LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN - pa-enrekang.com filesehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2010 ... Laporan ini disajikan dalam bentuk informasi ... A.

LAPORAN PELAKSANAAN

KEGIATAN

PENGADILAN AGAMA ENREKANG

TAHUN 2009

2

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat taufik dan petunjuk-Nya

sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2010

dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disajikan dalam bentuk informasi tentang seluruh pelaksanaan

kegiatan Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2010 yang dilengkapi dengan data-

data yang memberikan gambaran tentang aktifitas Pengadilan Agama Enrekang

dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan sumber daya manusia tehnis

yustisial, pengelolaan sarana dan prasarana, keuangan dan administrasi.

Laporan dimaksud untuk memberikan informasi kepada pimpinan

Pengadilan Tinggi Agama Makassar serta Mahkamah Agung tentang pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Enrekang.

Dalam menyusun laporan ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk

menyempurnakannya, namun kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak

kekurangan yang perlu diperbaiki, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan

kritik membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas untuk masa-masa yang

akan datang.

Demikian, semoga laporan ini bermamfaat.

Enrekang, 3 Januari 2011

Ketua Pengadilan Agama Enrekang,

Drs. A. R. Buddin S, S.H.

3

D A F T A R I S I

1. Halaman Judul ...………………………………………………………………. i 2. Kata Pengantar …...…………………………………………………………… ii 3. Daftar Isi ……………………………………………………………………….. iii

B A B I PENDAHULUAN ……… ……….. ……….. …………… ………. 1

A. Kebijakan Umum Peradilan…….………………… …….. …… 3 B. Visi dan Misi. …… . …………… …………………………….. 12 C. Renstra …….. ……………………… ……………. …………….. 17

B A B II STRUKTUR ORGANISASI ....... ............. ............... ..................... 32

A. Kedudukan dan struktur organisasi Peradilan Agama ....... 32 B. Struktur Organisasi .. ...……..………………… ………..…….. 36 C. Tugas Pokok dan Fungsi. …………………………………... 37

B A B III KEADAAN PERKARA ........ ........ ....... ........ .......... ..................... 40

A. Bidang Kepaniteraan Perkara……..…………………………. 40 B. Evaluasi… ……………………………………………………….. 43 C. Administrasi Perkara..………………………………………….. 44 D. Pengelolaan Biaya Perkara ……. …………… ……………….. 45

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL …….. ………. ……….. ………… 46

A. Pengertian Pengawasan. ……………………………………… 46 B. Penunjukan Hakim Pengawas Bidang… ……………………. 47 C. Pelaksanaan Pengawasan ………. …………. ……………….. 49

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ……. ………. ………… 51

A. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial……………………… 51 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………..………………. 60 C. Pengelolaan Keuangan .… ………. …………. ………………..63 D. Pengelolaan Administrasi …………… ………….. ………….. 70

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ….. ……… ……… ………. …… 80

A. Kesimpulan…………………………………………………….. 80 B. Rekomendasi……………………………………………………. 80

iii

4

B A B I

PENDAHULUAN

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan

menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman

serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang

kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan

peradilan tetapi juga sebagai puncak menajemen di bidang administratif, personil

dan finansial serta sarana prasarana. Kebijakan “satu atap”, memberikan tanggung

jawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya

guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien,

transparan serta akuntabel. Tanggung jawab MA sebagai konsekuensi peyatuan

atap termaktub dalam Undang Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan

atas Undang Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang Undang No. 4 Tahun 2004,

serta diperbaiki kembali melalui Undang undang No. 48 Tahun 2009 Tentang

5

Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai undang-

undang, yaitu antara lain melalui : undang undang No. 5 Tahun 2004 juncto

Undang Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang MA, Undang Undang No. 8 Tahun

2004 juncto Undang Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum,

Undang Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan

badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan

bahwa “Organisasi, Administrasi, dan Finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bahwahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan

demikian berdasarkan Pasal tersebut lahirlah apa yang disebut Peradilan Satu

Atap ( one roof system).

Sementara itu Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan financial badan

peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan

peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan

masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah undang-Undang

6

Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Peradilan Agama sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989.

Disamping hal tersebut di atas Pengadilan Agama adalah suatu lembaga

publik servis dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas

melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan

sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka badan peradilan

agama yang berada di bawah Departemen Agama ditangani oleh Direktorat,

setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal.

Perubahan itu tentu membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap

pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan, baik dari segi

ketenagaan, administrasi, financial maupun sarana dan prasarananya.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Peradilan adalah salah satu alat negara yang diberi wewenang untuk

menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diterima sesuai

dengan kompetensi absolutnya. Pengadilan sesuai dengan azas peradilan yaitu

7

sederhana, cepat dan biaya ringan selalu mengedepankan hal tersebut dalam

memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan. Dalam hal ini

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama merupakan kawal

depan dalam menciptakan tertib hukum serta memberikan keadilan. Dimana

Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya diatur dalam Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Enrekang dalam melaksanakan kegiatan mempunyai

landasan kerja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan :

1) Staatsblad 1941 Nomor 44 tentang Reglemen Indonesia yang

diperbaharui (RIB=HIR) / Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927 Tentang

R.Bg jo. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di

Jawa dan Madura.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan

Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974.

4) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

8

6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah

Milik jo. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 1 Tahun 1978 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

9) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan

dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1983 jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I.

Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

10) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam

11) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2001 tentang

Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang tidak memenuhi persyaratan

formal.

12) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara

Gugatan Perwakilan Kelompok.

13) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan.

9

14) Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/001/SK/I/1991

tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian

Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi

Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor :

KMA/007/SK/IV/1994 tentang memberlakukan buku I dan buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan..

15) Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/004/Sk/II/1992

tanggal 24 Februari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

16) Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor

KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil

Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat

Pertama.

17) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/028/SK/V/1996

tentang Biaya Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan

Mengadili dalam perkara Perdata.

18) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

KMA/042/SK/VIII/2001 tentang Perubahan Keputusan Mahkamah

Agung Nomor : KMA/027A/SK?VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata

dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali.

10

19) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

KMA/042/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Mahkamah

Agung Nomor : KMA/027A/SK?VI/2000 tentang Biaya Perkara yang

dimohonkan Kasasi.

20) Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 299 Tahun 2002 tentang Biaya

Perkara pada Peradilan Agama.

21) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2000 tentang

Perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun

1994 tentang Biaya Administrasi.


Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil.


Pemeriksaan Setempat.


Upaya Perdaiaman (Pemberdayaan pasal 130 HIR).


Penanganan perkara yang berkaitan dengan Nebis In Idem.

26) Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor :

MA/KUMDIL/P/01/II/2002 tentang Petunjuk Penerimaan Tamu.

27) Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Peradilan Agama

Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian.

11

28) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

29) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008

tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang

berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di

bawahnya.

2. Bidang Administrasi Sekretariat dan Lain-lain :

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-

pokok kepegawaian.

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara

Bukan pajak.

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah.

12

8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang jenis dan

penyetoran penerimaan Negara Bukan Pajak.

9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji

Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan

Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah.

10) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai

Negeri sipil.

11) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

tentang Perubahan atas PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS.

12) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

tentang perubahan terhadap PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat PNS.

13) Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural jo. Peraturan Pemerintah

No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan terhadap PP. No. 100 Tahun 2000

tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.

14) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

13

15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan

dan Pangkat Hakim.

16) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

17) Keputusan Presiden R.I. Nomor 19 Tahun 2000 jo. Keputusan Presiden

R.I. Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim.

18) Keputusan Presiden R.I. Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan

Panitera.

19) Keputusan Presiden R.I. Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan

Jabatan Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti.

20) Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004.

21) Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004.

22) Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I Nomor

UP.IV/226/PSJ/SK/2004 tentang Pendelegasian Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Peradilan Agama.

14

23) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor

MA/Sek/02/SK/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah

Agung dan semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun

Anggaran 2006.

24) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Tunjangan Khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

25) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai

Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada di bawahnya.

26) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja

Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan

Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada di bawahnya.

27) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008

tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan

15

pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di

bawahnya.

B. VISI DAN MISI

1. VISI : Mewujudkan Pengadilan Agama Enrekang sebagai Peradilan yang

bersih, berwibawa dan professional dalam penegakan hukum dan

keadilan.

2. MISI : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan;

3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif;

4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;

5. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok tersebut

diperlukan rencana stratejik berupa visi dan misi Pengadilan Agama Enrekang

yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan

yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin

diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut

kemana Pengadilan Agama Enrekang akan dibawah dan diarahkan dapat

16

berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed

(dibutuhkan) oleh masyarakat -stakeholder/justisiabelen.

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk

mewujudkan visi Pengadilan Agama Enrekang yang telah ditetapkan.

Visi dan misi dan Pengadilan Agama Enrekang telah disusun melalui

proses yang patrisipatif dan komprehensif dengan mempertimbangkan data

statistik Pengadilan Agama dan kondisi eksternal yang ada.

Visi Pengadilan Agama Enrekang yaitu : Terwujudnya Pengadilan

Agama Enrekang yang bersih, berwibawa dan professional dalam penegakan hukum

dan keadilan.

Visi Pengadilan Agama Enrekang yaitu : Terwujudnya Pengadilan

Agama Enrekang yang bersih, berwibawa dan profesional dalam penegakan

hukum dan keadilan merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi

seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Enrekang melaksanakan

aktivitas. Pernyataan visi Pengadilan Agama Enrekang tersebut memiliki

pokok pengertian sebagai berikut :

Pengadilan Agama Enrekang yang bersih, mengandung makna bersih

dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme,

maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan

bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era

reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam

17

pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang

berwibawa.

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Enrekang ke

depan dipercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan

dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma

sandaran keadilan masyarakat.

