IJARAH DALAM AKAD DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH
BAB I - PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang MasalahDalam menghadapi
persaingan yang semakin ketat, menuntut PT. Bank Aceh Unit Usaha
Syariah untuk melakukan pengelolaan dana secara efektif dan
efisien, dana yang terkumpul kemudian dikelola dalam bentuk
penyaluran pembiayaan. PT. Bank Aceh UUS juga harus memperhatikan
kebutuhan para nasabahnya dalam mengeluarkan produk-produk
pembiayaan. Salah satunya yaitu produk pembiayaah Ijarah dengan
akad sewa-menyewa, merupakan akad yang sangat fleksibel dalam
penerapannya yaitu dengan memberi keringan serta kemudahan bagi
para nasabahnya, nasabah yang memerlukan suatu barang atau jasa
untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan konsumtif atau
bisnis.Pertumbuhan pinjaman konsumtif setiap tahunnya mengalami
peningkatan, hal ini dikarenakan pinjaman konsumtif paling diminati
dan dicari oleh nasabah karena dari sisi kemudahan dan kenyamanan
yang ditawarkan. Secara definisi pembiayaan konsumtif syariah
adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun
jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha.Dalam menetapkan
akad pembiayaan konsumtif, ada beberapa langkah yang harus
dilakukan yaitu dengan melihat tingkat kebutuhan serta manfaat
kepada nasabah, salah satunya jika pembiayaan tersebut dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan nasabah dIbidang jasa maka pembiayaan yang
diberikan adalah Ijarah.
1BAB I - PENDAHULUANPenggunaan akad ijarah pada penyaluran
pembiayaan PT. Bank Aceh UUS hanya sebatas sewa-menyewa dan sewa
beli, dengan memperoleh ujrah (fee) atas manfaat barang/jasa yang
disewakannya. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan
dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk
persentase.Dengan mengacu pada uraian diatas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penulisan lebih tentang masalah tersebut dalam
makalh yang berjudul : Pembiayaan Ijarah Multijasa pada PT. Bank
Aceh Unit Usaha Syariah.2BAB I - PENDAHULUAN1.2. Rumusan
MasalahBerdasarkan latar belakang masalah yang dideskripsikan
diatas maka penulis perlu melakukan pembahasan yang mempunyai
maksud dan tujuan yang terarah dan jelas, agar tidak terjadi
perbedaan masalah dalam penulisan makalah ini. Serta pokok
permasalahan yang terkait didalamnya dengan tujuan agar dapat
diperoleh gambaran yang lebih jelas dalam menguraikan masalah
tersebut dalam penulisan makalah ini.Bagaimana mekanisme Pembiayaan
Ijarah Multijasa?Bagaimana Akad Ijarah yang digunakan dalam
aplikasi Pembiayaan Multijasa?
1.3. Tujuan PenulisanDari uraian permasalahan diatas, maka yang
menjadi tujuan penulis :Untuk menganalisa mekanisme Pembiayaan
Ijarah Multijasa pada PT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah.Untuk
mengkaji serta mengusulkan dalam rangka pengembangan produk
pembiayaan ijarah pada PT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah.Untuk
memnuhi syarat Pelatihan Calon Pemimpin Muda (PCPM) Angkatan
Ke-VIII Tahun 2015, PT. Bank Aceh dan LPPI.33BAB I -
PENDAHULUAN1.4. Manfaat PenulisanAdapun dari penulisan makalah ini
diharapkan memberi manfaat bagi pembaca serta bagi penulis guna
menambah ilmu pengetahuan dan waasan dalam hal mengidentifikasi
masalah dan menyusun alternatif solusi dalam menyelesaikan
permasalahan.4BAB II TINJAUAN PUSTAKA2.1. Produk Pembiayaan
Multijasa2.1.1. Pengertian Ijarah MultijasaSecara terminologi atau
menurut bahasa multijasa terdiri dari dua kata, multi yaitu banyak,
bermacam-macam dan kata jasa yang berarti perbuatan yang berguna
atau bernilai bagi orang lain. Jadi multijasa adalah sebuah
perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya bagi orang lain.
