MAKALAH KEWIRAUSAHAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dikategorikan dalam

negara berkembang. Dalam perkembangannya ini Indonesia membutuhkan

anggaran dalam pembangunan. Pembangunan yang sangat penting yang

dibutuhkan di suatu negara, adalah pembangunan infrastruktur. Dengan

adanya infrastruktur yang baik, suatu negara akan mampu mengembangkan

negaranya lebih baik dan dampak yang sangat baik akan dirasakan oleh penduduk

di dalam negara tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, tentu diperlukan

penyedia barang-barang kebutuhan dan jasa dari perusahaan-perusahaan yang

bergerak dalam bidang konstruksi. Oleh karena itu, untuk memperoleh perusahaan

mana yang akan melaksanakan kegiatan proyek maupun menyediakan kebutuhan-

kebutuhan tersebut, maka diadakan tender untuk mempertimbangkan dan memilih

perusahaan yang dianggap bisa melaksanakan atau memenuhi kebutuhan proyek

tersebut.

Tender atau pelelangan merupakan suatu proses pengajuan penawaran

yang dilakukan oleh kontraktor yang akan dilaksanakan di lapangan sesuai

dengan dokumen tender. Tujuan dari tender ini adalah menyeleksi dan

menetapkan calon kontraktor yang akan mengerjakan pekerjaan pada proyek yang

bersangkutan.

Dalam suatu proses tender, terdapat berbagai hal yang harus dipersiapkan,

seperti persiapan dokumen tender, mengikuti kegiatan-kegiatan tender,

membentuk tim tender, hingga pada akhirnya ditunjuk perusahaan yang akan

melaksanakan pekerjaan. Perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan

pekerjaan wajib memenuhi kewajibannya di lapangan sesuai dokumen tender.

Pada kesempatan ini, penulis akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan

dengan tender dalam makalah ini.

1

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penulisan makalah ini adalah :

1. Apa pengertian tender ?

2. Apa sajakah jenis-jenis tender ?

3. Bagaimanakah isi dokumen tender ?

4. Apa sajakah kegiatan-kegiatan dalam suatu proses tender ?

5. Apa sajakah yang terdapat dalam tim tender ?

6. Apa yang dimaksud dengan tinjauan kontrak ?

7. Apa yang dimaksud dengan e-procurement ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

1. Agar mengetahui dan memahami pengertian tender.

2. Agar mengetahui jenis-jenis tender.

3. Agar mengetahui isi dokumen tender.

4. Agar mengetahui kegiatan-kegiatan dalam suatu proses tender.

5. Agar mengetahui apa saja yang terdapat dalam tim tender.

6. Agar mengetahui dan memahami tinjauan kontrak.

7. Agar mengetahui dan memahami e-procurement ?

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah :

1. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai tender, jenis tender

dan tahap pelaksanaannya.

2. Sebagai referensi bagi pembaca dalam mengenal hal-hal yang berkaitan

dengan tender, sehingga ke depannya dapat berguna saat mengikuti proses

tender.

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Tender

Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, tender adalah tawaran

mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-

barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang

mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal

penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran

mengajukan harga untuk:

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.

2. Mengadakan barang dan atau jasa.

3. Membeli suatu barang dan atau jasa.

4. Menjual suatu barang dan atau jasa.

Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan pasal 22 UU

No. 5/1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan

melalui:

1. Tender terbuka

2. Tender terbatas

3. Pelelangan umum

4. Pelelangan terbatas

Berdasarkan cakupan dasar penerapan ini, maka pemilihan langsung dan

penunjukan langsung yang merupakan bagian dari proses tender/lelang juga

tercakup dalam penerapan pasal 22 UU No. 5/1999.

2.2 Jenis Tender

Berdasarkan Keppres no 4 tahun 2015 adapun jenis dari pengadaan barang

dan jasa antara lain:

1. Pengadaan Barang

Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud ataupun tak

berwujud, bergerak maupun tak bergerak, yang dapat diperdagangkan,

dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang

3

2. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pengadaan pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan

dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

3. Pengadaan Jasa Konsultasi

pengadaan jasa Konsultansi adalah jasa pelayanan profesional yang

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang

mengutamakan adanya olah pikir.

4. Pengadaan Jasa Lainnya

Pengadaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu

yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala

pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan

pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

2.3 Jenis Kontrak dengan Tender Terbatas

Disamping jenis kontrak pelaksanaan biasa, ada beberapa sistem kontrak

proyek lainnya yang ditawarkan kepada kontraktor melalui tender terbatas, antara

lain :

1. Kontrak Rancang Bangun (Design and Build Contract)

2. Turnkey Contract atau Contractor’s Full Prefinancing

3. Guaranted Maximum Price Contract (GMP)

4. Kontrak EPC (Engineering Procurement and Construction)

2.3.1 Kontrak Rancang Bangun (Design and Build Contract)

Kontrak rancang bangun adalah sistem kontrak dimana perencanaan dan

pelaksanaan diserahkan kepada kontraktor utama. Pemilik proyek hanya

menentukkan persyaratan-persyaratan yang diinginkan (Term of Reference),

kemudian akan dikembangkan dan dirinci oleh kontraktor. Dalam hal ini

kontraktor boleh menunjuk konsultasn perencana yang lebih ahli, namun

tanggung jawab sepenuhnya tetap pada kontraktor. Biasanya tahap desain dan

konstruksis dilakukan secara overlapping, sehingga dapat mempercepat waktu

penyelesaian proyek. Dalam kondisi ini, sering kali kontraktor mengalami

4

kesulitan dalam menghitung harga penawaran secara akurat karena keterbatasan

dokumen. Untuk itu perlu diperhitungkan biaya cadangan (contingency cost),

yaitu sejumlah biaya yang disediakan untuk menyelesaikan segala pekerjaan yang

belum terhitung dari dokumen yang ada karena detal perencanaan belum dibuat.

