KATA PENGANTAR Tanpa terasa tahun 2002 telah berlalu dan telah dua setengah tahun pula Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja mengemban amanat konstitusional sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang No. 5/1999. Sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, salah satu tugas KPPU yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5/1999 adalah menyampaikan laporan berkala kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Laporan berkala Tahun 2002 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban KPPU kepada Presiden dan DPR. Laporan ini menguraikan pelaksanaan tugas KPPU, meliputi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam kurun waktu 2002. Sebagaimana tercermin di dalam laporan berkala ini, banyak kemajuan yang telah dicapai tetapi tidak sedikit pula hambatan yang dihadapi dalam kurun waktu tersebut. KPPU menyadari bahwa tanpa dukungan luas dari publik, teramat sulit bagi KPPU untuk dapat mencapai berbagai kemajuan dalam pelaksanaan tugasnya, di tengah kehadiran berbagai kendala dan tantangan yang tidak ringan. Karena itu pada kesempatan ini, KPPU menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Laporan berkala ini sudah barang tentu tidak luput dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu dalam rangka penyempurnaannya, KPPU terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak. Jakarta, Januari 2003 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Ketua Syamsul Maarif
158
Embed
LAporan KPPU Tahun 2002 - kppu.go.id · membahas program kegiatan monitoring pelaku usaha, ... laporan pelaksaan program ... dengan tender proyek-proyek APBN tidak mudah untuk disentuh
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATA PENGANTAR
Tanpa terasa tahun 2002 telah berlalu dan telah dua setengah
tahun pula Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja
mengemban amanat konstitusional sebagai pengawas pelaksanaan
Undang-Undang No. 5/1999. Sebagai lembaga pengawas persaingan
usaha, salah satu tugas KPPU yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.
5/1999 adalah menyampaikan laporan berkala kepada Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Laporan berkala Tahun 2002 ini disusun sebagai wujud
pertanggung jawaban KPPU kepada Presiden dan DPR. Laporan ini
menguraikan pelaksanaan tugas KPPU, meliputi pelaksanaan seluruh
program dan kegiatan dalam kurun waktu 2002. Sebagaimana tercermin
di dalam laporan berkala ini, banyak kemajuan yang telah dicapai tetapi
tidak sedikit pula hambatan yang dihadapi dalam kurun waktu tersebut.
KPPU menyadari bahwa tanpa dukungan luas dari publik, teramat
sulit bagi KPPU untuk dapat mencapai berbagai kemajuan dalam
pelaksanaan tugasnya, di tengah kehadiran berbagai kendala dan
tantangan yang tidak ringan. Karena itu pada kesempatan ini, KPPU
menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak,
atas dukungan dan kerjasamanya selama ini.
Laporan berkala ini sudah barang tentu tidak luput dari berbagai
kelemahan dan kekurangan. Karena itu dalam rangka
penyempurnaannya, KPPU terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan
dari berbagai pihak.
Jakarta, Januari 2003
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Ketua
Syamsul Maarif
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Bab I PENDAHULUAN 1
Bab II PROGRAM KERJA KPPU 2002 3
Penegakan Hukum 3
Pengembangan Kebijakan 4
Pengembangan Kelembagaan 4
Komunikasi 5
Pengembangan Sistem Informasi 6
Bab III GAMBARAN UMUM PERSAINGAN USAHA 2002 7
Bab IV PENEGAKAN HUKUM 10
Penanganan Laporan Publik dan Inisiatif 11
Perkara Dalam Proses Pemeriksaan 12
Perkara Yang Telah Diputus 13
Litigasi dan Monitoring Putusan 28
Bab V PELAKSANAAN MONITORING, KAJIAN dan
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 32
Monitoring 32
Kajian 38
Dengar Pendapat 42
Pemberian Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah 46
Bab VI PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 51
Pengembangan Organisasi 51
Penyusunan Pedoman UU No.5/1999 53
Status Kelembagaan 53
Pengembangan Strategi KPPU 54
Sarana dan Prasarana 55
Pengembangan Kerjasama Antar Lembaga 55
Kerjasama Internasional 57
Bantuan Teknis 57
Kunjungan dan Pertukaran Informasi 61
Partisipasi Aktif dalam Forum Internasional 63
Pengembangan Sumber Daya Manusia 64
Bab VII SOSIALISASI dan PENGEMBANGAN KOMUNIKASI 65
Sosialisasi Melalui Lokakarya 65
Sosialisasi dan Komunikasi Melalui Media Massa 68
Pertemuan Dengan Para Pakar 69
Bab VIII KENDALA dan TANTANGAN 70
Resistensi Pemburu Rente 70
Lingkungan Kebijakan 71
Peradilan dan Institusi Penegakan Hukum Terkait 71
Otonomi dan Inisiatif – Inisiatif Daerah 72
Merger dan Akuisisi 73
Posisi Staf Sekretariat KPPU 73
Persaingan Sebagai Budaya Baru 74
Hambatan – Hambatan Internal 74
Bab IX PENUTUP 76
Lampiran
Lampiran I : Daftar Putusan KPPU 79
Lampiran II : Kasus Dalam Penanganan KPPU 85
BAB I
PENDAHULUAN
Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan pada
tanggal 5 Maret 1999. Sebagai produk hukum ekonomi yang lahir di
tengah krisis ekonomi serta hingar bingar “reformasi” di berbagai
bidang, kelahiran UU No.5/1999 menimbulkan semangat sekaligus
harapan baru di bidang perekonomian.
Betapa tidak, krisis ekonomi yang berlangsung sejak
pertengahan tahun 1997 merupakan puncak dari akumulasi
persoalan kebijakan dan praktek persaingan usaha yang
berlangsung tanpa fondasi dan kerangka yang menjamin
tumbuhnya iklim usaha yang sehat. Karena itu lahirnya UU
No.5/1999 diharapkan dapat menjadi bingkai bagi lahirnya iklim
persaingan usaha yang sehat guna mewujudkan dunia usaha yang
efisien yang memberikan pilihan-pilihan yang luas bagi konsumen,
yang pada akhirnya diharapkan mendorong peningkatan
kesejahteraan rakyat.
Dalam perjalanan waktu yang relatif sangat singkat tentu
saja menjadi sesuatu yang mustahil untuk memenuhi tujuan tadi.
Sebagai lembaga yang diberi amanat untuk mengawasi pelaksanaan
UU No.5/1999, KPPU berupaya seoptimal mungkin untuk
menjalankan tugasnya. Namun sebagai sebuah lembaga baru KPPU
tentu saja dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Sebagai sebuah institusi publik, Laporan tahun 2002 ini
merupakan pertanggungjawaban KPPU kepada publik, selain tentu
saja menjadi bentuk pertanggungjawaban konstitusional KPPU
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Laporan ini membahas pelaksanaan program dan kegiatan –
kegiatan KPPU sepanjang tahun 2002. Sebagaimana layaknya
sebuah laporan, Bab I berisi mengenai pendahuluan yang
membahas tujuan, sistematika dan isi laporan ini. Bab II
memaparkan program 2002 yang dirumuskan tahun sebelumnya.
Sedangkan Bab III menguraikan gambaran umum persaingan usaha
Indonesia sepanjang tahun 2002.
Berdasarkan UU No.5/1999, tugas utama yang diemban KPPU
sebagai pengawas persaingan usaha adalah penegakan hukum.
Program penegakan hukum yang meliputi kegiatan-kegiatan
penanganan laporan publik, pemecahan kasus atau perkara serta
kegiatan litigasi dan monitoring putusan diuraikan pada Bab IV.
Kasus atau perkara yang ditangani dapat pula merupakan
perkara inisiatif KPPU. Perkara inisiatif ini dapat bersumber dari
kajian maupun monitoring pelaku usaha. Perlu juga diketahui
bahwa selain penegakan hukum, tugas utama lainnya dari KPPU
adalah memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada
pemerintah. Untuk mendukung program ini, KPPU mengembangkan
kajian regulasi dan perundang-undangan maupun dengar pendapat
(hearing) dengan berbagai pihak dan institusi. Karena itu selain
membahas program kegiatan monitoring pelaku usaha, Bab V juga
membahas pelaksanaan program kajian regulasi dan perundang-
undang, dengar pendapat serta saran dan kebijakan pertimbangan
kepada pemerintah.
Sebagai sebuah lembaga baru, pengembangan kegiatan
kelembagaan merupakan salah satu program prioritas KPPU.
Pelaksanaan program ini dibahas secara detail pada Bab VI,
meliputi antara lain pengembangan instrumen-instrumen
operasional hubungan antar lembaga baik nasional maupun
internasional, serta pengembangan sumberdaya manusia.
Sebagai sesuatu yang baru pengenalan UU/5/1999 dan KPPU
kepada stakeholder persaingan usaha dilaksanakan melalui program
komunikasi. Pelaksanaan program ini dibahas secara detail pada
bab VII.
Dalam usianya yang sangat belia KPPU dalam melaksanakan
tugas-tugasnya tentu masih berhadapan dengan sejumlah kendala,
baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala-kendala yang
dihadapi KPPU sepanjang tahun 2002 diuraikan pada Bab VIII.
Sedangkan Bab IX menyimpulkan seluruh isi bab-bab sebelumnya.
Laporan tahunan ini sudah barang tentu tidak lepas dari
berbagai kelemahan dan kekurangan. Untuk itu KPPU mengharap
masukan dan kritikan semua pihak, yang tentunya akan sangat
membantu penyempurnaan laporan ini.
BAB II
PROGRAM KERJA KPPU 2002
Seluruh kegiatan pada tahun 2002 merupakan pelaksanaan
atas rencana strategis yang telah dituangkan dalam bentuk
Program Kerja KPPU. Kelancaran pelaksanaan kegiatan pada tahun
2002 tersebut tidak terlepas dari dukungan pendanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Proyek
Pemberdayaan Persaingan Usaha Tahun Anggaran 2002
Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta bantuan teknis
dari beberapa organisasi internasional yang mempunyai perhatian
khusus pada masalah persaingan usaha.
Program kerja KPPU yang dilaksanakan pada tahun 2002
adalah perwujudan tugas-tugasnya yang diamanatkan oleh UU
No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat. Program kerja dimaksud terdiri dari : Penaatan
/ Penegakan Hukum (Compliance); Pengembangan Kebijakan
(Policy Development); Pengembangan Kelembagaan (Institutional
Development); Komunikasi (Communication); dan Pengembangan
Sistem Informasi (Information System Development).
Penegakan Hukum
Program penegakan hukum merupakan program yang
memayungi pelaksanaan tugas utama KPPU selaku lembaga yang
diberi amanat mengawasi pelaksanaan UU No.5/1999. Kegiatan
utama dalam program ini meliputi rangkaian proses penanganan
dugaan pelanggaran UU No.5/1999 mulai dari penanganan laporan
yang berasal dari masyarakat maupun yang bersifat inisiatif,
pemeriksaan dan penyelidikan, pembuatan putusan, monitoring
pelaksanaan putusan hingga diupayakannya bantuan hukum bila
terdapat masalah hukum atas putusan yang telah ditetapkan.
Pengembangan Kebijakan
Tugas utama KPPU lainnya adalah pemberian saran dan
pertimbangan kepada Pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan
yang mendorong lahirnya praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat. Tugas ini dilaksanakan melalui pelaksanaan program
pengembangan kebijakan.
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
Program Pengembangan Kebijakan antara lain adalah penyusunan
saran dan pertimbangan kepada Pemerintah, penyusunan kertas
kerja kebijakan (policy paper), kajian atas sektor industri dan
perdagangan, kajian atas peraturan perundang-undangan,
monitoring pelaku usaha, dengar pendapat dengan pihak-pihak
terkait serta penyusunan saran dan pertimbangan kebijakan
pemerintah.
Pengembangan Kelembagaan
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas – tugas
utama KPPU tersebut, unsur penataan dan penguatan kelembagaan
menjadi salah satu pilar penting yang perlu terus dikembangkan.
Oleh karena itu pengembangan kelembagaan menjadi salah
satu program kerja KPPU. Program ini menjadi sangat penting
mengingat KPPU sebagai lembaga baru dengan sumber daya yang
masih sangat terbatas.
Kegiatan - kegiatan yang menjadi bagian dari program ini
meliputi pengembangan instrumen-instrumen operasional seperti
pengembangan organisasi dan penyusunan aturan - aturan internal,
membangun dan mengembangkan kapasitas kelembagaannya.
Tidak berlebihan jika di dalam melaksanakan tugasnya, kondisi
kerja KPPU ibarat membangun kapal sambil berlayar.
Karena itu tidaklah mengherankan jika, di dalam
melaksanakan tugas-tugasnya, KPPU dihadapkan pada sejumlah
kendala dan tantangan, baik yang sifatnya internal maupun
eksternal. Budaya persaingan yang belum dikenal luas oleh
masyarakat Indonesia tampaknya muncul sebagai salah satu
kendala utama. Budaya persaingan ini tidak hanya tercermin pada
perilaku dunia usaha, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan
pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
Selain itu, ketidakjelasan posisi KPPU dalam tatanan kelembagaan
negara juga menjadi salah satu kendala lainnya. Ketidakjelasan ini
menimbulkan sejumlah kendala dan tantangan lain, diantaranya
ketidakpastian status kepegawaian staf Sekretariat KPPU,
ketidakpastian arah pengembangan sumber daya manusia, serta
ketidaktersediaan pos mata anggaran tersendiri dan anggaran
belanja rutin.
Dalam tahun 2003 mendatang, KPPU diharapkan dapat
merespon tantangan-tantangan ini melalui empat pendekatan
utama. Pertama, pada tingkat mikro KPPU secara konsisten terus
menerus melakukan penegakkan hukum sesuai amanat UU melalui
penanganan perkara.
