Makalah Kewarganegaraan

MAKALAH KEWARGANEGARAAN

MEMPERTAHANKAN DAN MEMBERDAYAAN

PULAU TERLUAR DEMI KEUTUHAN NKRI

OLEH :

NAMA :EMMA FEMI .P

NIM : H0711039

KELAS : Agroteknologi B

JURUSAN ARGOTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan

dengan jumalah pulau terbesar di dunia dan memiliki kekayaan yang

berlumpah, tidak terkecualai yang terdapat di pulau-pulau terluar Indonesia.

Pulau-pulau terluar merupakan sumber kekayaan yang belum tergarap.

Meskipun demikian pemerintah Indonesia belum sepenuhnya

memberdayakan dan mengelola pulau-pulau terluar secara optimal.

Akibatnya, Indonesia harus merelakan beberapa pulau jatuh ke tangan Negara

lain (Pulai Sipadan dan Linggitan), hali ini karena Indonesia dinilai tidak

melakukan pengelolaan yang efektif. Kenyataan ini cukup membahayakan

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga sangat merugikan

dari bidang ekonomi. Padahal melalui usaha-usaha pengelolaan dan

pemberdayaan pulau-pulau terluar tersebut, kesejahteraan rakyat dan

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan.

Adanya pebatasan langsung antara pulau-pulau terluar Indonesia dengan

Negara-negara tetangga memiliki potensi besar timbulnya persengketaan

antara kedua belah pihak. Ketidakjelasan batas negara dan status wilayah,

situasi politik negara, regional dan internasional, serta kepentingan ekonomi

merupakan sumber sengketa potensial. Upaya mempertahankan pulau terluar

dilakukan dengan menyiapkan perangkat hukum yang jelas serta

meningkatkan kemampuan Angkatan Laut untuk menopang kemampuan

penegakkan hukum di wilayah pulau-pulau terluar khususnya dan Indonesia

pada umumnya. Upaya untuk memberdayakan pulau-pulau terluar dilakukan

melalui langkah pengembangan aspek kelembagaan, aspek yuridis dan aspek

program.

Masalah ketidakjelasan batas-batas negara dan status wilayah sering

menjadi sumber persengketaan di antara negara-negara yang berbatasan atau

berdekatan. Persengketaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda

terhadap penetapan batas-batas landas kontinen di antara negara-negara

bertetangga sehingga menimbulkan wilayah “tumpang tindih” yang dapat

menimbulkan persengketaan. Oleh karena itu, batas Negara haruslah

diperjelas agar tidak ada lagi pulau-pulau terluar Indonesia yang jatuh ke

tangan Negara tetangga lagi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan

beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja permasalahan di pulau-pulau terluar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia?

2. Apa contoh kerawanan di pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia?

3. Bagaimana strategi untuk mempertahankan pulau-pulau terluar tersebut?

4. Bagaimana strategi untukmemberdayakan pulau-pulau terluar tersebut?

C. Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengungkap beberapa

permasalahan di pulau-pulau terluar dan contoh kerawan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, serta bagaimana mempertahankan dan

memberdayakan pulau-pulau terluar.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Permasalahan di Pulau-Pulau Terluar

Wilayah adalah salah satu unsur utama dalam suatu negara, di samping

rakyat dan pemerintahan. Wilayah dalam suatu negara perlu ditetapkan

dengan peraturan perundang-undangan yang jelas. Dalam UUD 1945 yang

asli tidak tercantum pasal mengenai “Wilayah Negara Republik Indonesia”.

Meskipun demikian umumnya sepakat bahwa ketika pendiri bangsa

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah

negara Republik Indonesia punya cakupan wilayah Hindia Belanda Deklarasi

Juanda menyatakan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara

kepulauan (Archipelagic State). Deklarasi ini diratifikasi melalui Undang-

Undang No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Batas wilayah negara

Indonesia adalah 12 mil dari garis pantai pulau-pulau terluar.

Permasalahan Pulau-Pulau Terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia antara lain:

1. Karena letaknya yang terpencil, daerah perbatasan umumnya rawan

kegiatan yang berpotensi sebagai ancaman dan gangguan baik dari aspek

darat, laut maupun udara.

2. Permasalahan perbatasan, baik permasalahan tradisional seperti:

pelanggaran wilayah, penyeludupan, migran gelap, tenaga kerja ilegal,

penyeludupan kayu, penerbangan gelap, maupun ancaman global seperti :

kejahatan lintas bangsa (transnational crime), arus imigrasi lintas bangsa

(transnational imigration flow), teroris lintas bangsa (International

terorist), penyebaran penyakit menular, pengrusakan lingkungan hidup

lintas bangsa (Transnational enviromental), perompakan di laut (Sea

robery), serta jaringan perdagangan senjata dan narkoba, sudah sangat

sangat merisaukan dan mengusik eksistensi dan kedaulatan NKRI maupun

kelangsungan hidup generasi masa depan.

3. Hingga saat ini, masih terdapat beberapa permasalahan perbatasan antara

Indonesia dengan negara tetangga yang belum terselesaikan secara tuntas,

antara lain:

a. Indonesia dan Singapura masih memiliki ganjalan tentang batas laut

teritorial, walaupun sebenarnya sudah ada perjanjian perbatasan kedua

negara, namun masih berpotensi adanya perubahan batas negara sebagai

dampak dari kegiatan reklamasi yang dilakukan Singapura yang nota

bene menggunakan pasir laut dari Indonesia. Penambangan pasir laut

yang berlebihan tentu berdampak kepada tenggelamnya Pulau Nipa

yang merupakan titik dasar dalam penentuan batas wilayah Indonesia

dengan Singapura.

b. Indonesia dan Malaysia masih memiliki masalah perbedaan

pemahaman batas laut di Bagian Utara Selat Malaka, Selat Singapura

dan Laut Cina Selatan. Di sisi lain, dengan lepasnya Pulau Sipadan dan

Pulau Ligitan juga akan mempengaruhi penetapan batas wilayah

perairan Sebelah Timur Pulau Sebatik.

c. Indonesia dengan Australia, pasca kemerdekaan TimorTimur garis

batas laut perlu penataan ulang, walaupun persetujuan garis batas landas

kontinen pernah dilaksanakan pada tahun 1971 dan 1972 serta

persetujuan garis batas ZEE pada tahun 1981.

d. Indonesia dengan Filipina, masih memiliki perbedaan secara

fundamental mengenai penetapan batas wilayah lautnya, meskipun

Filipina juga menganut konsep negara kepulauan seperti Indonesia.

e. Indonesia dengan Vietnam, masih memiliki perbedaan pemahaman

tentang landas kontinen di perairan antara Pulau Sekatung di Kepulauan

Natuna dan Pulau Kondor di Vietnam.

f. Indonesia dengan RRC, terdapat perbedaan pandangan tentang batas

perairan khususnya di perairan Natuna, pada tanggal 25 Pebruari 1992,

RRC mengumumkan Hukum Laut Teritorial dan zona tambahan,

dimana kepulauan Natuna dimasukkan ke dalam wilayahnya. Walaupun

hal ini telah dikoreksi oleh RRC, namun potensi konflik masih belum

dapat dikatakan hilang sama sekali.

g. Indonesia dengan India, juga menyimpan potensi konflik perbatasan

perairan teritorial di pulau Rondo (NAD) termasuk di sekitar pulau

Andaman dan Nicobar yang secara tradisional sering didatangi oleh

para nelayan Aceh.

h. Indonesia dengan Timor Lorosae, sampai saat ini masih belum

mempunyai perjanjian batas wilayah laut. Dalam hal ini keberadaan

pulau Batek (NTT) perlu mendapat perhatian, di sisi lain pasca

kemerdekaan Timor Lorosae juga membawa dampak terhadap

perjanjian pengelolaan celah Timor.