Kontrak design and build ini dapat memperkecil resiko kesalahan

perhitungan harga karena keterlibatan kontraktor dalam proses perencanaan cukup

kuat.

Harga penawaran yang diusulkan meliputi :

1. Biaya desain/perencanaan struktur, arsitektur, MEP (Mechanical Electrical

and Plumbing).

2. Biaya pelaksanaan/konstruksi.

3. Interest During Construction (IDC), bila sistem pembayarannya erupa

contractor’s fully prefinancing.

Sistem pembayaran kepada kontraktor dapat dilakukan dengan cara :

1. Progress tertentu, misalnya setiap 20%.

2. Progress bulanan.

3. Contractor’s full prefinancing, pembayaran diakhir, setelah progress

mencapai 100%.

2.3.2 Turnkey Contract atau Contractor’s Full Prefinancing Contract

Turnkey contract yaitu sistem kontrak dimana kontraktor bertanggung

jawab untuk membiayai seluruh biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan

proyek. Pembayaran kepada kontraktor dilakukan setelah pembangunan

diserahkan pada siap dioperasikan oleh pemilik. Sebagai jaminan pembayaran,

kepada kontraktor diberikan surat jaminan bank senilai biaya pembangunan, yang

terdiri dari biaya pra-desain, biaya desain, biaya konstruksi dan biaya bunga

(Interest During Construction/IDC).

Surat jaminan bank ini bisa dicairkan oleh kontraktor apabila pemilik

gagal membayar pada waktu yang telah disepakati dan kewajiban kontraktor

sudah dipenuhi semuanya. Dalam kontrak ini, lingkup pekerjaan dapat meliputi

perecanaan dan pelaksanaan (design and build) ataupun pelaksanaan saja (build

only).

5

Sebagai salah satu contoh turnkey contract, dimana kontraktor

bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan (design and build).

Adalah proyek pembangunan kembali Hotel Grand Bali Beach sebagai berikut :

Organisasi yang terlibat dalam proyek :

1. Pemilik

2. Konsultan Manajemen Konstruksi

3. Kontraktor Utama, membawahi :

a. Konsultan Perencana Struktur

b. Konsultan Perencana Arsitektur

c. Konsultan Perencana MEP (Mechanical Electrical And Plumbing)

d. Konsultan Perencana Interior

e. Sub Kontraktor Spesialis

Pembayaran kepada kontraktor utama dilaksanakan setelah proyek

diserahkan kepada pemilik dan siap dioperasikan. Peranan dan kemampuan

kontraktor utama dalam memimpin serta mengkoordinasikan berbagai kegiatan

yang berlangsung secara overlapping merupakan kunci keberhasilan proyek.

2.3.3 Guaranted Maximum Price Contract (GMP)

Guaranted Maximum Price Contract adalah kontrak antara pemilik proyek

dengan kontraktor yang diikat oleh suatu harga maksimum tertentu untuk

menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan oleh pemilik

proyek. Menurut literatur yang diterbitkan oleh The University Of New South

Wales, Building Contract Administration, Guaranted Maximum Price Contract

bukan merupakan tipe kontrak khusus melainkan hanya dipergunakan oleh

beberapa perusahaan yang ingin menawarkan kondisi kontrak tersebut. Dalam

prakteknya, Guaranted Maximum Price Contract jarang diterapkan.

2.3.4 Kontrak EPC (Engineering Procurement and Construction)

Kontrak EPC sering juga disebut sebagai kontrak EPCC. Kontrak EPCC

adalah sistem kontrak yang mencakup lingkup tanggung jawab Engineering

(perekayasaan), Procurement (Pengadaan), Construction (Konstruksi) dan

6

Commissioning (Uji-coba operasi), sampai menghasilkan sistem yang mampu

berproduksi, misalnya pada proyek pembangunan pabrik.

Kontrak EPC atau EPCC mensyaratkan kontraktor untuk menyelesaikan

proyek dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Perekayasaan awal (basic engineering) mencakup perencanaan struktur,

arsitektur, listrik, peralatan, pemipaan dan lain-lain.

2. Perekayasaan rinci (detail engineering) dengan disiplin perekayasaan seperti

diatas.

3. Pengadaan luar negeri (foreign procurement) untuk mesin-mesin yang tidak

diproduksi di dalam negeri, misalnya rotating machines, heavy wall vessels,

distributed control system, dll.

4. Pengadaan dalam negeri (local procurement) pada umumnya mencakup

pengadaan material yang tersedia atau difabrikasi di dalam negeri seperti,

material alam, material untuk pekerjaan struktur dan arsitektur, listrik,

peralatan statis, instrumentasi dan pemipaan.

5. Pekerjaan konstruksi, mulai dari pondasi, struktur bangunan, instalasi listrik

dan instrumentasi sampai pemasangan peralatan dan permesinan.

6. Pekerjaan pra-operasi (pre-commissioning) yang mencakup pengujian dan

pembersihan peralatan-peralatan pabrik menggunakan utilitas air dan udara.

7. Pekerjaan uji-coba operasi (commissioning) menggunakan bahan baku yang

sebenarnya untuk memproduksi produk sesuai persyaratan kontrak.

