1 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) KAJEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEKALONGAN, Menimbang : a. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Tahun 1988/1989 – 2008/2009 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 01 Tahun 1988 telah berjalan 15 tahun, maka sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan; b. bahwa dengan pemindahan pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan memberikan dampak terhadap perkembangan Kota Kajen yang sangat pesat, maka perlu penataan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota ( RUTRK) Kajen; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
47
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN...1 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) KAJEN DENGAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) KAJEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,
Menimbang : a. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen dengan
kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Tahun
1988/1989 – 2008/2009 yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 01 Tahun 1988 telah
berjalan 15 tahun, maka sesuai ketentuan Undang – Undang
Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dapat ditinjau
kembali dan atau disempurnakan;
b. bahwa dengan pemindahan pusat Pemerintahan Kabupaten
Pekalongan memberikan dampak terhadap perkembangan Kota
Kajen yang sangat pesat, maka perlu penataan kembali
Rencana Umum Tata Ruang Kota ( RUTRK) Kajen;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu
menetapkan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
Kajen dengan Peraturan Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);
2
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
3
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota
Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3395 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3381) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara
Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3721);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
4
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4385);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4453);
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;
26. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 60).
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor
133);
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004
tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001
Nomor 23).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TAT A RUANG
KOTA (RUTRK) KAJEN.
5
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Masyarakat adalah orang per orang, kelompok orang, badan hukum
dan masyarakat hukum adat.
6. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Kota Kajen adalah Ibukota Kabupaten Pekalongan sekaligus Ibukota
Kecamatan Kajen sebagai lingkungan kehidupan yang berfungsi
sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan dari wilayah
Kabupaten Pekalongan.
8. Lahan adalah keseluruhan muka daratan beserta gejala-gejala di
bawah permukaannya yang bersangkut paut dengan pemanfaatanya
bagi manusia.
9. Penggunaan lahan adalah bentuk penggunaan utama dari lahan
atau bagaimana lahan itu digunakan, misalnya untuk permukiman,
perdagangan, perkantoran dan pertanian.
10. Bentuk penggunaan lahan adalah salah satu dasar klasifikasi
penggunaan lahan untuk membedakan kelompok/jenis penggunaan
menurut wujudnya.
11. Perubahan penggunaan lahan adalah beralihnya atau berubahnya
bentuk penggunaan lahan yang satu menjadi bentuk penggunaan
lahan yang lain. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan
perubahan penggunaan lahan adalah peralihan bentuk penggunaan
lahan sawah menjadi bentuk penggunaan lahan non pertanian
(permukiman, industri/jasa).
6
12. Rencana penggunaan lahan adalah bagian dari Rencana Umum
Tata Ruang Kota yang mengkhususkan pada bentuk penggunaan
lahan yang direncanakan.
13. Ruang adalah wadah secara keseluruhan yang meliputi ruang
daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan
wilayah, dengan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia
dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan budaya) dengan
ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan)
berlangsung.
14. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang
baik direncanakan maupun tidak.
15. Penataan ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan
pola pemanfaatan ruang.
17. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah merupakan
rencana pemanfaatan ruang wilayah kota/kawasan perkotaan yang
disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antara sektor
dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program
pembangunan perkotaan dalam jangka panjang. Merupakan bagian
dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
18. Wujud Struktural Pemanfaatan Ruang adalah susunan unsur – unsur
pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan
buatan yang secara hierarkis dan struktural berhubungan satu
dengan lainnya membentuk tata ruang.
19. Struktur Pemanfaatan Ruang meliputi distribusi penduduk, sistem
kegiatan pembangunan, dan sistem pusat – pusat pelayanan
pemukimam perkotaan termasuk pusat pelayanan koleksi dan
distribusi; sistem prasarana trasnportasi; sistem telekomunikasi,
sistem energi, sistem prasarana pengelolaan lingkungan termasuk
sistem pengairan.
20. Pola Pemanfaatan Ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang
menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan
atau kegiatan alam.
21. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan adalah
merupakan bentuk pemanfaatan ruang wilayah kota, yang
menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan
atau kegiatan alam.
7
22. Pola Pemanfaatan Ruang meliputi kawasan lindung, kawasan
permukiman, kawasan jasa (perniagaan, pemerintahan, transportasi,
pariwisata, dan lain – lain) kawasan perindustrian.