Kedua, Policy advocacy untuk membangun pemahaman dan
kesadaran berbagai pihak guna menginternalisasikan semangat UU
No. 5/1999 di dalam setiap langkahnya. Bagi pengambil kebijakan
di sektor publik, internalisasi UU No. 5/1999 dimaksud diharapkan
terwujud dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang pro persaingan,
sementara dunia usaha diharapkan melakukan penyesuaian-
penyesuaian dalam strategi dan praktek bisnisnya. Upaya ini sudah
barang tentu memerlukan dukungan publik, dan oleh karena itu
sebagai konsekuensinya advokasi kepada publik (public advocacy)
menjadi mutlak pula dilakukan. Untuk melaksanakan fungsi policy
advocacy, KPPU akan secara proaktif dan berkesinambungan
memberikan saran dan pertimbangan kepada pengambil kebijakan.
Mekanisme hubungan kelembagaan yang lebih sistemik dengan
institusi-institusi pengambil kebijakan, baik di tingkat nasional
maupun di tingkat daerah karena itu menjadi prasyarat bagi
kelangsungan program ini.
Ketiga, kajian intensif di bidang industri dan perdagangan
serta regulasi dan perundangan-undangan, baik untuk mendukung
penanganan perkara maupun dalam kerangka policy advocacy
menuju harmonisasi kebijakan. Selain itu, monitoring terhadap
para monopolis dan pelaku-pelaku usaha pemegang posisi dominan
akan tetap diintensifkan.
Keempat, pengembangan kelembagaan baik yang bersifat
capacity building, pengembangan instrumen-instrumen penunjang
pelaksanaan tugas pokok Komisi, maupun dalam hubungan
kelembagaan dengan instansi-instansi terkait.
Secara lebih spesifik, pendekatan-pendekatan tersebut di atas
diharapkan terwujud dalam berbagai kegiatan berdasarkan urgensi
dan prioritas berikut:
a. Menangani perkara, baik yang dilaporkan oleh publik, maupun
yang diinisiasi sendiri oleh KPPU berdasarkan prioritas masalah
yang berkembang di publik;
b. Secara intensif, reguler dan berkesinambungan membangun
hubungan sistemik dengan institusi-institusi pengambil
kebijakan yang memungkinkan pembukaan ruang bagi review
setiap rencana kebijakan yang diduga memiliki dampak
terhadap persaingan usaha, serta memberikan saran
perubahan terhadap kebijakan-kebijakan publik yang
mengandung semangat anti persaingan. Upaya ini terutama
diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan
sektor-sektor strategis;
c. Untuk mendukung fokus (a) tersebut diatas, KPPU
memberikan pula prioritas pada pengkajian secara intensif
terhadap sektor-sektor strategis, termasuk infrastruktur dan
bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang
banyak;
d. Secara proaktif memonitor rencana privatisasi BUMN dan
tender penjualan aset-aset negara lainnya, seraya mendorong
pemerintah secepatnya untuk mengeluarkan Peraturan
Pemerintah mengenai Merger dan Akuisisi;
e. Mendorong lahirnya Undang-undang yang memayungi
eksistensi secara keseluruhan lembaga-lembaga negara
independen dalam tatanan kelembagaan negara.
Dunia telah membuktikan, persaingan usaha yang sehat
dalam perekonomian suatu negara dapat memberikan manfaat
kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal inilah yang didambakan
bersama. Namun disadari bahwa tanpa dukungan luas dari publik,
upaya membangun persaingan sehat melalui penegakan setiap sisi
dari UU No. 5/1999 akan menjadi sia-sia.
LAMPIRAN I
DAFTAR PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
YANG TELAH DIBACAKAN DIMUKA UMUM Compiled as of 31 December 2002
NO.
NOMOR PUTUSAN
TANGGAL
PEMBACAAN
ISI PUTUSAN
MAJELIS KOMISI
KET
1.
Putusan No: 01/KPPU-L/2000 Tender Pengadaan Casing dan Tubing di PT CPI
20 April 2001
1. Menyatakan pengadaan casing dan tubing
melalui tender No. Q-034210-0000-0000-00-52, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, karena penentuan pemenang tender dihasilkan melalui persekongkolan antar sesama peserta tender;
2. Memerintahkan kepada Terlapor yaitu PT Caltex Pasific Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengadaan casing dan tubing berdasarkan tender No. Q-034210-0000-0000-00-52 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.
pengembangan usahanya kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi dalam menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menghentikan eksapansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil dalam rangka mewujudkan keseimbangan persaingan antar pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku
1. Sutrisno Iwantono
(Ketua) 2. Didik J. Rachbini
(Anggota) 3. Erwin Syahril (Anggota) 4. Pande Raja Silalahi
(Anggota)
usaha kecil; 3. Menyatakan bahwa Terlapor dalam
mengembangkan usahanya untuk melibatkan masyarakat setempat diantaranya dengan memperbesar porsi kegiatan waralaba;
4. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perijinan, jam buka, dan lingkungan sosial;
5. Merekomendasikan kepada Pemerintah segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar;
6. Menyatakan untuk melakukan kajian, monitoring, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan usaha eceran dalam jalur vertikal termasuk dugaan praktek diskriminasi harga dan perjanjian tertutup.
3.
Putusan No: 07/KPPU-L-I/2001 Tender Pengadaan Bakalan Sapi Impor di Jawa Timur
19 April 2002
1. Menyatakan Terlapor secara sah dan
meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena melakukan persekongkolan dengan pihak lain yaitu Drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan untuk mengatur menentukan Pemenang Tender/Lelang dalam Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor dari Australia dalam Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000.
2. Melarang Terlapor untuk mengikuti
1. Syamsul Maarif (Ketua) 2. Bambang P. Adiwiyoto
(Anggota) 3. Erwin Syahril (Anggota)/
Pande Raja Silalahi (Anggota)
kegiatan Pengadaan Sapi Bakalan atau kegiatan serupa di Jawa Timur dan atau wilayah Republik Indonesia selama dipimpin oleh pengurus Terlapor.
3. Larangan sebagaimana disebutkan dalam diktum dua di atas berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal putusan ini dibacakan.
4. Menyarankan Gubernur Jawa Timur sebagai atasan langsung Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan, untuk mengambil tindakan administratif sehubungan dengan keterlibatan drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan dalam pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terlapor.
4.
Putusan No:03/KPPU-I/2002 Tender Penjualan Saham PT Indomobil Sukses International
30 Mei 2002
13. Menyatakan PT. Holdiko Perkasa (Terlapor
I) dan PT. Deloitte & Touche FAS (Terlapor X), secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena melakukan tindakan persekongkolan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha peserta tender yaitu PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III), PT. Bhakti Asset Management (Terlapor VIII) dan PT. Alpha Sekuritas Indonesia (Terlapor IX) secara terang-terangan dan atau diam-diam berupa tidak menolak keikutsertaan ketiga peserta tender tersebut dalam tender penjualan saham dan convertible bonds PT. Indomobil Sukses Internasional walaupun mengetahui ketiga peserta tender tersebut tidak memenuhi persyaratan dan atau melanggar prosedur sebagaimana ditentukan dalam Prosedures for The Submission of Bid
1. Sutrisno Iwantono
(Ketua) 2. Pande Raja Silalahi
(Anggota) 3. Bambang P. Adiwiyoto
(Anggota) 4. Syamsul Maarif
(Anggota) 5. Faisal H. Basri (Anggota) 6. Didik J. Rachbini
14. Menyatakan PT. Trimegah Securities (Terlapor II), PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III), Pranata Hajadi (Terlapor IV), Jimmy Masrin (Terlapor V), PT. Bhakti Asset Management (Terlapor VIII) dan PT. Alpha Sekuritas Indonesia (Terlapor IX) secara bersama-sama secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena melakukan tindakan persekongkolan di antara mereka yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat berupa tindakan saling menyesuaikan dan atau membandingkan dokumen tender dan atau menciptakan persaingan semu dan atau memfasilitasi suatu tindakan untuk memenangkan PT. Cipta Sarana Duta Perkasa sebagai pemenang tender penjualan saham dan convertible bonds PT. Indomobil Sukses Internasional
15. Menyatakan PT. Multi Megah internasional (Terlapor VI) dan Parallax Capital Management (Terlapor VII) kedua-duanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
16. Melarang PT. Trimegah Securities (Terlapor II), PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III), dan PT. Deloitte & Touche FAS (Terlapor X) untuk mengikuti transaksi baru dalam bentuk apapun di lingkungan dan atau dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh atau atas kuasa BPPN berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas BPPN baik dalam penyehatan perbankan, penyelesaian aset bank maupun dalam pengembalian uang negara dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda atas pelanggaran sebesar 30% dari nilai setiap transaksi
17. Menghukum PT. Trimegah Securities (Terlapor II) untuk membayar denda sebesar Rp.10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai denda yang dikenakan (Rp.10.500.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini
18. Menghukum Pranata Hajadi (Terlapor IV) dan Jimmy Masrin (Terlapor V) secara bersama-sama untuk membayar denda sebesar Rp.10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai denda yang dikenakan (Rp.10.500.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini
19. Menghukum PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III) untuk membayar denda kepada negara sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
(KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai denda yang dikenakan (Rp.5.000.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini
20. Menghukum PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I), untuk membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai denda yang dikenakan (Rp.5.000.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini
21. Menghukum PT. Deloitte & Touche FAS (Terlapor X) untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai denda yang dikenakan (Rp.10.000.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini
22. Menghukum PT. Alpha Sekuritas Indonesia (Terlapor IX) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu setengah miliar rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai denda yang dikenakan (Rp.1.500.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini
23. Menghukum PT. Bhakti Asset Management (Terlapor VIII) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai denda yang dikenakan (Rp.1.000.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini
24. Menghukum PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III) untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp. 228.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 75 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai ganti rugi yang dikenakan (Rp. 228.000.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini
25. Menyatakan bahwa denda keterlambatan pelaksanaan putusan tetap dihitung meskipun ada upaya hukum
5.
Putusan No.09/KPPU-L/2002 Tender di PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia
6 Juni 2002
Menyatakan Terlapor, PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dan SIEMENS Consortium tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Putusan No: 08/KPPU-L/2001 Tender Pengadaan Barite & Bentonite di YPF Maxus Southeast Sumatra B.V.
17 Juli 2002
4. Menyatakan bahwa Terlapor, YPF Maxus
Southeast Sumatra B.V. yang sekarang bernama CNOOC Southeast Sumatra B.V. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22, Pasal 19 huruf a. dan d. Undang-undang Nomor 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Memerintahkan kepada Terlapor, YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. yang sekarang bernama CNOOC Southeast Sumatra B.V. untuk memperbaiki persyaratan-persyaratan tender pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakannya sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dan terbuka.
6. Memerintahkan kepada PERTAMINA untuk dengan sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap seluruh KPS dan mitra kerjanya agar dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa mengikuti
1. Soy M. Pardede (Ketua) 2. Bambang P. Adiwiyoto
(Anggota) 3. Sutrisno Iwantono
(Anggota)
ketentuan SK No. 077/C0000/2000-SO dengan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha secara terbuka sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat.
7.
Putusan No:10/KPPU-L/2001 Penunjukkan Rekanan Asuradur di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
18 Juli 2002
4. Menyatakan bahwa Terlapor, PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 19 huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Memerintahkan kepada Terlapor, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., untuk membatalkan perjanjian yang berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat, yaitu perjanjian tanggal 16 April 2002 antara Terlapor masing-masing Wahana Tata dengan perjanjian No. DIR/006 No.146/DIR/PKS/2002, MAI dengan perjanjian No. DIR/009 No. 068/DIR/2002 dan Jasindo dengan perjanjian No.DIR/007 N0. PKS 013.AJI/IV/2002;
6. Memerintahkan kepada Terlapor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perusahaan-perusahaan asuransi agar dapat bersaing secara sehat dan terbuka.
1. Didik J. Rachbini (Ketua) 2. Soy M. Pardede (Anggota) 3. Bambang P. Adiwiyoto
(Anggota)
Jakarta, 31 Desember 2002 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kasus Yang Ditangani KPPU Sejak Juni 2000 – 31 Desember 2002
No
Kasus
Sumber
Substansi Kasus
Status/Tindak Lanjut
Periode Juni 2000 – 31 Desember 2000 1. Tender casing dan
tubing di PT CPI Laporan Dugaan persekongkolan
antar peserta tender untuk menentukan pemenang tender.
KPPU telah mengeluarkan putusan yang dibacakan dimuka umum tanggal 20 April 2001
2. Penguasaan Pasar oleh beberapa Importir Kedelai
Laporan Dugaan beberapa Importir Kedelai melakukan penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan.
Penanganan dihentikan karena laporan tidak lengkap, masuk buku 2 (Monitoring)
3. Penguasaan retail oleh Indomaret
Laporan Pendirian retail Indomaret dilokasi yang berdekatan dengan pedagang eceran tradisional.
KPPU telah mengeluarkan putusan yang dibacakan dimuka umum tanggal 4 Juli 2001
4. Penentuan harga BBM
Inisiatif Diskriminasi dalam penentuan harga BBM Pemerintah.
KPPU telah menyampaikan saran pertimbangan kepada pemerintah untuk menghapuskan harga diskriminatif.
5. Penggunaan nama domain oleh pesaing
Laporan Pemakaian nama domain oleh pesaing yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha tertentu.
Penanganan dihentikan karena bukan kewenangan KPPU.
