Makalah Pendidikan Kewarganegaraan - Contoh Makalah

1

Makalah

Pendidikan Kewarganegaraan “Penerapan Sila Keadilan Sosial dalam Kehidupan

Masyarakat”

Disusun Oleh :

Vitrail Gloria Nancy Mairi

17101106020

Sistem Informasi

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FALKUTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

MANADO

2018

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat,

karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul

“Penerapan Sila Keadilan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat” ini dengan baik meskipun

masih banyak kekurangan didalamnya. Dan pada kesempatan ini, penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang telah membimbing,

membantu, dan mendorong dalam pembuatan makalah ini.

Penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna bagi para pembaca, khususnya bagi

penulis sendiri dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan serta menumbuhkan rasa

peduli akan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dapat

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga sepenuhnya menyadari bahwa

makalah ini masih sangat dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan

adanya kritik, saran dan usulan yang bersifat membangun demi perbaikan makalah yang akan

dibuat di masa yang akan datang nantinya, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa

adanya saran yang membangun. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi

bagi para pembaca.

Penyusun,

Vitrail Gloria Nancy Mairi

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

A. Latar Belakang .............................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 3

C. Tujuan Penulisan ........................................................................................... 3

BAB II PEMBAHASAN .......................................................................................... 4

A. Keadilan Sosial ............................................................................................. 4

BAB III PENUTUP .................................................................................................. 9

A. Kesimpulan ................................................................................................... 9

B. Saran ............................................................................................................. 10

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... iii

LAMPIRAN ............................................................................................................. iv

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah mengungkapkan Pancasila sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia, memberi

kekuatan hidup serta membimbingdalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di

dalam masyarakat.Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara

membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan

pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. Pancasila

sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur. Nilai- nilai pancasila menjadi

sumber segala aturan baik aturan yang bersifat fomal maupun informal. Pendidikan nasional

merupakan aspek pokok harus berlandasakn pancasila.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan strategi dan usaha serta

dukungan dari segala aspek baik secara materi maupun fisikal. Pelaksanaan nilai-nilai

pancasila semakin mengalami kemerosotan. Kemerosotan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila

semakin terasa ketika tidak berlakunya lagi TAP MPR No. II/MPR/1978 dengan

dikeluarkannya TAP MPR No. XVIII/MPR/1998. TAP MPR No. II/MPR/1978 berisikan

pedoman tentang bagaimana mengamalkan nilai-nilai pancasila yang lebih umum dikenal

sebagai P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur

yang terkandung dalam Pancasila adalah dengan menerapkan Pendidikan Pancasila atau yang

saat ini sering disebut dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan Pancasila

adalah salah satu materi pelajaran moral yang ada di setiap bangku pendidikan. Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang berfungsi sebagai

pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-

nilai Pancasila atau budaya bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam kurikulum PKn.

Nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi manusia. Definisi lain tentang

nilai adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam

fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini, nilai difungsikan untuk

mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan

standar perilaku. Nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas terhadap suatu kualitas yang

menyangkut jenis dan minat. Nilai juga merupakan suatu penghargaan atau suatu kualitas

5

terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia, karena suatu itu

berguna, keyakinan, memuaskan, menarik, menguntungkan dan menyenangkan (Winarno,

2007:3).

Pancasila terutama dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

menggaris bawahi dengan jelas bahwa Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang

menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Namun

dalam kenyataanya penerapan sila keadian sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia

masih sangat jauh dari cita-cita luhur pancasila. Di saat negara membutuhkan soliditas dan

persatuan hingga sikap gotong royong, sebagian kecil masyarakat terutama yang ada di

perkotaan justru lebih mengutamakan kelompoknya, golongannya bahkan negara lain

dibandingkan kepentingan negaranya. Untuk itu sebaiknya setiap komponen masyarakat

saling berinterospeksi diri untuk dikemudian bersatu bahu membahu membawa bangsa ini

dari keterpurukan dan krisis multidimensi.Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia

terdapat berbagaimacam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran

kepercayaan

Pancasila sebagai ideology dasar bagi negara Indonesia juga harus diketahui dan

diterapkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian warga negara Indonesia

mengerti dan meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan mengamalkan

