Makalah Kelompok ESDAL II

Makalah Kelompok ESDAL II

Kebijakan Harga Sumberdaya Alam

Disusun Oleh : Kelompok IV Andryan Parizal Ramdhani Septroniasi Sibarani Sri Wildayani Silvia Muldani Syamsul Fahri DOSEN PEMBIMBING : Eriyati., M.Si

UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU 2011

0

Kata Pengantar Masih besarnya pangsa pengeluaran pangan sebagian besar masyarakat berarti bobot inflasi kelompok pangan terhadap inflasi semakin besar. Apalagi karakter produk pangan dengan nilai elastisitas permintaan dan penawaran yang rendah menyebabkan besarnya fluktuasi harga pangan. Inflasi dan fluktuasi dapat mempengaruhi pasar uang kemudian akan mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Stabilitas ekonomi makro merupakan jaminan bagi investor untuk berinvestasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Faktor moneter yang menyebabkan inflasi adalah peningkatan penawaran uang melebihi peningkatan permintaan uang, yang disebabkan oleh defisit pemerintah, pengembangan kredit oleh sistem perbankan, dan surplus neraca pembayaran yang disebabkan oil booming dan bantuan asing, dan faktor yang disebabkan oleh cost push inflation adalah meningkatnya komoditas utama di pasar domestik seperti bahan bakar, dll. Fenomena produk pangan di atas menuntut peran pemerintah agar produsen dan konsumen domestik dapat dilindungi. Peran tersebut dharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kebijakan untuk penetapan terhadap sumberdaya alam. Diharapkan dengan adanya makalah kelompok ini, selain menjadi tugas, juga dapat memberikan pembaca ilmu yang mungkin akan berguna di kemudian hari.

Senin, 02 Januari 2012

Kelompok IV

1

Daftar Isi

Kata Pengantar ................................................................................................................... Daftar Isi .............................................................................................................................. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengertian Harga ....................................................................................................... Kebijakan Harga ....................................................................................................... Metode Penetapan Harga ........................................................................................ Tujuan Penetapan Harga ......................................................................................... Efek Penetapan harga .............................................................................................. Kebijakan Harga Sumberdaya Energi ................................................................. Kebijakan Harga Pangan dan Produk Pertanian .............................................. Kebijakan Harga Perikanan dan Peternakan ..................................................... Kesimpulan .................................................................................................................

1 2 3 3 4 5 5 6 7 9 10 11

Daftar Pustaka ....................................................................................................................

2

1.

Pengertian Harga Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran

suatu produk, karena harga adalah satu dari empat baur pemasaran (product, price, place, promotion). Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu penjualan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akaan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan.

2.

Kebijakan Harga Kebijaksanaan penentuan harga jual barang yang dihasilkan dari

sumberdaya alam, sesungguhnya erat sekali hubungannya dengan usaha pemasaran barang (marketing) yang dilaksanakan. Dalam pemasaran, untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan sangat diperlukan adanya berbagai informasi. Demikian pula dalam menentukan salah satu kebijaksanaan harga jual barang yang diproduksi. Sebenarnya masalah penjualan dan penetapan harga itu merupakan salah satu bagian dari rencana kerja dalam rangka persiapan penjualan. Tugas bagian penjualan itu meliputi pekerjaan persiapan penjualan dan pelaksanaannya. Justru dalam persiapan penjualan inilah sebenarnya lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan yang antara lain mengadakan penelitian tentang: Keadaan pembeli (tempat tinggalnya, kesukaannya dan tingkatan daya belinya). Kemungkinan-kemungkinan biayanya. Usaha-usaha yang berhubungan dengan peningkatan penjualan. Analisa pasar. yang menyangkut pengangkutan dan

3

Khusus mengenai kebijaksanaan yang akan dilakukan dalam rangka menetapkan harga, harus pula diperhatikan adanya keseimbangan di antara faktorfaktor yang satu sama lain saling mempengaruhi, yaitu antara lain: faktor permintaan di pasar. faktor biaya pembuatan barang/jasa. faktor keuntungan yang diharapkan, dan lain sebagainya.

