TUGAS PRESESENTASI KASUS HAMBALANG Dosen Pengampu: Prof. Gudono, Ph.D. CMA., Akt Disususn oleh: Kelompok 3 Gerlan Hahanusa 13/359745/PEK/18847 Indra Mangiwa Putra 13/359743/PEK/18845 Juwenah 13/359484/PEK/18739 Selpina Iek 13/359671/PEK/18803 PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
membedah kasus hambalang dari pelaku sampai tersangka yang terkait
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TUGAS PRESESENTASI
KASUS HAMBALANG
Dosen Pengampu: Prof. Gudono, Ph.D. CMA., Akt
Disususn oleh:
Kelompok 3
Gerlan Hahanusa 13/359745/PEK/18847
Indra Mangiwa Putra 13/359743/PEK/18845
Juwenah 13/359484/PEK/18739
Selpina Iek 13/359671/PEK/18803
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GAJAH MADA
YOGYAKARTA
2014
A. Ringkasan Umum Kasus Hambalang
Proyek Hambalang dimulai sekitar tahun 2003. Secara kronologis, proyek
ini bermula pada Oktober Tahun 2009. Saat itu Kemenpora (Kementerian
Pemuda dan Olah Raga) menilai perlu ada Pusat Pendidikan Latihan dan
Sekolah Olah Raga pada tingkat nasional. Oleh karena itu, Kemenpora
memandang perlu melanjutkan dan menyempurnakan pembanugnan proyek
pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Hambalang,
Bogor. Selain itu juga untuk mengimplementasikan UU Nomor 3 Tahun 2005
tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Pada 30 Desember 2010, terbit Keputusan Bupati Bogor nomor
641/003.21.00910/BPT 2010 yang berisi Izin Mendirikan Bangunan untuk
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional atas nama
Kemenpora di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup-Bogor. Atas
keberlanjutan tersebut, maka Pembangunan Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional mulai dilaksanakan tahun 2010
dan direncanakan selesai tahun 2012. Berdasarkan hasil perhitungan konsultan
perencana, untuk membangun semua fasilitas dan prasarana sesuai dengan
master plan yang telah disempurnakan, anggaran mencapai Rp 1,75 triliun
yang sudah termasuk bangunan sport science, asrama atlet senior, lapangan
menembak, extreme sport, panggung terbuka, dan voli pasir.
Sejak tahun 2009-2010 Kementerian Keuangan dan DPR menyetujui
alokasi anggaran sebagai berikut :
1. APBN murni 2010 sebesar Rp 125 miliar yang telah diajukan pada tahun
2009
2. APBNP 2010 sebesar Rp 150 miliar
3. Pagu definitif APBN murni 2011 sebesar Rp 400 miliar
Pada 6 Desember 2010 keluar surat persetujuan kontrak tahun jamak dari
Kemenkeu RI nomor S-553/MK.2/2010. Pekerjaan pembangunan
direncanakan selesai 31 Desember 2012. Penerimaan siswa baru diharapkan
akan dilaksanakan tahun 2013-2014.
B. Pelaku yang Terlibat Dalam Kasus Hambalang
1. Pelaku Utama Kasus Hambalang
a. Andi Alfian Mallarangeng
Seorang pengamat politik Indonesia yang menjabat sebagai Menteri
Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia juga
pernah menjabat sebagai Juru Bicara Kepresidenan bagi Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono.
b. Wafid Muharam
Sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sekmenpora) dan
sebagai tangan kanan Menpora Andi Alfian Mallarangeng
c. Deddy Kusdinar
Sebagai Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian
Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
d. Lisa Lukitawati
Sebagai Direktur dari CV Rifa Medika
e. Andi Zulkarnain Anwar alias Andi Zulkarnain Mallarengeng alias
Choel
Sebagai Presiden Direktur PR FOX Indonesia.
f. Anas Urbaningrum
Sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat tahun 2009. Ia sempat
mempimpin Divisi Otonomi Politik dan Daerah sebelum menjadi
Ketua Umum DPP partai Demokrat. Pada tahun 2001-2005 ia juga
pernah bergabung menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pasca mundurnya beliau dari Ketua Umum Partai Demokrat, pada
tahun 2013 ia mendirikan organisasi masyarakat yang bernama
Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).
g. Muhammad Nazaruddin
Muhammad Nazaruddin dipilih sebagai anggota Banggar DPR periode
2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrat dan pada tahun 2010 diangkat
Bendahara Umum Partai Demokrat.