23. Daerah Kota adalah Wilayah dengan batasan administratif
dinyatakan sebagai kota dan dilengkapi dengan kelengkapan fungsi
pemerintahan.
24. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah kegiatan
pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang
berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian insentif dan
Rencana kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah pada masing-masing
Bagian Wilayah Kota (BWK) Kajen, kebutuhan dan kekurangan sampai
akhir tahun perencanaan meliputi :
27
a. Kebutuhan sarana kebersihan pada Bagian Wilayah Kota (BWK) I
dengan jumlah penduduk 6.960 jiwa dengan volume sampah 11,1
m³/hari.
- Tong sampah = 600 Unit
- Gerobak sampah = 11 Unit
- Container = 2 Unit
- Arm roll = 1 Unit
- Personil = 11 Orang
b. Kebutuhan sarana kebersihan pada Bagian Wilayah Kota (BWK) II
dengan jumlah penduduk 9.567 jiwa dengan volume sampah 15,3
m³/hari
- Tong sampah = 900 Unit
- Gerobak sampah = 15 Unit
- Container = 3 Unit
- Arm roll = 1 Unit
- Personil = 15 Orang
c. Kebutuhan sarana kebersihan pada Bagian Wilayah Kota (BWK) III
dengan jumlah penduduk 10.629 jiwa dengan volume sampah 17
m³/hari.
- Tong sampah = 1.000 Unit
- Gerobak sampah = 17 Unit
- Container = 3 Unit
- Arm roll = 1 Unit
- Personil = 17 Orang
d. Kebutuhan sarana kebersihan pada Bagian Wilayah Kota (BWK) IV
dengan jumlah penduduk 4.857 jiwa dengan volume sampah
7,7 m³/hari
- Tong sampah = 500 Unit
- Gerobak sampah = 8 Unit
- Container = 2 Unit
- Arm roll = - Unit
- Personil = 8 Orang
e. Kebutuhan sarana kebersihan pada Bagian Wilayah Kota (BWK) V
dengan jumlah penduduk 5.531 jiwa dengan volume sampah
8,8 m³/hari
- Tong sampah = 500 Unit
- Gerobak sampah = 9 Unit
- Container = 2 Unit
- Arm roll = - Unit
- Personil = 9 Orang
28
f. Kebutuhan sarana kebersihan pada Bagian Wilayah Kota (BWK) VI
dengan jumlah penduduk 18.195 jiwa dengan volume sampah
17 m³/hari
- Tong sampah = 1.000 Unit
- Gerobak sampah = 17 Unit
- Container = 3 Unit
- Arm roll = 1 Unit
- Personil = 17 Orang
Bagian Kedua
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota
Pasal 27
(1) Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berfungsi memberikan
gambaran ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan
atau kegiatan alam;
(2) Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. Kawasan budidaya perkotaan meliputi :
1. Perumahan dan permukiman;
2. Perdagangan regional (grosir), kota atau eceran, jasa
penginapan atau perhotelan;
3. Industri tanpa pencemaran;
4. Pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan atau
olahraga, dan fasilitas lainnya;
5. Perkantoran pemerintah dan niaga;
6. Terminal angkutan jalan raya baik untuk penumpang
atau barang dan sarana transportasi lainnya;
7. Pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan,
perikanan;
8. Taman pemakaman umum, taman pemakaman
pahlawan
9. Tempat pembuangan sampah akhir
b. Kawasan lindung meliputi :
1. Kawasan resapan air dan kawasan yang memberikan
perlindungan bagi kawasan bawahan lainnya;
2. Sempadan sungai, sekitar waduk, sekitar mata air, dan
kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau;
3. Cagar alam / pelestarian alam, taman wisata alam,.
29
Paragraf 1
Kawasan budidaya perkotaan
Pasal 28
(1) Kawasan budidaya perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) huruf a sebaran lokasi dan luas lahan untuk
kegiatan primer maupun sekunder sampai dengan akhir tahun
perencanaan pada Unit Lingkungan masing – masing Bagian
Wilayah Kota (BWK) Kota Kajen sebagai berikut :
a. Bagian Wilayah Kota (BWK) I
1) Unit I.1, lingkupnya adalah sebagian Desa Kebonagung
dengan luas wilayah 80,43 Ha, peruntukannya antara
lain untuk kawasan perdagangan dan jasa serta lahan
permukiman dengan berbagai fasilitas pendukungnya.
2) Unit I.2, lingkupnya adalah sebagian Desa Kebonagung
dan Kelurahan Kajen dengan luas wilayahnya 52,78 Ha,
diperuntukan sebagai kawasan perdagangan dan jasa
serta lahan perkantoran dan permukiman dengan
berbagai fasilitas pendukungnya.
3) Unit I.3, lingkupnya adalah sebagian Desa Nyamok dan
Kelurahan Kajen dengan luas wilayahnya 55,29 Ha,
diperuntukan sebagai kawasan perdagangan dan jasa,
perkantoran, permukiman, perumahan Dinas Bupati,
perumahan Dinas Pemda, Gedung Pertemuan, Taman
Kota dengan berbagai fasilitas pendukung.
4) Unit I.4, lingkupnya adalah sebagian Desa Nyamok
dengan luas wilayahnya 62,84 Ha, diperuntukan sebagai
kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran dan
permukiman dengan berbagai fasilitas pendukung. Juga
terdapat Taman Kota, alun - alun merupakan salah satu
open space yang ada di Kota Kajen
b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II
1) Unit II.1, lingkupnya adalah sebagian Desa Gejlig dan
Desa Tanjungsari dengan luas wilayah 114,60 Ha,
diperuntukan sebagai kawasan campuran, perkantoran,
kawasan pertanian kota, kawasan sub terminal, kawasan
olahraga, kawasan budaya, taman kota, permukiman
dengan berbagai fasilitas pendukungnya.
30
2) Unit II.2 lingkupnya adalah sebagian Desa Rowolaku dan
Desa Gejlig dengan luas wilayahnya 164,93 Ha,
diperuntukan sebagai kawasan campuran, perkantoran,
permukiman dengan berbagai fasilitas pendukungnya.
c. Bagian Wilayah Kota (BWK) III
1) Unit III.1, lingkupnya adalah sebagian Desa Rowolaku,
Desa Gejlig, Sambiroto dan Salit dengan luas wilayah
143,53 Ha, diperuntukan sebagai kawasan campuran,
perkantoran, industri pengolahan hasil pertanian,
perdagangan dan jasa, permukiman dengan berbagai
fasilitas pendukung. Juga terdapat kebun binatang yang
merupakan kawasan konservasi,
2) Unit III.2 lingkupnya adalah sebagian Desa Rowolaku,
Gejlig dan Sambiroto dengan luas wilayahnya 116,38 Ha,
diperuntukan sebagai kawasan permukiman dan
pertanian kota, pendidikan tinggi, juga ada peruntukan
sebagai kawasan campuran serta perdagangan dan
jasa.
3) Unit III.3 lingkupnya adalah sebagian Desa Gejlig,
Sambiroto dan Salit dengan luas wilayahnya 128,02 Ha,
diperuntukan sebagai kawasan permukiman dan
pertanian kota, perumahan militer dan sedikit kawasan
campuran.
d. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV
1) Unit IV.1, lingkupnya adalah sebagian Desa Nyamok,
dan Kelurahan Kajen dengan luas wilayah 95,94 Ha,
diperuntukan sebagai kawasan campuran, perdagangan
dan jasa, permukiman dengan berbagai fasilitas
pendukung, kawasan pertanian dan penelitian pertanian
kota.
2) Unit IV.2 lingkupnya adalah Desa Tanjungkulon, dengan
luas wilayahnya 64,97 Ha, diperuntukan sebagai
kawasan campuran, perdagangan dan jasa, permukiman,
Perumahan Dinas Pemda dengan berbagai fasilitas
pendukungnya serta kawasan pertanian.
31
e. Bagian Wilayah Kota (BWK) V
1) Unit V.1, lingkupnya adalah sebagian Desa Salit dan
Desa Sangkanjoyo dengan luas wilayah 61,64 Ha,
diperuntukan sebagian besar kawasan pertanian, dan
permukiman dengan berbagai fasilitas pendukungnya.