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam

proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu

pengetahuan hukum dan profesionalisme memanajemen lembaga peradilan,

sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum

dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh

segenap masyarakat.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Enrekang yang telah ditetapkan

tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Enrekang untuk

mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan;

3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif;

4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;

5. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

Penjelasan makna misi :

18

Misi pertama “ Mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya

ringan“ mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan

yang bersih, berwibawa, dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses

peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan langkah

antisipatif terhadap eofora reformasi hukum yang selalu didengungkan

masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu

menganggap bahwa berproses ke pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit

dan memakan waktu dan biaya yang mahal ditepis dengan misi tersebut, misi

tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan

sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004

Tentang Kekuasaaan Kehakiman.

Misi kedua “ Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan “ yang dimaksud

dengan sumber daya aparatur peradilan meliputi pejabat hakim, kepaniteraan,

kejurusitaan serta kesekretariatan.

Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada

pada tangan hakim. Oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya hakim

adalah urgen. Meskipun demikian, aparat peradilan lainnya seperti

kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan tetap mendapat perhatian

peningkatan sumber daya karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor

pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegkan hukum dan

19

keadilan. Tingkat profesionalisme aparat sangat ditentukan oleh tingkat

pengetahuan dan keterampilan hukum aparat.

Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakukan melalui :

(1) pendidikan formal (2) pendidikan dan pelatihan terstruktur (3) pengalaman

kerja melalui mutasi terencana.

Misi ketiga “ Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif “

pengawasan merupakan tindakan untuk : (1) menjaga agar pelaksanaan tugas

lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, (2) mengendalikan agar administrasi peradilan

dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan

melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, (3) menjamin terwujudnya

pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas

putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang

murah.

Penerapan pengawasan yang terencana merupakan upaya preventif

terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran sedangkan pengawasan yang

efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat

terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat.

Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan

dan kritikan terhadap lembaga peradilan.

20

Misi keempat “ Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat“,

seperti yang telah diuraikan bahwa ada tiga pilar yang menentukan

kesuksesan pencapaian tujuan hukum yakni (1) substansi hukum, (2) struktur

hukum, (3) budaya hukum.

Budaya hukum sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan

hukum suatu masyarakat. Kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran yang

diikuti dengan ketaatan terhadap hukum. Dikemukakan ada tiga tingkatan

kualitan ketaatan hukum, pertama ketaatan hukum yang bersifat compliance,

yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena

sangsi, kedua ketaatan hukum yang bersifta identification, yaitu jika seorang

taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan

orang lain menjadi rusak, ketiga ketaatan hukum yang bersifat internalization

yaitu jika seorang taat terhadap hukum karena ia merasa aturan itu sesuai

dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya.

Model ketaatan terhadap hukum yang ketiga yang sangat diharapkan

terwujud dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang untuk mencapai

visinya.

Misi kelima “ Meningkatkan sarana dan prasarana hukum ” yang mengandung

makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana

21

tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana

peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain.

Adapun visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh

pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2010 adalah

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Visi Badan Peradilan

tersebut, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama

alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Di dalam frasa tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang

moderen, independent, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi

hukum dan keadilan, sedangkan misi yang dikembangkan untuk mencapai visi

tersebut adalah :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

B. RENCANA STRATEJIK (RENSTRA)

Pelaksanaan kepemerintahan dewasa ini menghendaki adanya

terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan

kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila terdapat suatu sistem

perencanaan dan diikuti dengan akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan

dan akuntanbilitas mutlak adanya.

22

Peran dan fungsi perencanaan yang mengarah kepada akuntabilitas

merupakan landasan ideal mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan

bernegara dalam berbagai sektor, termasuk di dalamnya sektor penegakan

hukum dan peradilan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata

pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan

kehidupan bernegara.

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas

adalah penyusunan Rencana Stratejik(renstra) dengan berbasis kinerja yang

merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan

dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak

stratejik sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal

tersebut tidak dikehendaki bersama.

Rencana stratejik (renstra) merupakan rencana stratejik yang disusun

dalam jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan

dan tuntutan melalui suatu analisis perencanaan. Rencana stratejik

dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya agar dapat dimanfaatkan

secara efektif dan efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima secara baik

apabila sumber daya yang ada dipergunakan secara tepat guna dan sasaran.

23

Pengadilan Agama Enrekang sebagai lembaga peradilan yang

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan, yang mempunyai tugas pokok

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan

sebagai yang diatur dalam Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama.

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkait erat dengan tuntutan

masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi

hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan terhadap

lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Enrekang dalam wilayah

hukumnya menandakan urgensinya penyusunan suatu rencana stratejik,

sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum.

Rencana stratejik Pengadilan Agama Enrekang ini merupakan

rumusan stratejik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan pelayanan hukum

kepada masyarakat. Penyusunan tersebut disusun dengan memperhatikan

perkembangan hukum dan masyarakat di Enrekang, kondisi internal dari

organisasi Pengadilan Agama dalam wilayah hukum serta memperhatikan

kondisi perkembangan hukum dan masyarakat secara nasional.

24

Penyusunan rencana stratejik Pengadilan Agama Enrekang ini tidak

lepas juga dari Blue Print Mahkamah Agung dan hasil Rakernas Mahkamah

Agung. Oleh karena itu, diharapkan agar rencana stratejik terdapat keselarasan

dan keserasian dengan program-program pusat dibidang hukum.

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, MA melaksanakan

berbagai program dan capaian antara lain (1) program Reformasi Birokrasi

dengan fokus pada penataan organisasi, perbaikan tata kerja, pengembangan

sumber daya, perbaikan sistem remunerasi dan manajemen teknologi dan

informasi; (2) pembentukan kelompok-kelompok kerja (Pokja) Pembaruan

Peradilan dengan agenda prioritas pembaruan peradilan; (3) terkikisnya

tumpukan perkara; (4) upaya meningkatkan kualitas hakim melalui

pembangunan Pusat Pendidikan bagi Hakim dan staf Pengadilan di

Megamendung, Jawa Barat dan berbagai pelatihan bagi hakim dan staf

pengadilan; (5) perbaikan sistem rekrutmen calon hakim; (6) mendorong

keterbukaan Informasi melalui Surat Keputusan Ketua MA RI No.

144/KMA/SK/VII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; (7)

Penguatan sistem pengawasan internal dan penguatan hubungan dengan

komisi yudisial.

Sepanjang tahun 2006 hingga 2007, MA dan badan peradilan di

bawahnya melalui kelompok kerja pembaruannya melakukan perubahan atau

perbaikan dalam organisasi dan tata kerja, menajemen perkara, pengawasan

25

internal, Sumber daya Manusia (SDM), pendidikan dan pelatihan, pembinaan

karir, dan sistem teknologi informasi serta manajemen keuangan.

Pada tahun 2007 diadakan pertemuan antara Tim Pembaruan MA

dengan KPK untuk mengembangkan kerangka pikir Reformasi Birokrasi

sebagai upaya mencegah praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kerangka pikir ini memperkuat reformasi peradilan, utamanya reformasi

aparatur penegak hukum. Selanjutnya MA ditunjuk sebagai salah satu pilot

project percontohan Reformasi Birokrasi dan merumuskan program quick wins

yang sesuai dengan karakteristik lembaga dan terutama yang menyentuh pada

aspek-aspek bersentuhan dengan kebutuhan publik. Program quick wins ini

utamanya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Program quick

wins MA adalah (1) Transparansi putusan; (2) Pengembangan Teknologi

Informasi; (3) Pengelolaan PNBP; (4) Kode etik hakim; (5) Manajemen SDM,

khususnya pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan sistem remunerasi (tunjangan

kinerja).

a. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Stratejik Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2010-

2014 mempunyai maksud :

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan serta kondisi

lima tahun ke depan Pengadilan Agama Enrekang yang akan

26

diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum.

2. Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada

masyarakat (stakeholder) pencari keadilan dalam hal konstribusi

Pengadilan Agama dalam pembangunan hukum di wilayah hukum

Pengadilan Agama Enrekang.

3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal

mengenai sejauhmana Pengadilan Agama Enrekang dapat

memamfaatkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) serta

berusaha meminimalisasi segala kelemahan (weaknesses) dan hambatan

(threatment) dalam pelaksanaan tupoksi.

4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pimpinan

Pengadilan Agama Enrekang dan jajarannya dalam penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi peradilan berdasarkan visi dan misi Pengadilan

Agama Enrekang.

Tujuan penyusunan Rencana Stratejik adalah :

1. Tersusun dokumen perencanaan taktis stratejik Pengadilan Agama

Enrekang yang berfokus pada skala prioritas stratejik dalam wilayah

hukum Kabupaten Enrekang.

2. Tersusun dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun Pengadilan Agama

27

Enrekang serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi peradilan.

3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program


b. Kondisi Stratejik Pengadilan Agama Enrekang

1. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum

Pengadilan Agama Enrekang terletak di Jalan Sultan

Hasanuddin No. 190/450 Enrekang Telp. 0420-21850 berada dalam

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan. Wilayah hukum

Pengadilan Agama Enrekang meliputi wilayah Kabupaten Enrekang

dengan luas 1.786.01 km atau 2,83 persen dari luas Propinsi Sulawesi

selatan. Wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang meliputi wilayah

Kabupaten Enrekang yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 129

Kelurahan/desa.