2. Pelaku Lainnya Kasus Hambalang
a. PT Metaphora Solusi Global (PT MSG)
Perusahaan yang bergerak dibidang arsitektur dan memenangkan
konsep masterplan dari proyek Hambalang.
b. Mahyuddin NS
Menjabat sebagai ketua komisi X DPR RI. Ia juga pernah menjabat
sebagai wakil gubernur Sumatera Selatan periode 2003-2008 dan
dilantik menjadi gubernur Sumatera Selatan pada 11 Juli 2008.
c. Angelina Sondakh
Anggota DPR RI periode 2004-2009 dan 2009-2014 sebagai Badan
Anggaran (Banggar) dari partai Demokrat. Selain itu ia juga pernah
menjabat sebagai Visa Officer, Australia First (1999-2000), dan
mantan Puteri Indonesia tahun 2001 asal Sulawesi Utara.
d. Mirwan Amir
Sukses menduduki Anggota DPR untuk periode 2009-2014 sebagai
anggota Banggar. Pertengahan 2012 ia tercatut dalam kasus dugaan
suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebagai Dewan
yang memiliki transaksi mencurigakan berdasarkan laporan PPATK.
e. Wayan Koster
Sebagai anggota komisi X dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP).
f. Kahar Muzakir
Anggota DPRD komisi X wilayah Sumatera Selatan II yang
menangani masalah Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata,
Kesenian dan Kebudayaan.
g. Juhaeeni Alie
Sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Dia
Fraksi Partai Demokrat sendiri, Alie menjabat sebagai Sekretaris
Departemen Pendidikan Nasional di bawah kepemimpinan Anas
Urbaningrum.
h. Mardiyana Indra Wati
Sebagai anggota komisi X DPR RI dan anggota Kelompok Kerja
(Pokja) Proyek Hambalang.
i. Saul Paulus David Nelwan
Seorang pengusaha dalam kasus hambalang hanya menjadi saksi
karena meminta uang Rp 600 juta dari PT Adhi Karya atas perintah
dari Wafid Muharam.
j. Ida Bagus Wirahadi
Anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional
k. Poniran
l. PT Adhi Karya
Pihak konstruksi BUMN untuk proyek Hambalang dengan pihak yang
terkait :
1) Teuku Bagus Mukhamad Noor (sebagai Kepala Divisi Konstruksi
Jakarta I)
2) M Arief Taufiqurahman (sebagai Manajer Pemasaran sekaligus
Fasilitator dari Teuku Bagus Mokhamad Noor)
3) Muhammad Tamzil (Fasilitator dari Teuku Bagus Mokhamad Noor
dan M Arief Taufiqurahman)
4) Indrajaja Manopol ( Sebagai Direktor Operasi)
m. PT Wijaya Karya (Wika)
Perusahaan BUMN yang bergerak dibidang konstruksi yang bekerja
sama (KSO) dengan PT Adhi Karya.
n. Mohammad Fakhruddin
Sebagai staf khusus Menpora
o. Mahfud Suroso
Direktur PT Dutasari Citralaras
p. PT Grup Permai
Perusahaan milik M Nazaruddin
q. PT Global Daya Manunggal (GDM)
Perusahaan subkontraktor untuk pekerjaan struktur, arsitektur asrama
junior putra-putri dan Gedung Olah Raga (GOR) Serbaguna.
r. PT Duta Graha Indah (DGI)
Perusahaan milik Nazaruddin yang bergerak dibidang konstruksi
s. Mindo Rosalina Manulang
Direktur Marketing PT Anak Negeri yang kemudian menjadi rekanan
PT Duta Graha Indah (DGI)
t. Munadi Herlambang
Direktur PT MSONS Capital sekaligus Wakil Sekretaris Bidang
Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat.
u. Ketut Darmawan
Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan
v. Muchayat
Adalah Wakil Presiden Komisaris Utama Bank Mandiri yang pernah
menjabat sebagai Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)
w. Ignatius Mulyono
Merupakan salah satu anggota Fraksi Partai Demokrat yang
menduduki kursi di Komisi II DPR RI. Dalam tugasnya, ia
membidangi proses pengaturan kebijakan negara khususnya,
Pemerintahan Dalam Negeri, Aparatur Negara, Otonomi Daerah, dan
Agraria.