6. Penetapan harga di Industri DOC
Laporan Dugaan penetapan harga oleh beberapa pelaku usaha dibidang DOC
Monitoring dan kajian
7. Pengadaan Buku Sekolah
Laporan Persaingan tidak sehat antar penerbit buku sekolah dalam pemasaran produknya ke sekolah-sekolah.
Dijadikan bahan informasi Tim Kajian Industri Kertas.
8. Diskriminasi Harga Kertas
Laporan Dugaan diskriminasi harga yang dilakukan oleh produsen kertas.
Monitoring Kajian Industri Kertas.
9. Pendirian Pom Bensin.
Laporan Pendirian Pom Bensin besar didekat Pom Bensin Tradisional.
Penanganan dihentikan karena bukan kewenangan KPPU.
No
Kasus
Sumber
Substansi Kasus
Status/Tindak Lanjut
Periode Januari 2001 – 31 Desember 2001 10. Pembatasan
pemasaran air mineral.
Laporan Dugaan perjanjian penguasaan pasar air mineral di hotel tertentu oleh merk tertentu saja.
Penanganan dihentikan karena Laporan tidak lengkap, masuk Buku 2 (Monitoring Pasif)
11. Wanprestasi distribusi es krim.
Laporan Pembatalan sepihak perjanjian kerjasama distribusi es krim.
Penanganan dihentikan karena bukan kewenangan KPPU
12. Tender Bakalan Sapi Dinas Peternakan Pemda Jawa Timur.
Laporan Dugaan persekongkolan antar peserta dengan panitia tender.
KPPU telah mengeluarkan putusan, yang dibacakan dimuka umum tanggal 17 April 2002.
13. Angkutan Feri. Laporan Keberatan perusahaan angkutan feri atas peraturan yang diberlakukan pemerintah
Laporan dinyatakan tidak lengkap, masuk buku 2, dijadikan bahan kajian kebijakan.
14. Tender Site Survey & Navigation Service.
Laporan Ketidaktaatan KPS Pertamina terhadap peraturan tender di lingkungan Pertamina.
Penanganan dihentikan, bukan kewenangan KPPU.
15. Dugaan Monopoli Carbon Black.
Laporan Dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh Produsen carbon black.
Tidak ada bukti pendukung, diputuskan ditindaklanjuti dalam bentuk Monitoring Pasif.
16. Tarif Taxi oleh ORGANDA.
Inisiatif Perusahaan Taxi tidak diperbolehkan menggunakan tarif lama oleh Organda.
KPPU telah menyampaikan saran pertimbangan kepada pemerintah.
17. Tender Penyemenan pada KPS Pertamina.
Laporan Dugaan persekongkolan dalam menentukan pemenang tender.
Penanganan dihentikan karena kasus terjadinya sebelum UU No. 5/1999 berlaku efektif (bukan kewenangan KPPU)
18. Keppres Asosiasi Kontraktor.
Laporan Perusahaan kontraktor hanya diperkenankan menjadi anggota asosiasi kontraktor tertentu.
Laporan tidak lengkap (Monitoring Pasif)
19. Pensiunan Karyawan KPS Pertamina.
Laporan Penunjukan perusahaan asuransi tertentu untuk menyelenggarakan asuransi pensiunan karyawan KPS Pertamina.
Tidak ditindak lanjuti, kasus merupakan masalah perdata (bukan kewenangan KPPU)
20. Tender proyek OSP CAN di Telkom.
Laporan Dugaan persekongkolan dalam penentuan pemenang tender.
KPPU telah mengeluarkan putusan yang dibacakan dimuka umum tanggal 6 Juni 2002.
No
Kasus
Sumber
Substansi Kasus
Status/Tindak Lanjut
21. Tarif Penerbangan
INACA. Inisiatif Penetapan tarif
penerbangan oleh asosiasi sebagai akibat SK. Menhub No. 25 Tahun 1997.
KPPU telah menyarankan Menhub untuk mencabut SK tsb. Dan Menhub telah melakukan perubahan kebijakan.
22. Tender pipa di KPS Pertamina Maxus.
Laporan Dugaan persekongkolan untuk menentukan pemenang tender.
Pemeriksaan dihentikan pada tahap pemeriksaan pendahukuan karena tidak ada indikasi kuat.
23. Sengketa perjanjian distributor pakan udang.
Laporan Sengketa hutang piutang antara pabrik dan distributor pakan udang.
Tidak ditindaklanjuti, bukan kewenangan KPPU.
24. Tender MRO di KPS Pertamina.
Laporan Tersingkirnya pelaku usaha kecil dalam pengadaan MRO akibat diterapkannya sistem pengadaan secara aliansi.
Tidak ditindaklanjuti, bukan kewenangan KPPU.
25. Penentuan daftar rekanan penilai di Bank Mandiri.
Laporan Tidak transparannya Bank Mandiri dalam menentukan kriteria pelaku usaha yang dapat menjadi penilai.
Pemeriksaan dihentikan pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan, tidak ditemukan bukti kuat.
26. Iklan Produk Kacang. Laporan Klaim iklan dan kemasan produk Kacang tertentu yang dianggap menipu konsumen.
Laporan tidak ditindaklanjuti, bukan kewenangan KPPU. Selain itu, terjadi perubahan perilaku.
27. Pemberlakuan PP No. 82/1999.
Laporan Keberatan pelaku usaha terhadap pemberlakuan PP No. 82/1999.
Dijadikan bahan kajian kebijakan.
28. Tender Barite dan Bentonite di KPS Pertamina.
Laporan Dugaan persekongkolan dalam penentuan pemenang tender.
KPPU telah mengeluarkan putusan yang dibacakan dimuka umum tanggal 17 Juli 2002.
29. Tender Katalis di BUMN Industri Kimia.
Laporan Dugaan persekongkolan dalam penentuan pemenang tender.
Laporan tidak lengkap, masuk buku 2 (Monitoring)
30. Tender CCTV di Garuda Indonesia.
Laporan Dugaan persekongkolan dalam penentuan pemenang tender.
Pemeriksaan tidak dilanjutkan karena proses tender dihentikan.
31. Tender perangkat X-Ray di Garuda Indonesia.
Laporan Dugaan persekongkolan dalam penentuan pemenang tender.
Pemeriksaan tidak dilanjutkan karena proses tender dihentikan.
No
Kasus
Sumber
Substansi Kasus
Status/Tindak Lanjut
32. Daftar rekanan
asuransi di Bank BNI. Laporan Dugaan penutupan pasar
oleh bank BUMN bagi pelaku usaha asuransi untuk menjadi rekanan.
KPPU telah mengeluarkan putusan yang dibacakan di muka umum pada tanggal 18 Juli 2002.
33. Perlakuan tidak adil oleh Depnakertrans.
Laporan Perlakuan tidak adil oleh Depnakertrans dalam rangka pengiriman jasa tenaga kerja ke Timur Tengah.
Bukan kewenangan KPPU, dijadikan bahan kajian.
34. Tender pengadaan Casing dan Tubing.
Laporan Kebijakan pemerintah yang melarang impor finished product casing dan tubing
Dijadikan bahan kajian kebijakan.
35. Tender pengadaan kendaraan PMK di BUMN.
Laporan Dugaan persekongkolan dalam tender kendaraan PMK di BUMN.
Laporan tidak lengkap
36. Tender pengadaan perangkat X-Ray di BUMN ( 2 ).
Laporan Dugaan persekongkolan dalam menentukan pemenang tender.
Laporan tidak lengkap
37. Integrasi Vertikal dan Tender Pabrik Karung Plastik di BUMN.
Laporan Dugaan persekongkolan dalam menentukan pemenang tender dalam pendirian pabrik karung plastik.
Laporan tidak lengkap
38. Tender pengadaan software dan hardware di lembaga pemerintah.
Laporan Dugaan persekongkolan dalam menentukan pemenang tender.
Laporan tidak lengkap
39. Sistem Pengadaan Barang di Perusahaan Minyak.
Laporan Akibat negatif dari sistem baru dalam pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pertamina.
Laporan tidak lengkap, dijadikan informasi tambahan pada kasus lain serupa.
40. Tender Pengembangan di BUMN.
Laporan Dugaan KKN dan persekongkolan dalam menentukan pemenang tender.
Laporan tidak lengkap
Periode Januari 2002 – 31 Desember 2002
41. Informasi tentang KKN di sektor perdagangan.
Laporan Dugaan telah terjadi KKN di sektor perdagangan yang melibatkan lembaga pemerintah.
Laporan tidak lengkap dan bukan kewenangan KPPU.
42. Penyelundupan gula dan beras.
Laporan Surat kaleng yang melaporkan terjadinya penyelundupan beras dan gula di Kalbar.
Laporan tidak lengkap dan bukan kewenangan KPPU.
No
Kasus
Sumber
Substansi Kasus
Status/Tindak Lanjut
43. Tender Penjualan
Saham IMSI. Inisiatif Dugaan persekongkolan
dalm tender penjualan saham PT Indomobil Sukses International di BPPN.
KPPU telah mengeluarkan putusan, yang dibacakan dimuka umum tanggal 30 Mei 2002.
44. Wajib pungut PPn oleh BUMN.
Laporan Wajib pungut PPn oleh BUMN menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku non BUMN dengan pelaku BUMN.
Bukan kewenangan KPPU namun dijadikan bahan kajian.
45. Pelelangan pekerjaan di Kijang Pertamina UP-IV Balongan.
Laporan Dugaan persekongkolan pada lelang tersebut yang dilakukan oleh pemenang dan panitia.
Pemeriksaan dihentikan pada tahap pemeriksaan pendahuluan karena tidak ada indikasi kuat.
46. Tender di PT Caltex Pasific Indonesia.
Laporan Dugaan praktek diskriminasi dan kolusi pada tender tersebut
Laporan tidak lengkap
47. Masalah ketenagakerjaan di perusahaan.
Laporan Pengisian posisi dalam perusahaan oleh tenaga kerja asing tanpa pertimbangan yang fair.
Tidak ditindaklanjuti, bukan kewenangan KPPU.
48. Divestasi saham PT.KPC.
Laporan Dugaan persaingan usaha tidak sehat pada kasus divestasi saham KPC.
Laporan tidak lengkap.
49. Pelabuhan Container. Laporan Dugaan praktek monopoli di bidang jasa pelabuhan kontainer.
Monitoring intensif.
50. KKN diperusahaan Swasta Retail.
Laporan Informasi berbagai bentuk KKN yang terjadi diperusahaan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
Tidak ditindaklanjuti, laporan tidak lengkap (Identitas pelapor tidak jelas)
51. Perdagangan Komoditi.
Laporan Dugaan diskriminasi berkaitan dengan ijin operasi perusahaan pada perdagangan komoditi.
Bahan masukan audiensi dengan pemerintah, dan masalah telah diselesaikan oleh Depperindag.
52. Pengadaan karcis komputer di BUMN.
Laporan Dugaan terjadinya kecurangan dalam tender pengadaan karcis komputer.
Laporan tidak lengkap, identitas pelapor tidak jelas.
53. Pendirian Rumah Sakit.
Laporan Dugaan perlakuan diskriminatif oleh pemerintah daerah, berkaitan dengan ijin pendirian rumah sakit.
Bukan kewenangan KPPU, tetapi KPPU telah menyampaikan masalah ini ke Pemda ybs.
54. Pelanggaran Keppres 18/2000.
Laporan Dugaan adanya pelanggaran Keppres 18/2000 yang
Laporan tidak lengkap.
mengakibatkan persaingan tidak sehat.
No
Kasus
Sumber
Substansi Kasus
Status/Tindak Lanjut
55. Kartel Day Old Chick. Inisiatif Dugaan terjadinya kartel
pada DOC oleh 5 Industri besar dibidang ini.
KPPU telah mengeluarkanputusan yang dibacakan dimuka umum tanggal 27.
56. Bagi-bagi tender antar dua produsen pipa
Laporan Dugaan konspirasi membagi pemenang tender untuk produk pipa di KPS Pertamina
KPPU telah mengeluarkan putusan yang dibacakan dimuka umum tanggal 29 Agustus 2002.
57. Monopoli sektor film dan bioskop
Laporan Dugaan diskriminasi oleh monopolis di sektor perfilman dan bioskop oleh sekelompok pelaku usaha.
Pemeriksaan Lanjutan
58. Perlakukan eksklusif BUMN Penerbangan terhadap Pemasok Sistem Komputerisasi.
Laporan Dugaan adanya kewajiban penggunaan sistem komputer tertentu untuk bertransaksi dengan BUMN Penerbangan.
Klarifikasi dan Pengumpulan kelengkapan data pendukung awal.
59. Tender di perusahaan KPS Migas.
Laporan Dugaan adanya kewajiban penggunaan system komputer tertentu untuk bertransaksi dengan BUMN Penerbangan.
Klarifikasi laporan.
60. KKN pada proyek Pemda Kabupaten di Jawa Tengah.
Laporan Dugaan adanya penyimpangan Keppres 18/2000 melalui penunjukkan langsung proyek yang seharusnya ditenderkan.
Klarifikasi laporan.
61. Persekongkolan Tender Pemda Dati II di Jawa Barat
Laporan Dugaan adanya persekongkolan dalam tender pembuatan jalan di Dati II di Jabar.
Klarifikasi laporan.
62. Persekongkolan Tender di Pemda Tk I di Indonesia
Laporan Dugaan adanya persekongkolan dalam penentuan pemenang tender.
Klarifikasi, menunggu kelengkapan data.
63. Persekongkolan Tender
Laporan Dugaan adanya persekongkolan pada tender sistem informasi di salah satu departemen.
Klarifikasi laporan.
No
Kasus
Sumber
Substansi Kasus
Status/Tindak Lanjut
64. Tender di Perusahaan
KPS Migas. Laporan Dugaan adanya
persekongkolan dalam penentuan pemenang tender berupa penyebutan nama2 produsen tertentu yang dapat diikutsertakan dalam tender.
Menunggu Kelengkapan data.
65. Surat dari Asosiasi Pelaku Usaha kepada Panitia Pengadaan.
Laporan Keberatan mengenai keharusan peserta untuk mempunyai sertifikat dari asosiasi yang diakreditasi LPJK.
Klarifikasi, Penelitian Kelengkapan.
66. Tender di BPEN Laporan Dugaan persekongkolan tender di BPEN.
Laporan tidak lengkap.
67. Penerimaan kredit ekspor dari USDA
Laporan Dugaan praktek monopoli dalam penerimaan kredit ekspor dari USDA.
Penanganan laporan selesai.
68. Persaingan industri pertimahan nasional
Laporan Dugaan tentang praktek persaingan usaha tidak sehat dalam industri pertimahan nasional
3. Perkara telah diputus Majelis Komisi pada tanggal 20 April 2001.
4. Majelis yang menangani : a. Mohammad Iqbal (Ketua) b. Soy M. Pardede (Anggota) c. Tadjuddin Noersaid (Anggota) d. Ismed Fadillah (Investigator) e. Lulu Husein (Investigator) f. Etty Nurhayati (Panitera) g. Ando Fahda Aulia (Pembantu
panitera) h. Dema Nursaid (Pembantu panitera)
Status: Penanganan perkara selesai
2. Laporan dari INKOPTI
No. 19/KPPU/VIII /2000 tgl. 20 Juli 2001
Diputuskan dalam Rapat Komisi laporan dibatalkan
Status: Penanganan laporan Selesai
115
3. Laporan tentang PT. Indomarco Prismatama
No. 25/KPPU/VII/ 2000 dan No. 93/KPPU/X/20000 tgl 4 Oktober 2000
3. Perkara telah diputus Majelis Komisi pada tanggal 4 Juli 2001.
4. Majelis Komisi yang menangani : a. Sutrsno Iwantono (Ketua). b. Didik J. Rachbini (Anggota) c. Erwin Syahril (Anggota) d. Pande Radja Silalahi (Anggota) e. Ani Poedyastuti (Investigator) f. Nur Muhammad (Investigator) g. Malino Pangaribuan
(Investigator) h. Retno Suprihandayani
(Panitera) i. Nanik Sukantin (Panitera) j. Hilda Wahyuni (Panitera)
Status : Penanganan perkara selesai
4. Laporan PT Mustika Ratu
No. 63/KPPU/ IX/2000 tgl. 11 September 2000
Sudah dijawab sekretariat bahwa penanganannya bukan kewenangan KPPU
Status: Penanganan laporan selesai
5. Laporan Asosiasi Produsen Buku Tulis Indonesia (APBTI)
No. 82/KPPU/ IX/2000 Tgl. 27 September 2000
Diputuskan dalam Rapat Komisi tgl 2-8-2001 laporan sebagai informasi bagi Tim Kajian Kertas
Status : Penanganan laporan selesai
116
6. Laporan tentang Integrasi vertikal DOC
No. 105/KPPU/ X/2000 Tgl. 13 Okto ber 2000
1. Pemeriksaan Pendahuluan dari tgl. 28-1-2002 s/d 8-3-2002
2. Pemeriksaan Lanjutan dari tgl 12 Maret s/d 6 Juni 2002, diperpanjang s/d 18 Juli 2002.
3. Perkara telah diputus Majelis Komisi tanggal 27 Agustus 2002.
4. Majelis yang menangani : a. Bambang P. Adiwiyoto (Ketua) b. Erwin Syahril (Anggota) c. Pande Radja Silalahi (Anggota) d. Faisal H. Basri (Anggota) e. Sutrisno Iwantono (Anggota) f. M. Noor Rofieq (Investigator) g. Zaki Zein Badrun
(Investigator) h. Riesa Susanti (Investigator). i. Dewi Sita Yuliani (investigator) j. Dedi Sani Ardi (Investigator) k. Astrid Iswandari (Panitera) l. Betty Ramos (Panitera) m. Sapta Riana Sari (Panitera)
Status: Penanganan perkara selesai
7. Laporan pemilik pom bensin di Indramayu
No. 113/KPPU/ X/2000 Tgl. 10 Okto ber 2000
Sudah dijawab sekretariat bahwa penanganannya bukan kewenangan KPPU
Status: Penanganan laporan selesai
117
8. Laporan equil (air mineral)
No.17/KPPU/I/2001 Tgl. 29 Januari 2001
Laporan tidak lengkap dan pelapor diberitahu agar melengkapi namun tidak dilengkapi.
Masuk Bk. II.
9. Laporan retail es krim (Indomeiji)
No. 53/KPPU/ III/2001 Tgl. 12 Maret 2001
Sudah dijawab Sekretariat bahwa penanganannya bukan kewenangan KPPU
Status: Penanganan laporan selesai
10. Laporan tentang tender bakalan sapi di Surabaya
3. Putusan sudah dibacakan Majelis tgl. 19-4-2002.
4. Majelis yang menangani : a. Syamsul Maarif (Ketua) b. Erwin Syahril (Anggota) c. Bambang P. Adiwiyoto (Anggota) d. Pande Radja Silalahi (Anggota) e. A. Junaedi (Anggota) f. Setya Budi Yulianto (Anggota) g. Dendi R. Sutrisno (Anggota) h. Tuti Yuniar (Panitera) i. Hilda Wahyuni (Panitera) j. Budi Praharto (Panitera)
Status: Penanganan perkara selesai putusan
11. Laporan GAFEKSI No. 104/KPPU/ V/2001 Tgl. 15 Mei 2001
Pelapor tidak melengkapi data tambahan yang diminta sekretariat.
Masuk buku II.
12. Laporan tentang No. 139/KPPU/ Sekretariat sudah menjawab bukan Status:
118
PT. Calmarine VI/2001 Tgl. 8 Juni 2001
kewenangan KPPU Penanganan laporan selesai
13. Laporan carbon black
Menghadap ke KPPU tgl 7 Maret 2001
1. Diputuskan dalam Rapat Komisi tgl 8-11-2001 diputuskan dibentuk Tim Monitoring.
2. Tim terdiri dari : Ketua : Tadjuddin Noer Said, Anggota : Didik J. Rachbini dan Faisal H. Basri
Investigator : Dewi, Reza, Zakie
Status : Monitoring
14. Laporan tentang tariff taxi
Inisiatif KPPU sudah mengirim surat kepada Menteri Perhubungan untuk mengoreksi kewenangan penetapan tariff taxi
Status : Penanganan laporan selesai
15. Laporan PT. Gemilang Technodrill Paripurna
No. 91/KPPU/ V/2001 Tgl 3 Mei 2001
Sekretariat sudah menjawab bukan kewenangan KPPU, karena perkara sedang diproses di PTUN.
Status: Penanganan laporan selesai
16. Laporan Gabungan Konraktor Nasional Indonesia (GAPEKNAS)
No. 140/KPPU/ VI/2001 Tgl 12 Juli 2001
Diputuskan dalam Rapat Komisi tgl 2-8-2001 dijadikan kajian jika anggaran memungkinkan
Kajian belum terlaksana
17. Laporan terhadap Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (PT.CPI)
Diutuskan dala Rapat Komisi tgl 2-8-2001 agar Sekretariat menjawab bahwa perkara bukan kewenangan KPPU
Status: Penanganan laporan selesai
18. Laporan PT. Nusa Metrikom Ekakarma tentang tender di Telkom
No. 196/KPPU/ VII/2001 Tgl. 12 Juli 2001
12 Juli 2001 1. Pemeriksaan Pendahuluan dari tgl 21-11-2001 s/d 18-1-2002.
2. Pemeriksaan Lanjutan dari tgl. 29-1-2002 s/d 25-4-2004
3. Putusan telah dibacakan tanggal 6-6-2002
4. Majelis yang menangani :
Status : Penanganan perkara selesai.
119
a. Tadjuddin Noer Said (Ketua) b. Syamsul Maarif (Anggota) c. Faisal H. Basri (Anggota) d. Dedi Sani Ardi (Investigator) e. Maduseno Dewobroto (Anggota) f. Goprera Panggabean (Anggota) g. Dema Noersaid (Panitera) h. Tutik Yuniar (Anggota) i. Sapta Riana Sari (Panitera)
19. Laporan INACA Inisiatif 1. Sudah dilakukan dengar pendapat tgl. 6-
20. Laporan tender pipa di Maxus oleh PT. Sari Prambanan
No. 117/KPPU/ V/2001 Tgl 23 Mei 2001
23 Mei 2001 1. Pemeriksaan Pendahuluan dari tgl 28-1-2002 s/d 8-3-2002
2. Pemeriksaan tidak dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.
3. Majelis yang menangani : a. Tadjuddin Noer Said (Ketua) b. Mohammad Iqbal (Anggota) c. Didik J. Rachbini (Anggota) d. Goprera Panggabean
(Investigator) e. Riesa Susanti (Investigator) f. Maduseno Dewobroto
(Investigator) g. Dendy R. Sutrisno (Investigator)
Status : Penanganan perkara selesai.
120
21. Laporan CV.
Dharma Feed Lestari
No. 255/KPPU/VIII/ 2001
Tgl 23 Agustus 2001
23-8-2001 Sekretariat sudah menjawab bahwa perkara bukan kewenangan KPPU dengan surat No. 279/Set/DE/2001 tgl. 3-11-2001
Status: Penanganan laporan selesai
22. Laporan Forum Komunikasi Perusahaan Pengadaan Barang & Jasa (FKPPBJ) tentang tender MRO di PT. YPF Maxus
11 September 2001
1. Diputuskan oleh Ketua KPPU untuk dilakukan dengar pendapat.
2. Dengar pendapat telah dilaksanakan tgl. 9-10-2001
3. Tim telah memanngil pelapor tanggal 7-11-2001 untuk mengklarifikasi laporan.
4. Pelapor telah menyerahkan draft usulan yang diinginkan pelapor.
5. Diputuskan agar Sekretariat mengundang kembali pelapor untuk klarifikasi terakhir
6. Anggota Komisi yang menghadiri adalah : Tadjuddin Noer Said, Mohamad Iqbal, Syamsul Maarif, Pande Radja Silalahi, dan Bambang P. Adiwiyoto. Sekretariat : Junaidi, Riesa, Tuti, dan Ria
7. Diputuskan oleh FKPPBJ bahwa laporan akan dirubah menjadi laporan persekongkolan.
Status : Penanganan laporan selesai
23. Laporan Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) tentang penentuan daftar rekanan di Bank Mandiri
No. 248/KPPU/ VIII/2001 Tgl. 23 Agustus 2001
22 Agustus 2001 1. Pemeriksaan Pendahuluan dari tgl 12-12-2001 s/d 8-2-2002
2. Penetapan Tim Pemeriksa Pendahuluan telah dibacakan tgl 19-2-2002, yang isisnya Pemeriksaan tidak dilanjutkan.
3. Majelis yang menangani : a. Erwil Syahril (Ketua)
Status: Penanganan perkara selesai
121
b. Soy M. Pardede (Anggota) c. Tadjuddin Noer Said (Angota) d. Dendy R. Sutrisno (Investigator)] e. Riesa Susanto (Investigator) f. Harun Al Rasyid (Investigator) g. Budi Praharto (Panitera) h. Donna Sophia (Panitera) i. Dema Noersaid *Panitera)
24. Laporan APKIN
tentang iklan PT. Dwi Kelinci
No. 279/KPPU /IX/2001 Tgl 7 September 2001
7 September 2001 ke Nur
1. Diputuskan dalam Rapat Komisi untuk dipelajari keterkaitannya dengan UU No. 5 Tahun 1999.
2. Tim telah bertemu dengan APKIN tgl 12-12-2001 untuk mengkonfirmasi laporan setelah munculnya iklan baru.
3. Tim sedang mempelajari informasi terakhir.
4. Anggota Komisi yang terlibat adalah Pande R. Silalahi, dibantu Nur Muhamad, Dedy, dan Setyabudi
5. Terdapat perubahan perilaku pelapor, sehingga laporan diputuskan selesai
Status: Penanganan laporan selesai.
25. Laporan PT. Tri Elang Jaya Maritim tentang Pemberlakuan PP 82/1999
No. 277/KPPU/ VIII/2001 22 Agustus 2001
7 September 2001 1. Diputuskan dalam Rapat Komisi agar memanggil Pemerintah.
2. Telah memanggil Ditjen Perhubungan Laut Tgl. 21 September 2001.
3. Pemerintah telah menunda
Status: Penangan laporan selesai
122
pemberlakuan PP sampai 2004 dan Rapat Komisi tgl. 9-10-2001 memutuskan untuk mengkaji PP 82/1999.
4. Komisi memutuskan bahwa laporan akan dijadikan kajian.
5. Sekretariat telah mengirim surat ke pelapor No. 426/SET/DE/XI/2001 tgl 1 Nopember 2001
26. Laporan PT. Carana Bungapersada tentang tender Barite & Bentonite di YPF Maxus
No. 300/KPPU/ IX/2001 Tgl 19 September 2001
19 September 2001
1. Pemeriksaan Pendahuluan dari tgl 20-11-2001 s/d 16-1-2002.
2. Pemeriksaan Lanjutan dari tgl. 18-1-2002 s/d 24-4-2002, diperpanjang s/d 6 Juni 2002
3. Putusan telah dibacakan tgl. 17-7-2002. 4. Majelis yang menangani :
a. Soy M. Pardede (Ketua) b. Bambang P. Adiwiyoto (Anggota) c. Sutrisno Iwantono (Anggota) d. Siswanto (Investigator) e. M. Noor Rofieq (Investigator) f. Dewi Sita Yuliani (Investigator) g. Donna Sophia (Panitera) h. Astrid Iswandari (Panitera) i. Nani Sukantin (Panitera)
Status: Penanganan perkara selesai.