i. Indonesia dan papua Nugini, telah memiliki kesepakatan tentang batas-

batas wilayah darat dan perairan. Walau demikian terdapat beberapa

aspek kultural yang berpotensi menjadi konflik. Kesamaan budaya dan

ikatan kekeluargaan antar desa yang berada di kedua sisi perbatasan

menimbulkan adanya klaim terhadap hak-hak tradisional dan dapat

berkembang menjadi lebih kompleks.

j. Indonesia dengan negara Palau, masih belum sependapat mengenai

batas ZEE kedua negara, terutama di pulau-pulau Asia dan pulau-pulau

Mapia. Pemerintah Indonesia masih tetap melihat hubungan bilateral

yang telak terjalin selama ini sebagai suatu hal yang sangat berharga

dan perlu dipertahankan. Namun bila tidak ditindaklanjuti secara tegas

dan tuntas tentu dapat menjadi bumerang dikemudian hari, karena tidak

ada persahabatan yang abadi, sebagaimana kasus pulau Sipadan dan

Ligitan.

Berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan oleh DISHIDROS TNI

AL, terdapat 92 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,

diantaranya :

1. Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Rawa, Rusa, Benggala dan Rondo

berbatasan dengan India.

2. Pulau Sentut,, Tokong Malang Baru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas,

Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Subi Kecil, Kepala, Sebatik,

Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Berhala, Batu Mandi, Iyu Kecil, dan

Karimun Kecil berbatasan dengan Malaysia.

3. Pulau Nipa, Pelampong, Batu berhenti, dan Nongsa berbatasan dengan

Singapura.

4. Pulau Sebetul, Sekatung, dan Senua berbatasan dengan Vietnam.

5. Pulau Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi,

Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawa Ikang, Miangas, Marampit, Intata,

kakarutan dan Jiew berbatasan dengan Filipina.

6. Pulau Dana, Dana (pulau ini tidak sama dengan Pulau Dana yang disebut

pertama kali, terdapat kesamaan nama), Mangudu, Shopialoisa, Barung,

Sekel, Panehen, Nusa Kambangan, Kolepon, Ararkula, Karaweira,

Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyan,

Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela dan Meatimiarang berbatasan

dengan Australia.

7. Pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, dan Batek berbatasan dengan Timor

Leste.

8. Pulau Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondo danLiki berbatasan

dengan Palau.

9. Pulau Laag berbatasan dengan Papua Nugini.

10. Pulau Manuk, Deli, Batukecil, Enggano, Mega, Sibarubaru, Sinyaunau,

Simuk dan wunga berbatasan dengan samudra Hindia

Diantara 92 pulau terluar ini, ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian

serius dintaranya:

1. Pulau Rondo

Pulau Rondo terletak di ujung barat laut Propinsi Nangro Aceh

Darussalam (NAD). Disini terdapat Titik dasar TD 177. Pulau ini adalah

pulau terluar di sebelah barat wilayah Indonesia yang berbatasan dengan

perairan India.

2. Pulau Berhala

Pulau Berhala terletak di perairan timur Sumatera Utara yang berbatasan

langsung dengan Malaysia. Di tempat ini terdapat Titik Dasar TD 184.

Pulau ini menjadi sangat penting karena menjadi pulau terluar Indonesia di

Selat Malaka, salah satu selat yang sangat ramai karena merupakan jalur

pelayaran internasional.

3. Pulau Nipa

Pulau Nipa adalah salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan

Singapura. Secara Administratif pulau ini masuk kedalam wilayah

Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Propinsi

Kepulauan Riau. Pulau Nipa ini tiba tiba menjadi terkenal karena

beredarnya isu mengenai hilangnya/ tenggelamnya pulau ini atau

hilangnya titik dasar yang ada di pulau tersebut. Hal ini memicu anggapan

bahwa luas wilayah Indonesia semakin sempit.