3. Pihak-Pihak Yang Diduga Terkait
a. Dalam proses pemberian izin-izin
1) Rahmat Yasin alias RY
Selaku Bupati Bogor yang menerbitkan Site Plan atas rencana
pembangunan P3SON berlokasi di Desa Hambalang Kecamatan
Citeureup Kabupaten Bogor.
2) Syarifah Sofiah alias SS
Selaku Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor atas
nama Bupati yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3) Burhanudin alias Bu
Selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor
yang membantu Bupati Bogor dalam menerbitkan Site Plan atas
rencana pembangunan P3SON Hambalang.
4) Yani Hasan alias YH
Selaku Kepala Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten
Bogor yang membantu Bupati Bogor dalam menerbitkan Site Plan
atas rencana pembangunan P3SON berlokasi di Desa Hambalang.
5) Achmad A Ardiwinata alias AAA
Selaku PPK kegiatan studi Amdan tahun 2007.
6) Inisal DN
Selaku Direktur PT CKS
b. Dalam proses pensertipikatan tanah
1) Joyo Winoto alias JW
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikasi tanah
Hambalang. Menandatangani SK Hak Pakai untuk Kemenpora atas
tanah Hambalang.
2) Managam Manurum alias MM
Selaku Sestama sekaligus Plt Deputi II BPN
Memerintahkan LAW untuk menyerahkan SK Hak Pakai kepada
orang yang tidak berhak menerima dan tidak menandatangani RPD
mutakhir meskipun merubah RPD dengan memasukkan pernyataan
pelepasan hak.
3) Binsar Simbolon alias BS
Selaku Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah
BPN memerintahkan staf untuk menyisipkan surat pernyataan
Probosutedjo yang diduga palsu dalam RPD.
4) Erna Widayati alias EW
Selaku staf pengolah data Deputi II BPN atas perintah Kasie,
Kasubdit, dan Direktur menyisipkan surat pernyataan Probosutedjo
yang diduga palsu, dalam RPD sehingga SK Hak Pakai dapat
ditandatangani.
5) Luki Ambar Winarti alias LAW
Selaku Kabagian Persuratan BPN menyerahkan SK Hak Pakai
kepada orang yang tidak berhak menerima.
c. Dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak dan penyusunan
anggaran
1) Agus DW Martowardojo alias ADWM
Selaku Menteri Keuangan
2) Anny Ratnawati alias AR
Selaku Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan
3) Mulia P Nasution alias MPN
Selaku Sekjen Kementerian Keuangan
4) Dewi Pudjiastuti Handayani alias DPH
Selaku Direktur Anggaran II Kementerian Keuangan
5) Sudarto alias S
Selaku Kasubdit II E Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
6) Rudi Hermawan alias RH
Selaku Kasie II E-4 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan
7) Ahmad Maliq alias AM
Selaku staf Seksi II E-4 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
8) Guratno Hartono alias GH
Selaku Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian
PU.
9) Dedi Permadi alias DP
Selaku Pengelola teknis Kementerian PU.
d. Dalam proses pemilihan rekanan
1) Wisler Manulu alias WiM
Selaku Ketua Panitia Pengadaan Kemenpora
a) Memerintahkan BaS selaku Sekretaris untuk melakukan
verifikasi secara formalitas hasil evaluasi prakualifikasi dan
penawaran lelang pekerjaan P3SON Hambalang, dan membuat
berita acara setiap tahap hasil pekerjaan lelang pekerjaan
P3SON Hambalang
b) Memerintahkan J untuk mengadministrasikan seluruh
dari penyiapan lahan untuk pembangunan, termasuk perizinan, persetujuan
teknis pengadaan (lelang dan kontrak tahun jamak), pencairan anggaran,
hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan diluar prosedur baku.
