MAKALAH BESAR PENDIDIKAN PANCASILA

BAGIAN II

PEMBAHASAN

1

BAB 1

HUKUM DASAR KONSTITUSI

A. Definisi Konstitusi Menurut Para Ahli

1. Herman Heller. Konstitusi mempunyai arti yang lebih

luas daripada undang-undang Dasar. Konstitusi tidah

hanya bersifat yuridis, tetapi mengandung pengertian

sosiologisdan politis.

2. Oliver Cromwell. Undang-undang Dasar itu merupakan

“instrumen of govermen”, yaitu bahwa Undang-undang

dibuat sebagai pegangan untuk memerintah. Dalam arti

ini, Konstitusi identik dengan Undang-undang dasar.

3. F. Lassalle. Konstitusi sesungguhnya menggambarkan

hubungan antara kaekuasaan yang terdapat didalam

masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan

nyata didalam masyarakat, misalnya kepala negara,

angkatan perang, partai politik, buruh tani, pegawai,

dan sebagainya.

4. Prayudi Atmosudirdjo. Konstitusi adalah hasil atau

produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang

2

bersangkutan, Konstitusi merupakan rumusan dari

filsafat, cita-cita, kehendak dan perjuangan suatu

bangsa. Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan

pikiran, mentalitas dan kebudayaan suatu bangsa.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa

konstitusi memiliki dua pengertian yaitu :

1. Konstitusi dalam arti sempit, yaitu sebagai hukum

dasar yang tertulis atau undang-undang Dasar.

2. Konstitusi dalan arti luas, yaitu sebagai hukum dasar

yang tertulis atau undang-undang Dasar dan hukum

dasar yang tidak tertulis / Konvensi.

Konvensi sebagai aturan-aturan dasar yang timbul dan

terpelihara dalam praktek penyelenggaraan bearnegara

mempunyai sifat :

1. Merupakan kebiasaan yang berulangkali dalam prektek

penyelenggaaraan Negara.

2. Tidak beartentangan dengan hukum dasar

tertulis/Undang-Undang Dasar dan bearjalan sejajar.

3. Diterima oleh rakyat negara.

4. Bersifat melengkapi sehingga memungkinkan sebagai

aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang

Dasar.

B. Hukum Dasar Konstitusi

3

Konstitusi sebagai hukum dasar memuat aturan-aturan

dasar atau pokok-pokok penyelenggaraan bernegara, yang

masih bersifat umum atau bersifat garis besar dan perlu

dijabarkan lebih lanjut kedalam norma hukum dibawahnya.

Apabila dikaitkan dengan teori jenjang norma hukum dari

Hans Nawiaski, maka dasar negara pancasila sebagai

Staatfundamentalnorm/norma fundamental negara, dan

undang-undang dasar negara 1945 sebagai staatgrundgesetz

atau aturan dasar atau pokok negara.

Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum

penting biasanya dikeluarkan oleh kaisar atau raja dan

digunakan secara luas dalam hukum konon untuk menandakan

keputusan subsitusi tertentu terutama dari

Paus.Konstitusi pada umumnya bersifat kondifaksi yaitu

sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk

menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun

dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam

artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal).

Namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik

konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan

politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan,

kebijakan dan distibusi maupun alokasi Konstitusi bagi

organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat

beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat

4

konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung

pula arti konstitusi ekonomi.

C. Jenis-Jenis Konstitusi

Terdapat dua jenis kontitusi, yaitu konstitusi

tertulis (Written Constitution) dan konstitusi tidak

tertulis (Unwritten Constitution). Ini diartikan seperti

halnya “Hukum Tertulis” (geschreven Recht) yang termuat

dalam undang-undang dan “Hukum Tidak Tertulis”

(ongeschreven recht) yang berdasar adat kebiasaan.

1. Konstitusi tertulis atau UUD

Yaitu suatu naskah yang memaparkan kerangka dan

tugas-tugas pokok badan-badan pemerintaha suatu

negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-

badan tersebut. paada umumnya, semua negara didunia

dewasa ini mempunyai konstitusi tertulis.

a. Ciri-ciri UUD

Setiap UUD memuat ketentuan mengenai soal-soal

sebagai berikut :

Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan

antara badan legislatif, eksekutif, dan

yudikatif dalam negara federal, pembagian

kekuasaan antara pemerintah federal dan

pemerintah negara-negara bagian, prosedur

penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi

5

oleh salah satu badan pemerintah, dan

sebagainya.

Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut Bill Of

Rights jika berbentuk naskah tersendiri).

Prosedur pengubahan UUD.

Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah

sifat tertentu dari UUD.Hal ini, biasanya

terdapat jika para penyusun UUD ingin

menghindari terulangnya kembali hal-hal yang

baru saja diatasi seperti munculnya seorang

diktator atau kembalinya suatu monarki.

b. Sifat UUD

Sifat-sifat UUD antara lain :

UUD lebih besar kewibawaanya daripada konversi.

pelanggaran terhadap UU lebihmudah diketahui

dan dapat diambil tindakan lebih cepat.

UUD biasanya terang dan tegas perumusannya.

Konvensi biasanya timbul dari kebiasaan dan

terkadang sulit menetapkan kapan suatu

kebiasaan menjadi konvensi.

Adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

2. Konstitusi Tidak Tertulis atau Konvensi

Konstitusi tidak tertulis (nondokumentary

constitution) atau konvensi yaitu peraturan yang

6

tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam

praktik penyelenggaraan negara. Konstitusi tidak

tertulis / konvensi merupakan kebiasaan

ketatanegaraan yang sering timbul.

a. Syarat dan Sifat Konvensi

Konvensi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

Merupakan kebiasaan yang terus berulang dan

terpelihara dalam praktik penyelenggaraan

negara.

Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan

sejajar.

Diterima oleh Seluruh Rakyat.

Bersifat sebagai pelengkap, sehingga

memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang

tidak terdapat dalam UUD.

Dalam karangan “Constitution of Nations”, Amos J.

Peaslee menyatakan hampir semua negara di dunia

mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan

Kanada. Di beberapa negara terdapat dokumen yang

menyerupai konstitusi, namun oleh negara tersebut tidak

disebut sebagai konstitusi. Dalam buku yang berjudul The

Law and The Constitution, Ivor Jenning menyebutkan di

dalam dokumen konstitusi tertulis yang dianut oleh

Negara-negara tertentu yang mengatur tentang:

7

1. Adanya wewenang dan tata cara bekerja suatu lembaga

kenegaraan.

2. Adanya ketentuan hak asasi yang dimiliki oleh warga

negara yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah.

Tidak semua lembaga-lembaga pemerintahan dapat diatur

dalam poin 1 dan tidak semua hak-hak warga negara diatur

dalam poin 2. Seperti halnya di negara Inggris. Dokumen-

dokumen yang tertulis hanya mengatur beberapa lembaga

negara dan beberapa hak asasi yang dimiliki oleh rakyat,

satu dokumen dengan dokumen lainya tidak sama.

Ada konstitusi yang materi muatannya sangat panjang dan

sangat pendek. Konstitusi yang terpanjang adalah India

dengan 394 pasal. Kemudian Amerika Latin seperti uruguay

332 pasal, Nicaragua 328 pasal, Cuba 286 pasal, Panama

271 pasal, Peru 236 pasal, Brazil dan Columbia 218

pasal, selanjutnya di Asia, Burma 234 pasal, di Eropa di

Belanda 210 pasal. Konstitusi terpendek adalah Spanyol

dengan 36 pasal, Indonesia 37 pasal, Laos 44 pasal,

Guatemala 45 pasal, Nepal 46 pasal, Ethiopia 55 pasal,

Ceylon 91 pasal dan Finlandia 95 pasal.

(Sumber : http://jadibocah.blogspot.com/2012/11/macam-

macam-konstitusi.html

6 Desember 2014)

8

D. Tujuan Konstitusi

Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata

tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan

konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah

masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama

dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah

konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas

dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu

sendiri. Konstitusi juga memiliki tujuan yang hampir

sama dengan hukum, namun tujuan dari konstitusi lebih

terkait dengan:

1.Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang

dan tugasnya masing-masing.

2.Hubungan antar lembaga negara.

3.Hubungan antar lembaga negara(pemerintah) dengan warga

negara (rakyat).

4.Adanya jaminan atas hak asasi manusia.

5.Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan

tuntutan jaman.

Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam

suatu konstitusi tidak menjamin bahwa konstitusi

tersebut baik. Di dalam praktekna, banyak negara yang

memiliki lembaga-lembaga yang tidak tercantum di dalam

konstitusi namun memiliki peranan yang tidak kalah

penting dengan lembaga-lembaga yang terdapat di dalam

9

konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang

diatur diluar konstitusi mendapat perlindungan lebih

baik dibandingkan dengan yang diatur di dalam

konstitusi.Dengan demikian banyak negara yang memiliki

aturan-aturan tertulis di luar konstitusi yang memiliki

kekuatan yang sama denga pasal-pasal yang terdapat pada

konstitusi.

Konstitusi selalu terkait dengan paham

konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan

“Constitutionalism is the name given to the trust which

men repose in the power of words engrossed on parchment

to keep a government in order. Untuk tujuan to keep a

government in order itu diperlukan pengaturan yang sede-

mikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses

pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana

mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekua-saan ini

secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk

merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum

dalam kehidupan umat manusia.

E. Kedudukan Konstitusi

Dalam kehidupan suatu Negara, konstitusi mempunya

kedudukan resmi atau formal yang relatif sama dengan

konstitusi Negara-negara lain yaitu:

10

1. Konstitusi sebagai Hukum Dasar. Konstitusi sebagai

hukum dasar karena berisikan aturan-aturan dan

ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang mendasar

dalam kehidupan suatu Negara, seperti secara khusus

memuat aturan tentang Lembaga-Lembaga serta

kewenangannya.

2. Konstitusi sebagai Hukum Tertnggi. Konstitusi sebagai

hukum artinya aturan-aturan yang ada dibawahnya harus

sesuai dan atau tidak bertentangan dengan konstitusi

serta harus ditaati bukan hanya oleh rakyat saja

melainkan juga harus ditaati oleh penguasa atau

pemerintah.

F. Sifat Konstitusi

Konstitusi Negara ada yang bersifat luwes/supel

(flexible) dan ada pula bersifat kaku (rigid).

Konstitusi dikatakan luwes/supel/flexible apabila

konstitusi memungkinkan untuk adanya perubahan sewaktu-

waktu sesuai dengan perkembangan masyaraktnya atau

perkembangan zaman, contohnya konstitusi di Inggris dan

Selaindi Baru. Sedangkan konstitusi dikatakan kaku/rigid

apabila konstitusi itu dalam perubahannya melalui

prosedur yang sangat sulit dengan maksud agar tidak

mudah diubah hukum dasarnya atau konstitusi tersebut,

11

contohnya konstitusi di Amerika, Kanada, Jerman

Indonesia.

G. Nilai konstitusi

1.Nilai normatif

Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi

diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi

itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal),

tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti

berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan

konsekuen.

2.Nilai nominal

Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut

hukum berlaku, tetapi tidak sempurna.

Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal – pasal

tertentu tidak berlaku / tidsak seluruh pasal – pasal

yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh

wilayah negara.

3.Nilai semantik

Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku

hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam

memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan

konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan

politik.

12

(Sumber : http://www.pustakasekolah.com/pengertian-

konstitusi.html 6 Desember 2014)

BAB 2

UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) 1945

A. PengertianUndang-UndangDasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, atau disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar

tertulis,dan juga konstitusi pemerintahan negara

Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945

adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan

dan pasal-pasal (Pasal II Aturan Tambahan). Pembukaan

terdiri atas 4 Alinea, yang di dalam Alinea keempat

terdapat rumusan dari Pancasila, dan Pasal-pasal Undang-

Undang Dasar 1945 terdiri dari 20 Bab (Bab I sampai

13

dengan Bab XVI) dan 72 pasal (pasal 1 sampai dengan

pasal 37), ditambah dengan 3 pasal Aturan Peralihan dan

2 pasal Aturan Tambahan. Bab IV tentang DPA dihapus,

dalam amandemen keempat penjelasan tidak lagi merupakan

kesatuan UUD 1945.

B. Keseluruhan Naskah

Naskah UUD 1945 resmi telah dimuat dan disiarkan

dalam “Berita Republik Indonesia” Tahun II No. 7 yang

terbit tanggal 15 Februari 1946, suatu penerbitan resmi

Pemerintah RI. Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang

Dasar 1945 itu telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indoneisa (PPKI) dan mulai berlaku pada

tanggal 18 Agustus 1945. Rancangan UUD 1945 dipersiapkan

oleh suatu badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-

usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau

Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai, suatu badan bentukan

Pemerintah Penjajah Jepang untuk mempersiapkan segala

sesuatu yang diperlukan dalam rangka persiapan

kemerdekaan Indonesia.

Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu

kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-

bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dengan demikian pengertian UUD 1945 dapat digambarkan

sebagai berikut:

14

UUD 1945

Pembukaan

Terdiri dari: 4 Alinea

Alinea 4 : Terdapat rumusan Sila-sila dari Pancasila

dan Pasal

Pasal

Terdiri dari : Bab I s.d. Bab XVI (20 Bab)

Pasal 1 s.d. Pasal 37 (72 Pasal), ditambah 3 Pasal

Aturan Peralihan

dan 2 Pasal Aturan  Tambahan.

C. Hukum Dasar Tertulis

1.Sifat UUD 1945

a. UUD 1945 bersifat supel (elastis)

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat

itu terus berkembang dan dinamis. Negara Indonesia

akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan

perubahan zaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia

harus tetap menjaga supaya sistem Undang-Undang

Dasar tidak ketinggalan zaman.

b. Rigid (memuat aturan pokok dan terdiri dari 37

pasal)

Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi

dari peraturan perundang-undangan yang lain, serta

15

hanya dapat diubah dengan cara khusus dan

istimewa. Undang-undang dasar hanya memuat 37

pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan

tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika

dibandingkan dengan undang-undang dasar Pilipina.

Maka telah cukup jika Undang-undang Dasar hanya

memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-

garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah

pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk

menyelenggarakan kehidupan bernegara. Hukum dasar

yang tertulis hanya memuat aturan-aturan pokok,

sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan

aturan pokok itu diserahkan kepeda undang-undang

yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan

mencabut. Perlu senantiasa diingat dinamika

kehidupan masyarakat dan negara Indonesia.

Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, jaman

berubah, oleh karena itu dinamika kehidupan

masyarakat dan negara tidak bisa dihentikan.

Berhubungan dengan hal ini, tidak bijak jika

tergesa-gesa memberi kristalisasi, meberi bentuk

(Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang mudah

berubah. Sifat aturan yang tertulis itu mengikat.

Oleh karena itu maakin supel (elastis) sifat

aturan tersebut akan semakin baik. Jadi kita harus

16

menjaga supaya system Undang-Undang Dasar tidak

ketinggalan jaman. Jangan sampai kita membuat

Undang-undang yang mudah tidak sesuai dengan

keadaan (verouderd).

2.Fungsi UUD 1945

Di atas telah dibahas tentang apa yang dimaksud

dengan UUD 1945. Dari pengertian tersebut dapatlah

dijabarkan bahwa UUD 1945 mengikat pemerintah,

lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga

mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun

mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang

berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai

hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma, dan aturan-

aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua

komponen tersebut di atas.

3.Kedudukan UUD 1945 Sebagai Hukum Tertinggi

a. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa,

melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang

tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum

seperti undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan

atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan

dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi,

yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-

undangan tersebut harus dapat

17

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD

1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber

dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan

yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata

urutan perundangan atau hierarki peraturan

perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang

tertinggi.

b. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber

hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di

Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-

undang, peraturan pemerintah atau peraturan

presiden, dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan

atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan

bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang

pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan

sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

c. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi

sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945

mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah

sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih

tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum

tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan

UUD 1945. Selain itu UUD 1945 juga memiliki fungsi

sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan

kehidupan berbangsa dan bernegara.

18

( Sumber :

http://syamsuddinjepo.blogspot.com/2013/01/pengertian-

sifat-kedudukan-uud-1945.html 6 Desember 2014)

BAB 3

PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

A. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Sumber Motivasi dan Aspirasi

Sumber Undang undang dasar 1945 beserta pokok pokok

pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang undang

dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum

yang berlaku di Indonesia. Pembukaan undang undang dasar

19

1945 juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi

perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai

tujuan nasional.

B. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Sumber Cita-Cita Hukum dan

Moral

Pembukaan UUD 1945 juga mengandung pokok pokok

pikiran yang merupakan sumber dari cita cita hukum dan

cita cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam

lingkungan nasional maupun dalam hubungannya dengan

bangsa lain didunia.

C. Nilai-Nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan

khidmat dari empat alinea, setiap alinea dan kata

katanya, mempunyai nilai nilai yang universal dan

lestari.

1. Dikatakan universal karena ia mengandung nilai nilai

yang dijunjung tinggi oleh bangsa bangsa yang beradab

diseluruh muka bumi.

2. Dikatakan lestari karena ia mampu menampung dinamika

masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan

bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia

kepada proklamasi 17 Agustus 1945.

20

Negara kita adalah Negara berdasarkan atas hukum,

hal ini berarti bahwa kehidupan bernegara, kehidupan

bermasyarakat, dan kehidupan orang perorangan diatur

oleh hukum. Semua pihak tanpa kecuali harus menjunjuang

tinggi hukum, hal ini berarti bahwa setiap orang, setiap

pejabat, bahkan pemerintah dan aparatur pemerintahan

sendiri harus tunduk dan taat kepada hukum, serta

melaksanakan hak dan kewajiban, wewenangnya sesuai

dengan aturan hukum.

Kedudukan hukum yang demikian sentral dalam

mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat, menuntut

bahwa hukum harus diketahui dan dipahamai oleh seluruh

lapisan masyarakat. Dengan pengetahuan dan pemahaman

sebagaimana tersebut diharapkan masyarakat menghayati

dan melaksanakan hukum serta bertingkah laku sesuai

dengan hukum.

(Sumber :

www.soegenghardjowinoto.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/

Pembukaan-UUD-45.docx 7 Desember 2014)

21

BAB 4

MAKNA PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

A. Makna Alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

1. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945

Alinea pertama Pembukaan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, menunjukkan keteguhan dan tekad

bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan

menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya

22

tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di

barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di

muka bumi.

Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa

penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan

perikemanusian dan perikeadilan dan kemerdekaan

merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil ini

menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang

memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Juga

membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah

untuk memperoleh kemerdekaan. Penjajahan tidak sesuai

dengan perikemanusiaan, karena memandang manusia

tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak

sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lain.

Sejarah bangsa Indonesia selama penjajahan

memperkuat keyakinan bahwa penjajahan harus

dihapuskan. Juga tidak sesuai perikeadilan, karena

penjajahan memperlakukan manusia secara

diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak

adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan,

perbedaan hak dan kewajiban. Pernyataan ini obyektif

karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di

dunia.

Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif,

yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri

23

dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang

selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan

Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan

rakyat Indonesia selama penjajahan, dan kesadaran

akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Perjuangan

juga didorong keinginan supaya berkehidupan yang

bebas, maka rakyat Indonesia menyatakaan kemerdekaan

Indonesia. Seperti ditegaskan dalam alinea III

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas

dan tangung jawab kepada bangsa dan negara serta

warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan

penjajahan dalam segala bentuknya. Juga menjadi

landasan hubungan dan kerja sama dengan negara lain.

Bangsa dan negara, termasuk warga negara harus

menentang setiap bentuk yang memiliki sifat

penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya

penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga

antar manusia, karena sifat penjajahan dapat dimiliki

dalam diri manusia.

2. Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945

Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman

penilaian bangsa Indonesia

a. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai

tingkat yang menentukan.

24

b. Bahwa momentum yang telah dicapai harus

dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.

c. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil

dan makmur.

Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan

atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut

kemerdekaan. Ini berarti berarti kesadaran bahwa

kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat

dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang

diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa

Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan

jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara.

Juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir

dari perjuangan bangsa. Kemerdekaaan yang diraih

harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju

cita-citan nasional yaitu negara yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara yang

“merdeka” berarti negara yang terbebas dari

penjajahan bangsa lain. “ Bersatu” menghendaki bangsa

Indonesia bersatu dalam negara kesatuan bukan bentuk

negara lain. Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara

geografis maupun sosial.

Kita semua adalah satu keluarga besar Indonesia.

“Berdaulat” mengandung makna sebagai negara, maka

25

Indonesia sederajat dengan negara lain, yang bebas

menentukan arah dan kebijakan bangsa, tanpa campur

tangan negara lain. “Adil” mengandung makna bahwa

negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga

negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan

antara hak dan kewajiban warga negara. Hubungan

antara negara dengan warga negara, warga negara

dengan warga negara, warga negara dengan warga

masyarakat dilandasi pada prinsip keadilan. Negara

Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai

kehidupan secara politik, ekonomi, sosial budaya, dan

pertahanan keamanan.

Makna “makmur” menghendaki negara mewujudkan

kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negara

negaranya. Kemakmuran tidak saja secara materiil,

tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau

batin atau kebahagiaan. Kemakmuran yang diwujudkan

bukan kemakmuran untuk perorangan atau kelompok,

namun kemakmuran bagi seluruh masyarakat dan lapisan

masyarakat. Sehingga prinsip keadilan, kekeluargaan

dan persatuan melandasi perwujudan kemakmuran warga

negara. Inilah cita-cita nasional yang ingin dicapai

oleh bangsa Indonesia dengan membentuk negara.

Kemerdekaaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa,

26

namun harus diisi dengan perjuangan mengisi

kemerdekaan dengan mewujudkan cita-cita nasional.

3. Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945

Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong

oleh motivasi spiritual yaitu kemerdekaan yang

dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan atas berkas

rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini merupakan

perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga secara

tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonsia yang

telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

Melalui alinea ini bangsa Indonesia menyadari bahwa

tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa

Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaaan yang

dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah

perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa

Tuhan Yang Maha Esa.

Juga memuat motivasi riil dan material yaitu

keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang

bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad

seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang

bebas merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan ,

bebas dari penindasan, bebas menentukan nasib

sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa

27

Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan

meraih kemerdekaan.

Keyakinan dan tekad yang kuat untuk memperoleh

kemerdekaan dan keyakinan akan kekuasaaan Tuhan,

menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia.

Persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak

menjadi halangan untuk berani melawan penjajah yang

memiliki senjata lebih modern. Para pejuang bangsa

yakin bahwa Tuhan akan memberikan bantuan kepada

umatnya yang berjuang melawan kebenaran.

Banyak peristiwa sejarah dalam perjuangan bangsa

Indonesia melawan penjajah, memperoleh kemenangan

walaupun dengan segala keterbatasan senjata,

organisasi dan sumber daya manusia. Hal ini

menunjukkan bahwa tekad yang kuat dan keyakinan pada

kekuasaaan Tuhan, dapat menjadi faktor pendorong dan

penentu keberhasilan sesuatu.

Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan

kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha

Esa. Manusia merupakan mahluk Tuhan yang terdiri atas

jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak

memiliki jiwa. Berbeda dengan pandangan yang

beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik

belaka.Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam

28

kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan

dunia dan akhirat, jasmani dan rohani.

4. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara

Indonesia, yaitu :

a. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah

negara

b. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar,

c. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang

berkedaulatan rakyat

d. Dasar negara yaitu Pancasila

Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan

negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut

merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah

merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi

dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan

tujuan negara. Sehingga secara bertahap terwujud

cita-cita nasional yaitu negara yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

29

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar

dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal.

Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai

negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan

berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-

undangan, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala

sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap

warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, artinya

wajib mentaati hukum.

Prinsip bentuk negara yaitu susunan negara

republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana

pemerintah dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk

kerajaan di mana pemerintah sebagian bersifat turun

temurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat

yang bermakna kekuasaan tertingi dalam negara

dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan

untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga

perwakilan rakyat.

Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila

yaitu “…dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

30

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kelima sila

Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu

kesatuan yang tidak terpisahkan. Rumusan Pancasila

dimuat dalam Pembukaan maka secara yuridis-

konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat

seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan

setiap warga negara.

(Sumber : http://www.plengdut.com/2014/08/makna-alinea-

pembukaan-uud-negara.html 6 Desember 2014)

B. Pokok Pikiran Pada Pembukaan UUD 1945.

Amandemen pada UUD 1945 kiranya perlu di

koreksi ,sejauh mana amandemen itu sudah mencerminkan

pokok-pokok pikiran yang ada pada Pembukaan UUD 1945.

Dalam kenyataannya amandemen yang dilakukan para

reformis itu tidak nyambung dengan pokok-pokok pikiran

dan ini tentunya akan membawah konsekuensi bahwa UUD

hasil amandemen telah menyeleweng dari pokok-pokok

pikiran UUD 1945. Menjadi sebuah keanehan apabila

pembukaan dan batang tubuh tidak nyambung dan apalagi

dengan diamputasi nya penjelasan semakin mengkaburkan

tujuan bernegara kita . Dalam pembukaan tidak hanya

sekedar mengandung pokok-pokok pikiran lebih jauh roh

31

bangsa ini ada disana. Amandemen UUD 1945 telah telah

mengesampingkan roh bangsa ,sehingga antara batang tubuh

dan preambule tidak padu menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pembukaan UUD1945 yang memuat dasar negara kita

itu, keberadaannya sebaiknya tidak perlu dipersoalkan

karena pembukaan sudah mempunyai kedudukan yang kuat dan

final setelah melalui perenungan filosofis yang mendalam

dan melewati proses perumusan yang sangat demokratis.

Mengubah pembukaan UUD1945 hanya akan menjebak bangsa

Indonesia ke dalam pertikaian politik yang mungkin

penyelesaiannya jauh lebih rumit dibandingkan dengan

situasi pada saat bangsa dan negara ini dibangun dulu.

Dalam uraian dibawah akan dibentangkan juga betapa

penting kedudukan fungsi UUD 1945 itu dalam sistem hukum

Indonesia. Sekalipun demikian, di antara semua bagian

UUD 1945itu, Pembukaan adalah bagian mendasar karena

menjadi sumber norma hukum dalamsistem hukum Indonesia.

Posisi yang demikian strategis diperkuat antara lain

oleh Ketetapan MPRS Nomor. XX/MPRS/1966, yang kemudian

dikukuhkan dengan ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 dan

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Ketetapan MPRS tersebut

saat ini telah diganti dengan Ketetapan MPR Nomor

III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

Peraturan Perundang-Undangan.

32

Dalam pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok

pikiran yang tidak lain adalah cita-cita bangsa

Indonesia berdasarkan Pancasila. Pokok-pokok pikiran itu

lalu dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang

Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. inilah yang dimaksud oleh

kalimat kunci dalam Penjelasan UUD 1945; "Undang-undang

dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung

dalam Pembukaan dalam pasal-pasalnya".

Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea dan

empat pokok pikiran. Walaupun jumlah sama-sama empat,

pengertian alinea di sini tidak identik dengan pokok

pikiran.Jadi, tidak berarti Alinea I mengandung Pokok

Pikiran I, Alinea II mengandung Pokok Pikiran II, dan

seterusnya. Pokok-pokok pikiran tersebut terkandung

dalam keseluruhan alinea Pembukaan UUD 1945.

1. Alinea I memuat dasar/motivasi pernyataan kemerdekaan

Indonesia.

Di dalamnya (secara obyektif) dinyatakan bahwa

segala bentuk penjajahan di atas dunia ini tidak

sesuai dengan perikemanusiaan dan perikedilan. Untuk

itu (secara subyektif) bangsa Indonesia memiliki

aspirasi untuk membebaskan diri dari penjajahan itu

guna membangun masa depan bersama yang lebih baik.

2. Alinea II memuat cita-cita kemerdekaan bangsa

Indonesia.

33

Dengan pernyataan kemerdekaan Indonesiaitu

berarti perjuangan pergerakan kemerdekaan telah

sampai pada saat yang berbahagia. Pernyataan

kemerdekaan itu sendiri barulah awal dari proses

pembangunan bangsa ini menuju kepada negara yang

bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

3. Alinea III memuat pernyataan kemerdekaan bangsa

Indonesia.

Di situ ditegaskan bahwa kemerdekaan bangsa

Indonesia itu selain upaya manusia, juga tidak

terlepas dari berkat rahmat Allah Yang Mah Kuasa.

Dengan demikian tampak jelas ada keseimbangan antara

motivasi material dan spiritual dari pernyataan

kemerdekaan bangsa Indonesia itu. Keseimbangan ini

pula yang selalu eksis dalam pernjuangan mengisi

kemerdekaan berupa pembangunan nasional sebagai

pengalaman Pancasila.

4. Alinea IV memuat tujuan nasional, penyusunan negara

hukum, benttuk negara Republik Indonesia,negara

berkedaulatan rakyat, dan lima dasar negara (yang

kemudian dikenal dengan Pancasila).

Fungsi dan tujuan negara Indonesia secara

gambling ditegaskan dalam alinea ini, yakni untuk

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan dunia

34

yang berdasarkan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang

mulia tersebut, maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang

dasar (UUD1945). Di situ juga ditegaskan bahwa bentuk

negara yang dipilih adalah republik, yang

berkedaulatan rakyat berdasar Pancasila.

Semua alinea Pembukaan UUD 1945 di atas, apabila

ditelaah secara mendalam, ternyata diilhami oleh empat

pokok pikiran.

1. Pokok Pikiran I : Persatuan

Menyatakan, bahwa negara melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan

social bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sekaligus

berarti, dalam Pembukaan UUD 1945 diterima aliran

pengertian (paham) negara persatuan, negara yang

melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya,

mengatasi asegala paham golongan dan perseorangan.

Aliran inilah yang kemudian dikenal sebagai paham

Negara persatuan (integralistik atau kekeluargaan).

35

Tampak di sini, bahwa pokok pikiran ini identik

dengan Sila ke-3 dari Pancasila.

2. Pokok Pikiran II : Keadilan Sosial

Menyatakan, bahwa negara hendak mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok

pikiran ini identik dengan Sila ke-5 dari Pancasila.

3. Pokok Pikiran III : Kedaulatan Rakyat

Menyatakan, bahwa negara berkedaulatan rakyat,

berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan

perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang

terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan

kedaulatan dan berdasar atas permusyawaratan

perwakilan. Di sini secara jelas tampak bahwa pokok

pikiran ini identik dengan Sila ke-4 dari Pancasila.

4. Pokok Pikiran IV : Ketuhanan Menurut Kemanuaiaan Yang

Adil dan Beradab

Menyatakan, bahwa negara berdasar atas Ketuhanan

Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus

mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-

lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi

pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh

cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini

identik dengan Sila ke-1 dan ke-2 dari Pancasila.

36

Pembukaan UUD 1945 juga dapat dinyatakan sebagai

pernyataan kemerdekaan yang terinci, yang mengandung

cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus

1945. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa

sumber dari segala sumber hukum yang meliputi

pandangan hidup, kesadaran, cita hukum, cita-cita

moral yang meliputi kemerdekaan individu, kemerdekaan

bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial perdamaian

nasional dan mondial, cita politik mengenai sifat,

bentuk dan tujuan negara kehidupan kemasyarakatan,

keagamaan sebagai pengejawantahan budi nurani manusia

telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar negara

Pancasila.

Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia.

Sebagai filsafat, sila-sila Pancasila itu tersusun

secara sistematis (teratur/berurutan). Keempat pokok

pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu

(yang tidak lain adalah sila-sila Pancasila itu

sendiri) merupakan perwujudan operasional dari

filsafat Pancasila.

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan secara

tegas, bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan pokok

pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-

pasalnya. Kalimat ini mengandung pengertian bahwa

pokok-pokok pikiran dari Pembukaan UUD 1945 yang

37

tidak lain adalah Pancasila itu sendiri, dijabarkan

dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945.

Logika berpikir tersebut sejalan dengan Teori

Jenjang yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans

Nawiasky. Menurut teori ini, norma yang derajat

kedudukannya lebih tinggi selalu menjadi sumber bagi

norma yang lebih rendah. Sebaliknya, norma yang lebih

rendah berperan untuk menjabarkan norma-norma yang

lebih tinggi. Dengan perkataan lain, dalam sudut

pandang teori Hans Nwiasky, nilai-nilai dasar

Pancasila dikonkretkan dalam norma hukum yang lebih

bawah, yang lazim disebut aturan dasar/pokok negara

(Staatsgrundesetz). Apa bukti dari penjabaran ini?

Jika kita melihat pada Sila ke-1 Pancasila (Pokok

Pikiran IV dari Pembukaan UUD 1945), tampak jelas

keterkaitannya dengan Pasal 29 Batang Tubuh UUD 1945.

jadi, Pasal 29 tersebut merupakan penjabaran dari

Sila ke-1 Pancasila. Apabila kita ingin mengetahui

bagaimana penafsiran Sila Pertama Pancasila, maka

tiada jalan lain, kecuali harus melalui ketentuan

Pasal 29 itu.

Demikian pulahalnya dengan Sila ke-2 Pancasila

(Pokok Pikiran IV Pembukaan UUD 1945), yang

dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 26 s.d. 34 Batang

Tubuh UUD 1945. Sila ke-3 Pancasila (Pokok Pikiran I

38

Pembukaan UUD 1945) dijabarkan dalam Pasal 1 ayat

(1), 35, dan 36. Sila ke-4 Pancasila (Pokok Pikiran

III) dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2), 3, 28 dan 37.

Sila ke-5 Pancasila (Pokok Pikiran II Pembukaan

UUD1945) dijabarkan dalam Pasal 23, 27 s.d. 34.

Undang-Undang Dasar 1945 itu memang singkat,

namun juga supel (elastis, kenyal) karena hanya

memuat aturan-aturan pokok. Aturan-aturan ini dimuat

dalam Batang Tubuh. Untuk menyelenggarakan aturan-

aturan pokok itu dijabarkan lebih lanjut dengan

undang-undang (dan peraturan lainnya). Seperti

dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945, kita harus

memiliki semangat untuk menjaga supaya sistem undang-

undang dasar kita itu jangan sampai ketinggalan jaman

atau lekas usang (verouderd). Penjelasan UUD 1945

menyetakan, "Yang sangat penting penyelenggara

negara,semangat para pemimpin pemerintahan.

Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut

kata-katanya bersifat kekeluargaan (faham negara

persatuan, penulis), apabila semangat para

penyelenggara, para pimimpin pemerintahan itu

bersifat perseorangan, Undang-Undang dasar tadi tentu

tidak ada artinya dalam praktek.Sebaliknya, meskipun

Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi

jika semangat para penyelenggara pemerintahan baik,

39

Undang-Undang dasar itu tentu tidak akan merintangi

jalannya negara".

Redaksi kalimat di atas menunjukkan bahwa

Pembentukan UUD 1945 sendiri tidak menutup diri

terhadap adanya perubahan-perubahan dalam Batang

Tubuh UUD 1945 itu. Kendati demikian, diamanatkan

pula bahwa motivasi atas perubahan itu adalah harus

didorong oleh semangat perbaikan dalanm kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(Sumber : http://www.plengdut.com/2014/08/makna-alinea-

pembukaan-uud-negara.html 6 Desember 2014)

BAB 5

40

PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MERUPAKAN PERNYATAAN

KEMERDEKAAN TERPERINCI

A. Hakekat Pembukaan UUD 1945

A. Pembukaan UUD 1945 Merupakan Pernyataan Kemerdekaan

Yang Terperinci

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, diantaranya menyebutkan

bahwa :

“Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pernyataan

Kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita

luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan

yang memuat Pancasila sebagi Dasar Negara, merupakan

suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17

Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat dirubah

oleh siapapun juga, termasuk MPRS hasil pemilihan

umum, yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-

Undang Dasar berwenang menetapkan dan merubah Undang-

Undang Dasar karena merubah isi Pembukaan berarti

pembubaran Negara…” dengan demikian tidak merubah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sesuai

dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hal ini

menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan

dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat,

bersatu, adil dan makmur, dengan berdasarkan asas

kerohanian Pancasila.

41

B. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Pokok Kaidah Fundamental

Negara

Artinya UUD 1945 dalam hukum memiliki kedudukan yang

tetap, kuat dan tidak berubah. Hal ini terletak pada

kelangsungan hidup negera yang telah dibentuk dengan

proklamasi kemerdekaan sebagai satu rangkaian kesatuan

organik dalam kesatuan negara Republik Indonesia.

C. Pembukaan UUD 1945 Menurut Hierarki Tertib Hukum

Pembukaan UUD 1945 menurut hierarki tertib hukum

adalah peraturan yang tertinggi merupakan dasar hukum

diadakannya UUD negara, sehingga terjalin adanya

hubungan kausal-organik antara Pembukaan UUD 1945

dengan pasal-pasalnya.

D. Proklamasi Kemerdekaan Dengan Pembukaan UUD 1945

Merupakan Suatu Kesatuan Yang Bulat.

Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat,

tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan

dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama bagian

Pembukaan UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan

Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang

bulat.

E. Pembukaan UUD 1945 Adalah Amanat Dari Proklamasi

Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan

suatu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

42

B. Pembukaan UUD 1945 Merupakan Penjelasan dan Konsekuensi

Proklamasi

1. Pembukaan UUD 1945 alinea 1, 2 dan 3 merupakan

penjelasan dari proklamasi

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa

dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus

dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan

perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah

sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa

mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang

kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan

didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan

kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan

dengan ini kemerdekaannya.

2. Pembukaan UUD 1945 alinea 1, 2 dan 3 merupakan

konsekuensi dari proklamasi

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

43

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Sumber : http://www.artikelbagus.com/2012/02/hubungan-

antara-proklamasi-kemerdekaan-dan-uud-

1945.html#ixzz3L8KxPijn 6 Desember 2014)

44

BAB 6

HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PROKLAMASI 17-8-1945

A. Penjelasan

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan

titik kulminasi atau puncak perjuangan bangsa Indonesia

yang berabad-abad lamanya yang dijiwai pancasila. Dalam

pembukaan UUD 1945 itu tertuang pokok-pokok pikiran:

paham Negara persatuan, Negara yang hendak mewujudkan

keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara

yang berkedaulatan rakyat, Negara berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

beradab, yang tidak lain adalah jiwa pancasila. Hubungan

antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945

erat sekali, karena:

1. Pembukaan UUD  1945 tidak lain adalah penuangan jiwa

proklamasi, yaitu jiwa Pancasila.

45

2. Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci cita-

cita luhur proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Kalau proklamasi kemerdekaan merupakan suatu

“Proclamation of Independence” maka pembukaan UUD 1945

adalah Declaration of Independence. Pembukaan UUD 1945

adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita

luhur proklamasi kemerdekaan itu. Mengubah Pembukaan UUD

1945 berarti mengubah isi dan cita-cita luhur

proklamasi. Mengubah pembukaan UUD 1945 berarti

pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan

demikian Pembukaan merupakan Deklarasi Kemerdekaan

Indonesia yang memuat cita-cita luhur daripada

proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tidak akan

mempunyai arti tanpa deklarasi, sebab tanpa deklarasi

tujuan proklamasi semata-mata hanya kemerdekaan belaka.

Sebaliknya deklarasi baru mempunyai arti dengan adanya

proklamasi yang melahirkan kemerdekaan sebagai sumber

hukum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Hubungan Pembukaan Uud 1945 Dengan Proklamasi 17-8-1945

Naskah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945:

1. Pada alinea pertama

“Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

kemerdekaan Indonesia”, menjelaskan bahwa pada alinea

46

pertama sampai dengan alinea ketiga Pembukaan UUD

1945.

2. Pada alinea kedua

“Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-

lain diselenggarakan  dengan cara seksama  dan  dalam

tempo  yang  sesingkat-singkatnya”, merupakan amanat

tindakan yang segera harus dilaksanakan yaitu

pembentukan negara Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan termuat dalam Pembukaan

UUD  1945 alinea keempat.”

Proklamasi Kemerdekaan, dan UUD 1945 adalah satu

rangkaian yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu

generasi muda yang harus mengisi kemerdekaan semestinya

pada jiwanya tertanam kuat semangat untuk

mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila

dan UUD 1945 dalam kehidupan Negara Republik Indonesia.

(Sumber :

http://febrianrifqi.blogspot.com/2013/02/hubungan-antara-

proklamasi-kemerdekaan.html 6 Desember 2014)

47

BAB 7

HUBUNGAN PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945

A. Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Sebagai 'Pokok Kaidah

Negara Yang Fundamental' (PKNF)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri

atas Pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib

hukum keduanya memiliki kedudukan yang berbeda.

Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari

pasal-pasal, karena Pembukaan merupakan pokok kaidah

negara yang fundamental (staatsfundamentalnorm) bagi Negara

Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang

fundamental, Pembukaaan telah memenuhi persyaratan yaitu

:

1.Berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa Pembukaan

ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang

menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

telah mewakili bangsa Indonesia.

48

2.Berdasarkan isinya, bahwa Pembukaan memuat asas

falsafah negara (Pancasila), asas politik negara

(kedaulatan rakyat), dan tujuan negara.

3.Pembukaan menetapkan adaya suatu UUD Negara Indonesia

Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam

hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat

dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk.

Secara hukum Pembukaan sebagai pokok kaidah yang

fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh

pembentuk negara pada waktu negara dibentuk.

Kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan

17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai

sumber hukum tertinggi di Indonesia, maka Pembukaan UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber

dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa

Indonesia, yang merupakan sumber dari cita-cita hukum

dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai

lingkungan kehidupan. Pembukaan memuat pokok kaidah

negara yang fundamen bagi Negara Kesatuan Republik

Indoensia. Pokok kaidah yang fundamental ini antara lain

pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam

pasal-pasal UUD, pengakuan kemerdekaan hak segala

bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan,

49

tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara

Pancasila.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun

dalam masa perjuangan ”revolusi” dan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 disusun oleh lembaga yang tidak

setingkat dengan MPR. Pertanyaan kemudian, apakah UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sah mejadi hukum

dasar dan menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara bagi

bangsa Indonesia. Menurut Hans Kelsen seperti dikemukakan

oleh Prof. Ismail Sunny menyatakan bahwa,”sah tidaknya suatu

Undang-Undang Dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau

tidaknya suatu revolusi, dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi

tersebut (UUD) adalah sah. Karena bangsa Indonesia mencapai

kemerdekaannya dengan jalan revolusi maka UUD yang dibuat dalam

masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah”.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun

dalam masa revolusi namun nilai-nilai yang terkandung

dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

adalah nilai-nilai yang luhur universal dan lestari.

Universal mengandung arti bahwa Pembukaan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang

dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan

penghargaan terhadap hak asasi manusia . Sebuah bangsa

yang menunjukkan penghargaan terhadap terhadap hak asasi

50

manusia merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang

beradab di dunia.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

juga mengandung nilai lestari, bermakna mampu menampung

dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan

perjuangan bangsa. Oleh karenanya Pembukaan UUD

memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan bangsa

Indonesia dan selama perjalanan pembangunan bangsa

tersebut. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945 akan mampu menampung dinamika dan permasalahan

kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu dijiwai dan

memegang teguh Pancasila dan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

(Sumber : http://www.plengdut.com/2014/08/kedudukan-

pembukaan-uud-negara-republik.html 16 Desember 2014)

B. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Tetap, Kuat, Tidak Berubah

Dan Terlekat Dengan Kelangsungan Negara Indonesia.

Hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam

hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945, di antara para

ahli hukum sementara memang terdapat satu tinjauan yang

berbeda, walaupun pada akhirnya tiba pada suatu

kesimpulan yang sejalan. Di satu pihak berpendapat bahwa

pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasalnya itu adalah

51

merupakan satu kesatuan, sedangkan di pihak lain

menyatakan bahwa di antara keduanya pada hakikatnya

terpisah. Namun demikian karena hakikat kedudukan

Pembukaan UUD 1945 tersebut secara fundamental dan

ilmiah yang memiliki kedudukan yang kuat dan terlekat

pada kelangsungan hidup negara, maka kedua pendapat

tersebut akhirnya tiba pada suatu kesimpulan yang sama

sebagai berikut :

1. Sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, dalam

hukum mempunyai hakikat kedudukan yang tetap kuat dan

tidak berubah terlekat pada kelangsungan hidup negara

yang telah dibentuk.

2. Dalam jenjang hierarki tertib hukum, Pembukaan UUD

1945 sebagai Pokok Kaidah negara yang Fundamental

adalah berkedudukan yang tertinggi sehingga memiliki

kedudukan yang lebih tinggi dari pada pasal-pasal UUD

1945, sehingga secara hukum dapat dikatakan terpisah

dari pasal-pasal UUD 1945.

(Sumber : http://tugaskampuss.blogspot.com/2009/12/makna-

dan-peranan-idiologi.html 16 Desember 2014)

C. Pancasila Merupakan Substansi Isi Pembukaan UUD 1945

Yang Merupakan 'Pokok Kaidah Negara Yang Fundamental'

(PKNF)

52

Pancasila sebagai substansi esensial dari pembukaan

dan mendapatkan kedudukakn formal yuridis dalam

pembukaan, sehingga baik rumusan maupun yurisdiksinya

sebagai dasar Negara adalah sebagai mana terdapat dalam

pembukaan UUD 1945. Maka perumusan yang menyimpang dari

pembukaan tersebut adalah sama halnya dengan mengubah

secara tidak sah penbukaan UUD 1945. Bahkan berdasarkan

hukum positif sekalipun dan hal ini sebagaimana

ditentukan dalam ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966(Juncto

Tap No.V/MPR/1973.

(Sumber :

http://tugaskampuss.blogspot.com/2009/12/makna-dan-

peranan-idiologi.html 16 Desember 2014)

D. Kedudukan Pancasila Kuat, Tetap, Tidak Berubah Dan

Terlekat Dengan Negara Indonesia

Pancasila dapat disimpulkan mempunyai hakikat,

sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah Negara

yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar

kelangsungan hidup Negara republik Indonesia yang

diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila

sebagai inti pembukaan UUD 1945, dengan demikian

mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat

53

diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara

repulik Indonesia.

(Sumber :

http://parunasaridewi.blogspot.com/p/pancasila.html 16

Desember 2014)

E. Mengganti Pancasila Sama Dengan Merubah Atau Mengganti

Pembukaan UUD 1945 Yang Akan Membubarkan Negara Republik

Indonesia

Sesuai dengan ketetapan MPR / MPRS, yang menyatakan :

“ Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci

yang mengandung cita – cita luhur dari Proklamasi kemerdekaan 17

Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar Negara,

merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus

1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk

MPR hasil Pemilu, karena merubah pembukaan UUD 1945 berarti sama

halnya dengan pembubaran Negara RI”.

(Sumber : http://herrypkn.blogspot.com/2012/07/pembukaan-

uud-1945.html

16 Desember 2014)

54

BAB 8

HUBUNGAN PANCASILA DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945

55

A. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Berbeda Dengan Batang Tubuh

UUD 1945

Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari rangkaian pasal-

pasal yang merupakan pokok-pokok  pikiran yang

terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang tidak lain

adalah pokok pikiran : persatuan Indonesia, keadilan

sosial, kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan

perusyawaratan / perwakilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa

menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-

pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari

pancasila yang mamu memberikan semangat dan terpancar

dengan khidmat dalam pengangkat UUD. Dalam hubungannya

dengan pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945, Pembukaan

UUD 1945 mempunyai hakikat dan kedudukan sebagai berikut

:

1. Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia,

Pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang

terpisah dari batang tubuh UUD 1945.

2. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi

dan pada hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi

dari pada batang tubuh UUD 1945.

3. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang

fundamental yang menentukan adanya UUD 1945 yang

menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis

56

maupun tidak tertulis, jadi merupakan sumber hukum

dasar negara.

4. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang

fundamental mengandung pokok-pokok pikiran yang harus

dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945.

Para ahli hukum memang berbeda pendapat mengenai

hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam

hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945, walaupun pada

akhirnya mereka tiba pada suatu kesimpulan yang sejalan.

Di satu pihak ada pendapat yang mengatakan bahwa

Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya merupakan satu

kesatuan, sedangkan di pihak lain ada yang menyatakan

bahwa keduanya terpisah.

B. Pembukaan Memuat Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri

atas Pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib

hukum keduanya memiliki kedudukan yang berbeda.

Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari

pasal-pasal, karena Pembukaan merupakan pokok kaidah

negara yang fundamental (staatsfundamentalnorm) bagi Negara

Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang

fundamental, Pembukaaan telah memenuhi persyaratan yaitu

:

57

1.Berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa Pembukaan

ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang

menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

telah mewakili bangsa Indonesia.

2.Berdasarkan isinya, bahwa Pembukaan memuat asas

falsafah negara (Pancasila), asas politik negara

(kedaulatan rakyat), dan tujuan negara.

3.Pembukaan menetapkan adaya suatu UUD Negara Indonesia

C. Makna Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945

Setiap warga negara berhak mendapatkan hak-hak

azasinya yang meliputi hak azasi pribadi, hak azasi

ekonomi, hak azasi politik, hak azasi sosial dan

kebudayaan, hak azasi mendapatkan pengayoman dan

perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta

hak azasi terhadap perlakuan tata cara peradilan dan

perlindungan hukum. Keseluruhan hak azasi manusia di

negara kita tercantum di dalam UUD 1945. Makna yang

terkandung pada alinea pembukaan UUD 1945 :

Alinea pertama adalah suatu pengakuan hak azasi

kebebasan atau kemerdekaan semua bangsa dari segala

bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain.

Contoh jika Anda sedang berbicara dengan teman Anda

berilah kesempatan kebebasan mereka untuk mengeluarkan

pendapat jangan Anda memaksa kehendak.

58

Alinea kedua adalah pengakuan hak azasi sosial yang

berupa keadilan dan pengakuan azasi ekonomi yang berupa

kemakmuran dan kesejahteraan. Contoh lihatlah di

lingkungan sekitar Anda tentang hubungan antara majikan

atau tuan tanah atau pemilik kapal dengan nelayan atau

pekerja.

Alinea ketiga adalah hak kodrat yang dianugerahkan

oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa. Contoh hak

untuk memeluk agama, berbicara dan lain sebagainya.

Alinea keempat adalah memuat tujuan negara. Contoh

pak polisi tidak boleh menangkap seseorang tanpa alasan

yang jelas, pemerintah harus memajukan kesejahteraan

umum dan juga kita hendaknya ikut mewujudkan ketertiban

dunia dan lain sebagainya.

D. Pola Batang Tubuh UUD 1945

Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat beberapa

ketentuan yang mengatur persamaan derajat manusia yang

dicantumkan sebagai hak dan kewajiban warga negara,

antara lain:

1. Segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum

dan pemerintahan

(pasal 27 ayat 1).

2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).

59

3. Kebebasan berserikat, berpendapat dan berpolitik

(pasal 28).

4. Kebebasan memeluk dan melaksanakan agama/kepercayaan

(pasal 29 ayat 1).

5. Hak dan kewajiban membela negara (pasal 30).

6. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran

(pasal 31).

7. Dan amandemen kedua dicantumkan pada pasal 28a - 28

j.

E. Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945

Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945, merupakan

suasana kebatinan Undang-Undang DasarNegara Indonesia

serta mewujudkan cita hukum yang menguasai hkum dasar

Negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan

pokok-pokok pikrab tersebut dijelmakan dalam pasal UUD

1945.

Oleh karena itu, dipahami bahwa suasana kebatinan

UUD 1945 serta cita hukum UUD 1945 bersumber atau

dijiwaioleh dasar falsafat Pancasila. Inilah yang

dimaksud dengan arti dan fungsi Pancasila sebagai Dasar

Negara. Dengan demikian, jelaslah bahwa Pembukaan UUD

1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsungdegan Batang

Tubuh UUD 1945, karena Pembukaan UUD 1945 mengandung

pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam

60

pasal-pasal di Batang Tubuh UUD 1945 tersebut. Pembukaan

UUD 1945yang merupakan kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan, bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan

nilai dan norma yang terpadu.Batang Tubuh UUD 1945

terdiri dari rangkaian pasal-pasal merupakan perwujudan

pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD

1945, yang tidak lain adalah pokok pikiran :

PersatuanIndonesia, Keadilan social, Kedaulatan Rakyat

berdasar atas kerakyatan danpermusyawaratan /perwakilan,

dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan

yang adil dan beradab.Pokok-pokok pikiran tersebut tidak

laib adalah pancaran dari Pancasila yang telah nanpu

nenberikanemangat dan terpancang dengan khidmay dalam

perangkat UUD 1945. Semangat (Pembukaan) padahakikatnya

merupakan suatu rangkaian lesatuan yang tak dapat

dipisahkan. Kesatuan serta semangatyang demikian itulah

yang harus diketahui, dipahami, dan dihayati oleh setiap

insan warga Negara Indonesia.

Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 45 :

1. Alinea 1,2,3 a tidak memiliki hub. Causal organis

dengan UUD 1945 karena  berisi hal-hal yang

mendahului kemerdekaan

2. Alinea 4 a memiliki hub. Causal organis dg uud45 krn

berisi hal-hal pokok bagi terselenggaranya negara ;

a. UUD ditentukan akan ada

61

b. Yg diatur dalam UUD adalah pembentukan

pemerintahan negara

c. Bentuk negarà republik berkedaulatan rakyat

d. Pancasila sebagai dasar Negara

(Sumber: Jojon Marjono, 2004

https://independent.academia.edu/JojonMarjono 13

Desember 2014)

F. Kedudukan Pembukaan Berbeda Dengan Batang Tubuh Tetapi

Hubungannya Sangat Erat

1. Isi pengertian yang terkandung dalam pembukaan

a. Alinea Pertama

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala

bansa dan oleh sebab itu, maka penjajajah di atas

dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan

peri kemanusiaan dan peri keadilan.

b. Aline Kedua

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indoensia

telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan

selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke

depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia

yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

c. Alinea Ketiga

62

Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan

dengan didorong oleh keinginan luhu, supaya

berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya. 

d. Alinea Keempat

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamian abadi dan keadilan sosial,

maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia

itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara, yang

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rkayat dengan

berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

kemanusiaan yang beradil dan beradab, persatuan

Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /

perwakilan, serta dengan mewujudkan seuatu

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Sumber : Rahmat Nurdiansyah, 2007

63

https://independent.academia.edu/rahmadrahmadnurdiansyah

13 desember 2014)

2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan

a. Pokok Pikiran Pertama

“Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar

atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan

dengan menghilangkan faham golongan, mengatasi

segala faham perseorangan. Dengan demikian Pokok

Pikiran Pertama merupakan penjelmaan Sila Ketiga

Pancasila.

b. Pokok Pikiran Kedua

“Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia”.

Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial

yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia

mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk

menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan

masyarakat. Dengan demikian Pokok Pikiran Kedua

merupakan penjelamaan Sila Kelima Pancasila.

c. Pokok Pikiran Ketiga

64

“Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas

kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. 

Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang

terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah

berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar

permusyawaratan/perwakilan. Pokok Pikiran Ketiga

merupakan penjelmaan Sila Keempat Pancasila;

d. Pokok Pikiran Keempat

“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. 

Oleh karena itu Undang-Undaang Dasar harus

mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan

lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara

budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang

teguh cita-cita, moral rakyat yang luhur. Pokok

pikiran ini identik dengan sila ke-1 dan ke-2.

(Sumber: Lidya Maranatha Sinaga, 2006

https://independent.academia.edu/LidyaMaranathaSinaga 13

desember 2014)

3. Hakikat & Kedudukan Pembukaan UUD 1945

a. Hakikat Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 Sebagai Tertib Hukum

Tertinggi

65

Kedudukan UUD 1945, dalam kaitannya dengan

tertib hukum Indonesia, memiliki dua aspek yang

sangat fundamental, yaitu memberikan faktor-

faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum

Indonesia dan termasuk dalam tertib hukum

Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.

Sementara kedudukan Pancasila, sebagaimana

tercantum dalam pembukaan UUD 1945, adalah

sebagai sumber dari segala sumber hukum

Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tentang isinya Pembukaan

UUD 1945 yang termuat dalam Berita RI tahun II

No. 7, Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-

pokok pikiran yang meliputi suasana

kebatinan Negara Indonesia serta yang

mewujudkan suatu cita-cita hukum dengan

menguasai dasar tertulis (UUD) maupun tidak

tertulis. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut

diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai

sumber hukum positif Indonesia.

Sebagaiman isi yang terkandung dalam penjelasan

resmi pembukaan UUD 1945, nilai-nilai yang

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 selanjutnya

diwujudkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 dan

kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan

66

hukum positif dibawahnya seperti Ketetapan MPR,

UU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang, PP dan peraturan-peraturan lainnya.

Maka seluruh peraturan perundang-undangan di

Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD

1945 yang mengandung asas kerohanian negara

atau dasar filsafat negara RI. 

Pada Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat

unsur-unsur yang memuat ilmu hukum disyaratkan

bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia

(rechts orde), atau legal order, yaitu suatu

keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Syarat-

syarat tertib hukum yang dimaksud meliputi

empat hal, yaitu :

i. Adanya Kesatuan subjek, yaitu penguasa yang

mengadakan peraturan hukum.

ii. Adanya kesatuan asas kerohanian, yang

merupakan dasar dari keseluruhan peraturan-

peraturan hukum dan sumber dari segala

sumber hukum.

iii. Adanya kesatuan daerah di mana peraturan-

peraturan hukum itu berlaku.

iv. Adanya kesatuan waktu, di mana sumber dari

segala sumber hukum berlaku.

67

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum

Indonesia adalah sebagai berikut :

i. Menjadi dasar tertib hukum, karena

Pembukaan UUD 1945 memberikan empat syarat

adanya tertib hukum Indonesia.

ii. Menjadi ketentuan hukum tertinggi, sesuai

dengan kedudukannya sebagai asas hukum

dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar

tidak tertulis (Konvensi) serta peraturan-

peraturan hukum lainnya yang lebih rendah

(Notonagoro, 1974: 45)

Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara

Yang Fundamental

Dalam hubungannya dengan pasal-pasal

(batang tubuh) UUD 1945, Pembukaan UUD 1945

mempunyai hakikat dan kedudukan sebagai berikut

:

i. Dalam hubungannya dengan tertib hukum

Indonesia, Pembukaan UUD 1945 mempunyai

hakikat kedudukan yang terpisah dari batang

tubuh UUD 1945.

ii. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum

tertinggi dan pada hakikatnya mempunyai

kedudukan lebih tinggi dari pada batang

tubuh UUD 1945.

68

iii. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah

negara yang fundamental yang menentukan

adanya UUD 1945 yang menguasai hukum dasar

negara baik yang tertulis maupun tidak

tertulis, jadi merupakan sumber hukum dasar

negara.

iv. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah

negara yang fundamental mengandung pokok-

pokok pikiran yang harus dijabarkan dalam

pasal-pasal UUD 1945.

Para ahli hukum memang berbeda pendapat

mengenai hakikat dan kedudukan Pembukaan

UUD 1945 dalam hubungannya dengan pasal-

pasal UUD 1945, walaupun pada akhirnya

mereka tiba pada suatu kesimpulan yang

sejalan. Di satu pihak ada pendapat yang

mengatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 dan

pasal-pasalnya merupakan satu kesatuan,

sedangkan di pihak lain ada yang menyatakan

bahwa keduanya terpisah.

Namun karena hakikat kedudukan Pembukaan UUD

1945 tersebut memiliki kedudukan fundamental bagi

69

kelangsungan hidup negara, kedua pendapat tersebut

akhirnya tiba pada kesimpulan sebagai berikut :

Sebagai pokok kaidah negara yang mempunyai

kedudukan yang tetap dan tidak berubah serta

melekat pada kelangsungan hidup negara yang

telah dibentuk.

Dalam jenjang hierarki tertib hukum, Pembukaan

UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang

fundamental memiliki kedudukan tertinggi, lebih

tinggi daripada pasal-pasal UUD 1945, sehingga

secara hukum dapat dikatakan terpisah dari

pasal-pasal UUD 1945.

Pengertian terpisah sebenarnya bukan berarti

tidak memiliki hubungan sama sekali tetapi

antara Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD

1945 terdapat hubungan kausal organis, di mana

UUD harus menciptakan pokok-pokok pikiran yang

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan

demikian, pengertian terpisah di sini adalah

keduanya mempunyai hakikat dan kedudukan

sendiri-sendiri, di mana Pembukaan UUD 1945

memiliki kedudukan lebih tinggi daripada pasal-

pasal UUD 1945, bahkan yang tertinggi dalam

tertib hukum Indonesia. 

70

Pembukaan UUD 1945 Tetap pada Kelangsungan

Hidup Negara RI. Pembukaan UUD 1945 memiliki

kedudukan hukum yang kuat bahkan secara yuridis

tidak dapat diubah serta melekat pada kelangsungan

hidup negara, hal ini berdasarkan alsan-alasan

sebagai berikut :

Menurut tata hukum, suatu peraturan hukum hanya

dapat diubah atau dihapuskan oleh penguasa atau

peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya

daripada penguasa yang menetapkannya.

Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan

suatu tertib hukum yang tertinggi di negara RI.

Selain itu, Pembukaan UUD 1945

mengandungfaktor-faktor mutlak bagi adanya

suatu tertib hukum di Indonesia.

Selain dari segi yuridis formal juga secara

material, yaitu hakikat isi, Pembukaan UUD 1945

tidak dapat diubah dan senantiasa melekat pada

kelangsungan hidup negara RI.

b. Kedudukan Pembukaan dalam UUD 1945

Pembukaan Konstitusi, baik yang secara resmi

disebut dengan nama Pembukaan maupun tidak, memuat

norma-norma dasar kehidupan bernegara (kaidah

fundamental hidup bernegara). Isi pembukaan

konstitusi bukan rumusan pasal-pasal hukum tata

71

negara. Namun demikian, karena berupa norma-norma

dasar, isi pembukaan itu mempertinggi kekuatan

mengikat pasal-pasal dalam Konstitusi. Demikian

juga yang terjadi dengan UUD 1945. Pembukaan UUD

1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang merupakan

cita-cita hukum yang melandasi lahirnya hukum

negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis

di Indonesia. Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945

merupakan sumber tertib hukum Indonesia. Di dalam

Pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok kaidah

negara yang fundamental. Secara konkret pokok-

pokok kaidah negara yang fundamental itu adalah

dasar negara Pancasila. Kedudukan Pembukaan UUD

1945 lebih tinggi dari Batang Tubuh UUD 1945

(Sumber: Melinda Hadi Pratiwi, 2013

http://melindahadip.blogspot.com/2013/09/hakikat-

kedudukan-pembukaan-uud-45.html 13 desember 2014)

72

BAB 9

BATANG TUBUH UUD 1945

A. Pengertian Batang Tubuh UUD 1945

Arti Batang Tubuh UUD 1945 ialah peraturan Negara yang

memuat ketentuan ketentuan pokok dan menjadi salah satu

sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian

dikeluarkan oleh negara itu.

B. Isi UUD 1945

Berikut ini adalah isi lengkap dari keseluruhan naskah

UUD 1945 :

UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

( P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala

bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia

harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah

sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat

sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu

73

gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan

didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan

kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan

dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia

itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,

yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil

dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan

suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

74

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang

berbentuk Republik.

2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

menurut Undang-Undang Dasar.***)

3. Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan

Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur

lebih lanjut dengan undangundang.****)

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya

sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat

ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan

menetapkan UndangUndang Dasar. ***)

75

2. Majelis Permus yawaratan Rakyat melantik Presiden

dan/atau Wakil Presiden. ***/****)

3. Majelis Permus yawaratan Rakyat hanya dap at

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam

masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar. ***/****)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.

2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh

satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

1. Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)

2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk

menjalankan undangundang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

1. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang

warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak

pernah menerima kewarganegaraan lain karena

kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati

negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk

76

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan

Wakil Presiden. ***)

2. Syaratsyarat untuk menjadi Presiden dan Wakil

Presiden diatur lebih lanjut dengan undangundang.

***)

Pasal 6A

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu

pasangan secara langsung oleh rakyat.***)

2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan

oleh partai politik atau gabungan partai politik

peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan

umum. ***)

3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang

mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari

jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya

dua puluh persen suara di setiap provinsi yang

tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di

Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil

Presiden. ***)

4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh

suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan

umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan

yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik

sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)

77

5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden lebih lanjut diatur dalam undangundang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama

lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali

dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa

jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan

dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik

apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Presiden. ***)

Pasal 7B

1. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih

dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah

Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran

78

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran

hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada

Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan

dukungan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota

Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang

paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3

dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan

memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh

hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu

diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)

5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden

dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap

79

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan

sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian

Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis

Permusyawaratan Rakyat. ***)

6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan

sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat

tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis

Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus

diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan

Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari

jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya

2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden

dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan

menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis

Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan

Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

80

Pasal 8

1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau

tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa

jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai

habis masa jabatannya. ***)

2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden,

selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari,

Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan

sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon

yang diusulkan oleh Presiden. ***)

3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,

pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar

Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan

secara bersamasama. Selambatlambatnya tiga puluh hari

setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat

menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan

Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik

atau gabungan partai politik yang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak

pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya,

sampai berakhir masa jabatannya. ****)

81

Pasal 9

1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil

Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji

dengan sungguhsungguh di hadapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

�Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban

Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik

Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadiladilnya,

memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan

segala undangundang dan peraturannya dengan

seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan

Bangsa.� Janji Presiden (Wakil Presiden) : �Saya

berjanji dengan sungguhsungguh akan memenuhi

kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden

Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan

seadiladilnya, memegang teguh UndangUndang Dasar dan

menjalankan segala undangundang dan peraturannya

dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan

Bangsa�. *)

2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan

Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang,

Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama,

atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan

82

pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan

disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas

Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian

dengan negara lain. ****)

2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional

lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan

mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan

beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan

perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian

internasional diatur dengan undangundang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syaratsyarat dan

akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan

undangundang.

Pasal 13

1. Presiden mengangkat duta dan konsul.

2. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

83

3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

*)

Pasal 14

1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)

2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

*)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lainlain

tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang

bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada

Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undangundang.

****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus. ****)

84

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

1. Presiden dibantu oleh menterimenteri negara.

2. Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden. *)

3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam

pemerintahan. *)

4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian

negara diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi

atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi,

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan

daerah, yang diatur dengan undangundang. **)

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan

kota mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan. **)

85

3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan

kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan

kota dipilih secara demokratis. **)

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi

seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh

undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah

Pusat. **)

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan

daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan. **)

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan

daerah diatur dalam undangundang. **)

Pasal 18A

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota,

atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur

dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan

dan keragaman daerah. **)

2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber

daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah

pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan

secara adil dan selaras berdasarkan undangundang. **)

86

Pasal 18B

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau

bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang.

**)

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan

masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dalam undangundang. **)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui

pemilihan umum. **)

2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan

undangundang. **)

3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali

dalam setahun. **)

Pasal 20

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk

undangundang. *)

87

2. Setiap rancangan undangundang dibahas oleh Dewan

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat

persetujuan bersama. *)

3. Jika rancangan undangundang itu tidak mendapat

persetujuan bersama, rancangan undangundang itu tidak

boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan

Perwakilan Rakyat masa itu. *)

4. Presiden mengesahkan rancangan undangundang yang

telah disetujui bersama untuk menjadi undangundang.

*)

5. Dalam hal rancangan undangundang yang telah disetujui

bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam

waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang

tersebut disetujui, rancangan undangundang tersebut

sah menjadi undangundang dan wajib diundangkan. **)

Pasal 20A

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi,

fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)

2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur

dalam pasalpasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan

Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak

angket, dan hak menyatakan pendapat. **)

3. Selain hak yang diatur dalam pasalpasal lain

UndangUndang Dasar ini, setiap anggota Dewan

Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan

88

pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak

imunitas. **)

4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan

Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur

dalam undangundang. **)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan

usul rancangan undangundang.*)

Pasal 22

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden

berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai

pengganti undangundang.

2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang

berikut.

3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan

pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan

undang-undang diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan

dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya

diatur dalam undangundang. **)

89

BAB VIIA***)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap

provinsi melalui pemilihan umum. ***)

2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi

jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan

Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali

dalam setahun. ***)

4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur

dengan undang-undang. ***)

Pasal 22D

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat rancangan undangundang yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)

2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan

undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah;

hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran,

dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam

90

dan sumber da ya ekonomi lainn ya, serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah; serta memb erikan

pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rak yat atas

rancangan undangundang anggaran pendapatan dan

belanja negara dan rancangan undangundang yang

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***)

3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan

atas pelaksanaan undangundang mengenai : otonomi

daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan

daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,

pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil

pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

***)

4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan

dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya

diatur dalam undangundang. ***)

91

BAB VIIB***)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun

sekali. ***)

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. ***)

3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah adalah partai politik. ***)

4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)

5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan

mandiri. ***)

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur

dengan undang-undang. ***)

92

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud

dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap

tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara

terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya

kemakmuran rakyat. ***)

2. Rancangan undangundang anggaran pendapatan dan

belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas

bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)

3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui

rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang

diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang

lalu. ***) Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan

undangundang. ***) Pasal 23B Macam dan harga mata

uang ditetapkan dengan undangundang. ****)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan

undangundang. ***)

93

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan,

kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan

independensinya diatur dengan undangundang. ****)

BAB VIIIA***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa

Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)

2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan

kewenangannya. ***)

3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh

lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan

undangundang. ***)

Pasal 23F

1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan

Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

***)

2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan

oleh anggota. ***)

94

Pasal 23G

1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota

negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

***)

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa

Keuangan diatur dengan undangundang ***)

BAB IX

KEKUASAAN HAKIM

Pasal 24

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan. ***)

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi. ***)

3. Badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman diatur dalam undangundang. ****)

Pasal 24A

1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat

kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah

undangundang terhadap undangundang, dan mempunyai

95

wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang.

***)

2. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian

yang tidak tercela, adil, profesional, dan

berpengalaman di bidang hukum. ***)

3. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada

Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan

dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh

Presiden. ***)

4. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dip ilih dari

dan oleh hakim agung. ***)

5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara

Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya

diatur dengan undangundang. ***)

Pasal 24B

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

***)

2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan

dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki

integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***)

96

3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat. ***)

4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial

diatur dengan undangundang.***)

Pasal 24C

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara

yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,

memutus pembubaran partai politik, dan memutus

perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

menurut UndangUndang Dasar. ***)

3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota

hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang

diajukan masingmasing tiga orang oleh Mahkamah Agung,

tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga

orang oleh Presiden. ***)

4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih

dari dan oleh hakim konstitusi. ***)

97

5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan

kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang

menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak

merangkap sebagai pejabat negara. ***)

6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi,

hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah

Konstitusi diatur dengan undangundang. ***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan

sebagai hakim ditetapkan dengan undangundang.

BAB IXA**)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A ****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah

negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan

wilayah yang batasbatas dan hakhaknya ditetapkan

dengan undangundang. **)

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)

Pasal 26

1. Yang menjadi warga negara ialah orangorang bangsa

Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang

disahkan dengan undangundang sebagai warga negara.

98

2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing

yang bertempat tinggal di Indonesia. **)

3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur

dengan undangundang. **)

Pasal 27

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam

upaya pembelaan negara. **)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya

ditetapkan dengan undangundang.

BAB XA**)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak

mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)

99

Pasal 28B

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

**)

2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi. **)

Pasal 28C

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan

umat manusia. **)

2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)

Pasal 28D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)

2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja. **)

100

3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang

sama dalam pemerintahan. **)

4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat

menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,

memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih

tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,

serta berhak kembali. **)

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini

kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai

dengan hati nuraninya. **)

3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala

jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang

di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman

101

dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

**)

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

**)

Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan. **)

2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang

sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)

3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai

manusia yang bermartabat. **)

4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan

hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara

sewenangwenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

102

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apa pun. **)

2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang

bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang

bersifat diskriminatif itu. **)

3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan

peradaban. **)

4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak

asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama

pemerintah. **)

5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia

sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis,

maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur,

dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan. **)

Pasal 28J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia

orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. **)

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan

undangundang dengan maksud sematamata untuk menjamin

103

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil

sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

demokratis. **)

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk

memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat

menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**)

Pasal 30

1. Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)

2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan

melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan

rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)

104

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan

Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat

negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan

memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat

negara yang menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani

masyarakat, serta menegakkan hukum. **)

5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan

kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan

tugasnya, syaratsyarat keikutsertaan warga negara

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta

halhal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan

diatur dengan undangundang. **)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)

Pasal 31

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)

2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar

dan pemerintah wajib membiayainya. ****)

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan

105

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur

dengan undangundang. ****)

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan

sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran

pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan menjunjung tinggi nilainilai agama dan

persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta

kesejahteraan umat manusia. ****)

Pasal 32

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di

tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan

masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan

nilainilai budayanya. ****)

2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah

sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)

Pasal 33

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

atas asas kekeluargaan.

106

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesarbesar kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

****)

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini

diatur dalam undangundang. ****)

Pasal 34

1. Fakir miskin dan anakanak yang terlantar dipelihara

oleh negara. ****)

2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang

lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan. ****)

3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang

layak. ****)

107

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini

diatur dalam undangundang. ****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU

KEBANGSAAN**)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan

Bhinneka Tunggal Ika. **)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan

undang-undang. **)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR

Pasal 37

1. Usul perubahan pasalpasal UndangUndang Dasar dapat

diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan

108

Rakyat apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3

dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

****)

2. Setiap usul perubahan pasalpasal UndangUndang Dasar

diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas

bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

****) Untuk mengubah pasalpasal UndangUndang Dasar,

Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh

sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat. ****)

3. Putusan untuk mengubah pasalpasal UndangUndang Dasar

dilakukan dengan persetujuan sekurangkurangnya lima

puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

4. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundangundangan yang ada masih tetap

berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

Undang Dasar ini. ****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi

sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang

109

Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang

Dasar ini. ****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambat nya pada 17

Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya

dilakukan oleh Mahkamah Agung. ****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan

peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan

pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. ****)

*)Perubahan

Pertama

**)Perubahan

Kedua

***)Perubahan

Ketiga

110

****

)

Perubahan

Keempat

(Sumber : http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45 6

Desember 2014)

C. Pasal-Pasal dan Penjelasan

1. Sistem Pemerintahan Negara

a. Penyelenggaraan pemerintahan negara berdasar 7

kunci pokok.

b. Kelembagaan Negara, ialah :

Presiden dan Wakil Presiden – Bab III

DPA – Bab V, Pemda Bab VI

DPR – Bab VII pasal 20

BPK – VIII pasal 2

MA – Bab IX pasal 29

2. Hubungan antara Negara dengan Warga Negara dan

Penduduk

a. Masalah warga negara – pasal 26

b. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan –

pasal 27 ayat 1

c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak –

pasal 27 ayat 2

d. Kemerdekaan yang berserikat dan berkumpul – pasal

28

111

e. Kemerdekaan memeluk agama – pasal 29

f. Hak dan kewajiban dalam pembelaan negara – pasal

30

g. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran – pasal 31

h. Kebudayaan nasional – pasal 32

i. Kesejahteraan rakyat – pasal 33 dan 34

2. Hal-Hal Lain

a. Bendera – pasal 35

b. Bahasa – pasal 36

c. Perubahan UUD – pasal 37

d. Aturan peralihan – 4 pasal

e. Aturan tambahan – 2 ayat

D. Amandemen (Perubahan) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 Dalam Masa Reformasi:

Dalam proses reformasi dewasa ini, terdapat

berbagai pendapat dan kajian untuk mengamandemen

UUD1945, karena UUD 1945 harus bersifat fleksibel, yaitu

mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan bangsa dan

negara Indonesia. Keinginan untuk mengamandemen itu juga

muncul karena adanya sifat sentralisasi kekuasaan

terutama Presiden dimasa Orde Lama maupun Orde Baru.

112

Melalui Sidang Umum MPR tahun 1999, Sidang Tahunan

MPR 2000, Sidang Tahunan MPR 2001, dan Sidang Tahunan

MPR 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan

(amandemen). Perubahan ini dimaksudkan untuk

menyempurnakan Batang Tubuh UUD 1945 dan tidak mengubah

pembukaan UUD 1945, karena pembukaan UUD 1945 merupakan

ikrar berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia dan

ia memuat Pancasila sebagai dasar negara, MPR

berketetapan hati untuk tidak mengubahnya. Pembukaan UUD

1945 serta amandemen UUD 1945 berdasarkan Sidang Umum

MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, Sidang Tahunan MPR

2001, dan Sidang Tahunan MPR 2002.

1 Amandemen Pertama Disahkan 19 Oktober 1999

2 Amandemen Kedua Disahkan 18 Agustus 2000

3 Amandemen Ketiga Disahkan 10 November 2001

4 Amandemen Keempat Disahkan 10 Agustus 2002

Sumber : http://sahabat-ima.blogspot.com/2011/12/batang-

tubuh-undang-undang-dasar-1945.html (19 Desember 2014)

113

BAB 10

7 KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UUD 1945

A. Negara Berdasarkan Atas Hukum

Negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) bukan atas

kekuasaan belaka (machtstaat) dan prinsip sistem

konstitusinal (berdasarkan atas konstitusi) tidak

berdasar atas absolutisme. Kedua prinsip ini ditegaskan

dalam bagian penjelasan undang-undang dasar itu, tapi

tidak tergambar dengan jelas dalam pasal-pasal UUD 1945

sebelum perubahan.

Prinsip negara hukum seharusnya mengandung tiga

prinsip pokok, yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang

merdeka, penghormatan terhadap hak asasi manusia serta

kekuasaan dijalankan berdasarkan atas prinsip due

process of law. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman

yang merdeka tidak diatur secara tegas dan rinci dalam

pasal-pasal UUD 1945. Pengaturan hak asasi manusia

sangat minim yaitu hanya dalam Pasal 28 dan 29 ayat 2,

sedangkan Pasal 27, 30 ayat 1 dan 31 ayat 1 yang

mengatur tentang hak-hak warga negara. Demikian juga

dengan sistem konstitusional. Tidak tergambar dengan

jelas pembatasan-pembatasan kekuasaan antara lembaga

negara, bahkan memberikan kewenangan kepada Majelis

114

Permusyawaratan Rakyat (MPR) suatu kekuasaan yang tidak

terbatas.

(Sumber: Kementerian Sekretariat Negara RI 2013 http://www.setneg.go.id /index.php?option=com_content&task=view&id=11 04 Desember 2014)

1. Indonesia sebagai Negara Hukum

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah

negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945,

yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah

Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam

bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya

dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara

Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.

Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan

dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem

Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut:

a. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum

(Rechsstaat). Negara Indonesia berdasar atas Hukum

(Rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka

(Machtsstaat).

b. Sistem Konstitusional yaitu Pemerintah berdasar

atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak

115

bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak

terbatas).

Berdasarkan perumusan di atas, negara Indonesia

memakai sistem Rechsstaat yang kemungkinan

dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk

dalam wilayah Eropa Kontinental. Konsepsi negara

hukum Indonesia dapat dimasukkan negara hukum

materiil, yang dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945

Alenia IV. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan

bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yakni pada

Bab XIV tentang Perekonomian Nagara dan Kesejahteraan

Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan

bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas

perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945

mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai

hukum dasar nasional.

b. Sistem yang digunakan adalah Sistem Konstitusi.

c. Kedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi.

d. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan (Pasal 27 (1) UUD 1945).

e. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan

DPR).

f. Sistem pemerintahannya adalah Presidensiil.

116

g. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain

(eksekutif).

h. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial.

i. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar

manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945).

Negara Hukum Materiil sebenarnya merupakan

perkembangan lebih lanjut dari Negara Hukum Formil;

tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang

atau berlaku asas legalitas yaitu dalam negara hukum

Materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak

demi kepentingan warga Negara dibenarkan

bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku

asas Opportunitas.

(Sumber : Risnawati 2011 http://wedanganget.blogspot.com/2012/05/ makalah-negara-hukum.html 04 Desember 2014 )

2. Ciri – ciri Negara Hukum

c. Jaminan HAM

117

Di dalam ciri ini terkandung ketentuan bahwa

di dalam suatu negara hukum dijamim adanya

perlindungan hak asasi manusia berdasarkan

ketentuan hukum. Jaminan itu umumnya dituangkan

dalam kontitusi negara bukan pada peraturan

perundang – undangan di bahwah kontitusi negara.

