LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKIP) PERANGKAT …

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH(LKIP)

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KEBAKARAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 587101

EMAIL : [email protected] Faximile (0274) 587101

HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [email protected]

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.jogjakota.go.id/

ii

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Tahun 2018 dapat diselesaikan. Penyusunan

LKIP merupakan kewajiban bagi tiap OPD sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden

Nomor7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang

dipercayakan kepada Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan administrasi

kependudukan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) PD Tahun 2017-2022.

Di era saat ini perwujudan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)

merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang

sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui

kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan public good

services serta pencapaian kinerja yang ditargetkan. LKIP Tahun 2018 ini merupakan perwujudan

konkrit tingkat pencapaian kinerja (performing goverment) Dinas Kebakaran Yogyakarta tahun

2018.

Akhirnya laporan evaluasi kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian

kami menyadari bahwa masih dijumpai tantangan dan masalah dalam pencapaian target kinerja,

namun demikian optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja

pada tahun-tahun mendatang.

Yogyakarta, Plt. Kepala Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta

Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran

Ttd

Drs. Isharyanto NIP. 197103211990031001

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................................... i

KATA PENGANTAR.................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ....................................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................... 2

1.4 Gambaran Umum Organisasi ..................................................................... 3

1.5 Susunan Organisasi dan Keadaan Personil ................................................... 3

1.6 Kepegawaian .......................................................................................... 4

1.7 Sarana Prasarana .................................................................................... 6

1.8 Anggaran Belanja .................................................................................... 8

1.9 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh ...................................................... 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................................... 12

2.1 Rencana Strategik ....................................................................................... 12

2.1.1 Visi .................................................................................................................. 12

2.1.2 Misi ................................................................................................................. 12

2.1.3 Tujuan ............................................................................................................ 12

2.1.4 Sasaran ........................................................................................................... 13

2.1.5 Strategi ........................................................................................................... 13

2.1.6 Kebijakan ........................................................................................................ 14

2.2 Rencana Kinerja .......................................................................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................... 16

3.1 Capaian Kinerja Organisasi .......................................................................... 16

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 .............................................. 23

3.3 Realisasi Anggaran ...................................................................................... 25

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 32

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja 2. Dokumentasi kegiatan

1

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan

yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang

memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta merupakan

laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terkait dengan tugas

pokok dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan sub urusan kebakaran, maka Dinas Kebakaran memiliki tanggungjawab yang

besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan

daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi. LKIP juga berperan sebagai alat kendali

dan alat penilai kinerja, dalam perspektif yang lebih luas LKIP berfungi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.

Penyusunan LKIP Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran

tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian

indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan

pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah

oleh Kepala Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta kepada Walikota Yogyakarta yang telah disusun dan

dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini

merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2018.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta merupakan hasil perumusan

dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan rencana kerja perangkat

daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai

tujuan organisasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1) Renstra

Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan, rencana

2

pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman

Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dasar (RPJMD) Tahun 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pelaksanana Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Tahun

2017 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

a. UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

b. Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

h. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

i. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

2018 adalah :

a. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja

instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan

pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya

b. Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya

c. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik di

bidang pemadaman kebakaran

d. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja PD

pada periode kerja selanjutnya

e. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi PD untuk meningkatkan kinerjanya.

3

1.4 Gambaram Umum Organisasi

Dinas Kebakaran adalah Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata

kerja Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta. Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sebagai unsur pelaksana

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sub urusan

kebakaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Walikota. Adapun fungsi Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis sub urusan kebakaran;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub urusan kebakaran;

c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di sub urusan kebakaran;

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan sub urusan kebakaran;

e. pengelolaan sekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan

pelaporan;

f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan sub urusan kebakaran.

1.5 Susunan Organisasi dan Personil

Berdasarkan susunan organisasinya Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dikepalai oleh

seorang Kepala Dinas dibantu Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang. Sekretaris dibantu oleh 2 (dua)

Kasubbag. Sedangkan masing-masing Kepala bidang dibantu oleh 2 (dua) Kepala Seksi dan

beberapa staf yang melaksanakan pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan

kebakaran.

4

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas kebakaran Kota Yogyakarta

1.6 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta memiliki

sumberdaya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang belum memadai.

Tabel 1

Data Jumlah Pegawai Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta

No Jenis Pegawai

Tahun

2017 2018

1 PNS 62 59

2 Tenaga Bantu (Naban) 19 19

3 Tenaga Teknis Kebakaran (BALAKAR) 30 24

Jumlah 111 102

Sumber : Data Nominatif Pegawai, Dinas Kebakaran 2018

KEPALA

BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN

SEKSI PENCEGAHAN & PENGAWASAN

PENGENDALIAN

BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN

SEKSI OPERASIONAL & PENYELAMATAN

SEKSI PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN

PELAPORAN

SEKSI PENYULUHAN & EDUKASI

UNIT PELAKSANA

TEKNIS

5

Berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja tahun 2018, jumlah kebutuhan pegawai pada

Dinas Kebakaran sebanyak 123 pegawai. Dengan demikian, berdasarkan kondisi data

jumlah pegawai sebagaimana tersebut pada tabel 1 diatas masih ada kekurangan pegawai

pada tahun 2018 sebanyak 21 pegawai.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki \

Tabel 2

Komposisi Pegawai Dinas Kebakaran Tahun 2018

No. Jenis Kelamin Tahun

2017 % 2018 %

1. Laki-Laki 100 99,09 90 88,23

2. Perempuan 11 9,90 12 11,76

Jumlah 111 102


Adapun komposisi jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan menurut hasil analisa jabatan dan

beban kerja tahun 2018 sebagai berikut

1. Jabatan Sruktural sebanyak 10

2. Jabatan Fungsional Umum sebanyak 23

Pengisian formasi jabatan strutural sampai dengan tahun 2018 sebanyak 9 orang, sehingga

masih ada kekurangan 1 orang yaitu jabatan Kepala Dinas.

