BAB I PRNDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Secara umum perusahaan artinya tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi untuk digunakan dan dikoordinir demi memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Berdasarkan definisi diatas maka dapat dilihat adanya lima unsur penting dalam sebuah perusahaan,yaitu organisasi, produksi, sumber ekonomi, kebutuhan dan cara yang menguntungkan. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Adapun perusahaan itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu : Perusahaan Perseorangan atau disebut juga Perusahaan Individu adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PRNDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Secara umum perusahaan artinya tempat terjadinya kegiatan produksi dan
berkumpulnya semua faktor produksi untuk digunakan dan dikoordinir demi memuaskan
kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Berdasarkan definisi diatas maka dapat dilihat
adanya lima unsur penting dalam sebuah perusahaan,yaitu organisasi, produksi, sumber
ekonomi, kebutuhan dan cara yang menguntungkan. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di
pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka
mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan
tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.
Adapun perusahaan itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu :
Perusahaan Perseorangan atau disebut juga Perusahaan Individu adalah badan usaha
yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha
perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal
tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan
bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja/buruh yang
sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Perusahaan Perseorangan dapat
berbentuk Perusahaan Dagang/Jasa (Toko Swalayan, Biro Konsultan) dan Perusahaan
Industri. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling,
pedagang asongan, dan lain sebagainya.
Perusahaan Persekutuan Badan Hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas
(PT), Koperasi, dan BUMN. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan
hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya
berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di
dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat
menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT /
persoroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai
persyaratan lainnya.
Perusahaan Persekutuan bukan Badan Hukum atau disebut juga Perusahaan
persekutuan yang artinya badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara
bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha
persekutuan adalah Perusahaan Dagang/Usaha Dagang, Industri Rumah (home industri), dan
Perseroan (Firma dan CV). Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin
khusus pada instansi pemerintah yang terkait.
Banyak sekali bentuk-bentuk perusahaan yang dapat kita lihat dari penjelasan diatas.
Tapi yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai Firma yang merupakan salah satu
contoh dari Badan Persekutuan bukan Berbadan Hukum. Kita tahu sekarang ini banyak sekali
perusahaan-perusahaan yang menggunakan bentuk Firma ini. Bahkan Firma bukanlah suatu
istilah yang asing lagi untuk kita dengar dan akan terus berkembang di masa sekarang ini.
Firma itu sendiri telah dibuat hukum nya (peraturannya) dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) oleh pemerintah. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk
mengetahui lebih dalam lagi apa itu Firma sehingga kita dapat mempertimbangkan bentuk
usaha apa yang ingin kita gunakan jika kita ingin membuka suatu usaha.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas,maka secara umum rumusan masalah
pada makalah ini adalah sebagai berikut :
a. Apakah yang dimaksud dengan Firma berserta ciri-cirinya ?
b. Apa saja kebaikan dan keburukan dari Firma ?
c. Apa dasar hukum Firma beserta isinya?
d. Siapa saja yang menjadi sekutu dalam pembentukkan Firma?
e. Bagaimana proses pendirian dan pembubaran Firma?
1.3 Tujuan
Tujuan dalam pembahasan makalah ini, yang berjudul “Firma” berdasarkan rumusan
masalah di atas, adalah untuk membahas hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang
diajukan antara lain :
a. Untuk mengetahui pengertian mengenai Firma.
b. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan Firma serta ciri-ciri bentuk Firma.
c. Untuk mengetahui dasar hukum Firma.
d. Untuk mengetahui proses pendirian dan pembubaran Firma beserta sekutunya.
1.4 Manfaat
Selain tujuan daripada penulisan makalah, perlu pula diketahui bersama bahwa
manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
a. Secara Teoritis
Secara toeritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan akan
mamperkenalkan tentang Firma serta menimbulkan pemahaman dan pandangan baru
mengenai Firma.
b. Secara Praktis
Secara praktis, penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan masukan dan
pemahaman yang lebih mendalam bagi para Remaja, Mahasiswa, Pelajar ataupun pada
Halayak ramai sehingga akan lebih mengetahui bagaimana menjalankan suatu badan usaha
yang ingin di bentuk.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Firma
Firma (dari bahasa Belanda venootschap onder firma; secara harfiah: perserikatan
dagang antara beberapa perusahaan) atau sering juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk badan
usaha untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih (disebut Firmant) dengan
memakai nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas
usahanya. Menurut Manulang (1975) persekutuan dengan firma adalah persekutuan untuk
menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Jadi ada beberapa orang yang
bersekutu untuk menjalankan suatu perusahaan. Nama perusahaan seperti umumnya adalah
nama dari salah seorang sekutu.
Dalam firma semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya baik sendiri maupun
bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Bila perusahaan mengalami
kerugian akan ditanggung bersama, bila perlu dengan seluruh kekayaan pribadi mereka.
Firma dapat dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang semuanya belum memiliki usaha. Pemiliki
firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan
menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.