Undang – undang dasar negara berisi ketentuan –

ketentuan tentang hak asasi manusia. Inilah salah

satu gagasan konstitusionalisme.

d. Peradilan Bebas

Dalam ciri ini terkandung ketentuan bahwa

pengadilan sebagai lembaga peradilan dan badan

kehakiman harus benar-benar independen dalam

membuat putusan hukum, tidak dipengaruhi oleh

kekuasaan lain terutama kekuasaan eksekutif.

Dengan wewenang sebagai lembaga yang mandiri

terbebas dari kekuasaan lain, diharapkan negara

dapat menegakkan kebenaran dan keadilan.

e. Legalitas Dalam Arti Hukum Dalam Segala Bentuknya

Bahwa segala tindakan penyelenggara negara

maupun warga negara dibenarkan oleh kaidah hukum

yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan

secara hukum.

118

(Sumber : Luman 2012

http://sumberilmukita.blogspot.com/2012/03/

pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum.html 04

Desember 2014)

B. Sistem Konstitusional

1. Pengertian Konstitusi

Dalam arti luas, konstitusi adalah hukum tata

negara yang mengatur hak dan kewajiban warga Negara

dan Negara itu sendiri. Konstitusi suatu Negara biasa

di sebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD).

Istilah konstitusi dalam bahasa

Inggris constitution  atau dalam bahasa Belanda

constitutie yang secara harfiah sering di terjemahkan

dalam bahasa indonesia undang undang dasar. Konstitusi

yaitu keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun

yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat

cara-cara bagaimana suatu pemerintahan

diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Hampir semua

negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau

undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur

mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara

bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta

perlindungan hak azasi manusia.

119

Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur

mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis

kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan

itu dibentuklah lembaga-lembaga negara.

Menurut Montesquieu kekuasaan negara itu terbagi

dalam tiga jenis kekuasaan yaitu :

a. Kekuasaan membuat peraturan perundangan (legislatif)

b. Kekuasaan melaksanakan peraturan

perundangan (eksekutif)

c. Kekuasaan kehakiman (judikatif).

(Sumber : Santri mahasiswa 2013 http://mahasiswa1234.blogspot.com /2013/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html 04 Desember 2014 )

2. Pemerintah Berdasarkan Sistem Konstitusional

Konstitusi sebagai satu kerangka kehidupan

politik telah lama dikenal yaitu sejak zaman yunani

yang memiliki beberapa kumpulan hukum (semacam kitab

hukum pada 624 – 404 SM) sehingga, sebagai Negara

hukum Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal

sebagai UUD 1945 yang telah dirancang sejak 29 Mei

1945 sampai 16 Juli 1945 oleh badan penyelidik usaha-

usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang

mana tugas pokok badan ini sebenarnya menyusun

120

rancangan UUD. Namun dalam praktik persidangannya

berjalan berkepanjangan khususnya pada saat membahas

masalah dasar Negara.

Diakhir sidang I BPUPKI berhasil membentuk

panitia kecil yang disebut panitia sembilan, panitia

ini pada tanggal 22 juni 1945 berhasil mencapai

kompromi untuk menyetujui sebuah piagam jakarta yang

menjadi naskah pembukaan UUD yaitu menghilangkan

kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’ah islam

bagi pemeluk-pemeluknya” yang kemudian diterima dalam

siding II BPUPKI tanggal 11 Julu 1945.

Setelah itu Ir. Soekarno membentuk panitia kecil

pada tanggal 16 juli 1945 yang diketuai oleh Soepomo

dengan tugas menyusun rancangan UUD dan membentuk

panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang

beranggotakan 21 orang. Sehingga UUD atau konstitusi

Negara Republik Indonesia disatukan ditetapkan oleh

PPKI pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 1945.

Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh komite nasional

indonesia pusat (KNIP) pada tanggal 29 Agustus 1945.

Dengan demikian sejak itu Indonesia telah menjadi

suatu Negara modern karena telah memiliki suatu

sistem ketatanegaraan yaitu dalam UUD 1945.

121

Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia

telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama

maupun subtansi materi yang dikandungnya, yaitu :

a. UUD 1945 yang masa berlakunya sejak 18 Agustus

1945 sampai 27 Desember 1949.

b. Konstitusi republic Indonesia serikat yang lazim

dikenal dengan sebutan konstitusi RIS (17 Desember

1949 – 17 Agustus 1950).

c. UUD 1950 (17 Agustus 1950 – 05 Juli 1959).

d. UUD 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali

konstitusi pertama Indonesia dengan masa

berlakunya sejak Dekrit Presiden pada 05 Juli

1959-1966

Pada masa itu terdapat berbagai penyimpangan UUD

1945, diantaranya:

a. Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR/DPR

dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri

Negara.

b. MPRS menetapkan soekarno sebagai presiden seumur

hidup.

c. Setelah itu pada masa Orde Baru (1966-1998)

pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945

dan pancasila secara murni dan konsekuen, pada

masa ini konstitusi menjadi sangat sakral,

diantaranya melalui sejumlah peraturan:

122

Ketetapan MPR nomor I/MPR 1983 yang menyatakan

bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD

1945, tidak berkehendak akan melakukan

perubahan terhadapnya.

Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1983 tentang

referendum yang antara lain menyatakan bahwa

bila MPR berkehendak merubah UUD 1945, terlebih

dahulu harus minta pendapat rakyat melalui

referendum.

UU no 5 tahun 1985 tentang referendum yang

merupakan pelaksanaan TAP MPR nomor IV/MPR/1983

Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah

dilakukanya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945.

Latar belakang perubahan itu antara lain karena pada

masa orde baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan

pada kenyataanya bukan di tangan rakyat), kekuasaan

yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal

yang terlalu luwes sehingga menimbulkan multitafsir.

Selanjutnya Pada masa reformasi, UUD 1945

mengalami perubahan (Amandemen) berturut turut pada

tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan

naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar

dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian

di jadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah

UUD 1945.

123

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah

menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara,

kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan,

eksistensi negara demokrasi, negara hukum, serta hal-

hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan

kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan

kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukuan UUD

1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan,

kesatuan, atau lebih dikenal sebagai negara kesatuan

republik indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem

pemerintahan presidensil.

Perumusan UUD yang baru, baik dalam bentuk

amandemen sekarang ini apalagi kalau bisa perubahan

menyeluruh dan mendasar, haruslah mengacu kepada

konsep pemerintahan konstitusional karena memang

sudah menjadi aspirasi dari perjuangan kemerdekaan

bangsa. Hal ini nampak bukan saja dari sejarah

perjuangan pra kemerdekaan, periode revolusi, maupun

selama tahun 1950-an, bahkan mencapai puncaknya pada

perdebatan majelis konstituante yang memang diberi

mandat oleh rakyat Indonesia untuk merumuskan UUD

baru yang definitif.

Namun demikian, untuk dapat merumuskan UUD yang

benar-benar mengacu kepada pemerintahan

konstitusional, maka semua pikiran-pikiran lama yang

124

bersumber pada paham (konsep) negara integralistik

dari Prof. Soepomo harus dibersihkan dari benak

kepala kita. Kerancuan yang terjadi selama ini

disebabkan karena masih adanya dualisme dalam konsep

pemikiran ketatanegaraan kita.

Di satu pihak, ada keinginan yang kuat untuk

memajukan kehidupan bernegara modern yang mengacu

kepada prinsip-prinsip universal tentang demokrasi

konstitusionalisme, the rule of law, maupun jaminan hak

asasi manusia. Akan tetapi celakanya secara sadar

ataupun tidak, sengaja ataupun tidak, kita sering

kembali kepada pikiran-pikiran partikularistik yang

menjadi ciri negara integralistik.

Yang dimaksudkan di sini adalah pikiran-pikiran

yang menghendaki misalnya negara persatuan dalam

pengertian sebagai satu kesatuan dari seluruh rakyat

Indonesia dan negaranya dari Sabang sampai Merauke.

Artinya, persatuan Indonesia ditafsirkan secara

ketat, monolitik, solid, atau manunggal ibarat tubuh

manusia antara kepala dan badan dari Sabang sampai

Merauke. Sehingga, segala pikiran atau gagasan untuk

mencari alternatif bentuk lainnya lebih terbuka dan

luwes. Jangankan federasi, bahkan otonomi yang

seluas-luasnya pun dikhawatirkan akan memecah belah

Indonesia atau merobek-robek bangsa.

125

Pemikiran yang keliru lainnya adalah dalam hal

pembagian kekuasaan negara. Seharusnya, pembagian ini

lebih tegas dan definitif sesuai asas trias politika.

Kekuasaaan yudikatif, termasuk Mahkamah Agung sebagai

puncak peradilan, seharusnya independen, bebas,

mandiri, dan tidak memihak. Namun, pernah ada pikiran

bahwa Mahkamah Agung wajib memberikan

pertanggungjawaban kepada MPR.

Yang paling parah, kedaulatan rakyat yang di

manapun di dalam sistem demokrasi senantiasa dipegang

oleh rakyat dan tidak pernah diserahkan sepenuhnya

kepada orang lain atau cabang kekuasaan lainnya

(eksekutif, legislative dan yudikatif), di Indonesia

masih saja dipersepsikan seolah-olah dengan adanya

lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka

MPR lah yang menjalankan sepenuhnya kedaulatan

rakyat. Sehingga, rakyat tidak lagi berdaulat,

kecuali lima tahun sekali menyerahkan hak suaranya

melalui Pemilu kepada DPR/MPR.

(Sumber : Inet 2013 http://Makalahmakalahkonstitusinegara.Htm

04 Desember 2014)

3. Pengendalian Pemerintah Dengan Sistem Konstitusional

126

Pemerintahan Indonesia berdasarkan atas sistem

konstitusi, tidak bersifat absolute (mempunyai

kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem konvensional

ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian

pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan

konstitusi dan oleh ketentuan-ketentuan hukum lain

yang merupakan produk konstitusional, seperti

Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan sebagainya.

Sehingga sistem konstitusional ini merupakan

penegasan dari sistem hukum yang telah dijelaskan

pada poin 1 diatas.

(Sumber: Courreous Vertililatta 2013 https://coecoesm.wordpress.com/2013/03 /26/sistem-pemerintahan-indonesia/ 08 Desember 2014 )

4. Hubungan Antar Lembaga Berdasarkan Hukum

a. Hubungan Antara MPR Dan Presiden

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai

pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat

sesuai dengan UUD 1945 (Pasal I ayat (2) ). di

samping DPR dan Presiden. Hal ini berdasarkan

ketentuan dalam UUD 1945 bahwa baik Presiden

maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat (Pasal

2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1)). Berbeda dengan

127

kekuasaan MPR menurut UUD 1945 sebelum dilakukan

amandemen 2002, yang memiliki kekuasaan

tertinggi dan mengangkat serta memberhentikan

Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil

amandemen 2002, maka Presiden dapat

diberhentikan sebelum habis masa jabatannya baik

karena permintaan sendiri atau karena tidak

dapat melakukan kewajibannya maupun

diberhentikan oleh MPR. Pemberhentian Presiden

oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir, hanya

mungkin dilakukan jikalau Presiden sungguh-

sungguh telah melanggar hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

penvuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau

wakil Presiden (Pasal 7A).

Namun demikian perlu dipahami bahwa oleh

karena Presiden tidak diangkat oleh MPR, maka

Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR.

melainkan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Dasar.

b. Hubungan Antara MPR Dan DPR

128

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas

anggota-anggota. Dewan Perwakilan Rakyat, dan

anggota-anggota. Dewan Perwakilan Daerah yang

dipilih melalui pemilu. Dengan demikian maka

seluruh anggota. MPR menurut UUD 1945 dipilih

melalui Pemilu.

Mengingat kedudukannya sebagai penjelmaan

seluruh rakyat Indonesia yang memegang

kedaulatan rakyat tertinggi (Pasal 2 ayat (1))

dan untuk menegakkan martabat serta

kewibawaannya, maka MPR menyelesaikan masalah-

masalah yang bersifat dasar, yang bersifat

struktural dan memiliki kekuasaan untuk mengubah

UUD, maka antara DPR dengan MPR harus melakukan

kerjasama yang simultan dalam melakukan

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang

dilakukan oleh Presiden.

Oleh karena anggota DPR seluruhnya merangkap

angota MPR, maka MPR menggunakan DPR sebaoai

tangan kanannya dalam melakukan pengawasan

pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh

Presiden sebagaimana ditetapkan oleh MPR.

Dalam hal ini DPR menggunakan hak-hak

tertentu. yang dimilikinya seperti hak angket,

129

hak amandemen, hak interpelasi, hak budget, hak

tanya inisiatif (Pasal 20-A).

MPR mempunyai tugas yang sangat luas,

melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan

pembuatan Undang-Undang serta peraturan-

peraturan lainnya agar undang-undang serta

peraturan-peraturan itu sesuai dengan UUD 1945.

Melalui wewenang DPR ia juga menilai dan

mengawasi wewenang lembaga-lembaga lainnya.

Demikianlah hubungan DPR dan MPR sebagai

bagian yang diutamakan Maielis terutama pasca

amandemen UUD 1945 2002 ini diharapkan dengan

adanya reformasi kelembagaan tinggi negara, benar-

benar dapat tercipta iklim pelaksanaan negara yang

lebih demokratis.

c. Hubungan Antara DPR Dan Presiden

Sebagai sesama lembaga dan sesama anggota

badan legislatif maka DPR dan Presiden bersama-

sama mempunyai tugas antara lain:

Membuat Undang-Undang (Pasal 5 ayat (1), 20

dan 21). dan Menetapkan Undang-Undang

tentang anggaran pendapatan dan belanja

negara (Pasal 23 ayat 1).

130

Membuat undang-undang berarti menentukan

kebijakan politik yang diselenggarakan oleh

Presiden (Pemerintah).

Menetapkan budget negara pada hakekatnya

berarti menetapkan rencana kerja tahunan. DPR

melalui anggaran belanja yang telah disetujui

dan mengawasi Pemerintah dengan efektif. Di

dalam, pekerjaan untuk membuat UU, maka

Iembaga-lembaga negara lainnya dapat diminta

pendapatnya.

Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU

dan RAP/RAB negara maka di dalam pelaksanaannya

DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap

pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden

adalah suatu konsekuensi yang wajar (logis),

yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa

presiden bertanggung jawab kepada DPR dalam arti

partnership.

Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR,

dan dengan pengawasan tersebut, maka terdapat

kewajiban bagi Pemerintah untuk selalu

bermusyawarah dengan DPR tentang masalah-masalah

pokok dari negara yang menyangkut kepentingan

rakyat dengan UUD sebagai landasan kerja.

131

Hal ini tetap sesuai dengan penjelasan

resmi UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden harus

tergantung kepada Dewan. Sebaliknya keduduk-an

DPR adalah kuat, Dewan ini tidak dapat

dibubarkan oleh Presiden karena anggota-anggota

DPR semuanya merangkap menjadi anggota-anggota

MPR, maka DPR dapat senantiasa mengawasi segala

tindakan-tindakan Presiden dan jikalau Dewan

menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh

melanggar pidana atau konstitusi yang telah,

ma.ka Majelis itu dapat melakukan sidang

istimewa untuk melakukan inpeachment.

Bentuk kerja sama antara DPR dan Presiden

tidak boleh mengingkari partner legislatifnya.

Presiden harus memperhatikan, mendengarkan,

berkonsultasi dan dalam banyak hal, memberikan

keterangan-keterangan serta laporan-laporan

kepada Dewan dan meminta pendapatnva. Untuk

pengawasan tersebut maka DPR mempunyai beberapa

wewenang yaitu :

Menurut UUD 1945.

i. Hak budget, yaitu hak untuk menyusun

rancangan Anggaran Belanja dan

Pendapatan Negara (Pasal 23 ayat (1)).

132

ii. Hak inisiatif vaitu hak untuk mengusulkan

rancangan uu (pasal 21 ayat (1))

Menurut UUD1945 hasil amandemen 2002 pasal

20-A ayat (2)

i. Hak amandemen (mengadakan perubahan)

ii. Hak interpelasi (meminta kete-rangan)

iii. Hak bertanya

iv. Hak angket (hak untuk mengadakan suatu

penyelidikan).

Dengan adanya wewenang DPR tersebut, maka

sepanjang tahun terjadi musyawarah yang diatur

antara pemerintah dan DPR, dan DPR menpunyai

kesempatan untuk menemukakan pendapat rakyat

secara kritis terhadap kebijaksanaan dan

politik pemerintah.

d. Hubungan Antara DPR Dengan Menteri-Menteri

Hubungan kerjasama antara Presiden dengan

DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR

menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan

menteri-menteri. Dalam hal ini sudah sewajarnya

Presiden mengganti menteri yang bersangkutan tanpa

membubarkan kabinet.

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa menteri-

menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

(Pasal 17 ayat (2)), sedangkan dalam

133

penjelasannya dikemukakan bahwa menteri-menteri

itu tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya

kedudukannya tidak tergantung kepada Dewan, akan

tetapi tergantung kepada Presiden.

Penafsiran tentang kedudukannya menteri-

menteri itu tidak bisa dilepaskan dari penafsiran

tentang kedudukan Presiden yang juga dalam

penjelasan UUD, 1945, dalam pasal tentang

kementerian negara (Pasal 17) diterangkan bahvva

Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR (sistem

Kabinet Presidensial).

Seperti juga halnya dengan Presiden,

menteri-menteri tidak dapat dijatuhkan

dan/atau diberhentikan oleh DPR, akan tetapi

sebagai konsekuensinya yang waiar (logis) dari

tugas clan kedudukannya, ditambah pula ketentuan

dalam penjelasan yang mengatakan bahwa Presiden

harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.

Oleh karena itu menteri-menten pun juga tidak

terlepas dari keberatan-keberatan DPR, yang

berakibat diberhentikannya menteri oleh Presiden.

Sudah terang bahwa DPR tidak boleh main mosi

tidak percaya, melainkan secara serius harus

memberikan pertimbangan kepada Presiden dan

sebaiknva Presiden tidak boleh bersitegang tidak

134

mau memperhatikan suara DPR yang telah

diberikannya dengan tulus ikhlas, maka sebagai

jalan keluar MPR harus segera memberikan

keputusannya,-dan terhadap MPR itu Presiden

secara imperatif harus melaksanakannya, terutama

berdasar Pasal 3 ayat (3).

e. Hubungan Antara Presiden dengan Menteri-Menteri

Presiden mengangkat dan memberhentikan

menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (2)) dan

menteri-menteri itu secara formal tidak

bertanggung jawab kepada DPR. akan tetapi

tergantung kepada Presiden. Menteri adalah

pembantu Presiden (Pasal 17 ayat (3)). Meskipun

kedudukan Para menteri tergantung.kepada Presiden,

mereka bukan pegawai tinggi biasa, oleh karena itu

menteri-menterilah yang terutama menjalankan

pemerintahan dalam praktekm a, sebagai pemimpin

departemen (Pasal 17 ayat (3)). menteri mengetahui

seluk-beluk mengenai lingkungan pekerjaannya.

Berhubungan dengan itu mentri mempunyai

pengaruh besar terhadap Presiden dalam menuntun

politik negara yang menyangkut departemennya.

Memang yang dimaksudkan adalah bahwa para menteri

itu peminpin-pemimpin negara. Untuk menetapkan

politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintah

135

negara, para menteri bekerjasama satu sama lain

secara erat di bawah pimpinan Presiden.

Dalam praktek Pernerintahan, timbul kebiasaan

bahwa Presiden melimpahkan sebagi-an wewenang

kepada pembantu pimpinan dari Presiden Konvensi

yang demikian ini tidak boleh mengurangi jiwa dari

sistem kabinet Presidensial.

f. Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Lembaga Negara

Lainnya.

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan

bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman

menurut susunan dan kekuasaan Badan-Badan

Kehakiman tersebut diatur menetapkan hubungan

antara Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga

lainnya. Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan

bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

pemerintah ataupun kekuasaan serta kekuatan

lainnya! Berhubung dengan itu harus diadakan

jaminan dalam bentuk UUD 1945 tentang kedudukan

para hakim, sebagai syarat mencapai suatu

keputusan yang seadil-adilnya.

136

Negara Republik Indonesia adalah negara

yang berdasarkan atas hukum yang berdasarkan

Pancasila. Berhubung dengan itu kekuasaan

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna meneoakkan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Ketentuan im menunjukkan bahwa di negara

Indonesia dijamin perlindungan hak-hak asasi

manusia dan bukan kemauan seseorang yang menjadi

dasar tindakan penguasa (Govemment by law, not by

man). Sifat negara hukum ini rnengandung makna

bahwa alat-alat perlengkapannya hanya dapat

bertindak menurut dan terikat kepada aturan-

aturan yang telah dibuat oleh badan yang

dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan

itu, atau singkatnya disebut dengan 'Rule of law'

Undang-undang Pokok Kehakimain (UU No. 14

tahun 1970) dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal

8 menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan

perlindungan. berhubungan dengan itu pengadilan

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang,tiada seorang juapun dapat

dihadapkan di depan pengadilan selain daripada

yang ditentukan baginya oleh undang-undang.

Demikian juga tiada scoarano juapun dapat

137

dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan,

karena alat penbuktian yang sah menurut undang-

undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang

dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah

atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Selain itu tidda seorangpun dapat dikenakan

penangkapan, penahanan, penggeledahan dan

pesitaan, selain atas printah tertulis oleh

kekuasaan yang sah dalam hal-hal clan menurut

cara-cara yang diatur dengan undang-undang.

Setiap orang yang disangkakan, ditangkap.

ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan

pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah

sebelum kekuatan hukum yang tetap asas

(persumfion innocence).

Semua pengadilan memberikan keterangan,

pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-

soal hukum kepada lembaga negara lain apabila

diminta.

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara

dalam bidang kehakiman dari tingkat yang lebih

tinggi, berwenang menyatakan tidak sah

peraturan perundangan dari tinokat .yang .lebih

tinggi. Putusan tentang tidak sah peraturan

penmdang-undangan tersebut dapat diambil

138

berhubungan perundangan yang dinyatakan tidak sah

tcrsebut, dilakukan oleh instansi yang

bersangkutan. Ketentuan ini mengatur tentang hak

menguji dari Mahkamah Agung, yang mengandung

makna,bahwa mahkamah Agung berhak untuk menguji

secara material peraturan yang lebih rcndah

tingkatnya dari undang- undang mengenal sah

tidaknya dengan ketentuan perundang-undangam yang

lebih tinggi.

Dalam proses reformasi dewasa ini Mahkamah

Agung merupakan ujung tombak terutama mernberantas

KKN untuk rnewujudkan pemerintahan yang hersih

sebagaimana diamanatkan oleh Tap No. XI/MPR/1998.

Mahkamah Agung harus bebas dari pengaruh

kekuasaan ataupun lainnya.

g. Hubungan Antara BPK Dengan DPR

Badan Pemcriksa Keuangan (BPK) bertugas

memeriksa tentang keuangan negara dan hasil

perneriksaannya itu diberitahukan kepada DPR.

Dewan Perwakilan Daerah daerah DPRD (Pasal 23-E

ayat (2)) untuk mengikuti dan menilai kebijakan

ekonomis financial pemerintah yang dijalankan

139

oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin

oleh pemerintah.

Undang-Undang No. 5 tahun 1973 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan menegaskan, bahwa BPK adalah

lembaga tinggi negara yang dalam pelaksanaan

terlepas dari pengaruh oleh kekuasaan pemerintah,

akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. BPK

bertugas untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah

tentang keuangan negara dan memeriksa semua

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara. Sehubungan dengan pcnuaian tugasnya BPK

berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan

oleh setiap orang, badan/instansi Pemerintah atau

badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan

Undang-Undang.

Pembentukan BPK sesungguhnya memperkuat

pelaksanaan demokrasi dalam arti yang

sesungguhnya, oleh karena, pegaturan kebijaksanaan

dan arah keuangan negara yang dilakukan DPR saja

belum dapat dikatakan cukup. Tidak kalah

pentingnya adalah mengawasi apakah kebijaksanaan

dan arah tersebut dilaksanakan pemerintah dengan

sebaik-baiknya menurut tujuan semula, secara

tertib. Jadi BPK bertugas memeriksa

pertanggungjawaban pemerintah tentang keuangan

140

negara dan memeriksa semua pelaksanaan APBN yang

hasil pemeriksanaannya diberitahukan kepada DPR.

Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD.

Selain pelaksanaan APBN, diperiksa pula

Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran

Perusahaan-perusahaan milik negara dan lain-lain.

Hasil pemeriksaan BPK inipun disertai sanksi

pidana, apabila hasil pemeriksaan mengungkapkan

sangkaan terjadinya tindakan-tindakan pidana, atau

perbuatan yang merugikan negara, maka masalahnya

diberitahukan kepada kepolisian atau kejaksaaan.

Ditinjau dari segi ini maka hasil pemeriksaan

BPK merupakan upaya yang menjamin terbinanya

aparatur pemerintahan dan aparatur perekonomian

negara yang bersih clan sehat.

Keanggotaan BPK itu tidak mewakili suatu

golongan dan manapun juga asal anggotanya.

Kedudukannya bebas dan terlepas dari pengaruh

pemerintah. Hal itu diperlukan untuk menjamin agar

BPK dapat bekerja secara objektif. Sudah

selayaknya sebagai sesama Lembaga Negara, antara

BPK, DPR dan Pemerintah terjalin kerjasama yang

sebaik-baiknya. Namun kerjasama yang baik itu

tidaklah berarti saling melindungi atau saling

menutupi kekurangan masing-masing.

141

(Sumber : Claroline 2013 http:// lms.unhas.ac.id 08 Desember 2014 )

5. Kekuasaan Negara Tertinggi Di Tangan MPR

Penjelasan UUD 1945 menerangkan bahwa kedaulatan

dipegang oleh suatu badan bernama MPR sebagai

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini

menetapkan UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara

(pasal 3), mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan

Wakil Presiden (pasal 7). Majelis inilah yang

memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang

Presiden harus menjalankan haluan negara menurut

garis-garis besar yang telah ditetapkan Majelis.

Presiden yang diangkat oleh Majelis bertunduk dan

bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah

mandataris dari Majelis.

Presiden tidak “neben” tetapi “untergeordnet” kepada

Majelis. UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak mengatur

secara rinci mengenai badan negara yang “ super

power” ini, terutama struktur dan susunan

keanggotaannya termasuk bagaimana mekanisme pengisian

anggotanya, dan hubungannya dengan badan-badan negara

lainnya. Para perumus UUD 1945, nampaknya sengaja

tidak mengatur secara rinci ketentuan-ketentuan UUD

142

1945 ini, karena pada saat itu UUD 1945 dimaksudkan

sebagai undang-ndang dasar yang supel, dinamis dan

hal-hal yang rinci diserahkan pada semangat para

penyelenggara negara, semangat para pemimpin

pemerintahan, yaitu sesuai dengan keadaan negara baru

yang dinamis. Lagipula UUD 1945 dibuat pada saat

revolusi yang terus bisa berubah.