Korupsi secara bersama-sama dalam Proyek Hambalang menunjukan tipe
korupsi yang terorganisasi. Kelompok penguasa berkolaborasi dengan
kepentingan bisnis melakukan kejahatan. Modus kejahatan korupsi semacam
ini hanyalah modifikasi dan replikasi kejahatan korupsi Orde Baru. Dari data
diketahui tercatat total loss atau jumlah kerugian negara dalam kasus mega
proyek di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor mencapai Rp 463,66 Miliar.
Kemenpora lalu mengajukan usulan penambahan anggaran proyek Hambalang sebesar Rp 625 M dalam APBN-P 2010. Pokja anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar Rp 150 M dalam APBN-P 2010 tanpa melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pokja dan Kemenpora
Kemenpora lalu mengajukan usulan penambahan anggaran proyek Hambalang sebesar Rp 625 M dalam APBN-P 2010. Pokja anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar Rp 150 M dalam APBN-P 2010 tanpa melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pokja dan Kemenpora
D. Flow-Chart Atas Kasus Hambalang
Secara garis besar proses terjadinya korupsi terstruktur proyek hambalang
yang melibatkan Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng,
Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan lainnya yang ikut terlibat
dapat diilustrisakan pada alur dibawah ini:
PERAN ANDI MALLARANGENG
Okt2009:SesmenporaWafid Muharam menyampaikan status tanah bermasalah karena belum ada sertifikat.” Andi lalu memerintahkan Wafid agar segera menyelesaikan masalah status tanah tadi.
Okt2009:SesmenporaWafid Muharam menyampaikan status tanah bermasalah karena belum ada sertifikat.” Andi lalu memerintahkan Wafid agar segera menyelesaikan masalah status tanah tadi.
Desember 2009: Wafid menyampaikan perkiraan anggaran proyek sekitar Rp 2,5 T dana, ada hambatan saat proses anggaran, namun Andi menanggapi dengan mengatakan komisi X merupakan teman-temannya.
Desember 2009: Wafid menyampaikan perkiraan anggaran proyek sekitar Rp 2,5 T dana, ada hambatan saat proses anggaran, namun Andi menanggapi dengan mengatakan komisi X merupakan teman-temannya.
Akhir2009,
Andi memperkenalkan adiknya Andi Zulkarnain Anwar alias Choel kepada Wafid. Andi menyatakan adiknya akan banyak membantu urusan Kemenpora,
Akhir2009,
Andi memperkenalkan adiknya Andi Zulkarnain Anwar alias Choel kepada Wafid. Andi menyatakan adiknya akan banyak membantu urusan Kemenpora,
Awal tahun 2010, terkait proses pengajuan bahan anggaran pembangunan hambalang, Andi diminta wafid untuk berkordinasi dengan Komisi Xdan Kementerian PU. Andi dan Wafid selanjutnya mengadakan pertemuan di ruangan Menporan dengan anggota DPR dari Fraksi Demokrat yang bertugas di Komisi Xdan Badan Anggaran DPR, yaitu Mahyudin (ketua komisi X), Angelina Sondach, Mirwan Amir dan Nazaruddin
Awal tahun 2010, terkait proses pengajuan bahan anggaran pembangunan hambalang, Andi diminta wafid untuk berkordinasi dengan Komisi Xdan Kementerian PU. Andi dan Wafid selanjutnya mengadakan pertemuan di ruangan Menporan dengan anggota DPR dari Fraksi Demokrat yang bertugas di Komisi Xdan Badan Anggaran DPR, yaitu Mahyudin (ketua komisi X), Angelina Sondach, Mirwan Amir dan Nazaruddin
Persetujuan penambahan anggaran ditandatangani oleh Mahyudin selaku pimpinan Komisi X dan jajarannya, yakni Rully Chairul Azwardan dan Abdul Hakam Naza. Selain itu, ditandatangani oleh anggota Pokja seperti Angelina Sondach, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaeni Alie dan Mardiyana Indra Wati. Dengan demikian anggaran tersedia menjadi Rp 275 M.
