BAB IPENDAHULUANI. LATAR BELAKANGSektor publik merupakan
organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik
tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan
pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi
stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih
bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas
dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan
informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun
kebutuhan pihak eksternal. Di sini kami membahas tentang bagaimana
siklus akuntansi di sektor publik serta bagaimana laporan
keuangannya. Hal-hal yang kami bahas di sini antara lain tentang
proses pencatatan, proses pelaporan, analisis laporan keuangan
sektor publik, dan etika penyusunan laporan keuangan sektor
publik.Seperti yang sudah diketahui secara umum, bahwa akuntansi
sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan
keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas
publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian
sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian
informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk
menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan
tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi
memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan.
Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas
sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu
sendiri. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih
bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan
yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi
non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga
dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.Langenderfer (1973) dalam
Glynn, J. J. (1993) menyatakan bahwa akuntansi secara normatif
memiliki tiga aspek, yaitu : (1) sifat informasi yang diberikan ;
(2) kepada siapa informasi tersebut diberikan ; dan (3) tujuan
informasi tersebut diberikan. Lebih lanjut Langenderfer menyataka
bahwa :Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran dan sistem
komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu
entitas yang dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan pemakai
untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sumber
daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi
(Langenderfer, 1973, p.50).Organisasi sektor publik dituntut untuk
dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan
keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca, serta
Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan
non-finansial. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat
laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan
keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja
manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal,
laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme
pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
Organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan
dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin telah
dilakukannya true and fair presentation. II. RUMUSAN MASALAH1.
Bagaimanakah siklus pencatatan akuntansi?2. Bagaimanakah bentuk
pelaporan keuangan pada sektor publik?3. Bagaimana analisis
keuangan laporan keuangan sektor public serta apa saja yang ada di
dalamnya?4. Bagaimana etika penyusunan laporan keuangan?
BAB IIPEMBAHASANI. PROSES PENCATATAN SIKLUS AKUNTANSIAkuntansi
pada dasarnya terdiri dari tiga proses aktivitas, yaitu :
mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi
dari sebuah organisasi atau perusahaan. Proses pertama adalah
identifikasi, yaitu aktivitas memilih kegiatan yang termasuk
kegiatan ekonomi. Proses kedua adalah pencatatan, yaitu semua
kejadian ekonomi tersebut dicatat untuk menyediakan sejarah dari
kegiatan keuangan dari organisasi tersebut. Proses ketiga adalah
komunikasi, yaitu informasi yang telah didapat dari identifikasi
dan pencatatan tidak akan berguna bila tidak dikomunikasikan,
informasi ini dikomunikasikan melalui persiapan dan distribusi dari
laporan akuntansi, yang paling umum disebut laporan keuangan.
Siklus Akuntansi adalah kegiatan bertahap yang harus di lalui dalam
proses akuntansi yang berjalan terus menerus dan berulang.
1. PROSES PENCATATAN PADA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKKetika
melakukan pencatatan akuntansi, basis akuntansi dan fokus
pengukuran merupakan dua hal yang penting. Basis akuntansi
menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui atau
dicatat, sedangkan fokus pengukuran menentukan aset atau kewajiban
apa saja yang akan diakui dalam neraca. Kedua hal ini juga saling
berkaitan. Ketika basis kas dipilih, maka transaksi dicatat pada
saat kas diterima dan dibayarkan sehingga hanya akun kas dan
ekuitas yang dilaporkan dalam Meraca. Lain halnya ketika basis
akrual yang digunakan, transaksi akan dicatat jika secara ekonomi
telah terjadi, tanpa harus menunggu kas diterima atau dibayarkan.
