BAB IPendahuluan
1.1 Latar BelakangDalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan
transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin
dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu
entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban
(accountability) kepada banyak pihak yang memerlukan. Hal ini
ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi yang
memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu
entitas dengan entitas lain. Untuk itu, tuntutan penyediaan
informasi termasuk informasi keuangan dan akuntansi semakin
dibutuhkan. Di dalam dunia bisnis (commercial), akuntansi telah
berkembang secepat perkembangan bisnis itu sendiri.Perkembangan
akuntansi pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis. Salah
satu penyebabnya adalah karakteristiknya yang tidak banyak
mengalami perubahan. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme mencuat
karena lemahnya akuntabilitas. Banyak demontrasi yang menuntut
akuntabilitas keuangan di beberapa negara. Kasus jatuhnya pemimpin
pemerintahan, seperti di Philipina, lebih disebabkan oleh lemahnya
akuntabilitas keuangan. Menurut data yang dikeluarkan oleh
Transparancy International, Indonesia masih tergolong dalam sepuluh
negara yang terkorup terbesar. Demikian juga, berdasarkan laporan
dari Standard and Poor (S&P), Indonesia masih termasuk negara
yang rawan korupsi sehingga mempengaruhi investasi dan bantuan
asing.Di Indonesia, akuntansi pemerintahan secara historis belum
banyak berkembang sejak Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Menurut
catatan sejarah, produk akuntansi pemerintahan Indonesia pertama
adalah Neraca Kekayaan Negara yang dikeluarkan pada tahun 1948.
Bentuk akuntabilitas keuangan ini masih dalam bahasa dan mata uang
Belanda. Memang, harus kita akui bahwa akuntansi pemerintahan
Indonesia pada saat itu, bahkan sampai sekarang, banyak menggunakan
sistem yang ditinggalkan Belanda.Perkembangan saat ini menyebabkan
peran masyarakat yang diwakili oleh DPR semakin besar. Dengan
adanya tuntutan transparansi sebagai hasil reformasi tahun 1998,
Pemerintah harus mampu menyediakan pertanggungjawaban keuangan
negara yang semakin memadai. Pemberian opini tidak bisa memberikan
pendapat (disclaimer) atas Perhitungan Anggaran Negara (PAN) tahun
anggaran 1999/2000 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK-RI) merupakan "angka merah" dalam rapor pemerintah.
1.2 Rumusan Masalah1. Apa itu Akuntansi Pemerintahan?2. Apa saja
ruang lingkup dan dasar hukum Akuntansi Pemerintahan?3. Bagaiman
penyusununan dan pengertian kerangka konseptual Akuntansi
Pemerintahan?
1.3 Tujuan Makalah1. Untuk mengetahui apa itu Akuntansi
Pemerintahan2. Untuk mengetahui ruang lingkup dan dasar hukum
Akuntansi Pemerintahan3. Untuk mengetahui kerangka konseptual
Akuntansi Pemerintahan
BAB IIPembahasan
2.1 Pengertian Akuntansi PemerintahanPengertian akuntansi
pemerintahan tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara umum.
Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa (service
activity) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna
(users) dalam rangka pengambilan keputusan. Pengertian akuntansi
pemerintahan dapat didefinisikan menjadi suatu aktivitas pemberian
jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan
proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu
transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi
keuangan tersebut.Dengan diakuinya akuntansi pemerintahan di dalam
disiplin akuntansi, akuntansi menjadi lebih variatif. Jika
diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkupnya, akuntansi dapat
dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi mikro dan akuntansi makro.
Akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis termasuk dalam
akuntansi mikro, sementara akuntansi sosial dan national accounting
termasuk dalam akuntansi makro.2.2 Tujuan Pemerintah dan Akuntansi
PemerintahanSasaran pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi
sektor publik berbeda dengan organisasi bisnis. Seperti diketahui,
organisasi bisnis bertujuan meningkatkan nilai perusahaan (value
maximization) dengan meningkatkan laba dan arus kas hasil operasi
(cash operating income) secara berkelanjutan (sustainable). Adapun
pemerintah memiliki tujuan secara umum untuk menyejahterakan
rakyat.Meskipun ada perbedaan antara tujuan akuntansi pemerintah
dengan akuntansi bisnis namun secara khusus memiliki tujuan yang
sama yaitu : 1. Akuntabilitas2. Manajerial 3. PengawasanMeskipun
akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis merupakan akuntansi
mikro, akuntansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor
di bawah ini, sedangkan akuntansi bisnis relatif tidak banyak
terpengaruh :1. Sistem PemerintahanSistem pemerintahan sangat
mempengaruhi akuntansi pemerintahan. Di dalam sistem monarki atau
kerajaan akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh raja jika
dibandingkan dengan parlemen. Akan tetapi, di dalam sistem
demokrasi parlementer atau presidetiel akuntansi pemerintahan
banyak dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang
mengalami check and balances.2. Sifat Sumber DayaSumber daya
akuntansi pemerintahan bersifat tidak berhubungan langsung dengan
hasilnya. Seorang warga yang menyetorkan pajak, tidak mengharapkan
kontra prestasi langsung dari kontribusinya tersebut. Berbeda
dengan hal ini, pada akuntansi bisnis yang sumber dayanya terkait
secara langsung dengan hasilnya, seperti adanya dividen.3.
PolitikAkuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh politik.
Sebagai contoh adalah anggaran yang sarat dengan aspek politik.
Anggaran diartikan sebagai alat politik, maka dalam proses
persetujuan anggaran, terjadi negosiasi politik antara lembaga
legislatif yang terdiri dari wakil partai politik dan pemerintah
(sebagai pemenang proses politik suatu jangka tertentu).2.3
Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi BisnisAkuntansi
pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan
dengan akuntansi bisnis. Untuk memudahkan dalam memahami
karakteristik akuntansi pemerintahan, ada baiknya dibandingkan
dengan akuntansi bisnis yang telah banyak dipahami sebelumnya.
Gambar 2.1Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi
Bisnis2.4 Ruang Lingkup Akuntansi PemerintahanAkuntansi
Pemerintahan mempunyai 4 (empat) pilar utama, yaitu :2.4.1
Manajemen Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami
sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan
yang besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Jadi sektor publik
disebut bidang yang membicarakan metode manajemen Negara. Bidang
manajemen merupakan bidang akuntansi sektor publik yang mengupas
akuntansi dari sisi internal organisasi. Untuk itu bidang-bidang
yang terkait dengan akuntansi sektor publik dari sudut pandang
manajemen meliputi : akuntansi manajemen sektor publik,
pengendalian sektor publik, dan anggaran sektor publik
2.4.2 Akuntansi Dari beberapa literatur disebutkan bahwa
pengertian akuntansi tidak hanya sekedar melakukan pembukuan
pencatatan transaksi saja, tetapi juga merupakan wahana pelayanan
jasa yang berfungsi mempersiapkan informasi keuangan untuk
pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan. Di samping
untuk organisasi bisnis yang berorientasi pada laba (profit
oriented) akuntansi bisa diterapkan juga pada organisasi sektor
publik seperti di pemerintahan pusat dan daerah, badan layanan
umum, yayasana, lembaga swadaya masyarakat, BUMN/BUMD, rumah sakit
serta organisasi nirlaba lainnya.Bidang akuntansi difokuskan pada
pelaporan ke pemakai eksternal organisasi sektor publik. Untuk itu
bidang-bidang yang terkait dengan akuntansi sektor publik dari
sudut pandang Akuntansi meliputi : teori akuntansi dan sistem
akuntansi.2.4.3 PembelanjaanStrategi membangun organisasi tidak
hanya dilakukan dalam organisasi bersifat privat tetapi juga
dilakukan pada organisasi sektor publik. Pemerintahan sebagai salah
