1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Birokrasi dalam suatu negara sangatlah penting karena merupakan penggerak pemerintahan serta menjadi alat untuk menjaga konsistensi, keteraturan, keseragaman, dan persatuan. Namun di Indonesia kondisi birokrasi sangat memprihatinkan. Karena jalannya birokrasi di negara ini masih sangat berbelit-belit, disamping itu, para pelaksananya pun lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan kelompok. Sehingga banyak terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalamnya sehingga fungsi utama untuk pelayanan terhadap masyarakatpun tidak berjalan maksimal. Keadaan inilah yang mendorong penulis untuk membuat makalah ini. Karena dirasakan birokrasi di Indonesia sangat membutuhkan reformasi. Sehingga diharapkan dengan pembahasan inilah, membuat kita lebih kritis dan mengerti tentang birokrasi di Indonesia. B. Rumusan dan Pembatasan Masalah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Birokrasi dalam suatu negara sangatlah penting karena merupakan
penggerak pemerintahan serta menjadi alat untuk menjaga konsistensi,
keteraturan, keseragaman, dan persatuan. Namun di Indonesia kondisi birokrasi
sangat memprihatinkan. Karena jalannya birokrasi di negara ini masih sangat
berbelit-belit, disamping itu, para pelaksananya pun lebih mementingkan
kepentingan dirinya sendiri dan kelompok. Sehingga banyak terjadi praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalamnya sehingga fungsi utama untuk
pelayanan terhadap masyarakatpun tidak berjalan maksimal.
Keadaan inilah yang mendorong penulis untuk membuat makalah ini.
Karena dirasakan birokrasi di Indonesia sangat membutuhkan reformasi.
Sehingga diharapkan dengan pembahasan inilah, membuat kita lebih kritis dan
mengerti tentang birokrasi di Indonesia.
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah
Adapun rumusan dan pembatasan masalah dari laporan ini dapat dijelaskan
sebagai berikut.
1. Apakah yang dimaksud reformasi birokrasi?
2. Bagaimana kondisi birokrasi di Indonesia?
3. Bagaimana hubungan antara reformasi birokrasi dengan pancasila?
4. Bagaimana langkah yang tepat dalam mengatasi masalah birokrasi ini?
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan
2
Maksud dan tujuan dari penyusunan makalah ini disajikan sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui arti reformasi birokrasi.
2. Untuk mengetahui kondisi birokrasi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara reformasi birokrasi dengan
Pancasila
4. Untuk mengetahui langkah yang tepat dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi.
D. Manfaat Penyusunan
Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berdampak
bagi semua orang, terutama bagi para pembaca.
Adapun manfaat dari penyusunan laporan dan pembahasan ini adalah
sebagai berikut.
1. Dapat berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan birokrasi di Indonesia
2. Dapat mengerti arti penting Pancasila
3. Dapat mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
4. Dapat membantu dalam pengawasan birokrasi di Indonesia.
E. Metode Penulisan
Metode yang kami gunakan adalah studi pustaka baik dari buku mata ajar
MPKT, buku pedoman Pancasila maupun sumber-sumber lainnya.
3
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kaidah Berpikir Kritis dan Logis
Dalam kaidah berpikir kritis dan logis, kita seharusnya mengetahui apa itu
term, defenisi, preposisi dan penyimpulan karena dapat digunakan sebagai cara kita
untuk melatih kita berpikir kritis dan logis dalam mengidentifikasi masalah.
Term merupakan. Term diklarifikasikan menjadi 4 kategori yaitu berdasarkan
jumlah kata, berdasarkan luas, berdasarkan sifat, dan berdasarkan penggunaaan arti.
Definisi merupakan penentuan batas pengertian sebuah istilah atau konsep
secara singkat, tepat, jelas, padat, dan lengkap sehingga istilah atau konsep yang
hendak dirumuskan itu dapat dimengerti secara jelas dan dapat dibedakan dari istilah-
istilah yang lain. Proposisi adalah ungkapan lahiriah dari sebuah putusan yang dapat
berupa suatu persetujuan (afirmatif) atau pengingkaran (negasi).
Penyimpulan adalah suatu proses berpikir menuju suatu pemikiran baru dari
pengetahuan yang telah dimilikinya dan berdasarkan pengetahuan tersebut. Ada
beberapa jenis-jenis penyimpulan, jika ditinjau dari proses penalarannya, dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpulan induktif dan penyimpulan deduktif. Jika
ditinjau dari cara menurunkan kesimpulan tersebut, dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu penyimpulan langsung dan penyimpulan tidak langsung. Deduksi adalah proses
berpikir dengan cara bertolak dari pengetahuan yang lebih umum, lalu membuahkan
kesimpulan yang lebih khusus.
Ada beberapa prosedur yang digunakan dalam penalaran langsung,
diantaranya adalah dengan melakukan konversi. Konversi adalah mengungkapkan
kembali arti yang terkandung dalam sebuah proposisi dengan menukarkan posisi term
4
predikatnya. Konversi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu konversi sederhana dan
konversi terbatas.