Pada kenyataanya, Pulau Nipa memang mengalami abrasi serius akibat

penambangan pasir laut di sekitarnya. Pasir pasir ini kemudian dijual

untuk reklamasi pantai Singapura. Kondisi pulau yang berada di Selat

Philip serta berbatasan langsung dengan Singapura disebelah utaranya ini

sangat rawan dan memprihatinkan.

4. Pulau Sekatung

Pulau ini merupakan pulau terluar Propinsi Kepulauan Riau di sebelah

utara dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Di pulau ini

terdapat Titik Dasar TD 030 yang menjadi Titik Dasar dalam pengukuran

dan penetapan batas Indonesia dengan Vietnam.

5. Pulau Marore

Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan

langsung dengan Mindanau Filipina.

6. Pulau Miangas

Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan

langsung dengan Pulau Mindanau Filipina.

7. Pulau Fani

Pulau ini terletak Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi

Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauanPalau.

8. Pulau Fanildo

Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi

Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauanPalau.

9. Pulau Bras

Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi

Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara Kepualuan Palau.

10. Pulau Batek

Pulau ini terletak di Selat Ombai, Di pantai utara Nusa Tenggara Timur

dan Oecussi Timor Leste. Dari Data yang penulis pegang, di pulau ini

belum ada Titik Dasar

11. Pulau Marampit

Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan

langsung dengan Pulau Mindanau Filipina.

12. Pulau Dana

Pulau ini terletak di bagian selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur,

berbatasan langsung dengan Pulau Karang Ashmore Australia.

B. Illegal Fishing di Indonesia

Samudera Pasifik merupakan daerah yang tingkat pelanggarannya cukup

tinggi dibanding dengan wilayah lainnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut

terutama dilakukan oleh KIA yang berasal dari berbagai negara diantaranya

Thailand, Vietnam, China, dan Filipina. Salah satu contoh dari kerawanan di

pulau-pulau terluar adalah illegal fishing. Pengertian Illegal Fishing merujuk

kepada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of Action

(IPOA)-Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing yang diprakarsai

oleh FAO dalam konteks implementasi Code of Conduct for Responsible

Fisheries (CCRF). Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut.

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau

kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari

negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut

bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.

2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan

berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi

pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries Management

Organization (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan

dengan tindakan-tindakan konservasidan pengelolaan perikanan yang telah

diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang

ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional.

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-

undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-

aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO. Illegal fishing dapat

diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum.

Kegiatan Illegal Fishing yang paling sering terjadi di wilayah

pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan

asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga. Walaupun sulit

untuk memetakan dan mengestimasi tingkat illegal fishing yang terjadi di

wilayah perairan Indonesia, namun illegal fishing oleh KIA sebagian besar

terjadi di ZEE (Exlusive Economic Zone) dan juga cukup banyak terjadi di

perairan kepulauan. Pada umumnya, Jenis alat tangkap yang digunakan oleh

KIA atau kapal eks Asing illegal di perairan Indonesia adalah alat-alat

tangkap produktif seperti purse seine dan trawl. Kegiatan illegal fishing juga

dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII).

Beberapa modus kegiatan illegal yang sering dilakukan KII, antara lain:

penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat

Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan

(SIKPI)), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan

(pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap,

pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/ manipulasi dokumen

(dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), transshipment di laut,

tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan

memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak dengan

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat yang

membahayakan kelestarikan sumberdaya ikan.

Faktor -faktor yang menyebabkan terjadinya Illegal fishing di perairan

Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi

perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem

pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor

penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 faktor, sebagaimana

diuraikan di bawah ini.

Pertama, Kebutuhan ikan dunia meningkat, disisi lain pasokan ikan

dunia menurun, terjadi overdemand terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna.

Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan

cara legal atau illegal. Kedua, Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh di

negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih

adanya surplus pendapatan. Ketiga, Fishing ground di negara-negara lain

sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal

mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan

harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap

bertahan. Keempat, Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain

kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal

pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasai

daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan

kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan

laut lepas (High Seas) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal

ikan asing maupun lokal untuk melakukan illegal fishing. Kelima, Sistem

pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka

(open acces), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (input

restriction). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual

geografi Indonesia, khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut

lepas. Keenam, Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta

SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Ketujuh, Persepsi dan

langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara

tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman

tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.

