LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN · PDF filejumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, ... Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

KEUANGAN DESA

DITERBITKAN OLEH : BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009

1

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 72 Ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 tentang Desa, maka perlu diatur

ketentuan mengenai keuangan desa

yang meliputi sumber pendapatan desa,

alokasi dana desa dan kedudukan

keuangan Kepala Desa dan Perangkat

Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Keuangan Desa;

2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Jawa tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Batang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2757);


tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lemabaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara



tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

3

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara


5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

158, Tambahan Lembaran Negara


6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

4

7. Peraturan Daerah Kabupaten

Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kecamatan

Wonokerto, Kecamatan Karangdadap,

dan Kecamatan Siwalan Kabupaten

Pekalongan (Lembaran Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 2002

Nomor 25);



tentang Penetapan Kembali Wilayah

Kerja Kecamatan Wiradesa, Kecamatan

Kedungwuni, dan Kecamatan Sragi

Kabupaten Pekalongan (Lembaran

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun

2001 Nomor 26);



tentang Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa / Kelurahan

(Lembaran Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun 2002 Nomor 7 Seri

D Nomor 1);

5



tentang Pedoman Penyusunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun 2006 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pekalongan Nomor 8);



tentang Pembentukan Badan

Permusyawaratan Desa (Lembaran


2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pekalongan

Nomor 9);



tentang Tata Cara Pemilihan,

Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran


2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pekalongan

6

Nomor 10);



tentang Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya







tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);



tentang Pembentukan, Penghapusan,

Penggabungan Desa dan Perubahan

Status Desa Menjadi Kelurahan





7

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN

Dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PEKALONGAN TENTANG

KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang

dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten

Pekalongan

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan

Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.

8

3. Pemerintahan Daerah adalah

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat

sebagai perangkat daerah kabupaten

dan daerah kota.

5. Desa atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut Desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan

9

oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam

mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa atau yang disebut

dengan nama lain adalah Kepala Desa

dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa. atau

yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang merupakan perwujudan

demokrasi dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Peraturan Desa adalah peraturan

perundangan-undangan yang dibuat

oleh BPD bersama Kepala Desa.

10. Peraturan Kepala Desa adalah

peraturan perundang-undangan yang

10

ditetapkan oleh Kepala Desa yang

bersifat mengatur dalam rangka

melaksanakan Peraturan Desa dan

peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi.

11. Keputusan Kepala Desa adalah

peraturan perundang-undangan berupa

keputusan yang ditetapkan oleh Kepala

Desa untuk melaksanakan Peraturan

Desa maupun peraturan perundang-

undangan yang lainnya.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan

kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa

yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban desa tersebut.

13. Pengelolaan adalah rangkaian

kegiatan mulai dari perencanaan,

pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan,

pemeliharaan, penghapusan,

pemindahtanganan, penatausahaan,

penilaian, pembinaan, pengawasan

11

dan pengendalian.

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah

keseluruhan kegiatan yang melipuiti

perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan

keuangan desa.

15. Sumber Pendapatan Desa adalah

semua sumber penerimaan desa baik

dari pendapatan asli desa, bagi hasil

pajak daerah Kabupaten, bagian dari

dana perimbangan keuangan pusat

dan daerah yang diterima kabupaten

untuk desa, bantuan keuangan dari

pemerintah, pemerintah propinsi,

pemerintah kabupaten, dan hibah serta

sumbangan dari pihak ketiga 7yang

tidak mengikat.

16. Kekayaan Desa adalah barang milik

Desa yang berasal dari kekayaan asli

Desa, dibeli atau diperoleh atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa atau perolehan hak lainnya yang

sah.

12

17. Tanah Desa adalah barang milik desa

berupa tanah bengkok, kuburan, dan

titisara.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa selanjutnya disingkat APB Desa

adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah desa yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah

Desa dan BPD yang ditetapkan dengan

Peraturan Desa.

19. Swadaya masyarakat adalah

kemampuan dari suatu kelompok

masyarakat dengan kesadaran dan

inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar

kearah pemenuhan kebutuhan jangka

pendek maupun jangka panjang yang

dirasakan dalam kelompok masyarakat

itu.

20. Gotong Royong adalah bentuk

kerjasama yang spontan dan sudah

melembaga serta mengandung unsur-

unsur timbal balik yang bersifat

sukarela antara warga Desa dan atau

antara warga Desa dengan Pemerintah

13

Desa untuk memenuhi kebutuhan yang

insidentil maupun berkelangsungan

dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan bersama baik materil

maupun spiritual.

