PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN BUPATI BATANG, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tabun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
10
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG - …portal.batangkab.go.id/jdih/PERDA/1_200812.pdf · Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ... Jumlah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN BUPATI BATANG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu
mengatur Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status
Desa Menjadi Kelurahan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tabun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
B A B I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang.
6. Desa adalah desa diwilayah Kabupaten Batang.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja
kecamatan di Kabupaten Batang.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di wilayah
Kabupaten Batang.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa
yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih,
atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai
akibat t idak lagi memenuhi persyaratan.
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi Desa baru.
14.Tim Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pembentukan,
penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
15.Tim Kecamatan adalah t im yang dibentuk oleh Camat dalam rangka
pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi
kelurahan.
BAB II PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Bagian Pertama Tujuan Perubahan status desa menjadi kelurahan
Pasal 2
(1) Perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan