Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 Pemerintah Kabupaten Lamongan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Jl. JA. Suprapto No. 39 Lamongan Telp. (0322)321987 LAMONGAN
33
Embed
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 1
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LkjIP)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017
Pemerintah Kabupaten Lamongan
Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Jl. JA. Suprapto No. 39 Lamongan Telp. (0322)321987
LAMONGAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 2
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten
Lamongan dapat disusun atas dasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
07 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN – RI
Nomor : 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah.
LKJIP Tahun 2017 ini sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi,
misi dan tujuan organisasi.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKJIP ini masih jauh dari
sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan
penyusunan LKJIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dimasa yang akan
datang.
Akhirnya dari penyusunan LKJIP 2017 ini, memohon petunjuk dan
bimbingan kepada ALLAH SWT semoga Dinas Perhubungan Kabupaten
Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya
serta dapat meningkatkan presetasi kerja.
Lamongan, Januari 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Data Umum Organisasi
B. Aspek Strategi Organisasi
C. Struktur Organisasi
BAB II PERENCANAAN STRATEGIK
A. Rencana Strategi
B. Rencana Kinerja Tahun 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Analisa Capaian Kinerja
B. Kinerja Keuangan
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
1
1
2
9
10
10
12
15
18
20
24
24
25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 4
BAB I
PENDAHULUAN
A. Data Umum Organisasi
Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah,
maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk
Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan
telah membentuk Dinas Perhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.
Dalam melaksanakan Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai
tugas : “ Melaksanakan Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang aman,
nyaman, tertib, lancar dan berkeselamatan “
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Kabupaten
Lamongan mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang perhubungan,
komunikasi dan informatika.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
perhubungan, komunikasi dan informatika.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi
dan informatika.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas
dan fungsinya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5
Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti
dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan,
dengan susunan organisasi yang akan di uraikan pada bab-bab
berikutnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 6
Untuk mendukung kegiatan / pelaksanaan tugas pokok diatas maka
diperlukan adanya personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan.
1. Personil
No Jabatan
Struktural Jumlah Pangkat / Gol Ruang Jumlah
Pendidikan
Formal Jumlah Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
Kepala Dinas
Sekretaris
Kepala Bidang
Kepala Sub
Bagian
Kepala Seksi
Kepala UPT
Staf
1
1
3
3
8
2
84
3
Pembina Utama
(IV/c)
Pembina Tingkat I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tingkat I (III/d)
Penata (III/c)
Pembina Tingkat I (IV/b)
Penata Tingkat I (III/d)
Penata (III/c)
Penata Muda Tk I (III/b)
Penata Muda Tk I (III/b)
Penata (III/c)
Penata Tingkat I (III/d)
Penata (III/c)
Penata Muda Tk I (III/b)
Penata Muda (III/a)
Pengatur Tingkat I (II/d)
Pengatur (II/c)
Pengatur Muda Tk I (II/b)
Pengatur Muda (II/a)
Juru Tingkat I (I/d)
Juru (I/c)
Juru Muda (I/a)
-
1
1
3
1
2
1
1
4
1
1
2
1
2
18
14
2
6
1
29
1
6
4
1
1
1
S.1
S.2
S.2
S.1
S.1
S.2
S.1
S.1
S.1
SMA
S.1
SMA
S.1
S.1
D.III
SMA
SMP
S.1
D.3
SMA
1
1
3
1
2
1
1
4
1
1
2
1
2
18
14
2
6
1
29
1
6
4
1
1
1
Jumlah Total 105 Jumlah Total 105 Jumlah
total 105
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 7
2. Sarana dan Prasarana
No Jenis Barang Jumlah Ket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tanah
Alat angkutan
Alat kantor & rumah tangga
Alat-alat Studio & Alat Komunikasi
Alat Ukur
Alat Laboratorium
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air
Instalasi
Jaringan
Hewan/ternak & tumbuhan
32.031.719.500,-
475.800.222,-
211.627.724,-
74.834.112,-
265.222.384,-
1.194.404.346,-
12.208.828.750,-
526.566.000,-
1.366.979.000,-
16.500.000,-
37.488.000,-
171.697.500,-
30.000.000,-
3. Pembiayaan
Dinas Perhubungan
No KEGIATAN
Rencana
1 2 3
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2.000.000,-
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air &
listrik
159.000.000,-
3.
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas / operasional
25.000.000
4.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.000.000,-
5.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
50.700.000,-
6.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
50.000.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 8
7. Penyediaan Alat Cetak Dan penggadaan 416.000.000,-
8.
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
5.000.000,-
9.
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
15.000.000,-
10.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
12.700.000,-
11.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
22.000.000,-
12.
Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi ke Luar
Daerah
70.000.000,-
13.
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis kegiatan
1.087.128.200,-
14.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
58.000.000,-
15.
Pengadaan Mebelair
30.000.000,-
16.
Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan
35.000.000,-
17.