Tabel 3 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No Jabatan Jumlah

2017 2018

1 Kepala - -

2 Sekretaris 1 orang 1 orang

3 Kepala Bidang

Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran 1 orang 1 orang

Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran 1 orang 1 orang

4 Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian 1 orang 1 orang

Kepala Sub Bag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1 orang 1 orang

5 Kepala Seksi

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengawasan Pengendalian

1 orang 1 orang

Kepala Seksi Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran

1 orang 1 orang

Kepala Seksi Operasional dan Penyelamatan 1 orang 1 orang

Kepala Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebakaran

1 orang 1 orang

6 Fungsional Umum 34 orang 31 orang

7 Tenaga Bantuan (Naban) 19 orang 19 orang

8 Tenaga Teknis (Balakar) 30 orang 24 orang


6

1.7 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta memiliki

beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 4 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya

Per 01 Desember 2018

NO JENIS BARANG JUMLAH SATUAN

2018 2017

1 AC 5 4 Unit

2 Air Lifting Bag Set 1 1 Unit

3 Air Purifier (CHT) 3 1 Buah

4 Tabung APAR 261 565 Buah

5 Alat pendeteksi banjir - 1 Unit

6 Alat pengisian APAR 1 1 Unit

7 Lemari 112 123 Buah

8 Antena - 4 Buah

9 AVL System set mobile radio frequency 2 2 Unit

10 BA compressor/pengisi tabung oksigen 1 1 Unit

11 Baju tahan api 5 8 Buah

12 Base station 1 1 Buah

13 Blower 2 2 Unit

14 Breathing appartus air /O2 4 5 Unit

15 Cain Saw 3 53 Unit

16 Camcoder MD 10000 1 1 Unit

17 Card vidio capture - 1 Unit

18 Charger aki - 1 Unit

19 Compressor 4 2 Unit

20 Concrete crusher set 1 1 Unit

21 Dispenser 4 3 Unit

22 Display/ running text 1 1 Unit

23 Dongkrak 2 2 Unit

24 Double Pulley (tandem speed) 5 5 Unit

25 Drag bar 2 77 Buah

26 EWWS - 4 Unit

27 Exhaust fan (CHT) 2 2 Unit

28 Filling kabinet 17 20 Buah

29 Fire escape chute 1 1 Buah

30 Fire Helmet 82 78 Buah

31 Full face masker 10 10 Buah

32 Gantol 8 8 Buah

33 Gbr Presiden/ Wakil Presiden 1 1 Set

34 Genset - 45 Unit

35 GM 338 transceiver 3 3 Unit

36 Imenta/ Gordyn dan rail 1 1 Unit

37 Grease pump 1 1 Unit

38 Handy talkie 188 238 Buah

39 HD external 10 10 Buah

40 Harness 27 30 Buah

41 Hose binder 1 1 Buah

42 Jaket tahan panas 50 75 Buah

43 Jam dinding 3 3 Buah

44 Jaring penyelamat 2 6 Buah

45 Kabel roll mee 2 2 Buah

46 Kaca mata + ear com 11 28 Buah

47 Kamera CCTV 1 1 Unit

48 Kamera foto difital SLR 4 3 Unit

49 Kamera video digital 1 1 Unit

50 Karpet 1 1 Buah

51 Kipas Angin 7 13 Unit

52 Komputer PC 9 16 Unit

7

53 Kursi 76 118 Buah

54 Lambang Garuda Pancasila 1 1 Buah

55 Layar LCD 3 1 Unit

56 LCD Projector 1 2 Unit

57 TV 6 5 Unit

58 Locker 2 Buah

59 Master stream nozzle 12 9 Buah

60 Megaphone 7 5 Buah

61 Meja 41 53 Buah

62 Mesin faximile 1 1 Unit

63 Mesin ketik 2 3 Unit

64 Mesin pompa air - 25 Unit

65 Mesin penyedot lumpur 3 3 Unit

66 Mesin presensi sidik jari 1 1 Unit

67 Mobil PK 11 9 Unit

68 Mobil Rescue PK 1 1 Unit

69 Monitor 5 5 Unit

70 Multi 25 M 1 1 Buah

71 Multigas detector 1 1 Buah

72 Notebook 9 6 Unit

73 Nozzle duduk/ groung monitor 1 1 Buah

74 Paket radio UHF - 2 Unit

75 Pelampung model tabung 26 30 Buah

76 Perahu karet - 1 Buah

77 Pesawat telepon 7 7 Unit

78 Peti uang (brangkas) 1 1 Buah

79 Pick up 1 2 Unit

80 Pompa air 1 24 Buah

81 Ponsel CDMA 1 1 Unit

82 Power cutter 1 1 Unit

83 Printer 8 8 Unit

84 Rak besi siku 6 5 Buah

85 Rescue set 2 2 Unit

86 Rig 13 14 Unit

87 Roll kabel 50m 2 2 Buah

88 Scanner 1 1 Unit

89 Senapan pelontar tali 1 1 Buah

90 Senter (Halogen) - 25 Buah

91 Sepatu Harvick 80 80 Buah

92 Sepeda 1 2 Unit

93 Sepeda motor 16 60 Unit

94 Solar cell - 3 Unit

95 Tation wagon 4 3 Unit

96 Tali carmantel 4 4 Buah

97 Tali dadung 4 4 Buah

98 Tangga Alumunium 1 1 Buah

99 Telemetri - 1 Unit

100 Tenda komando 2 2 Buah

101 Topeng masker 50 60 Buah

102 Tower antena 1 2 Unit

103 Transceiver – transmiter 13 13 Unit

104 UHF wirelestuner 1 1 Unit

105 UPS 15 26 Unit

106 V belt 3 3 Unit

107 Vacuum 1 1 Unit

108 Vacuum cleaner 1 1 Unit

109 Vertical rescue - 45 Unit

110 Whiteboard - 2 Buah

111 WIFI LAN adapter 1 1 Unit

112 Wireless 2 2 Unit

113 Wireless acces point 1 1 Unit

114 Zice 1 1 Unit

115 Branchpipe With Variable Nozzle 26

116 Selang pemadam 40

8

117 Y Connection 2

118 Komputer Tablet (samsung galaxy tab 2.7) 1

119 Meja Kursi Tamu 1

120 Flow meter 1

121 Bangunan/gedung kantor 1 Unit

122 Bangunan Pos Pemadam Kebakaran 1 Unit

123 Hydran Umum 3 Unit

124 Tandon Air 16 Unit

* Tabung APAR tersebar dipinjam pakai di wilayah dan perangkat daerah Pemkot.

