MAKALAH H.TATA NEGARA-UNMER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen terhadap UUD 1945 telah memberikan dasar hukum

terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. UUD 1945 yang

telah diamandemen memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada DPR

dibandingkan dengan UUD 1945 yang asli. DPR yang ada sekarang ini

memainkan peranan yang amat dominan dalam proses perumusan dan

pengesahan UU. Bahkan banyak pihak menilai bahwa DPR pasca amandemen

UUD 1945 telah menjadi super parliament, sebuah lembaga perwakilan rakyat

dengan kewenangan amat besar. Ketentuan yang diatur oleh Pasal 20 Ayat (5)

tentang sahnya sebuah RUU menjadi UU tanpa persetujuan presiden adalah

salah satu indikator besarnya kewenangan presiden. Atas dasar ketentuan-

ketentuan yang dibuat oleh UUD 1945, disusunlah RUU Susunan dan

Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang sudah disetujui oleh DPR

tanggal 9 Juli 2003 yang lalu.

Kondisi ini telah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem

ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu perubahan penting yang dibawa oleh

UUD 1945 adaIah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Pasal 6A Ayat (1) memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemilihan

tersebut. Hal ini merupakan sebuah terobosan politik (political breakthrough)

yang hebat dalam sistem politik Indonesia. Selain itu, dengan semakin luasnya

kekuasaan dan wewenang DPR, juga telah memberikan corak baru dalam

ketatanegaraan. Dalam kaitan yang lebih jauh, telah terjadi suatu warna baru

dalam pelaksanaan hukum tata negara.

Hukum dalam pengertian yang luas bertujuan untuk menciptakan

keamanan dan ketertiban. Hukum lahir sebagai suatu bentuk tatanan sistem

dalam pengaturan hubungan antar manusia yang tidak menutup kemungkinan

pada suatu hubungan tersebut terdapat perselisihan, pada akhirnya

menimbulkan kejadian yang tidak diharapkan dalam masyarakat. Hadirnya

hukum adalah bentuk eksisnya suatu negara.

Lahirnya sebuah negara tentu bukan hal yang mudah, negara terbentuk

karena hasil akumulasi proses yang cukup panjang, dimulai dari sekumpulan

masyarakat yang membentuk suatu pemerintahan kecil yang kemudian

berkembang disebabkan adanya hubungan antar masyarakat. Seiring dengan

bergulirnya waktu dan perkembangan zaman kelompok tersebut bertambah

besar dengan nama lain, yaitu negara. Dalam teori terbentuknya negara,

terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat

konstitutif, didalamnya terdapat  pemerintahan, wilayah dan rakyat yang

berdaulat. Sementara syarat yang lainnya merupakan unsur tambahan, yaitu

syarat deklaratif, berupa pengakuan dari negara lain.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah

organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari

masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan

manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam

masyarakat (Miriam Budihardjo, 2004: 38). Pengendalian ini dilakukan

berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala

alat-alat perlengkapannya. Sistem hukum adalah dasar legal dari Negara,

seluruh struktur dan fungsi negara ditetapkan oleh hukum. Hukum yang

berlaku bagi suatu negara mencerminkan perpaduan antara sikap, dan

pendapat pimpinan pemerintahan negara dan keinginan masyarakat luas

mengenai hukum tersebut (Padmo Wahjono, 1986: 23). Suatu konsekuensi

logis apabila dalam suatu negara terdapat kelengkapan negara beserta fungsi-

fungsinya yang diturunkan dari konstitusinya.

Berkaitan dengan proses perkembangan suatu negara dan adanya

berbagai penyesuaian-penyesuaian pengaturan masyarakat di negara tersebut,

maka perubahan aturan untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman

adalah suatu kewajaran. Hal itu terjadi pula pada keputusan untuk

mengamandemen UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi

di Indonesia.

Dengan berbagai argumentasi dan tuntutan realitas kebangsaan dan

demokrasi, maka amandemen harus dilaksanakan. Namun harus disadari

bahwa merubah pandangan rakyat yang sudah cukup lama ditatar bahwa UUD

1945 tidak dapat dirubah kecuali melalui referendum, bukanlah pekerjaan

mudah dan sederhana. Namun akhirnya kesadaran muncul. Di Indonesia

sekarang ini, telah terjadi suatu sistem ketatanegaraan baru yang diharapkan

lebih baik dibandingkan pelaksanaan sebelum amandemen keempat UUD

1945.

Berdasarkan adanya konsep kenegaraan serta amandemen UUD 1945

sebagai aturan tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan bernegara, maka dalam

kesempatan ini penulis akan membahas tentang: ”Sistem Hukum dan Tata

Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.”

B. Tujuan dan Manfaat Makalah

1. Tujuan

Penulisan makalah ini pada hakikatnya mempunyai beberapa

tujuan yaitu:

a. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen.

b. Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.

c. Untuk mengetahui latar belakang dari amandemen UUD 1945.

d. Untuk mengetahui sistem hukum dan tata negara di Indonesia pasca

amandemen UUD 1945.

2. Manfaat

Pada penulisan makalah ini, diharapkan bahwa pembahasan yang

dilakukan dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Bagi mahasiswa

Selain untuk memenuhi tugas dari dosen, diharapkan dapat

meningkatkan pemahaman dan arah pandang mahasiswa terhadap hal-

hal yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara dan kondisi yang

terjadi pada sistem hukum dan tata negara di Indonesia pasca

amandemen UUD 1945.

b. Bagi masyarakat

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan

pemahaman tentang Hukum Tata Negara dan kondisi yang terjadi pada

sistem hukum dan tata negara di Indonesia pasca amandemen UUD

1945.

c. Bagi pengembangan ilmu

Diharapkan dapat menjadi sumbangan masukan yang meliputi bahan

pemikiran dan pertimbangan dalam penyampaian materi tentang

Hukum Tata Negara.

BAB II

PERMASALAHAN

Pintu gerbang reformasi adalah amandemen konstitusi. Sebuah Undang-

Undang Dasar atau konstitusi bukanlah kitab suci. Undang-Undang Dasar adalah

buatan manusia, sedang kitab suci buatan Tuhan yang diwahyukan melalui para

Nabi/Rasul-Nya. Atas dasar itu maka seperti yang dikatakan Harun Alrasid,

Kartorius Sinaga dan Miriam Budiardjo, adakalanya suatu Undang-Undang Dasar

dapat dibatalkan dan diganti dengan Undang-Undang Dasar baru, karena Undang-

Undang Dasar bersifat kontekstual, konkret dan lekang oleh waktu (Sobirin

Malian, 2001: 19). Hal tersebut perlu diungkapkan, karena walau bagaimanapun

sebuah konstitusi merupakan buatan manusia, yang dapat dipastikan mempunyai

kelemahan-kelemahan dalam buatannya, tidak terkecuali dengan yang namanya

konstitusi.

Berkaitan dengan adanya sistem hukum dan ketatanegaraan yang berlaku

di Indonesia serta adanya amandemen UUD 1945, maka dalam makalah tentang

Sistem Hukum dan Tata Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 ini

mempunyai beberapa rumusan masalah yaitu:

A. Pengertian apa?

A.I. Hukum Tata Negara

A.II. Konsep Hukum Tata Negara

A. III. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

A. IV. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

B. Mengapa suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan amandemen?

C. Bagaimana pengaruh amandemen UUD 1945 terhadap Sistem Hukum dan

Tata Negara di Indonesia?

BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Pengertian

I. Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum

yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta

segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara

tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum

Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu :

a. State Law dimana yang diutamakan adalah Hukum

Negara;

b. State Recht (Belanda) dimana State Recht dibedakan

antara:

1) Arti luas Staat Recht in Ruinenzin

2) Arti sempit Staat Recht in Engeezin;

c. Constitutional Law (Inggris) dimana hukum Tata Negara

lebih menitikberatkan pada konstitusi atau hukum

konstitusi.

d. Droit Constitutional dan Droit Adminitrative (Perancis),

dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara

Hukum Tata Negara dengan Hukum Aministrasi Negara.

e. Verfassnugrecht dan Vervaltingrecht (Jerman) yang

sama dengan di Perancis.

Bagi Indonesia tentunya mempunyai hubungan dengan

Hukum Tata Negara Belanda dengan istilah State Recht

atau Hukum Negara/Hukum Tata Negara.

II. Konsep Hukum Tata Negara

1. Van Vallenhoven : Hukum Tata Negara

mengatur semua masyarakat hukum

atasan dan masyarakat hukum

bawahan menurut tingkatannya dan

dari masing-masing itu menentukan

wilayah lingkungan rakyatnya, dan

akhirnya menentukan badan-badan dan

fungsinya masing-masing yang

berkuasa dalam lingkungan masyarakat

hukum itu serta menentukan sususnan

dan wewenang badan-badan tersebut.

2. Scholten : Hukum Tata Negara adalah hukum

yang mengatur organisasi daripada

Negara

3. Van der Pot : Hukum Tata Negara adalah peraturan-

peraturan yang menentukan badan-

badan yang diperlukan serta

wewenangnya masing-masing,

hubungannya dengan yang lainnya dan

hubungannya dengan individu-individu.

4. Longemann : Hukum Tata Negara adalah hukum

yang mengatur organisasi-organisasi

Negara.

5. Apeldoorn : Hukum Negara dalam arti sempit

menunjukkan organisasi-organisasi

yang memegang kekuasaan

pemerintahan dan batas-batas

kekuasaannya. Hukum Negara dalam

arti luas meliputi Hukum Tata Negara

dan Hukum Administrasi Negara.

6. Wade and Philips : Hukum Tata Negara

mengatur alat-alat perlengkapan

Negara, tugas, dan hubungannya antar

perlengkapan Negara itu

7. Paton : Hukum Tata Negara adalah hukum

mengenai alat-alat, tugas dan

wewenang alat-alat perlengkapan

Negara.

8. R. Kranenburg : Hukum Tata Negara meliputi

hukum mengenai susunan hukum dari

Negara- terdapat dalam UUD.

9. Utrecht : Hukum Tata Negara mempelajari

kewajiban sosial dan kekuasaan

pejabat-pejabat Negara.

10. Longemann : Hukum Tata Negara yang dipelajari

adalah :

a. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam

suatu Negara.

b. Siapa yang mengadakan jabatan-

jabatan itu

c. Bagaimana caranya melengkapi

jabatan-jabatan itu

d. Apa tugas jabatan itu

e. Apa yang menjadi wewenangnya

f. Bagaimana hubungan kekuasaan

antara para pejabat

g. Didalam batas-batas apa organisasi

Negara menjalankan tugasnya.

11. J.R. Stellinga : Hukum Tata

Negara adalah hukum yang mengatur

wewenang dan kewajiban-keawajiban

alat-alat perlengkapan Negara,

mengatur hak, dan kewajiban warga

Negara.