Firma bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum karena : Tidak ada
pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu‐sekutu, setiap sekutu
bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Tidak ada keharusan pengesahan akta
pendirian oleh Menteri Kehakiman dan HAM Firma berakhir apabila jangka waktu yang
ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
Tujuan dari firma adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih
kuat dan mampu bersaing perusahaan yang lain. Firma juga biasa disebut Persekutuan
( Partnership ), sebab perusahaan yang berbentuk firma memang didirikan oleh orang-orang
atau sekutu-sekutu sebagai pemilik dari firma.
Secara umum, ciri-ciri dan sifat Firma yang dapat kita lihat yaitu:
1. Anggota firma biasanya sudah saling mengenal dan saling mempercayai.
2. Perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris maupun di bawah tangan.
3. Memakai nama bersama dalam kegiatan usaha.
4. Adanya tanggung jawab dan resiko kerugian yang tidak terbatas.
5. Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan
harta pribadi.
6. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin.
7. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang
lainnya.
8. keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup.
9. seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma.
10. pendiriannya tidak memelukan akte pendirian.
11. mudah memperoleh kredit usaha.
Jelas berdasarkan ciri-ciri diatas, di dalam firma semua anggota adalah pemilik yang
sekaligus merangkap pengelola yang secara langsung aktif melaksanakan usaha perusahaan.
Karena hal tersebut, maka firma memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan bentuk
organisasi perusahaan yang lain. Maka dari itu, Drebin (1982) membagi karakteristik Firma
itu menjadi 5 yaitu:
1. Mutual Agency (saling mewakili), setiap anggota dalam menjalankan usaha
firma merupakan wakil dari anggota firma yang lain. Apabila ada salah seorang
anggota beroperasi dalam bidang usaha firma, maka secara tidak langsung
anggota tersebut mewakili anggota firma yang lain.
2. Limited Life (umur terbatas), firma yang didirikan oleh beberapa anggota
memiliki umur yang terbatas. Artinya adalah jika ada anggota yang keluar
berarti firma tersebut dinyatakan bubar secara hokum, demikian juga apabila ada
anggota baru yang bergabung. Firma dinyatakan masih beroperasi atau bubar
jika tidak ada perubahan dalam komposisi keanggotaannya.
3. Unlimited Liability (tanggung jawab terhadap kewajiban firma tiak terbatas),
tanggung jawab atas hutang tidak terbatas pada kekayaan yang dimiliki firma
saja, tapi juga sampai harta milik pribadi para anggota firma. Jadi jika dalam
keadaan tertentu firma memiliki hutang pada kreditur dan firma tersebut tidak
mampu membayar karena jumlah kekayaan tidak mencukupi maka kreditur
berhak menagih kepada para anggota firma sampai harta milik pribadi.
4. Ownership of an Interest in a Partnership, bahwa kekayaan setiap anggota yang
sudah ditanamkan dalam firma merupakan kekayaan bersama dan tidak dapat
dipisahkan secara jelas. Masing-masing anggota adalah sebagai pemilik bersama
atas kekayaan Firma. Tanpa seijin naggota lain, anggota lain tidak boleh
menggunakan kekayaan firma. Hak anggota terhadap kekayaan firma akan
terlihat dalam saldo modal akhir para anggota firma yang terdiri dari unsur-
unsur sebagai berikut : penanaman modal awal, penanaman modal tambahan,
pengambilan prive, penambahan dari pembagian laba, dan pengurangan dari
pembagian rugi.
5. Participating in Partnership Profit, laba atau rugi sebagai hasil operasi Firma
akan dibagikan kepada setiap anggota firma berdasarkan partisipasi para
anggota didalam firma. Jika ada seorang anggota yang aktif menjalankan usaha
firma, maka anggota tersebut berhak atas bagian laba yang lebih besar daripada
anggota yang lain meskipun modal yang ditanamkan lebih kecil daripada modal
yangditanam oleh anggota yang tidak aktif atau dapat ditentukan secara lain atas
persetujuan anggota lainnya. Ketentuan mengenai besarnya pembagian laba rugi
ini harus dicantumkan secara rinci dan jelas dalam akte pendirian firma tersebut.
2.2 Kebaikan dan Keburukan Firma
A. Kebaikan Firma
Setiap bentuk-bentuk usaha pasti mempunyai kebaikan dan keburukan. Begitu pula
Firma, pasti memiliki kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang harus di
pertimbangkan. Berikut adalah kebaikan-kebaikan dari Firma, yaitu:
1. Jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan sehingga lebih mudah untuk
memperluas usahanya.
2. Lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang
lebih besar yang merupakan gabungan modal yang dimiliki beberapa orang.
3. Kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para
anggota. Disamping itu, semua keputusan di ambil bersama-sama. Sehingga
keputusan-keputusan menjadi lebih baik
4. Tergabung alasan-alasan rasional.
5. Perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan.
6. Prosedur pendirian relative mudah.
B. Keburukan Firma
Selain memiliki kebaikan-kebaikan, Firma juga mempunyai keburukan-keburukan sebagai
berikut:
1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas seluruh utang perusahaan.
2. Pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang. Hal yang demikian ini
memungkinkan timbulnya perselisihan paham diantara para sekutu.