8. Pekerjaan uji unjuk-kerja (performance test) untuk menguji apakah seluruh

peralatan dapat dioperasikan dalam memproduksi produk yang disyaratkan

dengan menerima bahan baku yang sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Untuk proses tender, pada umumnya pemilik proyek akan menyusun

dokumen tender yang mencakup spesifikasi teknis berikut persyarayan-

persyaratan komersial yang mencakup draft kontrak, termin pembayaran dan

persyaratan waktu.

Biaya-biaya yang diperhitungkan dalam harga penawaran meliputi :

1. Biaya jasa

2. Biasa jasa pengelolaan proyek (project management)

3. Biaya jasa perekayasaan (engineering)

7

4. Biaya jasa pengadaan (procurement) termasuk biaya jasa inspeksi

5. Biaya jasa manajemen konstruksi (construction management)

6. Biaya jasa uji coba operasi

7. Biaya peralatan dan material termasuk spare part bila diperlukan oleh pemilik

proyek

8. Biaya konstruksi

9. Biaya asuransi, cost of money, pajak-pajak dll.

Proyek EPC biasanya dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Sistem

yang digunakan adalah sistem earned value. Sistem ini mengkonversi seluruh

progress pekerjaan ke nilai mata uang ataupun ke nilai jam kerja.

Proyek EPC umumnya diserahkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap Mechanical Completion (Penyelesaian mekanis)

Adalah tahap selesainya pabrik dari seluruh kegiatan konstruksi. Mechanical

completion dibagi dalam 2 (dua) tahap lagi, yaitu tahap penyelesaian dingin

dan tahap penyelesaian panas. Tahap dingin digunakan sebagai referensi bila

pabrik diserahkan tidak harus diuji coba dulu dengan steam. Untuk, tahap

panas, pabrik harus diuji coba dengan steam.

2. Tahap Plant Completion (Penyelesaian pabrik secara keseluruhan)

Adalah tahap selesainya tes ujuk kerja (performance test) operasi dari pabrik

yang telah dibangun. Pada umumnya para pengoperasi pabrik akan mengikuti

instruksi pengoperasian dari pemilik lisensi teknologi proses selama tes unjuk

kerja.

3. Tahap Final Acceptance

Kontraktor EPC akan menempatkan satu orang untuk perwakilan dipabrik

yang telah dibangun. Tugasnya untuk mengawasi dan memonitor peralatan

dan material yang dipasok. Bila ada kerusakan maka kontraktor akan

menjembatani perbaikan atau penggantian alat/material tersebut. Pada

umumnya masa warranty peralatan dan material tersebut sekitar 12 bulan.

2.4 Dokumen Tender

Berdasarkan standar nasional dokumen tender meliputi :

a. Undangan lelang

8

b. Petunjuk kepada peserta lelang

c. Formulir penawaran

d. Syarat-syarat umum dan khusus yang akan diterapkan pada perjanjian

e. Spesifikasi teknik

f. Gambar tender

g. Dafatr item dan volume pekerjaan

h. Addendum

Berdasarkan standar internasional pada umumnya dokumen tender itu

sendiri terdiri dari :

1. Instruksi kepada peserta tender (notice to bidders)

2. Persyaratan tender (condition of tendering)

3. Fom surat penawaran (form for tender)

4. Kondisi kontrak (general condition of contract)

5. Spesifikasi teknik (technical spesificatio)

6. Gambar tender (tender drawing)

7. Daftar item dan volume pekerjaan (bill of quantities)

8. Addendum yaitu segaka tambahan dokumen yang bersifat mengubah dan atau

melengkapi dokumen tender.

2.5 Kegiatan Tender

Untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai kegiatan tender,

berikut ini akan diuraikan mengenai kegiatan tender pemerintah sesuai dengan

Keppres No 18 tahun 2000:

2.5.1 Prakualifikasi

Kegiatan prakualifikasi ini diadakan untuk menyeleksi peserta pelelangan

yang memenuhi syarat bagi proyek yang akan ditenderkan.

Pengumuman mengenai diadakannya prakualifikasi ini biasanya dimuat di

media cetak yang memiliki jangkuan distribusi luas serta oplah penjualan yang

besar.Bagi perusahaan yang mendaftar prakualifikasi akan mendapatkan dokumen

yang akan diisi.

9

Sebagai salah satu contoh adalah prakualifikasi proyek pemerintah yang

didanai oleh pinjaman luar negeri (loan) dan ditenderkan dengan cara Local

Competitive Bidding (LCB) dengan persyaratan pengisian data sebagai berikut:

a. Data perusahaan meliputi:

Nama perusahaan

Alamat, telepon, faksimile, e-mail

Pendirian perusahaan

Susunan direksi

Jumlah karyawan tetap (menejer, staf teknik, staf administrasi)

b. Kinerja dalam proyek yang sama termasuk referensi terdahulu mencakup:

Jenis proyek

Pemilik Proyek

Tahun pelaksanaan

Posisi dalam kontrak proyek tersebut (sebagai kontraktor utama atau sub

kontaktor)

Nilai proyek (Rupiah atau equivalent Rupiah)

c. Daftar pengalaman proyek selama lima tahun terakhir beserta personil yang

menangani.

d. Sumber Daya Manusia yang direncanakan menangani proyek dilengkapi:

Sturuktur organisasi proyek

Nama personil, posisi, umur, pengalaman kerja.

e. Kemampuan penyediaan peralatan

Tipe alat

Jumlah

Tahun pembuatan

Kepemilikan alat

Kapasitas operasi

f. Kemampuan keuangan

Balance sheet (neraca) selama tiga tahun terakhir

Current asset pada enam bulan terakhir

Certificate of deposit selama enam bulan terakhir

Credit line certificate

10

Letter of guarantee (surat jaminan bank yang memberi dukungan khusus

untuk proyek yang akan ditenderkan)

Berdasarkan data-data prakualifikasi yang masuk, panitia kemudian

melakukan penilain kriteria-kriteria penilaian tertentu sehingga dapat ditetapkan

perusahaan yang lulus maupun yang gagal.