2) Unit V.2 lingkupnya adalah Desa Kutorejo, sebagian
Desa Kebonagung, dan Kelurahan Kajen dengan luas
wilayahnya 52,50 Ha, diperuntukan sebagai kawasan
perkantoran, permukiman, pertanian kota, kawasan
campuran, perdagangan dan jasa serta terminal.
f. Bagian Wilayah Kota (BWK) VI
1) Unit VI.1 lingkupnya adalah sebagian Desa
Sinangohprendeng dengan luas wilayah 173 ha
diperuntukkan sebagian besar kawasan permukiman,
perdagangan dan jasa, kawasan pertanian, dengan
berbagai fasilitas pendukung.
2) Unit VI.2 lingkupnya adalah Desa Gandarum dengan luas
wilayah 376 ha diperuntukkan sebagai kawasan
permukiman, perkantoran, campuran, pertanian,
peternakan.
3) Unit VI.3 lingkupnya adalah Desa Pekiringanalit dengan
luas wilayah 170 ha diperuntukkan sebagian kawasan
pertanian, permukiman, campuran.
(2) Kawasan budidaya perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditunjukkan di dalam Peta Pola Pemanfaatan Ruang
Kota Kajen sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Paragraf 2
Kawasan Lindung perkotaan
Pasal 29
(1) Kawasan lindung perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) huruf b di wilayah kota Kajen berupa :
rencana daerah perlindungan di perkotaan, sempadan
sungai, sempadan jalan, kawasan terbuka hijau kota
termasuk jalur hijau.
32
(2) Rencana daerah perlindungan di perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terletak di antara Desa Rowolaku
dan Desa Gejlig Bagian Wilayah Kota (BWK) III unit III.1 dan
unit III.2. merupakan kawasan konservasi, dan kawasan
konservasi yang sekaligus sebagai kebun binatang.
(3) Kawasan lindung berupa Sempadan Sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terletak di sepanjang kiri kanan
sungai yang mengalir melewati semua Bagian Wilayah Kota
(BWK) yang ada di Kota Kajen.
(4) Sempadan Sungai yang berada di luar kawasan permukiman
ditetapkan 50 m, sedangkan yang berada di kawasan
permukiman ditetapkan 10 m dari tepi sungai dapat berupa
jalan inspeksi.
(5) Sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan baik untuk jalan arteri, jalan kolektor dan jalan
lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(6) Kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa taman kota,
alun – alun kota, kawasan penelitian pertanian, pertanian
kota.
(7) Kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebar pada Bagian
Wilayah Kota (BWK) sebagai berikut :
a. Bagian Wilayah Kota (BWK) I : Alun – alun dan Taman
kota terletak di Unit 1.3 dan unit 1.4
b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II : Taman kota dan
pertanian kota terletak di Unit II.1
c. Bagian Wilayah Kota (BWK) III : Pertanian kota terletak
sebagian besar di Unit III.1, Unit III.2 dan unit III.3
d. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV : Penelitian Pertanian
terletak di unit IV. 1 dan Pertanian Kota terletak di Unit
IV.1 dan unit IV.2
e. Bagian Wilayah Kota (BWK) V : Pertanian kota sebagian
besar terletak di Unit V.1 dan unit V.2
f. Bagian Wilayah Kota (BWK) VI : Pertanian Kota sebagian
besar terletak di Unit VI.1, Unit VI.2 dan Unit VI.3.
33
BAB V
RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG,
BUDIDAYA PERKOTAAN, DAN KAWASAN TERTENTU.
Bagian Pertama
Rencana Daya Tampung Terhadap Bangunan
Pasal 30
(1) Kepadatan penduduk Kota Kajen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, harus dikendalikan secara baik.
(2) Kepadatan Bangunan yang berada di Kota Kajen harus diawasi
dan dikendalikan dengan seksama.
(3) Kepadatan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
saling terkait dengan Kepadatan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Pasal 31
(1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan antara
luas lantai dasar suatu bangunan dengan luas petak tanah yang
ada.
(2) Untuk kawasan komersial dilakukan pembatasan luas lahan
terbangun yang telah ada dan tidak diperbolehkan perluasan
secara horizontal, kawasan ini meliputi wilayah Bagian Wilayah
Kota (BWK) I.