Penalaran tidak langsung diwujudkan dalam suatu bentuk logika yang disebut
silogisme. Dalam silogisme, terdapat dua macam silogisme, yaitu silogisme hipotesis
dan silogisme kategoris.
B. Etika Profesi
Etika profesi sebagai ilmu praktis dan ilmu terapan terdiri dari 3 macam
pendekatan. Yaitu pragmatis, utilaristis dan deontologis.
1) Pragmatis: Aspek dimana kita melihat efek dari tindakan positif yang
memberikan dampak kepada klient, pasien, pelanggan, dll
2) Utilaristis: Sikap untuk menghargai dan menyukai pekerjaannya
3) Deontologis: Pekerjaan yang dilakukan dianggap baik jika disertai maksud
yang tulus dan baik dari pekerjaan itu sendiri.
Etika/ilmu terapan merupakan terapan ilmu dari berbagai kumpulan norma
yang ada. Etika terapan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan. Contoh aspek
ekonomi, sosial, budaya, dsb. Etika terapan memiliki kesamaan dengan ilmu terapan
karena sama - sama memilki kegunaan aplikatif baik secara teoritis maupun pada
praktiknya. Terapan itu mengkaji berbagai permasalahan yang ada di sekitar.
Ilmu merupakan kumpulan penghetahuan yang padat dan proses mengetahui
melalui penyelidiikan yang sistematis dan terkendali (metode ilmiah).Tetapi ilmu
bukan sekedar pengetahuan (knowledge), tetapi merangkum sekumpulan
pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji
dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tersebut. Menurut
tujuannya, ilmu terbagi menjadi dua :
1. Ilmu teoritis adalah ilmu yang berupaya menjelaskan penghertian yang
benar demi pengertian itu sendiri
5
2. Ilmu praktis adalah ilmu yang langsung diarahklan pada pemanfaatan ilmu
itu sendiri
C. Refleksi Kritis Terhadap Ideologi
Ideologi, secara etimologis berasal dari kata idea (ide, gagasan) dan ology
(logos, ilmu). Ideologi merupakan suatu gagasan atau pikiran yang berisi harapan dan
cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa dan merupakan acuan untuk melakukan
perubahan politik. dari pengertian ini, dapat dikatakan bahwa ideologi bersifat
futuristik. Ideologi berfungsi memberikan harapan akan dunia baru yang lebih baik
dari keadaaan masa lampau yang kurang ideal serta memberikan langkah-langkah
strategis untuk mencapai tujuan ideal tersebut, maka ideologi sangat menarik hati
rakyat, baik secara rasional maupun emosional.
Ada beberapa macam ideolodi di dunia ini, diantaranya liberalisme,
komunisme, fasisme. Tetapi bangsa Indonesia mempunyai ideologi sendiri yakni
Pancasila. Dimana Pancasila tersebut diambil dan digali dari nilai-nilai luhur bangsa
Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dikumandangkan
pertama kali oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yakni pada saat berlangsungnya
sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pancasila, secara etimologis berasal dari dua kata yaitu Panca yang berarti lima dan
Sila berarti dasar. Pancasila dari akar kata berarti lima dasar, tepatnya adalah dasar
bagi negara Indonesia yang merdeka.
Ideologi berfungsi memberikan harapan akan dunia baru yang lebih baik dari
keadaaan masa lampau yang kurang ideal serta memberikan langkah-langkah
strategis untuk mencapai tujuan ideal tersebut, maka ideologi sangat menarik hati
rakyat, baik secara rasional maupun emosional.Tetapi saat ini di beberapa negara,
pemerintahnya salah memahami fungsi dari ideologi. mereka menggunakan ideologi
sebagai alat untuk memperkuat otoritas pemerintahan. maka hendaknya pemerintah
mengubah sudut pandangnya terhadap ideologi dan menghormati setiap nilai yang
terkandung dalam ideologi.
6
D. Hakekat Pancasila Sebagai Sistem Nilai
Hakekat pancasila merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila
Pancasila, adapun sebagi pedoman bernegara, bermasyarakat. Pancasila merupakan
norma sedangkan aktualisasi dari pancasila itu sendiri merupakan realisasi
konkretnya. Perumusan Pancasila ini melalui proses yang cukup panjang karena
Pancasila tersebut harus mencakup seluruh jiwa masyarakat Indonesia. Pancasila lahir
pada tanggal 1 juni yang merupakan persetujuan hasil sidang pada perumusan
Soekarno dan disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 agustus oleh PPKI.
Pancasila sebagai dasar negara yang berisi :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan dan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu susunan organik bertingkat dan
terstruktur membentuk piramida. Karena susunannya yang membentuk piramida
maka Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Sila pertama merupakan fondasi dari sila-
sila berikutnya. Artinya Pancasila tersusun dalam urutan luas(kuantitas) dan isi
sifatnya(kausalitas).