Akibatnya, dengan basis akrual ini, akun-akun yang dilaporkan dalam
Neraca tidak sebatas akun kas saja, namun semua sumber daya yang
dimiliki, utang, dan ekuitas.Keunggulan penggunaan basis akrual ini
adalah informasi yang disajikan dalam Neraca akan lebih
komprehensif karena mempresentasikan seluruh sumber daya yang
dimiliki entitas. Sayangnya, basis akrual sepenuhnya ini belum bisa
diterapkan oleh semua entitas akuntansi. Entitas pemerintah
merupakan entitas yang memiliki karakteristik unik dalam basis
akuntansinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis akuntansi
yang digunakan entitas pemerintah adalah basis kas menuju akrual
(cash toward accrual). Dengan basis ini, aset, kewajiban, dan
ekuitas dana dicatat dengan berbasis akrual sedangkan komponen
Laporan Realisasi Anggaran seperti pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dicatat dengan basis kas.Konsekuensi dari penggunaan
basis kas menuju akrual ini adalah dibutuhkannya penggunaan jurnal
korolari. Untuk memudahkan pemahaman, penulis akan memberikan
bagaimana jurnal korolari ini digunakan.Contoh pertama, misalnya
terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai 100.000.000 secara
tunai. Karena segala pengeluaran yang melibatkan kas harus
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas, maka
transaksi ini akan dicatat dengan cara:Dr. Belanja
KendaraanRp100.000.000
Cr. KasRp 100.000.000
Belanja kendaraan merupakan akun nominal yang akan disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan kas merupakan akun riil
yang akan disajikan dalam Neraca. Akibatnya, apabila hanya jurnal
tersebut yang dibuat, maka hanya akun kas yang disajikan sebagai
bagian aktiva Neraca. Padahal, menurut SAP, Neraca pemerintah harus
disajikan dengan basis akrual atau memperesentasikan semua sumber
daya yang dimiliki dan tidak terbatas kas saja. Karena itulah,
dibutuhkan jurnal tambahan yaitu jurnal korolari sebagai solusi
penerapan basis kas menuju akrual ini. Masih mengacu pada transaksi
di atas, maka pencatatan yang sebaiknya adalah:Dr. Belanja
KendaraanRp. 100.000.000
Cr. KasRp. 100.000.000
Jurnal Korolari:
Dr. Kendaraan Rp. 100.000.000
Cr. Ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset tetap Rp.
100.000.000
Dengan adanya jurnal korolari, belanja kendaraan telah sesuai
dicatat dengan basis kas dan disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran. Disisi lain, Neraca telah disajikan dengan basis akrual
karena mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki dimana akun
yang disajikan dalam Neraca tidak hanya kas dan ekuitas dana,
tetapi juga aset tetap seperti kendaraan.Contoh lain, misalnya
Pemerintah Daerah melakukan pinjaman kepada Pemerintah Pusat
sebesar Rp 50.000.000 yang akan jatuh tempo dalam lima tahun
mendatang dengan bunga pinjaman 10% per tahun. Pembayaran bunga
dilakukan setiap tahun pada tanggal 15 januari. Jurnal yang akan
dibuat pada akhir tahun berdasarkan basis akrual adalah pengakuan
utang bunga yaitu sebesar Rp 5.000.000 (10%*Rp50.000.000).
Jurnalnya sebagai berikut:Jurnal Korolari:
Dr. Ekuitas dana yang harus disediakan untuk pembayaran bunga Rp
5.000.000
Cr. Utang bungaRp 5.000.000
Sedangkan jurnal yang dibuat ketika pembayaran bunga (15
Januari) adalah:Dr. Belanja bungaRp 5.000.000
Cr. KasRp 5.000.000
Dr. Utang bungaRp 5.000.000
Cr. Ekuitas dana yang harus disediakan untuk pembayaran bungaRp
5.000.000
Pencatatan transaksi tersebut telah sesuai dengan SAP karena
telah menyajikan akun Neraca dengan basis akrual dan menyajikan
akun Laporan Reliasasi Anggaran dengan basis kas.Maka dapat
disimpulkan, jurnal korolari ini penting supaya transaksi yang
melibatkan akun riil selain kas bisa tetap disajikan dalam Neraca
dan disisi lain komponen Laporan Realisasi Anggaran seperti
pendapatan, belanja, dan pembiayaan tetap dapat pula disajikan.2.
