Makalah Administrasi Pendidikan “Fungsi – fungsi Administrasi Pendidikan” Oleh : Kelompok I 1. Muchammad Sangkut 2. Lenia Wati 3.Meli Astuti 4. Ira Kendi Dosen Pembimbing M. Hasbi, M.Ag Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2013 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Makalah Administrasi Pendidikan
“Fungsi – fungsi Administrasi Pendidikan”
Oleh :
Kelompok I
1. Muchammad Sangkut
2. Lenia Wati
3.Meli Astuti
4. Ira Kendi
Dosen Pembimbing
M. Hasbi, M.Ag
Pendidikan Biologi
Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2013
Kata Pengantar
1
Alhamdulillhirobbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT atas karunia Nya dan
Rahmat Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik tanpa
adanya halangan atau rintangan yang berarti. Makalah yang telah kami susun ini
berjudul “Fungsi-fungsi Administrasi Pendidikan” yang didalamnya memuat berbagai
informasi dari beberapa sumber yang berkaitan dengan fungsi dari administrasi
pendidikan tersebut.
Dalam penyusunan makalah ini penyusun tidak bekerja secara individu melainkan
bantuan dari dosen pembimbing mata kuliah Adminitrasi Pendidikan beserta rekan satu
kelompok. Maka dari itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan semua
pihak yang telah turut ambil alih dalam penyelesaian makalah ini.
Adapun harapan dari penyusun agar makalah ini dapat bermanfaat bagi para
pembaca, menambah ilmu pengetahuan pembaca. Serta selain itu, tentunya ada
kekurangan dalam makalah ini dan penyusun juga mohon kritik dan saranya guna
pembangun dan memperbaiki makalah-makalah selanjutnya.
Palembang, Oktober 2013
(penyusun)
BAB I
2
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Suatu instansi ,pemerintahan, organisasi atau pun lembaga pastinya terdapat
suatu administrasi yang berperan didalamnya. Administrasi juga merupakan unsur
yang turut ambil alih dalam menjalankan lembaga atau instansi tersebut.
Seperti yang kita ketahui secara sederhana Administrasi bermakna pembantu
atau pelayan dalam kebutuhan kita dalam suatu instansi maupun dalam suatu
pemerintahan. Namun, untuk fungsi-fungsinya yang kita pahami adalah
administrasi dapat meringankan beban kita dalam segala urusan yang ada pada
suatu instansi ditempat kita bernaung, dan jika kita kaitkan dengan pendidikan, jadi
pada umumnya fungsi administrasi pendidikan adalah pelayan atau penolong
terhadap sesuatu yang berkaitan dengan instansi pendidikan tersebut baik itu berupa
informasi maupun berupa pelayanan lainnya.
Selain itu, secara khusus dalam administrasi pendidikan, memilki fungsi-fungsi
yang sangat erat dan berpengaruh besar dalam lembaga pendidikan yaitu sebagai
Pada umumnya perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan
menyiapkan atau memikirkan sebelumnya mengenai apa yang diharapkan akan terjadi
yaitu berupa peristiwa, keadaan, suasana dan sebagainya serta apa yang akan dilakukan
nantinya. Adapun rangkain-rangkain proses kegiatan itu dilaksanakan agar dapat sesuai
dengan apa yang telah diharapkan dimasa-masa atau jangka waktu tertentu.
Perencanaan memiliki makna yang luas. Perencanaan dapat diartikan dalam
berbagai macam ragam, tergantung dari sudut mana melihatnya, serta latar belakang apa
yang mempengaruhi orang tersebut dalam mengartikannya. Berikut beberapa pngertian
perencanaan menurut beberapa para ahli .
1. Menurut Prajudi Atmusudirdjo, perencanaan adalah perhitungan dan penentuan
tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu, oleh siapa,
dan bagaimana2.
2. Menurut Guruge ( 1972) perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan
kegiatan dimasa depan dalam bidang pembangunan pendidikan adalah tugas dari
perencanaan pendidikan3.
3. Menurut Billy E Goetz “Planning is the fundamentally choosing and a planning
problem arisesonly when alternative course of action is discovered”. (Perencanaan
adalah pemilihan yang fundamental dan masalah perencanaan timbul jika terdapat
alternatif-alternatif)4.