Persetujuan penambahan anggaran ditandatangani oleh Mahyudin selaku pimpinan Komisi X dan jajarannya, yakni Rully Chairul Azwardan dan Abdul Hakam Naza. Selain itu, ditandatangani oleh anggota Pokja seperti Angelina Sondach, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaeni Alie dan Mardiyana Indra Wati. Dengan demikian anggaran tersedia menjadi Rp 275 M.
Atas persetujuan DPR tsb, Wafid melalui Saul Paulus David Nelwan meminta uang sebesar Rp 500 juta kepada PT Adhi Karya melalui Ida Bagus Wirahadi dan Rp 100juta dari Poniran, sehingga seluruh jumlah Rp 600juta. Uang tersebut diserahkan kepada Mahyudin saat kongres Partai Demokrat Di Bandung.
.
Atas persetujuan DPR tsb, Wafid melalui Saul Paulus David Nelwan meminta uang sebesar Rp 500 juta kepada PT Adhi Karya melalui Ida Bagus Wirahadi dan Rp 100juta dari Poniran, sehingga seluruh jumlah Rp 600juta. Uang tersebut diserahkan kepada Mahyudin saat kongres Partai Demokrat Di Bandung.
.
Deddy Kusnidar bersama Wafid bertemu Choel Mallarangeng di Restoran Jepang Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Pada pertemuan tsb Choel menyampaikan bahwa abangnya Andi Mallarangeng sudah satu tahun menjabat Menpora tapi belum dapat apa-apa.
Deddy Kusnidar bersama Wafid bertemu Choel Mallarangeng di Restoran Jepang Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Pada pertemuan tsb Choel menyampaikan bahwa abangnya Andi Mallarangeng sudah satu tahun menjabat Menpora tapi belum dapat apa-apa.
Selanjutnya, dilakukan pertemuan di ruangan Menpora yang dihadiri Wafid, Deddy, Choel, Fachruddin, dan Arief dari PT Adhi Karya. Dengan ditetapkannya KSO Adhi-Wika sebagai pemenang proyek Hambalang. Total dana yang diperoleh Andi Rp 4 Miliar dan US$ 550.000
Selanjutnya, dilakukan pertemuan di ruangan Menpora yang dihadiri Wafid, Deddy, Choel, Fachruddin, dan Arief dari PT Adhi Karya. Dengan ditetapkannya KSO Adhi-Wika sebagai pemenang proyek Hambalang. Total dana yang diperoleh Andi Rp 4 Miliar dan US$ 550.000
PERAN ANAS URBANINGRUM
Agustus 2010, proyek Hambalang menjaddi ajang rebutan antara PT Duta Graha Indah (DGI) yang dimiliki muhammad Nazaruddin dan Perusahaan BUMN PT Adhi Karya.
Agustus 2010, proyek Hambalang menjaddi ajang rebutan antara PT Duta Graha Indah (DGI) yang dimiliki muhammad Nazaruddin dan Perusahaan BUMN PT Adhi Karya.
Mindo Rosalina Manulang (PT DGI) dan Lisa Lukitawati (staf tim persiapan pembanguna proyek Hambalang) bertemu Arief Taufiqurrahman (manajer pemasaran PT Adhi Karya) dan meminta PT Adhi karya mundur dari ProyekHambalang, karena dia dan Nazaruddin yang akan mengerjakannya.
Mindo Rosalina Manulang (PT DGI) dan Lisa Lukitawati (staf tim persiapan pembanguna proyek Hambalang) bertemu Arief Taufiqurrahman (manajer pemasaran PT Adhi Karya) dan meminta PT Adhi karya mundur dari ProyekHambalang, karena dia dan Nazaruddin yang akan mengerjakannya.
Arief selanjutnya melaporkan hal tersebut pada Kepala Divisi Konstruksi Jakarta 1 PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor.