Untuk kontraktor besar yang berpengalaman tingkat kegagalan

prakualifikasi ini cukup kecil. Sebagai gambaran, jumlah prakualifikasi yang

diikuti setiap tahun rata-rata sebanyak 150 buah, dengan jumlah kegagalan sekitar

3 sampai 4.

Penyebab kegagalan tersebut biasanya adalah:

1. Tidak dimilikinya pengalaman proyek sejenis

2. Jumlah pengalaman kerja menejer proyek yang diusulkan kurang memenuhi

3. Kemampuan keuangan yang tidak memenuhi syarat

2.5.2 Undangan Tender

a. Semua peserta lelang yang telah lulus prakualifikasi menerima undangan

untuk mengikuti pelelangan dan berhak mengambil dokumentender dari

Panitia Pelelangan. Peserta lelang yang diundang ini tercatat dalam sebuah

Daftar Calon Peserta Lelang yang disahkan oleh Panitia.

b. Jumlah peserta lelang tidak boleh kurang dari 3 peserta. Apabila ternyata

kurang dari 3 maka pelelangan lainnya untuk mengikuti pelelangan. Daftar

Calon Peserta Lelang harus diulang kembali.

c. Apabila tidak diperoleh 3 calon peserta lelang, maka Panitia dapat

mengusulkan kepada Pengguna Jasa untuk melakukan proses Pemilihan

Langsung dengan negoisasi atau menunjukan langsung apabila hanya terdapat

satu calon peserta lelang.

2.5.3 Rapat Penjelasan

Acara rapat penjelasan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga

dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta tender, terutama untuk

mempertanyakan tentang ketentuan dalam dokumen tender yang kurang jelas, dan

yang dirasa memberatkan. Hasil rapat ini akan didokumentasikan menjadi

11

masalah rapat (Minutes of Prebid Meeting) yang akan bersifat mengikat serta

menjadi satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), apabila

peserta ditunjuk sebagai pemenang tender.

2.5.4 Peninjauan Lapangan (Site Visit)

Peninjauan untuk menyelidiki kondisi lapangan. Hasil tinjauan akan

dijadikan dasar pembuatan metode pelaksanaan pekerjaan (contruction method)

untuk menyusun harga penawaran yang benar.

Contoh:

Check list untuk pelaksana Survei Lapangan

Nama proyek :

Tanggal survei :

Dilaksanakan oleh :

Tabel 2.2 Check list untuk pelaksanaan survei

No. Uraian KeteranganI

II

III

IV

VVIVII

Mempersiapkan peralatan dokumentasi seperti kamera, handycam, spesifikasi, catatanMelaksanakan pengamanan di lapangan:1. Luas tempat kerja apakah :

Tersebar luas Satu tempat Sempit Luas

2. Jenis tanah Tanah berbatu Tanah liat Berawa - rawa

Melakukan pengamanan transportasi tenaga kerja:

Menggunakan kendaraan darat Menggunakan perahu sungai

Melakukan pengamatan ketersediaan tenaga kerja setempat:

ada dalam jumlah besar (> 100 orang) ada dalam jumlah kecil (< 100 orang) Tidak ada

Melakukan ketersediaan peralatan setempatMembuat dokumentasi lapanganMembuat laporan hasil survei

v

v

v

dikelilingi bangunan

sedalam +/- 1m

12

Sumber: Buku Referensi untuk Kontraktor,2003

2.5.5 Pemasukan Penawaran

Untuk membuat penawaran, kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan

adalah:

1. Perhitungan volume (quantity taking off)

Format daftar volume biasanya telah ditetapkan oleh pemberi tugas berupa

Daftar Jenis dan Volume Pekerjaan (Bill of Quantity), yang memuat jenis

pekerjaan dan volumenya, atau dalam bentuk Daftar Jenis Pekerjaan (Bill of

Item) yang hanya berisi daftar jenis pekerjaan tanpa volume.

Ada dua kondisi kontrak yagn perlu diperhatikan berkaitan dengan

perhitungan volume ini, yaitu:

a. Kontrak harga pasti (lump sum contract)

Ini merupakan kontrak yang paling sederhana, di mana kontraktor

bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan seluruh perkerjaan sesuai

dengan gambar ternder serta tertulis dalam spesifikasi dengan harga yang

pasti, volume yang tercantum dalam vill of quantity (bila ada) hanya

sebgai acuan yang tidak mengikat. Dalam kondisi kontrak seperti ini,

kegiatan perhitungan voluma akan merupakan resiko yang harus

ditanggung kontraktor. Untuk mengurangoi kesalahan perhitungan

volume, pada saat ini sudah banyak tersedia program komputer, antara lain

roll up digitizer yang diintegrasikan dengan program WinEst untuk

menyelesaikan sampai perhitungan harga satuan yang secara otomatis

mesuk dalam format bill of quantity

b. Kontrak harga satuan (unit price contract)

Dalam kondisi kontrak harga satuan, kontraktor hanya wajib mengisi

harga satuan pekerjaan untuk setiap item yang telah disediakan

volumenya. Pembayaran kepada kontraktor akan didasarkan pada realisasi

volume pekerjaan yang dilaksanakan, tidak ada resiko kesalahan volume

yang diperhitungkan.