Dalam praktek ketatanegaraan kita, badan ini

pernah menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden

seumur hidup, mengangkat Presiden secara terus

menerus sampai tujuh kali berturut-turut (Soeharto),

dua kali memberhentikan Presiden (Soekarno dan

Abdurrahman Wahid), satu kali meminta Presiden mundur

(Soeharto), dan satu kali tidak memperpanjang masa

jabatan Presiden (B.J. Habibie). Tidak ada suatu

lembaga negara yang dapat membatasi kekuasaan dan

tindakan badan ini (MPR), kecuali MPR itu sendiri

yang dapat membatasi dirinya. Hanya gerakan rakyat

dalam suatu revolusilah yang dapat mempengaruhi

kekuasaan MPR. Itulah yang terjadi pada tahun 1966-

1967 dan tahun 1998.

Siapa yang dapat menguasai MPR, ia telah

menguasai kekuasaan negara, demikian juga sebaliknya.

Hal ini dirasakan oleh seluruh Presiden kita selama

berlakunya undang-undang dasar ini. Ada Presiden yang

143

diberi kekuasaan seumur hidup (Soekarno), hampir

seumur hidup (Soeharto), Presiden yang diberhentikan

dengan penuh gejolak (Soekarno dan Abdurrahman

Wahid), memegang kekuasaan yang sangat pendek yaitu

B.J.Habibie dan Abdurrahman Wahid.

Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, badan

negara yang paling mungkin dapat mempengaruhi MPR ini

adalah Presiden, karena Presiden memiliki banyak

kekuasaan yang diatur secara tegas dalam UUD 1945.

Dengan dasar inilah Soerkarno pernah sangat

berpengaruh terhadap MPR, karena anggota-anggota

diangkat dan ditetapkan oleh Presiden. Demikian juga

masa Soeharto, pernah sangat menguasai badan ini,

dimana setengah dari anggota MPR diangkat oleh

Presiden. Dalam kondisi yang demikian Presiden

tinggal mempengaruhi anggota MPR yang berasal dari

DPR yaitu partai politik peserta pemilu, dan pada

saat pemerintahan Orde Baru, Presiden menguasai

Golkar. Dengan demikian lengkaplah kekuasaan Presiden

menguasai MPR, karena itu apapun yang dikehendaki

Presiden tidak kuasa untuk ditolak oleh MPR.

MPR adalah Lembaga Tertinggi Negara (TAP MPR No.

III/1978), sedangkan lembaga negara yang lainnya

adalah merupakan Lembaga Tinggi Negara dan Presiden

memegang posisi sentral karena dialah mandataris MPR.

144

Dengan cara berfikir yang demikianlah lembaga-lembaga

negara yang lain melapor setiap tahun seperti pada

periode 1999-2004.

(Sumber: Kementerian Sekretariat Negara RI 2013 http://www.setneg.go.id /index. php ?option=com_content&task=view&id=11 04 Desember 2014)

C. Presiden Menyelenggarakan Pemerintahan Negara Tertinggi

Penjelasan UUD 1945 menguraikan bahwa di bawah MPR,

Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang

tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara.

Kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan

Presiden (concentration of power and responsibility upon the

presiden). Presiden adalah mandataris MPR, dia tunduk dan

bertanggung jawab kepada MPR.

Dengan posisi mandataris itulah Presiden memiliki

diskresi kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar. Di

samping memegang kekuasaan eksekutif (executive power) ,

Presiden juga sekaligus memegang kekuasaan

legisltaf (legislative power). Di samping itu, Presiden

sebagai kepala negara memegang kekuasaan lainnya,

seperti kekuasaan tertinggi atas angkatan perang,

menyatakan perang, membuat perdamaian, membuat

perjanjian dengan negara lain dan lain lain seperti

145

diatur pada pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 UUD 1945.

Pada masa awal kemerdekaan, ketika lembaga-lembaga

negara lain belum terbentuk Presiden dengan dibantu oleh

sebuah komite nasional diberi kekuasaan untuk

menjalankan kekuasaan lembaga-lembaga negara yang lain

seperti MPR, DPR dan DPA (pasal IV Aturan Peralihan UUD

1945). Dengan demikian UUD 1945, memang memberikan

kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden.

Meskipun demikian ditegaskan bahwa kekuasaan Presiden

sebagai kepala negara tidak tak terbatas .

(Sumber: Kementerian Sekretariat Negara RI 2013 http://www.setneg.go.id/ index .php ?option=com_content&task=view&id=11 04 Desember 2014)

1. Presiden Bertanggungjawab Kepada MPR

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang

bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat

Indonesia Tugas Majelis adalah:

a. Menetapkan Undang-Undang Dasar,

b. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara,

c. kepala negara (Presiden) dan wakil kepala negara

(wakil presiden).

Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara

tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan

146

negara menurut garis-garis besar yang telah

ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh

Majelis, tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis.

Presiden adalah “manda-taris” dari Majelis yang

berkewajiban menjalankan ketetapan-ketetapan Majelis.

2. Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintah Menurut UUD

Pemegang kekuasaan legislatif atau kekuasan

untuk membuat undang-undang menurut UUD 1945

melibatkan Presiden dan DPR. Setelah dilakukan

amanden terhadap UUD 1945, terjadi pergeseran peranan

dalam pembuatan undang-undang.

Sebelumnya, Presiden memegang kekuasaan membentuk

undang-undang dengan persetujuan DPR. Setelah

amandemen, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-

undang. Rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Pemegang kekuasaan eksekutif atau kekuasaan

untuk melaksanakan undang-undang menurut UUD 1945

berada di tangan Presiden. Inilah pengertian

kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit.

Presiden adalah kepala pemerintahan, yang dalam

tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. Presiden

bersama para menteri disebut kabinet.Adapun UUD 1945

RI antara lain memuat Bab III yang berjudul:

147

Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab III ini terdiri

dari 12 pasal, Yaitu pasal 4-pasal 15.

(Sumber : Rachmad Yuliadi Nasir 2012 http://www.kabarindonesia.com/ berita.php?pil=14&dn=20120206160408 08 Desember 2014)

D. Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR

1. Kedudukan Presiden Tidak Tergantung Kepada DPR

Dengan kewenangan yang begitu luas diberikan UUD

kepada Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia,

posisi Presiden menjadi sangat dominan dalam

penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan kewenangan

membentuk undang-undang dan menetapkan PERPU serta

menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan

undang-undang, Presiden memiliki kekuasaan dan

kewenangan yang sangat besar untuk menggolkan dan

membentuk undang-undang. Sementara, pada posisi lain,

UUD memberikan keleluasaan dalam banyak hal mengenai

penyelenggaraan negara yang diserahkan kepada undang-

undang. Selama masa Orde Baru hanya beberapa undang-

undang yang datang dari DPR (hampir seluruhnya dari

Presiden), bahkan kultur ini masih berjalan sampai

sekarang setelah perubahan UUD.

148

UUD 1945 hanya mengatur masa jabatan Presiden

adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali

(pasal 5), dan tidak mengatur sampai berapa periode

seseorang dapat menjabat sebagai Presiden, dan tidak

juga mengatur mengenai mekanisme pemberhentian

Presiden dalam masa jabatannya. UUD 1945 hanya

mengatur mengenai penggantian Presiden oleh Wakil

Presiden dalam hal Presiden mangkat, berhenti atau

tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa

jabatannya (pasal 8). Dalam praktek ketatanegaraan

kita selama ini, persoalan ini telah menjadi

perdebatan yang sangat panjang.

(Sumber: Kementerian Sekretariat Negara RI 2013 http://www.setneg.go.id /index.php ?option=com_content&task=view&id=11 04 Desember 2014)

2. Kedudukan Presiden Tidak Tergantung DPR, Presiden –

DPR Tidak Dapat Saling Menjatuhkan, Presiden – DPR

Harus Bekerjasama

Kedudukan Presiden dan DPR adalah neben atau

sejajar. Dalam hal pembentukan Undang – Undang Dasar

dan menetapkan APBN. Presiden harus mendapat

persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, Presiden harus

bekerja sama dengan DPR. Presiden tidak bertanggung

jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak

149

tergantung dari DPR pun tidak dapat menjatuhkan

Presiden.

( Sumber : Inuk Inggit Merdekawati, dkk.2012, Modul

Pembelajaran PKN, Yogyakarta : MGMD PKnS SMK Prof. DIY )

E. Mentri Pembantu Presiden Tidak Bertanggungjawab Kepada

DPR

1. Sistem Kabinet Adalah Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem

pemerintahan dimana badan eksekutif dan legislatif

memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan

tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti

dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih

oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensial

tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi

tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation

of power) menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni

legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara

ideal diformulasikan sebagai ”Trias Politica” oleh

Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih

langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya

ditentukan konstitusi. Konsentrasi kekuasaan ada pada

presiden sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan. Dalam sistem presidensial para menteri

150

adalah pembantu presiden yang diangkat dan

bertanggung jawab kepada presiden.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial :

a. Penyelenggara negara berada ditangan presiden.

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala

pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh

parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau

suatu dewan majelis.

b. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden.

Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak

bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.

c. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen.

Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh

parlemen.

d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti

dalam sistem parlementer.

e. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai

lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh

rakyat.

f. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung

parlemen.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :

a. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena

tidak tergantung pada parlemen.

151

b. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan

jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan

Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun,

Presiden Indonesia adalah lima tahun.

c. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan

dengan jangka waktu masa jabatannya.

d. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-

jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang

luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :

a. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung

legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan

mutlak.

b. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

c. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya

hasil tawar-menawar antara eksekutif dan

legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak

tegas dan memakan waktu yang lama.

(Sumber : Cucu Abdulrohman 2012 http://warungbukumaya.blogspot.com /2012/ 11/perbedaan-pengertian-sistem.html 04 Desember 2014 )

2. Mentri Bukan Pegawai Tinggi Biasa

152

Menteri-menteri negara adalah pembantu Presiden

dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Karena itu

kedudukan menteri-menteri negara tidak tergantung DPR

akan tetapi tergantung Presiden. Meskipun mereka

adalah pembantu Presiden, tetapi menteri-menteri

negara bukan pegawai tinggi biasa, karena menteri-

menteri itulah yang menjalankan kekuasaan pemerintah

dalam praktek. Menteri-menteri negara memimpin

departemen.

Dalam praktek ketatanegaraan kita, menteri-

menteri negara ini tidak saja memimpin departemen,

karena ada menteri yang tidak memimpin departemen.

Sementara pembentukan dan pembubaran departemen itu

sendiri diserahkan kepada Presiden. Itulah sebabnya

Presiden Abdurrahman Wahid berwenang membubarkan

Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada saat

menjabat Presiden.

Lebih lanjut, penjelasan UUD 1945 menguraikan

bahwa kedudukan DPR adalah kuat. Di samping Presiden

adalah Dewan Perwakilan Rakyat. DPR tidak dapat

dibubarkan oleh Presiden. Setiap saat DPR dapat

mengawasi Presiden, dan jika dalam pengawasan itu DPR

menemukan bahwa Presiden telah melanggar haluan

negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau yang telah

ditetapkan oleh MPR, maka MPR dapat diundang untuk

153

mengadakan persidangan istimewa agar bisa minta

pertanggungan jawab kepada Presiden.

Kewenangan DPR yang diatur dalam UUD 1945 sangat

minim, yaitu memberi persetujuan atas undang-undang

yang dibentuk Presiden (pasal 20 ayat 1 dan 2 jo

pasal 5), memberi persetujuan atas PERPU (pasal 22),

memberi persetujuan atas anggaran (pasal 23) dan

persetujuan atas pernyataan perang, perdamaian dan

perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh

Presiden. Kewenangan DPR untuk mengawasi

pemerintah/Presiden dan kewenangan untuk meminta MPR

mengadakan sidang istimewa untuk meminta

pertanggungan jawab Presiden (fungsi kontrol) hanya

diterangkan dalam penjelasan.

UUD 1945 juga tidak mengatur bagaimana memilih

anggota DPR, dan tidak satupun kata pemilu dalam UUD

ini. Karena adalah wajar anggota DPR itu ada yang

diangkat dan ada yang dipilih melalui pemilu,

tergantung pada undang-undang yang mengaturnya.

Di samping itu UUD 1945, juga mengintrodusir

badan-badan negara yang lain seperti Dewan

Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). DPA hanya untuk memberi nasihat

belaka kepada Presiden apakah diminta atau tidak

diminta. DPA ini dijelaskan dalam penjelasan UUD

154

adalah semacan “ Council of State”. Sedangkan BPK adalah

badan negara yang diberi tugas dan wewenang untuk

memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara,

yaitu suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan

kekuasaan pemerintah, tapi tidak pula berdiri di atas

pemerintah. Dalam praktek ketatanegaraan kita selama

ini DPA ditempatkan sebagai Lembaga Tinggi Negara.

Dalam posisi yang demikian dengan kewenangan yang

sangan minim, keberadaan DPA ditata kembali dan

ditempatkan posisi yang tepat menurut peran dan

fungsinya.

Demikianlah sistem pemerintahan negara menurut

UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam sistem seperti ini,

MPR merupakan lembaga negara terpenting karena

lembaga ini adalah penjelmaan kedaulatan rakyat.

Setelah itu adalah Presiden, karena Presiden adalah

“mandataris” MPR. Dengan demikian kelembagaan negara

dalam sistem pemerintahan ini terstruktur, yaitu MPR

memegang kekuasaan negara tertinggi sebagai sumber

kekuasaan negara dan dibawahnya adalah Presiden

sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan yang

tertinggi di bawah MPR. Sistem seperti ini tidak

menganut prinsip check and balances , dan tidak mengatur

pembatasan yang tegas penyelenggaraan kekuasaan

negara. Karena kelemahan inilah dalam praktek

155

ketatanegaraan Indonesia banyak disalahgunakan dan

ditafsirkan sesuai kehendak siapa yang memegang

kekuasaan. 

(Sumber: Kementerian Sekretariat Negara RI 2013 http://www.setneg.go.id /index.php ?option=com_content&task=view&id=11 04 Desember 2014)

3. Mentri Memimpin Departemen

Menteri adalah orang yang diangkat oleh presiden

untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan. Mereka

adalah pembantu presiden. Para menteri

bertanggungjawab kepada presiden. Sebelum memangku

jabatannya para menteri diambil sumpah kemudian

dilantik oleh presiden.

Menteri departemen adalah menteri yang memimpin

departemen.Departemen merupakan badan pelaksana

pemerintah yang terdiri dari berbagai bidang,

misalnya Departemen Pendidikan, Departemen

LuarNegeri, Departemen Keuangan, dan lain-lain.

(Sumber : Guru Sd N Sembilan Jambi 2013

http://sdnegerisembilanjambi.wordpress.com/

2013/01/29/organisasi-pemerintahan-pusat/ 08 Desember

2014)

156

F. Kekuasaan Kepala Negara Bukan Tak Terbatas

Walaupun kepala negara tidak bertanggung jawab

kepada DPR, namun kekuasaannya bukan tanpa batas

(absolut), ia bukan"diktator", artinya kekuasaan tidak

tak terbatas. Sistem pemerintahan negara kita tidak

memungkinkan seorang kepala negara bertindak sewenang -

wenang. Oleh karena itu, setiap negara demokrasi

memiliki konstitusi untuk membatasi kekuasaan seorang

kepala negara. Indonesia sebagai negara hukum (sistem

pemerintahan yang pertama) menganut sistem

konstitusional (sistem pemerintahan yang kedua) dan

adanya fungsi pengawasan (kontrol) DPR.

Apabila masing-masing lembaga negara bertindak

sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka

kemungkinan pemusatan kekuasan pemerintahan di tangan

Presiden dapat dicegah. Di samping itu, Pasal 7A UUD

1945 menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat

diberhentikan MPR atas usulan DPR apabila mengkhianati

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat,

melakukan perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat

lagi sebagai Presiden dan /atau Wakil Presiden. Hal ini

menunjukkan adanya check and balance antara pemerintah, DPR

dan MPR. Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung

157

jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.Kecuali itu

ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan

Perwakilan Rakyat.  

(Sumber : handika’s 2013

http://handikap60.blogspot.com/2013/02/tujuh-kunci-

pokok-sistem-pemerintahan.html 4 desember 2014)

BAB 11

LEMBAGA – LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

158

Susunan lembaga-lembaga negara dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia telah dilakukan penyempurnaan

sesuai dengan aspirasi rakyat, sehingga mengalami beberapa

perubahan. Perubahan yang sangat jelas terlihat pada

kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum UUD

1945 diamandemen, kedudukan MPR berada lebih tingggi dari

lembaga-lembaga tinggi lainnnya. Namun, setelah UUD 1945

mengalami amandemen kedudukan MPR disejajarkan dengan

lembaga-lembaga tinggi lainnnya, seperti DPR, MA, DPA, BPK,

dan Presiden. Disamping itu juga dibentuk lembaga-lembaga

tinggi negara lain :

A. Presiden dan Wakil Presiden (Lembaga Eksekutif)

Presiden adalah lembaga negara yang memegang

kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai

kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden

mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan

sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya

amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih

oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD1945 presiden dan

wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat

melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden

memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat

dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya

159

bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua

MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan

wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan

program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan

pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh

bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil

presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan

negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Lembaga

Eksekutif diatur dalam UUD 1945 pada :

Pasal 4 Ayat 1

Memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-

undang

Pasal 6 Ayat 1

Calon presiden dan calon wakil presiden harus

seorang warga negara indonesia sejak

kelahirannya dan tidak pernah menerima

kewarganegaraan lain karena kehendak

sendiri,tidak pernah mengkhianati negara ,

serta mampu secara rohani dan jasmani untuk

melaksanaan tugas dan kewajiban sebagai

presiden dan wakil presiden.

Pasal 6 Ayat 2

Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil

presiden diatur lebih lanjut dalam undang

undang.

160

Pasal 7

Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya

selama selama masa lima tahun dan sesudahnya

dapat dipilih kembali.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas

angkatan darat, ngkatan laut, dan angkatan

udara.

Pasal 5 Ayat 1

Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-

undang dengan persetujuan DPR

Pasal 5 Ayat 1

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk

menjalankan undang-undang sebagi mana mestinya.

Pasal 17 Ayat 1

Presiden dibantu oleh menteri menteri Negara

Pasal 17 Ayat 2

Menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan

oleh presiden.

1. Kekuasaan Presiden

Kekuasaan presiden dibedakan menjadi dua yaitu :

161

a. Kekuasaan Tanpa Persetujuan DPR

Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk

menjalankan pemerintahan.

Kekuasaan untuk menetapakan peraturan

pemerintah.

Kekuasaan untuk memegang kekuasaan tertinggi

atau angkatan bersenjata.

Kekuasaan untuk menyatakan negara dalam keadaan

bahaya.

Kekuasaan untuk mengangkat dan menerima duta

atau konsul.

Kekuasaan untuk memberikan hak prerogatif yaitu

:

i. Grasi : Ampunan yang diberikan oleh presiden

kepada terdakwa setelah hakim memutus

perkara.

ii. Amnesti : Ampunan yang diberikan oleh

presiden kepada seseorang, beberapa orang,

dengan jalan membatalkan segala tuntutan

hukum. Ampunan diberikan karena adanya

perubahan kekuasaan hukum.

iii. Abolisi : Ampunan yang diberikan oleh

presiden kepada tertuduh sebelum hakim

memutuskan perkara.

162

iv. Rehabilitasi : Usaha pemulihan nama baik

seseorang yang telah tercemar namanya.

Kekuasaan untuk memberi gelar, tanda – tanda

jasa dan tanda – tanda kehormatan.

Kekuasaan untuk mengangkat dan menghentikan

menteri – menteri.

b. Kekuasaan dengan persetujuan DPR sebagai berikut :

Kekuasaan legislatif

Kekuasaan untuk menyatakan perang, membuat

perdamaian atau membuat perjanjian – perjanjian

dengan negara lain.

Kekuasaan untuk membuat APBN ( Anggaran

Pendapatn Belanja Negara)

2. Persyaratan Menjadi Persiden dan Calon Wakil Presiden

a. Calon presiden dan calon wakil presiden harus

seorang WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah

menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya

sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta

mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan

tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil

presiden.

b. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan

selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih

kembali dalam jabatan yang sama , hanya untuk satu

kali masa jabatan.

163

c. Bertaqwa kepada tuhan yang maha Esa

d. Berusia sekurang kurangnya 35 tahun

e. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum.

f. Terdaftar sebagai pemilih.

g. ukan bekas anggota organisasi terlarang Partai

Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya,

atau bukan orang yang terlibat langsung dalam

G.30.S/PKI 

3. Mekanisme Pemilihan Calon Presiden Dan Calon Wakil

Presiden

Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung

dilakukan melalui pemilihan umum untuk memlih anggota

lembaga perwakilan dan memilih Presiden dan Wakil

Presiden. Pengertian tentang Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden dapat kita lihat dalam Ketentuan

Umum Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008

Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

sebagai berikut:

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut

pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk

memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

164

Pemilu merupakan sarana tak terpisahkan dari

kehidupan politik negara demokrasi modern. Bagi

bangsa yang tengah berjuang melembagakan “kekuasaan

rakyat”, kata Indonesianis, Lance Castles, pemilu

masih dihayati sebagai ritus massal. Suatu perayaan

kebersamaan, yang bisa gagal atau mengecewakan. Namun

juga menjadi langkah maju dalam melembagakan

kedaulatan rakyat secara efektif dan lestari.

Pemilu memang merupakan keputusan yang sangat penting

bagi masa depan negara. Bila suatu pemilu berjalan

baik maka sebuah negara dapat melanjutkan menuju

demokrasi dan perdamaian. Sebaliknya, bila pemilunya

berjalan buruk bahkan gagal, sebuah negara bisa

dibilang tengah meruntuhkan demokrasi dan kembali

menuju titik nadirnya. Itulah sebabnya pemilu kerap

disebut sebagai roh demokrasi.

a. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Sebelum Amandemen UUD 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 mengatur secara umum tentang

penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden. Dalam Pasal 6 Ayat 2 (sebelum

diamandemen) dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil

Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat (selanjutnya disebut dengan MPR) dengan

165

suara yang terbanyak. Anggota MPR terdiri dari

anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat

(selanjutnya disebut DPR) ditambah dengan utusan-

utusan daerah dan golongan-golongan. Anggota DPR

adalah wakil-wakil rakyat dari partai politik yang

dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara tidak

langsung yakni oleh lembaga negara yang diisi oleh

sebagian kecil elit politik dan pemerintahan

terjadi sejak pemilihan Presiden Soekarno dan

Wakil Presiden Muhammad Hatta, mereka dipilih oleh

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang

diakui oleh Pasal III Aturan Peralihan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

karena saat itu MPR belum dibentuk. Pemilihan

secara tidak langsung ini terus berlanjut hingga

terakhir saat Abdurrahman Wahid terpilih menjadi

Presiden RI ke-4.

b. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Sesudah Amandemen UUD 1945

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sebanyak 4 (empat) kali

banyak membawa perubahan dalam berbagai bidang

kehidupan. Salah satu perubahan penting yang

dibawa oleh UUD 1945 adaIah pemilihan presiden dan

166

wakil presiden secara langsung. Pasal 6 A Ayat (1)

menyatakan:

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara

langsung oleh rakyat.

Pasal diatas secara tegas menyatakan bahwa

sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bukan

lagi secara tidak langsung yakni oleh MPR, tetapi

secara tegas bahwa rakyatlah yang memilih pemimpin

mereka sendiri. Dasar hukum yang diberikan

sangatlah jelas. Hal ini merupakan sebuah

terobosan politik (political breakthrough) yang hebat

dalam sistem politik Indonesia. Ada dua faktor

penting yang menghambat terlaksananya pemilihan

presiden secara langsung. 

Kepentingan kelompok tertentu dari elit

politik. Elit politik ini lebih cenderung

kepada pemilihan tidak langsung (yakni oleh

MPR) karena lebih mudah dikendalikan sehingga

rekayasa untuk mendudukkan tokoh tertentu dapat

dilakukan. Hal ini berarti presiden ditentukan

oleh sekelompok kecil orang yang duduk pada

pucuk pimpinan politik/pemerintahan sehingga

menghasilkan sistem politik yang elitis.

Keraguan tentang kemampuan rakyat lndonesia

untuk bisa memilih dengan baik dan benar karena

167

adanya keraguan tentang kemampuan, kesadaran,

dan wawasan politik rakyat Indonesia. Tentu

saja tidak dapat disangkal bahwa ada sejumlah

besar rakyat Indonesia yang belum bisa

menjatuhkan pilihan secara mandiri karena

kesadaran politik yang rendah. Namun juga tidak

dapat disangkal bahwa hampir semua rakyat yang

tinggal di daerah perkotaan dan sebagian besar

rakyat yang tinggal di pedesaan diperkirakan

mampu menggunakan hak pilih mereka dengan baik.

Oleh karena itu diperkirakan sebagian besar

rakyat Indonesia bisa menjalankan peran mereka

dengan baik dalam pemilihan presiden secara

langsung. Rakyat Indonesia patut bersyukur

bahwa MPR kemudian menyetujui pemilihan

presiden secara langsung setelah mengalami

berbagai tantangan. Dengan disetujuinya RUU

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada

tanggal 7 Juli 2003, bangsa Indonesia semakin

dekat kepada terselenggaranya pemilihan

presiden dan wakil presiden secara langsung

untuk pertama kali dalam sejarah negara-bangsa

Indonesia.

c. Model Pemilihan Langsung di Indonesia

168

Dalam literatur hukum tata negara dan ilmu

politik terdapat beberapa model pemilihan

langsung. Menurut Saldi Isra ada 4 (empat) model

pemilihan langsung yang dipraktikkan di berbagai

negara. Berikut keempat model tersebut :

Sistem Electoral College System di Amerika Serikat

(AS)

Pada sistem ini rakyat tidak juga langsung

memilih calon Presiden tetapi melalui

pengalokasian jumlah suara dewan

pemilih (electoral college votes) pada setiap

propinsi (state). Jika seorang kandidat

memenangkan sebuah state maka ia akan mendapat

semua jumlahelectoral college (the winner takes all) pada

daerah bersangkutan. Sistem ini bukan tanpa

cela, karena tidak tetutup kemungkinan calon

yang memperoleh suara pemilih terbanyak gagal

menjadi Presiden karena gagal untuk memperoleh

jumlah mayoritas suara pada electoral college.

Kejadian ini dapat diamati dalam pemilihan

Presiden AS terakhir November 2000. Al Gore

mendapatkan total suara lebih banyak sekitar

360-an ribu suara, sementara George W. Bush

unggul dalam perolehan electoral college (272 : 267)

169

sehingga yang menjadi Presiden AS adalah George

W. Bush.

First-Past The Post

Kandidat yang memperoleh suara terbanyak

dalam pemilihan langsung menjadi Presiden

atau first-past the post. Seorang kandidat dapat

menjadi Presiden meskipun hanya meraih kurang

dari separuh suara pemilih. Sistem ini membuka

peluang untuk munculnya banyak calon Presiden

sehingga peluang untuk memenangkan pemilihan

kurang dari 50% lebih terbuka. Jika ini terjadi

maka presiden terpilih akan mendapatkan

legitimasi yang rendah karena tidak mampu

memperoleh dukungan suara mayoritas (50% + 1).