27. Laporan H.M.A.S. No. 309/KPPU/ 24 September 1. Laporan belum lengkap. Sekretariat Status :
123
Alex Asmasoebrata tentang lelang katalis di PT. Petrokimia Gresik
IX/2001 Tgl. 24 September 2001
2001 sudah megirim surat agar pelapor melengkapi laporannya.
2. Pelapor sudah melengkapi laporannya dan sedang diteliti oleh Sekretariat.
3. Sekretariat sudah bertemu dengan pelapor tanggal 13-11-2001 untuk penjelasan tambahan
4. Pelapor menjanjikan akan memberikan dokumen tambahan
5. Pelapor tidak melengkapi laporan.
Penanganan laporan selesai
28. Laporan H.M.A.S. Alex Asmasoebrata tentang lelang pengadaan perangkat CCTV di Garuda, Gudang Cargo Kantor Cabang Cengkareng
No. 311/KPPU/ IX/2001
Tgl. 24 Septemer 2001
24 September 1. Pemeriksaan Pendahuluan dari tgl. 28-1-2002 s/d 8-3-2002
2. Penetapan putusan telah dibuat tanggal 7-3-2002 yang isinya tidak melanjutkan Pemeriksaan ke Pemeriksaan Lanjutan.
3. Majelis yang menangani : a. Pande Radja Silalahi (Ketua) b. Sutrisno Iwantono (Anggota) c. Syamsul Maarif Silalahi (Anggota) d. M. Noor Rofieq (Investigator) e. Nur Muhammad (Investigator) f. Harun Al Rasyid (Investigator) g. Betty Ramos (Panitera) h. Nanik Sukantin (Panitera) i. Tutik Yuniar (Panitera)
Status : Penanganan perkara selesai.
124
29. Laporan H.M.A.S. Alex Asmasoebrata tentang lelang pengadaan dan instalasi perangkat X-ray di Garuda, Gudang Cargo Perwakilan Cengkareng
No. 310/KPPU/ IX/2001 Tgl. 24 Septeber 2001
24 September 2001
1. Pemeriksaan Pendahuluan dari tgl. 28-1-2002 s/d 8-3-2002.
2. Penetapan penghentian Pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan telah dibuat tgl 7 Maret 2002
3. Majelis yang menangani : a. Faisal H. Basri (Ketua) b. Mohammad Iqbal (Anggota) c. Pande Radja Silalahi (Anggota) d. M. Noor Rofieq (Investigator) e. Nur Muhammad (Investigator) f. Harun Al Rasyid (Investigator) g. Betty Ramos (Panitera) h. Sapta Riana Sari (Panitera) i. Ando Fahda Aulia (Panitera)
Status : Penanganan perkara selesai.
30. Laporan PT. Parolamas tentang daftar rekanan asuransi di BNI
1. No. 250/KP PU/ VIII/ 2001
Tgl 22 Agustus 2001
2 No. 292/ KPPU/ IX/2001
Tgl. 13 September 2001
3.No. 361/KP PU/ X/2001
Tgl 24 Oktober 2001
22 Agustus 2001 1. Pemeriksaan Pendahuluan dari tgl. 21-11-2001 s/d 29-1-2002.
3. Putusan dibacakan tanggal 18 Juli 2002. 4. Majelis yang menangani :
a. Didik J. Rachbini (Ketua) b. Soy M. Pardede (Anggota) c. Bambang P. Adiwiyoto (Anggota) d. Nur Muhammad (Investigator) e. Mohamad Reza (Investaigator) f. Setya Budi Yulianto (Investigator) g. HildaWahyuni (Panitera) h. Donna Sophia (Panitera) i. Astrid Iswandari (Panitera)
Status : Penangan perkara selesai.
125
31. Laporan dari Badan Otonomi Gotong Royong Penempatan TKI Khusus Timur Tengah tentang Perlakuan tidak adil oleh Depnakertrans
No. 351/KP PU/ X/2001 Tgl 19 Oktober 2001
24 Oktober 2001 1. Dalam rapat Komisi tgl. 29-11-2001 diputuskan Monitoring
2. Pelapor telah diberitahu melalui surat No. 563/Set/DE/XII/2001 tgl 6-12-2001
Status : Monitoring
32. Laporan PT. Mahabina Kreasitama tentang tender di UNOCAL berkaitan dengan larangan impor finished product cashing dan tubing
386/KPPU/XI/2001 Tgl. 12 Nov 2001
Dalam rapat Komisi Tgl 10-2-2002 diputuskan untuk mengundang Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral guna berdiskusi mengenai peraturan di bidang Migas.
Status : menunggu pertemuan dengan Menteri ESDM
33. Laporan tentang tender pengadaan kendaraan pemadam kebakaran di PT. Angkasa Pura I
No. 389/KPPU/XI/ 2001 Tgl.13-11-2001
14-11-2001 Dalam rapat Komisi tgl. 10-2-2002 diputuskan masuk Buku II.
Status : Masuk Buku II
34. Laporan tentang pengadaan perangkat X-Ray di PT. Angkasa Pura I & II
No. 389/KPPUXI/ 2001 Tgl. 13-11-2001
14-11-2001 Dalam rapat Komisi tgl. 10-2-2002 diputuskan masuk Buku II.
Status : Masuk Buku II
35. Laporan tentang tender
No. 389/KPPUXI/ 2001
14-11-2001 1. Sekretariat sudah mengirim surat No. 04/Set/DE/I/2002 tgl. 4-1-2002 kepada
Status : Masuk Buku II.
126
pembangunan pabrik karung plastik di PTP.
Tgl. 13-11-2001 Pelpaor untuk melengkapi laporannya. 2. Pelapor tidak melengkapi laporannya.
36. Laporan CV Rombo Via Sejahtera tentang tender di BPEN
40/KPPU/XI/201 Tgl. 23-11-2001
23-11-2001 Dalam rapat Komisi tgl. 10-2-2002 diputuskan masuk Buku II.
Status : Masuk Buku II
37. Laporan tentang dampak negatif pengadaan barang dengan sistem aliansi di PT. Caltex
No. 417/KPPU/XI/ 2001 Tgl. 10-12-2001
11-12-2001 Sekretariat sudah mengirim surat kepada Pelapor memberitahukan bahwa laporannya diperlakukan sebagai informasi tambahan. Surat No. 06/Set/DE/I/2002 tgl 8-1-2002.
Status : Masuk Buku II.
38. Lelang Pengembangan TVRI
No. 419/KPPU/XI/ 2001 Tgl. 10-12-2001
11-12-2001 Sekretariat sudah mengirim surat kepada Pelapor untuk menegaskan keseriusan dalam melapor sebab laporan pertama tidak ditandatangani. Surat No. 05/Set/DE/I/2002 tgl. 8-1-2002.
Status : Masuk Buku II.
39. Informasi tentang KKN di berbagai Komoditi
No. 13/KPPU/I/2002 Tgl/ 9-1-2002
9-1-2002 Komisi memutuskan bahwa KKN bukan merupakan kewenangan KPPU
Status : Masuk Buku II
40. Informasi (surat kaleng) tentang penyelundupan gula dan beras di Kalimantan Barat.
No.22/KPPU/I/2002 Tgl. 14-1-2002
15-1-2002 Komisi memutuskan bahwa penyelundupan bukan merupakan kewenangan KPPU
Status : Masuk Buku II
41. Laporan Mulia Tarigan, Dirut
161/KPPU/III/2002 Tgl. 28/3/2003
28/3/2002 1. Laporan mengenai kewenangan wajib pungut PPN oleh BUMN.
Status : Masuk ke Dir.
127
Masyarakat Pratama Anindita.
2. Sudah dijawab melalui surat No. 68/Set/DE/IV/2002 tgl. 19 April 2002 bahwa perkara bukan kewenangan KPPU, materi laporan diperlakukan sebagai bahan kajian KPPU dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan.
3. Berkas laporan asli telah diserahkan kepada Dir. Pengkajian pada tanggal 7 Februari 2003
Pengkajian
42. Laporan PT. Tisa Perkasa tentang Permohonan Pembatalan Pelelangan Pekerjaan di Kilang Pertamina UP-VI Balongan
190/KPPU/IV/2002 tgl. 9-9-2002
10-4-2002 1. Pemeriksaan Pendahuluan dari tgl. 5-6-2002 s/d Tgl. 16-7-2002.
2. Penetapan dibacakan tanggal 16-7-2002, bahwa pemeriksaan Tidak dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan karena tidak ada dugaan kuat adanya pelanggaran.
3. Majelis yang menengani : a. Mohammad Iqbal (Ketua) b. Tadjuddin Noersaid (Anggota) c. Bambang P. Adiwiyoto (Anggota) d. Goprera Panggabean
(Investigator) e. Dendy R. Sutrisno (Investigator) f. Nur Muhamaad (Investigator) g. Setya Budi Yulianto (Investigator) h. Ando Fahda Aulia (Panitera) i. Astrid Iswandari (Panitera) j. Demayanti Noersaid (Panitera)
Status : Penanganan perkara selesai.
43. Laporan PT. Sari 193/KPPU/IV/2002 10-4-2002 1. Sekretariat sudah mengirim surat No. Status : Masuk
128
Prambanan tentang tender di PT. Caltex Pacific Indonesia No. Q-045660-0000-0000 tanggal penutupan 19 April 2002
tgl. 10-4-2002 67/Set/DE/IV/2002 tgl 18 April 2002, bahwa laporan tidak jelas dan lengkap.
2. Pelapor memberikan balasan bahwa laporan tersebut merupakan laporan baru yang jelas.
3. Terhadap surat tersebut Komisi memutuskan bahwa laporan tersebut dianggap belum jelas.
4. Terhadap putusan Komisi, Sekretariat telah memberitahukan kepada Pelapor melalui surat No. 92/Set/DE/V/2002 tgl. 22-5-2002.
Pelapor tidak melengkapi laporan.
Buku II.
44. Laporan Togar SM Sijabat tentang pemberhentian karyawan
222/KPPU/IV/2002 tgl. 18-4-2002
19-4-2002 Sudah dijawab bahwa perkara bukan merupakan kewenangan KPPU melalui surat No. 75/Set/DE/IV/2002 tgl. 22 April 2002
Status : Penanganan laporan selesai
45. Laporan divestasi saham PT. Kaltim Prima Coal
1. Laporan disampaikan lewat Bpk. Faisal H. Basri.
2. Resume sudah disiapkan secretariat. 3. Diputuskan dalam rapat Komisi tgl. 23-5-
2002 laporan masuk Buku II.
Status : Masuk Buku II.
46. Surat tembusan dari Ombudsman
285/KPPU/V/2002 tgl. 10-5-2002
14-5-2002 1. Surat menyatakan adanya indikasi praktek monopoli oleh PT. Louis Dreyfus Indonesia dalam penerimaan kredit ekspor dari USDA.
2. Resume sudah disiapkan secretariat. 3. Diputuskan dalam rapat Komisi tgl. 23-5-
2002 agar secretariat menyiapkan surat tanggapan kepada Ombudsman.
4. Tanggapan dari Ombudsman belum ada.
Status : Penanganan laporan selesai.
129
47. Laporan dari Himpunan Masayarakat Anti Monopoli (HIMAM) tentang praktek Monopoli di Pelabuhan Tanjung Priok.
294/KPPU/V/2002 Tgl. 14 Mei 2002
14-5-2002 1. Pelapor menyatakan adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Resume telah disiapkan secretariat. 3. Diputuskan dalam rapat tgl. 23-5-2002
agar Sekretariat meminta kelengkapan data dari Pelapor.
4. Sekretariat sudah mengirim surat No. 98/Set/DE/V/2002 tgl. 31 Mei 2002.
5. Tanggapan belum ada. 6. Diputuskan oleh Komisi masuk
monitoring.
Status : Monitoring.
48. Laporan KKN di PT. Sarinah
1. Melaporkan berbagai bentuk KKN di PT. Sarinah.
2. Pelapor tidak jelas. 3. Resume sudah disiapkan secretariat. 4. Diputuskan dalam rapat tgl. 23-5-2002,
laporan masuk Buku II.
Status : Masuk Buku II.
49. Laporan PT. SNS tentang perlakuan diskriminatif di Bappebti (Depperindag)
300/KPPU/V/2002 Tgl. 17-5-2002
18-5-2002 1. Pelapor menyatakan bahwa Bappebti telah melakukan tindakan sewenang-wenang.
2. Resume telah disiapkan Sekretariat. 3. Diputuskan dalam rapat tgl. 23-5-2002
agar secretariat mengundang Pelapor untuk dimintakan informasi tambahan.
4. Pertemuan telah terlaksana. 5. Diputuskan oleh Komisi karena solusi
telah diambil leh Deperindag, maka penanganan laporan selesai.
Status : Penanganan laporan selesai.
130
50 Laporan tentang tender pengadaan karcis komputer di PT. KAI
330/KPPU/V/2002 Tgl. 31 Mei 2002
4-6-2002 1. Identitas pelapor tidak jelas jelas. 2. Informasi dan dokumen yang diserahkan
masih belum lengkap dan jelas. 3. Direncanakan Pelapor akan dimintakan
klarifikasi. 4. Pelapor tidak dapat dihubungi.
Status : Menunggu pertemuan dengan Pelapor.