2. Perencanaan metode pelaksanaan (Contruction method)

Data-data yang diperlukan untuk menyusun metode pelaksanaan antara lain:

13

Gambar tender

Hasil survei lapangan

Referensi pengalaman pekerjaan sejenis

Penyusunan metode pelaksanaan ini perlu melibatkan personil yang

berpengalaman dalam pekerjaan sejenis serta sub kontraktor sejenis apabila

terdapat pekerjaan-pekerjaan khusus, misalnya mekanikal/elektrikal.

3. Perhitungan biaya langsung (direct cost)

Data-data yang diperlukan dalam perhitungan biaya langsung untuk setiap

satuan pekerjaan adalah:

harga material

harga upah

harga pekerjaan khusus, yang didapat dari penawaran sub kontraktor

biaya operasi peralatan

metode pelaksanaan

Data tersebut kemudian dimasukkan dalam analisis harga satuan yang dapat

berupa analisis standar atau analisis yang dibuat berdasarkan metode

pelaksanaan yang direncanakan.

4. Perhitungan biaya tak langsung (Indirect cost)

Biaya tak langsung adalah segala baya yang diperlukan untuk mendukung

penyelesaian pekerjaan, yang terdiri dari komponen-komponen:

a. Biaya pekerjaan persiapan

b. Biaya lapangan, terdiri:

Biaya gaji pegawai

Biaya perlengkapan kantor direksi

Biaya perlengkapan kantor kontraktor

Biaya perlengkapan camp karyawan

Biaya perlengkapan rumah tangga

Biaya umum kantor lapangan

c. Biaya peralatan umum dan kendaraan

d. Biaya asuransi, yang termasuk dalam tanggung jawab kontraktor biasanya

adalah:

14

Contruction all risk (CAR) untuk mencakup resiko bencana/

kecelakaan yang menimpa proyej selam periode pelaksanaan CAR

untuk proyek di darat berkisar 0,15-0,2 % dari nilai kontrak,

sedangkan proyek di laut sebesar 0,2-0,3%.

Third party liabilities untuk mencakup resiko bencana/kecelakaan

yang menimpa pihak ketiga di luar proyek, dan besarnya

pertanggungan biasanya ditentukan oleh pemilik proyek, misalnya

seratus juta rupiah setiap satu kali kejadian, sehingga dapat dihitung

baiya preminya.

asuransi tenaga kerja (ASTEK) sesuai undang-undang ketenagakerjaan

adalah sebagai jaminan apabila terjadi kecelakaan yang menimpa

tenaga kerja, dengan biaya sebesar 0,2 % dari nilai kontrak.

e. Biaya provisi bank, yaitu segala biaya yang diperlukan untuk menerbitkan

surat jaminan bank, berupa:

Jaminan tender, adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga

kauangan lain untuk menjamin apabila peserta tender menarik diri

sebelum batas waktu berlakunya penawaran. Biasanya jaminan tender

ini sebesar 1%-3% dari harga penawaran.

Jaminan pelaksanaan, yaitu surat yang dikeluarkan oleh Bank atau

Lembaga Keuangan lain, untuk menjamin apabila kontraktor tidak

mampu menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya

selama masa pelaksanaan. Besarnya jaminan pelaksanaan pada

umumnya adalah 5 persen atau 10 persen dari Nilai Kontrak.

Jaminan uang muka, sebagai jamainan atas uang muka yang

dibayarkan kepada kontraktor. Nilai jaminan uang muka ini sama

dengan nilai uang muka yang dibayarkan.

Jaminan masa pemeliharaan, sebagai jaminan atas pemeliharaan

setelah serah terima pertama proyek. Besarnya jaminan pemeliharaan

pada umumnya 5 % dari Nilai Kontrak.

f. Biaya bunga, dihitung berdasarkan nilai hasil simulasi cash flow sesuai

dengan pembayaran (term of payment), dimana apabila terjadi kondisi

15

cash flow negatif atau cash out lebih besar daripada cash ini maka akan

timbul biaya bunga.

5. Manajemen risiko (risk management)

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu atau peluang yang kemungkinan

terjadi dan berdampak pada pencapaian sasaran. Manejemen risiko adalah

prosedur yang ditujukan untuk mengelola secara efektif suatu potential

opportunities dan efeknya. Besarnya risiko dapat dihitung dari hasil perkalian

antara dampak/akibat yang terjadi dan tingkat kemungkinan yang terjadi.

Proses manajemen risiko menurut standar Australia: AS/NZS 4360:1999,

terdiri dari tahapan berikut:

Penetapan konteks

Identifikasi risiko

Analisis risiko

Evaluasi risiko

Pengobatan risiko (risk steatment)

Kegunaan manajemen risiko dalam tahap proses tender antara lain:

Mengidentifikasi risiko yang mungkin dapat terjdsi dengan mengacu pada

pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Membuat rencana penanggulanagan apabila risiko yang diidentifikasi

tersebut benar-benar terjadi.

Menghitung efek biaya yang perlu dimasukkan dalam harga tender.

Memberikan petunjuk kepada tim proyek yang akan melaksanakan

tugasnya intuk membuat perencanaan terhadap penanggulanag risiko.