12. L.J. Apeldorn :

Pengertian Negara mempunyai beberapa arti:

a. Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-

orang yang memegang kekuasaan dalam

persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah.

b. Negara dalam arti persekutuan rakyat yaitu adanya

suatu bangsa yang hidup dalam satu daerah,

dibawah kekuasaan menurut kaidah-kaidah hukum

c. Negara dalam arti wilayat tertentu yaitu adanya

suatu daerah tempat berdiamnya suatu bangsa

dibawa kekuasaan.

d. Negara dalam arti Kas atau Fikus yaitu adanya harta

kekayaan yang dipegang oleh penguasa untuk

kepentingan umum.

III.Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Persoalan atau masalah yang dibahas oleh Hukum

Tata Negara meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Struktur Umum dari Negara sebagai organisasi

adalah:

a. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi)

b. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)

c. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer,

Monarki absolute)

d. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis,

Liberal, Demokrasi)

e. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara

(Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan

hubungan antara pusat dan daerah)

f. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana

(peradilan, pemerintahan, perundangan)

g. Wilayah Negara (darat, laut, udara)

h. Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi

negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai

perorangan/ golongan, cara-cara pelaksanaan hak

dan menjamin hak dan sebagainya)

i. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak

ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan,

Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/

penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan)

j. Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila

dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila

dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial,

ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada

dalam masyarakat.

k. Ciri-ciri lahir dan kepribadian negara (Lagu

Kebangsaan, Bahsa Nasional, Lambang, Bendera dan

sebagainya).

2. Badan-badan Ketatanegaraan yang mempunyai

kedudukan dalam organisasi Negara (MPR, DPR,

DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY) yaitu

menyangkut masalah :

a. Cara pemnetukannya (Pengangkatan, Pemilihan)

b. Susunan masing-masing badan (Jumlah, jenis

anggota, dan pembagian tugas)

c. Tugas dan wewenang masing-masing badan

d. Cara kerjanya masing-masing badan.

e. Perhubungan kekuasaan antara badan

f. Masa Jabatan

g. Badan-badan lain

3. Pengaturan Kehidupan Politik Rakyat

a. Jenis, penggolongan dan jumlah partai politik di

dalam negara dan ketentuan hukum yang

mengaturnya.

b. Hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan

badan-badan ketatanegaraan.

c. Kekuatan politik dan pemilihan umum

d. Arti dan kedudukan golongan kepentingan

e. Arti kedudukan dan peranan golongan penekan.

f. Pencerminan pendapat (perbedaan pendapat dalam

masyarakat, ajaran politik, perbedaan pendapat

didalam badan-badan ketatanegaraan)

g. Cara kerjasama antara kekuatan-kekuatan politik

(koalisi, oposisis, kerjasama atas dasar kerukunan).

IV. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Di dalam Soemantri (1993: 9), susunan ketatanegaraan Indonesia

terbagi ke dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sebagai berikut.

1. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia

menurut UUD 1945 pasca perubahan keempat tahun

2002 telah menetapkan tentang pembentukan susunan

dan kekuasaan/wewenang badan-badan kenegaraan

adalah sebagai berikut:

a. Dewan Perwakilan Rakyat

b. Dewan Perwakilan Daerah

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat

d. Badan Pemeriksa Keuangan

e. Presiden dan Wakil Presiden

f. Mahkamah Agung

g. Mahkamah konstitusi

h. Komisi Yudisial.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Tugas MPR adalah (Pasal 3 UUD 1945):

1) Mengubah dan menetapkan UUD 1945

2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden

3) Dapat memeberhentikan Presiden dan Wakil

Presiden

Presiden dalam masa jabatan menuurut UUD

Pasal 1 (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan

rakyat dan dilakukan menurut UUD. Sebelumnya,

MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau

pemegang kedaulatan rakyat, sebagai pemegang

kekuasaan negara tertinggi, MPR membawahi

lembaga-lembaga yang lain.

Dengan adanya perubahan ini, maka:

1) MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara

2) Tidak lagi memegang kedaulatan rakyat

3) Tidak lagi memilih Presidendan Wakil Presiden

karena rakyat memilih secara langsung.

Mengenai memberhentikan presiden dan wakil

presiden dalam masa jabatannya, MPR mempunyai

kewenagan apabila:

1) Ada usulan dari DPR

2) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan

memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden bersalah.

Alasan kedudukan MPR sebagai lembaga

tertinggi Negara dan pemegang kedaulatan rakyat

ditiadakan adalah, karena MPR bukan satu-satunya

lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat,

setiap lembaga yang mengembang tugas-tugas

politik negara dan pemerintahan adalah pelaksana

kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan

bertanggung jawab kepada rakyat.

Mengenai susunan keanggotaan MPR menurut

pasal 2 (1) mengatakan: MPR terdiri atas anggota

DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan

umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-

undang. Dengan demikian keanggotaan MPR terdiri:

1) Seluruh anggota DPR

2) Anggota DPD

Adanya anggota DPD agar lebih demokratis

dan meningkatkan keikutsertaan daerah dalam

penyelenggaraan sehari-hari praktek negara dan

pemerintahan disamping sebagai forum

memperjuangkan kepentingan daerah. Mengenai

perubahan UUD 1945 diatur mekanisme perubahan

UUD dalam pasal 37 UUD 1945.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Tugas wewenang DPR adalah:

1) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-

Undang

2) DPR berfungsi Budget dan Pengawasan

3) DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan

hak menyatakan pandapat, mengajukan

pertanyaan, menyampaikan ususl dan pendapat

serta hak imunitas.

4) DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden

dalam mengangkat Duta Besar dan menerima

penempatan duta negara lain, memberikan

Amnesty dan Abolisi.

5) DPR memberikan persetujuan bila Presiden

hendak membuat perjanjian bidang ekonomi,

perjanjian damai, mengadakan perang serta

perjanjian internasional lainnya, dan memilih

anggota-anggota BPK, mengangkat dan

memberhentikan Anggota Komisi Yudisial dan

menominisasikan 3 orang Mahkamah Konstitusi.