Dalam sila-sila Pancasila terkandung nilai-nilai perjuangan bangsa
Indonesia(kausalitas):
1) Asas kebangsaan
2) Peri kemanusiaan
7
3) Demokrasi atau mufakat
4) Keadilan sosial
Selain hierarkis piramidal, Pancasila juga bersifat:
1) Majemuk tunggal(terdiri dari 5 sila tetapi merupakan satu kesatuan)
2) Organis (masing-masing sila memiliki kedudukan yang mutlak dan
menentukan keberadaan sila yang lain)
3) Saling mengkualifikasi(antara satu nilai dengan yang lain saling
menyempurnakan)
Jadi, pada intinya susunan Pancasila yang memiliki banyak sifat tersebut
mengandung esensi:
1) Kedudukan nilai-nilai Pancasila tidak dapat dibolak-balik
2) Sila I menjiwai dan mendasari sila II, sila II dijiwai sila I dan mendasari
sila III, dst.
3) Pemahaman dan penerapan Pancasila tidak dapt dipisahkan satu sama lain.
Pancasila sebagai sebuah dasar negara mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai
fungsi statis dan fungsi dinamis. Fungsi statis dari Pancasila adalah sebagai alat
pemersatu dari ideologi-ideologi yang anti terhada kolonialisme, kapitalisme, dan
imperialisme. Pancasila juga sebagai pemersatu dari keanekaragaman kebudayaan
bangsa Indonesia dan juga pemersatu seluruh unsur kehidupan rakyat Indonesia.
Fungsi dinamis dari Pancasila adalah sebagai pedoman berjalannya negara. Pancasila
memberi arah untuk mewujudkan surga bagi bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang
sejahtera, makmur, dan sentosa yang hidup damai diatas bumi pertiwi. Hal-hal diatas
hanya dapat terjadi jika nilai-nilai Pancasila dijalankan secara baik dan benar.
Memaknai Pancasila sebagai sebuah dasar negara haruslah dilakukan secara
bersama-sama antara negara dan rakyatnya. Pancasila harus selalu ada dalam setiap
kebijakan, berjalannya negara, dan kehidupan keseharian rakyat sehingga pancasila
menjadi ruh yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8
E. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional
Dalam Kamus Besar Bahasa lndonesia, paradigma berarti kerangka berpikir,
artinya sebuah kerangka atau asumsi dasar yang menjadi landasan suatu kegiatan
pemikiran sehingga menentukan metode. Pola dan berbagai aspek yang berkaitan
dengan objek kegiatan.
Pancasila menjadi paradigma bangsa Indonesia, artinya Pancasila menjadi
pilihan bangsa Indonesia yang memberikan arah atau pola kehidupan berbangsa dan
bernegara dalam berbagai bidang kehidupan, sejak dari bidang yang sangat mendasar,
yaitu berideologi sampai pada bidang yang sangat teknis, yaitu pembangunan.
Pancasila oleh bangsa lndonesia melalui founding fathers dalam sidang-sidang
BPUPKI dan kemudian oleh PPKI, karena diyakini mencerminkan karakter asli
bangsa lndonesia melalui nilai luhur yang berlaku pada masyarakat Indonesia.
F. Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Reformasi
Sejarah terbentuknya UUD 1945 bermulai saat jepang menjanjikan
kemerdekaan bagi indonesia, setelah itu mulailah disusun UUD oleh BPUPKI dan
panitia yang telah disusun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945) adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan
negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh
PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Dengan adanya reformasi ini, kita jangan sampai berlebihan dalam melakukan
kebebasan. Dan ke depannya harus ada pelaksanaan UUD 1945 yang lebih murni dan
konsekuen. Terutama di bidang lembaga pemerintahan yang harus semakin
demokratis.
9
BAB III
PEMBAHASAN
A. Reformasi Birokrasi
Secara etimologis, Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa
inggris bureau dan cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai
komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat
bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang
sifatnya administratif maupun militer. Birokrasi adalah syarat dalam kehidupan
bersama. Birokrasi menjadi alat untuk menjaga konsistensi, keteraturan,
keseragaman, kekompakan. Birokrasi melayani setiap orang sesuai dengan aturan
main. Birokrasi bisa mengakomodasi hak dan kebebasan begitu banyak orang dan
kepentingan, tanpa menjadi anarkis. Birokrasi bukan hanya dibutuhkan di negara
otoriter, tetapi juga di negara demokratis. Reformasi sendiri berarti perubahan secara
menyeluruh. Jadi reformasi birokrasi merupakan suatu proses perubahan secara
menyeluruh dari suatu organisasi atau pemerintahan sehingga kinerja menjadi efektif,
efisien dan optimal sehingga tercipta tujuan dari organisasi tersebut.
Di pemerintahan, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk
melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek berikut :