makalah kewajiban hukum - Sisfo Unisla

MAKALAH

KEWAJIBAN HUKUM

Nama Kelompok :

Adhella Maya Erchamnita ( 071510003 )

Anisaul Hikmah ( 071510006 )

Fifi Aminatul Masruroh ( 071510023 )

Inggar Nur Fatonah ( 071510030 )

Noval Adi Prasetiya ( 071510046 )

Feri Yoansyah Putra ( 071510022 )

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN

i

LAMONGAN

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT,

karena dengan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga

saya dapat menyusun makalah yang berjudul “Kewajiban

Hukum Auditing” ini. Shalawat serta salam senantiasa

selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhamad

SAW yang telah membawa kita kejalan yang lurus seperti

yang kita rasakan sekarang ini.

Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi

Tugas Partisipasi Mahasiswa dalam presentasi makalah, dan

dimana diharapkan bisa mengambil pelajaran dan manfaat

dari makalah serta bisa mengembangkan kompetensi dalam

pengetahuan dan pembelajaran tentang Auditing yaitu

Kewajiban Hukum.

Selanjutnya kami menyadari bahwa makalah ini masih

banyak terdapat kekurangan baik dari segi pembahasan

maupun teknis penulisannya, tetapi meskipun demikian

penulis telah berusaha sebaik-baiknya, sesuai dengan

kemampuan penulis yang terbatas. Pada akhirnya penulis

berharap laporan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi

penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

ii

Lamongan, 02 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.......................................... i

Lembar Pengesahan...................................... ii

Kata Pengantar......................................... iii

Daftar Isi............................................. iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ................................ 1

1.2 Rumusan masalah ............................... 2

1.3 Tujuan Pembahasan.............................. 2

BAB II PEMBAHASANiii

2.1 Pengertian..................................... 3

2.2 Tanggung Jawab Auditor......................... 3

2.3 Konsep-konsep Hukum yang Mempengaruhi

Kewajiban........................................ 5

2.4 Membedakan Antara Kegagalan Bisnis,

Kegagalan Audit, Dan Resiko Audit................ 7

2.5 Sumber Kewajiban Hukum......................... 8

2.6 Kewajiban Kepada Klien......................... 9

2.7 Tanggapan Profesi terhadap Kewajiban Hukum..... 10

2.8 Tanggapan Akuntan Publik

Terhadap Kewajiban Hukum......................... 10

BAB III PENUTUP

4.1 Kesimpulan..................................... 12

4.2 Saran.......................................... 13

DAFTAR PUSTAKA

iv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kita hidup di masyarakat hukum. Saat ini auditor

patut berhati-hati karena setiap tindakan tidak

terlepas apakah hal itu benar atau salah dapat

dipersoalkan secara hukum dan mungkin menimbulkan

kerugian yang substansial. Akuntan publik bertanggung

jawab atas setiap aspek tugasnya, termasuk audit,

pajak, konsultasi manajemen, dan pelayanan akuntansi,

sehingga jika benar-benar terjadi kesalahan yang

diakibatkan oleh pihak akuntan publik dapat diminta

pertanggungjawabannya secara hukum.

Meningkatnya kesadaran pemakai laporan keuangan

akan tanggung jawab akuntan public dapat manearik

perhatian pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal

sehubungan dengan tanggung jawab untuk melindungi

kepentingan investor. Pemahaman terhadap hukum tidaklah

mudah mengingat pemahaman tersebut menuntut suatu

kesadaran dari perilaku-perilaku yang terlibat di

dalamnya dan juga adanya kemungkinan interpretasi yang

berbeda-beda terhadap keberadaan suatu hukum.