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/
Oprasional
35.000.000,-
18.
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung
Kantor
25.000.000,-
19.
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
50.000.000,-
20.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
80.00.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 9
21. Penyusunan Laporan Capaian Kenerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Skpd
5.000.000,-
22.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5.000.000,-
23.
Penyusuanan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000,-
24.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi
25.000.000,-
25.
Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan
Fasilitas Perhubungan
13.302.185,-
26.
Intensifikasi Parkir Berlangganan
225.000.000,-
27.
Barikade Knock Down 80.000.000,-
28.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
75.000.000,-
29. Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 30.000.000,-
30. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Terminal dan
Cargo
100.000.000,-
31. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Perlengkapan
Jalan
100.000.0000,-
32. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Management
Centre
175.000.000,-
33. Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis IT 1000.000.000,-
34. Koordinasi Dan Intensifikasi forum Lalu Lintas 75.000.000,-
35. Survay Angkutan Umum 20.000.000,-
36. Penertiban Angkutan Penumpang dan Barang 30.000.000,-
37. Rehabilitasi Pos TPR dan Ruang Tunggu Terminal
Type C
150.000.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 10
38. Pembangunan Pos Jaga Terminal 100.000.000,-
39. Pengecatan Marka Jalan 100.000.000,-
40. Pengaturan penertiban Lalu Lintas 100.000.000,-
41. Operasional Terpadu Pengamanan Penertiban
Lalu Lintas
115.000.000,-
42. Pemeliharaan Dan Perbaikan TL, WL, Dan Rambu 200.000.000,-
JUMLAH 9.406.957.915,-
B. Aspek Stratejik Organisasi
1. Efisiensi pelayanan ditekankan kepada peningkatan sumber daya manusia
yang lebih baik serta sarana dan prasarana pelayanan terpenuhi antara
lain peningkatan penyediaan sarana prasarana jalan.
2. Pengembangan jaringan transportasi untuk integrated pelayanan agar
pola perjalanan orang dan barang semakin meningkat.
3. Mengatur arus lalu lintas dan merekayasa lalu lintas sebagai langkah
preventif untuk mengurangi kecelakaan pengendara berlalu lintas.
C. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan terdiri
dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
2.1 Sub Bagian Program Evaluasi dan Keuangan
2.2 Sub Bagian Umum
3. Bidang Sarana dan Prasarana
3.1 Seksi Terminal Penumpang & Terminal Barang
3.2 Seksi Transportasi darat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 11
3.3 Seksi Teknologi Informasi Lalu Lintas Jalan
4. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan
4.1 Seksi Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas
4.2 Seksi Pengendalian dan keselamtan
4.3 Seksi Audit dan Inspeksi Jalan
5. Bidang Angkutan
5.1 Seksi Angkutan Penumpang
5.2 Seksi Angkutan Barang
5.3 Seksi Angkutan Sungai Penyebrangan dan Jalan
6. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
7. UPT Terminal
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang Perhubungan Darat,
Bidang Perhubungan Laut dan Bidang Pengendalian Operasional,
Telekomunikasi dan Informatika masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang,
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan
kepala Seksi berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan
Kepala Bidang.
Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara
operasional di wilayah dikoordinasikan oleh camat.
Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
sebagaimana pada lampiran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 13
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS
Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan kabupaten
Lamongan mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016 – 2021 dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang mencakup
visi, misi, tujuan, sasaran. Serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut akan
diuraikan dalam bab ini.
Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 akan
dijelaskan dalam rencana kinerja 2017.
A. Rencana Stratejik
1.1 Visi
Aksentuasi eksistensi Dinas Perhubungan dalam perspektif pembangunan
di Kabupaten Lamongan pada pokoknya terarahkan sebagai pelaku
“GOOD GOVERNANCE”, yang merupakan tuntutan untuk memberikan
pelayanan sebaik-baiknya kepada stake holder (masyarakat) dan
pelaksana institusi pemerintah yang kredibel maka dinas memiliki tekad
untuk memberikan pelayanan dalam aspek perhubungan dengan
mewujudkan “3T” yakni pelayanan perhubungan secara tertib, teratur
dan tepat waktu. Motto tersebut di abdikan guna mendukung
pencapaian visi Bupati sebagaimana termaktub dalam RPJMD
Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 yakni terwujudnya Lamongan
lebih sejahtera dan berdaya saing.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 14
1.2 Misi
Misi adalah penjabaran dari visi yang telah dicanangkan oleh Bupati
dalam kurun masa jabatan 2016-2021. Adapun misi yang berkaitan
langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten
Lamongan adalah Misi 3 yakni Memantapkan Sarana dan Prasarana
dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.