Dari definisi-definisi tersebut di atas, Malayu Hasibuan (2004:92)
menyimpulkan bahwa perencanaan/rencana adalah sejumlah keputusan mengenai
keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu.
Jadi, setiap rencana mengandung dua unsur, yaitu tujuan dan pedoman.
Sementara itu menurut Soebagio Atmodiwirio (2000:77-78), setiap perencanaan
memiliki empat hal, yaitu :
1. Permasalahan yang merupakan perkaitan tujuan dengan sumber dayanya.
2 Syaefudin Sa’ud dan Abin Syamsuddin Makmun. 2005. Perencanaan Pendidikan. Bandung :UPI hal 43 Ibid, hal 84 Djunaedi Sajidiman. 2012Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Cianjur : Ma’had ‘Aly STAIPI. hal 48
5
2. Cara untuk mencapai tujuan atau sasaran rencana dengan memperhatikan sumber
dayanya dan alternatif atau kombinasi alternatif yang dipandang terbaik.
3. Penerjemahan rencana dalam program kegiatan yang konkrit.
4. Penetapan jangka waktu pencapaian tujuan atau sasaran.
B. Tujuan Perencanaan
Pada dasarnya tujuan perencanaan adalah sebagai pedoman untuk mencapai
tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, dan sebagai alat ukur dalam membandingkan
antara hasil yang dicapai dengan apa yang diharapkan. Dilihat dari pengambilan
keputusan, tujuan perencanaan adalah untuk :
1. Penyajian rancangan keputusan-keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat
nasional yang berwenang.
2. Menyediakan pola kegiatan-kegiatan secara matang bagi berbagai bidang atau satuan
kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan5.
Selain itu perencanaan juga memiliki tujuan sebagai penunjuk arah dalam
melaksanakan suatu rencana, penentuan langkah awal serta sebagai tolak ukur dari
kegiatan yang kita lakukan pada suatu rencana.
C. Proses perencanaan
Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu rancangan yang sistematis atau
bertahap-tahap, dan melalui tahap tersebut suatu perencanaan dapat dievaluasi sejak
awal persiapan sampai dengan pelaksanaan dan penyelesaian perencanaan. Secara
umum, langkah-langkah dalam proses perencanaan yang perlu diperhatikan, menurut
LAN (Lembaga AdministrasiNegara) adalah :
1. Perencanaan yang efektif dimulai dengan tujuan secara lengkap dan jelas. Jika
tujuannya banyak, maka dipilih yang mudah dalam pencapaiannya. Berdasarkan
pertimbangan tertentu, penetapan skala prioritas sangat penting.
2. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah perumusan kebijakan dengan
memperhatikan dan menyesuaikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan
faktor-faktor lingkungan jika tujuan telah tercapai.5 Djunaedi Sajidiman. 2012Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Cianjur : Ma’had ‘Aly STAIPI. hlm 49
6
3. Analisis dan penetapan cara dan sarana untuk mencapai tujuan dalam kerangka
kebijakan yang telah dirumuskan.
4. Penunjukan orang-orang yang akan menerima tugas dan tanggung jawab
melaksanakannya (pemimpin, pembantu pemimpin, pelaksana) termasuk yang akan
melakukan pengawasan.
5. Penemuan sistem pengendalian yang memungkinkan pengukuran dan pembanding-an
apa yang harus dicapai dengan apa yang telah tercapai, berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan.
Adapun tahapan-tahapan dalam proses perencanaan pendidikan prinsipnya adalah
pada semua tataran sistemnya (operasional, institusional, dan struktural). Menurut Udin
Syaefudin Sa’ud dan Abin Syamsuddin Makmun (2007:45), proses perencanaan
pendidikan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :
b. Perencanaan regional, yaitu perencanaan yang berorientasi pada wilayah dan
kepentingan wilayah.
4. Menurut Luas Jangkauan :
Perencanaan ini dibedakan antara perencanaan makro dan mikro. Makro artinya
menyeluruh (umum) yang bersifat nasional, sedangkan mikro lingkupnya terbatas, yaitu
perencanaan untuk suatu institusi yang lebih rinci dan konkrit.
