PENDAHULUAN Skenario : Seorang laki-laki ditemukan di sebuah sungai kering yang penuh batu-batuan dalam keadaan mati tertelungkup. Ia mengenakan kaos dalam (oblong) dan celana panjang yang di bagian bawahnya digulung hingga setengah tungkai bawahnya. Lehernya terikat lengan baju (yang kemudian diketahui sebagai baju miliknya sendiri) dan ujung lengan baju lainnya terikat ke sebuah dahan pohon perdu setingggi 60 cm. Posisi tubuh relatif mendatar, namun leher memang terjerat oleh baju tersebut. Tubuh mayat tersebut telah membusuk, namun masih dijumpai adanya satu luka terbuka di daerah ketiak kiri yang memperlihatkan pembuluh darah ketiak yang putus, dan beberapa luka terbuka di daerah tungkai bawah kanan dan kiri yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan akibat kekerasan tajam. Perlu diketahui bahwa rumah terdekat dari TKP adalah kira-kira 2 km. TKP adalah suatu daerah perbukitan yang berhutan cukup lebat. Latar Belakang Di dalam lingkungan masyarakat, kerap terjadi peristiwa pelanggaran hukum yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia. Untuk pengusutan dan penyidikan serta penyelesaian masalah hukum ini, diperlukan bantuan seorang seorang ahli dalam ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik sendiri adalah salah satu cabang spesialistik dari ilmu kedokteran, yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENDAHULUAN
Skenario :
Seorang laki-laki ditemukan di sebuah sungai kering yang penuh batu-batuan
dalam keadaan mati tertelungkup. Ia mengenakan kaos dalam (oblong) dan
celana panjang yang di bagian bawahnya digulung hingga setengah tungkai
bawahnya. Lehernya terikat lengan baju (yang kemudian diketahui sebagai baju
miliknya sendiri) dan ujung lengan baju lainnya terikat ke sebuah dahan pohon
perdu setingggi 60 cm. Posisi tubuh relatif mendatar, namun leher memang
terjerat oleh baju tersebut. Tubuh mayat tersebut telah membusuk, namun masih
dijumpai adanya satu luka terbuka di daerah ketiak kiri yang memperlihatkan
pembuluh darah ketiak yang putus, dan beberapa luka terbuka di daerah tungkai
bawah kanan dan kiri yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan akibat
kekerasan tajam.
Perlu diketahui bahwa rumah terdekat dari TKP adalah kira-kira 2 km. TKP
adalah suatu daerah perbukitan yang berhutan cukup lebat.
Latar Belakang
Di dalam lingkungan masyarakat, kerap terjadi peristiwa pelanggaran hukum yang
menyangkut tubuh dan nyawa manusia. Untuk pengusutan dan penyidikan serta penyelesaian
masalah hukum ini, diperlukan bantuan seorang seorang ahli dalam ilmu kedokteran forensik.
Ilmu kedokteran forensik sendiri adalah salah satu cabang spesialistik dari ilmu kedokteran,
yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum serta
keadilan. Selain aspek hukum dan keadilan, ilmu kedokteran forensik juga bermanfaat dalam
segi kehidupan masyarakat lain seperti membantu penyelesaian klaim asuransi, masalah
paternitas, pengumpulan data korban kecelakaan dan sebagainya.1
Dalam mengungkapkan suatu kasus pidana, seorang dokter dengan ilmu kedokteran
forensik yang dimilikinya, dapat melakukan berbagai pemeriksaan untuk membantu
penyidikan sehingga akan didapatkan informasi-informasi penting yang diperlukan pihak
penyidik untuk mengungkap suatu kasus. Pada kasus pembunuhan yang memakan korban,
pemeriksaan yang dokter lakukan terhadap tubuh mayat dapat berupa pemeriksaan luar,
pemeriksaan dalam atau yang biasa disebut autopsi, dan pemeriksaan penunjang lainnya.
Tujuan dari autopsi adalah untuk menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera,
melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebabnya serta
1
mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab
kematian.2
Pada kasus kematian akibat asfiksia mekanik, seorang dokter yang melakukan
pemeriksaan autopsi harus teliti dalam tindakannya. Dokter harus mengetahui tanda-tanda
apa saja pada kasus kematian asfiksia. Sebab kematian juga perlu dijelaskan, apakah asfiksia
mekanik yang terjadi akibat bekapan, sumbatan, jeratan, cekikan, atau gantung diri.
Berdasarkan kasus yang ada, diduga telah terjadi kasus pembunuhan dengan cara pencekikan
disertai dengan adanya penganiayan korban dan upaya penutupan atau penyamaran penyebab
kematian. Oleh karena itu dilakukanlah pemeriksaan medik (autopsi) dan pembuatan Visum
et Repertum terhadap korban yang dikirim oleh polisi atau penyidik yang diduga menjadi
korban atas suatau tindak pidana (pada kasus ini adalah korban pembunuhan), untuk dapat
menentukan sebab, perkiraan waktu dan cara kematian, guna membantu proses penegakan
hukum3. Selain itu akan dibahas pula mengenai indentifikasi forensik, tanatologi dan
kematian akibat asfiksia mekanik, serta aspek hukum dan medikolegal kedokteran forensik.1-3
Tujuan
Untuk mengetahui peranan dokter dalam ilmu Kedoteran Forensik, serta aspek hokum
yang berlaku, prosedur medikolegal dalam menangani sebuah perkara kasus pidana, serta
dapat mengetahui tahap-tahapan dan identifikasi korban tindak pidana dengan tepat dan
cermat.
PEMBAHASAN
Prosedur Mediko Legal
Dalam perundang-undangan terdapat beberapa prosedur medikolegal yang harus
dipatuhi oleh setiap pihak yang terkait dalam penyelidikan kasus diatas. Berikut beberapa
prosedur medikolegal yang harus dipatuhi: 4
Kewajiban Hukum :
• Pihak yang berwenang meminta VetR: Penyidik
Sesuai pasal 133 ayat (1).Sedangkan yang termasuk kategori penyidik adalah Pejabat
Polisi Negara RI yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dengan pangkat
serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua ( pasal 6 ayat (1) KUHAP, PP 27 tahun 1983
pasal 2 ayat (1).
2
• Pihak yang berwenang membuat VetR: Dokter
Kewajiban dokter untuk membuat Keterangan Ahli seperti disebutkan dalam pasal 133
KUHAP. Keterangan ahli ini akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan sidang
pengadilan. ( pasal 184 KUHAP )
• Prosedur permintaan: Tertulis
Prosedur permintaan Keterangan Ahli oleh penyidik harus dilakukan secara tertulis,
terutama untuk korban mati (pasal 133 ayat (2)).
Surat permintaan keterangan ahli ditujukan kepada instansi kesehatan atau instansi
khusus untuk itu, bukan kepada individu dokter yang bekerja di dalam instansi tersebut.
Korban / benda bukti yang diperiksa : tubuh manusia, baik masih hidup maupun telah
meninggal. Disertai oleh petugas kepolisian yang berwenang.
• Penggunaan VetR: Kepentingan peradilan saja , tidak boleh digunakan untuk
penyelesaian klaim asuransi.
Karena hanya untuk keperluan peradilan maka berkas Keteranagan Ahli ini hanya boleh
diserahkan kepada penyidik (instansi) yang memintanya.
Bila diperlukan keterangan untuk klaim asuransi, maka pihak asuransi dapat meminta
kepada dokter keterangan yang khusus untuk hal tersebut, dengan memperhatikan
ketentuan tentang wajib simpan rahasia jabatan.
I. Kewajiban Dokter Membantu Peradilan
Pasal 133 KUHAP
(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka,
keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia
berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman
atau dokter dan atau ahli lainnya.
(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara
tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau
pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit
harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut
dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan cap jabatan yang dilekatkan
pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.3
Penjelasan Pasal 133 KUHAP
3
(2) Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli,
sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman
disebut keterangan.3
Pasal 179 KUHAP
(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter
atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang
memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah
atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya
menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.3
II. Bentuk Bantuan Dokter Bagi Peradilan Dan Manfaatnya
Pasal 183 KUHAP
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannnya.3
Pasal 184 KUHAP
(1) Alat bukti yang sah adalah:
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Pertunjuk
e. Keterangan terdakwa
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.3
Pasal 186 KUHAP
Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.3
Pasal 180 KUHAP
(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang
pengadilan, Hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar
diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
(2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum
terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim
memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
4
(3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang
sebagaimana tersebut pada ayat (2).
(4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi
semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai
wewenang untuk itu.3
III. Sangsi Bagi Pelanggar Kewajiban Dokter
Pasal 216 KUHP
(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan
menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh
pejabat berdasarkan tugasnya. Demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau
memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah,
menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling
banyak sembilan ribu rupiah.
(2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan
undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan
jabatan umum.
(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan
yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidanya dapat ditambah
sepertiga.3
Pasal 222 KUHP
Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan
pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.3
Pasal 224 KUHP
Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau
jurubahasa, dengan sengaja tidak melakukan suatu kewajiban yang menurut undang-
undang ia harus melakukannnya:
1. Dalam perkara pidana dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9
bulan.
2. Dalam perkara lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6
bulan.3
Pasal 522 KUHP
5
Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau jurubahasa,
tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah.3
Kewajiban Moral :
Pasal 7 KODEKI (Hanya memberi keterangan yang benar):
7. Setiap dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri
kebenarannya.
7a. Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang
kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang
(compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.
7b. Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya,
dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam
karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam
menangani pasien.
7c. Seorang dokter harus senantiasa menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan
hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.
7d. Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahkluk
insani.4
Aspek Hukum
Sesuai dengan kasus diatas dapat kita temukan berbagai aspek hukum yang terkait
mengenai kejadian perkara. Berikut beberapa aspek hukum mengenai perkara pembunuhan
atau penganiayaan yang termasuk pula didalamnya disertakan pasal-pasal hukum terkait: 1
Pasal 133 KUHAP
1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik
luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak
pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran
kehakiman atau dokter ahli lainnya.
2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara
tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau
pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
6
3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit
harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut
dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang
dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.
Penjelasan Pasal 133 KUHAP
2) Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli,
sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman
disebut keterangan1.
Pasal 135 KUHAP
Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat,
dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan pasal
134 ayat (1) undang-undang ini.
Pasal 179 KUHAP
Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedoteran kehakiman atau dokter
atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Semua ketentuan tersebut
di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan
ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang
sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
Statsblad 350 tahun 1937 pasal 1
Visa reperta dari dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada
waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas
sumpah khusus sebagai dimaksud dalam pasal (2), mempunyai daya bukti dalam perkara-
perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada
benda yang diperiksa.
Pasal 186 KUHAP
Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik
atau penuntut umum yang dirtuangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan
mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
Pasal 89 KUHP
7
Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan
kekerasan.
Pasal 90 KUHP
Luka berat berarti:
- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama
sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya piker selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya andungan seorang perempuan.
Pasal 338 KUHP4
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena
pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 339 KUHP4
Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang
dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau
untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap
tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan
hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidupatau selama waktu tertentu, paling lama
dua puluh tahun.
Pasal 340 KUHP4
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang
lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau penjara
seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh lima tahun.
Pasal 351 KUHP
1) Penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan
atau pidana denda paling banyak 4500 rupiah.
2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 tahun.
3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama7 tahun.
8
4) Dengan penganiyaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Pasal 353 KUHP
(1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling
lama 4 tahun.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.
(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama 9
tahun.
Pasal 354 KUHP
(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam, karena melakukan
penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling
lama sepuluh tahun.
Pasal 355 KUHP
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan
pidana penjara paling lama 12 tahun.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling
lama 15tahun1.
Identifikasi
Identifikasi forensik merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik
untuk menetukan identitas seseorang. Identitas personal sering menjadi masalah dalam
berbagai kasus, oleh karena itu menentukan identitas dengan tepat merupakan tindakan yang
amat penting karena adanya kekeliruan dapat menyebabkan hal yang fatal dalam proses
peradilan.1
Korban yang perlu diidentifikasi ialah
- Jenazah yang tidak dikenal
- Jenazah yang membusuk, rusak dan hangus terbakar
- Pada kecelakaan dan bencana massal yang mengakibatkan banyak korban mati
9
- Potongan tubuh manusia / kerangka.1
Untuk mencari identitas dapat menggunakan berbagai metode dan dapat dipastikan apabila
paling sedikit 2 metode menyatakan hasil positif. Penentuan identitas personal dapat
menggunakan metode identifikasi sidik jari, visual, dokumen, pakaian dan perhiasan, medik,
gigi, serologic, dan secara eksklusi. Akhir-akhir ini dikembangkan pula metode identifikasi
DNA.1 Metode identifikasi yang utama adalah yang primer (ilmiah) , meliputi pemeriksaan
sidik jari, pemeriksaan gigi dan oemeriksaan DNA, sedangkan pemeriksaan lain termasuk