satu organisasi sektor publik mempunyai pengaruh besar pada
kebijakan kegiatan bisnis yang dijalankan organisasi seperti
menilai syarat infrastruktur fisik dan sosial, kebijakan fiskal dan
moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, kebijakan
industri, dan lain sebagainya. Jadi investasi atau pembelanjaan
merupakan unsur penting dalam membangun dan mengembangkan suatu
daerah.2.4.4 Audit Pengaturan tentang audit keuangan negara telah
diatur dalam salah satu pasal di UUD 1945. tetapi dalam prakteknya
masih terjadi benturan tentang kelembagaan audit. Organisasi audit
sektor publik adalah organisasi sektor publik yang mempunyai
rincian tugas untuk melakukan pemeriksaan praktek keuangan dan
kepatuhan hukum atau prosedur dari berbagai organisasi sektor
publik. Ini artinya setiap unit kerja dapat berubah menjadi lembaga
auditor sewaktu-waktu. Hal ini kurang baik dari sisi kompetensi
profesional, tetapi perjalanan birokrasi pemerintah lebih
ditentukan oleh hukum atau keputusan lembaga yang lebih tinggi,
artinya faktor politik masih sangat kental dalam penunjukan suatu
lembaga auditor. Bidang audit merupakan bidang yang dikembangkan
sebagai prasarana pengendalian.2.5 Dasar Hukum Akuntansi
PemerintahanAda beberapa dasar hukum dari Akuntansi Pemerintahan.
Yaitu:1. Proses Pertumbuhan regulasi keuangan sektor publik 2.
Undang-undang No 17 tahun 2003 : Keuangan Negara 3. Undang-undang
No 1 tahun 2004 : Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang No 15
tahun 2004 : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara 5. Undang-Undang No 32 tahun 2004 : Pemerintah daerah 6.
Undang-undang No 33 Tahun 2004 : Perimbangan Keuangan Antar
Pemerintah dan Pemerintah Daerah 7. PP RI No. 71 tahun 2010 :
Standar Akuntansi Pemerintahan2.6 Syarat Akuntansi
PemerintahanBeberapa syarat berikut ini harus dipenuhi oleh
akuntansi pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan bertujuan
untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu pedoman untuk
akuntansi pemerintahan (A Manual for Governmental Accounting) yang
dapat diringkas sebagai berikut :1. Dapat memenuhi persyaratan UUD,
UU, dan peraturan lain.2. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran.3.
Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan.4. Memudahkan pemeriksaan
oleh aparat pemeriksaan.5. Sistem akuntansi harus terus
dikembangkan.6. Perkiraan-perkiraan harus dikembangkan secara
efektif.7. Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi
keuangan guna pengembangan, rencana, dan program.8. Pengadaan suatu
perkiraan.2.7 Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka
Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan
pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan.Tujuannya adalah
sebagai acuan bagi:a. penyusun standar dalam melaksanakan
tugasnya;b. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah
akuntansi yang belum diatur dalam standar;c. pemeriksa dalam
memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai
dengan standar; dand. para pengguna laporan keuangan dalam
menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan standar.Kerangka Konseptual ini berfungsi
sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum
dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Dimana dalam
kerangka konseptual ini membahas mengenai:1. tujuan kerangka
konseptual;2. lingkungan akuntansi pemerintahan;3. pengguna dan
kebutuhan informasi para pengguna;4. entitas akuntansi dan entitas
pelaporan;5. peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen
laporan keuangan, serta dasar hukum;6. asumsi dasar, karakteristik
kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan
keuangan, prinsip-prinsip, serta kendata informasi akuntansi; dan7.
unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan
pengukurannya.2.8 Lingkungan Akuntansi PemerintahanLingkungan
operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap
karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Kerangka
konseptual SAP menekankan perlunya mempertimbangkan ciri-ciri
penting lingkungan pemerintahan dalam menetapkan tujuan akuntansi
dan pelaporan keuangan. Ciri-ciri penting tersebut meliputi :2.8.1
Ciri Utama Struktur Pemerintahan dan Pelayanan Yang Diberikan1.
Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaanDalam bentuk NKRI
yang berasas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat
mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses
pemilihan. Sejalan denganpendelegasian kekuasaan ini adalah
pemisahan wewenang di antaraeksekutif, legislatif, dan
yudikatif.Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasidan menjaga
keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaankekuasaan di antara
penyelenggara pemerintahan.Sebagaimana berlaku dalam lingkungan
keuangan pemerintahan, pihak eksekutif menyusun anggaran dan
menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan
persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pihak eksekutif
melaksanakannya dalam batas-batas apropriasidan ketentuan
perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasitersebut.
Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraankeuangan
tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.2. Sistem pemerintahan
otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahSecara substansial,
terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan
Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintahpropinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luascakupannya
memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebihsempit.
Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak ataubukan
pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi
hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas
pemerintahan.3. Adanya pengaruh proses politikSalah satu tujuan
utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan
keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara
yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna
memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam
mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses
politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di
masyarakat.4. Hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan
pemerintahWalaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut
secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya
sebagianbesar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak
dalam rangkamemberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak
yang dipunguttidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang
diberikan pemerintahkepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan
pelayanan yang diberikan olehpemerintah mengandung sifat-sifat
tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan
keuangan, antara lain sebagai berikut: Pembayaran pajak bukan
merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela. Jumlah pajak
yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sepertipenghasilan
yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah
ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh. Efisiensi pelayanan
yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang
digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan
dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah.Dengan dibukanya
kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang
biasanya dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikan dan
kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi
lebih mudah. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan
yang diberikan pemerintah adalah relatif sulit.2.8.2 Ciri Keuangan
Pemerintah Yang Penting Bagi Pengendalian1. Anggaran sebagai
Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat
PengendalianAnggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil
kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang
ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan
yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau
pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit
atau surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas
belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan
pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode
tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak
tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih
atau kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di
lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi
dan pelaporan keuangan, antara lain karena: Anggaran merupakan
pernyataan kebijakan publik. Anggaran merupakan target fiskal yang
menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan
pembiayaan yang diinginkan. Anggaran menjadi landasan pengendalian
yang memiliki konsekuensi hukum. Anggaran memberi landasan
penilaian kinerja pemerintah. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan
dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan
pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.2. Investasi dalam Aset
yang Tidak Menghasilkan PendapatanPemerintah menginvestasikan dana
yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung
menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti gedung
perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi.
Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama
sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai
diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan
demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan
fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut
tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah,
bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa
mendatang.2.8.3 Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Danauntuk Tujuan
PengendalianAkuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di
lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut
tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang
mampu menunjukkankeseimbangan antara belanja dan pendapatan atau
transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk
tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok
dana umum (the general fund) sehingga perlu dipertimbangkan dalam
pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.2.9 Pengguna dan
Kebutuhan Informasi2.9.1 Pengguna InformasiLaporan keuangan
pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua
kelompok pengguna. Beberapa kelompok utama pengguna laporan
keuangan pemerintah adalah :a. Masyarakatb. para wakil rakyat,
lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksac. pihak yang memberi atau
berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjamand.
pemerintah.Pemerintah harus memerhatikan informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian
dan pengambilan keputusan.
2.9.2 Kebutuhan InformasiInformasi yang disajikan dalam laporan
keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari
semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan
pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari
masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung pajak
merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan
laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar
pajak perlu mendapat perhatian.Meskipun memiliki akses terhadap
detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan,
pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan
pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan
bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar
jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun
standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.2.10 Entitas
PelaporanEntitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
darisatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturanperundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:a.