Hal ini juga yang terjadi pada profesi akuntan

publik di mana perilaku-perilaku yang terlibat

terkadang kurang memahami secara benar apa yang telah

menjadi kewajiban yang nantinya akan mempunyai1

konsekuensi terhadap hukum. Suatu pemahaman yang baik

terhadap hukum akan membawa profesi akuntan publik ke

dalam praktek-praktek yang sehat, yang dapat

meningkatkan performance dan kredibilitas publik yang

lebih baik. Sebaliknya apabila akuntan publik kurang

memahaminya pada iklim keterbukaan di era reformasi

seperti sekarang ini maka akan dapat membawa

perkembangan fenomena ke dalam konteks yang lebih luas

pada publik yang sudah mulai berani melakukan tuntutan

hukum terhadap berbagai profesi termasuk profesi

akuntan publik.

Dapat disimpulkan bahwa kewajiban hukum bagi

seorang akuntan publik adalah bertanggung jawab atas

setiap aspek tugasnya sehingga jika memang terjadi

kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak

auditor. Untuk itu dalam makalah ini, pemakalah menulis

tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban hukum

yang harus diperhatikan dan ditaati oleh akuntan publik

dalam melaksanakan pekerjaannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab kewajiban hukum bagi

auditor ?

2. Apa Konsep-konsep Hukum yang Mempengaruhi Kewajiban

?

3. Bagaimana Membedakan Antara Kegagalan Bisnis,

Kegagalan Audit, Dan Resiko Audit ?

2

4. Bagaimana Sumber Kewajiban Hukum dan Kewajiban

Kepada Klien ?

5. Bagaimana Tanggapan Profesi terhadap Kewajiban Hukum

dan Tanggapan Akuntan Publik Terhadap Kewajiban

Hukum ?

1.3 Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui tanggung jawab kewajiban hukum bagi

auditor.

2. Untuk mengetahui Konsep-konsep Hukum yang

Mempengaruhi Kewajiban.

3. Untuk mengetahui Membedakan Antara Kegagalan Bisnis,

Kegagalan Audit, Dan Resiko Audit.

4. Untuk mengetahui Sumber Kewajiban Hukum dan

Kewajiban Kepada Klien.

5. Untuk mengetahui Tanggapan Profesi terhadap

Kewajiban Hukum dan Tanggapan Akuntan Publik

Terhadap Kewajiban Hukum.

3

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian

Kewajiban Hukum bagi seorang auditor adalah

bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya sehingga

jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh

kelalaian pihak auditor, maka akuntan public dapat

dimintai pertanggung jawaban serta hukum sebagai bentuk

kewajiban hukum auditor.

2.2 Tanggung Jawab Auditor

Dalam hal terjadinya pelangaran yang dilakukan oleh

seorang Akuntan Publik dalam memberikan jasanya, baik

atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang

bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat

pelanggaran berat, berdasarkan PMK No. 17/PMK.01/2008

hanya dikenakan sanksi administratif, berupa: sanksi

peringatan, sanksi pembekuan ijin dan sanksi pencabutan

ijin. Penghukuman dalam pemberian sanksi hingga

pencabutan izin baru dilakukan dalam hal seorang

Akuntan Publik tersebut telah melanggar ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam SPAP dan termasuk juga

pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh IAPI, serta

juga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan4

yang berlaku yang berhubungan dengan bidang jasa yang

diberikan, atau juga akibat dari pelanggaran yang terus

dilakukan walaupun telah mendapatkan sanksi pembekuan

izin sebelumya, ataupun tindakan-tindakan yang

menentang langkah pemeriksaan sehubungan dengan adanya

dugaan pelanggaran profesionalisme akuntan publik.

Akan tetapi, hukuman yang bersifat administratif

tersebut walaupun diakui merupakan suatu hukuman yang

cukup berat bagi eksistensi dan masa depan dari seorang

Akuntan Publik , ternyata masih belum menjawab

penyelesaian permasalahan ataupun resiko kerugian yang

telah diderita oleh anggota masyarakat, sebagai akibat

dari penggunaan hasil audit dari Akuntan Publik

tersebut.

Selama melakukan audit, auditor juga bertanggungjawab

menurut (Boynton,2003,h.68):

1. Mendeteksi kecurangan

a. Tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan

ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak

disengaja, diwujudkan dalam perencanaan dan

pelaksanaan audit untuk mendapatkan keyakinan

yang memadai tentang apakah laporan keuangan

bebas dari salah saji material yang disebabkan

oleh kesalahan ataupun kecurangan.