(3) Untuk kawasan campuran perumahan dan perdagangan, KDB
maksimal yang diijinkan untuk pendirian bangunan baru sebesar
70% dan menyisakan lahan sebagai jalur hijau/open space.
Kawasan ini meliputi sebagian besar wilayah Bagian Wilayah
Kota (BWK) I.
(4) Untuk kawasan perumahan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
maksimal antara 50%-60% sesuai kondisi setempat. Kawasan ini
meliputi wilayah wilayah Bagian Wilayah Kota (BWK) II, wilayah
Bagian Wilayah Kota (BWK) III, wilayah Bagian Wilayah Kota
(BWK) IV, wilayah Bagian Wilayah Kota (BWK) V dan wilayah
Bagian Wilayah Kota ((BWK) VI dimana masih menyisakan
luasan lahan yang cukup luas.
34
(5) Untuk kawasan perkantoran, Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
maksimal yang diizinkan sebesar 60 % mengingat kawasan ini
memerlukan adanya lapangan terbuka untuk alun-alun, tempat
upacara dan lain lain. Kawasan ini meliputi Bagian Wilayah Kota
(BWK) I.
(6) Secara keseluruhan penentuan nilai Koefisien Dasar Bangunan
(KDB) juga mempertimbangkan lokasi kawasan terhadap status
jalan yang melintasi kawasan tersebut.
Pasal 32
(1) Koefisien Luas Lantai Bangunan (KLB) adalah perbandingan
antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas petak tanah.
(2) Kawasan campuran dan perdagangan, Koefisien Luas Lantai
Bangunan (KLB) maksimal 2,1 dengan tinggi bangunan
maksimal 3 lantai dan disesuaikan dengan kondisi setempat
pada Bagian Wilayah Kota (BWK) I.
(3) Kawasan perumahan, Koefisien Luas Lantai Bangunan (KLB)
maksimal 1,2 dengan tinggi maksimal 2 lantai yang disesuaikan
dengan kondisi setempat meliputi Bagian Wilayah Kota (BWK) II,
Bagian Wilayah Kota (BWK) III, Bagian Wilayah Kota (BWK) IV
dan Bagian Wilayah Kota (BWK) V.
(4) Kawasan perkantoran, Koefisien Luas Lantai Bangunan (KLB)
maksimal 1,8 dengan tinggi bangunan maksimal 3 lantai dan
disesuaikan dengan kondisi setempat terutama pada bagian
pusat kota.
(5) Besarnya Koefisien Luas Lantai Bangunan (KLB) suatu
bangunan ditentukan pula oleh jenis fungsi lahan, kelas jalan dan
kepadatan penduduk.
Pasal 33
Tabel Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai
Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal
31, sebagai berikut :
35
BWK FUNGSI KDB KLB TINGGI
BANGUNAN
BWK I • Pemerintahan
• Perkantoran
• Perdagangan dan jasa
• Permukiman berkepadatan tinggi
60%
60%
70%
70%
1,8
1,8
2,1
2,1
3
3
3
3
BWK II • Pemerintahan
• Perkantoran
• Perdagangan dan jasa
• Permukiman berkepadatan sedang
60%
60%
60%
60%
1,8
1,8
1,8
1,8
3
3
3
3
BWK III • Permukiman berkepadatan rendah
• Pertanian
• Industri Pengolahan Hasil Pertanian
60%
50%
60%
1,2
0,5
1,2
2
1
2
BWK IV • Perdagangan dan jasa
• Perkantoran
• Permukiman berkepadatan sedang
60%
60%
60%
1,2
1,2
1,2
2
2
2
BWK V • Permukiman berkepadatan rendah
• Pertanian Lahan Basah
• Pelayanan umum (terminal)
60%
50%
50%
1,2
0,5
1,5
2
1
3
BWK VI • Permukiman berkepadatan sedang
• Perkantoran
• Perdagangan dan Jasa
• Pertanian
60 %
60 %
70 %
50 %
1,2
1,2
2,1
0,5
2
2
3
1
Bagian Kedua
Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara dan
Sumberdaya Alam Lainnya
Paragraf 1
Penatagunaan Tanah
Pasal 34
(1) Dalam rangka pemanfaatan ruang Kota Kajen dikembangkan
penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan tata guna
tanah.