Arief selanjutnya melaporkan hal tersebut pada Kepala Divisi Konstruksi Jakarta 1 PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor.
Terkait masalah ini, Teuku Bagus meminta tolong Mahfud Suroso dari PT Dutasari Citalaras, yang dekat dengan istri mantan Anas Urbaningrum Ketua Partai Demokrat Attiyah Laila, karena Mndo Mengganggu.
Terkait masalah ini, Teuku Bagus meminta tolong Mahfud Suroso dari PT Dutasari Citalaras, yang dekat dengan istri mantan Anas Urbaningrum Ketua Partai Demokrat Attiyah Laila, karena Mndo Mengganggu.
Saat itu Anas menyampaikan kepada Nazaruddin agar mundur dan tidak mengambil proyek konstruksi pembangunan P3SON Hambalang.
Saat itu Anas menyampaikan kepada Nazaruddin agar mundur dan tidak mengambil proyek konstruksi pembangunan P3SON Hambalang.
Jaksa mencatat Anas mendapat Rp 2,21 Miliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April hingga 6 Desember 2010. Uang diserahkan Teuku Bagus melalui Munadi Herlambang, Indrajaja Manopol (Direktur Operasi PT Adhi Karya) dan Ketut Darmawan (Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan) atas permintaan Muchayat.
Jaksa mencatat Anas mendapat Rp 2,21 Miliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April hingga 6 Desember 2010. Uang diserahkan Teuku Bagus melalui Munadi Herlambang, Indrajaja Manopol (Direktur Operasi PT Adhi Karya) dan Ketut Darmawan (Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan) atas permintaan Muchayat.
Anas membantu untuk mengurus permasalahan tanah Hambalang di Badan Pertanahan Nasional. Anas memerintahkan Ignatius Mulyono selaku Ketua Komisi II DPR dari Partai Demokrat yang mempunyai mitra kerjanya BPN, untuk mengurus permasalahan hak pakai tanah untuk pembangunan Proyek Hambalang.
Anas membantu untuk mengurus permasalahan tanah Hambalang di Badan Pertanahan Nasional. Anas memerintahkan Ignatius Mulyono selaku Ketua Komisi II DPR dari Partai Demokrat yang mempunyai mitra kerjanya BPN, untuk mengurus permasalahan hak pakai tanah untuk pembangunan Proyek Hambalang.
Akhirnya, Ignatius berhasil mengurus SK Hak Pakai atas tanah Kemenpora di Hambalang, kemudian menyerahkan SK tersebut kepada Anas di ruangan Ketua Fraksi Partai Demokrat yang disaksikan Nazaruddin. Salinan SK diberikan ke Nazaruddin.
Akhirnya, Ignatius berhasil mengurus SK Hak Pakai atas tanah Kemenpora di Hambalang, kemudian menyerahkan SK tersebut kepada Anas di ruangan Ketua Fraksi Partai Demokrat yang disaksikan Nazaruddin. Salinan SK diberikan ke Nazaruddin.
E. Pasal yang Dilanggar Dalam Kasus Hambalang
1. Pasal yang Dilanggar Berdasarkan Temuan BPK atas Penyimpangan
a. Penyimpangan dalam pemberian izin lokasi, site plan, dan Izin
Mendirikan, pasal yang dilanggar adalah:
1) Pasal 22 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap
kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib
memiliki Amdal.
2) Perda Kab Bogor Nomor 12 tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2010
tentang Bangunan Gedung pasal 25 yang menyatakan bahwa
persyaratan tata bangunan meliputi adanya pengendalian dampak
lingkungan.
3) DN selaku rekanan PT CKS tidak melaksanakan pekerjaan berupa
studi Amdal meskipun telah menerima pembayaran.
b. Penyimpangan Dalam Penerbitan SK Hak Pakai dan Sertipikat Hak
Pakai atas Tanah Hambalang sebagai berikut:
1) Kepala BPN (JW) menandatangani SK Hak Pakai bagi Kemenpora
atas tanah seluas 312.448 m2 dengan didukung dokumen yang
tidak sesuai kenyataan berupa: (i) surat pelepasan hak dari
Probosutedjo selaku pemegang hak sebelumnya yang diduga palsu;
dan (ii) Surat Pernyataan Ses Kemenpora yang menyatakan bahwa
pada pengadaan lahan dimaksud tidak terjadi kerugian negara
berdasarkan LHP BPK RI adalah tidak sesuai kenyataan.