5

b. Tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan jika

terdapat bukti adanya kecurangan. Laporan ini

dilaporkan oleh auditor kepada pihak manajemen,

komite audit, dewan direksi.

2. Tindakan pelanggaran hukum oleh klien

a. Tanggung jawab untuk mendeteksi pelanggaran

hukum yang dilakukan oleh klien. Auditor

bertanggung jawab atas salah saji yang berasal

dari tindakan melanggar hukum yang memiliki

pengaruh langsung dan material pada penentuan

jumlah laporan keuangan. Untuk itu auditor

harus merencanakan suatu audit untuk mendeteksi

adanya tindakan melanggar hukum serta

mengimplementasikan rencana tersebut dengan

kemahiran yang cermat dan seksama.

b. Tanggungjawab untuk melaporkan tindakan

melanggar hukum. Apabila suatu tindakan

melanggar hukum berpengaruh material terhadap

laporan keuangan, auditor harus mendesak

manajemen untuk melakukan revisi atas laporan

keuangan tersebut. Apabila revisi atas laporan

keuangan tersebut kurang tepat, auditor

bertanggung jawab untuk menginformasikannya

kepada para pengguna laporan keuangan melalui

suatu pendapat wajar dengan pengecualian atau

pendapat tidak wajar bahwa laporan keuangan

6

disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi

berterima umum.

Lebih jauh Soedarjono dalam Sarsiti (2003)

mengungkapkan bahwa auditor memiliki beberapa tanggung

jawab yaitu:

1. Tanggung jawab terhadap opini yang diberikan.

Tanggung jawab ini hanya sebatas opini yang

diberikan, sedangkan laporan keuangan merupakan

tanggung jawab manajemen. Hal ini disebabkan

pengetahuan auditor terbatas pada apa yang

diperolehnya melalui audit. Oleh karena itu

penyajian yang wajar posisi keuangan, hasil usaha

dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku umum, menyiratkan bagian terpadu tanggung

jawab manajemen.

2. Tanggung jawab terhadap profesi.

Tanggung jawab ini mengenai mematuhi

standar/ketentuan yang telah disepakati IAI,

termasuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku,

standar auditing dan kode etik akuntan Indonesia.

3. Tanggung jawab terhadap klien.

Auditor berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan

seksama dan menggunakan kemahiran profesionalnya,

jika tidak dia akan dianggap lalai dan bisa

dikenakan sanksi.

4. Tanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan.

7

Bila ada kecurangan yang begitu besar tidak

ditemukan, sehingga menyesatkan, akuntan publik

harus bertanggung jawab.

5. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga

Tanggung jawab ini seperti investor, pemberi

kredit dan sebagainya. Contoh dari tanggung jawab

ini adalah tanggung jawab atas kelalaiannya yang

bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar,

seperti pendapat yang tidak didasari dengan dasar

yang cukup.

6. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas

kecurangan yang tidak ditemukan. Dengan melihat

lebih jauh penyebabnya, jika kecurangan karena

prosedur auditnya tidak cukup, maka auditor harus

bertanggung jawab.

2.3 Konsep-konsep Hukum yang Mempengaruhi Kewajiban

Faktor-faktor yang mendorong makin meningkatnya jumlah

tuntutan hukum maupun besarnya tuntutan :

1. Meningkatnya kesadaran pemakai laporan keuangan akan

tanggung jawab akuntan public.

2. Meningkatnya perhatian Bapepam sehubungan dengan

tanggung jawab melindungi kepentingan investor.

3. Bertambahnya kompleksitas masalah auditing dan

akuntansi.

4. Meningkatnya penerimaan masyarakat atas gugatan-

gugatan oleh pihak yang dirugikan terhadap siapa

saja yang dapat memberikan ganti rugi tanpa

8

memandang siapa yang bersalah (konsep kewajiban

"deep pocket").

5. Kesediaan banyak kantor akuntan publik untuk

menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan.