JENIS-JENIS JURNAL PADA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
II. PROSES PELAPORAN AKUNTANSIAkutansi memiliki proses yang
terdiri dari tahapan-tahapan untuk dapat menghasilkan laporan yang
diinginkan dan dilakukan oleh akuntan.1. Proses Mengklarifikasi
TransaksiTahap yang awal ini adalah di mana dilakukan suatu
pembagian transaksi suatu organisasi atau perusahaan ke dalam
jenis-jenis tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.Contoh
seperti membagi transaksi yang masuk ke dalam penjualan, pembelian,
pengeluaran kas, penerimaan kas dan lain sebagainya ke dalam
masing-masing bagian. Sedangkan untuk transaksi yang jumlahnya
kecil dan jarang terjadi bisa sama-sama dimasukkan ke dalam jenis
kategori yang sama yaitu transaksi rupa-rupa.2. Proses Mencatat Dan
MerangkumSetelah melakukan pengklarifikasian data selanjutnya
adalah melakukan pencatatan. Masukkan transaksi yang ada ke dalam
jurnal yang tepat sesuai urutan transaksi terjadi atau kejadiannya.
sumber-sumber yang dapat dijadikan bukti adanya transaksi yaitu
seperti kertas-kertas bisnis semacam bon, bill, nota, struk,
sertifikat, dan lain sebagainya.Jurnal yang umumnya ada pada jurnal
akuntasi yaitu seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal
penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum.Setelah
transaksi dimasukkan ke dalam jurnal-jurnal yang ada, maka
selanjutnya adalah memasukkan jurnal ke dalam buku besar secara
berkala. Hasil pemindahan ke dalam buku besar tersebut akan
terlihat dari rangkuman neraca percobaan.3. Proses
Menginterpretasikan Dan MelaporkanSetelah kedua proses di atas
dijalankan, maka proses yang terakhir adalah melakukan pembuatan
kesimpulan dari kegiatan atau pekerjaan laporan keuangan
sebelumnya. Segala hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan
diungkapkan pada laporan keuangan tersebut.Dari informasi laporan
keuangan baik dalam bentuk laporan rugi laba, laporan modal dan
neraca seseorang dapat mengetahui apa yang terjadi pada suatu
perusahaan, apakah sudah sesuai dengan tujuan perusahaan dan
informasi tersebut dapat menjadi acuan atau pedoman bagi manajemen
untuk mengambil keputusan kebijakan pada organisasi perusahaan demi
mencapai kondisi yang diinginkan.
III. ANALISIS KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIKLaporan
keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor
publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari
suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (wide range
users) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya
untuk mencapai tujuan.1. KOMPONEN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR
PUBLIKKomponen laporan keuangan sektor publik yang lengkap meliputi
:1. Laporan posisi keuangan2. Laporan kinerja keuangan3. Laporan
perubahan aktiva/ekuitas netto4. Laporan arus kas5. Kebijakan
akuntansi dan catatan atas laporan keuanganKomponen laporan
keuangan diatas dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan
keuangan sektor publikA. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)Laporan
posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan
aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi
aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu. Sevara
minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang
menyajikan jumlah berikut :1. Properti, pabrik dan peralatan2.