3.

Metode Penetapan harga Harga dari produk baik yang berasal dari sumberdaya alam maupun bukan,

pada umumnya berorientasi pada 3 hal, yaitu : Penetapan harga yang berorientasi biaya : yaitu menetapkan harga jual terhadap suatu produk berdasarkan besarnya biaya produksi yang telah dikeluarkan. Umumnya semua biaya, termasuk pengalokasian biaya tambahan, selalu berubah dan di buat berdasarkan perkiraan tingkat pelaksanaan. Penetapan harga yang berorientasi biaya biasanya dilakukan dalam perdagangan eceran (bahan makanan, atau kerajinan) dan pesanan karena biayanya sulit ditentukan sebelumnya. Penetapan harga yang berorientasi permintaan : Penetapan harga sebagian besar berdasarkan pada banyaknya jumlah permintaan. Apabila permintaan banyak, harga yang dikenakan akan tinggi. Akan tetapi bila permintaan sedikit, harga yang dikenakan akan rendah. Harga dapat berbeda-beda berdasarkan konsumen. Harga yang lebih tinggi diberikan kepada pembeli yang tidak memperdulikan harga, dan harga yang lebih rendah diberikan kepada pembeli yang memperhatikan harga. Penetapan harga yang berorientasi persaingan : penetapan harga dilakukan bila harga tersebut sebagian besar ditentukan oleh harga pesaing yang lain. Dalam hal ini harga tidak perlu sama. Produsen dapat mempertahankan harga produknya lebih tinggi atau rendah dari harga produk pesaing dalam batasan persentase tertentu. Jenis penetapan harga ini biasanya digunakan untuk menyaingi produk yang tidak berbeda, seperti beras, minyak goreng,

4

tepung terigu, dan lain-lain. Penetapan harga yang berorientasi persaingan juga dapat digunakan dalam penawaran kontrak.

4.

Tujuan penetapan harga Kebijakan penetapan harga sumberdaya alam oleh perusahaan memiliki

beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut : Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Mempertahankan usaha dari perusahaan. Menggapai Return on Investment. Menguasai pangsa pasar.

Sedangkan oleh pemerintah, ada beberapa kebijakan penetapan harga produk yang berdasarkan dari sumberdaya alam adalah sebagai berikut : Menstabilkan harga produk pertanian agar mengurangi ketidakpastian usahatani. Menjamin harga pangan yang stabil bagi konsumen dan stabilitas harga di tingkat makro. Menjaga produk lokal agar tidak kalah saing dengan produk impor.

5.

Efek Penetapan Harga Penetapan harga memiliki efek baik maupun buruk terhadap produsen

maupun konsumen. Misalnya harga cabe merah naik pesat dari harga normal menjadi mencapai Rp. 60.000,- perkilogram. Dari sisi produsen, mereka menetapkan harga tersebut bukan karena permintaan yang meningkat ataupun menginginkan keuntungan yang lebih, tetapi bisa saja karena faktor cuaca yang tak menentu, gagal panen, dsb. Akibat harga yang meningkat tersebut, banyak produk terkait yang menjadi ikut mahal. Konsumen juga akhirnya mengurangi konsumsi mereka terhadap cabe merah. Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak jauh berbeda. Seperti yang telah kita ketahui, harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sekarang adalah Rp. 4.500,- perliter, sedangkan harga minyak dunia sebenarnya