Sesuai data yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang, Pada tahun 2010 Wilayah

Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 Kecamatan dan 129

Kelurahan/Desa yaitu :

1. Kecamatan Enrekang, terdiri dari 18 Kelurahan/desa :

a. Kelurahan Juppandang b. Kelurahan Puserren c. Kelurahan Galonta

28

d. Kelurahan Lewaja e. Kelurahan Karueng f. Kelurahan Tuara g. Desa Leoran h. Desa Cemba i. Desa Tungka j. Desa Temban k. Desa Buttu Batu l. Desa Tallu Bamba m. Desa Ranga n. Desa Tokkonan o. Desa Kaluppini p. Desa Tobalu q. Desa Lemban r. Desa Rosoan

2. Kecamatan Maiwa terdiri dari 22 kelurahan/desa :

a. Desa Mengkawani b. Desa Botto Mallangga c. Desa Pasang d. Desa Batu Mila e. Kelurahan Bangkala f. Desa Pattondon Salu g. Desa Tuncung h. Desa Salo Dua i. Desa Puncak Harapan j. Desa Palakka k. Desa Tapong l. Desa Boiya m. Desa Lebani n. Desa Matajang o. Desa Baringin p. Desa Limbuang q. Desa Ongko r. Desa Pariwang s. Desa Kaluppang t. Desa Paladang

29

u. Desa Labuku v. Desa Tanete

3. Anggeraja, terdiri dari 15 Kelurahan/Desa:

a. Desa Bambapuang b. Kelurahan Tanete c. Kelurahan Lakawan d. Desa Mampu e. Desa Mataran f. Desa Bubun Lamba g. Desa Pekalobean h. Desa Salu Dewata i. Desa Tindallun j. Desa Singki k. Desa Siambo l. Desa Mendatte m. Desa Tampo n. Desa Batunoni o. Desa Saruran

4. Kecamatan Malua, terdiri dari 8 desa:

a. Desa Malua b. Desa Bonto c. Desa Tangru d. Desa Kolai e. Desa Rante Mario f. Desa Tallung Tondok g. Desa Dulang h. Desa Buntu Batuan

5. Kecamatan Baraka, terdiri dari 15 kelurahan/desa :

a. Keluarahan Baraka b. Keluarahan Tomonawa c. Desa Parinding d. Desa Baraka e. Desa Bontongan f. Desa Banti g. Desa Tirowali h. Desa Bone-Bone i. Desa Janggurara

30

j. Desa Perangian k. Desa Salukanan l. Desa Kadinge m. Desa Kendenan n. Desa Pandung Batu o. Desa Papundangan

6. Kecamatan Alla, terdiri dari 8 kelurahan/desa:

a. Kelurahan Kambiolangi

b. Kelurahan Kalosi

c. Desa Mata Allo

d. Desa Pana

e. Keluarahan Buntu Sugi

f. Desa Sumillan

g. Desa Taulo

h. Desa Bolang

7. Kecamatan Bungin, terdiri dari 6 desa :

a. Desa Bulo b. Desa Bungin c. Desa Baruka d. Desa Tallang Rilau e. Desa Sawitto f. Desa Banua

8. Kecamatan Cendana, terdiri dari 7 desa :

a. Desa Pinang b. Desa Cendana c. Desa Taulan d. Desa Pundi Lemo e. Desa Malalin f. Desa Karrang g. Desa Lebang

9. Kecamatan Curio, terdiri dari 11 desa :

a. Desa Buntu Barana

31

b. Desa Buntu Pema c. Desa Mekkalak d. Desa Pabaloran e. Desa Curio f. Desa Sanglepongan g. Desa Tallung Ura h. Desa Parombean i. Desa Salassa j. Desa Sumbang k. Desa Mandalan.

10. Kecamatan Buntu Batu terdiri dari 8 desa :

a. Desa Ledan b. Desa Patok Ulin c. Desa Eran Batu d. Desa Langda e. Desa Pasui f. Desa Lunjen g. Desa Buntu Mondong h. Desa Latimojong

11. Kecamatan Masalle terdiri dari 6 desa :

a. Desa Buntu Sarong b. Desa Masalle c. Desa Rampunan d. Desa Mundan e. Desa Tongkonan Basse f. Desa Batu Kede

2. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Enrekang

merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai

pelayanan hukum masyarakat.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan

visi dan misi Pengadilan Agama Enrekang, demikian pula dalam

32

kaitannya dengan kondisi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari

keadilan sangat ditentukan oleh unsur sumber daya manusia baik dari

segi kualitas maupun kuantitas.

Secara kuantitas, Pengadilan Agama Enrekang sampai akhir

tahun 2010 mempunyai tenaga sumber daya manusia sejumlah 23 orang

yang terdiri dari :

1. Hakim berjumlah 9 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.

2. Panitera/Sekretaris 1 orang, Wakil Panitera 1 orang, Panitera Muda 3

orang dan panitera pengganti berjumlah 3 orang

3. Jurusita/jurusita pengganti berjumlah 2 orang.

4. Pejabat struktural berjumlah 3 orang yaitu Wasek, Kaur

Kepegawaian dan Kaur Keuangan sedangkan Kaur Umum masih

kosong.

5. CPNS 1 orang.

3. Gambaran Kondisi Kompetensi

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-

Undang No. 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a)

33

perkawinan; (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) Zakat, (g)

Infaq, (h) Sadaqah dan (i) Ekonomi Syari’ah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

melengkapi kompetensi Peradilan Agama dengan menambahkan

beberapa kewenangan hukum diantaranya :

1. Pengangkatan anak; 2. Zakat, Infaq; dan 3. Ekonomi syari’ah

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi

syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan

menurut prinsip syari’ah antara lain meliputi :

a. bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah; c. asuransi

syari’ah; d. reasuransi syari’ah; e. reksa dana syari’ah; f. obligasi

syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah. g.

sekuritas syari’ah; h. pembiayaan syari’ah; i. pegadaian syari’ah; j.

dana pension lembaga keuangan syari’ah dan k. bisnis syari’ah.

Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan

untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada

masyarakat Kabupaten Enrekang yang mayoritas beragama Islam.

34

Disamping itu, Pengadilan Agama Enrekang dengan kekuatan

yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan

hukum yang bermuara pada cita-cita Negara yakni Negara Hukum

(rechtstaats).

35

B A B II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman di

lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan

Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I.

sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Enrekang tetap

mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Surat Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor KMA/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama sebagai salah satu peradilan dengan sebuah

sistem memiliki sub sistem yang terdiri dari Hakim, hukum materiil, hukum

formal (acara), administrasi dan budaya hukum masyarakat. Dalam

menjalankannya peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman yang

memiliki aparat hukum yang terdiri dari Hakim, Panitera dan Jurusita. Ketiga

36

aparat hukum tersebut merupakan tiga serangkai yang tidak dapat dipisahkan

antara satu dengan lainnya.

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman,

dimana proses pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden

selaku Kepala Negara atas usul / persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI.

Dalam organisasi Hakim dipimpin langsung oleh Ketua.

Ketua dalam memimpin pengadilan didampingi wakil ketua. Dalam

hubungan kerja hakim dihubungkan dengan garis lurus yang artinya garis

tanggung jawab.

Panitera adalah pejabat kepaniteraan yang memimpin kepaniteraan.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh seorang Wakil panitera,

beberapa Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita. Panitera selain

memimpin kepaniteraan, juga memimpin kesekretariatan sebagai Sekretaris.

Dalam menjalankan tugas kesekretariatan dibantu oleh seorang Wakil

Sekretaris dan beberapa Kepala Urusan. Hal demikian terjadi karena pada

pengadilan penyelenggaraan administrasi dibedakan menurut jenisnya dan

dipisahkan penanganannya. Pembedaan dan pemisahan tersebut yang

melahirkan dua unit kerja yaitu kepaniteraan dan kesekretariatan, namun

demikian pembedaan dan pemisahan tersebut bersifat integral dengan

mengutamakan koordinasi dalam tugas pokok pengadilan.

37

Hubungan antara Panitera dengan Ketua berada dalam hubungan

garis linier (lurus) atau garis komando dimana segala perintah Ketua harus

dilaksanakan oleh Panitera.

Panitera mempunyai tugas pokok adalah memberikan pelayanan

teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi lainnya berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku. Dalam kaitannya sebagai lembaga

peradilan Panitera bertugas menerima perkara, mulai proses pendaftaran

sampai pelaksanaan putusan (eksekusi).

Pada puncak organisasi yaitu Mahkamah Agung telah terjadi

pemisahan antara Panitera dengan Sekretaris, yang masing-masing memimpin

bidang kepaniteraan (Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI) dan kesekretariatan ( Peraturan Presiden

Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahakamh Agung RI), namun pada

organisasi yang lebih rendah yaitu pengadilan tingkat banding dan pengadilan

tingkat pertama walaupun telah disebutkan dalam Pasal 44 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama disebutkan Panitera tidak merangkap sebagai

Sekretaris, jabatan Panitera dan Sekretaris melekat pada satu jabatan

Panitera/Sekretaris.

38

Susunan pegawai pada Pengadilan Agama Enrekang sebagai

berikut : - Pejabat Fungsional : 19 orang

- Pejabat Struktural : 3 orang

- Staf : 1 orang

- Pegawai Honorer : 1 orang

- Pegawai Kontrak : 5 orang

Adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kepaniteraan

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa setiap pengadilan

ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera dibantu oleh seorang Wakil

Panitera dan beberapa orang Panitera Muda dan beberapa orang Panitera

Pengganti serta Jurusita Pengganti.

2. Bidang Kesekretariatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap pengadilan ditetapkan

adanya kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh

seorang Wakil Sekretaris dan beberapa orang Kaur.

Sebagai gambaran tentang struktur organisasi pada Pengadilan

Agama Enrekang yang mengacu pada SE. MA.RI No. 05 Tahun 1996 tanggal 13

Agustus 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan Agama dengan skemanya :

39

40

Tugas Pokok Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b)

kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah

dan (i) Ekonomi Syari’ah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melengkapi

tugas pokok Peradilan Agama dengan menambahkan beberapa kewenangan

hukum meliputi :

a. Pengangkatan anak

b. Zakat, Infaq,

c. Ekonomi Syari’ah

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah

antara lain meliputi :

i. Bank Syari’ah ;

ii. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah;

41

iii. Asuransi Syari’ah;

iv. Reasuransi Syari’ah;

v. Reksa dana Syari’ah;

vi. Obligasi Syari’ah dan surat berharga berjangka menengah Syari’ah;

vii. Sekuritas Syari’ah;

viii. Pembiayaan Syari’ah;

ix. Pegadaian Syari’ah;

x. Dana Pensiun lembaga keuangan Syari’ah dan

xi. Bisnis Syari’ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi

perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di

lingkungan Peradilan Agama ( umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali

biaya perkara);

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam

pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta

sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989.