16

Gambar 2.1 Contoh fotmat manajemen risikoSumber: Buku Referensi untuk Kontraktor,2003

6. Perhitungan harga penawaran (Tender price)

Besarnya harga penawaran dihitung sebagai berikut:

Biaya langsung ..................................................................... Rp

Biaya tak langsung

a. Biaya persiapan ......................................................... Rp

b. Biaya lapangan (site expenses) ................................. Rp

c. Biaya peralatan & kendaraan .................................... Rp

d. Biaya asuransi ........................................................... Rp

e. Biaya provisi bank .................................................... Rp

Risiko-risiko hasil manajemen risiko .................................... Rp

Jumlah ........................................................ Rp A

Biaya overhead kantor pusat ...%..xA................................... Rp

Keuntungan ....%...xA .................................................... Rp

.....................................................................

Sub total ..................................................................... Rp

Pajak-pajak (PPh & PPn) ...................................................... Rp

.....................................................................

Total ..................................................................... Rp

17

7. Penyiapan dokumen-dokumen sebagai lampiran penawaran

Dokumen penawaran biasanya terdiri dari dua bagian:

Bagian I:

Proposal biaya (cost proposal)

a) Surat penawaran (form of tender)

b) Perincian harga (Priced bill of quantity)

c) Daftar harga satuan bahan

d) Daftar harga satuan upah

e) Analisa harga satuan (breakdown of unit price)

f) Jaminan tender (tender bond)

Bagian II:

Proposal teknik (tecnical proposal)

a) Metode pelaksanaan (contruction method)

b) Jadwal waktu pelaksanaan (time schedule)

c) jadwal tenaga kerja (manpower schedule)

d) Jadwal alat (equipment schedule)

e) Jadwal bahan (material schedule)

f) Organisasi proyek dan personil (project organization and nominated

personnel)

g) Daftar nama sub komntraktor yang diusulkan (list of personnel

contractors)

2.5.6 Pembukaan Dokumen Penawaran

Pada waktu yang telah ditentukan, panitia dihadapan para peserta tender

menyatakan bahwa saat penyampaian dokumen penawarn telah ditutup, kemudian

dilanjutkan dengan pembukaan dan pembacaan penawaran yang masuk sesuai

sistem yang ditetapkan.

2.5.7 Evaluasi Tender dan Klarifikasi

Untuk memberikan tambahan penjelasan tentang penawaran yang

disampaikan biasanya dilakukan pertemuan dengan beberapa peserta tender secara

bergantian untuk menjelaskan hal-hal yang dipertanyakan oleh panitia.

18

Berdasarkan hasil klarifikasi ini, kemudian panitia membuat evaluasi untuk

menentukan pemenang tender.

2.5.8 Penetapan Calon Pemenang (Letter of Intent)

Keputusan mengenai calon pemenang tender diambil oleh panitia dalam

suatu rapat. Hasilnya selanjutnya akan diumumkan kepada seluruh peserta tender.

2.5.9 Masa Sanggah

Dalam hal tender proyek pemerintah, setelah diumumkannya calon

pemenang tender, peserta tender yang tidak menang berhak mengajukan keberatan

sampai dengan batas masa sanggah. Misalnya, selambta-lambatnya empat hari

setelah pengumuman.

2.5.10 Surat Penunjukan Pemenang (Letter of Award)

Setelah tidak ada keberatan peserta tender, biasanya pemilik proyek

mengeluarkan surat keputusan pemenang.

2.5.11 Surat Perintah Kerja/SPK (Notice to Proceed)

Surat perintah kerja diterbitkan oleh pemimpin proyek kepada kontraktor

untuk memulai pekerjaan persiapan. Biasanya dalam kurun waktu tertentu,

(misalnya tujuh hari) setelah diterbitkannya SPK. Kontraktor wajib melakukan

kegiatan lapangan yang dapat berupa persiapan lahan kerja, pemagaran,

pembuatan kantor sementara, dan sebagainya. Untuk kontrak dengan standar

internasional, Notice of Proceed biasanya diterbitkan setelah perjanjian

pemborongan ditandatangani, sedangkan untuk kontrak dengan standar nasional,

SPK diterbitkan sebelum perjanjian pemborongan ditandatangani.

2.5.12 Kontrak (Perjanjian Pemborongan)

Pembuatan kontrak biasanya dilakukan melalui proses negoisasi untuk

membahas secara detail tentang pasal-pasal kontrak guna menghasilkan kondisi

yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

19

2.6 Tim Tender

Dalam pelaksanaan kegiatan tender diperlukan keterlibatan personil yang

berasal dari berbagai disiplin yang aka bekerja sesuai bayas waktu yang tervatas.

Untuk itu diperlukan Tim Tender pada setiap proses tender, dnegan susunan ketua

dan anggota, dan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2.7 Tinjauan Kontrak (Contract Review)

Tinjauan kontrak diperlukan oleh kontraktor untuk menulai kemampuan

perusahaan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemberi tugas

(customer requirement)

Adapun hal-hal yang ditinjau dapat meliputi:

1. Persyaratan administrasi:

a. Kondisi pemberi tugas

b. Perkiraan sumber dana

c. Perkiraan nilai kontrak

d. Cara pembayaran

e. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan

f. Denda ketelmabatan pembayaran oleh pemberi tugas

g. Pasal-pasal kontrak yang memberatkan kontraktor

h. Peserta tender yang menjadi pesaing.

2. Persyaratan teknik:

a. Pengalaman perusahaan terutama untuk pekerjaan sejenis.

b. Spesifikasi material yang harus disediakan

c. Peralatan konstruksi yang dibutuhkan

d. Waktu pelaksanaan konstruksi

e. Kualifikasi personil sesuai persyaratan

f. Kondisi lingkungan sekitar lokasi proyek.

