LPD Bali Fixed

Introduction

Istitution Do Really Matter: Important Lessons From Village Institutions of Bali

Lincolin ArsyadOutlinePengantarPengembangan lembaga perkreditan desa (LPD)Sistem pengawasan dan bimbingan lembaga perkreditan desaManajemen internal LPD :Organisasi dan perencanaanProsedur rekuitmenPrinsip pengaturan operasionalMekanisme penyampaianSistem remunasiKesimpulan

PENGANTARPengantarInstitusi dapat didefinisikan sebagai aturan atau prosedur yang bagaimana agen (orang) berinteraksi dan organisasi yang mengimplementasikan aturan dan kode etik untuk mencapai hasil yang diinginkan.Institusi dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu :1. Institusi Formal2. Institusi Non-FormalApa yang diperdebatkan dalam jurnal ini?

Dikatakan bahwa ada hubungan antara kedua jenis institusi. Jurnal ini berusaha untuk mengungkapkan pengaruh institusi informal dan formal dan keterkaitan keduanya pada pengaturan praktik operasional dan pengembangan Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Bali.

Bagaimana tentang dampak pengaturan kelembagaan organisasi LPD, sistem rekrutmen nya, mekanisme pelayanan, dan sistem remunerasi.PENGEMBANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)PENGEMBANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) LPD pertama didirikan pada tahun 1984 dan lebih diikuti pada tahun-tahun berikutnya, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1.

Table 1. Selected Indicators of LPD Development

Indikator198819952000Jumlah LPDTotal aset (Rp miliar)Tabungan & deposito (Rp miliar)PinjamanPinjaman untuk deposit Rasio ekuitas & cadanganJumlah pelangganKeuntungan saat iniDeposito bankTotal jumlah karyawan1572.91.82.51.40.5n.a.0.340.91n.a.8489770.474.61.0516.25580,7377.7817.053,532926500.7392.73550.964.9895,51236.6122.24,533

Tujuan dari pendirian LPD di setiap desa adat :Mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan perilaku menabung masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha kecilPenghapusan bentuk-bentuk hubungan eksploitatif kredit di pedesaanMenciptakan kesempatan yang sama untuk kegiatan usaha di tingkat desaMeningkatkan tingkat monetisasi di daerah pedesaanPersyaratan Pembentukan LPDPeraturan Provinsi Bali pada LPD No.2/1988 dan No.8/2002 : persyaratan pembentukan LPD adalah desa adat memiliki aturan adat tertulis (awig-awig) dan memiliki potensi sosio-ekonomi untuk berkembang.SISTEM PENGAWASAN DAN BIMBINGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA3 kelompok organisasi yang terlibat dalam pengawasan dan bimbingan LPD:Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten (PEMPROV dan PEMKAB/PEMKOT)Pembina Lembaga Perkreditan Desa Provinsi dan Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten/Kota (PLPDP dan PLPDK)Bank BPD BaliFungsi Pemerintah ProvinsiMelakukan bimbingan, Pengawasan, dan Pengendalian dalam mendukung pengembangan LPDEvaluasi dan laporan perkembangan LPD

Lembaga-lembaga adat di Bali sangat kuat perannya, intervensi dari luar hanya sebatas bantuan dan dukungan jika diperlukan.

Ketika institusi-institusi lokal lemah, intervensi dari luar akan menawarkan bantuan berupa promosi lembaga keuangan mikro.

Bantuan berupa:Menyediakan dasar hukum LPDhttp://soepayam.blogspot.com/2008/12/lembaga-perkreditan-desa.htmlPengawasan umum & bimbinganFungsi PLPDPMengkoordinasi segala macam kegiatan yang akan dilakukan oleh PLPDKFungsi PLPDKMemantau kondisi LPD Melakukan bimbingan teknisPengembangan institusiPelatihan bagi staf LPDMenghitung dan merekapitulasi keuntungan dari LPD di seluruh kabupaten/kotaFungsi Bank BPD BaliMelakukan bimbingan teknis:Bimbingan pasif; menganalisis laporan keuangan setiap LPDBimbingan aktif; kunjungan langsung ke LPDKoordinasi dengan organisasi lainMemberikan laporan evaluasi kinerja keuangan LPDManajemen Internal LPD Organisasi & PerencanaanOrganisasi LPD tidak membingungkan.Setiap LPD diatur oleh:KetuaKasirPetugas AdministrasiProses pembuatan kegiatan dan rencana anggaran

Sebagai tambahan, manajemen LPD juga membuat laporan keuangan tahunan yang diserahkan ke bendesa adat, kepala desa, camat, dan PLPDK.Membuat rencanadari setiap unitkegiatanDiolah dandisatukan olehmanajemeninti untukmenjadi suatu kegiatandan rencanaanggaranLPDRencana tersebut harus disetujui oleh bendesa adat (kepala dewan komisaris LPD)Tim manajemen LPD juga memonitor kondisi makroekonomi yang sering mempengaruhi bisnis dari klien, terutama pengrajin, pengusaha kerajinan tangan, dan petani.Melaksanakan rapat formal setahun empat kali untuk evaluasi internal yang melibatkan semua staf.Staf simpan-pinjam diberikan brifing mengenai pekerjaannya setiap hari sebelum kerja oleh ketua LPD.2. Prosedur RekruitmenSalah satu tugas penting dari manajemen inti adalah otoritas untuk memilih staf baru atau mengeluarkan staf dari manajemen operasional LPD.Manajemen inti direkrut dari desa adatMereka dipilih dari krama desa dan terpilih melalui rapat desa untuk periode 4 tahunMereka dapat terpilih kembali apabila performanya baik.Perekrutan tambahan dilakukan berdasarkan ukuran bisnis LPD. Kriteria dari perekrutan tambahan ini adalah masing-masing daridelapandusundi desa adat diwakili salah satu anggota staf.Kriteria ini menunjukkan LPD ingin mempertahankanhubungan dekatdengan semuadusundaridesa adatdan memilikianggota stafyang secara pribadi tahumengenai kliendan dengan demikiandapat mengevaluasikelayakan kreditklien.Proses seleksi ini dilakukan oleh bendesa adat. Setelah melewati proses seleksi, para pelamar harus mengikuti tes bakat yang dilakukan oleh PLPDK.Posisi dan bidang keahlian dari staf tidak tetap. Satu tahun sekali, perputaran kerja akan dilakukan sehingga yang setiap staf akanmenguasaisetiap unitkegiatan.Setelah beberapa bulan bekerja, staf akan menerima beberapa training tambahan, didanai dan dilaksanakan oleh LPD yang bekerja sama dengan Bank BPD Bali3. Prinsip Pengaturan OperasionalBerdasarkan regulasi no.8/2002, LPD harus mengajukan prinsip institusi finansial yang penuh kewaspadaan untuk mencapai institusi finansial yang sehat. Prinsip ini termasuk regulasi kecukupan modal, batas peminjaman secara hukum, cadangan kerugian pinjaman, manajemen likuiditas, dan sistem peringkat LPD.Berdasarkan surat edaran No.30/UPPB, peraturan pemerintah yang lain adalah peringkat kriteria BPR CAMEL yang dikenakan oleh Bank Indonesia.Regulasi tersebut secara umum sama dengan prinsip kewaspadaan, namun lebih diuraikan. Regulasi ini menetapkan kriteria rasio kecukupan modal, kualitas aset produktif, aspek manajemen, pendapatan, dan likuiditas.Berdasarkan kriteria CAMEL, Bank BPD Bali memisah LPD menjadi 4 katagori: sound, fairly sound, less sound, and unsound.Berdasarkan data dari Bank BPD Bali, 85% LPD dipisahkan menjadi sound dan fairly sound.4. Mekanisme PenyampaianLPD memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kliennya dan mengandalkan mekanisme kontrol sosial dalam menangani masalah yang didasari oleh norma sosial dan agama di desa setempatMenghindari informasi yang asimetrisKeunggulan Komparatif27Mekanisme KreditMengisi formulir pengajuan pinjamanKlien menuju ke Bendesa Adat (Chairman of LPD Commissioner Board) untuk meminta referensiJika reputasi klien memenuhi kriteria, referensi diberikan (character-based lending approach)Klien menuju LPD untuk pengajuan pinjamanManajemen LPD mengevaluasi kapasitas dan prospek bisnis klien sebelum mengambil keputusan.28Mekanisme tersebut efisien dalam menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat memakan biaya dan biaya transaksi menjadi rendah.Portfolio LPD mengklasifikasikan pinjaman menjadi 4: lolos, diragukan, di bawah standar, dan rugi.Pada tahun 2000, repayment rate pada semua LPD di Bali adalah 92.34%