Pancasila tersebut dalam setiap langkah mereka. Masih banyak masyarakat yang belum

memahami betul makna yang terkandung dari Sila pertama sampai ke lima. Banyak

masyarakat hanya memahami bacaan dari sila-sila Pancasila namun belum memahami butir-

butirnya sehingga banyak penyelewengan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan nilai-nilai Pancasila (nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai

kerakyatan, nilai keadilan) seharusnya timbul dan tumbuh di kalangan masyarakat tanpa

adanya rekayasa.Penerapan nilai-nilai Pancasila harus disertai dengan kesadaran masyarakat

itu sendiri dalam menjalani kehidupanya serta tidak dipaksakan.

6

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran serta Pancasila dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara

di Indonesia?

2. Bagaimana masyarakat memahami peran Pancasila tersebut?

3. Apakah dalam kenyataannya Pancasila dengan Masyarakat Indonesia telah sejalan?

4. Bagaimana penerapan Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat?

5. Sudah terwujudkah keadilan di bangsa Indonesia ini?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui dan memahami peranan Pancasila dalam mengatur kehidupan berbangsa

dan bernegara di Indonesia.

2. Mengetahui pemahaman masyarakat mengenai peran Pancasila.

3. Menganalisis perkembangan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

4. Mengetahui penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

5. Menganalisis apakah keadilan sudah terwujud di Indonesia.

7

BAB II

PEMBAHASAN

A. Keadilan Sosial

Menurut Noor Ms Bakry Istilah keadilan berasal dari pokok kata adil, yang berarti

memperlakukan dan memberikan sebagai rasa wajib sesuatu hal yang telah menjadi haknya,

baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap Tuhan. Adil dalam sila Keadilan

sosial ini adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama yang dijiwai oleh adil terhadap diri

sendiri serta adil terhadap Tuhan. Keadilan dalam sila kelima ini diartikan sifat-sifat dan

keadaan yang sesuai dengan hakikat adil untuk mengakui hak sesama (1997:124)

Menurut Noor Ms Bakry sosial berasal dari kata “socius” (bahasa latin) yang berarti

kawan atau teman. Dalam bahasa latin ada suatu istilah “homo homini socius”, yang artinya

manusia satu adalah teman manusia yang lain, manusia memandang manusia lain sebagai

teman (1997:126-127)

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang

kehidupan baik materil maupun spiritual Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi

orang yang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat,

tetapi untuk rakayta biasa pula Seluruh Rakyat Indonesia ; Seluruh rakyat Indonesia berarti

bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan

Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di Negara lain. Keadilan

sosial adalah sebuah konsep yang membuat para filsuf terkagum- kagum sejak Plato

membantah filsuf muda, Thrasymachus karena ia menyatakan bahwa keadilan adalah apa pun

yang ditentukan oleh si terkuat. Dalam Republik, Plato meresmikan alasan bahwa sebuah

negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan keberanian, pantangan (atau

keprihatinan), dan keadilan Penambahan kata sosial adalah untuk membedakan keadilan

sosial dengan konsep keadilan dalam hukum Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial juga merupakan salah satu butir dalam Pancasila 45 butir pengamalan

Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila) pada Tap MPR No. II/MPR/1978.