5

lebih dari itu. Hal ini mengakibatkan para konsumen akan terbiasa dengan harga murah tersebut. Jika suatu saat nanti subsidi terhadap bahan bakar ditarik, akan mengakibatkan kenaikan harga diberbagai sektor, misalnya sektor industri, transportasi, dsb. Salah satu efek baik yang dulunya terasa adalah dengan dikenakannya biaya pajak impor terhadap berbagai produk luar negeri. Dengan adanya pajak tersebut, harga produk impor tersebut akan menjadi lebih mahal di pasar, sehingga tidak mengganggu produk pertanian lokal. Sementara sejak memasuki era globalisasi dan asean free trade area, banyak produk pertanian masuk ke Indonesia dengan harga murah. Jika dilihat di pasar tradisional maupun modern, akan banyak terlihat hasil pertanian impor, misalnya apel fuji, beras thailand, jeruk bangkok, dsb. Hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi ketergantungan dengan produk pertanian luar negeri, para usahatani lokal akan menutup usahanya karena kalah saing.

6.

Kebijakan harga sumberdaya energi Sumberdaya energi adalah sebagian sumberdaya alam antaralain berupa

minyak dan gas bumi, batubara, air, panas bumi, gambut, biomassa dsb baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kebijakan terhadap sumberdaya energi ini telah tertuang dalam Perpres RI No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Perlunya kebijakan dalam menetapkan harga sumberdaya energi ini adalah supaya penggunaan energi dengan seefektif mungkin, karena seperti yang telah diketahui, sumber energi yang menunjang kehidupan manusia sebagian besar berasal dari sumber energi fosil yang tak terbarui. Untuk menghindari krisis energi di masa mendatang, perlu dioptimalkan pemanfaatan energi di Indonesia baik dari sisi pasokan sumberdaya, pemanfaatan energi, maupun penelitian sumber energi baru. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama, kejujuran, keterbukaan dan kerja keras dari berbagai pihak.

6

Kebutuhan energi di masa yang akan datang semakin besar seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah jangka panjang dan jangka pendek perlu dipersiapkan. Indonesia memiliki sumberdaya alam cukup besar, khususnya batubara, gas, dan energi panas bumi, yang perlu dikembangkan sebagai sumber energi alternatif. Penghematan saja tidak akan bisa membantu, tetapi juga memerlukan diversifikasi karena pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional adalah perbaikan pada sisi kemampuan produksi energi nasional. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tugas yang berat, mengingat kinerja produksi minyak (lifting) nasional tidak pernah mencapai target yang ditentukan. Kebijakan yang dikeluarkan untuk menghemat besarnya penggunaan energi fosil adalah konversi penggunaan minyak tanah dengan gas LPG. Tetapi, dalam prakteknya terlihat ketidaksiapan pemerintah dalam konversi tersebut.

Ketidaksiapan yang dimaksud, misalnya bermasalahnya alat-alat pendukung seperti kompor, tabung, regulator, maupun pendistribusiannya. Namun, kebijakan ini sangat baik, mengingat bisa menghemat pengeluaran minyak tanah, ataupun menekan pengeluaran rumah tangga.

7.

Kebijakan harga pangan dan produk pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Usaha tani adalah bagian inti dari pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Pertanian dalam pengertian luas adalah semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Kebijakan harga produk tani memiliki tujuan sebagai berikut : Mencegah para penjual dan pembeli dari permainan harga. Mempengaruhi tingkat dan stabilitas harga-harga yang diterima dari hasil usaha tani. Memberi jaminan harga dasar sehingga dapat memperkecil risiko dalam usaha tani. Menstabilkan harga produk pangan.

