Makalah pancasila xii ipa 2

Makalah PKN

2013/2014

Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Negara,

dan Norma/Nilai

2

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita hanturkan kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta’alaa, yang atas

limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga makalah ini dapat kami selesaikan. Makalah

ini kami hadirkan sebagai pedoman pendamping dan pendukung belajar siswa untuk

meningkatkan prestasi belajar siswa.

Makalah berjudul “Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Negara, dan

Norma/Nilai” ini merupakan wujud kontribusi kami kepada dunia pendidikan khususnya di

SMA NEGERI 1 RAHA. kemajuan zaman dan perkembangan dunia yang semakin maju

menuntut siswa menjadi generasi yang cerdas, terampil, kreatif, mandiri, dan memiliki

kepribadian yang sesuai dengan budaya bangsa, sehingga selain memiliki daya saing yang

tinggi, juga berkarakter dan berakhlak mulia. Harapan kami, makalah ini dapat membantu

siswa dan guru untuk mencapai tujuan belajar.

Semoga makalah ini dapat diterima dan memberikan manfaat yang besar serta dapat

menjadi sarana belajar utama. Kritik dan saran selalu kami harapkan demi semakin

berkualitasnya makalah kami yang selanjutnya.

Raha, 06 Maret 2014

Tim Penyusun

3

Daftar Isi

Kata Pengantar ............................................................... 2

Daftar Isi ............................................................... 3

BAB I Pendahuluan ............................................................... 4

1.1 Latar Belakang .............................................................. 4

1.2 Rumusan Masalah ............................................................... 5

1.3 Tujuan .............................................................. 5

BAB II Pembahasan ................................................................... 6

Proses Perumusan Pancasila

sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara .............................. 6-7

2.1 Pancasila Sebagai Dasar Negara .............................. 7-9

2.2 Pancasila Sebagai Ideologi Negara .............................. 9-10

2.3 Pancasila Sebagai Sumber Nilai/Norma ..............................10-13

BAB III Penutup ................................................................. 14

3.1 Kesimpulan ................................................................. 14

3.2 Saran .............................................. ................... 14

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................

4

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan

UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang

menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan

dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan Ketetapan

No.XX/MPRS/1966. Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR

No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber

hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia.

Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam

masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan Pancasila

sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan (indifferentism), tetapi

merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam

seloka “Bhinneka Tunggal Ika”.

Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila merupakan ideologi yang mampu

menyesuaikan diri dengan perkembagan jaman tanpa pengubahan nilai dasarnya. Gagasan

mengenai pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang sejak tahun 1985. tetapi

semangatnya sudah tumbuh sejak Pancasila itu sendiri ditetapkan sebagai dasar Negara. .

Indonesia menganut ideologi terbuka. Selain itu, untuk mewujudkan pancasila sebagai

sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma

hukum di Indonesia. Dari nilai dasar pancasila itu adalah dijadikannya pancasila sebagai

norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum

nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar

pada pancasila sebagai norma dasar bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan

membahas masalah Pancasila terkait sebagai dasar negara, ideologi negara, dan sumber

nilai/norma.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ?

Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara ?Jelaskan !

5

Mengapa Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh?

Sebutkan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara !

Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara ?Jelaskan !

Mengapa Indonesia menganut ideologi terbuka ?

Jelaskan Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber nilai !?

Jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila !

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

Menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Mengidentifikasi pengertian Pancasila sebagai dasar negara.

Menelaah Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Mengidentifikasi fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara.

Mengetahui pengertian Pancasila sebagai ideologi negara.

Menelaah Indonesia menganut ideologi terbuka.

Menjelaskan pengertian Pancasila sebagai sumber nilai.

Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

6

BAB II

Pembahasan

Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

dan Ideologi Negara

Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan dibentuklah BPUPKI pada tanggal 28

Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, membahas

tentang rumusan dasar negara.

1. Tanggal 29 Mei 1945 Moh. Yamin mengemukakan 5 dasar negara Indonesia(dalam

pidato)

Peri Kebangsaan

Peri Kemanusiaan

Peri Ke-Tuhanan

Peri Kerakyatan

Kesejahteraan rakyat

Pada akhir pidatonya beliau menyerahkan rancangan (tertulis)

1. Ke-Tuhanan Yang maha Esa

2. Kebangsaan Persatuan Indonesia

3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia

2. Tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Supomo mengemukakan usulan dasar negara

Indonesia yaitu:

Persatuan

Kekeluargaan

Kesimbangan lahir dan batin

Musyawarah

Keadilan rakyat

3. Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai lima hal yang

menjadi dasar negara merdeka, yaitu:

Kebangsaan Indonesia

Internasionalisme atau kemanusiaan

Mufakat atau demokrasi

7

Kesejahteraan sosial

Ke-Tuhanan yang berkebudayaan

Pendapat ketiga tokoh dibahas oleh Panitia Sembilan tanggal 22 Juli 1945 dan

menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara

Indonesia merdeka yang terkenal dengan nama “Piagam Jakarta” atau Jakarta Charter”.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI dan mengadakan sidang pada tanggal 18

Agustus 1945 setelah melalui perdebatan yang sengit akhirnya menerima perubahan Piagam

Jakarta menjadi Pembukaan UUD’45 dengan rumusan Pancasila sebagai berikut:

Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian mengesahkan UUD 1945, mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan

Moh. Hatta sebagai wakil presiden, sebelum MPR/DPR terbentuk tugas presiden dibantu oleh

KNIP.

2.1 Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksud sesuai dengan bunyi

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan. “Kemudian daripada itu

untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang

berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,

Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia”. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh

tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan

dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di

negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar

negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan

pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 merupakan

"sumber hukum dasar nasional". Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang

sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat

diantitesiskan satu sama lain. Secara tepat dalam Seminar Pancasila tahun 1959, Prof.

Notonagoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila

“Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian

keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila “Ketuhanan Yang Mahaesa”. Secara tegas,

Dr. Hamka mengatakan: “Tiap-tiap orang beragama atau percaya pada Tuhan Yang Maha

Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari Pancasila

sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.”

8

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara

sesungguhnya berisi:

1. Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-

Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-

Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

3. Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan

yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan

beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa,

yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan.

Fungsi Pokok Pancasila Sebagai Dasar Negara

Adapun fungsi pokok pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut:

a. Sebagai dasar Negara, pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma

fundamental (fundamental norm) Negara dengan demikian Pancasila menempati

norma hukum tertinggi dalam Negara ideologi Indonesia. Pancasila adalah cita hukum

( staatside ) baik hukum tertulis dan tidak tertulis ( konvensi ).

b. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan kaidah Negara yang

fundamental artinya kedudukannya paling tinggi, oleh karena itu Pancasila juga

sebagai landasan ideal penyususnan arturan – aturan di Indonesia. Oleh karena itu

semua peraturan perundangan baik yang dipusat maupun daerah tidak menyimpang

dari nilai Pancasila atau harus bersumber dari nilai -nilai Pancasila.

c. Sebagai Pandangan Hidup, yaitu nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan

dalam pembangunan bangsa dan Negara agar tetap berdiri kokoh dan mengetahui arah

dalam memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta

pertahanan dan keamanan.

d. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai pancasila itu mencerminkan

kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia

asli, bukan diambil dari bangsa lain.

e. Sebagai Perjanjian luhur bangsa Indonesia, pancasila lahir dari hasil musyawarah

para pendiri bangsa dan negara (founding fathers) sebagi para wakil bangsa, Pancasila

yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sisio kulturil. Moral

dalam arti tidak bertentangan dengan nilai agama yang berlaku di Indonesia, sosio

kultural berarti cerminan dari nilai budaya bangsa Indonesia, karena itu Pancasila

merangkul segenap lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Pancasila sebagai Dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan

mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa Pancasila sebagai

dasar negara berarti:

9

1. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaran Negara

2. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan Negara

3. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.2 Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Istilah Ideologi berasal dari kata "idea" yang berarti gagasan, konsep, pengertian

dasar, cita-cita, dan "logos" yang berarti ilmu. Dalam arti luas, Ideologi dipergunakan untuk

segala kelompok cita-cita, nila-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung

tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti sempit Ideologi adalah gagasan-gagasan atau

teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan

mutlak bagaimana manusia harus hidup dengan bertindak.

1) Makna Ideologi Terbuka

Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan jaman dan

bersifat dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang merupakan hasil

konsensus dari masyarakat itu sendiri, nilai-nilai dari cita-citanya tidak dipaksakan dari luar

melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan, rohani, moral dan budaya masyarakat itu

sendiri.

2) Makna Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Sebagai ideologi Pancasila menjadi pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam

menjalankan aktivitas di segala bidang sehingga sifatnya harus terbuka, luwes dan fleksibel

tidak tertutup dan kaku melainkan harus mampu mengikuti perkembangan jaman tanpa harus

mengubah nilai-nilai dasarnya. Pancasila memberikan orientasi ke depan dan selalu

menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi dan akan dihadapi di era

keterbukaan/globalisasi dalam segala bidang.