Kegiatan Illegal Fishing di wilayah perairan Indonesia telah

mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Overfising, overcapacity,

ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang

tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya

nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan IUU fishing. Kerugian lain

yang tidak dapat di nilai secara materil namun sangat terkait dengan harga

diri bangsa, adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah International karena

dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanannya dengan baik.

C. Upaya Mempertahankan Pulau Terluar Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki garis batas yang

panjang terbuka dari mana-mana, menyimpan potensi kerawanan karena

sulitnya pengawasan terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar

terutama yang berbatasan dengan negara tetangga baik daratan, laut maupun

udara. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia diakui sebagai negara

kepulauan, dan konsekuensinya Indonesia harus segera menyusun peraturan

perundang-undangan. Untuk yang berkaitan dengan batas wilayah dengan

negara tetangga harus ditindaklanjuti melalui perjanjian bilateral. Indonesia

saat ini telah menjabarkan UNCLOS 1982 yang dituangkan dalam UU No. 6

Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, PP No. 61 Tahun 1998 tentang

Perubahan Titik Dasar dan Garis Dasar di sekitar Kepulauan Natuna dan PP

No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis

Pangkal Kepulauan Indonesia.

Dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memasukkan

pengelolaan wilayah laut dengan tujuan agar daerah mempunyai tanggung

jawab terhadap kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi sumber

daya kelautan di wilayahnya masing-masing. Dengan kewenangan daerah

untuk mengelola wilayah laut sampai batas yang ditentukan, daerah

mempunyai peluang lebih besar meningkatkan perekonomian masyarakat

pesisir pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya.

Batas wilayah negara memiliki aspek internasional karena memberikan

arti penting dalam kepastian hukum dan pemagaran yuridis bagi suatu negara.

Permasalahan pokok tentang perbatasan menyangkut penetapan batas dan

manajemen perbatasan. Dalam rangka menjaga integritas nasional dan

keutuhan negara Indonesia maka batas wilayah darat dan laut ditetapkan

secara bilateral dan trilateral, sedangkan untuk batas udara ditetapkan

mengikuti batas wilayah darat dan laut.

Pada tahun 2005 keluarlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78

tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Adapun tujuan

dari pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tertuang dalam pasal 2 yaitu:

1. Menjaga keutuhan Negera Kesatuan Republik Indonesia,keamanan

nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas

kawasan.

2. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang

berkelanjutan.

3. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Pelibatan TNI AD dalam mempertahankan wilayah daratan khususnya

terhadap keutuhan pulau-pulau terdepan Dengan berbagai kemampuan yang

dimiliki, seperti kemampuan intelijen, kemampuan binter, kemampuan

dukungan, kemampuan tempur, kemampuan penanggulangan terror dan

operasi mobud untuk mendukung tugas-tugas taktis, kemampuan untuk

melakukan tugas-tugas dalam rangka operasi perlawanan wilayah, maka

keterlibatan TNI Angkatan Darat dalam rangka mempertahankan keutuhan

pulau-pulau terdepan sangatlah dibutuhkan. TNI Angkatan Darat dihadapkan

pada penerapan sistem pertahanan semesta (Sishanta) dituntut harus memiliki

kemampuan menyelenggarakan dan memberdayakan wilayah pertahanan di

darat, berdasarkan konsepsi pertahanan pulau-pulau termasuk di pulau-pulau

terdepan. Dengan kekuatan militer yang tidak besar dan adanya keterbatasan

anggaran, termasuk luasnya wilayah, maka Sishanta merupakan pilihan

terbaik. Doktrin pertahanan semesta menganut faham kesemestaan,

kewilayahan dan kerakyatan, yang didasari dalam UUD 1945 yaitu bahwa

setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bela

negara. Keberhasilan Sishanta ini sudah teruji dalam perang kemerdekaan

Indonesia, oleh karena itu perlu disinergikan dengan seluruh potensi dan

kekuatan bangsa dengan menggunakan seluruh potensi Nasional secara total,

terpadu, terarah dan berlanjut yang dipersiapkan secara dini.

Dengan demikian keberadaan Komando Kewilayahan sebagai gelar TNI

Angkatan Darat sangat relevan untuk mewujudkan Sistem Pertahanan Negara

oleh TNI Angkatan Darat, yang sesuai dengan konstelasi geografi serta

geostrategi yang dianut oleh NKRI yang diselenggarakan melalui pembinaan

teritorial, dengan menggunakan metode bhakti TNI, pembinaan ketahanan

wilayah dan komunikasi sosial serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi

lingkungan yang berlaku, diharapkan dapat diwujudkan dalam suatu format

kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh dan kuat, agar memiliki

kemampuan cegah tangkal yang tangguh di seluruh wilayah daratan, terhadap

segala macam kerawanan dan ancaman apapun bentuknya termasuk

permasalahan pulau-pulau terdepan.

Implementasi dari pemberdayaan wilayah pertahanan TNI Angkatan

Darat tersebut harus dapat mendukung penyelenggaraan operasi pertahanan

pulau-pulau terdepan dalam rangka perang berlarut serta menyiapkan ruang,

alat dan kondisi juang yang tangguh sebagai kekuatan perlawanan wilayah

maupun offensif balas dalam suatu sistem bela Negara dan logistik wilayah

yang dilaksanakan secara berkesinambungan, baik dalam keadaan damai

maupun perang.

D. Upaya Memberdayakan Pulau Terluar Indonesia

Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di wilayah perbataan, maka perlu pengelolaan

pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan

di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan,

dan keamanan. Pulau-pulau terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai

Titik Dasar dan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah

perairan Indonesia, zone ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen

Indonesia. Berdasarkan pertimbangan di atas maka pemerintah telah

menetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan:

1. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan

stabilitas kawasan.

2. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang

berkelanjutan.

3. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Adapun prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah, wawasan

nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Dalam rangka memberdayakan pulau-pulau terluar Indonesia, pemerintah

telah mengambil langkah-langkah taktis meliputi tiga aspek yaitu aspek

kelembagaan, aspek yuridis dan aspek program. Untuk menangani masalah-

masalah perbatasan umumnya dan pulau-pulau terluar khususnya agar lebih

efektif dan optimal pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan

Pulau-pulau Kecil Terluar. Tim Koordinasi mempunyai tugas untuk

mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan

pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Tim Juga bertugas

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau

kecil terluar.

Dalam penanganan pengelolaan perbatasan negara dengan negara

tetangga, pemerintah masih memprioritaskan batas-batas darat, kerena

kejelasan batas fisik di darat sangat mempengaruhi pelaksanaan

pembangunan. Dari batas negara di darat dapat diketahui bahwa Republik

Indonesia berbatasan darat dengan Papua Nugini, Malaysia dan Republik

Demokratik Timor Leste.

Peran pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam

pembangunan pulau-pulau kecil terluar perlu dilakukan secara tepat dan

menekankan pada tiga hal pokok yaitu : Regulator, Eksekutor dan fasilitator.

Pemerintah sebagai regulator berkewajiban mendorong penataan aturan-

aturan yang ada di dalam pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil

oleh semua pengambil keputusan. Fungsi regulasi ini harus dilaksanakan

secara transparan, demokratis dan berkeadilan. Sebagai eksekutor, pemerintah

melaksanakan sebagai program kebijakan yang secara langsung menyentuh

semua lapisan masyarakat. Sebagai fasilitator, pemerintah mendorong

terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan dan pemanfaatan

wilayah pulau-pulau kecil melalui penyediaan berbagai bentuk infrastruktur

pendukung di wilayah yang dimaksud.