6) DPR memberikan persetujuan kepada Presiden

dalam hal Presiden hendak mengangkat seorang

Panglima TNI, Kepala Kepolisian.

7) DPR diberi wewenang untuk memilih/ menyeleksi

Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur

Bank Indonesia dan Anggota Komisi Nasional

HAM.

8) DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan

Presiden dan/ atau Wakil Presiden, setelah

Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan

memutuskan bahwa Presiden bersalah.

Apabila dilihat tugas, wewenang, fungsi dan

hak-hak DPR tersebut sangat banyak dan luas sekali,

bahkan hampir semua bidang kekuasaan Presiden

dimiliki DPR.

c. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )

DPD diatur dalam pasal 22c dan 22d UUD

1945. Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi

melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD setiap

propinsi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota

DPR.

DPD bersidang sedikitnya sekali dalam

setahun. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan

Undang-Undang. Wewenang DPD (Pasal 22d):

1) DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan

Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan pemekaran, dan penggabungan

daerah, pengolahan sumber daya alam dan

sember daya ekonomi lainnya serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah.

2) DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan

Undang-Undang mengenai otonomi daerah,

pembentukan pemekaran, dan penggabungan

daerah, hubungan pusat dan daerah pengolahan

sumber daya alam dan sember daya ekonomi

lainnya , pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja negara, pajak, pendidikan dan agama

serta menyampaikan hasil pengawasannya

kepada DPR.

3) DPD sebagai bagian dari kelembagaan MPR,

mempunyai tugas melantik dan memberhentikan

Presiden dan/atau Wakil Presiden, mengubah UUD

1945, memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden

apabila dalam waktu yang bersamaan keduanya

berhalangan tetap.

Hak-hak DPD yaitu:

1) Menyampaikan usul dan pendapat

2) Memilih dan dipilih

3) Membela diri

4) Memerintah

5) Protokoler

6) Keuangan dan Administrasi.

d. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden RI memegang kekuasaan

Pemerintahan menurut UUD. Presiden dalam

melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang

Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden

memegang jabatan selama lima tahun dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan

yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

UUD 1945 menempatkan kedudukan lembaga-

lembaga tinggi negara sederajat sehingga tidak

dapat saling menjatuhkan dan/atau membubarkan

Pasal 8 UUD 1945 mengatakan:

1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan

atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam

masa jabatan, ia digantikan oleh Wakil Presiden

sampai habis masa jabatannya.

2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden

selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR

menyelenggarakan siding untuk memilih Wakil

Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh

Presiden.

3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,

berhenti, diberhentikan atau tidak dapat

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya

secara bersamaan, pelaksanaan tugas

kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri

Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara

bersama-sama, selambat-lambatnya tiga puluh

hari setelah itu MPR menyelenggarakan siding

untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai

politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden meraih suara terbanyak pertama dan

kedua dalam pemilihan umum sebelumnya

sampai berakhir masa jabatannya.

e. Mahkamah Agung ( MA )

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia

adalah negara hukum. Negara Indonesia berdasarkan

atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas

kekuasaan belaka (machtsstaat). Pemerintahan

berdasarkan sistem konstitusi, tidak bersifat

absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Prinsip dalam suatu negara hukum adalah

jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan

lainnya untuk menyelenggarkan peradilan guna

penegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung

dan badan-badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan.

1) Peradilan Umum

2) Peradilan Agama

3) Peradilan Militer

4) Peradilan Tata Usaha Negara

5) dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan

kehakiman telah mencabut UU No. 14 Tahun 1970

dan UU No. 35 Tahun 1994, dimana segala urusan

mengenai peradilan baik teknis yudisial, organisasi

administrasi dan financial berada di bawah satu atap

yaitu Kekuasaan Mahkamah Agung.

Negara Indonesia adalah negara demokratis

dimana kedaulatan ada di tangan rakyat dan juga

Indonesia adalah negara hukum atau kedaulatan

hukum, keduanya menyatu dalam konsepsi negara

hukum yang demokratis atau negara demokratsi

yang berdasarkan hukum, dan selanjutnya sebagai

perwujudan keyakinan bangsa Indonesia akan

kedaulatan Tuhan dalam penyelenggaraan

kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila.

f. Mahkamah Konstitusi (MK)

Pasal 24 c UUD 1945 mengatakan:

1) Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji Undang-Undang terhadap

UUD.

2) Memutus sengketa-sengketa kewenangan

lembaga negara yang wewenang diberikan oleh

UUD.

3) Memutus pembubaran partai politik.

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum.

5) Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Perbandingan antara Mahkamah Agung dengan

Mahkamah Konstitusi adalah:

1) Kedua-duanya sama-sama merupakan pelaku

kekuasaan kehakiman.

2) Mahkamah Agung merupakan pengadilan keadilan

(Court of Justice), sedangkan Mahkamah

Konstitusi Lembaga Pengadilan Hukum (Court of

Law).

g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Diatur dalam BAB III A, pasal 23 E yang

berbunyi:

1) Untuk memeriksa pengolahan dan tanggung

jawab tentang keuangan negara di dalam suatu

Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan

mandiri.

2) Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan

kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan

kewenangannya.

3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh

lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai

dengan UU.

4) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan

memperhatikan pertimbangan DPD dan

diresmikan oleh Presiden. BPK juga berwenang

melakukan pemeriksaan APBD, perusahaan

dareah, BUMN, dan perusahaan swasta dimana di

dalamnya terdapat kekayaan negara.

h. Komisi Yudisial ( KY )

Diatur dalam pasal 24 B UUD 1945 dan UU No

22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi

Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat

mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas

dari campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan

lainnya. Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh

Presiden dengan persetujuan DPR.

Wewenang Komisi Yudisial adalah:

1) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada

DPR,

2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat

serta menjaga prilaku hakim.

Tugas Komisi Yudisial yaitu:

1) Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung

2) Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung

3) Menetapkan Calon Hakim Agung

4) Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

5) Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim

6) Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap

hakim kepada pimpinan MA dan/atau MK.

2. Lembaga-Lembaga Independen

Lembaga-lembaga Independen yang dasar

pembentukannya diatur dalam UUD 1945, adalah:

a. Komisi Pemilihan Umum

b. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

(TNI dan POLRI)

c. Bank Indonesia

d. Kejaksaan Agung.

Lembaga-lembaga khusus yang tidak diatur dalam

UUD 1945, adalah:

a. Komnas HAM

b. KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi)

c. Komisi Ombudsmen

d. KPKPN (Komisi Pemeriksaan Kekayaan

Penyelenggara Negara)

e. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

f. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

B. Amandemen UUD 1945

Keinginan politik untuk mengubah UUD 1945 di era reformasi

didorong oleh pengalaman-pengalaman politik selama menjalankan UUD itu

dalam dua periode, yakni periode yang disebut sebagai Orde Lama (1959-

1966) dan periode yang disebut sebagai Orde Baru (1966-1998). Berdasarkan

analisis dan pengamatan penulis, UUD 1945 kemungkinan dahulu dibuat

dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga mengandung segi-segi kelemahan, yang

memungkinkan munculnya pemerintahan diktator, baik terang-terangan

maupun terselubung, sebagaimana ditunjukkan baik pada masa Presiden

Soekarno maupun Presiden Soeharto. UUD 1945 sebelum amandemen,

memberikan titik berat kekuasaan kepada Presiden.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun disebut sebagai pelaksana

kedaulatan rakyat, dan penjelmaan seluruh rakyat, dalam kenyataannya

susunan dan kedudukannya diserahkan untuk diatur dalam undang-undang.

Presiden Soekarno bahkan mengangkat seluruh anggota MPR tanpa proses

Pemilu. Presiden Soeharto telah merekayasa undang-undang susunan dan

kedudukan MPR, sehingga majelis itu tidak berdaya dalam mengawasi

Presiden, dan bahkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya

secara optimal. UUD 1945 juga mengandung ketidakjelasan mengenai batas

periode masa jabatan Presiden. MPRS pernah mengangkat Presiden Soekarno

sebagai presiden seumur hidup. MPR Orde Baru berkali-kali mengangkat

Presiden Soeharto, sampai akhirnya, atas desakan berbagai pihak, menyatakan

berhenti di era awal reformasi, tanggal 21 Mei 1998. Keinginan untuk

menghindari kediktatoran, baik terbuka maupun terselubung, dan membangun

pemerintahan yang demokratis, menjadi latar belakang yang penting yang

mendorong proses perubahan UUD 1945 pada era reformasi.

Keinginan untuk menata ulang kedudukan lembaga-lembaga negara,

agar terciptanya check and balances juga terasa begitu kuatnya. Demikian

pula keinginan untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan pengakuan serta

perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk memberikan

perhatian yang lebih besar kepada daerah-daerah juga demikian menguat,

sehingga kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah juga perlu diperkuat,

untuk mencegah terjadinya disintegrasi. Pada akhirnya, keinginan yang teguh

untuk membangun kesejahteraan rakyat, yang telah lama menjadi harapan dan

impian, terasa demikian menguat pada era reformasi. Itulah antara lain, latar

belakang keinginan dan aspirasi yang mengiringi perubahan Undang-Undang

Dasar 1945. Namun perubahan itu dilaksanakan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999, yang diikuti oleh partai-partai

politik, baik lama maupun baru, yang ternyata tidak menghasilkan kekuatan

mayoritas. Dalam situasi seperti itu, dapat dipahami jika perumusan pasal-

pasal perubahan penuh dengan kompromi-kompromi politik, yang tidak selalu

mudah dipahami dari sudut pandang hukum tata negara. Proses perubahan itu

dipersiapkan oleh Panita Ad Hoc MPR, yang mencerminkan kekuatan fraksi-

fraksi yang ada di dalamnya. Akhinya terjadilah empat kali perubahan, dalam

bentuk penambahan dan penghapusan ayat-ayat, namun secara keseluruhan,

tetap terdiri atas 37 Pasal, yang secara keseluruhan, ternyata lebih banyak

materi muatannya dari naskah sebelum dilakukan perubahan.

Meskipun terjadi empat kali perubahan, namun semua fraksi yang ada

di MPR sejak awal telah menyepakati untuk tidak mengubah Pembukaan

UUD 1945. Dengan demikian, pikiran-pikiran dasar bernegara sebagaimana

termaktub di Sekretariat Negara Republik Indonesia (http://www.setneg.go.id)

dalamnya, tetap seperti semula. Namun implementasi pikiran-pikiran dasar itu

ke dalam struktur ketatanegaraan, sebagaimana akan saya jelaskan nanti,

memang cukup besar. Kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan ini,

memang menunjukkan keinginan fraksi-fraksi untuk menghindari perdebatan

yang bersifat filsafat dan ideologi, yang nampaknya memetik pelajaran dari

sejarah perdebatan, baik dalam proses penyusunan UUD 1945 di masa

pendudukan Jepang maupun perdebatan-perdebatan yang sama di

Konstituante.