42

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian

harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal

107 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

f. Waarmeking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan

deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

pelaksanaan hisab rukyat, memberikan pertimbangan hukum agama,

pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat

Hukum dan sebagainya.

B. PENYUSUNAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Penyusunan SOP mengacu kepada Peraturan Menpan No. 21 Tahun

2008. Secara garis besar SOP berisi kerangka prosedur, prosedur dan jangka

waktu. Dalam sebuah organisasi SOP sangat penting, SOP disusun untuk

memberi jaminan pelayanan publik semakin baik. Selain itu dengan SOP,

kompetensi dan beban tugas seorang pegawai dapat tergambar dengan jelas.

Dengan SOP pula tumpang tindih pekerjaan dapat dihindari. Disamping itu

SOP juga berguna sebagai instrumen untuk menentukan apakah seorang

pegawai melakukan penyelewengan dalam melaksanakan pekerjaannya atau

tidak.

43

Pentingnya SOP sebagai standar aktifitas kegiatan pelaksanaan

pekerjaan dan sebagai dokumen yang menggambarkan segala informasi yang

relevan tentang suatu pekerjaan dalam tugas seorang pegawai dan sebagai

panduan kerja bagi setiap tindakan yang diperankan oleh pegawai tersebut.

Sehubugan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Enrekang akan

mengadakan penyusunan SOP dalam bidang Kepaniteraan dan

Kesekretariatan. SOP adalah standarisasi pola dalam berbagai kegiatan

pelaksanaan tugasnya, pola ini merupakan landasan penilaian baik buruknya

kinerja aparat Pengadilan Agama Enrekang, juga merupakan alat kontrol bagi

semua pihak khususnya para pencari keadilan dalam menilai benar tidaknya

pelaksanaan tugas yang dijalankan aparat Pengadilan Agama Enrekang.

Pentingnya SOP bagi aparat Pengadilan Agama Enrekang adalah merupakan

suatu keharusan disamping mempermudah dalam melaksanakan kegiatan

yang menjadi alat ukur baik buruknya kinerja yang pada akhirnya diharapkan

pemerintahan yang baik dapat terlaksana.

Penjelasan dan pembahasan cara penyusunan SOP/format SOP

Pengadilan Agama Enrekang dengan mengisi format yang telah disediakan

mengenai uraian jabatan dan berbagai hal yang perlu ditegaskan dalam setiap

format SOP dan tetap mengacu kepada SOP yang diterbitkan oleh Dirjen

Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

44

B A B III

KEADAAN PERKARA

A. BIDANG KEPANITERAAN PERKARA

1. Perkara dan persidangan

a. Tahun 2010 Pengadilan Agama Enrekang menerima 194 perkara dengan

rincian sebagai berikut :

1. Cerai talak 38 perkara

2. Cerai gugat 107 perkara

3. Pengesahan anak 0 perkara

4. Pembatalan nikah 0 perkara

5. Kewarisan 2 perkara

6. Penunjukan org lain sebagai wali 0 perkara

7. Pengesahan ahli waris 0 perkara

8. Wali Adhal 0 perkara

9. Isbat nikah 45 perkara

10. Dispensasi Kawin 0 perkara

11. Hibah 1 perkara

12. Harta Bersama 1 perkara

b. Jumlah perkara yang diproses dalam tahun 2009 adalah sebanyak 221

perkara dengan rincian sebagai berikut :

45

1. Sisa perkara tahun 2009 sebanyak 27 perkara dengan rincian sebagai

berikut :

- Kewarisan 0 perkara

- Cerai talak 7 perkara

- Cerai gugat 18 perkara

- Itsbat Nikah 2 perkara

2. Perkara tahun 2010 194 perkara

c. Perkara yang diselesaikan dalam tahun 2010 sebanyak 194 perkara dengan

perincian sebagai berikut :

1. Dicabut 7 perkara







8. Lain-lain 3 perkara

9. Ditolak 2 perkara

10. Gugur 2 perkara

11. Penunjukan org lain sbg wali 0 perkara


46



15. Hibah 1 perkara

d. Sisa perkara tahun 2010 sebanyak 27 perkara dengan rincian sebagai

berikut :



3. Itsbat Nikah 0 perkara

4. Harta Bersama 1 perkara


e. Dari 194 perkara yang diselesaikan dalam tahun 2010 terdapat 2 perkara

yang banding dan tidak ada yang dikasasi selama tahun 2010.

f. Dalam tahun 2010 diadakan persidangan sebanyak 426 kali dengan rincian

sebagai berikut :

- Januari 34 kali

- Februari 36 kali

- Maret 40 kali

- April 36 kali

- Mei 36 kali

- Juni 35 kali

- Juli 36 kali

- Agustus 35 kali

- September 38 kali

- Oktober 36 kali

- Nopember 34 kali

- Desember 30 kali

47

B. EVALUASI

2. Bidang Kepaniteraan Perkara

a. Perkara dan persidangan

Dari 221 perkara yang dikelolah tahun 2010 dapat diselesaikan sampai

akhir Desember 2010 sebanyak 194 perkara dengan rincian sebagai

berikut:

1. Dicabut 7 perkara







8. Lain-lain 3 perkara

9. Ditolak 2 perkara

10. Gugur 2 perkara

11. Penunjukan org lain sbg wali 0 perkara




15. Hibah 1 perkara

48

2. Dengan demikian prestasi yang dilaksanakan Pengadilan Agama

Enrekang dalam bidang yustisial mencapai 88 %.

3. Dalam melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan, Pengadilan Agama Enrekang mengadakan persidangan

majelis hakim rata – rata 4 kali seminggu dengan tiga majelis hakim

(yaitu majelis A, B, dan C).

C. ADMINISTRASI PERKARA

Administrasi perkara dilaksanakan berdasarkan petunjuk/edaran yang

berlaku seperti:

a. Pendaftaran/penerimaan perkara dan agenda sidang dilaksanakan

berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No.KMA/001/Sk/I/1991

tanggal 24 Januari 1991 tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian

administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dan Pengadilan

tinggi Agama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

b. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor

PTA.t/10/K/HK.03.4/579/1992 tanggal 6 Juli 1992 tentang pengiriman

laporan.

c. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor

PTA.t/10/K/HK.03.4/38/1993 tentang pelaksanaan Pola Keuangan

Perkara.

49

d. Penetapan dan penertiban map perkara beserta isinya baik yang telah

diselesaikan (minutasi) maupun yang masih dalam proses.

e. Inventarisasi putusan/penetapan dengan cara pemberkasan.

f. Pengiriman dan inventarisasi laporan bulanan, triwulan, semester dan

laporan tahunan.

D. PENGELOLAAN BIAYA PERKARA

Dalam Tahun 2010 mengelola biaya perkara sejumlah

Rp 101.050.000,- yang terdiri dari :

1. Saldo akhir tahun anggaran 2009 Rp 6.912.000,-

2. Penerimaan tahun anggaran 2010 Rp 94.138.000,-

Jumlah Rp 101.050.000,-

Pengeluaran :

1. Panggilan Rp 47.100.000,-

2. P B T Rp 9.960.000,-

3. Meterai Rp 1.080.000,-

4. P S P Rp 20.023.000,-

6. H H K 1 dan H H K 2 Rp 6.430.000,-

7. Pengiriman Biaya Perkara Banding Rp. 355.000,-

8. Lain-lain Atas Perintah Pengadilan Rp. 6.550.000,-

Jumlah Rp 91.498.000,-

Saldo kas per 31 Desember 2010 sebesar Rp 9.552.000,-

50

E. SIDANG KELILING DAN PERKARA PRODEO

Pada Tahun 2010 Pengadilan Agama Enrekang telah melaksanakan sidang

keliling sebanyak 6 (enam) kali. Dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut

mendapat respon yang positif oleh para pencari keadilan. Tim sidang keliling

Pengadilan Agama Enrekang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Enrekang untuk melaksanakan sidang keliling di wilayah

hukum Pengadilan Agama Enrekang bekerjasama dengan instansi terkait

khususnya Aparat Kecamatan/Desa setempat dan Kantor Urusan Agama.

Dalam susunan personil tim sidang keliling Pengadilan Agama Enrekang

dibagi dalam beberapa tim sesuai dengan majelis masing-masing dan tempat

tujuan diadakannya sidang keliling. Adapun Target pencapaian realisasi

pelaksanaan sidang keliling untuk alokasi anggaran tahun 2010 yang meliputi

belanja perjalanan, sewa ruang dan kendaraan dapat dipenuhi berdasarkan

rencana kegiatan yang telah dibuat sesuai dengan pelaksanaan dan rencana

kegiatan yang telah ditentukan yakni 97 %.

Adapun perkara prodeo yang diproses dalam tahun 2010 sebanyak 12

perkara. Dalam hal ini betul-betul dirasakan langsung mamfaatnya oleh pencari

keadilan yang tidak mempu dalam hal biaya perkara, sehingga melalui proses

prodeo atau berperkara secara cuma-cuma.

51

52

B A B IV

PENGAWASAN INTERNAL

A. PENGERTIAN PENGAWASAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok managemen untuk

menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat

berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan merupakan solusion penyelesaian masalah lembaga peradilan yang

selama ini selalu didera. Pengawasan dapat meminimalisir peluang pelanggaran

ketentuan sehingga lembaga pengadilan dapat menjadi lembaga yang berwibawa

dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan bermuara

terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Enrekang.

Dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman, disebutkan Mahkamah Agung melakukan pengawasan

tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada

dibawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Mahkamah Agung

melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua

lingkungan peradilan, dilakukan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman

pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi

kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sedangkan Pasal 53

ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

disebutkan Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas

53

dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.

Berkaitan dengan pengawasan Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat

Keputusan Nomor 005/KMA/SK/III/1994 pada Pasal 2, dimana pengawasan

meliputi pengawasan terhadap teknis peradilan, administrasi peradilan, serta

perbuatan dan tingkah laku hakim dan pejabat kepaniteraan pengadilan.

Pengawasan yang dilakukan harus mampu memerankan fungsi ganda,

disatu sisi sebagai penegak dan disisi lainnya sebagai penangkal kekeliruan, yang

hakekat dasarnya pengawasan adalah tindakan untuk dapat mengetahui secara

dini terjadinya penyimpangan. Fungsi pengawasan harus mampu menciptakan

situasi kondusif terhadap penegakan disiplin serta peningkatan produktifitas dan

etos kerja, sehingga fungsi peradilan dapat berjalan dalam memberikan pelayanan

kepada pencari keadilan.

B. PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN TIM PENGAWASAN

PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Dalam pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Agama Enrekang telah

dibentuk tim pengawas yang terdiri dari Hakim Pengawas Bidang dan Tim

Pengawasan penegakan disiplin kerja hakim dan pegawai negeri sipil dalam

lingkup Pengadilan Agama Enrekang. Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Enrekang No. W20-

A21/519/SK/Kp.07.6/IX/2009 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang

Pengadilan Agama Enrekang yang susunannya terdiri atas Wakil Ketua

54

Pengadilan sebagai Ketua Tim / Koordinator Pengawas dengan dibantu oleh

seorang hakim pengawas bidang tehnis fungsional pola bindalmin, seorang hakim

pengawas bidang permohonan, seorang hakim pengawas bidang gugatan, dua

orang hakim pengawas bidang administrasi umum, bidang administrasi

kepegawaian dan bidang administrasi keuangan.

Tugas hakim pengawas bidang adalah melaksanakan pengawasan

terhadap jalannya peradilan pada Pengadilan Agama Enrekang sesuai bidang

tugas yang diberikan dan menjaga agar terselenggaranya administrasi peradilan

dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Hakim pengawas bidang dalam

melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku atas koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Agama

Enrekang.

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008

Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri sipil pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka dipandang perlu

membentuk Tim Pengawasan. Penunjukan Tim Pengawasan Penegakan disiplin

kerja hakim dan pegawai negeri sipil Berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Enrekang No. W20-A21/553/SK/Kp.07.6/XII/2009.

55

Tugas Tim Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 071/KMA/SK/V/2008.

Tim pengawasan berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat

penanggung jawab absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap

aparatur yang melakukan pelanggaran terhadap keputusan Ketua Mahkamah

Agung Nomor : 071/KMA/SK/V/2008.

C. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Dalam pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Agama Makassar ke Pengadilan Agama Enrekang untuk tahun

2010 telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pengawasan yang dilakukan

bidang administrasi perkara dan kesekretariatan.

Terhadap pengawasan tersebut telah dilakukan tindak lanjut dengan

perbaikan serta pembenahan terhadap bidang yang diperlukan pembenahan serta

penyempurnaan kedepan, sehingga diharapkan dalam melaksanakan tugas dan

fungsi peradilan sesuai dengan yang diharapkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang Pengadilan

Agama Enrekang dilakukan per tiga bulan dan hasilnya dituangkan dalam berita

acara pengawasan dan rekomendasinya dilaporkan kepada Wakil Ketua sebagai

koordinator / penanggung jawab pengawasan, dan hakim pengawas berhak

memantau sejauhmana rekomendasi yang diajukan direspon oleh Ketua


56

Selain hal tersebut pengawasan terhadap para pegawai serta hakim

diberikan nilai DP3 yang dilakukan setiap akhir tahun, sehingga dapat

meningkatkan kualitas serta pelayanan kepada para pencari keadilan.

Dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan

Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya,

dimana peningkatan disiplin kerja merupakan salah satu sorotan sehinggan

dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja, yang

selanjutnya diselaraskan oleh Pengadilan Agama Enrekang dengan tindakan

absensi baik yang manual maupun finger scan, sehingga diharapkan tercapai

pelayanan yang prima kepada pencari keadilan.

57

B A B V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu tujuan dalam pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama

Enrekang dalam bidang yustisial ialah meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan prinsip peradilan yang

sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk itu dibutuhkan aparat yang

memiliki sumber daya manusia yang handal untuk menghadapi tantangan

peradilan kedepan yang semakin rumit dengan berbagai masalah yang

dihadapi oleh Lembaga Peradilan.

Untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia teknis yudicial

pada Pengadilan Agama Enrekang maka perlu meningkatkan pengetahuan

dan pemahaman aparat / personil dalam jajaran kepaniteraan melalui

pelatihan, pengkajian dan pendalaman serta diskusi-diskusi hukum terapan

yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing.

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Agama Enrekang

bidang yudicial saat ini terdiri atas hakim termasuk ketua dan wakil ketua

berjumlah 9 orang sedangkan pada kepaniteraan berjumlah 10 orang terdiri

atas 1 orang Pansek, 1 orang Wakil Panitera, 3 orang Panitera Muda dan 3

orang Panitera Pengganti, dan 2 orang sebagai jurusita pengganti.

58

Keterbatasan pegawai terdapat pada bidang kepaniteraan dapat dilihat

dengan minimnya tenaga untuk jabatan sebagai panitera pengganti dan

jurusita pengganti, dengan kondisi seperti ini, maka masih ada pegawai

yang merangkap tugas.

Terhadap pembinaan para pegawai Pengadilan Agama Enrekang

terurai sebagai berikut :

a. Hakim berjumlah 9 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua).

Hakim pada Pengadilan Agama Enrekang berpendidikan Strata 1, dua

diantaranya berpendidikan strata 2, dan 1 orang hakim sementara

melanjutkan studi S2.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti hakim selama tahun 2010 adalah

sebagai berikut :

- Sosialisasi biaya penyelesaian perkara berlangsung pada tanggal 04

Februari 2010 di Aula Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang

diikuti oleh Ketua dan Panitera/Sekretaris.

- Sosialisasi penyampaian hasil rapat koordinasi pada tanggal 2 Maret

2010 di Aula Pengadilan Tinggi Agama Makassar

- Orientasi ekonomi syariah dan orientasi mediasi berlangsung pada

tanggal 14 s/d 16 juni 2010 di Hotel Sahid Tana Toraja yang diikuti

oleh 2 orang hakim

59

- Koordinasi dan konsultasi pengawasan Mahkamah Agung RI

berlangsung pada tanggal 27 juni s/d 1 Juli 2010 di Hotel Quality

Makassar yang diikuti oleh 1 orang hakim.

- Bimbingan teknis pembinaan hakim berlangsung pada tanggal 02

November 2010 di Aula Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang

diikuti oleh 5 orang hakim.

- Rapat kerja daerah tahun 2010 berlangsung pada tanggal 24 s/d 26

November 2010 di Hotel Clarion Makassar yang diikuti oleh Ketua

dan Panitera/Sekretaris.

b. Kepaniteraan berjumlah 8 orang

Panitera berpendidikan Strata 2, Wakil Panitera berpendidikan strata 1,

panitera muda berpendidikan strata 1, panitera pengganti

berpendidikan strata 1 dan sarjana muda.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti panitera/panitera pengganti

selama tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- Monitoring dan Bimbingan Teknis Pola Bindalmin dan SIADPA

yang berlangsung tanggal 17 s/d 19 Maret 2010 di The Banua Hotel

Makassar , diikuti 2 orang.

- Pelatihan bimbingan teknis panitera pengganti berlangsung tanggal

07 s/d 09 Juli 2010 di Hotel Ada Watansoppeng, diikuti 1 orang.

60

- Bimbingan teknis pelaporan keuangan perkara dan pengalokasian

anggaran dalam RKA-KL tahun 2011 berlangsung tanggal 21 s/d 22

September 2010 di Hotel Mercure, diikuti ketua dan

panitera/sekretaris.

- Bimbingan teknis panitera pengganti berlangsung tanggal 02

November 2010 di Aula Pengadilan Tinggi Agama Makassar, diikuti

3 orang

c. Kejurusitaan

Pada Pengadilan Agama Enrekang formasi Jurusita belum ada,hanya

ada Jurusita Pengganti sebanyak 2 orang berpendidikan SLTA dan 1

diantara sedang melanjutkan pendidikan strata 1 pada Fakultas Hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir Parepare.

Pada tahun 2010 tidak terdapat kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang

diikuti khusus Jurusita pengganti, akan tetapi terdapat kegiatan bagi

panitera/sekretaris yaitu :

- Bimbingan teknis kejurusitaan Pengadilan Agama se Wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Makassar berlangsung tanggal 28 s/d 30

Juli 2010 di Bira Beach Hotel Tanjung Bira Bulukumba yang diikuti 1

orang.

61

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial

Pada masa sekarang ini yang dikenal dengan era golebalisasi dan

informasi tehnologi (IT), dengan semakin berkembangnya sistem

komputerisasi dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan, termasuk pada

lembaga peradilan, maka dibutuhkan pegawai atau staf yang bisa

mengoperasikan komputer dengan baik dan professional untuk menunjang

efektifitas kerja.

Pengadilan Agama Enrekang telah menjalankan beberapa aplikasi

yang sedang dioperasikan untuk pelaksanaan kegiatan, seperti aplikasi

RKA-KL, aplikasi Keuangan meliputi SPM, SAKPA, SABMN dan aplikasi

Gaji/GPP juga aplikasi kepegawaian yaitu Simas dengan mengikut

sertakan pegawai atau staf dalam pelatihan, orientasi dan sosialisasi yang

dilaksanakan oleh instansi yang berkompeten, juga telah memiliki website

yang dapat diakses di www.pa-enrekang.com.