5. Menurut Wewenang Pembuatnya :
a. Perencanaan sentralisasi, yang disusun oleh Pusat;
b. Perencanaan desentralisasi, yang penyusunanannya diserahkan kepada daerah sesuai
dengan kebutuhan daerah.6
2.2 Pengorganisasian pendidikan
A. Pengertian
Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang,
alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa, sehingga
tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Melalui pengorganisasian diatur
6 Djunaedi Sajidiman. 2012Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Cianjur : Ma’had ‘Aly STAIPI. Hal 51-52
8
struktur organisasi yang di dalamnya tercakup pembagian kerja, hubungan kerja,
prosedur kerja, tata kerja dan tata laksana, sekaligus pendelegasian wewenang.
Dengan demikian terciptalah kerja-sama yang baik dan sinergis di antara
orang-orang yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Itulah
sebabnya organisasi sebagai wadah bersifat statis (pasif), tetapi sebagai proses
bersifat dinamis (aktif) karena merupakan interaksi antar orang-orang yang
membentuk organisasi dengan berbagai kegiatan yang merupakan suatu sistem.
Yang dimaksud sistem di sini adalah keseluruhan (totalitas) komponen yang terdiri
dari subkomponen-subkomponen yang masing mempunyai fungsi tertentu dan satu
sama lain saling berkaitan dan bergantungan (interdepedensi) membentuk suatu
keterpaduan.
B. Struktur organisasi pendidikan
Untuk menerjemahkan aktivitas antar subkomponen dan komponen dalam
organisasi agar dapat dipahami dan dijadikan pedoman kerja bagi orang-orang yang
ada dalam organisasi, maka dituangkan dalam struktur organisasi. Menurut James L.
Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1996:18), struktur organisasi adalah pola formal
aktivitas dan hubungan antar berbagai sub unit organisasi. Jadi, struktur organisasi
tidak lain adalah kerangka kerjasama yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan
kerja. Melalui struktur organisasi, orang/anggota organisasi dapat mengetahui tugas
dan peranan masing-masing, yaitu apa yang harus dilaksanakan, siapa yang harus
melaksanakan, siapa yang harus bertanggung jawab, kepada siapa
pertanggungjawaban disampaikan, dll. sesuai dengan status (kedudukannya).
Kedudukan di sini akan terlihat jelas, yaitu sebagai pimpinan, pembantu pimpinan,
dan pelaksana, atau dengan kata lain ada yang disebut pemimpin, pembantu
pemimpin, dan ada yang disebut bawahan. Dengan struktur organisasi orang bisa
menggambarkan kedudukan dan peranan setiap anggota dalam kaitannya dengan
pencapaian tujuan organisasi.
Struktur organisasi pun bermacammacam, yaitu : Struktur lini (garis/Jalur),
struktur garis dan staf, struktur fungsional, dan struktur matriks (metrics).
1. Struktur Lini.
9
Struktur ini disebut juga struktur garis, jalur, skalar, atau tipe militer. Dalam tipe
ini hanya ada satu hubungan langsung yang sifatnya vertikal antara berbagai
tingkatan dalam organisasi. Wewenang (authority) dari pimpinan puncak mengalir
secara langsung ke bagian-bagian bawahannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh seluruh bagian berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan organisasi. Atasan
pada suatu bagian tidak berwenang memerintah bagian lain. Setiap bawahan hanya
memiliki satu orang atasan langsung. Tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan
dengan pasti. Wewenang dari atasan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di
bawahnya dalam semua bidang pekerjaan, baik pekerjaan pokok maupun peker-jaan
bantuan.
2. Struktur Lini dan Staf.
Struktur dengan tipe ini mempunyai hubungan langsung, vertikal antara
berbagai tingkat, tanggung jawab khusus untuk memberikan bantuan, dan saran
kepada pimpinan lini. Wewenang dari atasan dilimpahkan kepada satuan organisasi
di bawahnya dalam suatu bidang pekerjaan pokok maupun tambahan, dan dibawah
pimpinan diangkat pejabat pembantu pimpinan (staf) yang tidak memiliki wewe-
nang komando, melainkan hanya nasihat, saran, pertimbangan, dan bantuan dalam
bidang keahlian tertentu.
3. Struktur Fungsional.
Struktur ini merupakan modifikasi dari struktur lini dan staf, di mana staf bagian
diberi wewenang dan kepercayaan dalam bidang-bidang khusus atau pekerjaan
tertentu. Untuk pekerjaan tertentu ini (staf) sering diangkat seorang atau beberapa
orang pakar/ahli atau spesialis. Pimpinan berhak memerintah kepada semua
bawahannya (pimpinan unit, pelaksana, dan staf) yang ada agar mengikuti bidang
kerjanya. Seorang spesialis diberi kewenangan fungsional antara lain memberi
perintah atas nama pimpinan dalam menetapkan sesuatu di bidangnya.