3. Kesalahan seorang firmant harus ditanggung bersama.
4. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota
keluar, maka firma pun bubar.
5. Utang usaha perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma.
2.3 Dasar Hukum Firma
Firma harus didirikan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaris. Akta
Pendirian Firma harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Firma yang bersangkutan. Setelah itu akta pendirian harus
diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara. Tetapi karena Firma bukan
merupakan badan hukum, maka akta pendirian Firma tidak memerlukan pengesahan dari
Departemen Kehakiman RI.
Pendirian, pengaturan dan pembubaran Firma diatur di dalam Kitab Undang‐Undang
Hukum Dagang (KUHD) (Wetboek van Koophandel voor Indonesie) S.1847-23. Hukum
mengenai Firma terdapat dalam bagian 2 dalam KUHD dengan judul “Perseroan Firma Dan
Perseroan Dengan Cara meminjamkan Uang Atau Disebut Perseroan Komanditer” yang
dimulai dari pasal 16 sampai 35. Isi di dalam Hukum tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 16
(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk
melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. (KUHD 19 dst., 22 dst., 26-11, 29;
Rv.6-5o, 8-2 o, 99.)
Pasal 17
Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk
bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan
kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. Tindakan-tindakan yang tidak
bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak
berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini. (KUHPerd. 1632,
1636, 1639, 1642; KUHD 20, 26, 29, 32.)
Pasal 18
Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng
untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya. (KUHPerd.1282, 1642, 1811.)
Pasal 19
Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan
komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung
jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai
pemberi pinjaman uang. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap
persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman
uang. (KUHD. 16, 20, 22 dst.)
Pasal 20
Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua,
maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. (KUHD 19-21.) Persero
ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan
tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. (KUHD 17, 21, 32.) Ia tidak ikut
memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan
atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang
telah dinikmatinya. (KUHPerd. 1642 dst.)
Pasal 21
Persero komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea
kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya
terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu. (KUHD 18.)
Pasal 22
Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya
kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada. (KUHPerd.
1868, 1874, 1895, 1898; KUHD 1, 26, 29, 31.)
Pasal 23
Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang
disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum
tempat kedudukan perseroan itu. (Rv. 82; KUHPerd. 152; KUHD 24, 27 dst., 30 dst., 38 dst.;
S.1946-135 pasal 5.)
Pasal 24
Akan tetapi para persero firma diperkenankan untuk hanya mendaftarkan petikannya
saja dari akta itu dalam bentuk otentik. (KUHD 26, 28.)
Pasal 25
Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang terdaftar, dan dapat
memperoleh salinannya atas biaya sendiri. (KUHD 38; S. 1851-27 pasal 7.)
Pasal 26
(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Petikan yang disebut dalam pasal 24 harus memuat:
1. nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma;
2. pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah
terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir,
dengan menunjukkan cabang khusus itu; (KUHD 17.)
3. penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertandatangan atas nama firma;
4. saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya;
5. dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai
untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero. (KUHD 27 dst.)
Pasal 27
Pendaftarannya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta atau petikannya itu
dibawa kepada panitera. (KUHD 23.)
Pasal 28
Di samping itu para persero wajib untuk mengumumkan petikan aktanya dalam surat
kabar resmi sesuai dengan ketentuan pasal 26. (Ov. 105; KUHPerd. 444, 1036; KUHD 29,
38.)
Pasal 29
(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka
perseroan firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala
urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang
persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma
itu. Dalam hal adanya perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan, maka
terhadap pihak ketiga berlaku ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pasal yang lalu
yang dicantumkan dalam surat kabar resmi. (KUHPerd. 1916; KUHD 30 dst., 39.)
Pasal 30
Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat dilanjutkan oleh seorang atau
lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bila diizinkan dengan tegas oleh
bekas persero yang namanya disebut di situ, atau bila dalam hal adanya kematian, para ahli
warisnya tidak menentangnya, dan dalam hal itu untuk membuktikannya harus dibuat akta,
dan mendaftarkannya dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi atas dasar dan dengan
cara yang ditentukan dalam pasal 23 dan berikutnya, serta dengan ancaman hukuman yang
tercantum dalam pasal 29. Ketentuan pasal 20 alinea pertama tidak berlaku, jikalau persero
yang mengundurkan diri sebagai persero firma menjadi persero komanditer. (KUHPerd.
1651, KUHD 26.)
Pasal 31
Pembubaran sebuah perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam
perjanjian, atau terjadi karena pelepasan diri atau penghentian, perpanjangan waktu setelah
habis waktu yang ditentukan, demikian pula segala perubahan yang diadakan dalam
perjanjian yang asli yang berhubungan dengan pihak ketiga, diadakan juga dengan akta
otentik, dan terhadap ini berlaku ketentuan-ketentuan pendaftaran dan pengumuman dalam
surat kabar resmi seperti telah disebut. Kelalaian dalam hal itu mengakibatkan, bahwa
pembubaran, pelepasan diri, penghentian atau perubahan itu tidak berlaku terhadap pihak
ketiga. Terhadap kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan dalam hal perpanjangan waktu