Menurut terminologi istilah pembiayaan ijarah multijasa adalah
pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik
perbankan atau non perbankan kepada nasabah dalam memperoleh
manfaat dan jasa1. Pembiayaan ijarah multijasa merupakan fasilitas
biaya konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti
biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, naik haji dan umroh. Pada
umumnya pembiayaan multijasa yang terjadi di lembaga keuangan
syariah yaitu membeli jasa manfaat dari penyedia jasa, kemudian
nasabah akan membayar ujrah (fee) sebagai kompensasi atas manfaat
yang diperolehnya dengan cara mengangsur atau langsung melunasi
sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian di awal
akad.
2.1.2. Landasan Hukum IjarahAl-Quran Ada beberapa ayat yang
menegaskan dibolehkannya pembiayaan multijasa, contohnya terdapat
pada Surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi :5BAB II TINJAUAN
PUSTAKAArtinya :Penyeru-penyeru itu berkata : kami kehilangan piala
raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh
bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin
terhadapnya.Ayat ini menjelaskan tentang Ujrah dari jualah
(sayembara), ketika seseorang dapat melakukan sesuatu yang bisa
melakukan sesuatu yang diinginkan, maka ia dapat mendapatkan
imbalan sebagai pengganti jasa tersebut.Sedangkan pembiayaan Ijarah
multijasa tidak diperbolehkan dalam hal kemaksiatan atau yang
diluar syariat islam, ini ditegaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 2
:
Artinya :dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya
allah amat berat siksa-Nya.
6BAB II TINJAUAN PUSTAKAHadisSelain dalil-dalil dari Al-Quran,
ada juga beberapa hadis yang membolehkan dan menjelaskan sebagai
pendukung atau pegangan dalam bertransaksi menggunakan akad ijarah
multijasa. Seperti hadits riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf
al-Muzani di bawah ini :
Artinya :Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.Sesuai dengan hadis di atas, bahwa rasulullah SAW membolehkan
umatnya untuk menolong satu sama lain dengan melakukan perjanjian
atau mengikat akad, asalkan tidak menghalalkan yang haram dan
mengharamkan yang halal.
7BAB II TINJAUAN PUSTAKAC. Kaidah FiqihPada dasarnya semua
bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang
mengharamkannya. Jadi pembiayaan ijarah multijasa juga boleh oleh
agama islam, karena belum ada dalil yangmengharamkannya.Ketentuan
berkaitan dengan ijarah multijasa didasarkan kepada fatwa DSN-MUI
No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa dan PBI No:
10/16/PBI/2008.tentang perubahan atas PBI No: 9/19/PBI/2007 tentang
pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan
penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, kegiatan
penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan ijarah untuk
transaksi multijasa berlaku persyaratan sebagai berikut :Bank dapat
menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa
keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan,
ketenaga kerjaan dan kepariwisataan.Dalam pembiayaan kepada nasabah
yang menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa, bank dapat
memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.Besar ujrah atau fee harus
disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam
bentuk persentase.Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan
menggunakan akad ijarah atau kafalah.
8BAB II TINJAUAN PUSTAKADalam hal LKS menggunakan akad ijarah,
maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa
ijarah.Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti
semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah.
2.2. Skema Akad Yang Digunakan2.2.1. Pengertian IjarahLafaz
al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.
Secara terminologi definisi ijarah yang dikemukakan para ulama
fiqih, maka akad al-ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad
al-ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya,
karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad al-ijarah itu
hanya ditujukan kepada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing
tidak boleh dijadikan sebagai obyek al-ijarah untuk diambil susu
atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi.Menurut
penjelasan atas PBI No: 9/19/PBI/2007, ijarah adalah transaksi sewa
menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa
termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk
mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Jadi pada
prinsipnya ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi
perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli
objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya
adalah barang maupun jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat
atas tenaga kerja.9BAB II TINJAUAN PUSTAKASedangkan arti dari
pembiayaan ijarah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang
dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan
kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu
sesuai dengan kesepakatan. Inti dari suatu perjanjian sewa-menyewa
adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada
pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa.