4. Struktur Matrik.
10
Struktur ini bersifat permanen (tetap) dan didesain untuk mencapai tujuan
khusus dengan menggunakan tim spesialis dari berbagai fungsi dalam organisasi.
Struktur ini digunakan dalam hal-hal yang khusus yang memiliki berbagai keahlian
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu yang relatif singkat,
sehingga organisasi tidak diam (stagnan). Jadi, ciri utama struktur ini adalah
kedinamikaan, sehingga setiap unit organisasinya berfungsi dengan dinamis.
C. Sekolah sebagai organisasi
1. Pengertian Sekolah.
Mengenai pengertian sekolah, setiap individu bahkan para ahli memiliki
pendapat masing-masing dan untuk menjelaskan pengertian sekolah, dalam
Syaiful Sagala (2007:70-71) dikemu-kakan pendapat para ahli, di antaranya :
a. Hadari Nawawi (1082):
Sekolah tidak boleh diartikan hanya sebuah ruangan atau gedung saja,
tempat anak berkumpul dan mempelajari sejumlah materi pengetahuan, tetapi
sebagai institusi yang peranannya jauh lebih luas daripada itu. Sekolah
sebagai lembaga pendidikan terikat akan norma dan budaya yang
mendukungnya sebagai suatu sistem nilai;
b. Postman dan Weingartner (1973) :
"School as institution is the specific set of essential function is serves in
our society.” (Sekolah sebagai lembaga yang spesifik dari seperangkat fungsi
fungsi yang mendasar dalam melayani masyarakat);
c. Nanang Fatah (2003) :
Sekolah merupakan wadah tempat proses pendidikan, memiliki sistem
yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, sekolah adalah tempat yang
bukan hanya tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam
suatu tatanan sistem yang rumit dan saling berkaitan;
Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sekolah adalah suatu institusi atau
lembaga yang memilki fungsi dalam menampung ataupun melayani
masyarakat umumnya dalam hal pendidikan atau pengajaran.
11
Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat diketahui
bahwasanya sekolah memilki fungsi sebagai pembentuk kepribadian,
mengubah pola pikir peserta didik, menyiapkan tenaga sosial yang siap kerja
dilapangan serta membantu negara dalam pencerdasan suatu bangsa.
d. Komponen organisasi sekolah
setiap suatu organisasi mempunyai suatu komponen-komponen yang saling
keterkaitan dalam menjalankan tugasnya, dan adapun komponen yang pada
umumnya ada disekolah adalah sebagai berikut :
a. Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin pendidikan;
b. Wakil kepala sekolah sebagai pendukung kepemimpinan kepala sekolah;
c. Guru sebagai penanggung jawab proses pembelajaran;
d. Konselor sebagai pendukung kualitas belajar siswa/peserta didik;
e. Tenaga ekependidikan lain sebagai perencana pendidikan/sekolah
bertanggung jawab menyediakan informasi kebijakan pendidikan;
f. Tenaga ahli kurikulum sebagai pelayan manajemen kurikulum;
g. Supervisor yang melaksanakan supervisi pengajaran di sekolah.
Berdasarkan struktur organisasi diatas maka dapat kita lihat bagan
struktur organisasi sekolah yang umunya terdapat disekolah.
12
2.3 Kepemimpinan pendidikan
Organisasi, instansi, baik itu pemerintahan tidak lepas dari campur tangan dari
seorang pemimpin, pemimpin memiliki peran yang sangat vital, oleh karena itu
13
didunia pendidikan juga sangat diperlukan sosok seorang pemimpin yang benar-
benar memiliki jiwa kepemimpinan.
1. Pengertian kepemimpin
Secara sederhana dapat kita pahami bahwasanya pemimpin itu adalah
orang yang posisinya tepat paling depan dibandingkan yang lainnya. Maka dari
itu kepemimpinan dipahami sebagai sesuatu yang terkait dengan pemimpin itu
sendiri, baik itu cara memimpin, kinerja, sifat dan sebagainya.