Beberapa partai politik dalam Pemilu 1999 tegas-tegas menyuarakan

perlunya amandemen konstitusi. Akhirnya perubahan konstitusi terjadi juga

dalam empat tahapan perubahan, yang disebut dengan Perubahan Pertama,

Kedua, Ketiga dan Keempat. Sejarah Konstitusi kita juga menunjukkan bahwa

UUD 1945 bersifat sementara yang akan disempurnakan bila keadaan sudah

aman. Diantara argumentasi yang mendasari perubahan UUD 1845 tersebut

antara lain:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur

ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang

sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak

terjadinya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.

Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang

sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang

dianut UUD 1945 adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di

tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim

disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan

rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan membentuk

Undang-undang.

Ketiga, UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan

“fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran

(multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen). Keempat,

UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden

untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga

memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal

penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.

Kelima, rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan

negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar

tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat,

penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka

peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak

sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut: a) Tidak

adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada

presiden; b) Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan

organisasi masyarakat; c) Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk

memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan

pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah; d) Kesejahteraan sosial berdasarkan

Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem

monopoli dan oligopoli.

C. Pengaruh Amandemen UUD 1945 terhadap Sistem Hukum dan Tata

Negara di Indonesia

Dengan empat tahapan amandemen UUD 1945 (konstitusi) yang

terjadi, niat yang sesungguhnya dari para penggagas adalah untuk

memperbaiki dan sekaligus menyempurnakan sistem dan mekanisme

penyelenggaraan negara kita untuk memperkuat sistem presidensiil.

Pertama, hubungan antar lembaga negara bukan didasarkan pada

hirarkis. Praktek ketatanegaraan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar

1945 dikenal dengan adanya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi

negara. Implementasi dari sistem ini adalah menempatkan MPR sebagai

lembaga tertinggi negara yang salah satu fungsinya adalah memberikan

cabang kekuasaan negara kepada lembaga negara lainnya, misalnya kekuasaan

eksekutif kepada presiden, kekuasaan legislatif kepada DPR, dan kekuasaan

yudikatif kepada MA. Konsekuensi pada sidang tahunan, presiden, DPR, MA,

DPA dan BPK mempertanggungjawabkan kepada MPR. Praktek

ketatanegaraan seperti ini didasarkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan

sepenuhnya oleh Mejelis Permusyawaratan Rakyat”. Konsekwensi dari MPR

sebagai lembaga tertinggi negara adalah menjadi lembaga super bodi yang

memiliki segala-galanya. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar pasal 1

ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi “Kedaulatan berada di

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hilangnya

kata “sepenuhnya” pada pasal tersebut mempunyai implikasi yang sangat

fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR kedudukannya

tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sama dengan lembaga

negara lainnya. Dengan demikian hubungan antar lembaga negara tidak

didasarkan pada hirarkis atas-bawah, melainkan sejajar yang masing-masing

lembaga negara menjalankan sebagaimana fungsinya.

Kedua, pembatasan masa jabatan Presiden, yakni selama lima tahun,

namun hanya untuk dua periode saja, telah dilakukan. Hal ini mencegah

diangkatnya Presiden seumur hidup seperti di masa Orde Lama, atau Presiden

yang dipilih setiap lima tahun tanpa batasan periode seperti di zaman Orde

Baru. Amandemen terhadap pasal tentang masa jabatan Presiden ini patut kita

hargai. Di masa depan, kita harapkan tidak akan ada lagi Presiden seumur

hidup atau dipilih berkali-kali tanpa batasan periode. Sistem ini akan

mencegah terulangnya kekuasaan Presiden yang cenderung menyalahgunakan

kekuasaannya karena memerintah terlalu lama.

Ketiga, pembatasan kewenangan Presiden. Sebelum dilakukan

amandemen, kewenangan presiden dinilai terlalu besar di dalam UUD 1945.

Ketentuan yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan

membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dibalik menjadi kewenangan DPR. Namun Presiden tetap berhak

mengajukan rancangan undang-undang untuk mendapat persetujuan DPR.

Perubahan ini bertujuan untuk memberikan penguatan kepada DPR, walau

tidak mengubah hakikat bahwa badan legislatif tidaklah hanya monopoli DPR.

Badan ini memang memegang kekuasaan legislasi, namun tidak menyebabkan

DPR menjadi badan legislatif, karena sebagian kewenangan legislasi tetap

berada di tangan Presiden. Presiden tetap memegang kekuasaan legislatif

bersama-sama dengan DPR dan untuk beberapa hal sebagaimana diatur dalam

Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 bersama-sama juga dengan Dewan Perwakilan

Daerah (DPD).

Keempat, munculnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Utusan

daerah dan utusan golongan-golongan yang dulu dimaksud untuk menambah

anggota DPR untuk membentuk MPR, digantikan dengan anggota DPD.

Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum menggunakan sistem

proporsional melalui partai politik dengan teknik penentuan calon jadi

berdasarkan BPP, sedangkan pencalonan DPD adalah perorangan dengan

teknik penentuan calon jadi berdasar simple majority berdasarkan rangking

perolehan suara. Inilah esensi DPR mewakili orang (people representation),

sementara DPD mewakili ruang (sphere representation). Artinya, keterwakilan

sesama anggota DPR harus mencerminkan kesederajatan dan keadilan. Tidak

ada lagi anggota DPR maupun MPR yang diangkat. Ketidakjelasan jumlah

anggota MPR dan pengertian “ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan

golongan-golongan” yang dapat dijadikan Presiden sebagai instrumen untuk

melanggengkan kekuasaan, dapat dihindari, sebab jumlah maksimum anggota

DPD adalah sepertiga anggota DPR seperti diatur

dalam Pasal 22C ayat (2) UUD 1945.