Two-Round Atau Run-Off System

Pada sistem ini, bila tak seorangpun

kandidat yang memperoleh sedikitnya 50% dari

keseluruhan suara, maka dua kandidat dengan

perolehan suara terbanyak harus melalui

pemilihan tahap kedua beberapa waktu setelah

tahap pertama. Jumlah suara minimum yang

harus diperoleh para kandidat pada pemilihan

pertama bervariasi di beberapa negara. Sistem

ini paling populer dilaksanakan di negara-

negara dengan sistem presidensil. Namun sistem

170

ini sangat memerlukan kesiapan logistik dan

biaya besar. Sistem seperti ini biasanya

membuka peluang bagi jumlah kandidat yang besar

pada pemilihan tahap pertama dan upaya “dagang

sapi”untuk memenangkan dukungan bagi pemilihan

tahap kedua. Jumlah kandidat yang terlalu besar

dapat dikurangi dengan menerapkan persyaratan

yang sulit bagi nominasi kandidat.

Model Nigeria

Di Nigeria, seorang kandidat Presiden

dinyatakan sebagai pemenang apabila kandidat

tersebut dapat meraih sedikitnya 30% suara di

sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari 36 negara

bagian di Nigeria (termasuk ibu kota Nigeria).

Sistem ini diterapkan untuk menjamin bahwa

Presiden terpilih memperoleh dukungan dari

mayoritas penduduk yang tersebar di 36 negara

bagian tersebut.

Melihat dari keempat model diatas dapat kita

lihat bahwa pemilihan langsung di Indonesia lebih

mirip dengan model pemilihan langsung di Nigeria.

Kemiripan itu dilatarbelakangi oleh pertimbangan

bahwa pemenang tidak selalu ditentukan oleh jumlah

pemilih tetapi juga persebaran wilayah. Kesimpulan

ini berdasarkan hasil amandemen Pasal 6 A Ayat 3

171

dan 4 Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 6 A Ayat 3

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan

suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam

pemilihan umum dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara

di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah

propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil

Presiden.

Pasal 6 A Ayat 4

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak

pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat

secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak

dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Keunggulan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Secara Langsung

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

(selanjutnya disebut pemilihan Presiden saja)

secara langsung adalah buah dari perdebatan

yang muncul pada paruh pertama tahun 2000. Pada

masa itu, pengalaman “pahit” yang terjadi pada

proses pengisian jabatan Presiden selama Orde

Baru dan proses pemilihan Presiden tahun 1999

mendorong untuk dilakukan pemilihan Presiden

172

langsung karena beberapa alasan (raison d’etre) yang

sangat mendasar. Saldi Isra memberikan 4

(empat) alasan sebagai berikut: Presiden yang

terpilih melalui pemilihan langsung akan

mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil

dari rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara

pemilih dengan tokoh yang dipilih. Kemauan

orang-orang yang memilih (volonte generale) akan

menjadi pegangan bagi Presiden dan Wakil

Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya.

Pemilihan Presiden langsung secara otomatis

akan menghindari intrik-intrik politik dalam

proses pemilihan dengan sistem perwakilan.

Intrik politik akan dengan mudah terjadi dalam

sistem multipartai. Apalagi kalau pemilihan

umum tidak menghasilkan partai pemenang

mayoritas, maka tawar-tawar politik menjadi

sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan.

Pemilihan Presiden langsung akan memberikan

kesempatan yang luas kepada rakyat untuk

menentukan pilihan secara langsung tanpa

mewakilkan kepada orang lain. Kecenderungan

dalam sistem perwakilan adalah terjadinya

penyimpangan antara aspirasi rakyat dengan

wakilnya. Ini semakin diperparah oleh

173

dominannya pengaruh partai politik yang telah

mengubah fungsi wakil rakyat menjadi wakil

partai politik (political party representation).

Pemilihan langsung dapat menciptakan

perimbangan antara berbagai kekuatan dalam

penyelenggaraan negara terutama dalam

menciptakan mekanisme checks and balances antara

Presiden dengan lembaga perwakilan karena sama-

sama dipilih oleh rakyat. Sebelum perubahan UUD

1945, misalnya, yang terjadi dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia, MPR menjadi sumber

kekuasaan dalam negara karena adanya ketentuan

bahwa lembaga ini adalah pemegang kedaulatan

rakyat. Kekuasaan inilah yang dibagi-bagikan

secara vertikal kepada lembaga-lembaga tinggi

negara lain termasuk kepada Presiden.

Akibatnya, kelangsungan kedudukan Presiden

sangat tergantung kepada MPR.

4. Wewenang Kewajiban Dan Hak Presiden (Kepala Negara)

a. Sebagai Kepala Negara

Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan

AU

Menyatakan perang, membuat permainan dan

perjanjian dengan negara lain dan perjanjian

internasional lainnya dengan persetujuan DPR.

174

Menyatakan keadaan bahaya

Mengangkat duta dan konsul serta menerima duta

dan konsul negara lain dengan persetujuan DPR.

Memberi grai dan rehabilitas dengan

pertimbangan MA

Memberi amnesty, abolisi, dengan pertimbangan

DPR

Memberi gelar,tanda jasa,dan tanda kehormatan

lainnya.

Meresmikan keanggotaan BPK

Mengangkat,dan memberhentikan anggota KY

Mengajukan 3 orang hakim konstitusi dan

menetapkan 9 hakim konstitusi.

b. Sebagai Kepala Pemerintahan

Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan

AU

Menyatakan perang, membuat permainan dan

perjanjian dengan negara lain dan perjanjian

internasional lainnya dengan persetujuan DPR.

Menyatakan keadaan bahaya

Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD

Mengajukan RUU kepada DPR

Menapkan peraturan pemerintah

Menteri sebagai pembantu presiden,membidangi

urusan tertentu

175

Pembentukan, pengubahan, pembubaran kementrian

di atur dengan undang-undang

5. Bagan Kekuasaan Presiden

(Sumber:IrvandiCapema2012http://

irvandicapem.blogspot.com/2012/08/lembaga-lembaga-

negara-menurut-uud-1945.html 4 desember 2014)

B. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR)

1. Latar Belakang Lahirnya MPR

176

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lahir

seiring dengan berdirinya negara Indonesia sebagai

bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sebagaimana kita

ketahui bersama bahwa pada tanggal 29 Agustus 1945

sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuk

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sesuai

ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang

Dasar 1945, KNIP bertugas membantu Presiden dalam

menjalankan kekuasaan negara, sebelum terbentuknya

lembaga-lembaga negara, sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Dasar.

Dalam perkembangan sejarahnya, pada pertengahan

Oktober 1945, KNIP kemudian berubah menjadi semacam

parlemen, tempat Perdana Menteri dan anggota kabinet

bertanggung jawab. Hal ini, sejalan dengan perubahan

sistem pemerintahan dari sistem Presidensial ke

sistem Parlementer. Sejarah mencatat, bahwa KNIP

adalah cikal bakal (embrio) dari badan perwakilan di

Indonesia, yang oleh Undang-Undang Dasar 1945

diwujudkan ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan

Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Kedudukan MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) merupakan

lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan

sebagai lembaga negara. Dahulunya MPR merupakan

177

lembaga tertinggi negara. Kedudukannya lebih tinggi

dibandingkan dengan presiden dan juga DPR. Akan

tetapi saat reformasi bergulir MPR berubah

kedudukannya menjadi lembaga tinggi negara yang

kedudukannya sama dengan presiden dan juga DPR dn

lembaga tinggi negara lainnya. ( UU No. 27 tahun 2009

pasal 2 )

3. Fungsi MPR

Menurut UUD 1945 pasal 3 ayat 1- 3, MPR memiliki

fungsi antara lain :

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah

dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

b. Majelis Permus yawaratan Rakyat melantik Presiden

dan/atau Wakil Presiden.

c. Majelis Permus yawaratan Rakyat hanya dap at

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden

dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar.

4. Tugas dan Wewenang MPR

Dalam UUD 1945 pasal 7B dan UU No. 27 Tahun 2009

pasal 4, tugas dan wewenang MPR antara lain :

a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil

pemilihan umum.

178

c. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya,

setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti

melakukan pelanggaran hukum.

d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden

apabilaPresiden mangkat, berhenti, diberhentikan,

atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa

jabatannya.

e. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang

diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan

jabatan Wakil.

f. Memilih presiden dan wakil presiden jika keduanya

berhalangan bersamaan.

5. Keanggotaan MPR

a. Pemilihan

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )

terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih

melalui pemilihan umum. ( UUD 1945 pasal 2 ayat 1

dan UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 2 )

b. Syarat Keanggotaan

Syarat menjadi anggota MPR antara lain :

Warga negara Indonesia yang tealh berumur 21

tahu atau lebih.

179

Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.

Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam

bahasa Indonesia.

Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),

Sekolah Menengah  Kejuruan (SMK), Madrasah

Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang

sederajat.

Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara,

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus

1945.

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sehat jasmani dan rohani

Bersedia bekerja penuh waktu.

Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil,

anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus

pada badan usaha milik negara dan/atau badan

usaha milik daerah, serta badan lain yang

anggarannya bersumber dari keuangan negara,

180

yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri

yang tidak dapat ditarik kembali.

Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai

pejabat negara lainnya, pengurus pada badan

usaha milik negara, dan badan usaha milik

daerah, serta badan lain yang anggarannya

bersumber dari keuangan negara.

( UU No. 10 tahun 2008 pasal 12 )

c. Pemberhentian

Pemberhentian anggota MPR ini dilakukan apabila

terajdi pergantian anggota DPR dan anggota DPD.

Pemberhentian MPR ini diresmikan dengan keputusan

presiden. ( UU No. 27 tahun 2009 Pasal 65 ).

d. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan

berakhir pada saat anggota MPR yang baru terpilih

mengucapkan janji. Dan anggota MPR diresmikan oleh

keputusan presiden.( UU No. 27 tahun 2009 pasal

6 ).

e. Hak Anggota

Dalam UU No. 27 Tahun 2009 pasal 9, hak anggota

MPR antara lain :

Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

181

Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan

keputusan.

Memilih dan dipilih

Membela diri.

Imunitas.

Protokoler.

Keuangan dan administratif.

f. Kewajiban Anggota

Menurut UU No. 27 tahun 2009 pasal 10, kewajiban

anggoyta MPR adalah:

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati

peraturan perundangundangan.

Mempertahankan dan memelihara kerukunan

nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Mendahulukan kepentingan negara di atas

kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan

wakil daerah.

g. Pimpinan MPR

Tugas dan kewenangan pimpinan Lembaga (UU No.

27 tahun 2009 pasal 15)

182

i. Memimpin sidang MPR dan menyimpulkan hasil

sidang untuk diambil keputusan.

ii. Menyusun dan membagi kerja antara wakil dan

pimpinan MPR.

iii. Menjadi juru bicara MPR

iv. Melaksanakn keputusan MPR

v. Mengkoordinasikan anggota MPR untuk

memasyarakatkan UUD 1945

vi. Mewakili MPR pada persidangan.

vii. Menetapkan arah dan kebijakan MPR.

viii. Menyampaikan laporan kinerja MPR pada

sidang paripurna pada kahir jabatan.

Pemilihan Pimpinan MPR

Pimpinan MPR terdiri dari 1 orang ketua yang

berasal dari DPR dan 4 orang wakil ketua yang

terdiri dari 2 orang wakil ketua yang berasal

dari DPR dan 2 orang wakil ketua yang berasal

DPD. Dan pimpinan MPR dipilih secara musyawarah

mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna

DPR. Apabila musyawarah mufakat pada sidang

paripurna DPR belum tercapai maka sidang

pertama MPR dipimpin oleh seorang pimpinan MPR

sementara. Ketua MPR sementara yang dimaksudkan

adalah ketua DPR dan wakil sementaranya adalah

ketua DPD. Pimpinan MPR ditetapkan dengan

183

keputusan MPR. ( UU No. 27 tahun 2009 pasal

14 )

Pemberhentian

Ada beberapa sebab pimpinan MPR diberhentikan

dari jabatannya anatar lain karena :

i. Meninggal dunia

ii. Mengundurkan diri

iii. Diberhentikan.

Apabila seorang diberhentikan sebagai

anggota DPR dan DPD. Tidak dapat

melaksanakan tugas secara berkelanjutan

atau berhalangan tetap sebagai pimpinan

MPR.Apabila pimpinan MPR diberhentikan dari

jabatannya maka pimpinan MPR akan diganti

oleh anggota DPR atau DPD  paling lambat 30

hari sejak pimpinan ditetapkan berhenti.

Dan pergantian tersebut diresmikan melalui

keputusan MPR dalam sidang paripurna MPR.

( UU No. 27 tahun 2009 pasal 16 ayat 1-4 )

Masa Jabatan Pimpinan MPR

Masa jabatan pimpinan MPR tidak jauh berbeda

dengan masa jabatan anggota MPR yaitu selama

lima tahun dan berakhir setelah pimpinan yang

baru terpilih mengucapkanjanji atau sumpah.

( UU No. 27 tahun 2009 pasal 6 )

184

6. Persidangan dan Keputusan MPR

MPR bersidang sedikitnya satu kali dalam lima

tahun di ibu kota negara. Persidangan ini

dilaksanakan untuk melaksanakan tugas dan wewenang

anggota MPR. Dan pengaturan secara lanjut dijelaskan

pada peraturan MPR tentang tata tertib. Menurut UU

No. 27 tahun 2009 pasal 60 61 , 62 dan 63, sidang MPR

mengambil keputusan apabila :

a. Diahdiri 2/3 dari anggota MPR dan disetujui

50%ditambah 1 dari anggota yang hadir dalam hal

mengubah UUD 1945.

b. Dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari anggota MPR dan

disetujui 2/3 dari dari anggota yang hadir dalam

hal pemutusan usul DPR tentang pemberhentian

presiden dan Wapres.

c. Dihadiri oleh 50% tambah 1 dari anggota MPR dan

disetujui oleh 50% tambah 1 dari anggota yang

hadir untuk persidengan selain a dan b.

d. Dalam pengambilan keputusan tersebut lebih dulu

dilakukan musyawarah mufakat dan apabila

musyawarah mufakat tidak berhasil maka akan

dilakukan voting . dan akan dilakukan voting ulang

apabila voting 1 tidak berhasil.

185

7. Dasar Hukum MPR

Lembaga MPR ini berdiri berdasakan UUD 1945

pasal 2 ayat 1,2,dan 3. Pasal 3 ayat 1,2 dan 3.pasal

7B ayat 1,5,6 dan 7. Dan juga UU No. 27 tahun 2009

khususnya bab II pasal 2 sampai pasal 66 dan UU No.10

tahun 2008.

(Sumber : Jefri Ruby 2014

http://gendutporeper.blogspot.com/2014/04/makalah-tentang-

mpr.html 4 Desember 2014)

C. Dewan Perwakilan Rakyat / DPR (Lembaga Legislatif)

1. Pengertian DPR

DPR adalah kepanjangan dari Dewan Perwakilan

Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan

lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota

partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih

melalui pemilihan umum.

2. Kedudukan DPR

Anggota DPR berasal dari anggota partai politik

peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu.

Dpr berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang

berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan

yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD

186

kabupaten/kota. Berdasarkan UU pemilu No.10 tahun

2008 ditetapkan sebagai berikut : jumlah anggota DPR

sebanyak 560 orang ; jumlah anggota DPRD provinsi

sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya

100 orang ; jumlah anggota DPRD kabupaten/kota

sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Keanggotaan residen diresmikan dengan keputusan

presiden. Anggota DPR berdomisili di Ibu kota Negara.

Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan

berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan

sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anngota

DPR mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang

dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam sidang

paripurna DPR. Kedudukan DPR diperkuat dengan adanya

perubahan UUD 1945 yang tercantum dalam pasal 7C yang

menyebutkan “Presiden tidaka dapat membekukan atau

memebubarkan DPR”. Presiden dan DPR dipilih langsung

oleh rakyat sehingga keduanya memiliki legitimasi

yang sama dan kuat sehingga masing-masing tidak bisa

saling menjatuhkan. Kedudukan DPR diatur dalam UUD

1945 :

a. Pasal 20 Ayat 1

Memegang kekuasaan membentuk undang-undang

b. Pasal 19 Ayat 2

187

Anggota Dewan perwakilan rakyat dipilih melalui

pemilihan umum

c. Pasal 21 Ayat 1

Anggota dewan perwakilan rakyat berhak mengajukan

usul rancangan undang undang.

d. Pasal 21 Ayat 2

Jika rancangan itu, meski disetujui oleh DPR ,

tidak disarankan oleh presiden,maka rancangan

tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR

masa itu.

e. Pasal 7B Ayat 1

Usul pemberhentiaan presiden dan wakil presiden

dapat diajukan DPR kepada majelis permusyawaratan

rakyat,hanya dengan terlebih dahulu mengajukan

permintaan kepada mahkamah konstitusi , unuk

memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat

dewan perwkilan rakyat bahwapresiden atau wakil

presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan kepada nregara,korupsi,penyuapan,

tindak pidana berat lainnya,atau perbuatan

tercela, atau pendapat bahwa presiden dan wakil

presiden tidak lagi memenuhi syaratsebagai

presiden dan wakil presiden.

f. Pasal 7B Ayat 2

188

Pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden

telh melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun

telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden

dan wakil presiden adalah dalam rangka memenuhi

fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat.

g. Pasal 7B Ayat 3

Pengajuan permintaan DPR kepada mahkamah

konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan

sekurang kurangnya 2/3ndari jumlah DPR

h. Pasal 13 Ayat 2

Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan

pertimbangan DPR.

i. Pasal 13 Ayat 3

Presiden menerima penempatan duta negara lain

dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

j. Pasal 23F Ayat 1

Anggota badan dewan pemeriksa keuangan dipilih

oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dewan

perwakilan daerah dan diresmikan oleh presiden

k. Pasal 24A Ayat 3

Calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada

DPR untuk mendapat persetujun dan selanjutnya

ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.

3. Fungsi DPR

189

a. Fungsi DPR Dibidang Pembuatan Undang-Undang

(Legislasi) .

Salah satu pilar pemerintah yang demokratis

adalah menjunjung tinggi supermasi hukum.

Supermasi hukum dapat terwujud apabila di dukung

oleh perangkat peraturan Perundang-undangan yang

dihasilkan melalui proses legislasi. Oleh karena

itu, fungsi legislasi DPR dalam proses demokrasi

sangatlah penting.Menurut ketentuan konstitusi

rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibahas di

DPR dapat berasal dari pemerintah dan dapat pula

berasal dari DPR sebagai RUU usul inisiatif. Untuk

masa yang akan datang jumlah RUU yang berasal dari

inisiatif DPR diharapkan akan semakin banyak. Hal

ini merupakan bagian penting dari komitmen

reformasi hukum nasional dan pemberian peran yang

lebih besar kepada DPR secara konstitusional dalam

pembuatan undang-undang.

Peningkatan peran tersebut merupakan hasil

dari perubahan UUD 1945. dalam naskah asli UUD

1945 hak membuat undang-undang berada pada

Presiden “Presiden memegang kekuasaan membentuk

undang-undang” (Pasal 5 ayat 1). Dari hasil

perubahan hak tersebut bergeser dari Presiden

kepada DPR dan rumusan tersebut dituangkan dalam

190

perubahan UUD 1945 dalam Pasal 20 ayat (1)

menyebutkan “DPR memegang kekuasaan membentuk

undang-undang”.

Namun demikian kinerja dan produktifitas DPR

dalam pembuatan undang-undang dirasakan masih

kurang. Tercatat rancangan undang-undang yang

dibahas di DPR Sebagian besar berasal dari

pemerintah, sedangkan RUU usul inisiatif DPR

sangat lah minim sekali. Oleh karena itu untuk

meningkatkan kinerja dalam bidang legislasi

sebaiknya DPR tidak terjebak pada fungsi

pengawasan saja yang pada akhirnya menelantarkan

fungsi legislasi.

b. Fungsi DPR Dibidang Anggaran (Budgeter).

Untuk menjalankan fungsi pokok Dewan

Perwakilan Rakyat di bidang anggaran diatur dalam

Pasal 23 perubahan UUD 1945. Ditegaskan bahwa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.

Kedudukan DPR dalam APBN sangatlah kuat, karena

apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui

anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka

pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.

c. Fungsi DPR Dibidang Pengawasan.

191

Dengan diadakan perubahan terhadap UUD 1945

kini peran presiden mulai bergeser dan berubah.

Meskipun Presiden masih memegang kekuasaan

pemerintah, tetapi dengan adanya pergeseran ini,

Presiden tidak lagi mempunyai kekuasaan di bidang

legislasi, sebab kekuasan tersebut sekarang ada

pada tangan DPR. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan

membentuk undang-undang”. Sedangkan Presiden hanya

mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang

saja. Dalam kontek pengawasan, perubahan dan

pergeseran tersebut terlihat dengan dicantumkanya

fungsi pengawasan sebagi the orginal power DPR

dalam perubahan UUD 1945 dan melalui berbagi

perturan Perundang-undangan yang dihasilkan. Pasal

20A ayat (1) DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi

anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian untuk

melaksanakan fungsinya, sebagi mana dijelaskan

pada Pasal 20A ayat (2), DPR memiliki hak anggket,

hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat Serta

pada ayat (3) pasal yang sama setiap anggota DPR

mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak

menyatakan usul dan berpendapat sekaligus hak

imunitas.

192

Perubahan UUD 1945 telah memberikan peran

yang kuat kepada DPR dalam melaksanakan fungsi

pengawasan. Pengawasan yang dilakukan DPR dalam

menjalankan pemerintahan, merupakan bagian dari

sistem dalam kehidupan ketatanegaraan dan

kebangsaan yang mencerminkan prinsip-prinsip

demokrasi. Disaat yang bersamaan situasi

masyarakat yang berkembang demikin cepat dan

kepercayaan yang demikian besar untuk

menggantungkan harapan serta kepentingan-

kepentingannya kepada lembaga perwakilan, kemudian

gejala demikian disambut oleh DPR sebagai salah

satu lembaga perwakilan dengan meningkatkan

kinerjanya dalam pelaksanan fungsi kontrol atau

pengawasan kepada pemerintah. Pelaksanaan fungsi

pengawasan dilakukan melalui mekanisme penggunaan

beberapa hak yang pada sebelumnya tidak digunakan

seperti hak interpelasi ataupun hak angket.

Melalui hak interpelasi, Presiden diminta untuk

memberikan keterangan atau klarifikasi atas

kebijakannya. Sedangakan melalui hak angket, DPR

melakukan penyelidikan terhadap peryeimpangan

penggunaan dana-dana yang digunakan oleh Persiden.

Pengawasan DPR juga dilakukan melalui

keterlibatan DPR dalam proses pemilihan pejabat-

193

pejabat publik yang ditetapkan oleh pemerintah

berdasarkan Perubahan UUD 1945 dan Undang-Undang

lainya. Dalam hal pengangkatan duta, penempatan

duta negara lain, pemberian amenesti, abolisi,

Presiden harus mendengarkan pertimbangan DPR.

Kemudian dalam hal pengangkatan Dewan Gubernur

Bank Indonesia (UU No.23 Tahun 1999), pengangkatan

dan pemberhentian panglima TNI (Tap MPR No.

IV/MPR/2000), pengankatan dan pemberhentian

Kapolri.

4. Tugas Dan Wewenang DPR

Tugas dan wewenang DPR antara lain :

a. Bersama-sama dengan presiden membuat UU.

b. Bersama-sama dengan presiden menetapkan APBN.

c. Melaksanakan pengawasan terhadap:

d. Pelaksanaan undang-undang.

e. Pelaksanaan APBN

f. Kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945

dan ketetapan MPR.

g. Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung

jawaban keuangan negara yang diberitahukan Badan

Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan dalam rapat

paripurna DPR, untuk dipergunakan sebagai

pengawasan.

194

h. Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberi

persetujuan atas pernyataan perang serta pembuatan

perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang

dilakukan oleh presiden.

i. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan

pengaduan masyarakat.

j. Melaksanakan hal-hal yang ditegaskan oleh

ketetapan MPR dan/atau undang-undang kepada DPR

5. Hak DPR

a. Hak petisi (hak untk mengajukan pertanyaan bagi

setiap anggota).

b. Hak budget (untuk mentapkan anggaran pndapatan dan

belanja negara/daerah).

c. Hak interprestasi (untuk meminta keterangan

terutama pada ksekutif)

d. Hak amademen (untuk mngadakan perubahan peraturan)

e. Hak angket (untuk mengadakan penyelidikan karena

didga terlibat kasus)

f. Hak inisiatif (untuk mengajukan rancangan undang-

undang)

g. Hak prakarsa

h. Hak untuk mengajukan pernyataan pendapat.

6. Kewajiban DPR

a. Mempertahankan pancasila dan UUD 1945.

195

b. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja

negara/daerah..

c. Memperhatikan aspirasi masyarakat.

7. Alat Kelengkapan DPR

a. Pimpinan DPR

b. Fraksi-Fraksi

c. Komisi-Komisi

d. Badan msyawarah

e. Badan urusan rumah tangga

f. Badan kerjasama antar parlemen

g. panitia khusus(PANSUS)

8. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Membentuk Undan-Undang

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-

undang. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh

DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan

bersama. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat

berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. DPD dapat

mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Apabila ada

2 (dua) RUU yang diajukan mengenai hal yang sama

dalam satu Masa Sidang yang dibicarakan adalah RUU

196

dari DPR, sedangkan RUU yang disampaikan oleh

presiden digunakan sebagai bahan untuk

dipersandingkan. RUU yang sudah disetujui bersama

antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada

Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU

yang sudah disampaikan kepada Presiden belum

disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR

mengirim surat kepada presiden untuk meminta

penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui

bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU

tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah

menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

a. Proses Pembahasan RUU dari Pemerintah di DPR RI

RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau

naskah akademis yang berasal dari Presiden

disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR

dengan Surat Pengantar Presiden yang menyebut

juga Menteri yang mewakili Presiden dalam

melakukan pembahasan RUU tersebut.

Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah

RUU diterima oleh Pimpinan DPR, kemudian

Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota

197

masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya

kepada seluruh Anggota. Terhadap RUU yang

terkait dengan DPD disampaikan kepada Pimpinan

DPD.

Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh

instansi pemrakarsa. Kemudian RUU dibahas dalam

dua tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan

Menteri yang mewakili Presiden.

b. Proses Pembahasan RUU dari DPD di DPR RI

RUU beserta penjelasan/keterangan, dan atau

naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan

secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan

DPR, kemudian dalamRapat Paripurna berikutnya,

setelah RUU diterima oleh DPR, Pimpinan DPR

memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU

tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh

Anggota. Selanjutnya Pimpinan DPR menyampaikan

surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai

tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD

tersebut kepada Anggota dalam Rapat Paripurna.