29Tipe Pinjaman dan Pola PengembalianLPD menyediakan pinjaman mingguan, bulanan dan musiman (seasonal) dengan jatuh tempo antara 3-12 bulan.Secara umum, pengembalian pinjaman dilakukan mingguan dan bulanan, namun dapat disesuaikan dengan aktivitas dan pola cash flow. Misal:petani, pengusaha skala kecil.30Suku Bunga PinjamanTahun 2001, bunga LPD berkisar antara 27-33%, lebih tinggi daripada bunga bank komersil yang hanya 22% tiap tahun.Namun LPD menyediakan kelebihan seperti prosedur yang lebih mudah, pemberian kredit yang lebih cepat dan bahkan bebas uang jaminan untuk pinjaman kurang dari Rp 500.00031Prinsip Penyampaian PinjamanPrinsipnya adalah pinjaman dapat diberikan hanya kepada klien individu yang merupakan anggota desa adat dimana LPD berada.LPD di desa tertentu tidak boleh meminjamkan uang kepada orang di desa lain.Tantangan LPD: ketika aspek sosio-kultural para klien lebih beragam, klien tidak terikat dengan norma sosial sehingga efektivitas LPD dapat terganggu.32Beberapa tujuan LPD: untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan dengan cara meningkatkan budaya menabung di kalangan masyarakat desa.Disiplin finansialMembangun hubungan baik dengan klien sehingga dapat memningkatkan tingkat pengembalian pinjaman33Yaron mengatakan bahwa kesuksesan lembaga keuangan mikro dalam memobilisasi tabungan adalah salah satu kunci keberlanjutan lembaga tersebut.34Suku Bunga Tabungantingkat bunga tabungan juga bervariasi dari satu LPD dan LPD lainya, karena setiap LPD dapat menenentukan tingkat bunga tabungan secara mandiri. Pada umumnya tingkat bunganya tidak begitu berbeda antara LPD di distrik yang sama, Karena mereka menggunakan dasar yang sama dalam menentukan suku bunga. Dasar dari dari menetukan suku bunga adalah suku bunga dari pesaing LPD, yaitu BPR (Bank Pekreditan Rakyat) dan BRI unit Desa yang berada di daerah yang sama dengan LPDPada tahun 2002, suku bunga pinjaman berkisar 0.8 persen dalam setiap bulan dan 1.3 persen tiap bulan untuk deposito berjangka. Suku bunga deposito berjangka rata-rata lebih tinggi daripada yang ditatpkan BPR, yang berkisar 1,1 1,2 persenMekanisme Staff dari LPD mengunjungi klien beberapa hari dalam seminggu, dan sering kali pada saat market day, untuk mengumpulkan saving deposit dan pembayaran pinjaman. Dalam kasus tertentu, dalam litelatur, hal ini di harapkan dapat mengurangi biaya transaksi antara klien dan institusi microfinance. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengembalian pinjaman melalui meningkatkan disiplin finasial klien.

Institusi informal dalam LPDLPD bergantung pada kepala desa untuk mengatasi kekeruangan utamadari sistem perbankan umum : ketidak memadainya informasi kelayakan kredit pada peminjam potensial. Informasi informal yang ada berdasarkan kepercayaan.Jika peminjam menunjukan tingkat pengembalian pinjman yang buruk, maka sanksi akan segera diberlakukan: larangan tambahan pinjaman dan kehilangan akses untuk meminjam sebelum dapat menyelesaikan pembayaran. Dan sebaliknya .

Dalam hubungannya dengan peraturan adat (awig-awig), sanksi sosial diberalukan bagi yang melanggar. Salah satu nya dengan tidak membayar pinjaman dengn seharusnya. Sanksi terberat adalah dikucilkanPeraturan adat (awig-awig) secara efektif mengatasi masalah utama dari institusi keuangan kecil yang berupa rendahnya tingat pengembalian dan peminjam yang gagal bayar.

Peraturan adat (awig-awig) juga berlaku bagi pekerja LPD. Bagi pekerja LPD yang terbukti melakukan penyalahgunaan sepert kolusi, korupsi atau manipulasi akan mendapat sanksi yang sama dengan peminjam yang gagal gagal bayar.Selain itu, berdasar peraturan formal, pekerja LPD yang menyalahi aturan dan mengakibat kerugian bagi LPD akan dihukum penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimum 5 juta.5.Remuneration SystemSistem remunerasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja para pegawai agar lebih baik lagi.Besarnya remunerasi itu sendiri berbeda-beda antara LPD satu dengan yang lainnya.faktor yang membedakan: - biaya hidup dimana LPD itu berlokasi mencerminkan hubungan antara LPD dan lingkungan sosial-ekonominya- kemampuan keuangan tiap LPD berbeda

Jenis RemunerasiSistem remunerasi yang digunakan oleh LPD adalah management compensation scheme dimana total remunerasi dikombinasikan dari penghasilan tetap ditambah dengan bonus dan insentif.Berdasarkan skema ini dapat dilihat sistem remunerasi LPD yang adil dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan)Adil didasarkan pada kinerja dan tanggung jawab pegawaiAccountable didasarkan pada variabel tertentu yang telah diamati dan diukurKepuasan para pekerja atas pendapatannya dapat dilihat dari tingginya motivasi untuk bekerja dan rendahnya tingkat ketidakhadiran para pegawaiConcluding RemarksLingkungan kelembagaan memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik dan kesuksesan LPD dalam mencapai tujuandengan menyediakanjasa keuanganbagi masyarakat pedesaansebagaiperantara keuangan.Baik lembaga formal dan informal sama-sama memiliki pengaruh terhadap praktik LPD. Antara lain dalam organisasi itu sendiri, prosedur rekrutmen, mekasnisme pengiriman, dan sistem remunerasi.Dukungan lembaga formal yang didorong oleh lembaga informal masyarakat Bali adalah salah satu faktor penting yang menguatkan keberadaan dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro dimana untuk mencapai hasil yang diinginkan.Sebagai lembaga formal, campur tangan pemerintah provinsi Bali juga diperlukan untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan LPD sehingga dapat mencerminkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang satabil. Salah satunya dapat berupa pemberian bantuan.Kondisi pertumbuhan ekonomi makro yang stabil dan menguntungkan ini disertai oleh kebebasan pengambilan kebijakan pasar keuangan oleh pemerintah Indonesia telah memperbesar peran lembaga keuangan, khususnya LPD, dalam perkembangan ekonomi Bali sehingga muncul investasi yang menguntungkan.Kestabilan dan pertumbuhan ekonomi makro dapat ditentukan olehKebebasan pasar keuangan di level nasionalKestabilan politik di BaliDukungan pemerintah di semua tingkatTingginya keterikatan sosial masyarakat BaliPentingnya struktur sosial tradisionalSecara umum, kestabilan dan pertumbuhan ekonomi makro dengan lingkungan sosial-budaya merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan LPD di Bali dan lembaga keuangan mikro lainnya.