Sumber daya manusia non teknis yudicial yang ada pada

Pengadilan Agama Enrekang masih kurang dibandingkan dengan volume

pekerjaan yang dilaksanakan. Pada bidang kesekretariatan terdapat jabatan

yang belum diisi atau masih lowong sampai akhir tahun 2010 yaitu kaur.

Umum.

Pengadilan Agama Enrekang juga sangat membutuhkan tenaga

pegawai sebagai pengelolah perpustakaan, karena hampir setiap tahun

62

Pengadilan Agama Enrekang mendapat bantuan / kiriman buku-buku

baik dari pusat maupun dari daerah, sehingga perpustakaan Pengadilan

Agama Enrekang dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti bidang kesekretariatan

selama tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi aplikasi SPM dan implementasi bank operasional I

berlangsung tanggal 4 Maret 2010 di Aula KPPN Pare-Pare, diikuti 1

orang.

- Orientasi Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) berlangsung

tanggal 18 s/d 19 Maret 2010 di The Banua Hotel Makassar, diikuti 1

orang.

- Sosialisasi perencanaan kas dan sosialisasi SE-06/PB/2010 tentang

penyesuaian besaran gaji pokok PNS berlangsung tanggal 30 Maret 2010

di Aula KPPN Pare-Pare, diikuti 1 orang.

- Sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengadaan penyaluran

inventarisasi,penyiapan dan perawatan serta penghapusan sarana dan

prasarana pengadilan berlangsung tanggal 28 s/d 30 April 2010 di Hotel

Mercure Makassar, diikuti 1 orang

- Sosialisasi pelaksanaan pembayaran gaji secara langsung (LS) kepada

rekening masing-masing pegawai dan kewajiban pengisian Nomor

63

Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada aplikasi GPP berlangsung tanggal 18

Juni 2010 di Aula KPPN Pare-Pare, diikuti 1 orang.

- Sosialisasi dan rapat koordinasi bimbingan teknis aplikasi satuan kerja

berlangsung tanggal 28 September 2010 di Aula KPPN Pare-Pare, diikuti

3 orang.

- Orientasi sistem akuntansi pemerintahan (SAP) dan pembinaan

administrasi perlengkapan berlangsung tanggal 28 s/d 29 september

2010 di Hotel Kenari Makassar, diikuti 1 orang.

- Diklat program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah (PPAKP)

angkatan V berlangsung tanggal 03 s/d 25 November 2010 di Hotel

Sahid Makassar, diikuti 1 orang.

- Sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2010 berlangsung

tanggal 29 November 2010 di Ballroom hotel pare wisata pare-pare,

diikuti 1 orang

- Koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK berlangsung tanggal 21

s/d 23 Desember 2010 di Hotel Quality Makassar, diikuti 3 orang

3. Promosi dan Mutasi

a. Promosi

1. Dalam tahun 2010 terdapat pindahan/promosi pegawai sebanyak 4

(Empat) orang , masing-masing : Zuhairah Zunnurain, S.HI calon

hakim Pengadilan Agama Palu menjadi hakim pratama Pengadilan

64

Agama Enrekang, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag calon hakim

Pengadilan Agama Kotamobagu menjadi hakim pratama Pengadilan

Agama Enrekang, Muslimin, S.Ag jurusita pengganti Pengadilan

Agama Parepare menjadi Kaur Keuangan Pengadilan Agama

Enrekang, Asrijal Arfansyah, S.E staf kepegawaian Pengadilan Agama

Enrekang menjadi Kaur Kepegawaian Pengadilan Agama Enrekang.

2. Dan pegawai Pengadilan Agama Enrekang yang beralih

tugas/promosi ke Pengadilan Agama lain yaitu : Jamaluddin, S.H

menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Masamba, Hasan, S.Ag.

M.H menjadi Kaur Umum Pengadilan Agama Sungguminasa

3. Peningkatan SDM

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai telah diupayakan

dengan mengikutsertakan untuk mengikuti Pelatihan/ penataran

diantaranya Pelatihan SAI, RKA-KL, SIMAK BMN dan beberapa

pelatihan yang diadakan PTA Makassar dan Mahkamah Agung RI

seperti Peningkatan Profesionalisme Hakim, Panitera / Wakil Panitera,

Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.

4. Penilaian dan Hukuman

Dalam memberikan penilaian pegawai dan pejabat yang menjadi

atasan masing-masing telah dilaksanakan Peraturan Pemerintah

65

No.02/SE/1980 tentang penilaian dan pelaksanaan pekerjaan pegawai

negeri sipil.

Dan sehubungan dengan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai

negeri sipil maka tidak seorangpun pegawai yang mendapat hukuman

sebagaimana Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 dan surat

edaran Kepala BAKN No.23/SE/1980 tentang peraturan disiplin

pegawai negeri sipil.

b. Mutasi

Dalam tahun 2010 terjadi beberapa mutasi pegawai, yaitu :

a. Kenaikan pangkat

Untuk Periode April yang terealisasi Atas nama Drs. Kalimang

memperoleh kenaikan pangkat reguler dari Golongan III/d ke golongan

IV/a, Rajabuddin dari golongan II/a ke golongan II/b sedangkan untuk

periode Oktober tidak ada pegawai yang diusul kenaikan pangkat.

b. Kenaikan gaji berkala

1. Drs.Kalimang

2. M.Safi’i,S.Ag

3. Abdul Muiz,S.HI

4. Drs.Syamsuddin

5. Muhammadiah,S.H

6. Dra.Sajariah

7. Drs.M.Alwi H

8. Ismail D.BA

9. Marwah

66

c. Pensiun

Tidak ada pegawai yang pensiun untuk tahun 2009. tetapi ada seorang

pegawai atas nama Ismail D, BA panitera pengganti PA. Enrekang yang

telah mendapat SK. Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2010 dan

dimohonkan pembatalan/ralat karena terbitnya Undang-undang

Peradilan Agama yang baru yaitu Undang-undang No. 50 Tahun 2010

tentang Peradilan Agama yang mana tercantum batas usia pensiun

untuk panitera pengganti pada pengadilan agama kelas II adalah 60

tahun.

4. Pengisian Jabatan Struktural

Dalam tahun 2010 ini Pengadilan Agama Enrekang terjadi

pengisian jabatan Urusan Keuangan dan kepegawaian, dimana pejabat

Kaur Keuangan Pengadilan Agama Enrekang dipromosi dan dimutasi

untuk menduduki jabatan Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama

Masamba, Kaur kepegawaian dimutasi ke Pengadilan Agama

Sungguminasa sebagai Kaur Umum dan digantikan oleh staf kepegawaian

menjadi Kaur kepegawaian Pengadilan Agama Enrekang, sedangkan

jabatan struktural yang lowong adalah Kepala Urusan Umum. Untuk

urusan Umum sementara dikelolah oleh pejabat lama yang telah menjabat

Panitera Muda Gugatan bekerjasama Wakil Sekretaris.

67

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a) Pengadaan

Gedung Pengadilan Agama Enrekang dibangun pada tahun

2006 masih di bawah naungan Departemen Agama dengan mengganti

bangunan yang lama pada lokasi tersebut. Setelah lembaga peradilan

menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung Sarana dan prasarana

gedung Pengadilan Agama Enrekang menjadi lebih baik dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana dengan semakin baiknya

anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan gedung.

Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Enrekang mendapat

Belanja Modal untuk lanjutan pembangunan/rehabilitasi gedung

Pengadilan Agama Enrekang, pekerjaan yang dilaksanakan adalah

plafond seluruh gedung baik di dalam maupun diluar gedung pada

lantai II, pekerjaan Beton dan Pos Jaga, pekerjaan pengecetan dan

pekerjaan elektrikal lantai II yang dilaksanakan oleh CV. Medya

Pratama setelah melalui proses pelelangan.

Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Enrekang melalui DIPA

mendapatkan Belanja Modal berupa Tambah Daya Listrik 1 paket.

Tidak ada alokasi anggaran pengadaan atau pembangunan / renovasi /

rehabilitasi gedung Tahun 2010, sehingga diusulkan dalam penyusunan

RKA-KL Tahun 2011 untuk rehab pembangunan gedung dan pagar

68

sesuai bentuk prototype yang dikeluarkan oleh Badan urusan

Administrasi Mahkamah Agung.

b) Pemeliharaan

Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Enrekang kembali

memamfaatkan anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan dengan

melaksanakan pengecetan gedung kantor serta pemeliharaan

halaman/taman dan pagar.

c) Penghapusan

Tidak ada penghapusan BMN untuk gedung dan bangunan

Pada tahun 2010.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a) Pengadaan

Sarana dan parasarana fasilitas gedung yang dimiliki

Pengadilan Agama Enrekang saat ini juga semakin baik, Rencana

Anggaran Belanja yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan setiap tahun

dapat direalisasikan melalui DIPA walaupun tidak sepenuhnya

dikabulkan mengingat keterbatasan anggaran, sehingga proses

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan.

Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Enrekang melalui DIPA

mendapatkan Belanja Modal berupa pengadaan alat pengolah data 1

paket berupa 2 Unit Laktop, 2 unit komputer, 3 unit Printer dan 2 unit

UPS, pengadaan perlengkapan sarana gedung berupa 2 unit AC dan

69

pengadaan meubelair 1 paket berupa berupa meja kerja, kursi, lemari

untuk arsip kepaniteraan. Juga ada dropping dari Mahkamah Agung

berupa buku-buku untuk perpustakaan.

b) Pemeliharaan

Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Enrekang juga mendapat

anggaran pemeliharaan perawatan sarana dan prasarana kantor meliputi

perawatan kendaraan roda empat dan roda dua yang dilakukan secara

berkala dan kontinyu, sehingga kondaraan operasional dapat terawat

dengan baik dan menunjang aktivitas pejabat pengadilan, juga perawatan

sarana gedung untuk pemeliharaan komputer, pemeliharaan AC dan

pemeliharaan inventaris.

c) Penghapusan

Pada Tahun 2010 belum dilakukan penghapusan terhadap BMN

yang sudah rusak, dan diupayakan pada tahun berikutnya.

C. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dengan diterbitkannya DIPA Pengadilan Agama Enrekang Tahun Anggaran

2010 Nomor 0616/005-01.2/XXIII/2010 tanggal 31 Desember 2009 yang

bersumber dari APBN, maka untuk melaksanakannya lalu dibentuk

pengelolan keuangan dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Enrekang

Nomor W20-A21/SK.01/KU.01/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang

Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada

70

Pengadilan Agama Enrekang Tahun Anggaran 2010 dan selanjutnya

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama

Enrekang Nomor W20-A21/SK.02/KU.01/I/2010 tanggal 5 Januari 2010

tentang Pengangkatan pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat

Komitmen, Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM, Bendahara

Pengeluaran, Pemegang Uang Muka Kerja dan Staf Pengelolah Keuangan pada

Pengadilan Agama Enrekang Tahun Anggaran 2010.

Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Enrekang Mendapat alokasi anggaran

melalui DIPA sebesar Rp. 799.153.000,- ( tujuh ratus sembilan puluh sembilan

juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah ) yang rinciannya terdiri atas belanja

pegawai, belanja barang dan belanja modal, yang terurai sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

- RKA-KL

* Belanja Pegawai Rp. 434.774.000,-

Yang terurai lagi dalam beberapa mata anggaran sebagai berikut :

- 511111 Gaji pokok PNS Rp 301.877.000,-

- 511119 Pembulatan Rp. 7.000,-

- 511121 Tunjangan suami/isteri Rp 18.984.000,-

- 511122 Tunjangan Anak Rp 6.269.000,-

- 511123 Tunjangan Struktural Rp 0,-

- 511124 Tunjangan Fungsional Rp 0,-

71

- 511125 Tunjangan PPH Rp 10.503.000,-

- 511126 Tunjangan Beras Rp 11.189.000,-

- 511151 Tunjangan Umum Rp 31.755.000,-

- 512211 Uang Lembur Rp 6.670.000,-

- 511129 Uang Makan Rp 47.520.000,-

- Pelaksanaan

Telah direalisasikan pada bulan Januari s/d Desember 2010 sejumlah

Rp 1.099.392.420,- dengan perincian sebagai berikut :

- 511111 Gaji pokok PNS Rp 695.539.360,-

- 511119 Pembulatan Rp. 15.203,-

- 511121 Tunjangan suami/isteri Rp 57.338.792,-

- 511122 Tunjangan Anak Rp 19.132.456,-

- 511123 Tunjangan Struktural Rp 14.300.000,-

- 511124 Tunjangan Fungsional Rp 185.190.000,-

- 511125 Tunjangan PPH Rp 24.095.948,-

- 511126 Tunjangan Beras Rp 46.447.661,-


- 512211 Uang Lembur Rp 6.668.000,-

- 511129 Uang Makan Rp 47.520.000,-

Realisasi anggaran untuk belanja pegawai sampai dengan bulan

Desember 2010 adalah 252,87 %.

72

- Sisa Anggaran Pelaksanaan

Sisa anggaran belanja pegawai pada bulan Januari s/d Desember 2010

sejumlah Rp -664.618.420,- dengan perincian sebagai berikut :

- 511111 Gaji pokok PNS Rp -393.662.360,-

- 511119 Pembulatan Rp. -8.203,-

- 511121 Tunjangan suami/isteri Rp -38.354.792,-

- 511122 Tunjangan Anak Rp -12.863.456,-

- 511123 Tunjangan Struktural Rp -14.300.000,-

- 511124 Tunjangan Fungsional Rp -185.190.000,-

- 511125 Tunjangan PPH Rp -13.592.948,-

- 511126 Tunjangan Beras Rp -35.258.661,-


- 512211 Uang Lembur Rp 2.000,-

- 511129 Uang Makan Rp 0,-

Sisa anggaran untuk belanja pegawai sampai dengan bulan Desember

2010 adalah -152,87 %.

73

74

2. Belanja Barang

- RKA-KL

* Belanja Barang Rp. 268.379.000,-


- 521111 Keperluan Perkantoran Rp 15.700.000,-

- 521115 Honor yang terkait dengan Operasional Rp 28.500.000,-

- 521119 Operasional Lainnya Rp 73.344.000,-

- 521211 Belanja Bahan Rp. 8.650.000,-

- 522111 Langganan Daya dan Jasa Rp 21.900.000,-

- 522114 Belanja Sewa Rp. 2.300.000,-

- 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Rp. 1.950.000,-

- 523111 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 18.895.000,-

- 523121 Pemeliharaan peralatan dan mesin Rp 38.950.000,-

- 524111 Biaya perjalanan dinas Biasa Rp 32.750.000,-

- 524119 Biaya Perjalanan Lainnya Rp. 25.440.000,-

- Pelaksanaan


Rp. 255.666.872,- dengan perincian sebagai berikut :

- 521111 Keperluan Perkantoran Rp 15.700.000,-

- 521115 Honor yang terkait dengan Operasional Rp 28.500.000,-

- 521119 Operasional Lainnya Rp 73.344.000,-

- 521211 Belanja Bahan Rp. 6.699.000,-

75

- 522111 Langganan Daya dan Jasa Rp 21.817.557,-

- 522114 Belanja Sewa Rp. 2.300.000,-

- 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Rp. 1.194.000,-


- 523121 Pemeliharaan peralatan dan mesin Rp 38.949.315,-

- 524111 Biaya perjalanan dinas Biasa Rp 32.750.000,-


Realisasi anggaran untuk belanja barang sampai dengan bulan Desember

2010 adalah 95,26 %.


Sisa anggaran belanja barang pada bulan Januari s/d Desember 2010

sejumlah Rp. 12.712.128,- dengan perincian sebagai berikut :

- 521111 Keperluan Sehari-hari Perkantoran Rp 0,-

- 521115 Honor yang terkait dengan Operasional Rp 0,-

- 521119 Operasional Lainnya Rp 0,-

- 521211 Belanja Bahan Rp. 1.951.000,-

- 522111 Langganan Daya dan Jasa Rp 82.443,-

- 522114 Belanja Sewa Rp. 0,-

- 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Rp. 756.000,-


- 523121 Pemeliharaan peralatan dan mesin Rp 685,-

76

- 524111 Biaya perjalanan dinas Biasa Rp 0,-


Sisa anggaran untuk belanja barang sampai dengan bulan Desember 2010

adalah 4,74 %.

77

78

3. Belanja Modal

- RKA-KL

* Belanja Modal Rp. 96.000.000,-


- 532111 Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Rp 8.000.000,-

- 532111 Pengadaan Meubelair Rp 36.000.000,-

- 532111 Pengadaan Alat Pengolah Data Rp 30.000.000,-

- 532111 Pengadaan prasarana dan sarana Gedung Rp 22.000.000,-

- Pelaksanaan


Rp. 95.552.820,- dengan perincian sebagai berikut :

- 532111 Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Rp 7.975.000,-

- 532111 Pengadaan Meubelair Rp 35.975.500,-

- 532111 Pengadaan Alat Pengolah Data Rp 29.975.000,-

- 532111 Pengadaan prasarana dan sarana Gedung Rp 21.627.320,-

Realisasi anggaran untuk belanja modal sampai dengan bulan Desember

2010 adalah 99,53 %.


Sisa anggaran belanja Modal pada bulan Januari s/d Desember 2010

sejumlah Rp. 447.180,- dengan perincian sebagai berikut :

- 532111 Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Rp 25.000,-

- 532111 Pengadaan Meubelair Rp 24.500,-

79

- 532111 Pengadaan Alat Pengolah Data Rp 25.000,-

- 532111 Pengadaan prasarana dan sarana Gedung Rp 372.680,-

Sisa anggaran untuk belanja modal sampai dengan bulan Desember 2010

adalah 0,47 %.

80

81

D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1. Administrasi Perkara

Pengelolaan administrasi perkara pada Pengadilan Agama

Enrekang dilakukan dari meja ke meja terdiri dari meja I, II dan III terurai

dalam Buku Pola Bindalmin sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah

Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola-

pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara. Berdasarkan

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Enrekang Nomor W20-

A21/317.a/Kp.07.1/SK/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Penunjukan

Petugas Meja 1, Meja II, Meja III dan Kasir.

I. Petugas Meja Pertama : Muhammadiah, S.H. bertugas :

b. menerima gugatan, permohonan, permohonan banding,

permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali dan

permohonan eksekusi.

c. Permohonan perlawanan yang merupakan verstek terhadap

putusan verstek, tidak didaftar sebagai perkara baru.

d. Permohonan perlawanan pihak ketiga (derden verzet)

didaftarkan sebagai perkara baru dalam gugatan.

e. Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan dalam

SKUM.

82

f. Hendaknya pemungutan biaya perkara, ditaksir dengan

mempertimbangkan jarak dan kondisi para pihak, dengan

memperhatikan terselenggaranya proses persidangan perkara

dengan lancar, yang berkaitan dengan keperluan para pihak,

saksi dan pemberitahuan-pemberitahuan serta materai dan

redaksi putusan.

g. Dalam perkara cerai talak, biaya perkara diperhitungkan juga

untuk keperluan pemanggilan sidang ikrar talak.

h. Menyerahkan surat gugatan, permohonan, permohonan banding,

permohonan kasasi. Permohonan peninjauan kembali dan

permohonan eksekusi, yang dilengkapi dengan SKUM kepada

yang bersangkutan agar membayar uang panjar perkara yang

tercantum dalam SKUM kepada kas Pengadilan Agama.