Sumber Data : Buku Inventaris Dinas Kebakaran tahun 2018

1.8 Anggaran Belanja

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2018 Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta

didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018 sebesar

Rp.8.191.154.367,00 atau turun sebesar 19 % dari tahun 2017 sebesar Rp 10.112.689.085,-

Adapun komposisi belanja Dinas kebakaran dibandingkan dengan tahun anggaran

sebelumnya sebagai berikut

Tabel 5 Jumlah Alokasi Anggaran Belanja

Jenis Belanja TA 2018

(Rp) Proporsi

(%) TA 2017

(Rp) Proporsi

(%)

Belanja Tidak Langsung (BTL)

3.401.846.693,00 41,73 3.278.074.644,00 32,41

Belanja Langsung (BL)

4.748.302.775,00 58,26 6.834.614.441,00 67,58

JUMLAH TOTAL 8.150.149.468,00 10.112.689.085,00

Sumber Data : DPA SKPD Dinas Kebakaran 2018

1.8.1. Anggaran Belanja Tidak Langsung

Kenaikan besaran anggaran belanja tidak langsung pada Dinas Kebakaran di TA 2018

sebesar 5,02 % karena mengikuti kebutuhan PD dan adanya peraturan serta kebijakan yang

berlaku di Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun rincian alokasi penggunaan anggaran

belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

9

Tabel 6 Anggaran Belanja Tidak langsung Th 2017

No Rincian Anggaran (Rp)

2018 2017

1. Gaji Pokok 2.617.934.340,00 2.560.680.393,00

2. Tunjangan Keluarga 274.916.149,00 244.021.222,00

3. Tunjangan jabatan 92.323.000,00 75.411.000,00

4. Tunjangan Fungsional Umum 140.320.500,00 142.434.000,00

5. Tunjangan Beras 168.984.828,00 160.857.493,00

6. Tunjangan PPh/ Khusus 3.164.723,00 8.088.939,00

7. Pembulatan Gaji 43.000,00 49.848,00

8. Asuransi Kesehatan 74.914.070,00 73.762.871,00

9. Jaminan Kecelakan Kerja 5.670.661,00 5.103.032,00

10. Jaminan Kematian 23.574.422,00 6.378.801,00

11. Acress 1.741.806,00 0,00

Jumlah 3.442.851.592,00 3.278.074.644,00


1.8.2.Anggaran Belanja Langsung

Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta tahun 2018

dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya mengalami penurunan karena

menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun

alokasi belanja langsung menurut program sesuai dengan rencana kerja (Renja) yang

disusun sebagai berikut ini:

Tabel 7 Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017

No Program / Kegiatan Anggaran Th 2018

(Rp)

Anggaran Th 2017

(Rp)

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.298.242.690 1.902.832.941

1.1. KegiatanPenyediaanRapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi 161.866.000 172.024.000

1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 667.947.650 824.444.200

1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran. 468.429.040 906.364.741

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.259.861.384 1.132.896.500

2.1. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Kantor/Tempat 176.843.884 133.580.000

2.2. Kegiatan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.083.017.500 999.316.500

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000 205.000.000

3.1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Aparatur 40.000.000 205.000.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

17.100.000 38.200.000

4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kierja SKPD.

17.100.000 38.200.000

5. Program Pencegahan Kebakaran 1.310.085.701 1.846.140.000

5.1 Pencegahan Bahaya Kebakaran 871.900.701 1.450.155.000

5.2 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran 438.185.000 395.985.000

6. Program Penanggulangan Kebakaran 823.013.000 1.709.545.000

6.1. Penanganan Kebakaran 583.013.000 1.342.650.000

6.2 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran 239.745.000 366.895.000

JUMLAH TOTAL 4.748.302.775 6.834.614.441


10

1.8.3. Anggaran Pendapatan

Target pendapatan pada Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Tahun 2017 adalah sebesar Rp

34.550.000,-. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8

Target Pendapatan Dinas Kebakaran

Kota Yogyakarta Tahun2017

No Uraian Pendapatan

Th 2018 (Rp)

Pendapatan Th 2017

(Rp)

Pendapatan Th 2016

(Rp)

Pendapatan Th 2015

(Rp)

Pendapatan Th 2014

(Rp)

1.

Pendapatan Retribusi Daerah (Sewa Mobil PK)

32.350.000,00

34.550.000,00

0

0

0

JUMLAH 32.350.000,00 34.550.000,00 0 0 0


1.9 LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

1.9.1 Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan

menyandang beberapa predikat antara lain sebagai kota pendidikan, kota budaya, pusat

perdagagan dan jasa, kota pariwisata dan sebagainya. Oleh karenanya, dengan predikat

yang disandangnya maka banyak penduduk dari luar Kota Yogyakarta bahkan luar Propinsi

DIY yang mencari nafkah dan bermata-pencaharian di Kota Yogyakarta. Dampaknya adalah

banyak penduduk yang bertempat tinggal tetap atau tinggal sementara.

Dengan luas wilayah hanya sebesar 32,5

km² terdiri dari 14 Kecamatan dan 45

Kelurahan, meliputi 614 RW dan 2.322

RT, didukung dengan kondisi mobilitas

penduduk yang tinggi, berdasarkan data

statistik BPS tahun 2016 jumlah

penduduk +/- 417.744 jiwa dengan

kepadatan penduduk +/- 12.000

jiwa/km², maka tentunya menimbulkan

resiko tinggi terhadap kesenjangan

sosial dan bencana khususnya bencana

kebakaran

Fakta bahwa kondisi geografis yang demikian itulah, maka mendasarkan pada Peraturan

Pemerintah RI No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 71 Tahun 2016 tentang susunan organisasi,

kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, menyebutkan

bahwa kewenangan Pemerintah Kota dalam urusan pemerintahan daerah salah satu

urusan wajibnya adalah di bidang kebakaran.

11

1.9.2. Isyu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat)

di masa datang. Adapun isyu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kebakaran adalah perkembangan kependudukan (demografis) di Kota Yogyakarta yang semakin

meningkat sehingga tuntutan adanya kebutuhan rumah tinggal/bangunan perkantoran/

perdagangan juga semakin tinggi, sementara keadaan geografis tidak luas.

Beberapa permasalahan utama (strategic isyu) yang dihadapi berkaitan dengan isyu strategis

tersebut antara lain

1. Kesadaran masyarakat dalam hal proteksi terhadap bahaya kebakaran masih kurang, hal ini

dibuktikan dengan banyaknya kasus kebakaran yang disebabkan oleh arus listrik (konsleting)

2. Kepadatan arus lalu lintas yang mengganggu mobilisasi mobil pemadam kebakaran bilamana

terjadi bencana kebakaran

3. Lokasi perkampungan/permukiman yang padat dan minimnya akses menuju rumah-rumah

penduduk

12

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 RENCANA STRATEGIK

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis (Renstra)

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab

tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada

hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor - faktor

internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor- faktor ekternal yang berupa peluang dan

tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen renstra memuat visi , misi, tujuan, sasaran,

kebijakan, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota

organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan stratejik tingkat PD berupa dokumen Renstra Dinas Kebakaran Kota

Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan stratejik tingkat

kota berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta

Tahun 2017-2022.

2.1.1 VISI

Berpedoman pada visi, misi dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022

tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota

Yogyakarta dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana publik dan

permukiman maka Dinas Kebakaran menetapkan Visi :

“Menjadi Pelaksana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran

yang antisipatif, responsif dan profesional”

2.1.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan visi dinas maka ditetapkan misi Dinas Kebakaran sebagai

berikut :

a. Mengembangkan manajemen pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran;

b. Mengembangkan Sistem Informasi Antisipasi Kebakaran yang aplikatif dan partisipatif dalam

pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran.