51. Laporan tentang pendirian rumah sakit
432/KPPU/VII/2002 Tgl. 4 Juli 2002
5-7-2002 1. Diputuskan oleh Komisi agar sekretariat mengirim surat kepada Pelapor bahwa laporan bukan yurisdiksi KPPU, namun kepada instansi yang berwenang akan diberikan saran dan pertimbangan.
2. Sekretariat telah mengirim surat kepada Pelapor.
Status : Penanganan laporan selesai.
52. Laporan tentang dugaan pelanggaran Kepres 18/2000 di Kalteng
433/KPPU/VII/2002 Tgl. 4-7-2002
5-7-2002 1. Diputuskan oleh Komisi agar sekretariat mengirim surat kepada Pelapor untuk memberikan keterangan dan dokumen tambahan.
2. Sekretariat telah mengirim surat kepada Pelapor , tapi tidak ada jawaban.
Status : Masuk buku II.
53. Laporan tentang dugaan monopoli oleh Cineplex 21Group
439/KPPU/VII/2002
5-7-2002 1. Pemeriksaan Pendahuluan dari tgl. 2 –8-2002 s/d 12-9-2002.
2. Pemeriksaan Lanjutan 13-9-2002 s/d 9-12-2002.
3. Majelis yang menangani : a. Faisal H. Basri (Ketua) b. Syamsul Maarif (Anggota) c. Tadjuddin Noersaid (Anggota)
Status : Pemeriksaan Lanjutan.
131
d. Siswanto (Investigator) e. Dedy Sani Ardi (Investigator) f. Harun Al Rasyid (Investigator) g. Setya Budi Yulianto (Investigator) h. Sapta Riana sari (Panitera) i. Dema Nursaid (Panitera) j. Tutik Yuniar (Panitera).
54. Laporan tentang
praktek persaingan usaha tidak sehat di industri pertimahan ansional
444/KPPU/V II/2002 Tgl. 10-7-2002
10-7-2002 1. Resume sedang disipkan Sekretariat . 2. Diputuaskan oleh Komisi untuk
mengundang Menperindag.
Status : Undangan belum terlaksana.
55. Laporan tentang tender di Unocal Indonesia Company
457/KPU/VII/2002 16-7-2002
17-7-2002 1. Resume sedang disipkan Sekretariat . 2. Diputuskan laporan merupakan informasi
tambahan bagi kasus pembagian kerja antara PT. CT. dan SPIJ.
Status : Penanganan laporan selesai
56. Tembusan surat kepada Menperindag mengenai rayonisasi pemasaran semen.
473/KPPU/VII/2002 23 Juli 2002
5-8-2002 Arsip Status : Selesai
57. Laporan tentang tender repair & testing services old CNOOC Valves
478/KPPU/VII/2002 30 Juli 2002
31-7-2002 1. Karena laporanditulis dalam bahasa Inggeris, maka DE mengirim surat agar laporan ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Pelapor tidak memberikan jawaban.
Status : Masuk Buku II.
58. Permohonan pertemuan dengan KPPU untuk
485/KPPU/VIII/2002 1-8-2002
1-8-2002 Materi surat bukan merupakan laporan adanya dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.
Status : Penanganan laoran selesai.
132
membicarakan perlakuan tidak adil oleh Direktur Teknik MIGAS.
59. Laporan tentang Telkomnet Instant
491/KPPU/VIII/2002 5-8-2002
5-8-2002 1. Pertemuan dengan pelapor sudah dilaksanakan tgl. 21-8-2002. Dalam pertemuan tersebut pelapor telah diminta untuk melengkapi laporannya.
2. Pelapor telah melengkapi laporannya pada tgl. 4-9-2002
3. Resume dan rekomendasi sudah disiapkan Sekretariat.
4. Rapat Komisi tgl. 12-9-2002 diputuskan masuk Buku II karena bukti belum cukup.
Status : Masuk Buku II.
60. Laporan tentang kartel semen oleh MNC
361/KPPU/VIII/2002 27-8-2002
28-8-2002 1. Masih diteliti oleh Sekretariat. 2. Memanggil pelapor untuk klarifikasi. 3. Pertemuan dengan Pelapor sudah
dilaksanakan tgl. 11-9-2002, Pertemuan selanjutnya dilaksanakan pada tgl. 23-9-2002.
4. Sekretariat masih memerlukan klarifikasi, surat sudah disampaikan tgl. 30-9-2002.
5. Pelapor sudah menyampaikan jawabannya.
6. Resume sudah disiapkan sekretariat. 7. Rapat Komisi tgl 17-10-2002
memutuskan masuk Buku II.
Status : Masuk Buku II.
61. Tembusan surat mengenai sertifikat jasa konstruksi
368/KPPU/VIII/2002 28-8-2002
29-8-2002 1. Surat ditujukan kepada Mensesneg, KPPU hanya menerima tembusan.
2. Materi mengenai keberatan penggunaan UU No. 5/1999 oleh LPJK GAPENSI.
Status : File
133
62. Penolakan menjadi peserta tender oleh panitia tender di Riau
600/KPPU/IX/2002 17-9-2002
17-9-2002 Laporan tidak dilengkapi, masuk Buku II
Status : Masuk Buku II
63. Tembusan surat mengenai impor garam di Medan
602/KPPU/IX/2002 17-9-2002
17-9-2002 1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Depperindag Sumut.
2. Materi mengenai tangapan atas teguran tentang impor garam
Status : File
64. Pengadaan pera- latan operasional RSUD Kota Dumai, Riau. TA 2002
619/KPPU/IX/2002 23-9-2002
25-9-2002 1. Adanya penetapan harga terendah wajar dan maksimal wajar sebesar 7% dari owner estimate yang dianggap bertentangan dengan Kepres 18 Tahun 2000.
2. Sekretariat sudah menjawab agar laporan diperbaiki karena belum lengkap dan jelas
25-9-2002 1. Lelang senilai 4.900.000.00 melalui penunjukan langsung bukan tender terbuka yang diduga melanggar Kepres No. 18 Tahun 2000.
2. Sekretariat sudah menjawab agar laporan diperbaiki karena belum lengkap dan jelas
3. Laporan tidak dilengkapi, masuk Buku II
Status : Masuk Buku II
69. Pengadaan peralatan operasi- onal pelayanan rumah sakit kota
624/KPPU/IX/2002 23-9-2002
25-9-2002 1. Materi laporan mengenai penatapan pemenang tender bukan oleh penawar terendah, sehingga diduga melanggar Kepres No. 18 Tahun 2000.
Status : Masuk Buku II
135
Dumai 2. Sekretariat sudah menjawab agar laporan diperbaiki karena belum lengkap dan jelas.
3. Laporan tidak dilengkapi, masuk Buku II
70. Tembusan surat
sanggahan lelang pengadaan peralatan non medis RS Umum Daerah Cengkareng pada Dinas Kesehatan DKI
626/KPPU/IX/2002 25-9-2002
26-9-2002 1. Penentuan barang sudah secara spesifik menyebut merk (Datascrip).
2. Pemenang tender adalah penawar terendah no. 4.
Status : File
71. Tembusan surat sanggahan lelang pengadaan peralatan non medis RS Umum Daerah Cengkareng pada Dinas Kesehatan DKI
627/KPPU/IX/2002 25-9-2002
26-9-2002 1. Penentuan barang sudah secara spesifik menyebut merk (Datascrip).
2. Pemenang tender adalah penawar terendah no. 4
Status : file
72. Tembusan surat dari PT. Sari Prambanan kepada Total Final Elf E&P Indonesie
653/KPPU/X/2002 7-10-2002
9-10-2002 1. Materi mengenai keberatan akan adanya diskualifikasi sebagai peserta tender di TotalFinal Elf E&P.
2. Masuk Buku II
Status : Masuk Buku II
73. Laporan tentang 665/KPPU/X/2002 18-10-2002 1. Materi tentang adanya kewajiban Status :
136
perlakuan ekslusif PT. Garuda Indonesia kepada Abacus Indonesia dalam CRS (computerized reseservation system)
9-10-2002 penggunaan crs abacus kepada travel agent untuk pemesanan tiket garuda route dalam negeri.
2. Laporan belum lengkap dan jelas, sehingga dilakukan klarifikasi dengan Pelapor tgl. 22-10-2002.
3. Dalam klarifikasi disepakati bahwa pelapor akan memberikan laporan baru yang lebih jelas dan bukti tambahan.
4. Pelapor sudah melengkapi laporannya, resume sudah disiapkan Sekretariat.
5. Komisi memutuskan untuk meminta Pelapor memperbaiki laporannya.
6. Sekretariat telah mengirim surat kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya
7. Pelapor telah memperbaiki laporannya. Resume telah disiapkan Sekretariat.
8. PT. Garuda Indonesia telah diundang Sekretariat pada hari senin tgl. 2-12-2002.
9. PT. Garuda meminta pertemuan diundur. 10. Pertemuan telah dilaksanakan tgl. 18-12-
2002. Dalam Pertemuan tersebut disepakati akan bertemu lagi pada pertengahan Januari 2003.
11. Pertemuan selanjutnya dilaksanakan tgl. 16 Januari 2003.
12. Seklretariat sudah menyiapkan resume untuk diputuskan Rapat Komisi.
13. Tanggal 6 Februari 2003Rapat Komisi memutuskan laporan masuk ke Pemeriksaan Pendahuluan.
14. kabag. Pengaduan dan Persidangan telah menyerahkan berkas asli laporan kepada
Pemeriksaan Pendahuluan
137
kabag. Penyelidikan pada tanggal 7 Februari 2003.
74. Tembusan surat dari PT. Sari Prambanan kepada Unocal Indonesia Company
689/KPPU/X/2002 17-10- 2002
21-10-2002 1. Materi mengenai dokumen tender yang mensyaratkan pengadaan barang dengan menyebut merk tertentu.
2. Sekretariat sdah mengirim surat kepada UNOCAL untuk dimintakan klarifikasi.
3. Penyelesaian denga mengundang Ketua BP Migas, Menteri ESDM, dan Menperindag.
Status : Masuk Buku II
75. Laporan pengaduan KKN di Pemerintah Kab. Semarang
695/KPPU/X/2002 21-10-2002
22-10-2002 1. Materi melaporkan tentang adanya penyimpangan Kepres 18 Tahun 2002 berupa penunjukan langsung untuk proyek senilai diatas 1 milyar.
2. Laporan belum lengkap dan jelas. Sekretariat sudah mengirim surat kepada Pelapor untuk melengapi laporannya.
3. Pelapor sudah melengkapi laporannya dan sedang dipelajari oleh Sekretariat
4. Sekretariat mengundang Pemda Semarang untuk klarifikasi.
5. Pemda Semarang tidak datang, namun akan mengirim bahan yang diperlukan dengan segera.
6. Pelapor tidak melengkapi laporannya sampai dengan 10 hari setelah surat disampaikan kepada pelapor.
Status : Masuk Buku II.
76. Laporan dugaan persekongkolan di Pemda Cianjur.
720/KPPU/X/2002 29-10-2002
30-10-2002 1. Surat pertama mengenai permohonan audiensi.
2. Dalam audiensi disampaikan mengenai dugaan adanya persekongkolan dalam pelaksanaa pembuatan jalan di Kab.
Status : Masuk Buku II.
138
Cianjur, senilai 2,7 milyar. Namun laporan dianggap belum lengkap dan jelas.
3. Sekretariat telah mengundang Pemda Cianjur untuk klarifikasi.
4. Pelapor tidak melengkapi laporannya. 77. Tembusan surat
dari PT. Sari Prambanan kepada Unocal Indonesia Company.
740/KPPU/XI/2002 4-11-2002
2-11-2002 Laporan diselesaikan dengan mengundang Ketua BP Migas, Menteri ESDM, dan Menperindag.
Status : Masuk Buku II.
78. Tembusan surat dari PT. Sari Prambanan kepada BP. Indonesia
742/KPPU/XI/2002 5-11-2002
11-11-2002 Materi laporan tidak jelas Status : File
79. Laporan persekongkolan dalam pelelangan pengadaan barang/jasa di Pemprov DKI Jakarta
750/KPPU/XI/2002 7-11-2002
12-11-2002 1. Materi laporan mengenai adanya dugaan persekongkolan dalam penentuan pemenang tender.
2. Laporan dianggap tidak jelas dan lengkap, Sedang dimintakan kelengkapan dan kejelasan laporan kepada Pelapor.
Status : Masuk Buku II.
80. Laporan dugaan persekongkolan tender di Ditjen Dagri Depperindag
753/KPPU/XI/2002 8-11-2002
12-11-2002 1. Materi laporan mengenai adanya dugaan persekongkolan tender sistem informasi.
2. Tuntutan berupa ganti rugi sebesar 200 juta dan teguran keras.
3. Sekretariat mengundang Pelapor untuk klarifikasi pada hari jumat, tanggal 22-11-2002.
4. Dalam klarifikasi terungkap laporan keliru, karena pelapor bukan merupakan pihak yang dirugikan.
Status : Masuk Buku II.
139
81. Laporan dugaan
persekongkolan dalam penentuan pemenang tender di Unocal dan TotalFinalElf.
762/KPPU/XI/2002 14-11-2002
14-11-2002
1. Materi laporan adalah mengenai adanya dugaan persekongkolan dalam penentuan pemenang tender berupa penyebutan nama-nama pabrik tertentu yang dapat diikutsertakan dalam tender.
2. Sekretariat sudah mengirim surat kepada Total, namun belum ada balasan.
3. Laporan diselesaikan dengan mengundang Ketua BP. Migas, Menteri ESDM, dan Menperindag.
Status : Masuk Buku II.
82. Tembusan surat dari DPD GAPEKNAS Jateng kepada Panitia Bina Marga Jateng
/KPPU/XI/2002 20-11-2002
20-11-2002 1. Gapeknas keberatan dengan adanya pengumuman dari Bina Marga, sehubungan dengan persyaratan dalam pengadaan di Bina Marga yang mengharus-kan peserta mempunyai sertifikat Asosiasi yang diakreditasi dan diregistrasi oleh LPJK.