Selain itu beberapa ahli memilki pendapat terhadap kepemimpinan,
Definisi kepemimpinan menurut G.R. Terry dan Leslie W. Rue (2005:192)
adalah kemampuan seseorang atau pemimpin untuk mempengaruhi perilaku
orang lain menurut keinginan-keinginannya dalam suatu keadaan tertentu.
Sementara itu menurut Mardjiin Sjam (1966:11), kepemimpinan adalah
keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggiatkan orang dalam usaha
bersama untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan pengertian kepemimpinan tersebu di atas, maka
kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan
menggerakkan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang
harus diberi arahan dan digerakkan adalah semua unsur yang terlibat dalam
bidang atau sektor pendidikan, terutama orang-orangnya.
2. Fungsi kepemimpinan pendidikan
Seperti yang kita ketahui sebelumnya pemimpin sangatlah diperlukan dan
keberadaannya juga bisa menjadi tolak ukur terhadap kesuksesannya suatu
organisasi, lembaga maupun instansi. Sedangkan menurut Hendiyat Soetopo dan
Wasty Soemanto (1988:4), fungsi kepemimpinan pendidikan itu terbagi atas dua
bagian, yaitu :
1. Fungsi yang bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai.
2. Fungsi yang bertalian dengan penciptaan suasana kerja yang sehat dan
menyenangkan sambil memeliharanya.
Menurut Nawawi (2006), fungsi-fungsi dari kepemimpinan adalah :
14
a. Fungsi Pengambilan Keputusan
Fungsi pengambilan keputusan adalah apabila pemimpin memiliki kemauan
dalam melaksanakan kekuasaan, atau wewenangnya sebagai pengambil keputusan
yang akan dilaksanakan oleh anggotanya dalam suatu organisasi. Pengambilan
keputusan memerlukan keberanian karena setiap keputusan pasti memiliki risiko
yang akan dihadapi oleh pemimpin untuk memenuhi teori pengambilan keputusan.
b. Fungsi Instruksi
Fungsi Instruksi adalah sebuah perintah dari seorang pemimpin untuk
mewujudkan organisasi efektif yang harus disampaikan secara jelas, baik mengenai
isi dan segi bahasa yang harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan, atau
pendidikan anggota yang menerima perintah. Dalam memberikan suatu perintah
sebaiknya diikuti dengan memberikan penjelasan kepada anggotanya yang akan
melaksanakan perintah tersebut,
maka akan lebih hati-hati atau teliti dalam mengerjakannya, karena suatu
perintah mungkin cukup sulit melaksanakannya bagi setiap anggota organisasi.
c. Fungsi Konsultatif
Fungsi konsultatif adalah fungsi yang mengefektifkan setiap pemimpin, agar
bersedia memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk berkonsultasi dalam
menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan mungkin
juga mengenai masalah pribadi yang berhubungan langsung, atau tidak langsung
dengan pekerjaan.
Selain itu Secara lebih rinci Departemen Pendidikan Nasional membagi fungsi
kepemimpinan pendidikan menjadi tujuh (7), yaitu :
1. Sebagai educator (pendidik),
2. Manajer,
3. Administrator,
4. Supervisor (penyelia),
5. Leader (pemimpin),
6. Inovator,
7. Motivator atau sering disebut dengan istilah EMASLIM.
15
3. Syarat-syarat kepemimpinan pendidikan
Sebagai seseorang pemimpin tentu diharapkan memiliki kelebihan-kelebihan
daripada orang yang dipimpinnya. Hal itu disebabkan karena kepala sekolah
nantinya selalu berhadapan dengan orang lain dalam konteks sosial, maka ia harus
memiliki syarat kepribadian tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagaimana
yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi di bawah ini:
1.memiliki kecerdasan atau intelegensi yang cukup baik,
2. percaya diri sendiri dan bersifat membership,
3. cakap bergaul dan ramah tamah,
4. kreatif, penuh inisiatif dan memiliki hasrat/kemauan untuk maju dan
berkembang menjadi lebih baik,
5. organisatoris yang berpengaruh dan berwibawa,
6. memiliki keahlian atau keterampilan di dalam bidangnya,
7. suka menolong, memberi petunjuk dan dapat menghukum secara
konsekuen dan bijaksana,
8. memiliki keseimbangan /kestabilan emosional dan bersifat sabar,
9. memiliki semangat pengabdian dan kesetiaan yang tinggi,
10. berani mengambil keputusan dan bertanggungjawab,
11. jujur, rendah hati, sederhana dan dapat dipercaya,
12. bijaksana dan berlaku adil,
13. disiplin,
14. berpengetahuan dan berpandangan luas,
15. sehat jasmani dan rohani,7
4. Tipe-tipe kepemimpinan
Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah ataupun pemimpin
pendidikan yaitu senantiasa menggerakkan atau memberi motivasi orang lain agar
melakukan tindakan- tindakan yang selalu terarah pada pencapaian tujuan organisasi,
serta berbagai cara dapat dilakukan oleh seseorang kepala sekolah. Cara itu
mencerminkan sikap dan pandangan pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya
7 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, CV. Haji Masagung.jakarta. 1998. Hal 84-90
16
serta memberikan gambaran pula tentang bentuk (tipe) kepemimpinan yang
dijalankannya8.
Adapun tipe-tipe kepala sekolah yang pokok itu ada tiga yaitu otokratis, laissez
faire, dan demokratis.9
Sedangkan menurut Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, kepemimpinan
kepala sekolah dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipe yaitu:
1. tipe Otoriter/Otokrasi,
2. tipe Laissez faire,
3.Tipe Demokratis,
4.Tipe Pseudo Demokratis.10
2.4 Supervisi atau pengawasan kependidikan
A. Pengertian Supervisi (Pengawasan) dalam Pendidikan
Supervisi berasal dari bahasa inggris yaitu terdiri dari “super” yang bararti
di atas dan “visi” yang berarti melihat dan masih serumpun dengan inspeksi,
pemeriksaan dan pengawasan, dan penilikan, dalam arti kegiatan yang dilakukan
oleh atasan – orang yang berposisi diatas, pimpinan – terhadap hal-hal yang ada
dibawahnya. Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya lebih
human, manusiawi. Kegiatan supervise bukan mencari-cari kesalahan tetapi lebih
banyak mengandung unsur pembinnaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang
disupervisi dapat diketahui kekurangannya (bukan semata - mata kesalahannya)
untuk dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki
Menurut P. Adams dan Frank G. Dickey, supervisi adalah program yang
berecana untuk memperbaiki pengajaran. Inti dari supervisi pada hakekatnya adalah
memperbaiki hal belajar dan mengajar. Program ini dapat berhasil bila supervisor
memiliki ketrampilan (skill) dan cara kerja yang efisien dalam kerjasama dengan
orang lain (guru dan petugas pendidikan lainnya). Dalam “Dictionary of
8 M. Ngalim Purwanto dan Sutadji Djojopranoto,Administrasi Pendidikan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1991, hal 469 Loc.cit10 Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, Bina Aksara, Jakarta, 1984. Hal 284
17
Education”, Good Carter, memberi pengertian supervisi adalah usaha dari petugas-
petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya, dalam
memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan
dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan
pengajaran dan metode pengajar dan evaluasi pengajaran.11
Jadi supervisi mempunyai pengertian yang luas, yaitu segala bentuk bantuan
dari para pemimpin sekolah yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-
guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan.
Tujuan pendidikan yang di maksud yaitu berupa dorongan, bimbingan dan
kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti
bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam
pendidikan dan pengajaran. Selain itu juga ada pemilihan alat-alat pelajaran dan
metode-metode mengajaryang baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap
fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya.
Boardman mengemukakan pendapatnya mengenai supervisi atau pengawasan
pendidikan dapat dirumuskan sebagai usaha untuk mendorong mengkoordinasikan
dan menuntun pertumbuhan guru-guru secara berkesinambungan disuatu sekolah,
baik secara individu, maupun secara kelompok, didalam pengertian yang lebih baik
dan tindakan yang lebih efektif dalam fungsi pengajaran sehingga mereka dapat
lebih mampu untuk mendorong dan menuntun pertumbuhan setiap siswa secara
berkesinambungan menuju partisipasi yang cerdas dalam kehidupan masyarakat
demokratis modern.