Pancasila dibuat untuk mengatur Masyarakat sesuai dengan sila-sila dan norma-norma di

dalam berkehidupan sosial. Pancasila disini berfungsi untuk mengatur dan menyelaraskan

kehidupan bermasyarakat, agar kehidupan bermasyarakat di Indonesia dapat rukun, memiliki

semangat gotong royong, dan kebersamaan yang kuat, Pancasila mempunyai tujuan untuk

8

menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, agama, budaya, bahasa dalam

satu wadah kerukunan dan perdamaian. Sila keadilan sosial ini berhubungan dengan perilaku

kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Contohnya seperti : Menjunjung tinggi

semangat kekeluargaan dan gotong royong. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang

lain. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Suka melakukan

perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Mengembangkan

perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekluargaan dan

kegotongroyongan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak

orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Tidak bersifat boros, dan suka

bekerja keras Tidak bergaya hidup mewah. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan

yang merata dan berkeadilan sosial.

Dalam kehidupan kita sehari-hari peran Pancasila tersebut sudah berjalan dengan baik

dan selaras dengan tujuan dari Pancasila tersebut. Namun tidak semua dapat berhasil, masih

terdapat di beberapa daerah yang kehidupan bermasyarakatnya masih belum satu tujuan

dengan Pancasila. Banyak terdapat didaerah kerusuhan yang mengatas namakan suatu

golongan, ras, suku, dan agama tertentu. Hal seperti ini tidak dibenarkan oleh Pancasila yang

notabene adalah sebagai dasar Negara. Masih banyak masyarakat yang belum memahami

betul apa itu Pancasila, ini disebabkan oleh banyak hal yang terjadi di Indonesia. Hal itu

adalah akibat tidak meratanya pembangunan di Bangsa ini, pembangunan ini meliputi

pembangunan Ekonomi, Pendidikan dll. Sehingga tidak heran jika terdapat daerah yang kaya

raya, pembangunannya maju, Sumber Daya Manusianya juga maju. Namun ada pula daerah

yang masih tertinggal. Ini merupakaan PR bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan

masyarakat Indonesia untuk menyelaraskan semua bidang pembangunan di setiap daerah.

Penerapan Pancasila pada umumnya kini masih timpang tindih, banyak yang memahami

secara mendalam, sekedar tahu atau bahkan acuh terhadap Pancasila itu sendiri. Pancasila

dipelajari hanya oleh kaum terpelajar dan negarawan saja. Bagi penduduk bawah Pancasila

hanya di mengerti sila 1 sampai dengan sila 5, ini dia yang menjadikan penerapan Pancasila

hanya berlaku untuk kaum terpelajar dan negarawan saja. Jika dikritisi, semua rakyat jika

memahami betul apa itu pancasila maka rakyat akan mengerti bagaimana tatanan hidup

bersosial dan bernegara. Sehingga kesejahteraan, keadilan, keamanan mampu tumbuh di

tengah-tengah bangsa Indonesia. Sehingga apa yang diharapkan para pendiri bangsa dapat

diwujudkan di masa-masa kemerdekaan ini.

9

Pancasila terutama sila ke lima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang

menjadi topik utama dalam peaper ini menjelaskan masalah-masalah penghambat maupun

solusi yang terjadi di tengah-tengah pembangunan bangsa ini. Berbicara keadilan, keadilan itu

sendiri adalah menaruh sesuatu tepat pada tempatnya, jika tidak maka belum dapat dikatakan

sebagai adil/keadilan. Berbicara keadilan di Indonesia, rasanya dengan melihat realita

keadaan di masyarakat, masih jauh dari kata adil perbedaan antara si kaya dan si miskin

sangat Nampak, apalagi di kota-kota besar. Pemerintah seakan tak pernah memperhatikan

rakyatnya tidur di kolong-kolong jembatan, di pinggiran rel kereta api, di pinggir-pinggir

bantaran sungai dan memakan makanan yang tak layak konsumsi sedangkan beberapa orang

mendirikan gedung pencakar langit, tidur di apartemen mewah dan ber AC. Menurut devinisi

dari adil di atas realita ini sebenarnya sudah terlihat secara kasat mata, pemerintah daerah

maupun pusat seharusnya menyelesaikan ini terlebih dahulu, namun kenyatannya setelah

berganti 6 pemimpin bangsa persoalan ini belum juga disentuh, hanya saat kampanye saja

para pemimpin memeperhatikan rakyat kecil. Sebuah pemandangan yang ironis betul,

mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya dari gunung

hingga dasar laut tak terbatas nikmat yang diberikan Tuhan. Sehingga boleh dikatakan

keadilan di negri ini masih jauh dari kata ada.

Keadilan yang tidak merata di Indonesia sebenarnya di picu oleh beberapa hal dan

permasalahan, salah satunya adalah belum adanya konseptor yang betul-betul mampu

mengkonsep Negara ini sesuai dengan kekayaan sumber daya alam dan mausianya. Penyakit

lainnya adalah budaya korupsi berjamaah, ini adalah salah satu penyakit paling kronis di bumi

nusantara ini. Penyakit yang menggerogoti secara perlahan dan mematikan bangsa Indonesia.

Tak heran jika kekayaan alam Indonesia hanya dapat dirasakan orang-orang berjas dan

berdasi saja. Jika di nalar menggunakan logika, orang paling kaya di Indonesia adalah petani,

peternak, nelayan, karena bangsa Indonesia adalah bangsa maritim. Pemerintah seolah tidak

tahu akan hal seperti ini, di zaman reformasi orang yang hidupnya makmur dan berkecukupan

adalah orang yang mampu berkuasa, bukan orang yang bekerja dengan tenaga dan pikirannya.

Di negri ini tampaknya sudah menjadi budaya, pemimpin baru, sistimnya baru, mentri baru,

sistimnya jg baru, ini membuat bangsa ini tidak konsisten dalam melaksanakan tata cara

berbangsa dan bernegara dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jika para pemimpin kita patuh

pada Pancasila dan Undang-undang maka ketidak konsistenan ini dapat dihindari. Pemimpin

kita sekarang banyak yang takut dengan partai politik dan koalisinya tidak takut akan rakyat

yang jelas-jelas ada pada undang-undang bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di

Indonesia.

10

Jika berbicara mengenai keadilan sosial, dimensi yang menonjol adalah dimensi

struktural atau “kesenjangan antara kelompok yang memperoleh banyak dan ada yang

sedikit.” Berkaitan dengan hal ini, upaya pencapaian keadilan sering kali dikaitkan dengan

pengurangan kesenjangan (Sujatmiko, 2006). Jika demikian, realitas di Indonesia yang

menunjukkan lebarnya jurang kesenjangan sosial yang mengantarai kaum elite dan kaum

yang termarjinalkan telah mengindikasikan adanya masalah ketidakadilan sosial di Indonesia.

Salah satu contoh konkret adalah kasus ketidakadilan yang terjadi di bumi Papua.

Berdasarkan hasil studi dan penelitian yang dilakukan LIPI pada 2008, wacana pembangunan

dalam perspektif rakyat Papua dimaknai sebagai upaya negara dalam melakukan marjinalisasi

rakyat Papua dan mengenalkan sistem kapitalisme yang bermuara pada eksploitasi sumber

alam di Tanah Papua. Selain itu, mereka yang relatif lebih diuntungkan dari pembangunan di

Tanah Papua adalah warga pendatang (Widjojo, dkk., 2009).

Ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh para penduduk asli Papua ini secara jelas

dinyatakan oleh mantan Ketua DPRD Papua (1974-1977) dan Wakil Gubernur (1977-1982)

Ellyas Paprindey. Menurutnya, perasaan tidak puas, ketidakadilan bagi rakyat Papua dalam

pembangunan—khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan—mengakibatkan munculnya

tuntutan kemerdekaan oleh masyarakat Papua (Maniagasi, 2001). Hal ini juga didukung oleh

hasil studi dan penelitian yang dilakukan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan

Kemitraan Masyarakat Sipil Indonesia (YAPPIKA) yang menyatakan bahwa para penduduk