Indonesia menganut ideologi terbuka karena Indonesia menggunakan sistem

pemerintahan demokrasi yang didalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk

berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya masing-masing. Maka dari itu,

ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang paling tepat digunakan Indonesia.

Selain itu, Pancasila memang memiliki syarat sebagai ideologi terbuka,sebab:

1. Memiliki nilai dasar yang bersumber pada masyarakat atau realita bangsa Indonesia

seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Atau nilai-

nilainya tidak dipaksakan dari luar atau bukan pemberian negara.

2. Memiliki nilai instrumental untuk melaksanakan nilai dasar, seperti UUD 45, UU,

Peraturan-peraturan, Ketetapan MPR, DPR, dll

3. Memiliki nilai praksis yang merupakan penjabaran nilai instrumental. Nilai Praksis

terkandung dalam kenyataan sehari-hari yaitu bagaimana cara kita melaksanakan nilai

Pancasila dalam hidup sehari-hari, seperti toleransi, gotong-royong, musyawarah, dll.

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 4 fungsi pokok yaitu:

Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan

Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya

Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa

Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan

negara

10

2.3 Pancasila Sebagai Sumber Nilai/Norma

Seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila

sebagai dasar moral atau norma dan tolok ukur tentang baik/buruk dan benar salahnya sikap,

perbuatan, tingkah laku bangsa Indonesia (kepribadian bangsa). Sesuatu dikatakan

mempunyai nilai apabila berguna, bermanfaat, benar dan baik bagi kehidupan umat manusia.

Menurut Prof. Notonagoro, nilai dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Nilai material : berupa benda untuk memenuhi kebutuhan material

2. Nilai Vital : segala seseuatu yang berguna bagi hidup manusia untuk

melakukan segala kegiatan atau aktivitas

3. Nilai rohani : berguna bagi rohani manusia, terdiri atas ;

Nilai kenyataan (kebenaran) : bersumber pada akal manusia

Nilai keindahan (estetika) : bersumber pada rasa manusia

Nilai kebaikan (moral) : kehendak/kemauan manusia.

Nilai religius (ketuhanan) : kepercayaan/keyakinan manusia

Dalam Pancasila terkandung tiga Nilai sebagai berikut :

1. Nilai Dasar, adalah asas-asas yang berasal dari nilai budaya bangsa Indonesia yang bersifat

abstrak dan umum, relatif tidak berubah namun maknanya selalu dapat disesuaikan dengan

perkembangan zaman. Artinya nilai dasar itu bisa terus menerus ditafsirkan ulang baik makna

maupun implikasinya. Melalui penafsiran ulang itulah akan didapat nilai baru yang lebih

operasional sesuai dengan tantangan zaman. Adapun nilai dasar yang terkandung dalam

Pancasila adalah Ketuhanan, kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan (musyawarah-mufakat), dan

Keadilan. 2. Nilai Instrumental, yaitu penjabaran dari nilai dasar yang berbentuk norma sosial dan norma

hukum. Seperti UUD 1945, Tap MPR, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, UU No. 2 Tahun

1999 tentang partai politik, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dll. 3. Nilai Praksis, adalah nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari yang

menandakan apakah nilai dasar atau instrumental masih hidup di tengah masyarakat, berbangsa

dan bernegara. Contoh nilai praksis seperti saling menghormati, toleransi, kerja sama,

kerukunan, bergotong royong, menghargai, dll.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila:

Nilai Ketuhanan, mengandung arti pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan YME

sebagai pencipta alam semesta.

Nilai Kemanusiaan, mengandung arti kesadaran akan sikap/perilaku sesuai dengan

nilai moral dan penghormatan HAM.

Nilai Persatuan, mengandung arti kesadaran untuk membina persatuan dengan

semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Nilai Kerakyatan, mengandung arti mengembangkan musyawarah mufakat dan

nilai-nilai demokrasi.

Nilai Keadilan, mengandung arti kesadaran bersama mewujudkan keadilan.

Pancasila merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional, kegiatan

penyelenggaraan negara, partisifasi warga negara dan pergaulan antar warga negara dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara.

11

Norma hukum pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu

dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi

negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah.

Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental. Hal ini penting

sekali karena UUD harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang

fundamental itu.

Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman

dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan

Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan (indifferentism), tetapi

merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam

seloka “Bhinneka Tunggal Ika”.