6. Banyaknya alternatif prinsip akuntansi yang dapat

dipilih oleh klien.

Akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek

dari tugasnya, termasuk audit, pajak, konsultansi

manajemen, dan pelayanan akuntansi serta pembukuan.

beberapa konsep hukum dapat diterapkan pada segala

macam gugatan terhadap akuntan publik. Konsep-konsep

ini adalah konsep kehati-hatian, kewajiban atas

tindakan orang lain, dan terbatasnya hak komunukasi

istimewa :

1. Konsep Kehati-Hatian (Prudent Person)

Ada perjanjian antara profesi akuntan dan pengadilan

bahwa auditor bukan penjamin atau penanggung jawab

laporan keuangan. Auditor hanya berkewajiaban untuk

melakuakan audit secara teliti. Meskipun demikian,

auditor bukan tanpa cela. Standar ketelitian yang

dapat diharapkan dari auditor sering disebut sebagai

konsep prudent person. Ini dinyatakan dalam cooley

on Torts sebagai berikut: “ Setiap orang yang

memberikan jasanya kepada orang lain dan

dipekerjakan olehnya mempunyai keawjiban untuk

menggunakan keahlian yang dimilikinya dengan hati-

hati dan sungguh-sungguh. Dalam semua pekerjaan yang

9

membutuhkan keahlian khusus ini, jika seseorang

menawarkan jasanya, dapat dianggap bahwa dia

menyediakan dirinya kepada masyarakat sebagai orang

yang mempunyai tingkatan keahlian yang juga dipunyai

oleh orang lain dalam mengerjakan pekerjaan yang

sama, dan jika apa yang dia janjikan ternyata tidak

berdasar, berarti dia melakukan penipuan terhadap

semua orang yang telah memeprcayainya. Akan tetapi

tidak seorang pun, apakah dia ahli atau bukan, yang

dapat menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukannya

akan berhasil 100% tanpa kekeliruan atau kesalahan.

Dian hanya menjamin itikad baik dan integritas

tetapi tidak menjamin akan bebas dari kesalahan, dan

dia bertanggungjawab atas kecerobohan, itikad buruk,

atau ketidakjujuran, tetapi terbebas dari kerugian

yang berakibatkan oleh kekeliruan dalam

pertimbangan”.

2. Konsep Kewajiban Atas Tindakan Orang Lain

Para partner atau pemegang saham dalam perseroan

professional secara bersama-sama bertanggungjawab

atas tindakan perdata yang ditujukan terhadap salah

seorang anggotanya.

3. Kurangnya Hak Komunikasi Istimewa

Menurut common law, akuntan publik tidak berhak

untuk menahan informasi jika diminta oleh pengadilan

dengan alas an bahwa informasi itu dirahasiakan.

Seperti informasi dalam kertas kerja seorang auditor10

dapat diminta dan diwajibkan oleh pengadilan jika

diperlukan. Pembicaraan rahasia klien dan auditor

tidak dapat ditutupi dalam pengadilan.

2.4 Membedakan Antara Kegagalan Bisnis, Kegagalan Audit,

Dan Resiko Audit

Banyak professional akuntansi dan hukum yakin bahwa

penyebab utama tuntutan hukum terhadap kantor akuntan

publik adalah kurangnya pemahaman para pemakai laporan

keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis dan

kegagalan audit, dan antara kegagalan audit dan resiko

audit.

1. Kegagalan Bisnis, terjadi jika perusahaan tidak

mampu membayar kembali utangnya atau tidak mampu

memenuhi harapan para investornya, karena kondisi

ekonomi dan bisnis, seperti resesi, keputusan

manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak

terduga dalam industri itu.

2. Kegagalan Audit, terjadi jika auditor mengeluarkan

pendapat audit yang salah karena gagal dalam

memenuhi persyaratan-persyaratan standat auditing

yang berlaku umum.

3. Resiko Audit, adalah resiko dimana auditor

menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan

wajar dan oleh karenanya dapat dikeluarkan pendapat

wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataan

laporan tersebut disajikan salah secara material.