(2) Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Penatagunaan
Tanah) di wilayah kota diselenggarakan berdasarkan Rencana
Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen.
36
(3) Penatagunaan tanah sebagimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kegiatan di bidang pertanahan di kawasan lindung dan
budidaya, termasuk tanah timbul.
(4) Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah
rawa dan bekas sungai ditetapkan sebagai tanah yang langsung
dikuasai negara.
(5) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2
Penatagunaan Air, Udara dan Sumber Daya Alam Lainny a
Pasal 35
Penatagunaan sumber daya alam lainya berupa penatagunaan air,
penatagunaan udara, dan sumber daya alam lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK)
Bagian Pertama
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 36
(1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan bagian dari sistem
penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Pengendalian Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen
diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan (kegiatan pelaporan,
pemantauan, evaluasi), dan penertiban dengan memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan
serta.
(3) Jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pekalongan sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
37
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 37
(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan
kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten
Pekalongan Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dibentuk
dengan Peraturan Bupati.
(2) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten
Pekalongan Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang
yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan,
pemberian ijin pemanfaatan ruang dan kebijakan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang;
(3) Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. Memberikan masukan kepada Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pekalongan dalam rangka
perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian ruang
kabupaten Pekalongan;
b. Mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan
pelaporan) terhadap rencana tata ruang;
c. Mengkoordinasikan penertiban dan perijinan pemanfaatan ruang
Kabupaten Pekalongan
d. Menginventarisasi dan mengkaji masalah – masalah yang timbul
dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan
alternatif pemecahannya
e. Melaporkan kegiatan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD) Kabupaten Pekalongan serta menyampaikan
usulan pemecahan / kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten
Pekalongan.
(4) Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan
pola pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :
a. Laporan perkembangan pemanfaatan ruang dilaksanakan
melalui sistem pelaporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan
kepada Bupati dengan tembusan DPRD;
38
b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan
materi laporan perkembangan pemanfaatan ruang,
perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang serta
izin pemanfaatan ruang serta masalah-masalah yang akan
dihadapi dan perlu antisipasi.
Bagian Ketiga
Perizinan
Pasal 38
(1) Setiap pemanfaatan ruang yang menyangkut pengendalian lokasi,
kualitas ruang dan tata bangunan diatur melalui perizinan.
(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Penertiban
Pasal 39
(1) Penertiban adalah usaha mengambil tindakan agar pemanfaatan
ruang yang direncanakan dapat terwujud.
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan
menertibkan yang dilakukan melalui penyelidikan dan pemeriksaan
atas semua pelanggaran yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kota Kajen
(3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberian sanksi yang terdiri dari :
a. Sanksi administratif
b. Sanksi Pidana.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat
dilakukan melalui pencabutan izin pemanfaatan ruang yang telah
diberikan
39
Pasal 40
(1) Upaya pencegahan atas kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen
menjadi Wewenang Camat Kajen dan dalam waktu paling lambat
3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati.
(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan pula oleh masyarakat dalam bentuk informasi.
BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 41
Dalam kegiatan penataan ruang Kota Kajen Kabupaten Pekalongan
masyarakat berhak :
a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Kajen;
b. Mengetahui secara terbuka semua jenis rencana tata ruang yang
akan dilaksanakan di Kota Kajen;
c. Menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai
akibat dari penataan ruang;
d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya
sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 42
(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang
sebagai akibat penataan ruang pelaksanaanya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam
yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial
dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau
pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan perundangan ataupun
atas hukum yang berlaku.
40
Pasal 43
(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap
perubahan status semula yang dimiliki masyarakat sebagai akibat
pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen
diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang
bekepentingan.
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang
layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaianya
dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Pasal 44
Dalam hal kegiatan penataan ruang Kota Kajen Kabupaten Pekalongan,
masyarakat wajib :
a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
c. Mentaati Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen yang
telah ditetapkan.
Pasal 45
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang
dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah,
baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan di
masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang
memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika
lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat
menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.
