KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO : KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER MAKALAH Ditulis untuk memenuhi tugas terstuktur matakuliah Makroekonomi Oleh Masruri (125020100111056) M. Burhanudin (125020100111037) M. Yusuf Rizaldi (125020100111090) Safaris Lutfi Z (125020100111028) Trio Agung (125020100111061) Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO : KEBIJAKAN
FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
MAKALAH
Ditulis untuk memenuhi tugas terstuktur matakuliah Makroekonomi
Oleh
Masruri (125020100111056)
M. Burhanudin (125020100111037)
M. Yusuf Rizaldi (125020100111090)
Safaris Lutfi Z (125020100111028)
Trio Agung (125020100111061)
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
2013
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam konsep mengenai ekonomi makro terdapat beberapa kebijakan yang
wajib ditempuh dalam rangka pengaturan sebuah perekonomian, karena aspeknya yang
menyeluruh dan meliputi sebuah negara, maka kebijakan-kebijakan itu ditetapkan dalam
rangka menaikkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dari negara yang
bersangkutan. Diantara kebijakan-kebijakan itu, terdapat dua pokok kebijakan penting
yaitu berupa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dalam pelaksanaannya, kedua
kebijakan ini saling mempengaruhi satu sama lain yang artinya bahwa kedua kebijakan
ekonomi ini memiliki hubungan yang erat sehingga diperlukan pertimbangan-
pertimbangan khusus dalam mengatur keduanya agar terjadi singkronisasi.
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini berkaitan erat dengan kegiatan
perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah
tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri.
Keempat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan
pendapatan dan pengeluaran. Oleh karena itu, agar dapat lebih memahami kaitan antara
ekonomi empat sektor dengan kebijakan makroekonomi, maka ditulislah makalah ini
sebagai sarana untuk pembelajaran lebih lanjut mengenai kebijakan makroekonomi.
Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari penulisan makalah ini adalah :
1. Definisi kebijakan fiskal
2. Definisi kebijakan moneter
3. Hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter.
Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan dari makalah ini adalah :
1. Agar lebih memahami materi mengenai kebijakan fiskal
2. Agar lebih memahami materi mengenai kebijakan moneter
3. Agar lebih memahami hubungan anatara kebijakan fiskal dengan kebijakan
moneter.
Manfaat Penulisan
Manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah untuk mampu
mamehami lebih dalam lagi mengenai kebijakan ekonomi makro yang berupa kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter. Selain itu juga supaya nantinya makalah ini dapat
dimanfaatkan oleh orang banyak sebagai bahan acuan atau sebagai referensi dalam studi
atau pembelajaran mengenai kebijakan makroekonomi yang berupa kebijakan fiskal dan
kebijakan moneter.
PEMBAHASAN
Dalam pertumbuhan dan pembangunan perekonomian modern yang mencakup
lingkup makro terdapat beberapa kebijakan yang menjadi acuan. Acuan itu digunakan
oleh suatu negara dalam upayanya untuk menyejahterakan penduduknya dalam lingkup
atau pandangan makro pula. Oleh karena itu terdapat beberapa kebijakan
makroekonomi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan
dan pembangunan suatu perekonomian.
KEBIJAKAN FISKAL
a. Pengertian Kebijakan Fiskal
Salah satu kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan fiskal. Dimana kebijakan
fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu berkaitan dengan
pendapatan dan pengeluaran negara yang sangat berkaitan erat dengan APBN. Adapun
aspek yang berasal dari segi pendapatan negara adalah berupa bea dan cukai, devisa
negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain.
Sedangkan aspek pengeluaran negara berupa belanja persenjataan, pesawat, proyek
pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang
berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan fiskal sendiri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
secara optimal. Dengan berperan dalam membantu pemerintah mengurangi atau
menambah lingkaran bisnis, memberikan kontribusi ke arah pencapaian pertumbuhan
perekonomian, mewujudkan kesempatan kerja supaya penuh, serta upaya untuk
terbebas dari bahaya inflasi yang tinggi.
b. Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah
Kebijakan fiskal sangat berkaitan erat dengan APBN karena APBN ini dapat
dikatakan sebagai cerminan dari kebijakan fiskal yang berkaitan erat dengan kebijakan
tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Bila dilihat lebih jauh, pos penerimaan
negara terdiri dari :
1. Pajak
Dahulu pajak merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara yang
digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah sendiri. Namun sekarang
meskipun masih menjadi sumber pendanaan yang utama, tetapi sudah ada
alternatif lain yang dapat dijadikan sumber dana tambahan.
