berlaku di NKRI ini,
dan yang terutama mengutamakan asas Ketuhanan.Secara Umum,
kelemahan UUD 1945 adalah sebagai sebuah konstitusi yang dibuat
secara darurat dan terkesan buru-buru, UUD 1945 memiliki kelemahan
yang cukup mendasar. Kita ketahui bahwa UUD 45 yang hanya berisi 37
pasal itu terlalu sederhana untuk sebuah konstitusi bagi Negara
sebesar dan seberagam Indonesia. Hal ini bukannya tanpa disadari
oleh para pembuatnya. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan UUD 1945
bisa diatur lebih lanjut dalam Undqang-Undang(UU).Apabila para
pembuat Undang-Undang tidak memilki visi, semangat dan cita-cita
yang sama dengan para pembuat UUD 1945 akan membahayakan
kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena kondisi
inilah yang membuka peluang terjadinya pratik penyimpangan dan
kesewenang-wenangan presiden selaku pembuat undang-undang. Presiden
pun bisa berkelit bahwa undang-undang yang ia buat merupakan amanat
UUD 1945.Kelemahan UUD 1945 yang lain adalah belum secar tegas
mengatur kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, penghormatan
hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Konstitusi kita tersebut
juga tidak mengatur peamberdayaan rakyat sehingga terjadi
kesenjangan social ekonomi. Praktik monopoli, oligopoly, dan
monopsoni tumbuh dengan subur tanpa kendali.Kelemahan UUD 1945 yang
lain yaitu sifatnya yang otoriter. Bersifat otoriter Ini dapat
dilihat dari periodisasi berlakunya UUD 1945 yang berlaku dalam
tiga periode sajarah politik dan ketatanegaraan di Indonesia.1.
Periode 1945-1959Demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik
di bawah sistem Parlementer. Pada periode ini berlaku 3 UUD yang
berbeda yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Dari
ukuran-ukuran umum tentang bekerjanya demokrasi (misalnya diukur
dari peran parlemen, kebebasan pers, peran parpol dan netralitas
pemerintah pada periode demokrasi tumbuh subur meski berlaku tiga
UUD yang berbeda.2. Periode 1959-1966Demokrasi dikatakan mati sebab
dengan demokrasi terpimpim tampil secara sangat otoriter yang
ditandai dengan pembuatan Pempres di bidang hukum, pembubaran
lembaga perwakilan rakyat, pembredelan pers secara besar-besaran,
penangkapan tokoh-tokoh politik tanpa prosedur hukum, dan
sebagainya. Pada periode ini berlaku UUD 1945 berdasarkan dekrit
Presiden 5 Juli 1945 yang dituangkan di dalam Kepres No. 150 dan
ditempatkan di dalam Lembaran Negara No. 75 tahun 1959.3. Periode
1966-1998Demokrasi tidak dapat hidup dengan wajar karena demokrasi
dibatasi dan diatur dengan UU tetapi isi UU itu melanggar substansi
demokrasi. Akibatnya tidak ada kontrol yang kuat terhadap
pemerintah, pemeran utama politik nasional adalah militer dengan
sutradara utamanya Presiden Soeharto, dan KKN merajalela sampai
menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis multidimensi sulit
diatasi.Kelebihan UUD 1945 adalah pada sifatnya, yaitu1. UUD 1945
bersifat supel (elastis) Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa
masyarakat itu terus berkembang dan dinamis. Negara Indonesia akan
terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. 2.
Rigid Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari
peraturan perundang-undangan yang lain.BAB IIIPENUTUP
3.1 KESIMPULANUndang-undang dasar adalah suatu naskah yang
memaparkan kerangka dan tugas - tugaspokok dari badan-badan
pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerjabadan-badan
tersebut. undang-undang dasar adalah suatu naskah yang memaparkan
kerangka dan tugas tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu
negara dan menentukan cara kerjabadan-badan tersebut. Suatu negara
membutuhkan sebuah Undang Undang untuk mengatur segala sesuatu di
negara itu dengan mematuhi norma-norma. Kedudukan UUD 1945 sebagai
dasar norma dan hukum dasar. UUD 1945 bersifat supel (elastis) dan
rigid. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang
tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang didalam pembentukannya
dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan
Persetujuan Presiden. Ada tiga syarat kekuatan berlakunya
undang-undang yaitu : kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan
filosofis. UU berfungsi menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut
ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas
menyebutnya, pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar
lainnya dalam Batang Tubuh UUD 1945. Pengaturan lebih lanjut dalam
ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. Pengaturan di bidang
materi konstitusi, seperti organisasi, Tugas dan Wewenang Susunan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. UUD 1945 memiliki beberapa
kelemahan yaitu bersifat otoriter, dibuat dengan terburu-buru dan
belum secara tegas mengatur kehidupan yang demokratis, supremasi
hukum, penghormatan HAM, dan otonomi daerah. Oleh karena itu perlu
diadakan amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 adalah semangat
menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melakukan
koreksi terhadap pasal-pasal yang ada tanpa harus melakukan
perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam UUD 1945 itu
sendiri. Sampai saat ini UUD 1945 telah diamandeman sebanyak 4
kali.
DAFTAR PUSTAKA
Airan, Helmi.2012.Analisis UUD 1945 Sebelum dan Sesudah
Amandemen Pasal 1 sampai dengan Pasal
18.https://helmiairan.wordpress.com/2012/10/19/analisisuud1945/.
Diakses pada selasa, 24 maret 2015 pukul 15.00 WIB
Dahlan, Thoib. 2011. Ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen
UUD 1945. Jakarta: pintuonline.
Hatimah , husnul. 2014. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Denpasar : Universitas Udayana.
JCT. Simorangkir. 1970.Tentang dan Sekitar UUD45, Pen, Jambatan,
Jakarta.Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. 2013.Pancasila Dalam
Konteks Ketatanegaraan.R.H. Purnomo. 1982. Pengimplementasian
UUD45, Pen, Seko ABRI, Bandung. Fahrian, Rizki.2012.Latar Belakang
Perubahan UUD 1945.
http://rizkifahrian09.blogspot.com/2012/10/latar-belakang-perubahan-uud-1945.html.
DAFTAR PUSTAKA
Airan, Helmi.2012.Analisis UUD 1945 Sebelum dan Sesudah
Amandemen Pasal 1 sampai dengan Pasal
18.https://helmiairan.wordpress.com/2012/10/19/analisisuud1945/.
Diakses pada selasa, 24 maret 2015 pukul 15.00 WIB
Dahlan, Thoib. 2011. Ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen
UUD 1945. Jakarta: pintuonline.
Hatimah , husnul. 2014. AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
Denpasar : Universitas Udayana.
JCT. Simorangkir. 1970.Tentang dan Sekitar UUD45, Pen, Jambatan,
Jakarta.Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. 2013.Pancasila Dalam
Konteks Ketatanegaraan.R.H. Purnomo. 1982. Pengimplementasian
UUD45, Pen, Seko ABRI, Bandung. Fahrian, Rizki.2012.Latar Belakang
Perubahan UUD 1945.
http://rizkifahrian09.blogspot.com/2012/10/latar-belakang-perubahan-uud-1945.html.