Papua merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah dan aparat keamanan yang

dianggap lebih berpihak kepada kaum pemilik modal yang merupakan masyarakat pendatang

dibandingkan dengan penduduk asli Papua. Alat-alat produksi juga dikuasai kaum pendatang,

sehingga penduduk lokal sangat tergantung kepada mereka. Selain itu, masyarakat lokal juga

sulit mencapai akses ke pasar, sehingga membatasi pengembangan produk pertanian dan

pengolahan hasil bumi lainnya (Raweyai, 2002). Daftar panjang ketidakadilan yang diterima

rakyat Papua itu ditambah lagi dengan penanganan konflik di Papua yang cenderung

diabaikan atau hanya diselesaikan secara sepihak, sehingga tidak hanya menimbulkan

kebingungan, kecurigaan serta apatisme di kalangan masyarakat Papua (Widjojo, dkk., 2009).

Melalui kasus di Tanah Papua ini dapat dikatakan bahwa masalah ketidakadilan sosial

kini telah menjadi salah satu masalah utama bangsa Indonesia yang dapat mengancam

kebersamaan dan keintegrasian bangsa. Masalah yang berakar pada adanya ketimpangan

sosial akibat pengimplementasian keadilan sosial yang tidak sempurna ini akan menimbulkan

kecemburuan bagi kaum yang merasa tertindas dan berdampak pada hilangnya perasaan

11

senasib dan tekad bersama untuk bersatu sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jika

kelompok-kelompok identitas yang menunjukkan adanya gerakan separatis mulai muncul,

integrasi bangsa, yang lebih merupakan suatu ikatan moril, akan terancam keberadaannya.

Masalah keadilan di negri ini yang tak kunjung selesai membuat rakyat semakin sengsara

dan pesimis akan program-program pemerintah yang tidak pro rakyat kecil. Seharusnya

pemerintah melakukan perubahan yang cepat dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat

kecil,pemerintah juga seharusnya membuat program-program yang pro rakyat agar rakyat

hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai Negara yang kaya akan SDM dan SDA nya, para

petinggi negri ini seharusnya tidak pusing-pusing untuk pengelolaanya. Namun pemerintah

malah banyak melibatkan pihak asing dalam pengelolaannya, sedangkan masyarakat pribumi

hanya dijadikan budak dinegri sendiri. Ini mungkin yang menjadikan fenomena di tanah

Papua, SDM yang melimpah namun hasilnya di berikan pada pihak asing, sedangkan rakyat

papua hanya mendapatkan segelintir rupiah dari penjualan emas ber juta-juta kilogram. Jika

pemerintah pusat dan daerah benar-benar berkomitmen mengabdi untuk rakyat berpedoman

dan memegang teguh Pancasila dan Undang-undang maka kesejahteraan rakyat adalah harga

mati untuk didapatkan.

12

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa sesunguhnya keadilan adalah hak

semua masyarakat. Tetapi di balik hak itu masyarakat juga harus tahu kewajiban masyarakat

untuk negaranya sendiri khusunya Negara Republik Indonesia. Keadilan tidak dapat

terlaksana jika masyarakan, pemimpin negeri, dan pemerintah tidak saling bersosialisasi dan

bermusyawarah dengan bijak serta saling menghargai pendapat yang tercipta di antara

masyarakat, pemimpin negeri serta pemerintah negeri. Seperti yang diketahui bahwa

ketimpang tindihan keadilan di negri ini masih banyak terjadi. Pemerintah seakan

mengabaikan peraturan yang telah diatrunya sendiri, kini perlahan UU dan Pancasila mulai

diabaikan dan lebih mementingkan kepentingan partai ataupun koalisi partai. Melimpahnya

sumber daya manusia dan alam tidak menjamin negri ini untuk memakmurkan semua

rakyatnya, yang mendapatkan hasilnya hanya segelintir rakyat yang berkuasa saja. Untuk

itu pemimpin dan pemerintah negeri ini harus memberikan apa yang jadi hak masyarakatnya,

memikirkan masyarakatnya agar tercipta kesejahteraan dan berlaku adil untuk seluruh

rakyatnya di Indonesia tanpa menyampingkan budaya yang sudah terlahir lebih lama dari

pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Sebaliknya untuk seluruh rakyat juga harus mematuhi semua aturan yang dibuat oleh

Negara ini. Jika rakyat tidak dapat menerima aturan-aturan yang dibuat Negara ini, rakyat

dapat bersosialisasikan dengan damai tanpa ada pertumpahan darah antar manusia.

