1 LAPORAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DALAM RANGKA PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI KE PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG DAN DISKUSI TERBATAS DI UNIVERSITAS DIPONEGORO, JAWA TENGAH 8 – 10 FEBRUARI 2017 I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Badan Keahlian DPR berdasarkan amanat UU MD3 No 42 Tahun 2014 dan Perpres No. 27 Tahun 2015 mempunyai tugas mendukung (supporting system) kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Khususnya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), bertugas memberikan dukungan kepada Badan Keahlian DPR dalam melaksanakan fungsinya yaitu memberikan kajian atau analisis kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terhadap hasil pemeriksaan BPK. Oleh karena itu, hasil analisis dan kajian yang dilakukan oleh PKAKN selayaknya mendapatkan masukan dan diuji secara akademis untuk menghasilkan rumusan yang komprehensif dan objektif. Pada saat ini kajian yang kami lakukan adalah terkait dengan hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016 terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015, dengan rumusan berupa kutipan dan telaahan. Selain itu tahun ini PKAKN berencana untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan tema ”Menuju Profesionalitas dan Akuntabilitas Penganggaran Pemilu di Indonesia” dan kajian yang berkaitan dengan tema ”Peningkatan Investasi yang Didukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Sehat”. B. TUJUAN Berdasarkan uraian diatas, maka pengumpulan data dan informasi oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara bertujuan untuk mendapatkan masukan berupa data dan informasi melalui teknik observasi dan wawancara berstruktur yang dapat menguatkan kualitas analisis dan kajian sebagai produk PKAKN.
18
Embed
LAPORAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN …berkas.dpr.go.id/puskajiakn/laporan-kunjungan-daerah/public-file/laporan-kunjungan...DAN DISKUSI TERBATAS DI UNIVERSITAS DIPONEGORO,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
LAPORAN
PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DALAM RANGKA PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI
KE PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG
DAN DISKUSI TERBATAS DI UNIVERSITAS DIPONEGORO, JAWA TENGAH
8 – 10 FEBRUARI 2017
I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Badan Keahlian DPR berdasarkan amanat UU MD3 No 42 Tahun 2014 dan Perpres No. 27
Tahun 2015 mempunyai tugas mendukung (supporting system) kelancaran pelaksanaan
wewenang dan tugas DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Khususnya Pusat
Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), bertugas memberikan dukungan kepada
Badan Keahlian DPR dalam melaksanakan fungsinya yaitu memberikan kajian atau analisis
kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terhadap hasil pemeriksaan BPK. Oleh karena itu,
hasil analisis dan kajian yang dilakukan oleh PKAKN selayaknya mendapatkan masukan dan
diuji secara akademis untuk menghasilkan rumusan yang komprehensif dan objektif.
Pada saat ini kajian yang kami lakukan adalah terkait dengan hasil pemeriksaan BPK
Semester I Tahun 2016 terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun
Anggaran 2015, dengan rumusan berupa kutipan dan telaahan. Selain itu tahun ini PKAKN
berencana untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan tema ”Menuju Profesionalitas
dan Akuntabilitas Penganggaran Pemilu di Indonesia” dan kajian yang berkaitan dengan
tema ”Peningkatan Investasi yang Didukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang Sehat”.
B. TUJUAN
Berdasarkan uraian diatas, maka pengumpulan data dan informasi oleh Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara bertujuan untuk mendapatkan masukan berupa data dan
informasi melalui teknik observasi dan wawancara berstruktur yang dapat menguatkan
kualitas analisis dan kajian sebagai produk PKAKN.
2
C. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Semarang, Jawa Timur, dengan objek kunjungan ke
Sekretariat DPRD Kota Semarang, Sekretariat Daerah Kota Semarang, dan Universitas
Diponegoro. Pemilihan daerah tersebut berdasarkan pada keberhasilan pemerintah daerah
dalam melaksanakan dan mewujudkan good governance dan good government (PBB, 2016).