Audit tak dpaat diharapkan untuk mengungkapkan semua

11

kesalahan laporan keuangan yang material. Audit

terbatas pada pemeliharaan sampel, dan kesalahan

yang di sembunyikan dengan rapi sangat sulit

ditemukan: oleh karena itu, ada resiko bahwa audit

tidak akan mengungkapkan kesalahan yang material

dalam laporan keuangan.

2.5 Sumber Kewajiban Hukum

Ada Empat sumber kewajiban hukum adalah sebagai

berikut :

1. Kewajiban kepada klien, Sumber tuntutan hukum yang

paling umum terhadap akuntan public adalah klien.

Tuntutan bervariasi, meliputi klaim seperti

kegagalan untuk menyelesaikan penugasan nonaudit

pada tanggal yang telah disepakati, menarik diri

dari audit secara tidak smestinya, kegagalan untuk

menemukan penggelapan (pencurian aktiva), dan

melanggar untuk menemukan penggelapan public.

2. Kewajiban terhadap pihak ketiga menurut common law,

Pihak ketiga meliputi pemegang saham actual dan

calon pemegang saham, pemasok, bankir, dan kreditor

lain, karyawan serta pelanggan. Sebuah kantor

akuntan publik dapat mempunyai kewajiban terhadap

pihak ketiga jika pihak yang mengeklaim menderita

kerugian akibat mengandalkan laporan keuangan yang

menyesatkan.

12

3. Kewajiban Sipil Menurut Undang-Undang Sekuritas

Federal, meskipun ada beberapa pertumbuhan dalam

tindakan terhadap akuntan oleh kliennya atau pihak

ketiga menurut common law, pertumbuhan paling pesat

dalam proses litigasi kewajiban akuntan public

adalah diatur menurut UU Sekuritas federal. para

penuntut umumnya berusaha mendapatkan ganti rugi

dari pengadilan federal karena tersedianya litigasi

atau proses pengadilan class action.

4. Kewajiban Kriminal,( criminal liability) adalah

sarana yang berfungsi sebagai penghukum dan pencegah

perilaku, yang melalui tuntutan hukum, dianggap

masyarakat tidak bisa diterima.

Terdapat empat sumber utama kewajiban hukum auditor

serta contoh klaimnya yaitu:

Kewajiban Contoh Klaim Potensial

Klien-common law Klien menuntut auditor karena

tidak menemukan penggelapan

selama audit.

Pihak ketiga-

common law

Bank menuntut auditor karena

tidak menemukan salah saji yang

material dalam laporan keuangan.

Federal

securities act

Pada pemegang saham menuntut

auditor kerana tidak menemukan

salah saji yang material dalam

laporan keuangan.

Kriminal Pemerintah federal menuntut13

auditor kerena secara sadar

menerbitkan laporan audit yang

tidak benar.

2.6 Kewajiban Kepada Klien

Kantor Akuntan Publik biasanya menggunakan satu atau

kombinasi dari empat pembelaan berikut bila terdapat

tuntutan hukum oleh klien yaitu :

1. Tidak ada kewajiban

Tidak ada kewajiban untuk melakukan jasa berarti

kantor akuntan publik mengklaim bahwa tidak ada

kontrak yang tersirat atau yang dinyatakan. Misalnya

KAP mengklaim bahwa kekeliruan itu tidak dapat

diungkapkan karena kantornya hanya melakukan jasa

penelaahan, bukan audit yaitu dengan penggunaan

surat penugasan yang menunjukkan tidak adanya

kewajiban untuk melaksanakan tugas.

2. Tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan

Untuk pelaksanaan kerja yang tidak mengandung

kelalaian di dalam suatu audit, KAP mengklaim bahwa

auditnya itu dilaksanakan sesuai dengan standar

auditing yang berlaku umum. Seandainya terdapat

kesalahan, salah saji yang disengaja atau salah

pernyataan yang tidak ditemukan, auditor tidak

bertanggung jawab jika auditnya dilakukan secara

benar.