Dalam hasil tinjauan kontrak ini, kemudian manajemen memutuskan

apakah akan mengikuti tender atau tidak. Apabila tidak ikut maka kontraktor

wajib mengirim surat kepada pemilik proyek.

Berikut merupakan contoh tinjauan kontrak:

20

Gambar 2.2 Contoh format tinjauan kontrak untuk tinjauan administratifSumber: Buku Referensi untuk Kontraktor,2003

21

Gambar 2.3 Contoh format tinjauan kontrak untuk tinjauan teknisSumber: Buku Referensi untuk Kontraktor,2003

2.8 Pelelangan Electronik (e-procurement)

Electronic Procurement (e-procurement) di definisikan sebagai

penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah business-to-business (B2B)

bertransaksi pembelian untuk bahan/barang dan jasa (Wu et al, 2007.). Penerapan

teknologi sistem informasi untuk memfasilitasi proses pengadaan (procurement)

secara terpadu merupakan fenomena yang terus mendapat perhatian dari para

manajer, bahkan secara khusus menjadi bahan kajian akademik.

Pengadaan barang/jasa mengandung pengertian adanya transaksi, sehingga

diperlukan adanya persyaratan yaitu adanya identitas, kesepakatan, pertukaran

dokumen dan pengesahan. Untuk itu dalam transaksi elektronik diperlukan:

a. Identitas, mencakup user ID dan password

b. Pengamanan sistem terhadap registered and authorized client, aplikasi dan

kelancaran komunikasi transfer data

c. Alat pengesahan administrasi, seperti materai digital dan tanda tangan digital

Secara umum, e-procurement dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu E-

tendering dan e-purchasing. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi

22

komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang

diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang

dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang

terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan

1(satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Ketentuan E-tendering

diatur dalam pasal 109 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 18 Tahun

2012. Metode e-tendering terdiri dari e-lelang untuk pemilihan penyedia

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, dan e-seleksi untuk pemilihan penyedia

jasa konsultasi.

E-purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem

katalog elektronik. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang

memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai

penyedia barang/jasa pemerintah. Ketentuan e-purchasing diatur dalam pasal 110

Perpres No. 70 Tahun 2012, Perka LKPP No. 17 Tahun 2012, SK Kepala LKPP

tentang Penetapan pencantuman barang/jasa.

2.8.1 Tujuan E-procurement

Internet telah muncul sebagai media efektif dari segi biaya dan dapat

diandalkan untuk melakukan transaksi bisnis online. Semakin banyak perusahaan

yang mengadopsi media ini dalam melakukan pengadaan barang. Menurut Seth

Miller dalam artikelnya keuntungan utama e-procurement meliputi menghemat

uang, waktu, dan beban kerja tambahan yang normalnya berhubungan dengan

pekerjaan tulis menulis. Proses pengadaan konvensional biasanya melibatkan

banyak pemrosesan kertas-kertas, yang mana menghabiskan sejumlah besar waktu

dan uang.

Keuntungan e-procurement tidak hanya meliputi penghematan uang tetapi

penyederhanaan keseluruhan proses. Rencana-rencana yang optimal dapat

dikomunikasikan dengan cepat kepada penyedia-penyedia jasa, oleh karena itu

dapat mengurangi biaya dan pemborosan. Keuntungan e-procurement meliputi

pengurangan biaya overhead seperti pembelian agen, juga peningkatan kendali

inventori, dan keseluruhan peningkatan siklus manufaktur. Sistem e-procurement

23

membantu perusahaan-perusahaan mengkonsolidasikan data tentang pengadaan

bermacam-macam barang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuan dari implementasi e-procurement adalah:

a. Meningkatkan tingkat efektivitas dan efesiensi dalam pengadaan barang/jasa

b. Meningkatkan transparansi dan akutanbilitas

c. Mendukung proses monitoring dan audit

d. Memudahkan sourching dalam memperoleh data dan informasi tentang

pengadaan jasa konstruksi

e. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak

pelaku pengadaan jasa dan konstruksi

f. Menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar

penyedia jasa konstruksi

g. Menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamn

terselenggaranya komunikasi secara online untuk mengurangi intensitas

pertemuan langsung antara penyedia jasa konstruksi dengan panitia pengadaan

dalam mendukung pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.

2.8.2 Manfaat E-procurement

Manfaat e-procurement secara umum, adalah:

a. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan adil

dan persaingan sehat

b. Masyarakat luas dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pelelangan dan

mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi

c. Tidak terjadi pengadaan barang/jasa yang bernuansa KKN, karena semua

peserta pengadaan barang/jasa dapat saling mengawasi

d. Tercapainya mutu produk, waktu pelaksanaan, pemanfaatan dana, sumberdaya

manusia, teknologi dalam pelaksanaannya

e. Mereduksi tenaga sumber daya manusia, menghemat biaya penyelenggaraan

pelelangan dan mengoptimalkan waktu pelaksanaan

Manfaat e-procurement bagi ULP/PP, penyedia dan masyarakat :

24

1. Bagi ULP/PP yaitu mendapatkan penawaran yang lebih banyak,

mempermudah proses administrasi dan mempermudah pertanggungjawaban

proses pengadaan.

2. Bagi penyedia yaitu menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas

peluang usaha, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang dan

mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang.

3. Bagi masyarakat yaitu memberikan kesempatan masyarakat luas untuk

mengetahui proses pengadaan.