Bamus selanjutnya menunjuk Komisi atau Baleg

untuk membahas RUU tersebut, dan mengagendakan

pembahasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

kerja, Komisi atau Badan Legislasi mengundang

anggota alat kelengkapan DPD sebanyak banyaknya

198

1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota alat

kelengkapan DPR, untuk membahas RUU Hasil

pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan

oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan

permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang

akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan

RUU tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD

untuk ikut membahas RUU tersebut. Dalam waktu 60

(enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang

penyampaian RUU dari DPR,Presiden menunjuk Menteri

yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan

RUU bersama DPR. Kemudian RUU dibahas dalam dua

tingkat pembicaraan di DPR. Hal tersebut diatur

dalam UUD 1945 pada :

Pasal 20 Ayat 1

Tiap tiap undang undang menghendaki

persetujuan dewan perwakilan rakyat

Pasal 20 Ayat 2

Jika suatu rancangan undang undang tidak

mendapat persetujuan DPR maka rancangan undang

undang tadi tidak boleh di majukan lagi dalam

persidangan DPR masa itu.

Pasal 21 Ayat 1

199

Anggota – anggota DPR berhak mengajukan

rancangan undang- undang

Berikut ini adalah bagan sistem Pembuatan Undang-

Undang :

9. DPR Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

(APBN)

APBN adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar

sistematis dan terperinci yang memuat rencana

penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun

anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan

200

APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun

ditetapkan dengan Undang-Undang.

Setiap tahun pemerintah menyusun APBN. Landasan

hukum serta tata cara penyusunan APBN terdapat di

dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3. Pada pasal

23 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud

dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap

tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara

terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besanya

kemakmuran rakyat. Pada pasal 23 ayat 2 disebutkan

bahwa Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan

belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas

bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Daerah. Pada pasal 23 ayat 3 disebutkan

apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan

Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu.

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang,

pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan

Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di

tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat

mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi

APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN

untuk mendapatkan persetujuan DPR. Dalam keadaan

darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah

201

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya. Selambatnya 6 bulan setelah tahun

anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa

Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan.

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman

pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi

keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan

kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya

peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja,

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada

akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil

dan makmur material maupun spiritual berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945.

a. Proses Penyusunan APBN

Pemerintah (Presiden dibantu para menteri,

terutama Menteri Keuangan) menyusun RABPN

berdasarkan asumsi-asumsi, yaitu tentang :

Kondisi ekonomi makro seperti Produk Domestik

Bruto (PDB) menurut harga yang berlaku

Pertumbuhan ekonomi

Inflasi

Nilai tukar rupiah

Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan

202

Harga minyak internasional

Serta produksi minyak dalam negeri

Dalam menyusun RAPBN digunakan azas

kemandirian, azas penghematan, azas penajaman

prioritas pembangunan. RAPBN oleh pemerintah diajukan

ke DPR dan dilakukan pembahasan dengan melakukan

koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten sesuai

bidang masing-masing. Jika telah disetujui, DPR akan

mengesahkan RAPBN menjadi APBN. Hak DPR untuk

menetapkan anggaran negara disebtut Hak Budget. Namun

jika tidak ditemukan kesepakatan tentang RAPBN, DPR

menetapkan APBN tahun lalu sebagai APBN tahun

berjalan.

b. Bagan APBN

203

(Sumber : Silviana

http://silvianasyavitri.wordpress.com/2014/05/16/makalah

-tentang-dpr/ 4 Desember 2014)

D. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga

negara baru yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan

lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai

lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari

provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama,

tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah

seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota

DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan

204

presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah

pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal

di ibu kota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD

adalah lima tahun. Sesuai dengan Pasal 22 D UUD 1945

maka kewenangan DPD, antara lain sebagai berikut:

1.Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat

dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan

pusat dan daerah.

2.Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan

otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah,

pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3.Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan

dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak,

pendidikan, dan agama.

4.Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan

pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan

pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan

pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.

205

E. Mahkamah Agung / MA (Lembaga Yudikatif)

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang

memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah

Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu

diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan

peradilan tata usaha negara (PTUN). Lembaga ini terdiri

dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang

sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung

adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60

(enam puluh) orang.1. Kedudukan Mahkamah Agung

a. Pasal 24 Ayat 1

Memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan.

b. Pasal 24 Ayat 2

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan

peradilan dibawahnya dan MK

c. Pasal 25

206

Syarat syarat untuk menjadi dan untuk

diberhentikan sebagai hakim ditetap kan dengan

undang undang2. Kewajiban Dan Wewenang Mahkamah Agung

a. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perundangundangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang

lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

b. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.

c. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi

grasi dan rehabilitasi.3. Fungsi Mahkamah Agung

a. Fungsi Peradilan

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah

Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas

membina keseragaman dalam penerapan hukum

melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali

menjaga agar semua hukum dan undang-undang

diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara

adil, tepat dan benar.

Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi,

Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan

memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir,

seperti :

207

i. Semua sengketa tentang kewenangan

mengadili.

ii. Permohonan peninjauan kembali putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34

Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun

1985)

iii. Semua sengketa yang timbul karena

perampasan kapal asing dan muatannya oleh

kapal perang Republik Indonesia berdasarkan

peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal

78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun

1985)

Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah

hak uji materiil, yaitu wewenang

menguji/menilai secara materiil peraturan

perundangan dibawah Undang-undang tentang hal

apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya

(materinya) bertentangan dengan peraturan dari

tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-

undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

b. Fungsi Pengawasan

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi

terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan

peradilan dengan tujuan agar peradilan yang

208

dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan

dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada

azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam

memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan

Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok

Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

Mahkamah Agunbg juga melakukan pengawasan :

i. Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah

laku para Hakim dan perbuatan Pejabat

Pengadilan dalam menjalankan tugas yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok

Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal

menerima, memeriksa, mengadili, dan

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya, dan meminta keterangan tentang

hal-hal yang bersangkutan dengan teknis

peradilan serta memberi peringatan, teguran

dan petunjuk yang diperlukan tanpa

mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32

Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun

1985).

ii. Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris

sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal

209

36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14

Tahun 1985).

c. Fungsi Mengatur

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-

hal yang diperlukan bagi kelancaran

penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-

hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang

tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk

mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan

peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun

1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara

sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi

hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

d. Fungsi Nasehat

Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau

pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum

kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37

Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).

Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada

Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka

pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35

Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).

Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang

210

Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1),

Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk

memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku

Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi.

Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan

hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini

belum ada peraturan perundang-undangan yang

mengatur pelaksanaannya.

Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan

dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan

disemua lingkunga peradilan dalam rangka

pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang

No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-

undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung).

e. Fungsi Administratif

Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum,

Peradilan Agama, Peradilan Militer dan

Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana

dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14

Tahun 1970 secara organisatoris, administrative

dan finansial sampai saat ini masih berada

dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun

menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35

211

Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan

Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta

tanggung jawab, susunan organisasi dan tata

kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang

No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

f. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung

dapat diserahi tugas dan kewenangan lain

berdasarkan Undang-Undang.

(Sumber: Abdul muhaimin rahim mulsin http://amrmulsin.blogspot.com /2014/03/tugas-dan-kewenangan-lembaga-negara.html 04 Desember 2014)

F. Mahkamah Konstitusi / MK (Lembaga Yudikatif)

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru setelah

adanya perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan

212

salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan

kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi

berkedudukan di ibu kota negara.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang

anggota hakim kontitusi yang ditetapkan dengan keputusan

presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas

seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua

merangkap anggota dan tujuh orang anggota hakim

konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh

hakim konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun.

Hakim konstitusi adalah pejabat negara

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang

anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden,

yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah

Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga

orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah

Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

1. Kedudukan MK

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga

negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang

merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna

menegakkan hukum dan keadilan

2. Kewenangan

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan

213

dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

c. Memutus pembubaran partai politik, dan memutus

perselisihan tentang hasil pemilihan umum 

3. Kewajiban

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas

pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden

diduga:

a. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa:

Penghianatan terhadap negara;

Korupsi;

Penyuapan;

Tindak pidana lainnya

b. Atau perbuatan tercela, dan atau

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud

dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

214

(Sumber : Mynyekasari

http://miniekasarisweet.wordpress.com/2012/10/29/ tugas-

dan-wewenang-mahkamah-konstitusi/ 04 Desember 2014)

G. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga yang bersifat

mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim

agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga

dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta

perilaku hakim. Komisi Yudisial (KY) dibentuk

berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004, yang bertujuan untuk

memenuhi harapan masyarakat tentang kekuasaan kehakiman

yang transparan, merdeka, dan partisipatif. Pembentukan

Komsi Yudisial diawali oleh adanya kesepakatan untuk

memberlakukan pemidahan kewenangan (organisasi,

personel, administrasi, dan keuangan) pengadilan dari

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah

Agung.

Susunan keanggotaan Komisi Yudisial (KY) terdiri

atas pimpinan dan anggota. Pimpinan komisi terdiri atas

seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap

anggota. Sedangkan anggotanya terdiri atas 7 (tujuh)

orang yang berasal dari pejabat Negara, yaitu hakim,

akademisi hukum, praktisi hukum, dan anggota masyarakat.

215

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan

dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas

dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi

Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan

persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas

seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua

merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan

anggota Komisi Yudisial lima tahun.

1. Tugas Komisi Yudisial :

a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.

b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.

c. Menetapkan calon hakim.

d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

2. Wewenang Kolmisi Yudisial

a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.

b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat

hakim.

c. Menjaga perilaku Hakim.

3. Tujuan Komisi Yudisial

a. Agar dapat melakukan monitoring secara intensif

terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat.

b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan

kehakiman baik yang menyangkut rekruitmen hakim

agung maupun monitoring perilaku hakim.

216

c. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga

peradilan, karena senantiasa diawasi secara

intensif oleh lembaga yang benar-benar independen.

d. Menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan

kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian

kekuasaan kehakiman.

(Sumber : Komisi Yudisial Republik Indonesia 10 Agustus

2012 http:// komisiyudisial.go.id/statis-38-wewenang-dan-

tugas.html 02 Desember 2014)

H. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara

lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksan Keuangan

yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa

pengelolaan keuangan negara.

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD,

dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD

1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan

memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh

presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan

217

memiliki perwakilan di setiap provinsi. Keanggotaan BPK

diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1975, Menurut UU tersebut

susunan BPK sebagai berikut :

Ketua merangkap anggota.

Wakil ketua merangkap anggota.

Anggota-anggota BPK

Dalam UU 1945 hasil amandemen, keanggotaan BPK

telah diatur dengan jelas dalam pasal 23F sebagai

berikut :

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan

memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan

oleh Presiden.

Pimpinan BPK dipilih dari dan olah anggota.

BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1

orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua

merangkap anggota, serta 7 orang anggota.Anggota BPK

memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat

dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

1. Kedudukan BPK

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan

mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara.

a. BPK berkedudukan di Ibukota negara.

b. BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi.

218

c. Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPK dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

2. Fungsi BPK

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di

bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;

b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan;

c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan

tugas BPKP;

d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan

terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan

pembangunan;

3. Tugas BPK

a. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga

Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik

Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik

Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola

keuangan negara.(uu no 15.th 2006 pasal 6)

b. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan,

pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu.(uu no 15.th 2006 pasal 6)

219

c. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan

publik berdasarkan ketentuan undang-undang,

laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib

disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. (uu no

15.th 2006 pasal 6)

d. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR,

DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. (uu no

15.th 2006 pasal 7)

e. Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD

dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang

ditunjuk. (uu no 15.th 2006 pasal 7)

f. Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada

DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan

masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan

kewenangannya. (uu no 15.th 2006 pasal 7)

g. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan Negara yang telah diserahkan kepada

DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

(uu no 15.th 2006 pasal 7)

4. Wewenang BPK

a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan

melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan

metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan

laporan pemeriksaan;

220

b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib

diberikan oleh setiap orang, unit organisasi

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga

negara lainnya, bank indonesia, badan usaha milik

negara, badan layanan umum, badan usaha milik

daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola

keuangan negara;

c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang

dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan

kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan

negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-

perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening

koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi

mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

5. Keanggotaan BPK

a. BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang

keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan

Presiden.

b. Susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap

anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota,

dan 7 (tujuh) orang anggota.

221

c. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun

dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1

(satu) kali masa jabatan.

6. Syarat Keanggotaan BPK

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Warga negara Indonesia;

b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Berdomisili di Indonesia;

d. Memiliki integritas moral dan kejujuran;

e. Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

f. Berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;

g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;

h. Sehat jasmani dan rohani;

i. Paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;

j. Paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan

jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola

keuangan negara; dan

222

k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

7. Pemilihan Anggota BPK

a. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan

pertimbangan DPD.

b. Calon anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik

untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

c. DPR memulai proses pemilihan anggota BPK terhitung

sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari

BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang

baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum

berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama.

8. Pemberhentian BPK

Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK dapat

diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat

dari keanggotaan BPK.

a. Diberhentikan secara hormat : (UU No. 15 th.2006

pasal 18)

Meninggal dunia;

Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang

diajukan kepada ketua atau wakil ketua BPK;

Telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;

Telah berakhir masa jabatannya;

223

b. Diberhentikan secara tidak hormat (UU No. 15

th.2006 pasal 19)

Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih;

Melanggar kode etik BPK;

Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya

selama 1 (satu) bulan berturut turut tanpa

alasan yang sah;

Melanggar sumpah atau janji jabatan;

9. Pimpinan BPK

a. Pemilihan

Pimpinan BPK terdiri atas seorang ketua dan

seorang wakil ketua.

Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh

Anggota BPK dalam siding Anggota BPK dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal diresmikannya

keanggotaan BPK oleh Presiden.

Sidang Anggota BPK untuk pemilihan pimpinan BPK

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin

oleh Anggota BPK tertua.

224

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan

secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan

apabila mufakat tidak dicapai, pemilihan

dilakukan dengan cara pemungutan suara.

b. Pemberhentian

Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK

diberhentikan sementara dari jabatannya oleh

BPK melalui Rapat Pleno apabila ditetapkan

sebagai tersangka dalam tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih.

Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK yang

terbukti tidak melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak

mendapatkan rehabilitasi dan diangkat kembali

menjadi Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BPK.

c. Masa jabatan

Pemimpin dan Anggota BPK memegang jabatan

selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat

dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan.

BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan

kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa

jabatan anggota BPK paling lambat 6 (enam)

225

bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota

tersebut.

10. Dasar Hukum BPK

a. UUD 1945.

b. UU.NO.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa

Keuangan.

c. Buku lembaga lembaga menurut UUD 1945 (Prof.Dr.Sri

Soemantri S.H)

(Sumber : 2012

http://irvandicapem.blogspot.com/2012/08/lembagalemba

ga-negara-menurut-uud-1945.html(13.40) 4 desember

2014)

BAB 12

DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945

226

A. Masa Awal Kemerdekaan

Pada awal masa Indonesia setelah

memproklamasikan kemerdekaannya mengalami berbagai

macam gangguan terutama dalam upaya untuk

mempertahankan kemerdekaannya. Pada masa ini,

kolonialisme Belanda berupaya untuk mengembalikan

kekuasaannya di Indonesia dengan membonceng

tentara sekutu.

Selain itu juga telah terjadi berbagai macam

pemberontakan yang bersumber pada pertentangan

ideologi yang ingin merubah negara kesatuan

Republik Indonesia dengan ideologi lainnya. Antara

lain pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. PRRI

Sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 belum

dapat dilaksanakan.Pada tahun ini di bentuklah DPA

sementara, sedangkan DPR dan MPR belum dapat

dibentuk karena harus melalui pemilu. Waktu itu

masih di berlakukan pasal aturan peralihan pasal

IV yang menyatakan Sebelum Majelis Permusyawaratan

Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan

Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang

Dasar, segala kekuasaannya dijalankan oleh

Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

227

Tanggal 3 November 1945 di keluarkan juga

suatu maklumat yang ditandatangani oleh Wakil

Presiden yang isinya tentang pembentukan partai

politik.Sejak tanggal 14 Nopember 1945 kekuasaan

pemerintah (eksekutif) dipegang oleh Perdana

Menteri sebagi pimpinan cabinet. semakin tidak

setabilnya Negara Republik Indonesia baik di bidang

politik, ekonomi pemerintahan maupun

keamanan.Semangat ideologi liberal itu kemudian

memuncak dengan dibentuknya Negara Federal yaitu

negara kesatuan Republik Indonesia Serikat dengan

berdasar pada konstitusi RIS.Pada tanggal 27

Desember 1949. Konstitusi RIS tersebut sebagai

hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) di

Den Haag negeri Belanda. Tugas konstituante adalah

untuk membentuk , menyusun Undang-Undang Dasar

yang tetap sebagai pengganti UUDS 1950. Untuk

mengambil putusan mengenai Udang-Undang dasar yang

baru ditentukan pada pasal 137 UUDS 1950 sebagai

berikut : Untuk mengambil putusan tentang rancangan

Undang-Undang Dasar baru sekurang-kurangnya 2/3

jumlah anggota konstituante harus hadir.

228

Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang

hadir. Rancangan yang telah diterima oleh konstituante

dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan oleh

pemerintah. Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu

dengan segera serta mengumumkan  Undang-Undang

Dasar itu dengan keluhuran.

Dalam kenyataannya konstituante selama dua

tahun dalam bersidang belum mampu menghasilkan

suatu keputusan tentang Undang-Undang Dasar  yang

baru.Hal ini dikarenakan dalam sidang konstituante

,muncullah suatu usul untuk mengembalikan Piagam

Jakarta dalam pembukaan UUD baru. Oleh karena itu

Presiden pada tanggal 22 april 1959 memberikan pidatonya

didepan siding Konstituante untuk kembali kepada UUD

1945. Hal ini diperkuat dengan suatu alasan bahwa

sidang Konstituante telah mengalami jalan buntu.

Terutama setelah lebih dari separuh anggota

Konstituante menyatakan untuk tidak akan

menghadiri sidang lagi. Atas dasar kenyataan

tersebut maka Presiden mengeluarkan suatu dekrit

yang didasarkan pada suatu hukum darurat negara

229

(Staatsnoodrecht).Hal ini menginggat keadaan

ketata negaraan yang membahayakan kesatuan,

persatuan, keselamatan serta keutuhan bangsa dan

negara Repubik Indonesia.

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan

untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di

beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme

karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan

rakyat ataupun merugikan rakyat.Sistem pemerintahan

mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan

menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem

pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan

berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum

minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas

berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan

masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun

minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga

kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga

menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi

dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam

pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Secara sempit,

sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk

menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan

negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya

perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu

230

sendiri Perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat

dibagi menkadi beberapa periode, sejak masa Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Walaupun

sebenarnya tonggak ketatanegaraan Indonesia telah ada

jauh sebelum proklamasi.

a. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949

Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27

Desember 1949

Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Konstitusi : UUD 1945

Presiden & Wapres : Ir. Soekarno & Mohammad Hatta

(18 Agustus 1945 – 19 Desember 1948)Syafruddin

Prawiranegara (ketua PDRI)

(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)Ir. Soekarno &

Mohammad Hatta(13 Juli 1949 27 - Desember 1949)

Pernyataan van Mook untuk tidak berunding

dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu

perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil

menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh

pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum

kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno

sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh

231

Sutan Syahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai

figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak

diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai

sosialis di Belanda. Setelah munculnya Maklumat Wakil

Presiden No.X tanggal 16 November 1945, terjadi

pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan

legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia

Pusat (KNIP) dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih

tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14

November 1945. Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah

14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula

dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri

sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem

pemerintahan parlementer.

b. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950

Lama periode : 27 Desember 1949 – 15

Agustus 1950

Bentuk Negara :Serikat (Federasi)

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi

Parlementer)

Konstitusi : Konstitusi RIS

Presiden & Wapres : Ir.Soekarno = presiden RIS

(27 Desember 1949 - 15Agustus 1950)Assaat = pemangku

232

sementara jabatan presiden RI(27 Desember 1949 - 15

Agustus 1950)

Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2

september 1949 dikota Den Hagg (Netherland) diadakan

konferensi Meja Bundar (KMB). Delegasi RI dipimpin

oleh Drs. Moh.Hatta, Delegasi BFO (Bijeenkomst voor

Federale Overleg) dipimpin oleh Sultan Hamid Alkadrie

dan delegasi Belanda dipimpin olah Van Harseveen.

Adapun tujuan diadakannya KMB tersebut itu ialah

untuk meyelesaikan persengketaan Indonesia dan

Belanda selekas-lekasnya dengan cara yang adil dan

pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh dan tanpa

syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).

Salah satu keputusan pokok KMB ialah bahwa kerajaan

Balanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya

tanpa syarat dam tidak dapat dicabut kembali kepada

RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.

Demikianlah pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu

Juliana menandatangani Piagam Pengakuan Kedaulatan

RIS di Amesterdam. Bila kita tinjau isinya konstitusi

itu jauh menyimpang dari cita-cita Indonesia yang

berideologi pancasila dan ber UUD 1945 karena :

a. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat

(federalisme) yang terbagi dalam 16 negara

233

bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan

kenegaraan (pasal 1 dan 2, Konstitusi RIS).

b. Konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara yang

leberalistis atau pemerintahan berdasarkan

demokrasi parlementer, dimana menteri-menterinya

bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan

pemerintah kepada parlemen (pasal 118, ayat 2

Konstitusi RIS).

c. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama

sekali jiwa atau semangat pembukaan UUD proklamasi

sebagai penjelasan resmi proklamasi kemerdekaan

negara Indonesia (Pembukaan UUD 1945 merupakan

Decleration of independence bangsa Indonesia, kata

tap MPR no. XX/MPRS/1996).Termasuk pula dalam

pemyimpangan mukadimah ini adalah perubahan kata-

kata dari kelima sila pancasila.Inilah yang

kemudian yang membuka jalan bagi penafsiran

pancasila secara bebas dan sesuka hati hingga

menjadi sumber segala penyelewengan didalam

sejarah ketatanegaraan Indonesia.

c. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959

Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli

1959

Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : Republik

234

Sistem Pemerintahan : Parlementer

Konstitusi : UUDS 1950

Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta

UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku

di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950

hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara

Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang

Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang

Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14

Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan

"sementara", karena hanya bersifat sementara,

menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan

umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan

Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara

demokratis, namun Konstituante gagal membentuk

konstitusi baru hingga berlarut-larut. Dekrit

Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan

Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai

pengganti UUDS 1950.Anggota konstituante mulai

bersidang pada 10 November 1956.Namun pada

kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil

merumuskan UUD yang diharapkan.Sementara, di kalangan

235

masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD

'45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden

Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang

Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya

menganjurkan untuk kembali ke UUD '45. Pada 30 Mei

1959 Konstituante melaksanakan pemungutan

suara.Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199

suara tidak setuju.Meskipun yang menyatakan setuju

lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus

diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi

kuorum.Pemungutan suara kembali dilakukan pada

tanggal 1 dan 2 Juni 1959.Dari pemungutan suara ini

Konstituante juga gagal mencapai kuorum.Untuk meredam

kemacetan, Konstituante memutuskan reses yang

ternyata merupkan akhir dari upaya penyusunan UUD.

Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden

Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam

upacara resmi di Istana Merdeka. Isi dekrit presiden

5 Juli 1959 antara lain :

a. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya

lagi UUDS 195

b. Pembubaran Konstituante

c. Pembentukan MPRS dan DPAS.

B. Masa Orde Lama (Repblik Indonesia Serikat /RIS)

236

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli

1959 itu maka UUD 1945 berlaku kembali di Negara

Republik Indonesia. Sekalipun UUD 1945 secara yuridis

formal sebagai hukum dasar tertulis yang berlaku di

Indonesia namun realisasi ketatanegaraan Indonesia

tidak melaksanakan makna dari UUD 1945 itu

sendiri.Sejak itu mulai berkuasa kekuasaan Orde

Lama yang secara ideologis banyak dipengaruhi oleh

paham komunisme. Hal ini nampak adanya berbagai

macam penyimpangan ideologis yang dituangkan dalam

berbagai bidang kebijaksanaan dalam negara.

Dikukuhkannya ideologi Nasakom, dipaksakannya

doktrin Negara dalam keadaan revolusi.sebagai

Kepala Negara yang sekaligus juga sebagai Pemimpin

Besar Revolusi, diangkat menjadi Pemimpin Besar

Revolusi, sehingga Presiden masa jabatannya seumur

hidup.Penyimpangan ideologis maupun konstitusional

ini berakibat pada penyimpangan-penyimpangan

konstitusional lainnya sebagai berikut : Demokrasi di Indonesia diarahkan menjadi

demokrasi terpimpin, yang dipimpin oleh presiden,

sehingga praktis bersifat otoriter.pada sebenarnya di

negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila

berazas-kan kerakyatan,sehingga seharusnya

rakyatlah sebagai pemegang serta asal mula

237

kekuasaan negara, demikian juga sebagaimana yang

tercantum dalam UUD 1945. Presiden sebagai pemimpin besar revolusi maka

memiliki wewenang yang melebihi sebagaimana yang

sudah di tentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945,

yaitu mengeluarkan produk hukum yang setingkat

denganUndang-Undang tanpa melalui persetujuan

DPR dalam bentuk penetapanpresiden. Dalam tahun 1960, karena DPR tidak  dapat

menyetujui rancangan pendapatan dan Belanja

Negara yang di ajukan oleh pemerintah. Kemudian

presiden waktuitu membubarkan DPR hasil pemilu

1955 dan kemudian membentuk DPR gotong

royong.Hal ini jelas-jelas sebagai pelanggaran

konstitusional yaitukekuasaan eksekutif di

atas kekuasaan legislatif. Pimpinan lembaga tertinggi negara dijadikan

menteri negara, yang berarti sebagai pembantu

presiden.Selain penyimpangan-penyimpangan

tersebut masih banyak penyimpangan-penyimpangan

dalam pelaksanaan ketatanegaraan yang seharusnya

berdasarkanpada UUD 1945. Karena pelaksanaan

yang inskonstitusional itulah maka berakibat

pada ketidak stabilan dalam bidang politik,

ekonomi terutama dalam bidang keamanan. Puncak

238

dari kekuasaan Orde Lama tersebut ditandai

dengan pemberontakan G30S.PKI.

Gelombang gerakan rakyat semakin besar,

sehingga presiden tidak mampu lagi

mengembalikannya, maka keluarlah surat perintah 11

Maret 1966 yang memberikan kepada Letnan Jenderal

Soeharto untuk mengambil langkah-langkahdalam

mengembalikan keamanan negara. Sejak peristiwa

inilah sejarahketatanegaraan Indonesia dikuasai

oleh kekuasaan Orde Baru (Darmodihardjo) 1979.

1. Periode UUD 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem

Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi

Liberal.Pada periode ini pula kabinet selalu silih

berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan

lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan

kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara

RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang

dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka

rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem

Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai

dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Secara umum,

terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD 1945 antara

lain:

239

a. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat

dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi

kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang

merupakan wewenang MPR.

b. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial

menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP –

KNIP. Pada masa ini, lembaga-lembaga negara yang

diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk, karena UUD

1945 pada saat ini tidak dapat dilaksanakan

sepenuhnya mengingat kondisi Indonesia yang sedang

disibukkan dengan perjuangan mempertahankan

kemerdekaan. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal

4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).Komite ini

merupakan cikal bakal badan legislatif di

Indonesia. Hal ini berdasarkan pada Maklumat Wakil

Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945,

diputuskanlah bahwa KNIP diserahi kekuasaan

legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk.