Sementara menurut Neagley dan Evans mengemukakan bahwa setiap layanan
kepada guru-guru yang menghasilkan perbaikan intruksional belajar dan kurikulum
disebut supervisi. Di sisi lain ada pendapat Mark mengenai supervisi atau
pengawasan dalam pendidikan adalah bahwa nilai supervisi ini terletak pada
perkembangan dan perbaikan situasi belajar mengajar yang direfleksikan pada
perkembangan para siswa.12
11 Ngalim Purwanto, Administrasi & Supervisi Pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 7612 Supandi, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Jakarta: Departemen Agama Universitas Terbuka, 1996. Hal 6
18
Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya supervisi itu merupan suatu tindakan yang
melihat kinerja atau program yang dilakukan oleh atasan dengan tujuan untuk
memperbaiki dari sistem atau cara yang belum dianggap tepat.
B.Tipe-tipe Supervisi atau Pengawasan dalam Pendidikan
Regulasi pendidikan mengemukakan bahwa pemerintah dalam menjalankan
supervisi pada tingkatan satuan pendidikan mempunyai dua objek sasaran, yaitu
secara personal dan institusional. Secara personal, hal itu terlihat pada model
supervisi yang menyebutkan bahwa pengawas bertugas membimbing dan melatih
profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan
binaannya. Sedangkan secara institusional menyebutkan bahwa pengawas bertugas
meningkatkan kualitas 8 standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan.
Sehubungan dengan hal itu, menurut Supardi ada lima tipe supervisi, yaitu:
1. Tipe Inspeksi
Tipe ini merupakan tipe supervisi yang mewajibkan supervisor turun
melihat langsung hal-hal yang dikerjakan targer supervisi. Kegiatan supervisi yang
menggunkan tipe ini, apabila target supervisi melakukan dalam aktifitas kerjanya,
supervisor dapat menginformasikannya secara langsung kepada target supervisi
agar langsung menyadari kesalahannya dalam proses untuk mencapai tujuan
pendidikan sekolah.
2. Tipe Laisses Faire
Tipe ini target supervisi diberikan kebebasan dalam menjalankan aktifitasnya.
Sebab yang dutamakan dalam supervisi model ini adalah hasil akhir sehingga
supervisor tidak begitu intens daslam memfokuskan proses kerja yang dilaksanakan
target supervisi. Selain itu apabila kita menggunakan tipe inii, supervisor tidak
boleh memaksakan kemauannya (otoriter) kepada orang-orang yang disupervisi.
Supervisor juga diharuskan memberikan argumentasi atau alasan yang rasional
tentang tindakan-tindakan serta instruksinya. Hendaknya tidak menonjolkan
jabatan atau kekuasaannya agar tidak menghambat kreativitas bawahannya.
3. Tipe Coersive
Tipe coersive (paksaan) supervisor dalam melaksanakan tugasnya turut
campur dalam mengembangkan pendidiknya. Tipe supervisi seperti ini
19
diperuntukan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang masih lemah
daslam memahami tugas dan tanggung jawabnya. Tipe seperti ini “terpaksa”
dilakukan karena pendapat A. Sitohang yang menyatakan bahwa pengembangan
sumber daya manusia masih sangat dibutuhkan. Karena ternyata dari hasil
penelitian menunjukan masih banyak kekurangan dan kelemahan yang masih harus
diperbaiki, terutama dalam bidang pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang
sesuai dengan target organisasi. Dalam hal ini adalah seperti lembaga pendidikan
Islam. Dengan adanya tipe ini, diharapkan problem seperti ini akan cepat teratasi.
4. Tipe Training and Guidance
Tipe training and guidance (pelatihan dan pendampingan) merupakan tipe
supervisi yang menekankan keefektifan target supervisi. Kegiatan supervisi
dilaksanakan dengan berbasis kepada pengembangan minat dan bakat target
supervisi. Tipe training and guidance ini cocok digunakan apabila target supervisi
masih belum berpengalaman dalam melaksanakan tugas keprofesian pendidikan.
Namun, tipe ini dapat diterapkan kepada target supervisi yang telah berpengalaman.