Dari aspek yuridis penanganan pulau-pulau kecil terluar masih

memerlukan perangkat perundangan-undangan yang memadai dalam rangka

mempertahankan serta memberdayakannya. Peninjauan berbagai peraturan

perundang-undangan seperti UU, PP, Kepres dll yang berkaitan dengan

penanganan batas dan perbatasan negara baik di darat maupun batas laut

kiranya menjadi hal yang sangat mendesak.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan beberapa

permasalahan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

antara lain:

1. Karena letaknya yang terpencil, daerah perbatasan umumnya rawan kegiatan

yang berpotensi sebagai ancaman dan gangguan baik dari aspek darat, laut

maupun udara.

2. Permasalahan perbatasan, baik permasalahan tradisional seperti: pelanggaran

wilayah, penyeludupan, migran gelap, tenaga kerja ilegal, penyeludupan

kayu, penerbangan gelap, maupun ancaman global seperti : kejahatan lintas

bangsa (transnational crime), arus imigrasi lintas bangsa (transnational

imigration flow), teroris lintas bangsa (International terorist), penyebaran

penyakit menular, pengrusakan lingkungan hidup lintas bangsa

(Transnational enviromental), perompakan di laut (Sea robery), serta

jaringan perdagangan senjata dan narkoba, sudah sangat sangat merisaukan

dan mengusik eksistensi dan kedaulatan NKRI maupun kelangsungan hidup

generasi masa depan.

3. Hingga saat ini, masih terdapat beberapa permasalahan perbatasan antara

Indonesia dengan negara tetangga yang belum terselesaikan secara tuntas.

Diantara 92 pulau terluar yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius dintaranya:

Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa, Pulau Sekatung, Pulau Marore, Pulau

Miangas, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Batek, Pulau Marampit,

dan Pulau Dana. Salah satu contoh dari kerawanan di pulau-pulau terluar adalah

illegal fishing. Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut.

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau

kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari

negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut

bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.

2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera

salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan

perikanan regional, Regional Fisheries Management Organization (RFMO)

tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan

konservasidan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO.

Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain

yang berkaitan dengan hukum internasional.

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan

suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang

ditetapkan negara anggota RFMO. Illegal fishing dapat diartikan sebagai

kegiatan perikanan yang melanggar hukum.

Adapun tujuan dari pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tertuang dalam

pasal 2 yaitu:

1. Menjaga keutuhan Negera Kesatuan Republik Indonesia,keamanan nasional,

pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.

2. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang

berkelanjutan.

3. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di wilayah perbataan, maka perlu pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang

sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan, dan

keamanan. Dalam rangka memberdayakan pulau-pulau terluar Indonesia,

pemerintah telah mengambil langkah-langkah taktis meliputi tiga aspek yaitu

aspek kelembagaan, aspek yuridis dan aspek program.

DAFTAR PUSTAKA

Anonima. 2011. Sengketa Perbatasan Indonesia dan Malaysia.

http://hankam.kompasiana.com. Diakses pada 30 mei 2012.

b. 2011. Geografis Pulau Terluar Sering Hambat Distribusi Logistik

Pemilu. http://www.hukumonline.com/berita/baca/. Diakses pada 30 mei

2012.

c. 2011. Pelibatan TNI. www.tni.mil.id/images/gallery/pelibatan%20tni%

20-%20ad.pdf. Diakses pada 30 mei 2012.

d. 2011. Menengok Kehidupan di Pulau Terluar Indonesia.

http://www.watnyus.com/baca/264492/watnyus Diakses pada 30 mei 2012.

Hadi Soesastro dan A.R. Sutopo (ed). 1981. Strategi dan Hubungan

Internasional Idonesia dan Kawasan Asia Pasifik. CSIS. Jakarta.

Kusumo, Satriyo, AT. 2010. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-

Pulau Terluar dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3: 319-329.

Tim Redaksi, 2004. Pulau-pulau terluar Indonesia. Buletin DISHIDROS TNI AL

edisi 1/ III tahun 2004.