2.2.2. Landasan Hukum IjarahA. Al-Quran
Artinya :Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah :
233)
10BAB II TINJAUAN PUSTAKADalil dari ayat tersebut adalah
ungkapan apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Ungkapan
tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan (menyusukan anak)
berkat kewajibanmembayar upah (fee) secara patut.
B. Hadis
Artinya :Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu
pekerjakan sebelum kering keringat mereka. (HR. Ibnu Majah dari
Abdillah bin Umar).
2.2.3. Ketentuan Objek IjarahObjek ijarah adalah manfaat dari
penggunaan barang dan jasa. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus
diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di
kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itu
tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat
dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan
berapa lama manfaat di tangan penyewa.
11BAB II TINJAUAN PUSTAKA2.2.4. Skema Dan Pola Pembiayaan
Ijarah
Keterangan :Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank
syariah.Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh
nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.Setelah
dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenaibarang objek
ijarah, tarif ijarah, periode ijarah dan biaya pemeliharaannya,
maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan
menyerahkan jaminan yang dimiliki.
12BAB II TINJAUAN PUSTAKABank menyerahkan objek ijarah kepada
nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah
berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada
bank.bila bank membeli objek ijarah tersebut (al-bai wal ijarah),
setelah periode ijarah berakhir objek ijarah disimpan oleh bank
sebagai asset yang dapat disewakan kembali.Bila bank menyewa objek
ijarah tersebut (al-ijarah wal ijarah, atau ijarah parallel),
setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan
oleh bank kepada supplier/penjual/pemilik.
2.2.5. Pembatalan Ijarah Yang DibenarkanMazhab Hanafi
berpendapat bahwa sebuah kontrak ijarah boleh dibatalkan sepihak
kalau ada alasan yang kuat dan sangat substansial. Alasan tersebut
biasanya berhubungan dengan tidak dimungkinkannya pemanfaatan dari
asset sewa itu. Ada pertimbangan khusus mengapa pembatalan kontrak
sewa dengan alasan yang kuat dibenarkan. Salah satu yang memiliki
alasan itu akan dirugikan oleh sesuatu yang ia tidak setujui dalam
kontrak. Maka bolehnya pembatalan kontrak dalam kondisi seperti itu
dimaksudkan untuk mencegah salah satu pihak menderita kerugian
secara terpaksa.13BAB II TINJAUAN PUSTAKA2.3. Teknik Perhitungan
Dalam pembiayaan multijasa, lembaga keuangan syariah dapat
memperoleh ujrah. Ujrah adalah imbalan yang diberikan atau yang
diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam ujrah
disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam
sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.Kebutuhan masyarakat untuk
memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain
melalui akad Ijarah. Ujrah dalam Ijarah harus disepakati pada saat
akad. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau
para pihak memandang perlu untuk melakukan review atas besaran
ujrah yang telah disepakati tersebut.A. Ketentuan Hukum :Review
Ujrah boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad Ijarah
apabila memenuhi syarat sebagai berikut :a. Terjadi perubahan
periode akad Ijarahb. Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak
dilakukan review maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihakc.
Disepakti oleh kedua belah pihak2. Review atas besaran ujrah
setelah periode tertentu :14BAB II TINJAUAN PUSTAKAUjrah yang telah
disepakati untuk suatu periode akad Ijarah tidak boleh
dinaikkan.Besaran ujrah boleh ditinjau ulang periode berikutnya
dengan cara yang diketahui dengan jelas oleh kedua belah
pihak.Peninjau kembali besaran ujrah setelah jangka waktu tertentu
harus disepakati kedua belah pihak sebelumnya dan disebutkan dalam
akadDalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad
pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya
boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak
menimbulkan perselisihan
Contoh perhitungan akad Ijarah :Bapak Ahmad hendak menyewa
sebuah ruang perkantoran disebuah gedung selama 1 tahun mulai dari
tanggal 1 Mei 2010. Pemilik gedung menginginkan pembayaran sewa
secara tunai dimuka sebesar Rp. 240.000.000,-. Dengan pola
pembayaran tersebut, kemampuan keuangan Bpk. Ahmad tidak
memungkinkan. Bpk. Ahmad hanya dapat membayar sewa secara angsuran
per bulan. Untuk memecahkan masalah ini, Bpk. Ahmad mendatangi
sebuah bank syariah untuk meminta pembiayaan, dengan memaparkan
kondisi kebutuhan dan keuangannya.Analisa bank : berikut adalah
analisa bank dalam memberikan pendanaan dengan memperhitungkan
kebutuhan dan kemampuan financial/keuangan nasabah serta required
rate of profit bank (sebesar 20%) :15BAB II TINJAUAN PUSTAKAHarga
sewa 1 tahun (tunai dimuka) :Rp. 240,000,000.00Required rate of
profit bank (20%) : Rp. 48,000,000.00 Harga sewa kepada nasabah
:Rp. 288,000,000.00Periode pembiayaan :12 bulan (= 360
hari)Besarnya angsuran nasabah perbulan :Rp. 24,000,000.00
Dengan analisa tersebut maka bentuk pembiayaan yang diberikan
oleh bank kepada Bpk. Ahmad adalah:Pembiayaan ijarah, harga sewa
Rp. 288.000.000,- jangka waktu 12 bulan, angsuran per bulan Rp.
24.000.000,-/bulan.16BAB III PEMBAHASAN3.1. Profil PT. Bank Aceh
Unit Usaha Syariah3.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Unit Usaha
SyariahGagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di
Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Provinsi Atjeh, setelah mendapat persetujuan DPRD peralihan
Provinsi Aceh di Banda Aceh dengan Surat Keputusan Nomor : 7/DPRD/5
tanggal 7 September 1957 dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp.
25,000,000.00Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada
tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan
Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari
Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18
Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dan pada
tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum
berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dan terakhir
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999
tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah
Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31
Desember 1999. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan
Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55
tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa
Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh dan ditetapkan modal sebesar Rp.
150 milyar, kemudian Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH
No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT. Bank BPD
Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.17BAB III PEMBAHASANUntuk
memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen
masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya
berkaitan dengan masalah keyakinan, serta di dukung oleh UU No. 7
Tahun 1997 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan dengan UU
No. 10 Tahun 1998, membuka peluang yang seluas-luasnya kepada
Perbankan Nasional untuk mendirikan Bank Syariah maupun Kantor
Cabangnya oleh Bank Konvensional, maka pada tanggal 28 Desember
2001 PT. Bank Aceh mendirikan Unit Usaha Syariah dengan SK Direksi
No. 047/DIR/SDM/XII/2001.Dengan terbitnya izin pembukaan Kantor
Cabang Syariah dari Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/Bna tanggal 19
Oktober 2004, maka hadir ditengah-tengah masyarakat aceh PT. Bank
Aceh KC Syariah Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar
Banda Aceh yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 5 November 2004
dan softopening kegiatan operasional pada tanggal 20 November 2004.
3.1.2. Visi Dan MisiVisi : Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang
terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan
nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.Misi :
Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah
dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui
pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta
memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada
Karyawan.18BAB III PEMBAHASANPT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah
sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah, telah
memiliki beberapa produk-produk Penghimpunan Dana dan Penyaluran
Dana diantaranya :Penghimpunan Dana :Tabungan Firdaus iB dengan
prinsip mudharabah.Tabungan Sahar iB dengan prinsip wadiah.Giro
Amanah iB dengan prinsip wadiahDeposito Sejahtera iB dengan prinsip
mudharabah. Penyaluran Dana : Pembiayaan konsumtif dan produktif
dengan prinsip jual beli murabahah.Pembiayaan produktif dengan
prinsip musyarakah.Pembiayaan ijarah sewa menyewa dan ijarah
muntahiyah bit tamlik sewa beli.Pembiayaan kepemilikan emas (rahn
gadai emas).
19BAB III PEMBAHASANDalam praktek penyaluran dana produk
pembiayaan dengan konsep ijarah, PT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah
selama ini merealisasikan penyaluran pembiayaan sebagai berikut
:Ijarah dengan konsep sewa menyewa, yaitu melakukan penyaluran
pembiayaan untuk kebutuhan atas suatu barang atau jasa tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
Diantaranya sewa rumah, toko, kendraa, gedung kantor dan
tanah.Ijarah muntahiyah bit tamlik yaitu dengan melakukan
penyaluran pembiayaan untuk kebutuhan atas suatu barang yang
diikuti dengan kepemilikan pada akhir masa sewa. Diantaranya sewa
rumah, toko, kendraan, gedung kantor dan tanah.Sebagai bank yang
memiliki Visi dan Misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta
meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan hal ini sejalan dengan
konsep syariah yaitu perekonomian yang adil dan menaruh perhatian
pada kepentingan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan
pengembangan produk pembiayaan ijarah multijasa, pembiayaan dalam
bentuk sewa barang maupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat diantaranya untuk biaya sekolah, biaya pengobatan,
pernikahan naik haji dan umrah.
20BAB III PEMBAHASAN3.2. Produk Pembiayaan Ijarah MultijasaPT.
Bank Aceh Unit Usaha Syariah dalam hal melakukan pengembangan
produk penyaluran pembiayaan ijarah multijasa, dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat serta melihat kebutuhan pasar persaingan
perbankan di provinsi Aceh. Dari sisi bisnis bank produk pembiayaan
ijarah multijasa menjadi bagian pendukung dalam penghimpunan dana,
hal ini dikarenakan dalam praktek penyaluran pembiayaan ijarah
multijasa harus menjadi mitra PT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah
diantarnya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga lainya
yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip
syariah.21BAB III PEMBAHASAN3.3. Action Plan Pengembangan
Produk
NONAMA KEGIATANMINGGU-1MINGGU-2MINGGU-3MINGGU-41. Mengumpulkan
dan merangkum Informasi2.Melakukan penawaran kerjasama dengan
vendor3.Memutuskan / menunjuk vendor4.Diskusi Draft SOP5.Koreksi
Draft SOP ke Vendor6.Final cek list SOP7.Final SOP8. Pembayaran
jasa 9.Usulan kajian Risk10.22BAB IV PENUTUP4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan didukung dengan
teori-teori yang dijadikan landasan dalam memahami
permasalahan-permasalahan, maka kesimpulan yang penulis buat adalah
sebagai berikut :Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan dalam
memenuhi kebutuhan akan manfaat atas suatu jasa. Dalam prakteknya,
produk Pembiayaan Ijarah Multijasa menggunakan dua akad yaitu akad
ijarah dan wakalah, artinya PT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah
memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan para Mitra dan memberikan
kuasa kepada Mitra (nasabah) untuk membayar kepada pihak ketiga.
Sehingga antara pihak bank dan pihak ketiga tidak terjadi transaksi
apapun. Dalam proses membayar, Mitra dapat menyicil dengan cara
harian, mingguan atau bulanan yang sesuai dengan kemampuan Mitra.
Dari produk ini bank berhak mendapatkan imbalan dari Mitra
(nasabah) atas jasa yang diberikan dengan kesepakatan diawal dan
dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase karena pembiayaan
ini bukan ditujukan untuk pembiayaan produktif, melainkan
pembiayaan konsumsi.Pedoman mengenai pembiayaan multijasa yang
dibuat oleh Dewan Syariah Nasional tertuang pada fatwa No.