Aktiva-aktiva tak berwujud3. Aktiva-aktiva financial4. Investasi
yang diperlukan dengan metode ekuitas5. Persediaan6. Pemulihan
transaksi non pertukaran, termasuk pajak dan transfer7. Piutang
dari transaksi pertukaran8. Kas dan setara kas9. Hutrang pajak dan
transfer10. Hutang karana transaksi pertukaran11. Cadangan
(provision)12. Kewajiban tidak lancer13. Pertisipasi minoritas,
dan14. Aktiva/ekuitas netoB. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan
Surplus/Defisit)Laporan kinerja keuangan atau disebut dengan
laporan pendapatan dan biaya, laporan rugi laba, laporan operasi,
adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama
satu periode tertentu.Laporan kinerja keuangan minimal harus
mencakup pos-pos lini berikut :1. Pendapatan dari aktivitas
operasi2. Surplus atau devisit dari aktivitas operasi3. Biaya
keuangan (biaya pinjaman)4. Surplus atau devisit neto saham
asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas5.
Surplus atau devisit dari aktivitas biasa6. Pos-pos luar biasa7.
Saham partisipasi minoritas dari surplus atau devisit neto, dan8.
Surplus atau devisit neto untuk suatu periode.C. Laporan Perubahan
Dalam Aktiva/Ekuitas NetoLaporan perubahan aktiva/ekuitas neto dari
suatu entitas daiantara dua tanggal pelaporan menggambarakan
peningkatan atau penurunan kekayaan, bedasarkan prinsip pengukuran
tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan
keuangan. Perubahan keseluruhan dalam aktiva atau ekuitas neto
menyajikan total surplus/devisit neto untuk suatu periode,
pendapatan dan biaya lainnya yang diakui secara langsung sebagai
perubahan dalam aktiva/ekuitas neto dan setiap kontribusi oleh, dan
kontribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai
pemilik.Laporan perubahan dalam aktiva/ekuitas neto ini paling
tidak meliputi :1. Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada
pemili dalam kapasitanya sebagai pemilik2. Saldo untuk surplus dan
devisit akumulasian pada awal periode dan pada tanggal pelaporan
dan pergerakan selama periode3. Pengungkapan komponen
aktiva/ekuitas neto secara terpisah, dan rekonsiliasi antara nilai
tercatat dari setiap komponen aktova atau ekuitas neto pada awal
dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.D. Laporan
Arus KasLaporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan
dan pengeluaran dari kas selama satu periode tertentu. Penerimaan
dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi,
kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Informasi arus kas
bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar
taksiran kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas,
dan kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.E.
Kebijakan Akuntansi dan Catatan Atas Laporan KeuanganCatatan
laporan keuangan dari entitas harus:1. Menyediakan informasi
mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi
spesifik yang dipilih serta menetapkan terhadap transaksi-transaksi
dan peristiwa-peristiwa penting lainnya2. Mengungkapkan informasi
yang diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan sektor publik, yang
tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja
keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva/ekuitas
neto, dan:3. Menyediakan informasi yang tidak disajikan pada
laporan keuangan, namun persyaratan penyajian wajar tetap
ditetapkan.Kebiajakan akuntansi yang dapat dipertimbangkan oleh
suatu entitas untuk disajikan meliputi, namun tidak terbatas pada
hal-hal sebagai berikut:1. Pengakuan pendapatan2. Prinsip-prinsip
konsolidasi, termasuk entitas pengendalian3. Investasi-investasi4.
Pengakuan depresiasi/amortisasi aktiva berwujud dan tak berwujud5.
Kapitalisasi biaya dan pengeluaran lain6. Persediaan yang dimiliki
untuk dijual7. Aktiva bersyarat lain8. Kontrak-kontrak kontruksi9.
Investasi property10. Instrument financial dan investasi11. Sewa
guna usaha/lease12. Biaya penelitian dan pengembangan13. Persediaan
untuk dikonsumsi14. Penyisihan15. Biaya manfaat pensun16.
Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai (hedging)17. Devinisi
segmen-segmen dan dasar alokasi biaya antar segmen18. Akuntansi
inflasi19. Hibah pemerintah.2. TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN
SEKTOR PUBLIKSecara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor
publik adalah :1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and
stewardship)Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan
kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa
pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
hokum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.2. Akuntabilitas dan
Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective
reporting).Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada publik, untuk memonitor kinerja dan
mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend
antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan,
dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis
jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi
biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai
efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.3.
Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization
information)Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan daar
perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan
untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan
dana.4. Kelangsungan Organisasi (viability)Laporan keuangan
berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu
organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan
jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.5. Hubungan Masyarakat
(public relation)Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan
kesempatan kepada organisasi, untuk mengemukakan pernyataan atas
prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi
karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan public
dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.6. Suber Fakta dan
Gambaran (source of facts and figures)Laporan keuangan bertujuan
untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin
mengetahui organisasi secara lebih mendalam.Bagi organisasi
pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah :1.
Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan
ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban
(accontability) dan pengelolaan (stewardship).2. Untuk memberikan
informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan
organisasional.Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan
ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang
digunakan untuk :a. membandingkan kinerja keuangan aktual dengan
yang dianggarkanb. menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil
operasic. membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan
perundangan yang terkait dengan masalah keuangan lainnyad. membantu
dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.Govermental Accounting
Standards Board (GASB) dalam Concepts Statement No. 1 tentang
Objectives of Finacial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas
merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah.
Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan
keuanganpemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan
pelaporan keuangan sebagai berikut :Accountability requires
governments to answer to the citizenry to justify the raising of
public resources and the purpose for which they are used.
Governmental accountability is based on the belief that the
citizenry has a right to know, a right to receive openly declared
facts that may lead to public debate by the citizens and their
elected representatives. Financial reporting plays a major role in
fulfilling governments duty to be publicly accountable in a
democratic society (par.56).Laporan keuangan sebagai sumber
informasi financial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap
kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan
tindakan pragmatis,oleh karena itu laporan keuangan pemerintah
harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap
kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan
keuangan tersebut oleh pemakai. Dalam konteks akuntansi sector
public, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan
adalah terbatas pada informasi yang bersifat financial saja,
sedangkan informasi financial itu sendiri adalah informasi yang
diukur dengan satuan moneter.Secara rinci tujuan akuntansi dan
laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :1. Memberikan
informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas,
saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek
unit pemerintah.2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan
dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan
perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.3. Memberikan
informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuiannya dengan
peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah di sepakati, dan
ketentuan lain yang di syaratkan.4. Memberikan informasi untuk
perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh
akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan
operasional.5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja
manajerial dan operasional.Perencanaan dan PenganggaranAnggaran
merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah.
Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus
dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat
pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana yang di setujui
legislatif untuk dibelanjakan. Proses penganggaran sector public
melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga informasi financial
sangat diperlukan agar public dapat mengevaluasi anggaran yang
diajukan pemerintah.Membuat anggaran membutuhkan
pertimbangan-pertimbangan teknis akuntansi yang matang. Dalam
membuat anggaran, akuntansi dibutuhkan terutama untuk mengestimasi
biaya program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan
perubahan-perubahan yang akan terjadi. Informasi akuntansi sangat
membantu dalam pemilihan program yang efektif sesuai dengan
kemampuan ekonomi pemerintah.Kinerja Manajerial dan
OrganisasionalKinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan
laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas
bisnis yang mencari laba. Mungkin saja pemerintah memiliki program
atau aktivitas yang dari program tersebut dihasilkan pendapatan
yang lebih besar dari biayanya, sehingga pemerintah mengalami
surplus atas program tersebut. Akan tetapi, surplus yang diperoleh
tidak berarrti menunjukakan kinerja unit pemerintah yang bagus
sebab harus dilihat juga apakah surplus tersebut karena tariff yang
terlalu tinggi yang dibebankan kepada public,termasuk tingkat
kualitas pelayanan yang diberikan apakah sudah memadai.Laba bukan
merupakan ukuran yang relevan bagi unit pemerintah. Akuntansi
sector public berfungsi untuk memfasilitasi terciptanya alat ukur
kinerja sector public yang memadai. Ukuran kinerja sector public
dapat berupa biaya program, efisiensi,dan efektivitas program.
Akuntan sector public bertanggung jawab untuk menetapkan biaya
program dan menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas program.
Pengukuran efisiensi memerlukan informasi biaya, sehingga biaya
pelayanan dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja. Selain
informasi biaya, pengukuran efisiensi memerlukan penghitungan
output atau hasil. Akan tetapi, output pada sector public lebih
banyak berupa intangible output, sehingga pengukuran efisiensi
sering mengalami kesulitan. Ukuran kinerja yang kemudian
dikembangkan adalah pengukuran efektivitas. Karena sulitanya
mengukur secara tepat kinerja di sector public, maka analisis
terakhir adalaha dengan mempertimabangkan seberapa jauh suatu
program dan pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat relative
terhadap biaya yang dikeluarkan.3. PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR
PUBLIK DAN KEPENTINGANNYAPemakai laopran keuangan sector public
dapat diidentifikasikan dengan menelusur siapa yang menjadi
stakeholder organisasi. Stakeholder organisasi sector public telah
dibahas pada bab 2, pada bab ini akan dilakukan pengklasifikasian
pengguna laporan keuangan dan kebutuhan masing-masing kelompok
pengguna laporan keuangan sector public tersebut.Drebin et al.
(1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai
laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar
kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan
kebutuhannya. Kesepuluh kelompok pamakai laporan keuangan tersebut
adalah:1. Pembayar pajak (taxpayers)2. Pemberi dana bantuan
(grantors)3. Investor4. Pengguna jasa (fee-paying service
recipients)5. Karyawan/pegawai6. Pemasok (vendor)7. Dewan
legislatif8. Manajemen 9. Pemilih (voters)10. Badan pengawas
(oversight bodies)Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas
pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor,
dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan
organisasi; karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja
dan sumber daya material; dewan legislative dan manajemen membuat
keputusan alokasi sumber daya; dan aktivitas mereka semua diawasi
oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang
lebih tinggi. 4. hak dan kebutuhan pemakai laporan keuanganPada
dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap
pemerintah, yaitu :a. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu :
Mengetahui kebijakan pemerintah Mengetahui keputusan yang diambil
pemerintah Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan
keputusan tertentub. Hak untuk diberi informasi (right to be
informed )yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka
atas permasalahan permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan
publik.c. Hak untuk didengar aspirasinya ( right to be heard and to
be listen to ).Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik
yangbharus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak
publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep
pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan
organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti
pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability &
stewardship).Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan
kepentingan yang berbeda beda terrhadap informasi keuangan yang
diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai
laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan
keuangan pemerintah disediakan untuk memberi informasi kepada
berbagai kelompok pemakai, meskipun setiap kelompok pemakai
memiliki kebutuhan informasi yang berbeda beda.Kebutuhan informasi
pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas
sebagai berikut :1. Masyarakat pengguna pelayanan publik
membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan
yang diberikan.2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan
ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah
diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan
etaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas
pengeluaran pengeluaran yang dilakukan. 3. Kreditor dan investor
membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat risiko, likuiditas,
dan solvabilitas.4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan
informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah
terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan
penyelewengan keuangan negara.5. Manajer publik membutuhkan
informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen
untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran
kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan
dengan organisasi lain yang sejenis.6. Pegawai membutuhkan
informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.5. PERBEDAAN LAPORAN
KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTALaporan keuangan
pemerintahan dalam beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan
pada sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis
jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan pelaporan
keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Selain memiliki
perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan yaitu kedua duanya
membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk
membuat laporan keuanganPerbandingan Laporan Keuangan Pemerintah
dengan Sektor SwastaPERBEDAAN
Laporan Departemen PemerintahLaporan Keuangan Sektor Swasta
Fokus Finansial dan PolitikKinerja diukur secara finansial dan
non-finansialPertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat
luasBerfokus pada bagian organiasasiMelihat ke masa depan secara
detailAturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuanganLaporan
diperiksa oleh TreasuryCash AccountingFokus FinansialSebagian besar
diukur secara finansialPertanggungjawaban kepada pemegang saham dan
krediturBerfokus pada organisasi secara keseluruhanTidak dapat
melihat masa depan secara detailAturan pelaporan ditentukan oleh
undang undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik
akuntansi.Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independenAccrual
Accounting
PERSAMAAN
Dokumen dokumen sumberBerperan sebagai hubungan masyarakat
Laporan keuangan pemerintahan yang buruk dapat menimbulkan
implikasi negatif, antara lain :a. Menurunkan kepercayaan
masyarakat kepada pengelola dana publik.b. Investor akan takut
menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi
yang berakibat meningkatnya resiko investasi.c. Pemberi donor akan
mengurangi atau menghentikan bantuannya.d. Kualitas keputusan
menjadi buruk.e. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja
aktual.IV. ETIKA DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANAgar pembaca
laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan
keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang
lazim, dan di Indonesia prinsip akuntansi disusun oleh Ikatan
Akutansi Indonesia. Unsur penyajian laporan keuangan yang layak
terdiri dari empat kategori, yaitu:
1. Misstate (kecenderungan untuk melakukan salah saji dalam
laporan keuangan)Kecenderungan bagi setiap perusahaan di Indonesia
yang sering mengalami kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan
yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi merupakan sesuatu
problematika tersendiri. Dan hal ini merupakan sesuatu kondisi yang
ada korelasinya memiliki keterkaitan antara penyusunan laporan
keuangan dan sikap serta perilaku baik para penyaji maupun
penggunanya. Hal ini memunculkan semacam kode etik yang terbentuk
secara prosedural dan sistematis yang telah ditetapkan oleh pihak
yang berwewenang, yaitu IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Namun
demikian masih terdapat perbedaan-perbedaan persepsi tentang
penyajian laporan keuangan yang terbentuk dari sikap dan perilaku
masing-masing individu. Oleh karena itu sifat manusia yang
cenderung memiliki ketidakterikatan tentang suatu pemikiran. Bahkan
di dalam naungan perusahaan yang sama pun akan terjadi perbedaan
sikap dan persepsi diantara individu-individu yang berkepentingan
terhadap penyajian laporan keuangan.
2. Disclosure (Pengungkapan Laporan Keuangan)Laporan keuangan
merupakan komponen sentral dari pelaporan keuangan dan memegang
peran penting dalam mengkomunikasikan efek dari bergbagai transaksi
serta kejadian-kejadian ekonomi lain bagi para pengambil keputusan.
Untuk itu laporan keuangan harus dapat menyediakan informasi
mengenai perusahaan dan operasinya kepada pihak yang berkepentingan
sebagai basis dalam pengambilan keputusan yang disajikan secara
berfariasi sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang tercakup.
Variasi tersebut antara lain meliputi informasi mengenai laba atau
rugi terhadap investasi untuk mengidentifikasikan hubungan-hubungan
informasi tersebut, maka diperlukan analisis data yang dingkapkan
dalam perhitungan laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas dan
catatan atas laporan keuangan tersebut sebagai komponen laporan
keuangan.
3. Cost & Benefit (beban persahaan untuk melakukan
pengungkapan)Laporan keuangan merupakan ringkasan dari
transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang
bersangkutan. Laporan keuangan itu sendiri dibuat oleh pihak
manajemen yang memiliki tujuan untuk mempertanggungjawabkan
tugas-tugas yang dibebankan sehingga menghasilkan informasi bagi
pihak-pihak terkait. Adanya laporan keuangan sangat membantu setiap
pihak yang berkepentingan demi mencapai tujuan.
4. Responsibility (tanggung jawab dalam penyajian laoran
keuangan yang informatif bagi penggunanya)Menurut IAI, Laporan
keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Tujuan
laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut
posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar dalam pengambilan
keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun untuk tujuan memenuhi
kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian laporan
keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan dalam
pengambilan keputusan ekonomi secara umum menggambarkan pengaruh
keuangan informasi dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan
menyediakan informasi non keuangan. Pihak manajemen harus
bertanggung jawab atas apa yang dilaporkan dalam laporan keuangan
artinya pihak manajemen harus membuat laporan itu sesuai dengan
kenyataan sebenarnya sehingga laporan keuangan itu memberikan
informasi yang dapat dipercaya bagi penggunanya.
BAB IIIPENUTUPBerdasarkan data-data dan sumber yang kami
dapatkan, maka kami menarik dasar kesimpulan sebagai berikut.
Akuntansi pada dasarnya terdiri dari tiga proses aktivitas, yaitu :
mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi
dari sebuah organisasi atau perusahaan. Ketika melakukan pencatatan
akuntansi, basis akuntansi dan fokus pengukuran merupakan dua hal
yang penting. Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan
peristiwa yang terjadi diakui atau dicatat, sedangkan fokus
pengukuran menentukan aset atau kewajiban apa saja yang akan diakui
dalam neraca. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis akuntansi
yang digunakan entitas pemerintah adalah basis kas menuju akrual
(cash toward accrual). Dengan basis ini, aset, kewajiban, dan
ekuitas dana dicatat dengan berbasis akrual sedangkan komponen
Laporan Realisasi Anggaran seperti pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dicatat dengan basis kas.Komponen laporan keuangan
sektor publik yang lengkap meliputi :1. Laporan posisi keuangan2.
Laporan kinerja keuangan3. Laporan perubahan aktiva/ekuitas netto4.
Laporan arus kas5. Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan
keuanganLaporan keuangan sektor publik merupakan representasi
posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu
entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk
memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus
kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai
(wide range users) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas
dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.Laporan keuangan yang
disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim, dan di
Indonesia prinsip akuntansi disusun oleh Ikatan Akutansi Indonesia
agar pembaca laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas. Maka
dari itulah terdapat 4 kategori dalam penyusunan laporan keuangan
agar laporan keuangan dapat dinyatakan layak dan sesuai dengan
etika, yaitu misstatte, disclosure, cost and benefit,
responsibility.
DAFTAR PUSTAKANoerdiawan, Dedi, 2012. Akuntansi Pemerintahan,
Jakarta.Sinaga , Jamason, 2012. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Jakarta
Anonim. Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat,
ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id. Diakses pada tanggal 30 April
2012Sisawaktu.com, 2012, Pengantar Akuntansi Pemerintahan 2012,
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=proses%20pencatatan%20akuntansi%20publik&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Faniunpad.files.wordpress.com%2F2008%2F09%2Fpertemuan-ke-1.pdf&ei=oaqgT5SnFY-rrAfStuD9CA&usg=AFQjCNE6kjHZF5lwlAAsC8JDGj4J0Ma6BA&cad=rja,
diakses 30 April 2012.Anonim. 2005. Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Dalam Masa Transisi - Laporan Arus Kas,
http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050578/jurnal-akuntansi-pemerintah/penyusunan-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-dalam-masa-transisi/laporan-arus-kas.html.
Diakses pada tanggal 30 April 2012.Hardisaputra, MT., 2012,
Pengantar Akuntansi,
http://mukhyi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/7217/pengantar_akuntansi,
diakses 30 April 2012.Madi, M., 2012, Tahap-tahap pelaporan
akuntansi,
http://pureliefde.wordpress.com/2010/01/27/tahap-tahap-pelaporan-akuntansi/
, diakses 30 April 2012.Jhyadi, Harris., 2012, Jurnal Akuntansi
Pemerintahan,
http://www.cipfa.org.uk/thejournal/download/jour_vol4_no1, diakses
30 April 2012.
1