Kelima, amandemen Konstitusi juga telah menciptakan lembaga baru,

yakni Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman

dilakukan oleh dua lembaga, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah

Konstitusi. Keberadaan MK adalah suatu gagasan yang baik, untuk memeriksa

perkara-perkara yang terkait langsung dengan konstitusi. Kekuasaan

Kehakiman sebagai cabang kekuasaan yang merdeka, memang harus terpisah

secara ketat dengan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Pada masa saya

menjadi Menteri Kehakiman dan HAM saya telah menuntaskan sebuah

pekerjaan cukup berat yakni memisahkan kewenangan adiminstrasi, personil

dan keuangan peradilan dari Pemerintah. Kini, Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi secara administrasi, personil dan keuangan benar-benar

independen, apalagi dalam menangani perkara. Jadi, meskipun dalam hal

legislasi ada pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR dan DPD, namun

dalam hal kekuasaan kehakiman, maka kekuasaan ini adalah kekuasaan yang

merdeka dan bebas dari campur-tangan lembaga manapun juga.

Dengan amandemen UUD 1945, kedudukan DPR telah diperkuat,

bukan saja dalam kewenangan legislasi, namun juga dalam hal anggaran dan

pengawasan. Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-

anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima

tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggungjawab kepada

DPR. Inilah sesungguhnya inti dari sistem pemerintahan Presidensial yang

kita anut. Para menteri adalah pembantu Presiden, yang diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden, dan karena itu bertanggungjawab kepada

Presiden. DPR memang memiliki wewenang melakukan pengawasan, namun

tidak dapat “memanggil” para menteri yang dapat menimbulkan kesan bahwa

yang satu adalah bawahan dari yang lain, apalagi meminta

pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban akhir penyelenggaraan pemerintahan negara,

sesungguhnya terletak di tangan Presiden. DPR juga tidak dapat mendesak

Presiden untuk memberhentikan menteri, karena pengangkatan dan

pemberhentiannya adalah kewenangan Presiden yang tidak dapat dicampuri

oleh lembaga negara yang lain.

Amandemen UUD 1945 terjadi hingga empat tahapan. Hasil dari

perubahan konstitusi tersebut adalah perubahan secara signifikan sistem

ketatanegaraan R.I. Struktur lembaga negara yang tidak diperlukan

dibubarkan, kemudian atas tuntutan perkembangan politik dan masyarakat

dibentuk lembaga negara baru. DPA dibubarkan, dibentuk MK dan DPD

sebagai lembaga tinggi negara.

Lembaga perwakilan rakyat direformasi sedemikian rupa dengan

menghilangkan unsur-unsur keterwakilan yang pada masa lalu digunakan

sebagai alat kekuasaan eksekutif. Unsur ABRI, Utusan Golongan dan Utusan

Daerah yang selama Orde Baru digunakan untuk membangun legitimasi

formal dihilangkan dari DPR. Semua anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui

partai politik. Untuk memenuhi dan mewadahi aspirasi dan kepentingan

daerah, maka dibentuklah DPD, yang susunannya dipilih langsung oleh rakyat

dari daerah yang diwakilinya (Propinsi). Sedangkan MPR berjalan seolah joint

session antara DPR dan DPD, dengan tugas dan wewenang yang lebih terbatas

(bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara).

Pengaruh amandemen juga menjangkau hingga pada pengaturan

tentang sistem kepartaian di Indonesia. Masyarakat diberikan kebebasan yang

sangat luas untuk membentuk partai politik, dan bagaikan jamur di musim

hujan sejak itu lebih dari seratus partai politik yang terdaftar di Departemen

Hukum dan HAM. Sekalipun demikian untuk mengikuti pemilu partai politik

harus memenuhi persyaratan tertentu yang tidak mudah. Tetapi harus diingat

bahwa partisipan pemilu pasca reformasi selalu diikuti oleh lebih dari 20

partai politik. Bahkan pada pemilu legislatif 2009 yang baru lalu diikuti oleh

40 partai politik.

Pemilu menjadi sarana yang sangat penting dalam sistem politik

demokrasi untuk menyalurkan aspirasi dan agregasi sekaligus rekruitmen

politik rakyat. Pemilu sekaligus menjadi ajang untuk melakukan seleksi

kebijakan nasional bagi penyusunan program negara R.I. Oleh karena itu

pemilu harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga

yang independen namun dengan kedudukan yang kuat.

Materi penting yang lain dalam perubahan UUD 1945 adalah bahwa

Presiden R.I. dipilih langsung oleh rakyat, dengan masa jabatan yang dibatasi

untuk dua kali lima tahun. Selebihnya tidak dapat dipilih lagi. Dengan

pemilihan presiden secara langsung, maka aspirasi rakyat akan menjadi lebih

terjamin. Rakyat sendirilah yang memilih presidennya, sehingga setiap suara

rakyat menjadi semakin berarti.

Pers sebagai pilar keempat demokrasi berperan semakin maksimal

ketika ruang ekspresi dan informasi dibuka lebar. Media massa tidak takut lagi

dengan ancaman breidel oleh pemerintah. Bahkan independensi media

dilindungi dengan UU Pers dan negara telah memasukkan pers sebagai rejim

HAM, sehingga urgensi pemeruhannya menjadi semakin pokok. Pada periode

ini kekuatan pers untuk menjadi pilar keempat demokrasi benar-benar

mendapatkan ruang yang sangat besar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian di atas menunjukkan bahwa situasi politik tertentu akan dapat

melahirkan produk hukum dengan karakter tertentu pula. Hal ini juga terjadi

pada kurun waktu empat kali pelaksanaan amandemen UUD 1945.