Pasal 46
Dalam pemanfaatan ruang di dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota
(RUTRK) Kajen, peran serta masyarakat dapat berbentuk :
41
a. Pemanfaatan ruang darat, air dan ruang udara berdasarkan peraturan
perundangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud
struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah perkotaan;
c. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana
Umum Tata Ruang Kota Kajen;
d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam
lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rancana
Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen;
f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang
dan/atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan
kelestarian fungsi lingkungan hidup.
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 47
(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Peraturan Daerah ini dapat
juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 48
(1) Pelanggaran terhadap alokasi pemanfaatan ruang sebagaimana
ketentuan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diancam dengan
pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
42
(2) Apabila tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan
terhadap pengurusnya.
(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak
pidana yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 49
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan pada Peta Rencana Umum Tata
Ruang Kota (RUTRK) Kajen dengan tingkat ketelitian berskala
1 : 25.000.
Pasal 50
Badan Usaha atau perorangan yang mendapatkan izin untuk mengelola
sebagian dari Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen wajib
memenuhi kebijakan dan perubahan dari kebijakan ini .
Pasal 51
Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen adalah
10 (sepuluh) tahun sejak Tahun 2003 sampai dengan 2013 dan dilakukan
peninjauan kembali atau penyempurnaanya sekurang – kurangnya 5
(lima) tahun sekali.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
a. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaanya tidak sesuai
dengan RUTRK, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu
fungsi peruntukan ruang.
43
b. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan atau tidak sesuai peruntukan ruangnya perlu dilakukan penyesuaian kembali, segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukan ruangnya selambat lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 54
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kajen Tahun 1988/1989 – 2008/2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1989 Nomor 5 Seri D) dinyatakan dicabut.
Pasal 55
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.
Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 31 Juli 2006
BUPATI PEKALONGAN,
TTD
SITI QOMARIYAH
Diundangkan di Kajen Pada tanggal 31 Juli 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TTD SUDIYANTORO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2006
NOMOR 7
44
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) KAJEN
I. UMUM
. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen dengan kedalaman
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Tahun 1988/1989 – 2008/2009 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 01 Tahun 1988
telah berjalan 15 tahun, maka sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan.
Pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan ke Kota Kajen
pada Tahun 2001, telah meningkatkan aktivitas masyarakat dan pemerintahan yang
cukup pesat sehingga emberikan dampak terhadap perkembangan Kota Kajen yang
sangat pesat, maka perlu penataan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota
(RUTRK) Kajen.
Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan tata ruang kota
yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung
pertumbuhan dan pengembangan kota Kajen, maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
45
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Rencana kebutuhan daya listrik dihitung dengan cara :
- Kebutuhan rumah tangga diasumsikan sebesar 450 watt dengan
perhitungan 1 rumah tangga ditempati oleh 5 orang dan asumsi kebutuhan
listrik per orang sebesar 90 watt.
- Kebutuhan penerangan umum diasumsikan sebesar 10 % dari total
kebutuhan listrik rumah tangga.
- Kebutuhan listrik untuk fasilitas sosial dan komersial diasumsikan sebesar
20 % dari total kebutuhan listrik rumah tangga.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Rencana kebutuhan air bersih dihitung dihitung dengan cara :
- Kebutuhan rumah tangga diperhitungkan atas dasar kebutuhan minimal
perorang 60 liter/hari.
46
- Kebutuhan jasa dan industri diasumsikan sebesar 20 % dari total kebutuhan
rumah tangga.
- Kebutuhan kran umum (hidran umum) diasumsikan sebesar 10 % dari total
kebutuhan rumah tangga.
- Kebocoran diasumsikan sebesar 20 % dari total kebutuhan.
Pasal 24
Rencana kebutuhan jaringan telepon dihitung dengan cara :
- Kebutuhan rumah tangga di kawasan perkotaan diasumsikan 13,3 SST/100
orang.
- Kebutuhan telepon umum diasumsikan 1 SST/3.000 orang.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Penjelasan Tabel
BWK : Batas Wilayah Kota.
Fungsi : Fungsi petak pada tiap peta BWK.
KDB : Koefisien Dasar Bangunan dalam prosen.
KLB : Koefisien Luas Bangunan
: KDB/100 x Tinggi Bangunan
Tinggi Bangunan : Jumlah maksimal tingkat bangunan.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
47
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5