Pemerintah dan masyarakat harus sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah

pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa

Pancasila adalah sumber kejiwaaan masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka

manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam

kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Oleh karena itu pengamalannya harus dimulai

dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan

berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga

kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.

Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik

Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan

13

kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan

terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila.

B. Saran

1. Pemerintah pusat, daerah dan pihak yang ikut dalam pembuatan kebijakan

seharusnya mengkaji semua kebujakan-kebijakannya, sehingga semua rakyat

menikmati hasil dari pembangunan di negri ini.

2. Profesionalisme seharusnya lebih dikedepankan, tidak malah mementingkan

kelompok/ golongannya untuk ramai-ramai korupsi berjamaah.

3. Pelayanan layanan masyarakat harus lebih ditingkatkan dan diawasi pelayanan

terhadap warga miskin. Pemerintah harus lebih memperhatikan pelayanan warga

miskin karena selama ini terlihat ada ketimpangan pelayanan antara warga miskin

dan warga kaya.

4. Perbaikan terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah dengan peninjauan

kembali terhadap kebijakan dan merubah atau menyesuaikan kebijakan dengan fakta

dilapangan untuk kemudian di perbaiki dan diterapkan kembali setelah mengalami

perbaikan.

14

DAFTAR PUSTAKA

Ms Bakry,Noor(1997), Orientasi Filsafat Pancasila ,Liberty ,Yogyakarta.

Pangeran Alhaj S.T.S Drs., Surya Partia Usman Drs., 1995. Materi Pokok Pendekatan

Pancasila. Jakarta; Universitas Terbuka Depdikbud.

Sujatmiko, I. G. (2006). Keadilan Sosial dalam Masyarakat Indonesia. Dalam Irfan Nasution

dan Ronny Agustinus (Eds.), Restorasi Pancasila. Bogor: Brighten Press.

Suryawasita, A. (1989). Asas Keadilan Sosial. Yogyakarta: Kanisius.

Siregar, Christian. 2014. Pancasila, Keadialan Sosial, dan Persatuan Indonesia. BINUS

University. Jakarta

Sudibyo,Tahajudin Drs. 2011. Pengamalan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia Timpang Tindihnya Keadilan Di Negeri Kepulauan. Sekolah Tinggi Teknik

Informatika dan Komputer Amikom. Yogyakarta.

Melano, Mario Olyvius Ora. 2011. Penerapan Sila Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sekolah Tinggi Teknik Informatika dan Komputer Amikom. Yogyakarta.

Anisa, Farida Nurul. 2011. Penerapan Sila Keadilan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat.

STMIK. Yogyakarta.

15

LAMPIRAN

16

Kegiatan Bakti Sosial

(Bakti Sosial KMK FMIPA UNSRAT di Panti Asuhan Melania Langoan)

17

(Aksi Peduli Bencana Mahasiswa Sulawesi Utara)

(Pengobatan Grastis dan Penyuluhan Pascasarjana UNSRAT)

18

Menjaga Kerukunan antar-umat Beragama

(Study keagamaan Keluarga Mahasiswa Katolik FMIPA UNSRAT ke Vihara Buddhayana

dan Masjid Agung Al-Falah Kyai Modjo)

19

(Gotong-royong dan tolong-menolong)

20

(Bantuan kepada orang miskin dan bantuan beasiswa kepada siswa kurang mampu)

21