Amandemen tersebut secara teoritis, dikotomis sistem politik demokrasi akan

menghasilkan produk hukum yang responsif. Sedangkan konfigurasi sistem

politik yang otoriter akan menghasilkan produk hukum yang

konservatif/ortodoks. Kesimpulan umum tersebut dapat secara langsung

dikaitkan dalam telaah pengaturan hukum tentang pemerintahan daerah di

Indonesia.

Dalam periodesasi yang ditentukan menurut momentum kesejarahan

perkembangan politik nasional Indonesia yang ditandai dengan pelaksanaan

amandemen UUD 1945, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Periode 1945 – 1959, karena keadaan politik di Indonesia pasca

kemerdekaan adalah sangat demokratis (demokrasi liberal), dan telah

melahirkan produk hukum tata negara yang berkarakter responsif.

2. Periode 1959 – 1965, keadaan politik di Indonesia adalah otoriter, di

bawah panji politik totalitarianisme Soekarno dan demokrasi terpimpin,

maka telah melahirkan produk hukum tata negara yang berkarakter

ortodoks.

3. Periode 1966 – 1998, keadaan politik adalah otoriter dengan ditandai

otoritarianisme rejim Orde baru yang terpusat di tangan Soeharto. Pada

periode ini telah melahirkan produk hukum tata negara yang ortodoks dan

konservatif.

4. Periode 1998 – sekarang, konfigurasi politik demokratis, dengan ditandai

munculnya rejim reformasi yang secara fundamental telah merubah sistem

ketatanegaraan menjadi demokratis. Produk hukum yang dihasilkan adalah

berkarakter responsif.

Amandemen UUD 1945 memang berusaha untuk mengurangi

kekuasaan yang begitu besar yang berada di tangan Presiden, sebagaimana

diterapkan oleh Presiden Soekarno dan Soeharto. Masa jabatan Presiden

dibatasi hanya dua periode, untuk mencegah terulangnya pemerintahan tanpa

batasan yang jelas seperti di masa lalu. Kewenangan Presiden untuk

mengangkat duta dan menerima duta negara lain, juga dilakukan dengan

memperhatikan pertimbangan DPR. Demikian pula dalam pengangkatan dan

pemberhentian Panglima TNI dan Kapolri, dilakukan Presiden setelah

mendapat pertimbangan DPR. Ketentuan yang terakhir ini, menyebabkan

panglima TNI dan Kapolri bukan lagi pejabat setingkat menteri negara dan

menjadi anggota kabinet, karena Presiden telah kehilangan hak prerogatif

untuk mengangkat dan memberhentikan kedua pejabat itu.

B. Saran

Penerapan dan pelaksanaan sebuah undang-undang dasar akan sangat

dipengaruhi oleh situasi perkembangan zaman, serta kedewasaan bernegara

para pelaksananya. Adanya semangat para penyelenggara negara yang benar-

benar berjiwa kenegerawanan, sangatlah mutlak diperlukan untuk mengatasi

kekurangan dan kelemahan rumusan sebuah undang-undang dasar. Tanpa itu,

undang-undang dasar yang baik dan sempurna pun, dapat diselewengkan ke

arah yang berlawanan. Namun, apapun juga, amandemen konstitusi itu telah

terjadi, dan menjadi bagian sejarah perjalanan bangsa ke depan.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan saran bahwa pihak-pihak

yang berwenang dan yang bertanggung jawab terhadap perubahan dalam

ketatanegaraan di Indonesia sebaiknya mampu bersikap konsisten dan mampu

membawa perjalanan bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Miriam Budihardjo. 2004Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Padmo Wahjono. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sobirin Malian. Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945. Yogyakarta: UII Press.

Soemantri, Sri. 1993. Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.

http://www.setneg.go.id., Diakses November 2010.

TINJAUAN TENTANG SISTEM HUKUM DAN

TATA NEGARA DI INDONESIA PASCA

AMANDEMEN UUD 1945

Oleh:

W E N D YNPM. 09.32.0024

UNIVERSITAS MERDEKA MADIUNFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

MADIUN2010

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT., yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun makalah

dengan judul: “ Tinjauan tentang Sistem Hukum dan Tata Negara di Indonesia

Pasca Amandemen UUD 1945” ini dengan baik.

Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada berbagai pihak

yang telah membantu penulis dalam penyusunan makalah ini, baik bantuan yang

berupa bimbingan, semangat, dan penyampaian berbagai informasi sehingga

makalah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Untuk

itu segala kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan. Selanjutnya,

penulis berharap makalah ini mampu memberikan manfaat kepada semua pihak.

Terima kasih.

Madiun, November 2010

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL........................................................................................ i

KATA PENGANTAR...................................................................................... ii

DAFTAR ISI.................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................. 1

A. Latar Belakang............................................................................. 1

B. Tujuan dan Manfaat Makalah...................................................... 3

1. Tujuan.................................................................................... 3

2. Manfaat.................................................................................. 3

BAB II PERMASALAHAN.......................................................................... 5

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN.............................................. 6

A. Pengertian.................................................................................... 6

I. Hukum Tata Negara............................................................... 6

II. Konsepsi Hukum Tata Negara............................................... 6

III. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara..................................... 8

IV. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia............................. 10

B. Amandemen UUD 1945.............................................................. 18

C. Pengaruh Amandemen UUD 1945 terhadap Sistem Hukum

dan Tata Negara di Indonesia...................................................... 21

BAB IV PENUTUP......................................................................................... 27

A. Kesimpulan.................................................................................. 27

B. Saran............................................................................................ 28

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 29