Perilaku Warga Indonesia Tidak Sesuai dengan Ideologi Bangsa
Josua StevenMahdi HarrisMichelle SecoaM. Fiel KautsarM. Gilang PerdanaNadia Himmatul UlyaNicko YosafatVallisa Aulia Rahmi Perilaku Warga Indonesia Tidak Sesuai dengan Ideologi BangsaRumusan MasalahDimanakah letak ideologi bangsa terhadap perilaku warga negara Indonesia saat ini?
HipotesisNilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945 tidak diimplementasikan dengan baik oleh Warga Negara Indonesia
Bagaimana perilaku warga Indonesia saat ini?Kepribadian :Menentukan sikap dan perilaku manusia, dapat menjadi sebuah kebiasaan, akan dinilai orang lainSetiap individu dengan kepribadian berbeda membentuk bangsa dengan identitas negara tertentu. Bangsa dengan kepribadian individu baik = negara akan baikKesimpulan secara induktif = permasalahan negara akan diusut dari individu penghuni negara. = orang Indonesia pada umumnya memiliki kepribadian yang kurang baik. 6 Stereotipe orang Indonesia menurut Mochtar Lubis dalam Manusia IndonesiaMunafikEnggan bertanggung jawabBerperilaku feodalPercaya tahayulArtistikBerwatak lemah
Munafik = tepa slira/ tenggang rasa, mengikuti kehendak orang lain, asal bapak senangEnggan bertanggung jawab = dengan mengatakan bukan saya jika dituding melakukan hal buruk. Sikap feodal = rasa sungkan yang terlalu subjektif pada atasan/orang lebih tua, kasus nepotisme dan primodialismePercaya tahayul = wujud berupa semboyan/panji-panjiBerjiwa seni = terbukti beragam kebudayaan estetisWatak lemah = tidak berpendirian dan menyenangi produk luarTambahan : Pemalas dan menuju sikap hedonistis, ditandai dengan korupsi dan semua perilaku tersebut menuju tindak korupsi. Tindakan permisif = seseorang melakukan hal buruk yang kecil, lama kelamaan menuju hal besar seperti korupsi
Korupsi?Tindakan di mana seseorang mengambil apa yang bukan haknyaDimulai dari hal kecil dahuluBudaya permisif yang telah terinternalisasi dalam diri menjadi penyebab dari tindak korupsi yang subur
> Maka diperlukan upaya untuk mengubah kepribadian buruk> dengan memperkuat fungsi laten dari institusi pendidikan>yaitu memberikan/mensosialisasikan nilai dan cara berperilaku yang baik sejak dini demi kemajuan negara Indonesia
Ideologi BangsaIdeologi adalah Pedoman HidupIdeologi adalah cerminan cara berpikir mayarakat, bangsa, dan negara, serta membentuk masyarakat menuju cita-cita (Kaelan)Indonesia menjadikan PANCASILA sebagai ideologi bangsa, dengan cita-cita bangsa juga terpampang dalam Pembukaan UUD 1945Peran Ideologi Bangsa sebagai Pedoman BerperilakuSebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya agar cita-cita bangsa dapat terwujud, warga negara tersebut harus berperilaku sesuai dengan ideologi bangsanya.
Dalam hal ini, perilaku Warga Negara Indonesia harus berperilaku sesuai dengan Pancasila, dimana didalamnya terdapat 5 nilai yang mengandung cita-cita bangsa.
Jika, warga negara Indonesia tidak berperilaku sesuai dengan ideologi bangsa, maka cita-cita Negara Indonesia tidak akan terwujud.Isi dari Butir-Butir PancasilaPancasila terdiri atas lima asas moral yang relevan menjadi dasar negara RI. Dalam kedudukannya sebagai falsafah hidup dan cita-cita moral, secara ringkas dapat dinyatakan bahwa:
Ketuhanan Yang Maha EsaMenuntut setiap warga negara mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam hati dan tutur kata maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Konsekuensinya adalah Pancasila menuntut umat beragama dan kepercayaan untuk hidup rukun walaupun berbeda keyakinan.
Kemanusiaan yang adil dan beradab Mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Dengan kata lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradap terhadapnya
Persatuan IndonesiaMenumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan mengambil sikap solider serta loyal terhadap sesama warga negara.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan/perwakilanMengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung bersama sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan masing-masing.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaMengajak masyarakat aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat.
Fungsi Pemerintah dan Peran serta dalam Memberantas KorupsiFungsi Pemerintah : Fungsi PrimerTerbagi menjadi dua:Fungsi PelayananMemberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektorFungsi PengaturanMengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya
Fungsi SekunderTerbagi menjadi dua:Fungsi PembangunanDijalankan bila kondisi masyarakat melemah (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara-negara majuFungsi PemberdayaanDijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya
Peran Pemerintah dalam Memberantas KorupsiMenetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yakni membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. KPK pun ialah komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martir bagi para pelaku tindak KKN Bagaimana peran warga negara dalam aplikasi nilai ideologi?Pancasila ideologi terbukaMengandung banyak nilai dan norma yang mencakup bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, keagamaan) universal
!! Oleh karena itu warga negara harus ikut mengamalkan dan merealisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Agar : tujuan hidup tercapai, tujuan membentuk masyarakat aman, tenteram, damai tercapai
Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang meng-awasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi diIndonesiadan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktek korupsiTransparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba, sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik
Upaya dalam Memberantas KorupsiUpaya Preventif (Pencegahan)Upaya Kuratif (Penindakan)Upaya Edukasi Masyarakat/MahasiswaUpaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
Upaya Preventif (Pencegahan)Menanamkan semangat nasional positif, mengutamakan pengabdian pada bangsa melalui pendidikan formal, informal, dan agamaMelakukan penerimaan pegawai berdasarkan keterampilan teknisPejabat dihimbau mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggiPegawai diusahakan kesejahteraan memadai dan jaminan masa tuaMenciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin Sistem keuangan dikelola oleh pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol efisien.Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolokMelakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya
Upaya Kuratif (Penindakan)Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar (2004)Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melekukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasianUpaya Edukasi Masyarakat/MahasiswaMemiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publikTidak bersikap apatis dan acuh tak acuhMelakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasionalMembuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnyaMampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas
TERIMAKASIH