2.1.3 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan

hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada

visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu

13

lima tahun Dinas Kebakaran Tahun 2017-2022 yaitu memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas

Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan

kebijakan pembangunan daerah.

2.1.4 SASARAN

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari

tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka

waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk

mencapai tujuan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana

telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sasaran merupakan

(target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu

kegiatan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun

2017–2022 dalam upaya menuju tercapainya visi Dinas Kebakaran, maka ditetapkan Sasaran

Rencana Strategis Kebakaran Tahun 2017 - 2022 yaitu Ketahanan dan keselamatan kebakaran

meningkat.

Guna mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka masing-masing sasaran memiliki

indikator kinerja sasaran sebagai mana termuat dalam matriks berikut.

Tabel 9

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

Tahun 2017-2022

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1

Mewujudkan

ketahanan daerah

dalam pencegahan,

penanggulangan

kebakaran dan

penyelamatan

Ketahanan dan

keselamatan

kebakaran

meningkat

Indeks ketahanan dan

keselamatan

kebakaran 97 97,60 97,90 98,50 98,80 99,40

2.1.5 STRATEGI

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kebakaran diperlukan

strategi sebagai berikut:

a. Peningkatan pencegahan kebakaran

b. Peningkatan penanggulangan kebakaran

14

2.1.6 KEBIJAKAN

a. Meningkatkan edukasi proteksi kebakaran;

b. Meningkatkan pengelolaan hidran kering;

c. Meningkatkan pelayanan rekomendasi kebakaran;

d. Meningkatkan ketrampilan petugas kebakaran;

e. Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan kebakaran;

f. Meningkatkan ketepatan waktu penyelamatan kebakaran.

2.2 RENCANA KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan

oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dokumen Rencana

Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan,

Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam perjalanan waktu pelaksanaan Rencana Kinerja, terbit Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 62

Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di

Kabupaten/ Kota yang harus segera diimplementasikan.

Tabel 10 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

NO. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET

(1) (2) (3) (4)

1

Ketahanan dan keselamatan kebakaran

meningkat Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran

97,60

Selanjutnya sebagai wujud pernyataan komitmen atau tekad dan janji untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka rencana kinerja tahunan ditetapkan

sebagai penetapan PD dengan rumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Penetapan

Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN

Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

15

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi

dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun penetapan kinerja Dinas Kebakaran adalah sebagai berikut :

Tabel 11 Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN TARGET PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

(1) (2) (3) (4)

1

Ketahanan dan

keselamatan

kebakaran

meningkat

1. Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu

2. Persentase edukasi proteksi kebakaran

96%

96%

Program Pencegahan Kebakaran

1. Kegiatan Pencegahan Bahaya Kebakaran

2. Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran

1.310.086.000

871.900.701

438.184.000

1. Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit

100% Program Penanggulangan Kebakaran

1. Kegiatan Penanganan Kebakaran

2. Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran

823.013.000

583.268.000

239.745.000

Sumber : Bidang-bidang pada Dinas Kebakaran

16

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan jawaban dan penjelasan dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan

atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam

Visi dan Misi Dinas Kebakaran. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu

penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum

dalam Renstra Perangkat Daerah.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran

dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh

terhadap pencapaian sasaran tujuan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Yogyakarta, dan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, merupakan organisasi

perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan sub urusan kebakaran. Adapun tujuan dibentuknya Dinas Kebakaran

sebagai perangkat daerah dalam rangka mendukung dan mewujudkan Misi ke 6 sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah mewujudkan ketahanan

daerah dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Tabel 12

Tujuan Perangkat Daerah

Pernyataan Misi Tujuan PD Indikator Tujuan PD Formula Indikator Tujuan PD

Target Tujuan PD

Awal Akhir

Misi 6 : Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

Mewujudkan ketahanan daerah dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran

30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran+ 30% edukasi ptoteksi kebakaran+ 40 % response time

97,00 99,40

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

17

Bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan daerah dalam pencegahan, penanggulangan

kebakaran dan penyelamatan, maka sasaran perangkat yang telah ditetapkan adalah sebagai

berikut

Tabel 13

Sararan Perangkat Daerah

Sasaran PD Indikator Sasaran PD

Formula Indikator Sasaran PD

Target sasaran PD

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat

Indeks ketahanan & keselamatan kebakaran

30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran+ 30% edukasi ptoteksi kebakaran+ 40 % response time

97,00 97,60 97,90 98,50 98,80 99,40


Adapun program-program yang dijalankan Dinas Kebakaran untuk mencapai target sasaran

perangkat daerah sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut

Tabel 14

Program-Program Dinas Kebakaran

Program PD Indikator Program PD

Formula Indikator Program PD

Target Program PD

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Program pencegahan kebakaran

Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu

(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu dibagi jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran) x 100%

95% 96% 97% 98% 99% 100%

Persentase edukasi proteksi kebakaran

50%(Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran dibagi jumlah titik rawan bencana kebakaran) + 50%(Jumlah edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani dibagi jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik) x 100%

95% 96% 96% 97% 97% 98%

Program penanggulangan kebakaran

Persentase Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit

(Jumlah kejadian yang ditangani dalam waktu tanggap dibagi jumlah kejadian keseluruhan) x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%


Memasuki tahun kedua RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022, capaian kinerja program Dinas

Kebakaran tahun 2018 sebagai berikut :

18

1. Program Pencegahan Kebakaran

Program pencegahan kebakaran merupakan program upaya yang dilakukan Dinas

Kebakaran dalam rangka mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Adapun kegiatan yang

dilakukan antara lain :

a. Pemberian rekomendasi proteksi bagi masyarakat yang akan mendirikan bangun

bangunan di wilayah Kota Yogyakarta. Adapun target penyelesaian adalah 3 (hari)

dengan dokumen persyaratan lengkap seperti gambar atau design bangunan guna

diidentifikasi titik rawan kebakaran sesuai tipe atau klas bangunan. Sedangkan

pengawasan dilakukan pada saat uji kelayakan sebelum bangunan difungsikan atau

digunakan.

Tabel 15

Data Pengajuan Permohonan Rekomendasi Proteksi Kebakaran Tahun 2018

Sumber : Bidang Pencegahan, Dinas Kebakaran

b. Pembangunan konstruksi hidran air kampung

Berdasarkan dokumen Detail Engineering Design (DED) pembangunan konstruksi hidran

aktif di wilayah perkampungan Kota Yogyakarta, terdapat 18 titik yang direncanakan.