I.1. Petugas Kas/Kasir : Marwah bertugas :

a. Kas adalah merupakan bagian dari meja pertama

b. Pemegang kas menerima dan membukukan uang panjar perkara

sebagaimana tercantum dalam SKUM, pada buku jurnal

keuangan perkara menurut jenisnya.

c. Pencatatan panjar perkara dalam buku jurnal dan khusus

perkara-perkara tingkat pertama diikuti dengan pemberian

nomor perkara tersebut.

83

d. Nomor perkara tersebut oleh pemegang kas diterakan dalam

lembar pertama surat gugatan.

e. Pengeluaran biaya materai dikeluarkan dari panjar perkara

setelah perkara diputus, untuk materai Rp. 6.000,-

f. Pengeluaran uang dari panjar biaya perkara yang diperlukan

bagi penyelenggara peradilan untuk ongkos pemanggilan,

pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah

penterjemah dan eksekusi harus dicatat dengan tertib dalam

masing-masing buku jurnal.

g. Ongkos-ongkos tersebut hanya dapat dikeluarkan atas keperluan

yang nyata, sesuai dengan jenis kegiatan tersebut.

h. Pemasukan dan pengeluaran uang untuk setiap harinya, harus

dilaporkan kepada Panitera untuk dicatat dalam buku induk

keuangan yang bersangkutan.

II. Petugas Meja Kedua Suharni Saleta. bertugas :

a. Mendaftar perkara yang masuk dalam buku register induk

perkara sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas,

dan membubuhi nomor perkara sesuai dengan urutan dalam

buku register tersebut.

b. Pendaftaran perkara baru dapat dilaksanakan, setelah panjar

biaya perkara dibayar pada kas.

84

c. Pengisian nomor perkara harus sama dengan penyebutan nomor

perkara dalam buku jurnal.

d. Pengisian kolom-kolom buku register harus dilaksanakan dengan

tertib, cermat dan lengkap, serta tepat waktu berdasarkan

jalannya persidangan perkara.

e. Berkas perkara yang diterima hendaknya dilengkapi dengan

formulir Penetapan Majelis Hakim, disampaikan kepada Wakil

Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama

melalui Panitera.

f. Bagi perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya, hendak

diserahkan kepada majelis hakim yang ditunjuk, setelah

dilengkapi dengan formulir penetapan hari sidang, dan mencatat

pembagian perkara tersebut dengan tertib.

g. Setiap penentuan tanggal sidang pertama, penundaan tanggal

persidangan, harus dicatat dalam buku register secara tertib.

h. Pemegang buku register harus mencatat dengan cermat dalam

buku register yang terkait semua kegiatan perkara yang

berkenaan dengan perkara banding, kasasi dan peninjauan

kembali.

85

III. Petugas Meja Ketiga : Drs. Syamsuddin bertugas :

a. atas permintaan pihak-pihak berperkara menyiapkan dan

menyerahkan salinan-salinan putusan Pengadilan dan Akta Cerai

serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara.

b. Menerima dan memberikan tanda terima : Memori banding,

Kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi,

jawaban/tanggapan atas alasan PK

Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama, Meja Kedua dan

Meja Ketiga dilakukan oleh sub Kepaniteraan perkara dan berada

langsung di bawah pengamatan Wakil Panitera.

IV. Prosedur Berperkara

Berperkara pada Pengadilan Agama Enrekang telah menerapkan

mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun

2008 tentang Prosedur Mediasi dimana para pencari keadilan dapat

memilih hakim mediasi yang diumumkan pada papan

pengumuman, penempatan nama-nama hakim mediasi tersebut

telah dituangkan dalam keputusan Ketua Pengadilan Agama

Enrekang Nomor W20-A21/80/KP.07.1/II/2009 tanggal 4 Februari

2009 tentang Penunjukan dan Penempatan Nama-Nama Hakim

Mediasi pada Pengadilan Agama Enrekang. Terhadap ketentuan ini

86

Pengadilan Agama Enrekang telah menerapkannya sejak bulan

Februari 2009 sampai sekarang.

V. PNBP

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang

berada di bawahnya dan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

Bidang Non Yudisial Nomor 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tanggal 4

Nopember 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2008, maka demi transparansi peradilan semakin

terarah, mandiri dan berkualitas sehingga pencari keadilan merasa

puas dengan pelayanan yang akuntabel terhadap pengutipan biaya

PNBP telah dibubukan pada buku jurnal, dan semua jenis

penerimaan Negara tersebut telah disetorkan ke rekening kas Negara

sebagai Penerimaan Negara. Begitu juga sistem pengutipan rincian

biaya perkara yang ditaksir oleh petugas Meja I yang kemudian

disetorkan ke nomor rekening Bank yang ditunjuk dalam hal ini

Bank BRI cabang Enrekang.

87

88

2. Administrasi Umum

Pelaksanaan administrasi umum dalam suatu Pengadilan dipimpin

oleh seorang sekretaris yang membantu Ketua Pengadilan Agama

Enrekang dalam menyelenggarakan koordinasi teknis, administrasi,

organisasi dan financial kepada seluruh unsur. Dimana sekretaris dibantu

oleh wakil sekretaris serta kaur-kaur.

Sesuai dengan batasan dalam melaksanakan tugas, maka dapat

dibedakan sebagai berikut :

a. Kepegawaian

Tata usaha kepegawaian adalah suatu rangkaian kegiatan yang

berhubungan dengan penerimaan, pengumpulan, pencatatan,

pengolahan, penyusunan, penyimpanan dan pemeliharaan serta

penyajiannya data kepegawaian dari masing-masing pegawai secara

tertib dan teratur, sehingga mudah diketemukan dan dipergunakan bila

diperlukan. Dengan demikian kepegawaian akan berfungsi sebagai

Bank data pegawai untuk keperluan yang dibutuhkan pegawai. Pada

dasar administrasi kepegawaian meliputi kegiatan penanganan pegawai

sejak seorang diangkat menjadi calon pegawai negeri, pegawai negeri

sipil, sampai saat ia diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun

atau sebab-sebab lainnya. Dengan adanya administrasi yang tertib dan

89

teratur dimungkinkan pembinaan pegawai negeri sipil yang berhasil

guna dan berdaya guna.

b. Perencanaan

Melakukan perencanaan kegiatan dengan menjadwalkannya serta

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang dilakukan. Perencanaan

dilakukan sejak DIPA diterima telah disusun program kegiatan tahunan

yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, sehingga diharapkan

nantinya dana yang tersedia tersebut dapat berdaya dan berhasil guna.

c. Keuangan

Keuangan pada suatu kantor merupakan penggerak kegiatan, dimana

keuangan tersebut diajukan dengan mengacu pada surat permintaan

pembayaran yang selanjutnya dikeluarkan surat perintah membayar

yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk

diterbitkan SP2D. selanjutnya dana yang dicairkan tersebut

dipertanggungjawabkan menurut mata anggarannya.

d. Tata Persuratan

Tata persuratan telah dilakukan berdasarkan keputusan Ketua

Mahakamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang

memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan,

Administrasi Kepagawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan,

90

Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi

Keprotokoleran, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi

Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah

Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototype

Gedung Pengadilan dan Rumag Dinas dan Pola Klasifikasi Surat

Mahakamah Agung RI.

e. Perpustakaan

Perpustakaan tidak ada ruang khusus, dan ruang sekarang digunakan

bersama dengan arsip perkara dan mediasi, pengadaan buku berupa

kiriman buku terdiri dari beberapa judul baik itu buku umum maupun

buku agama serta buku peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Arsip

Arsip surat sudah diatur menurut kode surat, baik itu surat masuk dan

keluar. Adapun surat masuk maupun surat keluar telah diklasifikasi

yang rinciannya sebagai berikut :

- Surat masuk tahun 2010, berjumlah 587 buah.

- Surat keluar tahun 2010, berjumlah 679 buah

91

B A B VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

a. Bahwa program kerja Pengadilan Agama Enrekang yang telah

diprogramkan dan dilaksanakan untuk tahun 2010 pada dasarnya sudah

terealisasi dengan baik kecuali program yang hambatannya hingga

sekarang belum teratasi karena menyangkut persediaan dana dan tenaga.

b. Hubungan kerja dengan instansi lain cukup baik dan harmonis.

c. Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara berjalan dengan

lancar, walaupun masih perlu ditingkatkan.

d. Penerapan Pola Bindalmin telah dilaksanakan dengan tertib, namun masih

ada kekurangan-kekurangan yang masih perlu disempurnakan.

e. Laporan-laporan dapat diselesaikan tepat waktu, baik laporan perkara

maupun laporan keuangan DIPA.

B. Rekomendasi

a. Perlu Penambahan pegawai tehnis dan pengisian jabatan struktural dan

fungsional demi untuk menunjang tugas-tugas administrasi dan pelayanan

terhadap masyarakat.

b. Untuk menyamakan gedung pengadilan sesuai gambar prototife yang

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka diperlukan anggaran yang

92

cukup untuk meronovasi gedung Pengadilan Agama Enrekang yang masih

berstatus Balai Sidang.

c. Perlu adanya rumah jabatan dan kendaraan dinas untuk wakil ketua,

panitera dan perumahan hakim Pengadilan Agama Enrekang.

d. Eselon antara Wakil Sekretaris dan para Kaur pada Pengadilan Agama

Kelas II setingkat (eselon V), dimana Wakil Sekretaris adalah atasan

langsung para Kaur, mohon dibedakan eselonnya.

e. Peningkatan Eselonisasi pada Pengadilan untuk meningkatkan motivasi

kerja pegawai agar pangkatnya tidak tertunda.

f. Perangkat TI perlu ditingkatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas di

bidang teknologi informasi.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN - pa-enrekang.com filesehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2010 ... Laporan ini disajikan dalam bentuk informasi ... A.

Documents