TINJAUAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Sistematikan Pengetahuan Akuntansi Entitas Sektor Publik Definisi dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik dan Keuangan Negara Persyaratan Akuntansi Sektor Publik Nilai Informasi Keuangan tedi – last 08/18
17
Embed
TINJAUAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK · TINJAUAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Sistematikan Pengetahuan Akuntansi Entitas Sektor Publik Definisi dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
International Federal of Accounting (IFAC) Akuntansi sektor
publik diterapkan pada entitas :
1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Unit Pemerintahlain yang terkait
Organisasi pemerintahan diperlakukan sebagai suatu entitas
ekonomi yang bersifat jamak (multiple), dan terdiri atas :1. Entitas Akuntansi unit pada pemerintahan yang
mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang
menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan
keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.
2. Entitas Pelaporan unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyajikanlaporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan
yang bertujuan umum.
Batasan.
Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting) *)
merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan
lembaga pemerintahan dan menekankan pada
pencatatan pelaksanaan anggaran serta pelaporan
realisasinya berikut posisi keuangan, arus kas, dan informasi
lain yang dipandang perlu.
Akuntansi Pemerintahan *) adalah :
Suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian,
pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan suatu
pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan
yang berguna untuk pengambilan keputusan.
*) Akuntansi Sektor Publik
Catatan atas batasan.
Fokus akuntansi sektor publik adalah penatausahaankeuangan negara, yang mana keuangan negara
diartikan sebagai semua hak dan kewajiban negarayang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan
dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter danpengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupunbarang yang dapat dijadikan milik negara atas
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU no 17 Th 2003).
Organisasi pemerintahan dipandang sebagai entitasekonomi yang bersifat jamak (multiple), sehingga
akuntansi pemerintahan bersifat Mikro.
Tujuan Akuntansi Pemerintahan/Sektor Publik :(menurut NCGA - National Committee On Governmental Accounting)
1) Menyediakan informasi keuangan negara untukmengambil keputusan (memenuhi kebutuhanmanajerial).
2) Memberikan pertanggungjawaban/akuntabilitas(memenuhi ketentuan hukum/legal).
3) Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja daripimpinan dan organisasi pemerintahan yangbersangkutan (memenuhi kebutuhan stewardship).
Dalam Akuntansi Pemerintahan/Sektor Publik, tujuanuntuk memenuhi ketentuan hukum sangat penting, halini ditunjukkan (salah satunya) dengan prinsip bahwabila terjadi pertentangan antara prinsip akuntansidengan peraturan perundang-undangan, makaperaturan perundang-undanganlah yang digunakan.
Dampak Keterkaitan Akuntansi Sektor Publik dengan
Penyelenggaraan Keuangan Negara :
Adanya perbedaan antara Akuntansi Sektor Publik dengan
Akuntansi Bisnis, dan;
beragamnya praktek Akuntansi Sektor Publik.
Faktor-faktor yang menyebabkan beragamnya praktek
Akuntansi Sektor Publik adalah :
1) Sifat Lembaga Pemerintahan (non profit oriented ; dimilikisecara kolektif ; sumbangan/pajak tidak berkorelasi langsung
dengan jasa yang diberikan pemerintah, demikian pula
sebaliknya)
2) Sistem Pemerintahan (desentralisasi vs sentralisasi)
3) Mekanisme Pengurusan Keuangan Negara Dan Sistem
Anggaran Negara (regulasi pengelolaan keuangan negara
dan sistem anggaran dengan sendirinya mengikat bagipenyelenggaraan akuntansi sektor publik di negara tsb).
lanjutan : Dampak ...
Kekhususan dalam Akuntansi Sektor Publik bila dibandingkan
dengan Akuntansi Bisnis :
1) Tidak diperlukannya pencatatan laba/rugi kecuali pada unit
perusahaan.
2) Tidak diperlukannya pencatatan pemilikan pribadi (individual
ownership).
3) Pencatatan tersendiri harus ada buat dana (funds) *).
4) Pembukuan harus disediakan guna keperluan pengawasananggaran.
*) Dana dalam akuntansi sektor publik (funds accounting) diartikan sbg :kesatuan akuntansi dan fiskal yang berdiri sendiri dimana terdapat suatususunan perkiraan yang self balancing untuk membukukan kas atau
sumber dana lainnya yang dihubungkan dengan utang/kewajiban,cadangan, dan hak milik yang dipisahkan untuk menyelenggarakankegiatan, atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai denganperundang-undangan, restriksi-restriksi, atau pembatasan-pembatasan.
1) Keduanya bertujuan menyediakan informasikeuangan yang akurat. lengkap, relevan dantepat waktu.
2) Akuntansi Sektor Publik menggunakan konsep-konsep Akuntansi, konvensi-konvensi, praktekdan prosedur-prosedur yang dapat dipakaioleh Akuntansi Bisnis.
3) Menggunakan konsep-konsep Akuntansi yangdiakui secara luas, misalnya : concistency,objectivity, cost, disclousure, dan materiality.
4) Menggunakan siklus/proses akuntansi yangsama.
Persyaratan Akuntansi Pemerintahan/Sektor Publik :(menurut Departement Of Economic And Social Affairs – UNO)
1) Sistem Akuntansi harus dirancang guna memenuhiketentuan hukum.
2) Sistem Akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasianggaran, dimana fungsi anggaran dan akuntansimerupakan unsur-unsur yang saling melengkapidalam pengelolaan keuangan.
3) Pencatatan harus diselenggarakan dengan carayang dapat mengidentifikasikan objek-objek dantujuan untuk apa dana yang telah diterima itudigunakan, serta dapat mengidentifikasikan parapenanggung- jawab yang mengelola dana-danaitu dalam pelaksanaan program.
4) Sistem Akuntansi harus diselenggarakan dengancara yang memungkinkan dilaksanakannyapemeriksaan oleh Lembaga PemeriksaaanEkstern, serta dapat menyediakan informasi yangdiperlukan untuk pemeriksaan.
Lanjutan : Persyaratan …
5) Sistem Akuntansi harus dikembangkan dengan carayang memungkinkan dilaksanakannya pengawasansecara administratif terhadap anggaran danpelaksanaannya, pengelolaan program, sertapenilaian dan audit internal.
6) Pencatatan harus dikembangkan gunamengungkapkan hasil-hasil ekonomi dan keuangandari pelaksanaan program, termasuk pengukuranpendapatan, identifikasi biaya, serta penetapan hasiloperasi (posisi surplus/defisit) yang dicapai olehpemerintah (program dan organisasinya).
7) Sistem Akuntansi harus mampu menyediakan informasikeuangan yang mendasar guna penyusunan rencanadan program serta penelaahan dan penilaianterhadap pelaksanaan secara fisik dan keuangannya.
8) Pos-pos harus dapat menyediakan data keuanganguna analisis ekonomi, dan reklasifikasi transaksipemerintah, serta membantu dalam penyusunanperkiraan nasional.
Nilai Informasi
Pada tahap awal, nilai informasi keuangan ditentukan
oleh dasar pengakuan suatu transaksi/kejadian yang
diukur dalam satuan moneter, yaitu Basis Akuntansi.
Tipe basis akuntansi :1. Basis kas (cash basis of accounting) transaksi diakui
pada saat terjadinya penerimaan/pengeluaran kas.
2. Basis akrual (accrual basis of accounting) transaksi