2. Diusulkan untuk dibahas oleh Tim penyusun guideline tender dan dikoordinasikan oleh Direktorat Pengkajian.
Status : Masuk Kajian.
83. Laporan ttg dugaan pelanggaran oleh Master Franchise Gymboree Indonesia
798/KPPU/XI/2002 29 November 2002
12-12-2002 1. Materi laporan ttg adanya dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dalam bidang franchise.
2. Pelapor diundang tgl. 9-1-2003 jam 10.00.
3. Dalam pertemuan disepakati bahwa laporan untuk dapat diproses lebih lanjut harus dirubah karena laporan tidak lengkap dan jelas.
4. Laporan yang telah diperbaharui diserahkan Pelapor tanggal 3 Februari
Status : Masuk Buku II.
140
2003. 5. Tanggal 6 Februari 2003 Sekretariat
mengirimkan surat kepada Pelapor agar melengkapi dokumen bukti.
6. Sampai batas waktu yang diatur, pelapor tidak melengkapi laporannya.
84. Laporan adanya persekongkolan dalam tender kendaraan di Pertamina Unit Pengolahan II Dumai
816/KPPU/XII/2002 13-12-2002
16-12-2002 1. Materi tentang dugaan persekongkolan oleh oknum Pertamina dengan oknum pegawai perusahaan pelapor.
2. Laporan belum lengkap dan jelas. 3. Sekretariat mengundang pelapor untuk
klarifikasi tgl. 17-1-2003. 4. Sampai dengan 10 hari sejak surat
disampaikan, Pelapor tidak melengkapi laporannya.
Status : Masuk Buku II.
85. Laporan ttg dugaan persekongkolan tender oleh TotalFinalElf E&P Indonesie, SPIJ, dan CT.
819/KPPU/XII/2002 16-12-2002
16-12-2002 1. Materi laporan tentang adanya dugaan persekongkolan dalam tendet pengadaan casing dan tubing.
2. Laporan belum lengkap dan jelas. 3. Sekretariat sedang memintakan
kelengkapan laporan. 4. Laporan diselesaikan dengan
mengundang Ketua BP. Migas, Menteri ESDM, dan Menperindag.
Status : Masuk Buku II.
86. Laporan pelanggaran UU 5/99 oleh Pemerintah dalam penetapan kebiajakan tata
842/KPPU/XII/2002 27-12-2002
27-12-2002 1. YLKI merasa bahwa keputusan Menperindag No. 643/MPP/Kep/IX/2002 ttg Tata Niaga Impor Gula telah melanggar UU 5 Tahun 1999.
2. Sekretariat telah mengirim surat kepada pelapor untuk menambah informasi bagi
Status : Masuk Buku II.
141
niaga impor gula KPPU dalam rangka memberikan saran kepada Pemerintah.
3. Sesuai dengan keputusan rapat tanggal 6-2-2003 Komisi agar mengirim surat kepada Menperindag untuk mendapatkan perhatian.
87. Surat mengenai dugaan penyalahgunaan jabatan dalam penentuan pemenang tender
850/KPPU/XII/2002 301202003
6-1-2003 1. Materi surat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan jabatan dalam penentuan pemenang tender gedung SD senilai Rp. 212.000.000 di Riau.
2. Penelitian secretariat. 3. Laporan mengenai KKN.
Status : Masuk Buku II.
88. Tembusan surat mengenai sanggahan pemenang lelang di PT. Expan Nusantara
04/KPPU/I/2003 & 05/KPPU/I/2003 Tgl. 3-1-2003
7-1-2003 1. Materi surat mengenai sanggahan ditetapkannya 2 pemenang tender yang tidak memenuhi pesyaratan tender.
2. Laporan belum lengkap dan jelas. 3. Sekretariat mengirim surat kepada
Pelapor untuk melengkapi dan memperjelas laporannya.
4. Sampai dengan 10 hari setelah surat disampaikan, pelapor tidak melengkapi laporannya.
Status : Masuk Buku II.
89. Tembusan surat kepada Gubernur DKI mengenai praktek KKN di Pemda DKI.
09/KPPU/I/2003 6-1-2003
8-1-2003 1. Materi laporan mengenai dugaan adanya KKN dalam pengadaan barang di Pemda DKI, yang diperkirakan merugikan Negara sedikitnya 7 Milyar.
2. Penelitian secretariat. 3. Hasil penelitian, laporan menyangkut
KKN.
Status : Masuk Buku II.
90. Laporan ttg kartel DOC
16/KPPU/I/2003 8-1-2003
9-1-2003 1. Materi laporan mengenai adanya dugaan kartel oleh beberapa pelaku usaha dalam menentukan harga DOC
Status : monitoring
142
2. Rapat sekretariat memutuskan untuk masuk dalam monitoring.
91. Laporan dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat
17/KPPU/I/2003 9-1-2003
14-1-2003 1. Materi laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 berupa penentuan pemenang tender di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat.
2. Laporan belum lengkap dan jelas. 3. Sekretariat telah mengirim surat kepada
pelapor untuk memperbaiki laporannya. 4. Sampai dengan 10 hari sejak surat
disampaikan, pelapor tidak melengkapi laporannya.
Status : Masuk Buku II.
92. Laporan mengenai dugaan pelanggaran oleh PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk.
56/KPPU/I/2003 28-102003
28-1-2003 1. Materi laporan mengenai dugaan pelanggaran pasal 6,8,10,14,15,19,21,25,dan 26 oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.
2. Laporan belum lengkap dan jelas. Sekretariat sudah mengirim surat No. 31/Set/DE/2003 tgl. 3-2-2003 untuk meminta kelengkapan laporan.
3. Sampai dengan 10 hari sejak surat disampaikan, pelapor tidak melengkapi laporannya.
Status : Masuk Buku II
93 Laporan tentang dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 dalam hal usaha
77/KPPU/II/2002 3-2-2003
3-2-2003 1. Laporan mengenai adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat (Ps.6) dan Persekongkolan (Ps.24) yang dilakukan oleh mantan franchisee dari PT. Tumble Tots yang kemudian menjadi franchisee
Status : Masuk Buku II
143
franchise play group.
dari PT. Gymboree. 2. Laporan belum lengkap dan jelas.
Sekretariat sudah mengirim surat No. 35/Set/DE/II/2003 tgl. 6-2-2003 untuk meminta kelengkapan laporan.
3. Sampai dengan 10 hari sejak surat disampaikan, pelapor tidak melengkapi laporannya.
94 Laporan Dugaan
terjadinya persekongkolan dalam tender di Deperindag
126/KPPU/II/2003 17 Februari 2003
17-2-2003 1. Laporan mengenai dugaan persekongkolan dalam tender (Ps.22) atas proyek pengembangan iklim usaha dan informasi perdagangan dalam negeri di Departemen Perindustrian dan Perdagangan oleh PT. Quadra Solution.
2. Laporan belum lengkap dan jelas. Sekretariat sudah mengirim surat No. 45/Set/DE/II/2003 tgl. 24-2-2003 untuk meminta tambahan bukti dan data.
3. Sekretariat mengundangan Terlapor (pimpinan proyek pengembangn iklim usaha dan informasi perdagangan) untuk klarifikasi pada tanggal 27 Februari 2003 jam.10.00 WIB
4. Tanggal 27 Februari 2003 dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor yang dihadiri oleh: Deperindag: Sahudi (Pimpro) dan Jamhir (bendahara proyek). KPPU: Kurnia Sya’ranie, Malino, Ismed Fadillah, Arnold, Endah.
5. Terlapor (Sahudi) menyerahkan data-data berupa: a. Dokumen Administrasi dan Teknis
Status : Masuk Buku II
144
dari PT. Quadra Solution. b. Dokumen Usulan Biaya dari PT.
Quadra Solution. c. Biodata Perusahaan Quadra
Solution. d. Surat Pernyataan
No.018/QS/ASS/III/03 dari Dirut PT. Quadra Solution.
e. Surat Keterangan No.002/S.KETR-HRD/QS/II/03 dari Manager HRD PT. Multidata Rencana Prima.
f. Surat Permohonan Pengunduran Diri Sri Buana Andaya.
g. Curriculum Vitae Swi Buana Andaya.
6. Sampai dengan 10 hari sejak surat disampaikan, pelapor tidak melengkapi laporannya.
7. Tanggal 12 Maret 2003 Pelapor menyerahkan tambaha data berupa 2 buah kaset rekaman pembicaraan antara ; 1. Swi (Pelapor) dengan Sahudi
(Terlapor II) 2. Swi (Pelapor) dengan Yuwelis
8. Pada tanggal 27 Maret 2003, Terlapor II (Sahudi) menyerahkan dokumen-dokumen, antar lain : a. Dokumen pengadaan soft ware
sistem manajemen informasi Ditjen. PDN tahun anggaran 2002.
b. Dokumen Administrasi & Teknik, Dokumen Usulan biaya PT. Innerindo Dinamika Konsultan
145
c. Dokumen Administrasi & Teknik, Dokumen Usulan biaya PT. Atlas Deltasatya.
d. Dokumen Administrasi & Teknik, Dokumen Usulan biaya PT. Waindo Specterra
e. Dokumen Administrasi & Teknik PT. Nusa Consultans
f. Dokumen Administrasi & Teknik, Dokumen Usulan biaya PT. Sanitek Konsultindo
9. Resume telah disiapkan oleh sekretariat pada tanggal 10 April 2003 untuk diputuskan dalam Rapat Komisi.
10. Sekretariat telah mengirimkan surat No. 202/K/IV/2003 kepada Itjen Deperindag tanggal 14 April 2003 yang berisi bahwa KPPU mendukung tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Itjen, agar pemeriksaan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari hasil dari pemeriksaan tidak dilaksanakan maka tidak tertutup kemungkinan bagi KPPU untuk memeriksa perkara tersebut.
95 Laporan adanya persekongkolan tender kendaraan
167/KPPU/II/2003 25 Februari 2003
25 Februari 2003 1. Laporan mengenai dugaan adanya persekongkolan dalam tender pengadaan barang di Pertamina Unit II Dumai.
Status : Masuk Buku II
146
di Pertamina unit Pengolahan II Dumai
2. Sekretariat telah mengirimkan surat No.53/SET/DE/II/2003 tanggal 28 Februari 2003 bahwa tindakan pertamina yang memutuskan perjanjian secara sepihak merupakan tindakan wanprestasi, dan apabila akan dikaitkan dengan dugaan persekongkolan maka laporan belum lengkap dan jelas, sehingga diperlukan tambahan bukti-bukti.
3. Sampai dengan 10 hari sejak surat disampaikan, pelapor tidak melengkapi laporannya.
96 Laporan/informasi
mengenai pemilihan calon mitra KTP di Sumedang
193/KPPU/III/2003 10 Maret 2003
10 Maret 2003 1. Materi laporan mengenai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan/Seleksi di Dinas Kehutanan Kab. Sumendang dalam memilih/menyeleksi perusahaan sebagai calon mitra kelompok tani penghijauan, yang hanya didasarkan pada hasil kesepakatan bersama antara panitia pemilihan/seleksi dengan KADINDA dan Asosiasi Perusahaan (ARDIN & ASPANJI).
2. Sekretariat telah mengirimkan surat kepada Panitia Pemelihan/Seleksi calon mitra proyek stabilisasi tanah & usaha tani lahan kering sub-das citarik kab. Sumedang dengan No.79/SET/DE/III/2003 tanggal 25 Maret 2003, untuk minta klarifikasi mengenai : a. Proses penunjukkan 14
Perusahaan sebagai calon mitra KTP yang hanya berdasarkan pada hasil
Status : Masuk Buku II
147
kesepakatan bersama antara panitia seleksi/pemilihan dengan KADINDA & Asosiasi Perusahaan (ARDAN & ASPANJI)
b. Diantara 14 perusahaan yang telah ditetapkan ada 4 perusahaan yang tidak termasuk perusahaan golongan kecil yaitu CV. Karya Tepat, CV. Pasir Putih, CV. Pangadegan, CV. Nugraha
c. Ada perusahaan yang tidak mendaftar namun oleh panitia pemilihan/seleksi dinyatakan lulus seleksi menjadi calon mitra.
3. Panitia Seleksi calon mitra KTP telah mengirimkan surat jawaban tertanggal 1 April 2003 yang menjelaskan antara lain : a. Proses pemilihan calon mitra
sudah menempuh proses dan mekanisme penyeleksian Badan Usaha sesuai Kepres No.18 tahun 2000, Kepres No.42 tahun 2002, Surat Dirjen Bina Bangda No.050/227/V/Bangda tanggal 17 Januari 2003 perihal pemilihan mitra pada proyek upland Citarik Loan OECF IP-455. Bahwa pernyataan hasil kesepakatan bersama itu tidak benar, sebagaimana sanggahan surat Ketua Kadin No.022/Kadin/SDM/II/2003 perihal Daftar rekanan mampu yang menyatakan bahwa pendapat Kadin menjamin dan menyepakati hasil seleksi adalah pernyataan tidak benar
148
dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
b. Bahwa pekerjaan pengadaan saprotan proyek UPLDP Sub DAS Citarik merupakan pola kerjasama (SPKS) antara KTP peserta proyek dengan mitra yang terseleksi sesuai dengan pilihan masing-masing KTP. Dalam pola kerjasama SPKS ini tidak ada pengecualian kualifikasi kepada perusahaan untuk berpartisipasi dan bekerjasama dengan Kelompok Tani Penghijauan (KTP).
c. Bahwa berdasarkan hasil skoring panitia seleksi terdapat calon mitra sebanyak 17 perusahaan namun 3 diantaranya tidak didukung kelengkapan administrasi sehingga diputuskan hanya 14 perusahaan sebagai calon mitra yang terseleksi, sehingga wacana ada yang tidak mendaftar lulus seleksi adalah tidak benar.