7

Kebijakan-kebijakan pangan dan produk pertanian adalah sebagai berikut : Kebijakan harga maksimum : Merupakan harga yang pada umumnya ditetapkan di bawah harga keseimbangan. Biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya inflasi. Kebijakan ini di lain pihak berakibat pada adanya pasar gelap, hal pendistribusian, dan masalah penimbunan barang. Kebijakan harga dasar : Merupakan harga yang ditentukan diatas harga titik keseimbangan. Biasanya digunakan untuk menunjang harga hasil pertanian dan pendapatan para usahatani. Di sisi lain, harga dasar mengakibatkan hasil pertanian yang ada disimpan, atau juga dikeluarkan secara besar-besaran, dan mungkin juga dijual di pasarpasar yang tidak kompetitif. Kebijakan pemasaran : Bertujuan agar pemasaran baik lokal maupun ekspor berjalan efisien. Kebijakan input : Bertujuan untuk mempengaruhi harga-harga dan sistem pembelian input-input variabel yang digunakan dalam usahatani (misalnya subsidi pupuk). Kebijakan kredit : Berhubungan dengan perolehan modal kerja untuk membeli input-input variabel yang digunakan dalam usahatani. Kebijakan mekanisasi : bertujuan untuk mempengaruhi langkah dan arah petani salam mengadopsi teknologi mekanis atau modal tetap usaha tani. Kebijakan land reform : Bertujuan untuk merubah distribusi kepemilikan atau kondisi-kondisi yang berhubungan dengan tanah sebagai sumber daya usaha tani. Kebijakan penelitian : berkaitan dengan penggalian dan penyebaran teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya dalam usaha tani. Kebijakan pengairan : berkaitan dengan perolehan air sebagai sumberdaya dalam usaha tani.

Tingkat harga faktor produksi pangan memiliki pengaruh terhadap harga output produk dan besarnya konsumsi masyarakat. Jika harga produk terlalu rendah : profit/keuntungan akan berkurang bahkan bisa merugi. Jika harga produk terlalu tinggi : jumlah konsumsi masyarakat akan terus berkurang. Jika harga produk pas : terciptanya keseimbangan (equilibrium) seperti pada neraca permintaan dan penawaran (demand-supply).

8

Agar dapat mencapai keseimbangan tersebut, kita harus memahami daya beli dari konsumen, karena setiap konsumen memiliki tingkat daya beli yang berbeda-beda, maka dibutuhkan kebijakan harga yang tepat. Dalam pelaksanaan kebijakan soal pangan ini juga terdapat persoalan yang dikhawatirkan. Kebijakan pemerintah membuka regulasi impor dengan cukup longgar, antara lain dengan bea masuk yang rendah, dikhawatirkan akan memukul sekaligus petani dan masyarakat konsumen. Sifat ketergantungan pada produk impor pertanian dikhawatirkan ujung-ujungnya akan menyebabkan ketergantungan harga pada produsen luar negeri, yang dampaknya bisa semakin menjauhkan kemampuan masyarakat bawah memperoleh bahan pangan. Berkurangnya lahan garapan untuk budidaya tanaman pertanian menjadi ancaman serius. Menurut data sensus pertanian BPS pada akhir tahun 2004 menunjukkan, perubahan luas lahan sawah menjadi nonsawah (pemukiman, industri, dan sebagainya) mencapai 5% lebih. 8. Kebijakan harga perikanan dan peternakan Sebenarnya perikanan dan peternakan sudah termasuk dalam naungan pertanian, karena jika ditinjau dari pengertian pertanian, yang memanfaatkan sumberdaya hayati. Kebanyakan kebijakan-kebijakan harga dalam peternakan dan perikanan juga sama dengan kebijakan pada pertanian, misalnya pada kebijakan pemasaran atau kebijakan input. Tak ada yang bisa memungkiri bahwa Indonesia adalah negeri yang dikelilingi oleh perairan. Potensi perairan yang terkandung di bumi indonesia adalah keberkahan yang tak ternilai harganya. Potensi perairan di Indonesia adalah domain garapan dari kementerian kelautan dan perikanan. Kementerian inilah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan pengelolaan, pemanfaatan termasuk penegakan hukum di sektor perairan. Orientasi pengelolaan sektor perairan harus mampu memenuhi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan impor ikan yang kembali dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dianggap sebagai kebijakan yang memotong pendapatan nelayan lokal. Alasan dibukanya impor ikan tersebut adalah untuk memenuhi kekurangan produksi bagi perusahaan pengolahan ikan, tetapi pada kenyataannya ikan impor tersebut banyak masuk ke pasar tradisional, menyebabkan ketidakstabilan harga ikan di pasaran. Ikan-ikan yang diimpor pun adalah ikan yang banyak ditemui di perairan Indonesia, seperti ikan tongkol, ikan kembung, dan lain-lain. Harga ikan impor yang sangat murah menyebabkan harag ikan turun, karena pasar telah dipenuhi oleh ikan impor, akhirnya hasil tangkapan nelayan