3. Kelalaian kontribusi

14

Pembelaan terhadap kelalaian kontribusi yang

dilakukan oleh klien mengandung arti bahwa KAP

menjamin jika klien telah melaksanakan kewajiban

tertentu , tidak akan terjadi kerugian.

4. Ketiadaan hubungan timbal balik

Agar sukses dalam tuntutan terhadap auditor, klien

harus mampu menunjukkan terdapat hubungan timbal

balik yang dekat antara pelanggaran auditor terhadap

standar kesungguhan dengan kerugian yang dialami

klien.

2.7 Tanggapan Profesi terhadap Kewajiban Hukum

Ada banyak hal yang dapat dilakukan organisasi

auditor dan profesi secara keseluruhan untuk mengurangi

risiko terkena sanksi hukum. Beberapa langkah positif

yang dapat dilaksanakan, yaitu :

1. Riset secara berkesinambungan, untuk menemukan cara-

cara yang lebih baik dalam melaksanakan audit

seperti mengungkap salah saji atau fraud yang tidak

sengaja, menyampaikan hasil audit kepada pemakai

laporan dan menyakinkan bahawa auditor adalah

independen.

2. Penetapan standar dan aturan, untuk menyesuaikan

terhadap kebutuhan audit, kebutuhan masyarakat dan

timbulnya teknologi baru.

3. Menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor.

15

4. Menetapkan persyaratan penelaahan sejawat,untuk

mendidik anggota dan mngindentifikasi kantor akuntan

publik yang tidak memenuhi standar profesi.

5. Melawan hukum, terutama untuk melawan tuntutan yang

kurang berdasar.

6. Pendidikan bagi pemakai laporan, terutama mengenai

maksud dari pendapat auditor dan wawasan serta sifat

dari pekerjaan auditor.

7. Memberi sanksi kepada anggota karena hasil kerja

yang tak pantas.

8. Perundingan untuk perubahan hukum, tujuannya untuk

mengurangi biaya kewajiban sebagai sasaran untuk

mngurangi biaya asuransi kewajiban yang dibebankan

kepada pelanggan melalaui kenaikan harga.

2.8 Tanggapan Akuntan Publik Terhadap Kewajiban Hukum

Seorang auditor yang berpraktek dapat pula mengambil

langkah tertentu untuk meringankan kewajibannya.

Beberapa langkah yang dapat diambil, antara lain :

1. Hanya berurusan dengan klien yang memiliki

integritas.

2. Memperkerjakan staf yang kompeten dan melatih serta

mengawasi mereka dengan pantas.

3. Memahami dan mengikuti standar profesi serta

pedoman-pedoman kerja lainnya.

4. Mempertahankan independensi.

5. Memahami cara kerja industri dan operasi klien.

16

6. Melaksanakan audit yang bermutu melalui bahan bukti

yang cukup dan pertimbangan yang tepat.

7. Mendokumentasikan pekerjaan yang memadai.

8. Mendapatkan surat penugasan dan surat pernyataan.

9. Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia.

10. Perlunya asuransi yang memadai dalam hal

tuntutan hukum.

11. Mencari bantuan hukum bial timbul masalah yang

serius dalam suatu audit.

17

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kewajiban Hukum bagi seorang auditor adalah

bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya sehingga

jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh

kelalaian pihak auditor, maka akuntan public dapat

dimintai pertanggung jawaban serta hukum sebagai bentuk

kewajiban hokum auditor

Faktor-faktor yang mendorong makin meningkatnya

jumlah tuntutan hukum maupun besarnya tuntutan:

Meningkatnya kesadaran pemakai laporan keuangan akan

tanggung jawab akuntan publik, Meningkatnya perhatian

Bapepam sehubungan dengan tanggung jawab melindungi

kepentingan investor, Bertambahnya kompleksitas masalah

auditing dan akuntansi, Meningkatnya penerimaan

masyarakat atas gugatan-gugatan oleh pihak yang

dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan

18

ganti rugi tanpa memandang siapa yang bersalah.

Kesediaan banyak kantor akuntan publik untuk

menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan,

Banyaknya alternatif prinsip akuntansi yang dapat

dipilih oleh klien.