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Kata paradigma berasal dari bahasa inggris “paradigm” yang berarti model, pola, atau

contoh. Paradigma juga berarti suatu gugusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai,

metode-metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu masyarakat

tertentu. Pancasila adalah paradigma, sebab Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode,

nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya pancasila berisi anggapan-

anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman

dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemamfaatan hasil-hasil pembangunan

nasional. Misalnya :

a) Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya

mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis.

b) Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani Ideologi

tertentu dan mengabaikan manusia nyata.

c) Pembangunan harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh

mengorbankan manusia nyata melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa.

d) Pembangunan dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai

tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan

mereka.

e) Pembangunan diperioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu

mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang timbul bukan akibat malasnya

individu atau warga Negara, melainkan diakibatkan dengan adanya struktur-struktur

sosial yang tidak adil.

Makna Pembangunan Nasional Adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek

politik, ekonomi, soaial dan budaya, dan Hankam untuk mencapai tujuan nasional

sebagaimana termaktub dalam aline IV Pembukaan UUD 1945.

Hakekat Pembangunan Nasional Adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat

Indonesia pada umumnya. Wujud manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia Indonesia

yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan trampil, berbudi luhur, berakhlak

mulia, desiplin, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, dan mampu membangun diri

dalam rangka membangun bangsanya.

Tujuan Pembangunan Nasional

Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimnana yang termaktub dalam alinea ke empat

pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur

lahir dan batin berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan RI dan

lingkup pergaulan internasional yang merdeka dan berdaulat.

12

Tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945, adalah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Nilai Pancasila Sebagai Sumber Norma Hukum

Mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar

menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Dari nilai dasar pancasila itu

adalah dijadikannya pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di

Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem

hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara.

Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar) atau staatfundamentalnorm

(norma fondamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.

Nilai-nilai pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan

yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan, pemerintah, program-

program pembangunan dan peraturan-peraturan lain. Pada hakikatnya merupakan nilai

instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila.

Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan.

Tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR No.

III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut:

a) Undang Undang Dasar 1945

b) Ketetapan MPR RI

c) Undang Undang

d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (perpu)

e) Peraturan Pemerintah

f) Keputusan Presiden

g) Peraturan Daerah

Dalam Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan juga meyebutkan adanya jenis dan hieraki peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:

# Undang Undang Negara RI Tahun 1945

# Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (perpu)

# Peraturan Pemerintah

# Keputusan Presiden

# Peraturan Daerah

Pasal 2 undang-undang No. 10 tahun 2004 menyatakan bahwa pancasila meupakan

sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar

(filosofis) negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea

IV.

Nilai Pancasila Sebagai Norma Etik

Upaya lain dalam mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan

menjadikan nilai dasar pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral)

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai

moral, oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan ke dalam norma-norma moral

(etik). Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan

dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

13

Bangsa Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai

pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etik tersebut bersumber pada

pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam

ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara dan

bermasyarakat. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa,

bernegara dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai pedoman

dalam berpikir, bersikap dan bertingah laku yang merupakan cerminan dari nilai keagamaan

dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB III

Penutup

3.1 Kesimpulan

Indonesia menganut ideologi terbuka karena Indonesia menggunakan sistem

pemerintahan demokrasi yang didalamnya membebaskan setiap masyarakat

untuk berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya masing-

masing. Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan dibentuklah BPUPKI pada tanggal

28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni

1945, membahas tentang rumusan dasar negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksud sesuai dengan

bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Pancasila merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional, kegiatan

penyelenggaraan negara, partisifasi warga negara dan pergaulan antar warga

negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, nilai-nilai

yang terkandung dalam Pancasila menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan

bernegara.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya pancasila berisi anggapan-

anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai

acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan

pemamfaatan hasil-hasil pembangunan nasional.

3.2 Saran

Dengan adanya makalah ini, sebaiknya tidak hanya dijadikan sebagai bahan dalam

rangka menunaikan tugas sekolah. Tetapi dapat dijadikan patokan untuk mengukur tingkat

kemampuan siswa dalam menyikapi Pancasila sebagai patokan dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara.

14

Daftar Pustaka

http://blog.student.uny.ac.id/kartina/2012/09/2013/Pancasila-sebagai-ideologi-

negara

http://normahukum.co.id/Pancasia-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum

http://pancasila.com/Wikipedia

15

Kelas : XII IPA2

Kelompok : 4 (Empat) Anggota :

1. Sitti Fitri Nur Aisyah 2. Tapsil 3. Uki Munaima 4. Wa Eni 5. Wa Ode Nur Awaliyah Anissa 6. Wa Ode Rabiatu Rahma 7. Wa Ode Sri Rahayu 8. Yeni Anggraini 9. Yulia Ayu Prahasti