9

lokal tidak laku terjual karena tidak dapat berdaing dengan harga ikan impor tersebut. Dalam peternakan pun, tidak jauh dari impor. Sejak tahun 2010, pemerintah dengan gencarnya melakukan impor sapi ke Indonesia. Hal itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasional yang tinggi. Kemudian diterapkan pula peraturan tentang ekspor ternak, dimana binatang ternak pedaging tidak diimpor hiduphidup, melainkan diimpor setelah disembelih. Tetapi, pada pertengahan tahun 2011 kemarin, pemerintah membuka impor sapi dari australia. Dengan adanya peraturan tersebut, mengakibatkan para peternak dalam skala kecil menyerah untuk melanjutkan usahanya karena merugi dan akhirnya enggan untuk beternak lagi. 9. Kesimpulan Dari pembahasan yang telah kami jelaskan diatas, bisa ditarik kesimpulan, bahwa pada dasarnya kebijakan pemerintah sebenarnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun, pemerintah menjadi dilema saat kepentingan konsumen bertubrukan dengan kepentingan produsen. Impor produk tani dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi permintaan konsumen yang berlebihan, malah menjadi bumerang bagi para produsen, yang menjadi merugi karena dagangannya kalah saing dengan produk impor. Kebiasaan konsumtif masyarakat yang sudah mendarah daging yang harus diberantas. Jangan ada lagi pengalihan lahan pertanian. Jika masyarakat terus konsumtif, dan tidak produktif, bagaimana jika suatu saat nanti terjadi kelangkaan bahan makanan karena bencana atau sebab lainnya di negara yang biasa mengekspor ke indonesia (vietnam, thailand, atau australia contohnya), tentu mereka akan mengurangi ekspor mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jika hal tersebut terjadi, maka dari mana masyarakat indonesia akan mencukupi kebutuhan akan pangan jika tidak menggiatkan usahatani. Dilihat dari faktor produksi, Indonesia memiliki lahan luas yang bisa dipergunakan untuk pertanian. Tinggal bagaimana pemerintah mendukung para usahatani agar tidak merugi, maka akan banyak para investor yang menanamkan sahamnya dibidang pertanian. Contohkan saja negeri China, yang memberikan suku bunga kredit bank komersil sebesar 5,31%, sehingga memberikan kemudahan bagi para pelaku usahatani. Jika dibandingkan bunga kredit pertanian indonesia yang sebesar 14%, wajar saja masyarakat Indonesia memilih bekerja sebagai pegawai negeri daripada pelaku usahatani, karena dari segi finansial, mereka berpendapat bekerja di bidang usahatani kurang menguntungkan.

10

Daftar Pustaka

m.okezone.com/read/2011/11/28/19/535319 pasfmpati.com/101/index.php?option=com_content&view=article&id=45:joo mla-community-portal&catid=1:latest-news mycopypast.blogspot.com/2010/01/tujuan-metode-pendekatan-penetapan.html mycopypast.blogspot.com/2010/01/cara-cara-penetapan-harga-produk.html mycopypast.blogspot.com/2010/01/kebijakan-penetapan-harga-produk.html shugabst2.blogspot.com/2011/02/macam-macam-kebijakan-pertanian.html id.wikipedia.org/wiki/pertanian m.kompasiana.com/post/bisnis/2011/12/07/kebijakan-impor-ikan-samadengan-menghianati-nelayan/ faridmudlofar.blogspot.com/2011/06/politik-dan-kebijakan-perikanan.html m.kompasiana.com/post/agrobisnis/2011/06/12/sapi-australia-untuk-siapa/

11