Membedakan Antara Kegagalan Bisnis, Kegagalan

Audit, Dan Resiko Audit

Banyak professional akuntansi dan hukum yakin bahwa

penyebab utama tuntutan hukum terhadap kantor akuntan

publik adalah kurangnya pemahaman para pemakai laporan

keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis dan

kegagalan audit, dan antara kegagalan audit dan resiko

audit. Kegagalan Bisnis, Kegagalan Audit, Resiko Audit,

Sumber Kewajiban Hukum Ada Empat sumber kewajiban

hukum adalah

Kewajiban kepada klien, Kewajiban terhadap pihak ketiga

menurut common law, Kewajiban Sipil dan Kewajiban

Kriminal,( criminal liability) adalah sarana yang

berfungsi sebagai penghukum dan pencegah perilaku, yang

melalui tuntutan hukum, dianggap masyarakat tidak bisa

diterima. Kewajiban Kepada Klien Tidak ada kewajiban

untuk melakukan jasa berarti kantor akuntan publik

mengklaim bahwa tidak ada kontrak yang tersirat atau

yang dinyatakan. Tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan

pekerjaan untuk pelaksanaan kerja yang tidak mengandung

kelalaian di dalam suatu audit, KAP mengklaim bahwa

auditnya itu dilaksanakan sesuai dengan standar

19

auditing yang berlaku umum. Kelalaian kontribusi

Pembelaan terhadap kelalaian kontribusi yang dilakukan

oleh klien mengandung arti bahwa KAP menjamin jika

klien telah melaksanakan kewajiban tertentu , tidak

akan terjadi kerugian. Ketiadaan hubungan timbal balik

Agar sukses dalam tuntutan terhadap auditor, klien

harus mampu menunjukkan terdapat hubungan timbal balik

yang dekat antara pelanggaran auditor terhadap standar

kesungguhan dengan kerugian yang dialami klien.

Tanggapan Profesi terhadap Kewajiban Hukum Ada

banyak hal yang dapat dilakukan organisasi auditor dan

profesi secara keseluruhan untuk mengurangi risiko

terkena sanksi hukum. Beberapa langkah positif yang

dapat dilaksanakan, yaitu Riset secara

berkesinambungan, untuk menemukan cara-cara yang lebih

baik dalam melaksanakan audit seperti mengungkap salah

saji atau fraud yang tidak sengaja, menyampaikan hasil

audit kepada pemakai laporan dan menyakinkan bahawa

auditor adalah independen. Penetapan standar dan

aturan, untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan audit,

kebutuhan masyarakat dan timbulnya teknologi baru.

Tanggapan Akuntan Publik Terhadap Kewajiban Hukum.

Seorang auditor yang berpraktek dapat pula mengambil

langkah tertentu untuk meringankan kewajibannya. Hanya

berurusan dengan klien yang memiliki integritas.

Memperkerjakan staf yang kompeten dan melatih serta

mengawasi mereka dengan pantas.

20

3.2 Saran

Dalam penyusunan makalah ini, Penulis menyadari

masih terdapat banyak kekurangan dan tentunya masih

sangat jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu Penulis

berharap kepada para pembaca untuk bersedia memberikan

kritik ataupun saran yang sifatnya konstruktif agar

bisa lebih baik lagi dalam menyusun makalah yang serupa

di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Alvin A Arens., Randal J Elder, Mark S Beasley, Auditing

dan Jasa Assurance (Pendekatan Sistematis), (Jakarta: Erlangga),

Jilid 1, Edisi 12, 2008

Elder J Randal, Mark S Beasley, Alvin A Arens, Amir

Abadi, Auditing dan Jasa Assurance (Pendekatan Teintegrasi),

(Jakarta: Salemba Empat), Jilid 1, 2012.

Wati, Ela. 2016. Audit kewajiban hukum audit.

http://elawatiekonomiislam.blogspot.co.id/2016/04/makalah

21

-audit-kewajiban- hukum-audit.html?m=1. Diakses pada 02

Oktober 2017

22