Pemerintah pusatb. Pemerintah daerahc. kementerian negara atau
lembaga di lingkungan pemerintah pusatd. Satuan organisasi di
lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika
menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud
wajib menyajikan laporan keuangan.Dalam penetapan entitas
pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian,
dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi,
tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan
wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.2.11 Peranan
dan Tujuan Pelaporan Keuangan2.11.1 Peranan Pelaporan
KeuanganLaporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode
pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk
melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang
dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
Akuntabilitas Manajemen Transparansi Keseimbangan Antargenerasi
(intergenerational equity) Evaluasi Kinerja2.11.2 Tujuan Pelaporan
KeuanganPelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan
informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,
maupun politik dengan:a. menyediakan informasi tentang sumber,
alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan:b. Menyediakan
informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran;c. Menyediakan informasi mengenai
jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas
pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;d. Menyediakan
informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;e. Menyediakan informasi
mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan
dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan
pinjaman;f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi
keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau
penurunan.2.11.3 Komponen dan Dasar Hukum Laporan KeuanganLaporan
keuangan pokok terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK); Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE); Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).Selain laporan keuangan pokok diatas, entitas pelaporan
wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi
yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
(statutory reports). Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan
pemerintah, antara lain:a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia,
khususnya bagian yang mengatur keuangan negarab. Undang-undang di
bidang keuangan negarac. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negarad. Peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan
daerahe. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
perimbangan keuangan pusat dan daerahf. Ketentuan
perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Daerahg. Peraturan perundang-undangan lainnya yang
mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.2.12 Asumsi Dasar dan
Karakteristik Kualitatif Laporan KeuanganAsumsi dasar dalam
pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang
diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar
standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:1. Asumsi
kemandirian entitasAsumsi kemandirian entitasr berarti bahwa setiap
unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai
kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi
kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.
Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya
kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan metaksanakannya
dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas
pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan
yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan
aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat
keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak teriaksananya
program yang telah ditetapkan.2. Asumsi kesinambungan
entitasLaporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas
pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah
diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas
pelaporan dalam jangka pendek.3. Asumsi keterukuran dalam satuan
uang (monetary measurement)Laporan keuangan entitas pelaporan harus
menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dmifai dengan
satuan uang, Hal ini diperlukan agar memungkinkan diiakukannya
analisis dan pengukuran dalam akuntansi.Karakteristik kualitatif
laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu
diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat
normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat
memenuhi kualitas yang dikehendaki: Relevan Andal Dapat
dibandingkan Dapat dipahami2.13 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan
KeuanganPrinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan
sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar
dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan
keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan
keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut
ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan
pelaporan keuangan pemerintah:a. Basis akuntansib. Prinsip nilai
historisc. Prinsip realisasid. Prinsip substansi mengungguli bentuk
formale. Prinsip periodisitasf. Prinsip konsistensig. Prinsip
pengungkapan lengkaph. Prinsip penyajian wajar
2.14 Unsur Laporan KeuanganLaporan keuangan pemerintah terdiri
dari :A. Laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), terdiri
dari: Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih.B. Laporan Finansial, terdiri dari: Neraca Laporan
Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus KasC. Catatan
Atas Laporan KeuanganMerupakan laporan yang merinci atau
menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran
maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak
terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan
finansial.
2.15 Pengakuan Unsur Laporan Pengakuan dalam akuntansi adalah
proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian
atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian
yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan
keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan
dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang
terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.2.16 Pengukuran
Unsur Laporan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai
perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara
kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk
memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai
nominal.Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi
terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
BAB IIIKesimpulanPerkembangan akuntansi pemerintahan tidaklah
secepat akuntansi bisnis. Salah satu penyebabnya adalah
karakteristiknya yang tidak banyak mengalami perubahan. Akan
tetapi, akhir-akhir ini tuntutan masyarakat menjadikan penting
akuntansi pemerintahan. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh
pemerintah, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan yang
semakin baik.Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal
terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan.Dalam hal terjadi pertentangan antara
kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar
akuntansi relatif diunggulkan terhadap kerangka konseptual ini.
Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat
diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa
depan.
DAFTAR PUSTAKAAkuntansi Sektor Publik. Universitas
Widyatama.2010Muindro Renyowijoyo. Akuntansi Sektor Publik:
akuntansi non laba. Mitra Wacana Media.
2008http://materikuliah-kita.wordpree.com/2012/06/kerangka-konseptual-akuntansiAkuntansi
Pemerintahan| 3