5. Tipe Demokratis
Keterlibatan target supervisi sangat diandalkan dalam tipe supervisi
demokratis. Hal utama yang ingin dituju adalah adanya kerjasama pembinaan
antara supervisor dan target supervisor dan target supervisor. Langkah ini dilakukan
agar target supervisi ikut merasakan sendiri terhadap program supervisi yang
dijalankan kepadanya. Untuk itu, supervisor tidak boleh boleh bersifat otoriter
dalam menjalankan kegiatan supervisi. Keseluruhan tipe supervisi demokratis ini
difokuskan ke dalam satuan pendidikan meliputi manajemen kurikulum
pembelajaran; kesiswaan; sarana prasarana; ketenagaan; keuangan; hubungan
sekolah dengan masyarakat dan layanan khusus.13
C. PROSES DASAR PENGAWASAN
Proses dasar pengawasan terdiri atas tiga hal, yaitu :
1. Penetapan Standar.
13 Supandi, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Jakarta: Departemen Agama Universitas Terbuka, 1996.
20
a. Penetapan standar merupakan langkah pertama dalam proses pengawasan/
pengendalian;
b. Karena fungsi pengawasan/pengendalian berkaitan dengan pengukuran kinerja,
maka penetapan standar sangat penting. Dalam hal ini manajemen dapat
melihat apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi;
c. Sebagai tolok ukur, standar yang pada hakikatnya berupa rencana, harus
bersifat spesifik, terukur, dan dapat dicapai, serta terjadwal;
d. Dalam praktek, rencana sangat bervariasi, ada rencana produksi, rencana
investasi, rencana pendapatan, dll. Keanekaragaman rencana ini telah
menyulit-kan pada manajer dalam penetapan standar yang ideal;
e. Diperlukan adanya standar yang baku berupa standar prestasi. Standar prestasi
ini dipilih dari kriteria yang dapat dipergunakan untuk membandingkan dan
evaluasi. Contoh standar prestasi : Standar moneter (Rp, $, f, Y, dll.), standar
fisik (m, km, g, kg, ton, kubik, dll.), standar abstrak (baik, bagus, efektif,
memuas-kan, dll.);
f. Agar standar abstrak dapat digunakan secara operasional, perlu diterjemahkan
terlebih dulu ke dalam standar moneter atau standar fisik (diangkakan).
2. Pengukuran Prestasi Kerja.
Pengukuran prestasi kerja (kinerja) adalah pembandingan antara standar
dengan pelaksanaan hendaknya berdasarkan pandangan ke depan. Dengan
pandangan ke depan, menurut Ranupandojo berarti jika ada penyimpangan maka
penyimpangan ini akan diperbaiki dalam pelaksanaanya nanti/yang akan datang. Hal
ini sesuai pula dengan pendapat Nickels (1987) bahwa fungsi pengendalian ber-
kaitan dengan pengukuran perbandingan terhadap sasaran-sasaran dan standar-
standar dan mengadakan perbaikan jika diperlukan.
3. Perbaikan Penyimpangan.
a. Tindakan perbaikan dilakukan jika ternyata terdapat penyimpangan atau
penyelewengan, sehingga pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana;
21
b. Bentuk-bentuk tindakan perbaikan yang dilaksanakan antara lain meninjau
kembali rencana, memodifikasi tujuan, mengubah fungsi organisasi, menambah
atau mengurangi (rasionalisasi) karyawan, dan tindakan-tindakan lainnya.14
D. Fungsi-fungsi Supervisi (Pengawasan) dalam Pendidikan
Fungsi-fungsi supervisi dalam pendidikan perlu diketahui oleh pemimpin
pendidikan yaitu kepala sekolah, para guru dan pegawai lainnya. Fungsi
pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar control melihat
apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program
yang telah di gariskan, tetapi lebih dari itu. Berikut adalah fungsi-fungsi
pengawasan atau supervisi dalam pendidikan :
1. Dalam Bidang Kepemimpinan
a. Menyusun rencana dan policy bersama
b. Mengikutsertakan anggota-anggota kelompok (guru-guru, pegawai) dalam
berbagai kegiatan.
c. Memberikan bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi dan
memecahkan persoalan-persoalan.
d. Membangkitkan dan memupuk semangat kelompok, atau memupuk moral yang
tinggi kepada anggota kelompok.
e. Mengikutsertakan semua anggota dalam menetapkan putusan-putusan.
f. Membagi wewenang dan tanggung jawab kepada anggota kelompok, sesuai
dengan fungsi-fungsi dan kecakapan masing-masing.
g. Mempertinggi daya kreatif pada anggota kelompok.
h. Menghilangkan rasa malu dan rasa rendah diri pada anggota kelompok sehingga
mereka berani mengemukakan pendapat demi kepentingan bersama.