Mengingat adanya keterbatasan anggaran baru terealisasi di 3 (tiga) kampung selama

kurun waktu tahun anggaran 2015 s.d 2017 yaitu

1) Kampung Pathuk, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan

2) Kampung Kauman, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton.

3) Kampung Prawirodirjan, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan

Untuk pembangunan di kampung prawirodirjan belum mencakup seluruh wilayah

mengingat penganggarannya terbatas selama 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun

anggaran 2015 s.d 2016, namun demikian pembangunan hidran ini sudah dapat

difungsikan.

Kendala utama pembangunan hidran aktif sebagai upaya pencegahan disamping

keterbatasan anggaran adalah sulitnya lahan, sumber air dan ketersediaan daya listrik.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan kebakaran tetap dilakukan adalah

dengan pembangunan jaringan hidran kering yang pada tahun anggaran 2018

dilaksanakan di 6 titik yaitu

1) Kampung Basen, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede

2) Kampung Ledok Tukangan, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan

Indikator Uraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des Jumlah

jumlah permohonan rekomendasi proteksi

kebakaran 37 22 34 34 49 13 30 29 32 29 37 43 389

Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang

diproses tepat waktu 37 22 34 34 49 13 30 29 32 29 37 43 389

Persentase Rekomendasi

Proteksi Kebakaran Yang

Diproses Tepat Waktu

19

3) Kampung Gemblakan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan

4) Kampung Corkrodirjan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan

5) Kampung Jlagran, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen

6) Kampung Karangwaru, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo

c. Pengawasan

Kegiatan pengawasan di tahun 2018 dilakukan melalui pemeriksaan sarana perlindungan

bangunan sebanyak 300 bangunan tersebar di wilayah Kota Yogyakarta

d. Penyuluhan kebakaran

Kegiatan penyuluhan kebakaran kepada masyarakat dilakukan dalam rangka mengajak

masyarakat agar peduli terhadap bahaya kebakaran, utamanya pada tindakan

pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Tabel 16

Jumlah Penyuluhan Proteksi Kebakaran Tahun 2018


e. Edukasi proteksi kebakaran

Kegiatan edukasi proteksi kebakaran terutama memberikan pendidikan dan pengenalan

terhadap bahaya kebakaran pada anak-anak usia sekolah. Jumlah permohonan edukasi

proteksi kebakaran bagi anak didik selama tahun 2018 dan yag dilayani sebagaimana

tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 17

Jumlah Permohonan dan pelaksanaan Edukasi Proteksi Kebakaran Bagi Anak Didik Tahun 2018


f. Capaian Kinerja Program

1) Indikator Program : Persentase Rekomendasi Proteksi Kebakaran Yang Diproses

Tepat Waktu

Target indikator kinerja program yang direncanakan pada tahun 2018 sebesar 96%,

artinya target minimal yang harus dicapai dalam melakukan proses pemberian

rekomendasi tepat waktu terhadap jumlah permohonan rekomendasi.

Uraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des Jumlah

Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di

titik rawan bencana kebakaran 0 5 5 6 5 5 5 6 5 5 4 4 55

Uraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des Jumlah

Jumlah edukasi proteksi kebakaran bagi anak

didik yang dilayani7 12 18 16 6 11 - 2 8 9 8 9 106

jumlah permohonan edukasi proteksi

kebakaran bagi anak didik7 12 18 16 6 11 - 2 8 9 8 10 107

20

Apabila dibandingkan dengan rencana target kinerja 2017 sebesar 95%, maka

terdapat kenaikan target kinerja sebesar 1 %.

Berdasarkan data yang dihimpun menunjukkan bahwa dari pengajuan rekomendasi

proteksi bahaya kebakaran sebanyak 389 permohonan dapat terselesaikan tepat

waktu sebanyak 389 atau tercapai 100%. Dengan demikian, dari rencana target

minimal sebesar 96% yang harus diselesaikan dapat terpenuhi, bahkan terlampaui.

Tabel 18

Capain indikator Program

Persentase Rekomendasi Proteksi Kebakaran Yang Diproses Tepat Waktu

Tahun 2017 dan 2018

Formula Indikator Program

Capaian Target Kinerja

2017 2018

Target Realisasi Target Realisasi

(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu dibagi jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran) x 100%

95% (347/ 347)x100% = 100%

96% (389/389)x100% = 100%


Selama kurun waktu 2 (dua) tahun, terdapat kenaikan jumlah permohon

rekomendasi proteksi kebakaran sebesar 1,06% atau sebanyak 367 permohonan di

tahun 2017 menjadi 389 permohonan di tahun 2018. Artinya bahwa kesadaran

masyarakat terhadap upaya proteksi bahaya kebakaran sudah tinggi.

Berdasarkan tabel 18 diatas menunjukkan bahwa banyaknya permohonan

rekomendasi proteksi kebakaran, secara keseluruhan telah dilakukan proses secara

tepat waktu. Adapun pencapaian target ini merupakan pencapaian target program

yang masuk kategori amat baik.

2) Indikator program : Persentase Edukasi Proteksi Kebakaran

Target indikator program yang direncanakan pada tahun 2018 sebesar 96%, artinya

target minimal yang harus dicapai dalam melakukan penyuluhan, dan edukasi

proteksi kebakaran bagi anak didik.

21

Tabel 19

Capaian indikator Program

Persentase Edukasi Proteksi Kebakaran

Tahun 2017 dan 2018

Formula Indikator Program


2017 2018


50%(Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran dibagi jumlah titik rawan bencana kebakaran) + 50%(Jumlah edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani dibagi jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik) x 100%

95%

(50% x (50/ 50)) + (50% x (66/67)) x 100% = 99,25 %

96%

(50%x(55/55)) + (50%x(105/107)) x 100% = 99,53


Capaian kinerja program berdasarkan indikator persentase edukasi proteksi

kebakaran tahun 2018 mencapai 99,53%, atau naik sebesar 0,28% dari capaian

kinerja tahun 2017. Kenaikan capaian kinerja dari tahun sebelumnya dipengaruhi

oleh jumlah kelompok sasaran masyarakat yang meningkat.

Bahwa dengan capaian kinerja indikator program sebesar 99,53 % masuk dalam

kategori amat baik, artinya dari 55 (limapuluh lima) kegiatan penyuluhan proteksi

kebakaran di wilayah yang direncanakan secara keseluruhan dapat terselenggara

100%. Sedangkan dari 107 permohonan edukasi proteksi kebakaran yang diajukan

oleh sekolah, terselenggara 105 kegiatan, 2 permohonan tidak dapat dilaksanakan

dikarenakan faktor cuaca.