44/DSN-MUI/VII/2004 yang menjelaskan bahwa akad yang dapat
digunakan adalah akad ijarah atau kafalah. Dalam aplikasinya, akad
ijarah yang diikuti dengan akad wakalah tidak tepat karena objek
pada akad ijarah di sini adalah sewa jasa namun pada aplikasinya
yang dipakai adalah uang seperti yang sudah dijelaskan di atas. Hal
ini tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan juga fatwa DSN
tentang pembiayaan ijarah.
23BAB IV PENUTUP4.2. SaranSetelah penjelasan-penjelasan di atas,
maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu: Pada pembiayaan
multijasa akad yang sebaiknya digunakan adalah akad qardh, yaitu
transaksi pinjaman murni berupa uang tunai atau alat tukar lainnya
dari pemilik dana (dalam hal ini LKS) dan peminjam hanya
berkewajiban mengembalikan pokok utangnya saja pada waktu tertentu
dimasa datang. Pemberi pinjaman juga dibolehkan untuk membebani
biaya jasa pengadaan pinjaman namun biaya ini bukan merupakan
keuntungan bagi LKS melainkan hanya sebagai biaya aktual yang
dikeluarkan seperti biaya sewa gedung, biaya gaji karyawan dan
peralatan kantor dan biaya ini tidak boleh dibuat proporsional
terhadap jumlah pinjaman. Besarnya biaya tersebut tidak lebih dari
2,5 persen.PT. Bank Aceh UUS lebih meningkatkan dana sosial agar
Mitra yang tidak mampu sekalipun dapat mengajukan pembiayaan yang
sama namun tidak dipungut imbalan apapun. Sehingga tidak hanya
nasabah yang mampu saja yang dapat menikmati produk ini. Hal ini
dapat menciptakan keadilan bagi setiap lapisan masyarakat.PT. Bank
Aceh UUS lebih memperluas jaringannya ke lembaga-lembaga seperti
lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga lain sehingga
dalam memenuhi kebutuhan Mitra (nasabah) atas suatu jasa dapat
menggunakan akad kafalah yaitu penanggung (dalam hal ini PT. Bank
Aceh UUS) memenuhi kewajiban pihak kedua (nasabah) kepada pihak
ketiga.24BAB IV PENUTUPDewan Syariah Nasional lebih meningkatkan
perhatian kepada lembaga keuangan syariah selain bank. Dalam
membuat pedoman harus juga melihat kemampuan semua LKS. Hal ini
agar semua LKS baik bank maupun non bank dapat mengikuti pedoman
tersebut tanpa merasa terbebani.Dewan Syariah Nasional
mempertimbangkan lagi akad ijarah dalam fatwa pembiayaan multijasa
karena hal ini tidak sesuai dengan fikih muamalat.Fatwa Dewan
Syariah Nasional harus lebih mensosialisasikan atau memperkenalkan
pada semua pihak, baik LKS maupun masyarakat luas agar tidak ada
pihak yang dibohongi akibat ketidaktahuan mereka.
25DAFTAR PUSTAKAAntonio, Syafii, Bank Syariah dari Teori ke
Praktik, Jakarta:Gema Insani Press, 2009.Anshori, Abdul Ghafur,
Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga
Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan,Pustaka Pelajar : 2008.Anwar,
Syamsul, Hukum perjanjian syariah, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2007.Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : PT Raja
Grafindo Husada, 2007.Ath-Thyyar, Abdullah bin Muhammad,dkk,
Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab Yogyakarta :
Maktabah Al-Hanif, 2009.Djuwaini dimyauddin, Pengantar Fiqh
Muamalah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.Fatwa Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan Ijarah.Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan
Multijasa.Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
NO.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.Fatwa Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang
Hawalah bil ujrah.26