2.8.3 Tahap Pelaksanaan E-Procurement

Pelaksanaan e-procurement perlu dilakukan secara bertahap guna

penerapan yang semakin baik. Secara umum tahapan pelaksanaan e-procurement

dibagi dalam empat tahap, antara lain:

a. Penayangan informasi

Terdiri dari informasi umum dan paket pekerjaan.

b. Pelaksanaan copy to internet (CTI)

Adalah penayangan informasi, proses, dan hasil pengadaan barang/jasa.

c. Pelaksanaan semi e-procurement

Yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sebagian prosesnya dilakukan

melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dan panitia

lelang.

d. Pelaksanaan full e-procurement

Yaitu proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan transaksi

secara penuh melalui media internet, namun dalam pelaksanaanya full e-

procurement belum dapat dilakukan di Indonesia.

Tabel 2.1 Perbedaan Pelelangan Manual dan Elektornik

No. Uraian Manual Elektronik1 Proses

AdministrasiSulit, ribet,waktu kaku

Mudah, simple,waktu fleksibel

2 PendaftaranVendor Berulang-ulang Satu kali saja

3 PenyerahanDokumen

Datang langsung,

Via jaringan, maya

25

fisik4 Frekuensi

Tatap Muka Sering Hampir tidak ada(faceless)

5Kerahasiaan

Peserta Tender

Tidak terjamin Terjamin

6 Transparansi Rendah Tinggi7 Persaingan Relatif tertutup Terbuka8 Peluang KKN Terbuka Tertutup9 Keamanan

Dokumen Kurang terjamin Terjamin10 Biaya proses Mahal Murah

Sumber : LPSE Provinsi Bali, 2013

2.8.4 Sumber Hukum Pelelangan

Pelaksanaan pelelangan di Indonesia diatur oleh Keputusan Presiden

Republik Indonesia tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Peraturan-peraturan yang mengatur pengadaan barang/jasa telah beberapa kali

mengalami penyempurnaan:

1. Keppres No. 14A tahun 1980, tanggal 14 April 1980

2. Keppres No. 18 tahun 1981, tanggal 5 Mei 2981

3. Keppres No. 29 tahun 1984, tanggal 21 April 1984

4. Keppres No. 16 tahun 1994




8. Perpres No. 54 tahun 2010

Penerapan E-Procurement sebagai sistem pengadaan barang dan jasa

memiliki beberapa prinsip. sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden

Nomor 54 tahun 2011, prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan

dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam

waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk

mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

26

2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan

sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya.

3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan

barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia

barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia

barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan

ketentuan dan prosedur yang jelas.

5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan

yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan

memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan

secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya

mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua

calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan

kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait

dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

27

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, tender adalah tawaran

mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-

barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang

mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal

penunjukan/pemilihan langsung).

Berdasarkan Keppres no 4 tahun 2015 adapun jenis dari pengadaan barang

dan jasa antara lain:

1. Pengadaan Barang

2. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

3. Pengadaan Jasa Konsultasi

4. Pengadaan Jasa Lainnya

Disamping jenis kontrak pelaksanaan biasa, ada beberapa sistem kontrak

proyek lainnya yang ditawarkan kepada kontraktor melalui tender terbatas, antara

lain :

1. Kontrak Rancang Bangun (Design and Build Contract)

2. Turnkey Contract atau Contractor’s Full Prefinancing

3. Guaranted Maximum Price Contract (GMP)

4. Kontrak EPC (Engineering Procurement and Construction)

Berdasarkan standar nasional dokumen tender meliputi :

a. Undangan lelang

b. Petunjuk kepada peserta lelang

c. Formulir penawaran

d. Syarat-syarat umum dan khusus yang akan diterapkan pada perjanjian

e. Spesifikasi teknik

f. Gambar tender

g. Dafatr item dan volume pekerjaan

h. Addendum

Berdasarkan standar internasional pada umumnya dokumen tender itu

sendiri terdiri dari :

28

1. Instruksi kepada peserta tender (notice to bidders)

2. Persyaratan tender (condition of tendering)

3. Fom surat penawaran (form for tender)

4. Kondisi kontrak (general condition of contract)

5. Spesifikasi teknik (technical spesificatio)

6. Gambar tender (tender drawing)

7. Daftar item dan volume pekerjaan (bill of quantities)

8. Addendum yaitu segaka tambahan dokumen yang bersifat mengubah dan atau

melengkapi dokumen tender.

Kegiatan Tender

2.5.13 Prakualifikasi2.5.14 Undangan Tender2.5.15 Rapat Penjelasan2.5.16 Peninjauan Lapangan (Site Visit)2.5.17 Pemasukan Penawaran2.5.18 Pembukaan Dokumen Penawaran2.5.19 Evaluasi Tender dan Klarifikasi2.5.20 Penetapan Calon Pemenang (Letter of Intent)2.5.21 Masa Sanggah2.5.22 Surat Penunjukan Pemenang (Letter of Award)2.5.23 Surat Perintah Kerja/SPK (Notice to Proceed)2.5.24 Kontrak (Perjanjian Pemborongan)

1. Agar mengetahui kegiatan-kegiatan dalam suatu proses tender.

2. Agar mengetahui apa saja yang terdapat dalam tim tender.

3. Agar mengetahui dan memahami tinjauan kontrak.

4. Agar mengetahui dan memahami e-procurement ?

3.2 Saran

29

DAFTAR PUSTAKA

Gramedia. 2003. Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil,

Surabaya

LPSE Provinsi Bali. 2013. Pengenalan e-proc Seminar Unud. Denpasar

30

MAKALAH KEWIRAUSAHAAN

Documents