Pernyataan bahwa dalam pengadaan lahan dimaksud tidak terjadi
kerugian negara, ternyata tidak pernah dimuat dalam LHP BPK RI
dimaksud.
2) Melanggar prosedur yang diatur dalam Keputusan Kepala BPN
No. 1 tahun 2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Kepala
BPN No. 1 tahun 2010 yang menyatakan bahwa SK tersebut hanya
dapat diserahkan kepada instansi pemohon atas kuasa yang
ditunjuknya.
c. Penyimpangan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak sebagai
berikut:
1) Ses Kemenpora (WM) mengajukan surat permohonan persetujuan
kontrak tahun jamak dengan mengatasnamakan Menpora tanpa
memperoleh pelimpahan wewenang dari Menpora.
2) Ses Kemenpora (WM) bersama Kepala Biro Perencanaan
Kemenpora/PPK (DK) menyajikan data dan dokumen yang tidak
benar sebagai syarat kelengkapan persetujuan kontrak tahun jamak
dan revisi RKA-KL tahun 2010 yaitu sebagai berikut:
a) Menafsirkan secara sepihak pernyataan Direktur PBL
Kementerian PU bahwa “pembangunan tersebut dapat
dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran untuk beberapa
bangunan yang pelaksanaan konstruksi fisiknya diperkirakan
lebih dari 12 bulan”. Tanpa konfirmasi kepada Kementerian
PU, Ses Kemenpora menafsirkan bahwa yang dimaksud
pernyataan tersebut adalah seluruh pembangunan fisik gedung
dan lapangan serta infrastruktur dilaksanakan melalui satu
kontrak tahun jamak.
b) Dalam rangka revisi RKA-KL, menyajikan data volume
keluaran yang tidak sesungguhnya yaitu yang seharusnya
volume yang akan dibangun turun dari semula 108.553 m2
menjadi 100.398 m2, tetapi justru menyajikan volume itu
seolah-olah naik dari semula 108.553 m2 menjadi 121.097 m2.
3) Direktur Jenderal Anggaran (AR) setelah melalui proses
berjenjang dari Kasie II E-4 (RH), Kasubdit II E (S) dan Direktur
II (DPH) memberikan masukan, data dan informasi yang tidak
benar kepada pejabat di atasnya dalam proses pemberian dispensasi
keterlambatan pengajuan usulan revisi RKA-KL Kemenpora tahun
2010 dan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak.
Pemberian masukan dilakukan dengan cara menyampaikan Nota
Dinas. Nota Dinas tersebut berisi antara lain: “Mengingat
permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (multiyears
contract) tersebut telah dilengkapi data pendukung dan dalam
rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan P3SON
dalam rangka pembinaan atlit (olahragawan) yunior maupun
senior, maka persetujuan kontrak tahun jamak dapat
dipertimbangkan untuk disetujui. Mengingat revisi perubahan
volume kegiatan diakibatkan adanya perubahan perencanaan
sehingga (karena pertimbangan KDB dan GSB) berhubungan
dengan persetujuan kontrak tahun jamak, maka dispensasi waktu
revisi dapat dipertimbangkan untuk disetujui.”
Nota Dinas dengan isi yang sama juga disampaikan secara
berjenjang dari Kasubdit II E kepada Direktur Anggaran II, dari
Direktur Anggaran II kepada Dirjen Anggaran dan dari Dirjen
Anggaran kepada Menteri Keuangan.
4) Menteri Keuangan (ADWM) setelah melalui proses penelaahan
secara berjenjang, mulai dari Kasie II E-4, Kasubdit II E, Direktur
II dan Dirjen Anggaran,menyetujui pemberian dispensasi