1.3 Tujuan
Dari misi Bupati sebagaimana di uraikan di atas ditetapkan beberapa
tujuan. Sedangkan tujuan yang berkaitan langsung dengan tupoksi
Dishub adalah Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung
peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten
Lamongan dengan mempersatukan kelestarian lingkungan dengan
sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Dan Kauntitas Infrastruktur
Daerah Serta Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Sehat. Sasaran
RPJMD inilah yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan Dinas
Perhubungan Lamongan yakni ‘’Meningkatkan Kualitas Sarana
Prasarana Perhubungan’’.
1.4 Sasaran
a. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat.
b. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 15
B. Rencana Kinerja Tahun 2017
Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja
dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kegiatan pada
perencanaan strategis tahun 2017. Adapun rencana kinerja tahun 2017 Dinas
Perhubungan adalah sebagai berikut :
1. Tujuan 1 (satu) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi
Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas /
operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan & penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
kantor
8. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan
10. Penyediaan makan dan minum
11. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi
12. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan
2. Tujuan 2 (dua) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi
1. Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur
1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas & operasional
4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
5. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 16
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja &
keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Thun
5. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
1. Koordinasi dalam pembangunan prasarana & fasilitas perhubungan
2. Intensifikasi Parkir Berlangganan
3. Barikade Knock Down
6. Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor
2. Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Terminal dan Cargo
4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Perlengkapan Jalan
5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Management Centre
6. Pengujian Kendaraan Bermotor berbasis IT
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1. Koordinasi dan Intensifikasi Forum Lalu Lintas
2. Survay Angkutan Umum
3. Penertiban Angkutan Penumpang dan Barang
8. Program Pembagunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1. Rehabilitasi Pos TPR dan Ruang Tunggu Terminal Type C
2. Pembangunan Pos Jaga Terminal
9. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
2. Pengecatan Marka Jalan
3. Pengaturan Penertiban Lalu Lintas
4. Operasional Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu lintas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 17
Akuntabilitas kinerja ini dibuat guna mengetahui keberhasilan dan
kegagalan kinerja baik dari aspek sasaran maupun kegiatan yang terukur
dengan empat indikator pengukuran sebagai beikut : nilai 85 – 100 nilai baik,
70 – 85 nilai sedang, 55 – 70 nilai kurang dan < 55 nilai sangat kurang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 18
BAB III
KINERJA
Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya dengan baik dan lancar, hal ini dapat dilihat dari
pencapaian sasaran, sebagaimana tabel 3.1 di bawah ini :
NO SASARAN PENCAPAIAN
SANGAT
BERHASIL BERHASIL
KURANG
BERHASIL
TIDAK
BERHASIL
1 Penyediaan jasa surat menyurat
V
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air & listrik
V
3
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas / operasional
V
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
V
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
V
6
Penyediaan Alat Tulis Kantor V
7 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Pengadaan V
8 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor V
9 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor V
10
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang- Undangan
V
11 Penyediaan Makanan Dan Minuman
V
12 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah V
13
Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis
Kegiatan
V
14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
V
15
Pengadaan Mebelair V
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 19
16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
V
17
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Oprasional
V
18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
V
19
Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor
V
20 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
V
21
Penyusunan Laporan Capain Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
V
22
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
V
23
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
V
24 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan
Evaluasi V
25 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan V
26 Intensifikasi Parkir Berlangganan V
27 Barikade Knock Down V
28
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Kendaraan Bermotor
V
29 Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor
V
30 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte,
Terminal dan Cargo
V
31 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat
Perlengkapan Jalan
V
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 20
32 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic
Management Centre
V
33 Pengujian Kendaraan Bermotor berbasis
IT
V
34 Koordinasi dan Intensifikasi Forum Lalu
Lintas
V
35
Survay Angkutan Umum
V
36
Penertiban Angkutan Penumpang dan
Barang V
37 Rehabilitasi Pos TPR DAN Ruang Tunggu
Terminal Type c
V
38 Pembangunan Pos Jaga Terminal V
39 Pengecatan Marka Jalan V
40 Pengaturan Peneretiban Lalu Lintas
V
41 Operasional Terpadu Pengamanan
Penertiban Lalu Lintas V
42 Pemeliharaan Dan Perbaikan TL, WL, dan
Rambu
V
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 21
A. ANALISA CAPAIAN KINERJA
Sasaran dengan kegiatan dan capaian indikator sasaran serta indikator kinerja
untuk kegiatan :
13. Penyediaan jasa surat menyurat sebesar 11,82 %
14. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik sebesar 69,89 %
15. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional
sebesar 44,68 %
16. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 90,65 %
17. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar 100 %
18. Penyediaan Alat Tulis Kantor 99,80 %
19. Penyediaan Alat Cetak Dan penggadaan 99,80 %
20. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 98,80
%
21. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 100 %
22. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 81,97 %
23. Penyediaan Makanan Dan Minuman 100 %
24. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah 98,51 %
25. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis kegiatan 97,01 %
26. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 98,04 %
27. Pengadaan Mebelair 99,47%
28. Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan 99,95 %