2. Program Penanggulangan Kebakaran

Program penanggulangan kebakaran merupakan upaya pemadaman terhadap kejadian kebakaran.

Namun demikian, dalam perkembangannya tidak hanya menangani pemadaman atau penanggulangan

kebakaran saja tetapi juga penanggulangan lainnya yaitu bahaya sengatan lebah, evakuasi terhadap

binatang, kendaraan yang terjebak akses jalan dll. yang dibutuhkan masyarakat.

Adapun data kejadian bencana kebakaran yang dapat ditanggulangi selama kurun waktu

tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 20

Target dan Realisasi Kinerja Program Penanggulangan Kebakaran

Tahun 2017 dan 2018

No.


2017 2018


1 100% (150/ 150) x 100% = 100% 100% (103/103)x 100 % = 100%


22

Dari data tersebut diatas, nampak bahwa capaian kinerja yang diharapkan dari jumlah

kejadian tercapai 100 %. Artinya dari target “Respon Time pemadam kebakaran maksimum 11

menit” dapat terealisasi sehingga masuk dalam kategori amat baik.

Mengacu pada target respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit yang tercapai

sesuai target, disebabkan

a. Dilaksanakannya kegiatan pelatihan rutin bagi petugas operasional, sebagai peningkatan

ketrampilan SDM.

b. Dilaksanakannya pengiriman SDM ke Diklat-diklat pemadam bersertifikasi sebagai

peningkatan profesionalitas dan kualitas SDM.

c. Pemanfaatan sarana dan prasarana pemadaman yang ada.

d. Adanya forkom Damkar se DIY sebagai upaya peningkatan kerjasama dan wewenang

wilayah dalam hal pemadaman kebakaran.

Pencapaian target- target diatas dipengaruhi oleh sarana prasarana yang dimiliki dan

optimalisasi SDM yang ada. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan Dinas Kebakaran terhadap

masyarakat, dilakukan pelatihan rutin bagi pasukan pemadam yang berfungsi untuk

meningkatkan kualitas dan mengirimkan personil ke pendidikan dan pelatihan pemadam

sehingga personil bersertifikasi sebagai bukti nyata komitmen Dinas Kebakaran untuk

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

Analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama dilakukan pada Indikator Kinerja Utama

yang termuat dalam Penetapan Kinerja 2018 Dinas Kebakaran sbb:

Tabel 21

Capaian Indikator Kinerja 1 Program Pencegahan Kebakaran

Indikator Kinerja Capaian

2017

Capaian 2018 Target

Jangka

Menengah

(2019)

Capaian s/d th.

2017 terhadap

target Jangka

Menengah 2018

Target Realisasi %


100% 96% 100% 100 97% 96%


Target capaian kinerja rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu pada

tahun 2018 adalah sebesar 96 %. Artinya bahwa dari keseluruhan permohonan rekomendasi

minimal 96% tertangani. Adapun capaian kinerja penyelesaian permohonan rekomendasi

proteksi terealisasi 100%. Dengan demikian dapat melampaui dari dari target penyelesaian yang

direncanakan. Apabila dibandingkan dengan rencana target kinerja tahun 2017 sebesar 95%

maka penyelesaian terhadap permohonan rekomendasi proteksi kebakaran dari masyaralat

telah meningkat secara signifikan

23

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah :

1. Pemenuhan Hardware dan software sarana prasarana untuk melaksanakan pelayanan

rekomendasi proteksi kebakaran

2. Peningkatan kualitas berupa kemampuan dan ketrampilan SDM di pelayanan rekomendasi

proteksi kebakaran

Tabel 22

Capaian Indikator Kinerja 2 Program Pencegahan Kebakaran


2017

Capaian 2018 Target Jangka

Menengah

(2019)

Capaian s/d th. 2017

terhadap target

Jangka Menengah

2018 (%)

Target Realisasi %


100% 96% 100% 100% 96 100%


Target Persentase edukasi proteksi kebakaran pada tahun 2018 adalah 96 %, artinya dari

seluruh permohonan edukasi proteksi dan penyuluhan di wilayah minimal terlenggara 96%.

Adapun realisasi dari jumlah permohonan di tahun 2018 terealisasi 100 %. Apabila dibandingkan

dengan target kinerja tahun 2017 sebesar 95%, terdapat peningkatan target yang realisasinya

selama 2 tahun berturut turut yang realisasi tercapai bahkan terlampaui

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini antara lain:

1. Adanya pendekatan pelayanan penyuluhan proteksi kebakaran di tingkat kelurahan

2. Kegiatan penyuluhan pada masyarakat di wilayah untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan kebakaran

3. Peningkatan kualitas SDM Dinas Kebakaran dan penguatan pada sarana prasarana yang

terkait pelayanan pada masyarakat

Tabel 23

Capaian Indikator Kinerja Program Penanggulangan Kebakaran


2017

Capaian 2018 Target

Jangka

Menengah

(2019)

Capaian s/d th. 2017

terhadap target

Jangka Menengah

2019(%)

Target Realisasi %

Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit

100 100 100 100 100 100

Sumber : Bidang Penanggulangan, Dinas Kebakaran

Pencapaian target kinerja sesuai indikator program dipengaruhi oleh beberapa upaya

antara lain

1. Dilaksanakannya kegiatan pelatihan rutin bagi petugas Damkar, sebagai peningkatan

ketrampilan SDM

24

2. Dilaksanakannya pengiriman SDM ke Diklat-diklat pemadam bersertifikasi sebagai

peningkatan profesionalitas dan kualitas SDM

3. Pemanfaatan sarana dan prasarana pemadaman yang ada

4. Adanya forkom Damkar se DIY sebagai upaya peningkatan kerjasama dan wewenang

wilayah dalam hal pemadaman kebakaran

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dihadapi

beberapa kondisi umum saat ini, seperti berikut merupakan daftar permasalahan dan upaya

pemecahannya

Tabel 24

Permasalahan dan Upaya Pemecahan Program

No PROGRAM /

KEGIATAN

PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

1 Program Pencegahan Kebakaran

1.1. Pencegahan Bahaya

Kebakaran

- belum meratanya si Jarik

Kampung (Sistem

Jaringan Proteksi di

Kampung), sebagai

sarana prasarana

penanggulangan awal

apabila terjadi bencana

kebakaran, mengingat

sebagian besar wilayah

kota Yogyakarta adalah

perkampungan padat

- Intensifikasi Pelatihan Satlakar yang sudah

terbentuk di wilayah.

- Dilaksanakannya penjaringan ke wilayah

terkait mapping Si Jarik Kampung

- Pembuatan DED Hidran Kampung untuk

lokasi prioritas

1.2. Penyuluhan dan

Edukasi

- Masih kurangnya

kesadaran masyarakat

atas partisipasi dan

pencegahan / proteksi

kebakaran

- Ditingkatkannya kesadaran masyarakat

melalui sosialisasi, penyuluhan di wilayah

- Dilaksanakannya simulasi kebakaran di

tempat strategis

- Dilaksanakannya edukasi proteksi

kebakaran ke anak didik

2. Program Penanggulangan Kebakaran

2.1 Penanganan

Kebakaran

a. Tidak imbangnya antara beban pekerjaan dengan personil, sarana prasarana yang tersedia

b. Belum idealnya WMK Kota Yogyakarta

c. Software yang mendukung layanan ke masyarakat

- Menambah line komunikasi agar memudahkan pelayanan ke masyarakat

- Optimalisasi personil yang ada - Mengadakan pelatihan rutin - Optimalisasi layanan dengan Jogja Smart

Service (JSS) - Wacana penambahan satu pos di alun alun

utara kraton

- Kerjasama dengan Dinkominfo

25

2.2. Pengelolaan Sarana

dan Prasarana

a. Pemenuhan sarana

prasarana pemadaman

kebakaran yang modern

dan sesuai dengan

kebutuhan

- Pengajuan anggaran APD (ALat Pelindung

Diri) bagi petugas.

- Optimalisasi sarana prasarana pemadaman

yang ada

3.3 REALISASI ANGGARAN

Berikut merupakan uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Penyerapan total anggaran belanja pada Dinas Kebakaran Tahun 2018 sejumlah

Rp.7.657.854.989,40 atau sebesar 93,96 % dari rencana anggaran sejumlah

Rp.8.150.149.468,00. Realisasi anggaran belanja menurut kelompok belanja, realisasi belanja

tidak langsung sejumlah Rp.3.302.278.110,00 atau sebesar 97,07 % dari rencana anggaran

sejumlah Rp.3.401.846.693,00. Sedangkan realisasi belanja langsung sejumlah Rp.

4.355.576.879,40 atau sebesar 91,73 % dari rencana anggaran sejumlah Rp. 4.748.302.775,00

Apabila ditinjau dari realisasi anggaran per program yang berkaitan langsung dengan

masyarakat maka dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 25

Realisasi Anggaran Belanja Program tahun 2018

No. Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Kinerja Nama Program

Keuangan

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1



96% (389/ 389) X 100%


Rp.1.310.085.701

Rp 1.212.990.000 92,59


96% 50*(55/ 55) + 50*(106/107) X 100%

99,53


100%

(103/ 103) X 100%

100 Program Penanggulangan Kebakaran

Rp 823.013.000

Rp 816.215.498,40 99,17

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran 2018

Capaian kinerja anggaran tahun 218 untuk program pencegahan kebakaran kurang dari

100 % karena adanya permasalahan penyuluhan proteksi bahaya kebakaran tanpa

dilaksanakannya praktek pemadaman. Hal ini disebabkan lokasi perkampungan atau tempat

penyuluhan kurang mendukung bilamana dilakukan praktek pemadaman. Selain hal tersebut,

26

terdapat belanja bahan berupa bambu untuk alat peraga penyuluhan tidak terealisasi karena

adanya dukungan swadaya masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinrja anggaran program tahun sebelumnya maka

terdapat penurunan anggaran karena adanya kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Namun demikian capaian kinerja sesuai target dapat terealisasi dengan baik

Tabel 26

Realisasi Anggaran Belanja Program tahun 2017

No. Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Kinerja Nama Program

Keuangan

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1



95% (347/ 347) X 100%


Rp 1.846.140.000

Rp 1.763.528.000 95,53


95% 50*(50/ 50) + 50*(66/67) X 100%

98,50


100%

(150/ 150) X 100%

100 Program Penanggulangan Kebakaran

Rp 1.709.545.000

Rp 1.394.623.500 81,58


Dukungan program kegiatan-kegiatan per bidang lingkup Dinas Kebakaran secara spesifik dalam

rangka mendorong upaya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baik, adapun

uraian keluaran (output) dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bidang Pencegahan Kebakaran

Pencegahan Kebakaran, pembangunan Si Jarik Kampung (Sistem Jaringan Proteksi

Kebakaran Kampung), pembuatan DED Hidran, layanan penerbitan rekomendasi proteksi

kebakaran, penyelenggaraan penyuluhan dan penerimaan anak didik dalam rangka edukasi

proteksi kebakaran menjadi kewenangan bidang ini. Layanan Rekomendasi Proteksi

Kebakaran dilakukan bagi pemohon IMB, dilakukan dengan pemeriksaan secara

admninistrasi dan dapat dilakukan pengecekan fisik terhadap permohonan

Sejak tahun 2017 juga telah diterbitkan SOP terkait kewenangan di Bidang Pencegahan

Kebakaran

b. Bidang Penanggulangan Kebakaran

Penanganan, penanggulangan kebakaran, evakuasi bencana, perencanaan sarana prasarana

pemadaman kebakaran dan pengelolaannya menjadi wewenang Dinas Kebakaran. Selain

itu telah diterbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Pelayanan Kebakaran,

27

sehingga diharapkan pelayanan kebakaran bisa berjalan cepat, dengan keakuratan data

yang tinggi dengan pelayanan yang efektif dan efisien. Bidang ini juga telah menyusun SOP

terkait layanan dan kewenangan di Bidang Penanganan Kebakaran

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya lebih banyak

diukur dengan parameter efektifitas dan efesiensi.

Program dan Kegiatan Dinas Kebakaran tahun 2018 dalam rangka pelayanan internal

terdiri dari 4 Program dan 7 Kegiatan, sbb:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sejumlah 3 (tiga) kegiatan.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur sejumlah 2 (dua) kegiatan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, sejumlah 1 (satu) kegiatan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangandengan 1 (satu) kegiatan.

Dari kegiatan yang ada tersebut, kegiatan yang satu dengan yang lainnya adanya saling

keterkaitan dan saling mendukung untuk mencapai sasaran/ target OPD yang direncanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja seperti tersebut diatas dapat disampaikan Hasil Analisis

Akuntabilitas serta dukungan kegiatan pada masing-masing sasaran sbb :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memuat aspek kepegawaian, umum, dan aspek keuangan, yang didukung 3

(tiga) kegiatan berfungsi memfasilitasi kegiatan operasional dan mendukung tugas pokok

dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan nilai capaian 93,98% dapat

diartikan bahwa Program yang dijabarkan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran

telah mendukung kegiatan operasional SKPD. Artinya pencapaian target memperoleh nilai

baik.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini mencakup kegiatan untuk

mendukung aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, dengan 2 (dua) kegiatan yang menyangkut pemeliharaan gedung kantor dan

pemeliharaan kendaraan/ operasional. Dikarenakan Dinas Kebakaran adalah dinas baru,

maka diperlukan pemeliharaan gedung induk, garasi dan pos mojo yang bertujuan untuk

penyempurnaan dan melengkapi sarana prasarana dalam rangka pelayanan prima pada

masyarakat. Selain itu dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan operasional yang

serapannya tergantung dari banyaknya kejadian kebakaran yang ditangani. Hasil

pelaksanaan Program ini meraih persentase pencapaian 83,30% artinya mendapat nilai/

predikat cukup baik.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini mendukung peningkatan kualitas SDM SKPD melalui kegiatan Bimtek dan

Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur

28

Kegiatan ini melaksanakan 2 kali pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dengan vendor

lokal, pengiriman personil di diklat damkar 1 dan diklat inspektur di upt diklat pemadaman

dan penyelamatan Dinas Kebakaran dan penyelamatan DKI Jakarta, dan 2 kali pengiriman

Fire Fighter 1 yang diselenggarakan kementrian Dalam Negeri di Riau. Hasil pelaksanaan

Program ini meraih persentase pencapaian 100 %, dengan penilaian amat baik

4. Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program ini mengakomodir perencanaan, administrasi dan evaluasi program/kegiatan

yang dilaksanakan di Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dan melaporkan kepada Walikota

melalui SKPD yang berwenang. Hasil pelaksanaan Program ini dengan persentase

pencapaian 98,80% artinya mendapat nilai/ predikat amat baik.

Capaian kinerja program dan kegiatan baik pelayanan internal maupun pelayanan

masyarakat selengkapnya dapat disajikan dalam sebagai berikut:

Tabel 27

Realisasi Anggaran Belanja Program Pelayanan Internal

No

Program / Kegiatan

Capaian/

Realisasi

Capaian/

Realisasi

2018 (%) 2017 (%)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93,98 81,52

1.1. Penyediaan Rapat rapat Koordinasi/ Konsultasi 95,32 87,43

1.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89,43 42,16

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola dan Pelayanan Perkantoran 100 86,07

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 83,30 76,13

2.1. Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung/Bangunan Kantor 98,76 95,13

2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 80,77 73,60

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 99,34

3.1 Bimtek dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 100 99,34

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

98,80 90,49

4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan

Capaian Kinerja SKPD.

98,80 90,49

5 Program Pencegahan Kebakaran 92,59 95,53

5.1 Pencegahan Bahaya Kebakaran 94,39 97,38

5.2 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran 88,99 88,73

6 Program Penanggulangan Kebakaran 99,17 81,58

6.1 Penanganan Kebakaran 99,04 76,99

6.2 Pengelolaan Sarpras Kebakaran 99,83 98,35

JUMLAH TOTAL 91,73 85,01


29

Tabel 28

Pengukuran Efektifitas dan Efisiensi Capaian Kinerja Anggaran Belanja Program

No Program / Kegiatan Hasil

Pengukuran

Capaian/ Tahun 2015

Efektive Efisien Alasan Efektive/ Efisien Terhadap

Program Kegiatan dengan Realisasi <90%

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

93,98 V V

1.1. Penyediaan Rapat rapat

Koordinasi/ Konsultasi

95,32 V V

1.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

89,43 V V Beberapa kondisi kendaraan bermotor masih baik sehingga tdk memerlukan perawatan berat

1.3. Penyediaan Jasa Pengelola dan

Pelayanan Perkantoran

100 V V

2 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

83,30 V V

2.1. Pemeliharaan rutin/ berkala

Gedung/Bangunan Kantor

98,76 V V

2.2. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

80,77 V V Efisiensi BBM terkait menurunnya kejadian kebakaran

3 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

100 V V

3.1 Bimtek dan Diklat Peningkatan

Kapasitas Aparatur

100 V V

4 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

90,80 V V

4.1 Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD.

90,80 V V


92,59 V V

5.1 Pencegahan Bahaya Kebakaran 94,39 V V

5.2 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya

Kebakaran

88,99 V V Kendala lokasi untuk praktek penanggulangan kebakaran

6 Program Penanggulangan

Kebakaran

99,17 V V

6.1 Penanganan Kebakaran 99,04 V V

6.2 Pengelolaan Sarpras Kebakaran 99,83 V V

TOTAL 91,73

V V

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Program/ Kegiatan di Dinas Kebakaran Kota

Yogyakarta pada tahun 2018 relative menunjukkan Efektive dan efisiensi.

32

BAB IV Penutup

LKIP merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan manajemen pembangunan

berbasis kinerja pada suatu organisasi serta menggambarkan upaya-upaya perbaikan pelayanan

publik. Setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi

dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP

menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara

bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk

menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKIP bagi Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta mempunyai makna strategis, sebagai bagian

dari perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan penanggulangan

kebakaran. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data

pendukung yang menguraikan bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2017), namun juga

melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas

Kebakaran Kota Yogyakarta pada tahun 2017 adalah baik.

Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien tercermin dari hasil Pengukuran

Kinerja Kegiatan Belanja Langsung yang pada tahun 2017 anggaran terserap 85,01%.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, dilaksanakan dengan

berbagai kegiatan, diantaranya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

melalui berbagai pelatihan kebakaran.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebakaran juga terdapat

permasalahan ataupun hambatan yang dihadapai. Permasalahan tersebut diantaranya adalah :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran seiring dengan perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan kualitas jasa keselamatan;

2. Kurangnya SDM yang berbasis kompetensi teknis dibidang kebakaran; 3. Belum adanya Sistem Informasi Kebakaran sehingga kebijakan keselamatan belum didukung

dengan data dan informasi yang akurat; 4. Penyusunan perencanaan penanggulangan kebakaran belum dapat memenuhi dengan

kebutuhan masyarakat; 5. Masih lemahnya peran masyarakat dalam pengetahuan pencegahan dan penanggulangan

kebakaran; 6. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah yang tidak sebanding dengan tuntutan

masyarakat untuk secepatnya meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan dan penanganan kebakaran. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan terlihat

bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta untuk memastikan

pencapaian kinerjaorganisasi. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja

tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah,

khususnya dalam Renstra, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan. Selain itu juga

mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga

32

pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah-

masalah dalam pelayanan publik.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas

Kebakaran Kota Yogyakarta ke depan karena walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang

baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula.

Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan kurangnya

kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada baik

sektor pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan

LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas

Kebakaran Kota Yogyakarta untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di

tahun yang akan datang. Dengan demikian LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem

monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan

publik yang semakin baik.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKIP) PERANGKAT …

Documents