2. Pinjaman Bank Sentral
Pinjaman kepada bank sentral ini merupakan salah satu dari sumber
pendanaan pemerintah setelah pajak. Berbeda dengan prinsip peminjaman bank-
bank yang bersifat kredit, peminjaman dana dari bank sentral tidak dapat
dikatakan sebagai peminjaman dalam bentuk kredit. Hal ini dikarenakan bank
sentral tidak bisa mencetak uang giral seperti bank-bank umum biasa, oleh
karena itu cara dari peminjaman itu adalah dengan penambahan jumlah uang
yang beredar. Maka pemberian kredit bank sentral kepada pemerintah ini
bentuknya berupa pencetakan uang baru.
3. Pinjaman Masyarakat dalam Negeri
Cara lain dalam memperoleh dana adalah dengan meminjam dari
masyarakat dalam negeri. Caranya adalah dengan mengeluarkan Obligasi dan
menjualnya di pasar dalam negeri. Bila masyarakat (termasuk Bank-bank)
membeli surat berharga ini, maka pemerintah memperoleh dana yang semula ada
di masyarakat. Dan kemudian masyarakat ini memiliki Obligasi dari pemerintah.
Cara yang dilakukan ini dinamakan open market operation (operasi pasar
terbuka), dimana biasanya bank sentral bertindak sebagai agen pemerintah dalam
melakukan open market operation ini.
4. Pinjaman dari Luar Negeri
Cara yang terakhir untuk memperoleh dana adalah dengan meminjam
dari luar negeri. Caranya adalah dengan menjual Obligasi di pasar uang luar
negeri. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menerima dana dalam bentuk mata
uang asing atau devisa dan si pembeli diluar negeri menerima surat tanda
berutang atau obligasi pemerintah Indonesia dengan disertasi janji kapan
membayar kembali dan berapa bunganya. Cara ini lebih cocok digunakan apabila
pemerintah membutuhkan dana dalam bentuk devisa.
Sedangkan pos-pos dari pengeluaran pemerintah terdiri dari banyak aspek yang
diarahkan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Diantaranya adalah
sebagai berikut :
a. Belanja pegawai.
Anggaran belanja pegawai dimanfaatkan untuk menjaga kelancaran kegiatan
operasional pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat serta memperbaiki kesejahteraan aparatur negara termasuk
pensiunannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
b. Belanja barang.
Anggaran belanja barang diarahkan untuk :
Mempertahankan fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerintah.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa,
perjalanan dinas dan pemeliharaan aset negara.
Mendukung kegiatan pemerintahan baik operasional maupun
nonoperasional.
c. Belanja modal.
Anggaran belanja modal dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan
prasarana guna mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan
rakyat, dan pengentasan kemiskinan.
d. Pembayaran bunga utang.
Dimanfaatkan untuk membayar utang dalam negeri dan luar negeri. Pembayaran
utang dalam negeri dipengaruhi tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia
(SBI), sedangkan pembayaran utang luar negeri bersumber dari pinjaman
bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman lainnya.
e. Belanja subsidi.
Dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang
mampu, membantu usaha skala mikro, kecil, dan menengah, serta membantu
BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum.
f. Belanja hibah.
Dana hibah merupakan transfer yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain
atau kepada organisasi internasional.
g. Bantuan sosial.
Diberikan dalam bentuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada
masyarakat melalui lembaga nirlaba untuk melindungi dari risiko sosial.
Misalnya bantuan sosial untuk program pendidikan, kesehatan, dan bantuan
langsung kepada masyarakat miskin.
c. Macam-macam Kebijakan Fiskal
Berikut ini adalah macam-macam kebijakan anggaran pemerintah mengenai