21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya

disingkat (ADD) adalah dana yang

dialokasikan oleh Pemerintah

Kabupaten Pekalongan untuk desa

yang bersumber dari bagian dana

perimbangan setelah dikurangi belanja

pegawai, bagian dari bagi hasil pajak

daerah dan retribusi kabupaten untuk

tahun berjalan, yang ditujukan untuk

meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat di desa.

22. Alokasi Dana Desa Minimal yang

selanjutnya disingkat (ADDM) adalah

bagian/komponen yang dibagi merata

ke seluruh desa.

23. Alokasi Dana Desa Proporsional yang

selanjutnya disingkat (ADDP) adalah

bagian/komponen ADD dibagi secara

proporsional keseluruhan desa dengan

14

memperhatikan faktor kemiskinan,

keterjangkauan, kesehatan, pendidikan,

jumlah penduduk, luas wilayah, potensi

ekonomi, partisipasi masyarakat dan

jumlah unit komunitas di Desa. Unit

Komunitas adalah dusun, RT / RW

yang ada di desa.

24. Hibah adalah pengalihan kepemilikan

barang dan / atau uang dari pemerintah

daerah kepada pemerintah desa, antar

pemerintah desa, atau dari pemerintah

pusat/pemerintah daerah kepada pihak

lain tanpa memperoleh pengganti.

25. Pungutan desa adalah segala pungutan

baik berupa uang maupun benda dan

atau barang yang dilakukan pemerintah

desa berdasarkan pertimbangan

kemampuan sosial ekonomi

masyarakat desa yang ditetapkan

melalui peraturan desa dalam rangka

peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di

desa.

15

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama

Jenis

Pasal 2

(1) Jenis Sumber pendapatan desa terdiri

atas :

a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari :

1. hasil usaha desa;

2. hasil kekayaan desa;

3. hasil swadaya dan partisipasi;

4. hasil gotong royong, dan

5. Lain-lain pendapatan asli desa

yang sah;

b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten

paling sedikit 10% (sepuluh per

seratus) untuk desa ;

c. Bagian dari retribusi Daerah yang

dialokasikan secara proporsional;

d. Bagian dari dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh Daerah untuk Desa

paling sedikit 10% (sepuluh per

16

seratus), yang pembagiannya untuk

setiap Desa secara proporsional

yang merupakan Alokasi Dana

Desa;

e. Bantuan keuangan dari Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah dalam rangka

pelaksanaan urusan pemerintahan;

f. hibah dan sumbangan dari pihak

ketiga yang tidak mengikat.

(2) Jenis sumber pendapatan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditetapkan dengan Peraturan

Desa.

(3) Bantuan keuangan dari Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d disalurkan

melalui Kas Desa.

Pasal 3

(1) Hasil kekayaan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf

a angka 2, terdiri atas :

17

a. tanah Kas Desa;

b. pasar Desa;

c. pasar Hewan yang dikelola desa;

d. tambatan Perahu;

e. bangunan Desa;

f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh

Desa

g. pemandian umum yang dikelola

desa

h. obyek rekreasi yang dikelola desa

i. tempat pemancingan disungai yang

dikelola desa

j. lapangan desa

k. saluran air milik desa

l. lain-lain kekayaan milik Desa.

(2) Lain-lain kekayaan milik Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf l antara lain :

a. barang yang dibeli atau diperoleh

atas beban APBDesa/Daerah;

b. barang yang berasal dari perolehan

lainnya dan atau lembaga dari

pihak ketiga.

18

c. barang yang diperoleh dari

hibah/sumbangan atau yang

sejenis;

d. barang yang diperoleh sebagai

pelaksanaan dari

perjanjian/kontrak dan lain-lain

sesuai dengan peraluran

perundangan yang berlaku.

e. hak Desa dari Dana Perimbangan,

Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Daerah;

g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang

sah dan tidak mengikat; dan

h. hasil kerjasama desa.

Pasal 4

(1) Kekayaan desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 menjadi

milik desa.

(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuktikan dengan

19

dokumen kepemilikan yang sah atas

nama desa.

(3) Tata cara pengelolaan kekayaan desa

diatur oleh Bupati.

Pasal 5

(1) Dengan berubahnya status Desa

menjadi Kelurahan, maka seluruh

kekayaan dan sumber-sumber

pendapatan Desa menjadi kekayaan

Daerah.

(2) Pengelolaan kekayaan dan sumber-

sumber pendapatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur

berdasarkan pedoman pengelolaan

barang daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 6

(1) Pengelolaan sumber pendapatan desa

dilaksanakan berdasarkan asas

fungsional, kepastian hukum,

keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas

20

dan kepastian nilai.


harus berdayaguna dan berhasilguna

untuk meningkatkan pendapatan desa.



harus mendapatkan persetujuan BPD.

(4) Sumber pendapatan desa dikelola

melalui APBDesa dan digunakan untuk

penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan di

desa.


berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pungutan Desa

Pasal 7

(1) Penetapan jenis dan besarnya

pungutan yang sifatnya membebani

masyarakat harus ditetapkan dalam

Peraturan Desa.

(2) Tata cara dan pelaksanaan pungutan

21

Desa, Swadaya, Partisipasi dan Gotong

Royong ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa.

Bagian Keempat

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 8

(1) Desa memperoleh bagian dari Pajak

dan Retribusi Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai

besarnya penerimaan bagian pajak dan

retribusi daerah yang diterima desa

diatur oleh Bupati.

Pasal 9

(1) Sumber pendapatan daerah yang

berada di desa baik pajak maupun

retribusi yang sudah dipungut oleh

Pemerintah Daerah tidak dibenarkan

adanya pungutan tambahan oleh

Pemerintah Desa.

(2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya

yang telah dipungut oleh Desa tidak

dibenarkan dipungut atau diambil alih

22

oleh Pemerintah Provinsi atau

Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Tanah Kas Desa, Tanah Grantungan

Dan Tanah Eks Bengkok Guru

Pasal 10

(1) Sumber pendapatan desa yang telah

dimiliki dan dikelola oleh desa tidak

dibenarkan diambil alih oleh

Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2) Tanah-tanah kas desa yang berasal

dari tanah grantungan dan eks

bengkok guru sebagaimana diatur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 8

Tahun 1977 tentang Penguasaan

Tanah Grantungan, Bengkok Guru dan

sebagainya diserahkan kembali

pengelolaannya dan menjadi milik

Desa.

(3) Penyerahan pengelolaan tanah tanah

kas desa sebagaimana dimaksud ayat

23

(2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam

Hibah Dan Sumbangan

Pasal 11

(1) Pemberian hibah dan sumbangan

kepada desa tidak mengurangi

kewajiban pihak penyumbang kepada

desa.

(2) Sumbangan yang berbentuk barang,

baik barang bergerak maupun barang

tidak bergerak dicatat sebagai barang

inventaris kekayaan milik desa sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sumbangan yang berbentuk uang

dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB III

ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

Pemerintah Daerah menetapkan Alokasi

Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan

24

Desa yang ditujukan untuk meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat di desa,

selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa

(ADD).

Pasal 13

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk

membiayai program Pemerintahan Desa

dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat.

Pasal 14

Alokasi Dana Desa bertujuan :

a. meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan desa dalam

melaksanakan pelayanan

pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan sesuai

kewenangannya.

b. meningkatkan kemampuan lembaga

kemasyarakatan didesa dalam

perencanaan, pelaksanaan dan

25

pengendalian pembangunan secara

partisipatif sesuai dengan potensi desa.

c. meningkatkan pemerataan pendapatan,

kesempatan bekerja dan kesempatan

berusaha bagi masyarakat desa.

d. mendorong peningkatan swadaya dan

gotong royong masyarakat.

Pasal 15

(1) Sumber dan proporsi Alokasi Dana

Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2

adalah:

a. Paling sedikit sedikit 10% dari

Bagian Dana Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah yang

diterima oleh Kabupaten setelah

dikurangi alokasi dasar Belanja

Pegawai Negeri Sipil.

b. Paling sedikit 10% dari bagi hasil

pajak daerah.

c. Sebagian dari retribusi Daerah.

(2) Besaran sebagian dari retribusi Daerah


huruf c ditetapkan oleh Bupati.

26

(3) Besarnya ADD kepada Pemerintahan

Desa ditetapkan dalan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) tahun berlaku.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai

teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa

diatur oleh Bupati.

BAB IV

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA

DESA

DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Pertama

Penghasilan dan Tunjangan

Pasal 17

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa

diberikan penghasilan tetap setiap

bulan dan/atau tunjangan lainnya

sesuai dengan kemampuan keuangan

desa.

(2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan

lainnya yang diterima Kepala Desa dan

27

Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

setiap tahun dalam APBDesa.

(3) Penghasilan tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

sama dengan Upah Minimum Regional

Kabupaten.

Pasal 18

(1) Tunjangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

dapat berupa :

a. tunjangan jabatan ;

b. tunjangan kesehatan ;

c. tunjangan kecelakaan ;

d. tunjangan kematian ;

e. tunjangan purna tugas.

(2) Jenis dan besarnya tunjangan


ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemberian Penghasilan

Tetap Dan Tunjangan

28

Pasal 19

Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap

dan tunjangan bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa terhitung sejak tanggal

pelantikan sampai dengan ditetapkannya

keputusan pemberhentian.

Pasal 20

Penghasilan tetap dan tunjangan bagi

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat

diberikan setiap bulan.

Pasal 21

(1) Penjabat Kepala Desa dan yang

menjalankan tugas Kepala Desa dan

Perangkat Desa diberikan penghasilan

tetap dan tunjangan lainnya.

(2) Besarnya penghasilan tetap dan

tunjangan lainnya bagi Penjabat Kepala

Desa dan yang menjalankan tugas

Kepala Desa dan Perangkat Desa

ditetapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Perangkat Desa yang merangkap tugas

jabatan hanya mendapatkan

29

penghasilan tetap dan tunjangan untuk

1 (satu) jabatan.

Pasal 22

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang

diberhentikan sementara diberikan

penghasilan 50% (lima puluh per

seratus) dari besarnya penghasilan

tetap.

(2) Sisa penghasilan tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke

Kas Desa sebagai sumber pendapatan

Desa.

(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang

diberhentikan sementara tidak

diberikan tunjangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

Pasal 23

(1) Untuk keperluan kegiatan operasional

Kepala Desa dan Perangkat Desa,

Penjabat Kepala Desa yang

30

menjalankan tugas Kepala Desa dan

Perangkat Desa dapat disediakan biaya

operasional.

(2) Biaya operasional kegiatan


disesuaikan dengan kemampuan

keuangan Desa.

(3) Besarnya biaya operasional


ditetapkan setiap tahun dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa.

BAB V

P E N G A W A S A N

Pasal 24

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan

Sumber Pendapatan Desa, Alokasi

Dana Desa dan Kedudukan Keuangan

Kepala Desa dan Perangkat Desa

dilakukan oleh Badan

Permusyawaratan Desa dan atau

Bupati.

(2) Penyalahgunaan pelaksanaan Sumber

Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa

31

dan Kedudukan Keuangan Kepala

Desa dan Perangkat Desa dikenakan

sanksi dan hukuman sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kedudukan Keuangan Sekretaris Desa

yang belum diisi dari Pegawai Negeri Sipil

disesuaikan dengan Perangkat Desa

Lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan

Daerah ini sepanjang menyangkut teknis

pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh

Bupati.

32

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan Pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen

pada tanggal 30 Juni 2009

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd.

SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen Pada tanggal 1 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

SUSIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009

NOMOR 9

Salinan sesuai aslinya, Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Pekalongan

Bambang Supriyadi, SH, M.Hum. Penata Tk. I

NIP. 500 084 340 / 19630308 198701 1 003

33

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

KEUANGAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah desa

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah berimplikasi pada penyesuaian

sistem Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip

dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai

desa tetap yaitu : (1) Kenaekaragaman, (2) partisipasi, (3)

otonomi asli, (4) demokratisasi. Pemberian otonomi asli

kepada desa bertujuan untuk memandirikan desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan

34

pelayanan optimal kapada masyarakat yang bermuara pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian

dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa diberikan

kewenangan mencakup urusan pemerintahan yang sudah

ada bedasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan

pengaturannya kepada desa. Dalam rangka melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan

untuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat

desa diberikan pendanaan yang berasal dari dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

kabupaten diberikan kepada desa paling sedikit 10 %

selanjutnya disebut alokasi dana desa, disamping adanya

sumber-sumber pendapatan desa yang meliputi

pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah

daerah serta hibah dan sumbangan pihak ketiga. Sumber-

sumber pendapatan desa diatur dalam APBDesa secara

terstruktur agar pengelolaannya dapat

dipertanggungjawabkan.

35

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat ( 1 )

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota

paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)

diberikan langsung kepada Desa.

Huruf c

Dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian

diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan

secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bagian dari dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah"

adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan

sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum

setelah dikurang belanja pegawai.

36

Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung

kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah

Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per

seratus) digunakan untuk biaya operasional

pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh

per seratus) digunakan untuk kegiatan

pemberdayaan masyarakat.

Huruf e

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk

tunjangan penghasilan Kepala Desa dan

Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan

kabupaten/kota digunakan untuk percepatan

atau akselerasi pembangunan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak

ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf,

dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian

sumbangan dimaksud tidak mengurangi

kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan "wakaf” dalam ketentuan

ini adalah perbuatan hukum wakif untuk

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

37

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut

syariah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

38

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

39

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 7

40

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN · PDF filejumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, ... Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN

Documents