97 Laporan dugaan
KKN pada proyek pemeliharaan jalan dan jembatan di Pelaihari (Kal-Sel)
197/KPPU/III/2003
10 Maret 2003 1. Materi Laporan mengenai dugaan KKN atas pelaksanaan proyek peningkatan jalan (pemeliharaan berkala jalan & pembangunan jembatan) yang dikerjakan sebelum pengesahan APBD kab. Tanah Laut tahun 2003.
2. Sekretariat telah mengirimkan surat kepada Bupati Tanah Laut dengan No.68/SET/DE/III/2003 tanggal 17 Maret 2003, untuk meminta klarifikasi
Status : Masuk Buku II
149
mengenai : a. Proses penunjukkan perusahaan
pelaksana proyek yang dilakukan tanpa melalui tender.
b. Sumber pendanaan proyek, dikarenakan belum disahkannya APBD tahun 2003.
98 Laporan mengenai
tender di Pertamina Unit II Dumai
198/KPPU/III/2003 6 Maret 2003
11 Maret 2003 1. Materi laporan mengenai dugaan adanya persekongkolan dalam tender material Catalyst Ceramic Ball merk Huatian –China antara CV.Kosaka dengan Pertamina Unit II Dumai.
2. Sekretariat telah mengirimkan surat No.65/SET/DE/III/2003 tanggal 14 Maret 2003 bahwa laporan merupakan permasalahan hukum hak atas kekayaan intelektual dan apabila akan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran UU No.5/1999 maka laporan belum lengkap dan jelas, serta diharapkan adanya tambahan bukti-bukti antara lain : a. Adanya persyaratan tender yang
diarahkan pada CV. Kosaka Utama – Dumai
b. Kualifikasi perusahaan PT. Citra Prasidha Jaya sehingga layak untuk diikutkan dalam proses tender
c. Adanya bukti korespondensi Pertamina yang mendukung CV. Kosaka Utama - Dumai
d. Bukti-bukti lain yang dapat mendukung persekongkolan tersebut.
3. Pelapor mengirimkan surat
Status : Masuk Buku II
150
No.072/LP/LT/III/2003 perihal Jawaban atas surat KPPU No.65/SET/DE/III/2003 yang menyampaikan antara lain : a. Tidak dapat memenuhi
permintaan data/dokumen tentang hubungan pertamina dengan CV. Kosaka Utama, karena hal tersebut merupakan urusan internal pertamina yang bersifat rahasia.
b. Pelapor mampu menyediakan informasi dan data yang bersangkutan dengan Pelapor dan akan mempersiapkan data dan bukti yang diminta.
c. Bahwa seharusnya persaingan usaha tidak sehat dan menggunakan cara yang tidak jujur yang dilakukan oleh Pertamina dapat dilihat dari fakta yang sampai saat ini masih menggunakan produk milik Pelapor yang melanggar ketentuan prosedur tender sebagaimana mestinya.
99 Laporan mengenai
persaingan usaha tidak sehat di Pertamina Padang.
224/KPPU/III/2003 19 Maret 2003
26 Maret 2003 1. Materi laporan mengenai adanya persaingan usaha tidak sehat di Pertamina cabang Padang unit pemasaran I Medan dalam pembagian quota pengangkutan BBM Solar/HSD.
2. Sekretariat telah mengirimkan surat No.96/SET/DE/IV/2003 tanggal 4 April 2003 bahwa laporan belum memenuhi syarat untuk dapat diproses lebih lanjut, dan diharapkan ada perbaikan laporan dengan disertai bukti-bukti antara lain :
Status : Masuk buku II
151
a. Uraian kejadian yang lebih lengkap dan jelas.
b. Identitas para pihak yang dilaporkan
c. Maksud dan tujuan laporan d. Dugaan pasal dari UU No.5/1999
yang dilanggar e. Bukti-bukti lain yang dapat
mendukung dugaan persaingan usaha tidak sehat di Pertamina.
100 Laporan mengenai
Pelaksanaan Pekerjaan lebih dahulu di Kabupaten Simalungun.
248/KPPU/III/2003 Jo. 250/KPPU/III/2003
27 Maret 2003 1. Materi laporan mengenai adanya pelaksanaan pekerjaan lebih dahulu di kabupaten Simalungun sebelum APBD 2003 disetujui, dengan menggunakan metode pemilihan langsung.
2. Sekretariat telah mengirimkan surat No.95/SET/DE/IV/2003 kepada STOP OLI & Ganusa dan No.97/SET/DE/2003 kepada DPD Gapeknas, keduanya tanggal 4 April 2003 mengenai tanggapan bahwa laporan belum memenuhi syarat untuk dapat diproses lebih lanjut, dan diharapkan ada perbaikan laporan dengan disertai bukti-bukti antara lain :
a. Uraian mengenai pelaksanaan pekerjaan lebih dahulu yang dikelola oleh : 1. Dinas PU Bina Marga Simalungun 2. Dinas Pengairan Simalungun 3. Dinas Perkimbangwil Simalungun
b. Identitas para pihak yang
Status : Masuk buku II
152
dilaporkan c. Maksud dan tujuan laporan d. Dugaan pasal dari UU No.5/1999
yang dilanggar e. Bukti-bukti lain yang dapat
mendukung dugaan persaingan usaha tidak sehat di Kabupaten Simalungun.
3. Rapat Komisi tanggal 27 Maret 2003 memutuskan bahwa Komisi akan menugaskan Direktur Eksekutif agar menunjuk 1 orang staf KPPU untuk mempelajari dan mengetahui tentang pembagian anggaran di DPR.
101 Laporan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di provinsi Kalimantan Selatan
264/KPPU/III/2003 31 Maret 2003 1. Materi laporan mengenai adanya persekongkolan antara pihak Ardin dengan Gubernur Kalimantan Selatan yang telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur untuk memberikan kewenangan kepada Ardin dalam rangka melakukan sertifikasi. Sedangkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berwenang memberi pengakuan pada suatu lembaga untuk dapat melakukan sertifikasi adalah pihak pemerintah pusat.
2. Laporan karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah, sehingga sebaiknya atas laporan ini dibahas dalam Direktorat Pengkajian.
3. Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum dengan Memorandum No.39/M/D.2/IV/03 telah menyerahkan
Status : Masuk ke Dir. Pengkajian
153
berkas laporan kepada Direktur Pengkajian dan Pelatihan.
4. Sekretariat telah mengirimkan surat No.133/SET/DE/IV/2003 kepada Pelapor untuk memberikan pemberitahuan bahwa masalah yang dilaporkan merupakan masalah persaingan yang timbul sebagai akibat kebijakan pemerintah, sehingga laporan tersebut akan dijadikan bahan informasi yang akan dikaji lebih lanjut.
102 Laporan mengenai Proyek Kilang Mini LPG di Tambun
242/KPPU/III/2003 Jo. 305/KPPU/IV/2003
26 Maret 2003 15 April 2003
1. Materi laporan mengenai adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses pelelangan untuk menajdi mitra PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (BUMD) untuk pengoperasian kilang mini LPG di Tambun
2. Sekretariat telah mengirimkan surat No.113/SET/DE/IV/2003 tanggal 11 April 2003 kepada PT. Petromas Indonesia (Konsorsium) untuk minta klarifikasi mengenai : a. Identitas para pihak yang
dilaporkan b. Adanya bukti rekayasa
yang menunjukkan bahwa pemenang lelang sudah ditunjukkan kepada PT. Elnusa Petro Teknik
c. Dugaan pasal dari UU No.5/1999 yang dilanggar
d. Bukti-bukti lain yang dapat mendukung dugaan persaingan usaha
Status : Masuk Buku II
154
tidak sehat dalam lelang ini. 3. PT. Petromas Indonesia telah
mengirimkan surat jawaban No.050/KPPU/IV/03 tanggal 17 April 2003 yang menyampaikan antara lain : a. surat sanggahan kepada
PT. Bina Bangun Wibawa Mukti No.034/BBWM/III/03 tanggal 21 Maret 2003 masih berupa pemberitahuan dan belum merupakan laporan.
b. Apabila setelah 21 April 2003 PT. Bina Bangun Wibawa Mukti masih mengabaikan saran tersebut maka PT. Petronas akan memberikan laporan kepada KPPU.
103 Tembusan Surat
mengenai Laporan praktek monopoli RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makasar
262/KPPU/III/2003 31 Maret 2003 1. Materi laporan mengenai adanya kebijakan dari Direksi RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo dengan mengeluarkan instruksi kepada dokter RSUP Dr. Wahidin agar menuliskan resep-resep dokter untuk pembelian obat-obatan hanya dilakukan di dalam RSUP.
Status : Masuk Buku II
104 Informasi adanya kejanggalan tender di DPR/MPR
286/KPPU/IV/2003 7 April 2003 1. Materi surat mengenai informasi adanya kejanggalan dalam tender gedung Dewan Perwakilan Daerah di komplek DPR/MPR
2. Sekretariat telah mengirimkan surat No.134/SET/DE/IV/2003 kepada pelaku usaha yang tidak lulus dalam tahap prakualifikasi (PT. Adhi Karya) untuk memberikan penjelasan mengenai proses tender tersebut secara tertulis kepada
Status : Penelitian Sekretariat
155
KPPU.
105 Laporan mengenai pelelangan tanah di BPPN
299/KPPU/IV/2003 9 April 2003 1. Materi laporan mengenai adanya kesepakatan sebelum pelelangan dilaksanakan antara salah satu investor yang juga sebagai peserta lelang dengan masyarakat setempat yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan tertanggal 15 Maret 2003. Dalam kesepakatan tersebut investor bersedia memberi kompensasi Rp.10 Milyar kepada masyarakat secara tunai apabila menjadi pemenang lelang. Namun setelah investor dinyatakan sebagai pemenang lelang,ternyata melanggar kesepakatan yang telah dibuat.
2. Sekretariat telah mengirimkan surat No.123/SET/DE/IV/2003 tanggal 16 April 2003, untuk minta perbaikan laporan dengan disertai dengan bukti-bukti, antara lain : a. Uraian kejadian yang lebih
lengkap dan jelas b. Identitas para pihak yang
dilaporkan c. Dugaan pasal dari UU No.5/1999
yang dilanggar d. Bukti-bukti lain yang mendukung
dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam proses lelang tersebut.
3. Pelapor telah mengirimkan surat jawaban tanggal 24 April 2003 dan menyampaikan antara lain : a. Uraian kejadian telah disampaikan
Status : Penelitian Sekretariat
156
pada surat laporan tanggal 9 April 2003.
b. Bahwa yang mengetahui identitas dari Terlapor adalah Syarif Bastaman dan Arteria Dahlan dari kantor Konsultan Hukum Bastaman & Partners.
c. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 19 (d) UU No.5/1999.
d. Bukti utama dari Pelapor adalah Surat Kesepakatan tanggal 15 maret 2003 dan telah dilampirkan dalam laporan.
4. Sekretariat akan mengundang Pelapor untuk memberikan klarifikasi pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2003 jam 14.00 WIB.
157
106 Laporan mengenai pelaksanaan tender Divestasi Bank Danamon di BPPN
304/KPPU/IV/2003 15 April 2003 1. Materi laporan mengenai adanya indikasi ketidakbenaran dalam proses tender divestasi Bank Danamon, dalam hal ini pelapor oleh BPPN dianggap terlambat 8 menit dalam menyampaikan penawaran harga dan tidak menyertakan Bank Komersil.
2. Resume telah disiapkan oleh sekretariat untuk dibahas dalam rapat komisi
3. Sekretariat telah mengirimkan surat No.132/SET/DE/IV/2003 agar pelapor memperbaiki laporan disertai tambahan bukti-bukti antara lain : a. Identitas para pihak yang
dilaporkan b. Dugaan pasal dari UU No.5/1999
yang dilanggar c. Penjelasan lebih detil mengenai
maksud ketidakberesan serta bukti lain yang mendukung dugaan ketidakbenaran proses tender tersebut.
Status : Penelitian Sekretariat
107 Tembusan surat mengenai SPPH No.T.0044/D0052/75/A1-G
324/KPPU/IV/2003 22 April 2003 Materi surat mengenai pengumuman lelang No.044/JPK/ADA/PS/IV/2003 yang harus dibatalkan karena :
1. Menyalahi prasyaratan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Kepres 18/2000, SKB Menkeu RI dan Kepala Bapenas No.S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 dan Surat Kep. Pertamina No.077/C00/2000-SO.
2. Adanya kejanggalan-kejanggalan yang mengindikasikan adanya praktek KKN
Status : Penelitian sekretariat
158
108 Laporan mengenai
adanya keberatan dengan berdirinya indomaret di Jalan Raya Cisaat
327/KPPU/IV/2003 22 April 2003 1. Materi laporan mengenai keberatan masyarakat pedagang pengecer di Cisaat dengan berdirinya swalayan indomaret di Jalan raya Cisaat dengan pertimbangan : a. Tidak adanya areal parkir
sehingga akan menambah kepadatan lalulintas dan memicu terjadinya kriminalitas.
b. Akan terjadinya penurunan omzet pedagang pengecer di Cisaat
c. System marketing dari indomaret akan merusak iklim persaingan usaha
2. Sekretariat akan mengundang Pelapor untuk memberikan klarifikasi pada hari selasa tanggal 6 Mei 2003 jam 10.00 WIB.