Sehingga pada tanggal 14 November 1945 dibentuklah

Kabinet Semi-Presidensiel (“Semi-Parlementer”)

yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan

perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih

demokratis.

240

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29

April 1945, adalah Badan yang menyusun rancangan UUD

1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari

tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945

Ir.Sukarno menyampaikan gagasan tentang “Dasar

Negara” yang diberi nama Pancasila. Kemudian BPUPKI

membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari 8 orang

untuk menyempurnakan rumusan Dasar Negara. Pada

tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk

Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk

merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah

Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak

kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam

bagi pemeluk-pemeluknya” maka naskah Piagam Jakarta

menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada

tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945

dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat

(KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus

1945.Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada

masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan

Kemerdekaan (BPUPK).

2. Tahun 1949-1950

241

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia

adalah sistem pemerintahan parlementer, yang meganut

Sistem multi partai. Didasarkan pada konstitusi RIS,

pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem

parlementer kabinet semu (Quasy Parlementary).Perlu

diketahui bahwa Sistem Pemerintahan yang dianut pada

masa konstitusi RIS bukanlah cabinet parlementer

murni karena dalam sistem parlementer murni, parlemen

mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap

kekuasaan pemerintah. Diadakannya perubahan bentuk

negara kesatuan RI menjadi negara serikat ini adalah

merupakan konsekuensi sebagai diterimanya hasil

Konferensi Meja Bundar (KMB).Perubahan ini dituangkan

dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).Hal

ini karena adanya campur tangan dari PBB yang

memfasilitasinya. Wujud dari campur tangan PBB

tersebut adanya konfrensi di atas yaitu : - Indonesia

merupakan Negara bagian RIS - Indonesia RIS yang di

maksud Sumatera dan Jawa - Wilayah diperkecil dan

Indonesia di dalamnya - RIS mempunyai kedudukan yang

sama dengan Belanda - Indonesia adalah bagian dari

RIS yang meliputi Jawa, Sumatera dan Indonesia Timur.

Dalam RIS ada point-point sebagai berikut :

a. Pemerintah berhak atas kekuasaan TJ atau UU

Darurat

242

b. UU Darurat mempunyai kekuatan atas UU Federasi

Berdasarkan Konstitusi RIS yang menganut sistem

pemerintahan parlementer ini, badan legislatif

RIS dibagi menjadi dua kamar, yaitu Senat dan Dewan

Perwakilan Rakyat.

3. Tahun 1950-1959

Era 1950-1959 ialah era dimana presiden

Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-

Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950,

dimana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950

sampai 5 Juli 1959. Masa ini merupakan masa

berakhirnya Negara Indonesia yang

federalis.Landasannya adalah UUD ’50 pengganti

konstitusi RIS ’49.Sistem Pemerintahan yang dianut

adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal

yang masih bersifat semu. Adapun ciri-ciriny adalah :

a. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu

gugat.

b. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan

pemerintahan.

c. Presiden berhak membubarkan DPR.

d. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

243

Diawali dari tanggal 15 Agustus 1950, Undang-

Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik

Indonesia (UUDS NKRI, UU No. 7/1850, LN No. 56/1950)

disetujui oleh DPR dan Senat RIS. Pada tanggal yang

sama pula, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana

dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang

bertujuan:

a. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk

federasi;

b. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah

Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada

tanggal 17 Agustus 1950.

UUDS ini merupakan adopsi dari UUD RIS yang mengalami

sedikit perubahan, terutama yang berkaitan dengan

perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara

kesatuan.Setelah unitary dari Republik Indonesia

Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI), Indonesia mulai menganut sistem

Demokrasi Liberal dimana dalam sistem ini

pemerintahan berbentuk parlementer sehingga perdana

menteri langsung bertanggung jawab kepada parlemen

(DPR) yang terdiri dari kekuatan-kekuatan partai.

Anggota DPR berjumlah 232 orang yang terdiri dari

Masyumi (49 kursi), PNI (36 kursi), PSI (17 kursi),

244

PKI (13 kursi), Partai Katholik (9 kursi), Partai

Kristen (5 kursi), dan Murba (4 kursi), sedangkan

sisa kursi dibagikan kepada partai-partai atau

perorangan, yang tak satupun dari mereka mendapat

lebih dari 17 kursi. Ini merupakan suatu struktur

yang tidak menopang suatu pemerintahan-pemerintahan

yang kuat, tetapi umumnya diyakini bahwa struktur

kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila

pemilihan umum dilaksanakan. Setelah pembentukan NKRI

diadakanlah berbagai usaha untuk menyusun Undang-

Undang Dasar baru dengan membentuk Lembaga

Konstituante.Lembaga Konstituante adalah lembaga yang

diserahi tugas untuk membentuk UUD baru.Konstituante

diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru

sesuai amanat UUDS 1950.Namun sampai tahun 1959 badan

ini belum juga bisa membuat konstitusi baru.Maka

Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang

Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi

ide untuk kembali pada UUD 1945.

4. Tahun 1959

Sebagaimana dibentuknya sebuah badan konstituante

yang bertugas membuat dan menyusun Undang Undang

Dasar baru seperti yang diamanatkan UUDS 1950 pada

tahun 1950, namun sampai akhir tahun 1959, badan ini

belum juga berhasil merumuskan Undang Undang Dasar

245

yang baru, hingga akhirnya Presiden Soekarno

mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959. Bung Karno

dengan dukungan Angkatan Darat, mengumumkan dekrit 5

Juli 1959. Isinya; membubarkan Badan Konstituante dan

kembali ke UUD 1945.Sejak 1959 sampai 1966, Bung

Karno memerintah dengan dekrit, menafikan Pemilu dan

mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup,

serta membentuk MPRS dan DPRS.Sistem yang

diberlakukan pada masa ini adalah sistem pemerintahan

presidensil.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang

mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya

UUD 1945.Masa sesudah ini lazim disebut masa

Demokrasi Terpimpin. Isinya ialah:

a. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya

lagi UUDS 1950.

b. Pembubaran Konstituante.

c. Pembentukan MPRS dan DPAS

Sejak tahun 1959-1966, Bung Karno menerapkan

demokrasi terpimpin.Semua anggota DPR-GR dan MPRS

diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang

lebih fokus pada bidang politik. Bung Karno berusaha

keras menggiring partai-partai politik ke dalam

ideologisasi NASAKOM—Nasional, Agama dan Komunis.

Tiga pilar utama partai politik yang mewakili NASAKOM

246

adalah PNI, NU dan PKI. Bung Karno menggelorakan

Manifesto Politik USDEK. Dia menggalang dukungan dari

semua kekuatan NASAKOM. Era Demokrasi Terpimpin

adalah kolaborasi antara kekuasaan kaum borjuis

dengan komunis itu ternyata gagal dalam memperbaiki

sistem perekonomian Indonesia, malahan yang terjadi

adalah penurunan cadangan devisa, inflasi terus

menaik tanpa terkendali, korupsi kaum birokrat dan

militer merajalela, sehingga puncaknya adalah

pemberontakan PKI yang dikenal dengan pemberontakan G

30 S/ PKI. Selain itu, Presiden mempunyai kekuasaan

mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan

kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga

nasib partai politik ditentukan oleh presiden (10

parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan

pendapat.Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden

berada di bawah MPR.Akan tetapi, kenyataannya

bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk

kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus

diputuskan oleh MPRS.

Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan

presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh

Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil

ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-

partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing

247

berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin

departemen. Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan

Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959.Tindakan tersebut

bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD

1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga

tertinggi negara harus melalui pemilihan umum

sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat

memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Anggota

MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan

syarat : Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada

perjuangan Republik Indonesia, dan Setuju pada

manifesto Politik. Keanggotaan MPRS terdiri dari 61

orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200

orang wakil golongan. Tugas MPRS terbatas pada

menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

TAHUN 1966-1998 UUD yang sama pernah ditafsirkan

sebagai single-executive sistem, sesuai ketetapan

Pasal 4 sampai 15 dan Presiden menjabat sebagai

Kepala Negara serta sekaligus Kepala Pemerintahan.

Antara 1966 sampai 1998, berlaku sistem pemerintahan

untuk negara integralistik dengan konsentrasi

kekuasaan amat besar pada Presiden (too stong

presidency).Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan

tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde

lama.Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-

248

penyimpangan.Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Pada

1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa

jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian

dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun

1973.

C. Masa Orde Baru

Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto pada

awalnya untuk mengembalikankeadaan setelah

pemberontakan PKI bertekat untuk mempelopori

pembangunannasional Indonesia sehingga orde baru

juga sering di istilahkan sebagai orde

pembangunan. Untuk itu MPRS mengeluarkan

berbagaimacam keputusan pentingantara lain sebagai

berikut:

Tap MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang kabinet

Ampera yang isinya menyatakan agar presiden

menugasi pengemban Super Semar,

JenderalSoeharto untuk segera membentuk kabinet

Ampera.

Tap MPRS No.XVII/MPRS/1966 yang dengan

permintaan maaf, menarik kembali pengangkatan

pemimpin Besar Revolusi menjadi presiden seumur

hidup.

249

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum

DPRGR mengenaisumber tertib hukum republik

Indonesia dan tata urutan perundang -undangan.

Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 mengenai

penyederhanaan kepartaian,keormasan dan

kekaryaan.

Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran

partai komunis Indonesia dan pernyataan tentang

partai tersebut sebagai partai terlarang

diseluruh wilayah Indonesia, dan larangan pada

setiap kegiatan untuk menyebar luaskan atau

mengembangkan faham ajaran komunisme/Marxisme,

Leninisme. Dalam keadaan yangdemikian inilah pada

bulan februari 1967 DPRGR mengeluarkan suatu resolusi

yaitu meminta MPR (S) agar mengadakan sidang

istimewa pada bulan maret 1967. Sidang istimewa

Presiden Soekarno telah tidak dapat memenuhi

tanggung tersebut mengambil suatu keputusan

sebagai berikut:jawabankonstitusional dan tidak

dapat menjalankan haluan dan putusan MPR

(S),sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Dasar 1945.

Sidang menetapkan berlakunya Tap No.

XV/MPRS/1966 tentangpemilihan/penunjukan wakil

presiden dan tata cara pengangkatan

250

pejabatpresiden dan mengangkat Jenderal

Soeharto.

Pada masa awal kekuasaan Orde Baru berupaya

untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai

bidang antara tentang susunan dan kedudukan

majelis permusyawaratan rakyat. Dewan perwakilan

rakyat dan dewan pewalanrakyat daerah.Atas

dasar ketentuan undang-undangtersebut kemudian

pemerintah Orde Baru berhasil mengadakan pemilu

pertama.Dengan hasil pemilu pertama tersebut

pemerintah bertekat untuk memperbaiki nasib bangsa

Indonesia.

1. Penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru

a. Pemilihan umum yang tidak jujur

b. Monoloyalitas,pengekangan kebebasan berpolitik

bagi pegawai negri sipil untuk mendukung partai

politik ttt

c. Interpensi pemerintahan terhadap lembaga peradilan

d. Pengekangan kebebasan mengemukakan pendapat

(penculikan aktivis)

e. Format politik yang tidak demokratis

f. Maraknya praktik KKN

g. Pembatasan partai politik

251

h. Kebebasan pers

2. Norma-Norma Demokrasi, antara lain :

a. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan

tanggung jawab baik terhadap masyarakat, bangsa

maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

c. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan

dalam kehidupan bersama.

d. Mengakui perbedaan individu, kelompok, ras suku,

agama, karena merupakan suatu bawaan kodrat

manusia.

e. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada

setiap individu, kelompok, ras, suku, dan agama.

f. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama

kemanusiaan yang beradab.

g. Menjunjung tinggi atas masyarakat sebagai moral

kemanusiaan yang beradab.

h. Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam

kehidupan social agar tercapai tujuan bersama.

3. Kronologis Peristiwa Politik Pada Masa Orde Baru

a. Tanggal 11Maret 1966 : Keluarnya Supersemar

sebagai tanggal lahirnya Orde Baru

b. Tanggal 11 Agustus 1966 : Normalisasi hubungan

antara Indonesia dengan Malaysia

252

c. Tanggal 28 September 1966 : Indonesiamasuk

kembalimenjadi anggota PBB

d. Tanggal 23 Februari 1967 : Presiden Soekarno

menyerahkan kekuasaan pada Letjend Soeharto

e. Tanggal 12Maret 1967 : Letjend Soeharto di lantik

menjadi pejabat presiden RI

f. Tanggal 27Maret 1968 : Letjend Soeharto dilantik

menjadi Presiden ke-2 Republik Indonesia

g. Tanggal 3 Juli 1971 : Pemilu pertama padamasa Orde

Baru

h. Tanggal 2 Mei 1977 : Pemilu kedua padamasa Orde

Baru

i. Tanggal 4 Mei 1982 : Pemilu ketiga padamasa Orde

Baru

j. Tanggal 23 April 1987 : Pemilu keempat

padamasaOrde Baru

k. Tanggal 9 Juni 1992 : Pemilu kelima padamasa Orde

Baru

l. Tanggal 29 Mei 1997 : Pemilu keenam padamasaOrde

Baru

4. Peristiwa-peristiwa Politik Pada Masa Orde Baru

Demikianlah pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal

Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden Republik

Indonesia oleh ketua MPRS Jenderal Abdul Haris

Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden,

253

Soeharto dilantikmenjadi presiden Republik Indonesia

pada tanggal 27Maret 1968 dalamSidangUmum

VMPRS.Melalui Tap No. XLIV/MPRS/ 1968, Jenderal

Soeharto dikukuhkan sebagai presiden Republik

Indonesia hingga terpilih presiden olehMPR hasil

pemilu. Rezimkini benar-benar berganti dan Indonesia

memasuki periode Orde Baru. Tanggal lahirnya Orde

Baru adalah keluarnya surat perintah tanggal 11 Maret

1966 yang terkenal dengan nama Supersemar. Pengertian

Orde Baru bila didasarkan pada isi pidato pejabat

presiden Letjend Soeharto dalam Sidang Paripurna

Kabinet Ampera tanggal 1April 1967 di Jakarta.Orde

Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan

rakyat, bangsa dan negara RI yang diletakkan kepada

kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan

Orde Baru adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah

Negara Kesatuan RI, serta turut melaksanakan

ketertibandunia yangberdasarkanpada

kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Semenjak lahirnya Orde Baru, pemerintah berjuang

keras untuk menyehatkan kehidupan politik dan

pemerintahan yang telah diporak-porandakan oleh Orde

Lama. Stabilitas politik dalam negeri ditata kembali

sesuai dengan tuntunan Undang-Undang Dasar 1945,

254

antara lain melalui pemilihanumum. Berdirinya

pemerintah orde baru dan ciri pokok dari kebijakan-

kebijakan yang dihasilka. Diangkatnya Mayjen Soeharto

menjadi Presiden Republik Indonesia Pada 27 Maret

1968, Majelis permusyawaratan Rakyat Sementara

(MPRS), mengangkat Letjen Soeharto sebagai Presiden

Republik Indonesia. Salah satu program kerja

pemerintahan Orde baru adalah Trilogi Pembangunan.

D. Masa Reformasi

Kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto sampai

tahun 1998 membawaketatanegaraan Indonesia tidak

mengamanatkan nilai-nilaidemokrasi sebagaimanayang

tergantung dalam Pancasila yang mendasarkan pada

kerakyatan didimanarakyat memiliki kekuasaan

tertinggi dalam negara, bahkan juga sebenarnya

jugatidak mencerminkan pelaksanaan demokrasi atas

dasarnorma-norma pasal-pasalUUD 1945.

Praktek kenegaraan dijangkiti penyakit korupsi,

kolusi dan nepotisme(KKN). Keadaan yang demikian

ini membawa rakyat Indonesia semakin

menderita.Terutama karena adanya badai krisis

ekonomi dunia yang juga melanda Indonesia maka

praktisi GBHN 1998 pada PJP II pelita ketujuh

tidak dapat dilaksanakan.

255

1. Masa Reformasi 12 Mei 1998

Aparat keamanan menembak empat mahasiswa Trisakti

yang berdemonstrasi secara damai. Keempat mahasiswa

tersebut ditembak saat berada di halaman kampus.

2. 13 Mei 1998

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta,

Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke Kampus

Trisakti untuk menyatakan duka cita. Kegiatan itu

diwarnai kerusuhan.

3. 14 Mei 1998

Soeharto seperti dikutip koran, mengatakan bersedia

mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia

mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di

Kairo. Sementara itu kerusuhan dan penjarahan terjadi

di beberapa pusat perbelanjaan di Jabotabek seperti

Supermarket Hero, Super Indo, Makro, Goro, Ramayana

dan Borobudur. Beberapa dari bangunan pusat

perbelanjaan itu dirusak dan dibakar. Sekitar 500

orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi

selama kerusuhan terjadi.

4. 15 Mei 1998

Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek

kunjungannya di Kairo. Ia membantah telah mengatakan

bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta masih

256

mencekam. Toko-toko banyak ditutup. Sebagian warga

pun masih takut keluar rumah.

5. 16 Mei 1998

Warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri

mereka. Suasana di Jabotabek masih mencekam.

6. 19 Mei 1998

Soeharto memanggil sembilan tokoh Islam seperti

Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, dan

KH Ali Yafie. Dalam pertemuan yang berlangsung selama

hampir 2,5 jam (molor dari rencana semula yang hanya

30 menit) itu para tokoh membubarkan situasi

terakhir, dimana eleman masyarakat dan mahasiswa

tetap menginginkan Soeharto mundur. Permintaan

tersebut ditolak Soeharto. Ia lalu mengajukan

pembentukan Komite Reformasi. Pada saat itu Soeharto

menegaskan bahwa ia tak mau dipilih lagi menjadi

presiden. Namun hal itu tidak mampu meredam aksi

massa, mahasiswa yang datang ke Gedung MPR untuk

berunjukrasa semakin banyak. Sementara itu Amien Rais

mengajak massa mendatangi Lapangan Monumen Nasional

untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

7. 20 Mei 1998

Jalur jalan menuju Lapangan Monumen Nasional

diblokade petugas dengan pagar kawat berduri untuk

mencegah massa masuk ke komplek Monumen Nasional

257

namun pengerahan massa tak jadi dilakukan. Pada

dinihari Amien Rais meminta massa tak datang ke

Lapangan Monumen Nasional karena ia khawatir kegiatan

itu akan menelan korban jiwa.

8. Masa pemerintahan B.J. Habibie

Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden

Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998.

Tugas Habibie menjadi Presiden menggantikan Presiden

Soeharto sangatlah berat yaitu berusaha untuk

mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak

pertengahan tahun 1997.

Habibie yang manjabat sebagai presiden menghadapi

keberadaan Indonesia yang serba parah, baik dari segi

ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Langkah-langkah

yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk

dapat mengatasi krisis ekonomi dan politik. Untuk

menjalankan pemerintahan, Presiden Habibie tidak

mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa dibantu

oleh menteri-menteri dari kabinetnya. Pada tanggal 22

Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga

B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan

Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri

atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil

dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, dan

PDI. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Habibie

258

berusaha keras untuk melakukan perbaikan. Ada

beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie

untuk meperbaiki perekonomian Indonesia antaranya :

Merekapitulasi perbankan

Merekonstruksi perekonomian Indonesia.

Melikuidasi beberapa bank bermasalah.

Manaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar

Amerika Serikat hingga di bawah Rp.10.000,-

Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang

diisyaratkan oleh IMF.

Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah

perjalanan bangsa pada era reformasi mangupayakan

pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi yang

transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan

umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

adil. Pemilihan umum yang akan diselenggarakan di

bawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan

pemilihan umum yang telah bersifat demokratis.

Habibie juga membebaskan beberapa narapidana politik

yang ditahan pada zaman pemerintahan Soeharto.

Kemudian, Presiden Habibie juga mencabut larangan

berdirinya serikat-serikat buruh independent.

Pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas

mengemukakan pendapatnya di muka umum. Presiden

259

Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin

menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat

umum maupun unjuk rasa atau demontrasi. Namun khusus

demontrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin

melakukan demontrasi hendaknya mendapatkan izin dari

pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk

melakukan demontrasi tersebut. Hal ini dilakukan

karena pihak kepolisian mengacu kepada UU No.28 tahun

1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Adanya

undang – undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah

memulai pelaksanaan sistem demokrasi yang

sesungguhnya. Namun sayangnya, undang-undang itu

belum memasyarakat atau belum disosialisasikan dalam

kehidupan masarakat. Penyampaian pendapat di muka

umum dapat berupa suatu tuntutan, dan koreksi tentang

suatu hal.

Peristiwa-peristiwa penting pada masa reformasi :

a. Masalah Dwifungsi ABRI

Menanggapi munculnya gugatan terhadap peran

dwifungsi ABRI menyusul turunnya Soeharto dari

kursi kepresidenan, ABRI melakukan langkah-langkah

pembaharuan dalam perannya di bidang sosial-

260

politik. Setelah reformasi dilaksanakan, peran

ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi

secara bertahap yaitu dari 75 orang menjadi 38

orang. Langkah lain yang di tempuh adalah ABRI

semula terdiri dari empat angkatan yaitu Angkatan

Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun

mulai tanggal 5 Mei 1999 Polri memisahkan diri

dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi

Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah

menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Darat,

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

b. Reformasi Bidang Hukum

Pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

dilakukan reformasi di bidang hukum Reformasi

hukum itu disesuaikan dengan aspirasi yang

berkembang dimasyarakat. Tindakan yang dilakukan

oleh Presiden Habibie untuk mereformasi hukum

mendapatkan sambutan baik dari berbagai kalangan

masyarakat, karena reformasi hukum yang

dilakukannya mengarah kepada tatanan hukum yang

ditambakan oleh masyarakat. Ketika dilakukan

pembongkaran terhadapat berbagai produksi hukum

atau undang-undang yang dibuat pada masa Orde

Baru, maka tampak dengan jelas adanya karakter

hukum yang mengebiri hak-hak.

261

c. Sidang Istimewa MPR

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, telah

dua kali lembaga tertinggi Negara melaksanakan

Sidang Istimewa, yaitu pada tahun 1967 digelar

Sidang Istimewa MPRS yang kemudian memberhentikan

Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto menjadi

Presiden Rebu plik Indonesia. Kemudian Sidang

Istimewa yang dilaksanakan antara tanggal 10 – 13

Nopember 1998 diharapkan MPR benar-benar

menyurahkan aspirasi masyarakat dengan perdebatan

yang lebih segar, lebih terbuka dan dapat

menampung, aspirasi dari berbagai kalangan

masyarakat. Hasil dari Sidang Istimewa MPR itu

memutuskan 12 Ketetapan.

d. Pemilihan Umum Tahun 1999

Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 1999

menjadi sangat penting, karena pemilihan umum

tersebut diharapkan dapat memulihkan keadaan

Indonesia yang sedang dilanda multikrisis.

Pemilihan umum tahun 1999 juga merupakan ajang

pesta rakyat Indonesia dalam menunjukkan kehidupan

berdemokrasi. Maka sifat dari pemilihan umum itu

adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil. Presiden Habibie kemudian menetapkan tanggal

7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemiliahan

262

umum tersebut. Selanjutnya lima paket undang-

undang tentang politik dicabut. Sebagai gantinya

DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik

baru. Ketiga udang-undang itu disahkan pada

tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani oleh

Presiden HabibieSidang Umum MPR Hasil Pemilihan

Umum 1999.

Setelah Komisi Pemilihan Umum berhasil

menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR, maka MPR

segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun

1999 diselenggarakan sejak tanggal 1 – 21 Oktober

1999. Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan

menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua

DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII,

pidato pertanggung jawaban Presiden Habibie

ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dengan

355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain dan 4

suara tidak sah. Akibat penolakan

pertanggungjawaban itu, Habibie tidak dapat untuk

mencalonkan diri menjadi Presiden Republik

Indonesia. Akibatnya memunculkan tiga calon

Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada

di MPR pada tahap pencalonan Presiden diantaranya

Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati

Soekarnoputri, dan Yuhsril Ihza Mahendra. Namun

263

tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra

mengundurkan diri. Oleh karena itu, tinggal dua

calon Presiden yang maju dalam pemilihan itu,

Abdurrahaman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

Dari hasil pemilihan presiden yang dilaksanakan

secara voting, Abudurrahman Wahid terpilih menjadi

Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21

Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan Wakil Presiden

dengan calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah

Haz. Pemilihan Wakil Presiden ini kemudian

dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian

pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman

Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri

berhasil membentuk Kabinet Persatuan Nasional.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menduduki jabatan

sebagai Presiden Republik Indonesia tidak sampai

pada akhir masa jabatanya. Akibat munculya

ketidakpercayaan parlemen pada Presiden

Abdurrahman Wahid, maka kekuasaan Abdurrahman

Wahid berakhir pada tahun 2001. DPR/MPR kemudian

memilih dan mengangkat Megawati Soekarnoputri

sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hamzah Haz

sebagai Wakil Presiden Indonesia. Masa kekuasaan

Megawati berakhir pada tahun 2004.

264

265

BAGIAN III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

A. Konstitusi dalam arti sempit, yaitu sebagai hukum

dasar yang tertulis atau Undang-Undang Dasar.

B. Konstitusi dalan arti luas, yaitu sebagai hukum dasar

yang tertulis atau undang-undang Dasar dan hukum

266

dasar yang tidak tertulis / Konvens.

C. Dalam praktiknya, konstitusi dustur terbagi menjadi

dua bagian yaitu tertulis (undang-undang) dasar dan

yang tidak tertulis, atau dikenal juga dengan

konvensi.

D. Konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan

yang demokratis bagi seluruh warga Negara.

E. Konstitusi sebagaimana disebutkan merupakan aturan-

aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur hubungan

antar Negara dan warga Negara.

F. Pembukaan UUD 1945 berhubungan dengan Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 195, Pancasila dan

batang tubuh UUD 1945.

G. Lembaga – lembaga dalam sistem ketatanegaraan :

1. Presiden dan Wakil Presiden (Lembaga Eksekutif)

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR)

3. Dewan Perwakilan Rakyat /DPR(Lembaga Legislatif)

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

5. Mahkamah Agung / MA (Lembaga Yudikatif)

6. Mahkamah Konstitusi / MK (Lembaga Yudikatif)

7. Komisi Yudisial (KY)

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

H. UUD 1945 mengalami mengalami dinamika pada masa

kemerdekaan, masa orde baru, masa orde lama dan masa

reformasi.

267

3.2 Saran

Dalam penulisan makalah ini kami meyadari bahwa

masih banyak kekeliruan dan kesalahan dalam hal

penulisan dan penyusunannya masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu,kami menantikan saran dan

kritikan yang sifatnya membangun untuk pembuatan makalah

selanjutnya. Dan kami juga mengharapkan mudah-mudahan

makalah ini bermanfaat.