Pertemuan dan diskusi dilakukan dengan Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Badan
Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT), Inspektorat, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah
(KPUD) Kota Semarang, serta Akademisi Universitas Diponegoro.
II. PETA PERMASALAHAN
A. DISKUSI TERBATAS DENGAN AKADEMISI UNIVERSITAS DIPONEGORO
Diskusi yang dilakukan dengan pihak UNIVERSITAS DIPONEGORO terkait masukan dan
uji publik secara akademis terhadap produk yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI. Hasil kajian yang dimaksud dapat
dipetakan sebagai berikut :
Kategori Aspek/Tema Sasaran
1. Kutipan dan Telaahan
terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK RI
Format dan substansi
Mengetahui bagaimana
pandangan, saran dan
pendapat akademisi terkait
format dan substansi
kutipan dan telaahan.
2. Kajian lain - lain “Kebocoran Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN)”
Mengetahui apa yang
dimaksud dengan kebocoran
anggaran dan penyebab
serta implikasinya terhadap
pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan negara
B. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI
Data dan informasi yang ingin diperoleh adalah berkaitan dengan mekanisme pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kota Semarang, khususnya terkait dengan data
dan informasi yang akan dijadikan dasar untuk mencari hubungan positif antara kualitas
opini BPK yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan LKPD Kota Semarang dengan
3
perkembangan nilai investasi daerah baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta
terkait dengan mekanisme pengelolaan dana hibah KPUD Kota Semarang. Selain itu,
berkaitan juga dengan mekanisme dan tata cara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK kepada DPRD dan pembahasan tindak lanjut temuan BPK. Hasil kajian yang
dimaksud dapat dipetakan sebagai berikut :
Kategori Aspek/Tema Sasaran
Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK Kota Semarang
Mekanisme dan Tata Cara
Penyerahan dan Pembahasan
Tindak Lanjut LHP BPK
Mengetahui mekanisme dan
tata cara penyerahan dan
pembahasan tindak lanjut
LHP BPK
Kajian tematik atas Hasil
Pemeriksaan BPK terkait
“Menuju Profesionalitas dan
Akuntabilitas Penganggaran
Pemilu di Indonesia”
Mengumpulkan data dan
informasi atas pengelolaan
dan pertanggungjawaban
keuangan daerah serta
mekanisme pengelolaan
dana hibah KPUD Kota
Semarang.
“Peningkatan Investasi yang
Didukung Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah yang Sehat”
III. NARASUMBER
Akademisi Universitas Diponegoro.
Sekretaris DPRD Kota Semarang
Sekretaris Daerah Kota Semarang;
Inspektorat Kota Semarang;
Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT)
IV. PROFIL
A. Kota Semarang
Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar
kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota
paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir
mencapai 2 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa. Kota Semarang dipimpin oleh
wali kota Hendrar Prihadi, S.E, M.M dan wakil wali kota Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti
Rahayu.
4
Kecamatan
Kecamatan di Semarang, adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan Banyumanik 9. Kecamatan Pedurungan
2. Kecamatan Candisari 10. Kecamatan Semarang Barat
3. Kecamatan Gajahmungkur 11. Kecamatan Semarang Selatan
4. Kecamatan Gayamsari 12. Kecamatan Semarang Tengah
5. Kecamatan Genuk 13. Kecamatan Semarang Timur
6. Kecamatan Gunungpati 14. Kecamatan Semarang Utara
7. Kecamatan Mijen 15. Kecamatan Tembalang
8. Kecamatan Ngaliyan 16. Kecamatan Tugu
Opini BPK atas Kota Semarang 2011 - 2015
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2011-2015), Pemda Kota Semarang dapat dikatakan
memiliki opini atas Laporan Keuangan yang cukup baik, yaitu :
No. Tahun Anggaran Opini BPK
1 2015 WDP
2 2014 WDP
3 2013 WTP-DPP
4 2012 WTP
5 2011 WDP
Keterangan
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WTP –DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas