LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...

2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN

KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan

karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019. LKjIP DLHK Tahun 2019

merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006

tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang

kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja DLHK telah diukur,

dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP DLHK.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis

(Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat

daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan

kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan

LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu

dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Kabupaten Klaten pada tahun 2019 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami

mengharapkan tanggapan, saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan

penyusunan LKjIP di tahun mendatang, dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi

pihak yang membutuhkan.

Klaten, Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KABUPATEN KLATEN

SRIHADI, ST, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710201 199703 1 013

iii

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..................................................................................................................... i

Kata Pengantar ...................................................................................................................... ii

Daftar isi ................................................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi ................................................................................. 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................................... 1

1.3 Gambaran Organisasi ............................................................................... 2

1.4 Isu – isu strategis ...................................................................................... 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................ 5

2.1 Perencanaan Strategis .............................................................................. 5

2.2 Perjanjian Kinerja .................................................................................... 11

2.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.................................................. 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... 16

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..................................................................... 16

3.2 Realisasi Anggaran ................................................................................. 22

BAB IV PENUTUP...................................................................................................... 28

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KLATEN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten

Klaten berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten memiliki susunan organisasi

Dinas sebagai berikut :

1.2.TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.2.1. Tugas Pokok

Dinas sebagaimana susunan struktur organisasi diatas mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

dan kehutanan.

1.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas

menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

KEPALA

BIDANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN PENEGAKAN

HUKUM

SEKSI

PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

HIDUP

SEKSI

PENGENDALIAN PENCEMARAN

LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKSI

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN KEANEKARAGAMAN

HAYATI

SEKSI

KEHUTANAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

1.3. GAMBARAN ORGANISASI

1.3.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

yang dimilikinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten saat ini

didukung oleh sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari

berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Adapun distribusi dan daftar nominatif

pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel.

DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tabel. 1.3.1

GOLONGAN /

RUANG

ESELON NON

ESELON JUMLAH

I/b II/a III/a III/b IV/a IV/b STAF

Golongan IV/b 1 1 2

Golongan IV/a

3 3 6

Jumlah Golongan IV 0 1 1 3 3 0 0 8

Golongan III/d 1 2 3

Golongan III/c 3 2 5

Golongan III/b

2 2

Golongan III/a 3 3

Jumlah Golongan III 0 0 0 0 4 0 9 13

Golongan II/d 0 0

Golongan II/c 0 0

Golongan II/b 0

Golongan II/a 0

Jumlah Golongan II 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 1 1 3 7 0 9 21

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DLHK Kab. Klaten

DISTRIBUSI BERDASARKAN ESSELONERING PEGAWAI

Tabel. 1.3.2

NO UNIT KERJA ESSELON JUMLAH

1 Kepala Dinas Esselon II/a 1

2 Sekretaris Esselon III/a 1

3 Kepala Bidang Esselon III/b 3

4 Kepala Sub.Bidang/Bagian/Seksi Esselon IV/a 7

TOTAL 12

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DLHK Kab. Klaten


Berdasarkan data pada tabel diatas maka terdapat kekurangan SDM dan jabatan yang

kosong dimana seharusnya jumlah pejabat struktural 13 baru terisi 12 jabatan. Disamping itu

kebutuhan SDM staf hanya berjumlah 9 orang sangat kurang mengingat beban kerja di Dinas

LHK banyak dan cukup berat, harapannya di tahun 2020 akan dapat seimbang sehingga

kinerja Dinas LHK semakin meningkat.

1.3.2. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Klaten dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa

8 kendaraan roda empat serta 9 kendaraan roda dua dan 20 kendaraan roda tiga. Sedangkan

untuk menunjang kelancaran administrasi sarana kerja yang dimiliki antara lain adalah

sebagai berikut :

NO JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Meja biro

Kursi kayu

Kursi besi/rapat

Air Conditiner/AC split

Printer

Meja rapat

Kursi Putar

Komputer/PC

UPS

Kursi kerja Pejabat

Pesawat Telpon

Layar Proyektor

Kamera/photo tustel

Laptop

Lemari kayu

Brankas

Dispenser

Meja kursi tamu

Mesin pencacah kertas

Kipas angin

Alat Ukur Universal

Rak Besi

Filling Besi / Metal

Mesin Absensi

43 unit

36 unit

75 unit

7 unit

13 unit

5 unit

6 unit

13 unit

8 unit

7 unit

1 unit

4 unit

3 unit

9 unit

5 unit

1 unit

1 unit

1 set

1 unit

3 unit

3 unit

3 unit

4 unit

2 unit


1.4. ISU – ISU STRATEGIS

Adapun isu – isu strategis dan permasalahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sebagai berikut :

1. Kurangnya lahan terbuka hijau (RTH) dan menurunnya kualitas RTH kota seperti taman-

taman kota dan lainnya.

2. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan.

3. Terbatasnya lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.

4. Meningkatnya produksi sampah serta sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu.

5. Peningkatan pencemaran air dan udara serta tingkat kebisingan.

6. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

7. Banyaknya kegiatan industri atau kegiatan usaha yang belum memilki dokumen

lingkungan AMDAL, UKL-UPL , DPPL, dan

8. Banyaknya perusahaan/kegiatan industri yang belum memiliki instalasi pengolahan

limbah (IPAL).

9. Ketersediaan sumber mata air yang perlu dijaga dan banyak daerah kawasan longsor dan

bencana di Kabupaten Klaten.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1. Visi Misi

Visi Kabupaten Klaten tahun 2016 - 2021 adalah: “MEWUJUDKAN

KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Maju : yaitu kondisi masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi

kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah

yang meliputi : sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan,

maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram dan

damai.

Mandiri : yaitu bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada

kondisi, potensi dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan

kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.

Berdaya saing : yaitu bahwa Kabupaten Klaten kedepan memiliki kemampuan untuk

berinteraksi dan keunggulan kompetitif sehingga mampu dan dapat

bersaing di segala bidang.

Dalam rangka pencapaian visi, dengan memperhatikan kondisi, permasalahan

yang ada dan tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka

ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut :

Misi Kabupaten Klaten :

Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance)

Misi 3 : Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif,

kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang

berbasis potensi lokal

Misi 4 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan

sarana prasarana dasar sosial masyarakat

Misi 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam

yang selaras dengan tata ruang wilayah

Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan

berkepribadian

Misi 7 : Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Misi 8 : Meningkatkan kapasitas pelayanan publik


2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Pada misi keempat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ikut berperan

untuk mengatasi limbah domestik dengan meningkatkan pengelolaan persampahan dan

mewujudkan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum melalui penataan dan

pengembangan ruang terbuka hijau (taman kota/hutan kota).

Pada misi kelima ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan untuk

meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang selaras

dengan tata ruang wilayah, merupakan suatu hal untuk lebih meningkatkan sistem

manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian

lingkungan, keseimbangan ekosistem dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah.

Sehingga potensi sumber daya alam dapat dikelola secara arif dan bijaksana, efisien dan

efektif serta mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Adapun

rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana

prasarana dasar masyarakat.

2. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran - sasaran strategis

yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai

berikut.:

Misi 4 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan

penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat

Misi 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang

selaras dengan tata ruang wilayah


SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE - KONDISI

AKHIR

TAHUN 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat

Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari wilayah luas kota/kawasan perkotaan

Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari wilayah luas kota/kawasan perkotaan (0,000785)

0,36 0,7 0,15 0,125 0,125 0,125

Volume sampah yang tertangani (m3)

900 1800 2000 2200 2400 2500 2500

Terjaganya Kualitas Lingkungan hidup

Indeks kualitas air 40 41,1 45,01 48,3 49,1 50 50

Indeks kualitas udara 60 61,5 62 63,5 65 70 70

Indeks tutupan vegetasi/lahan 39,03 43,93 48,82 53,71 56,16 58,60

Indeks tutupan vegetasi/lahan


2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun strategi dan arah kebijakan yang dilakukan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten untuk mewujudkan

sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

publik dan sarana prasarana dasar masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan

prasarana, sarana dan utilitas umum, jalan, jembatan, irigasi dan bangunan

gedung pemerintah, serta peningkatan pengelolaan persampahan dengan

meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum,

jalan, jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah, serta peningkatan

pengelolaan persampahan dan meningkatkan pengelolaan persampahan

Sedangkan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran kedua

yaitu terjaganya kualitas lingkungan hidup antara lain :

1. Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen/ijin lingkungan

2. Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah

industri

3. Peningkatan pengelolaan limbah industri kecil

4. Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih

dan sehat

5. Peningkatan pengelolaan limbah B3

6. Pemantauan terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan

7. Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian

lingkungan

8. Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kabupaten Klaten

9. Pengendalian terhadap dampak perubahan iklim

10. Peningkatan pelestarian flora dan fauna (keanekaragaman hayati)

11. Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola

oleh masyarakat

12. Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian

dan pengelola

13. Peningkatan peran serta lembaga/sekolah dalam menciptakan para

siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan

14. Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat


2.1.4. PROGRAM

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

6. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

7. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

SUMBER DAYA ALAM

8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES

INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

9. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

(RTH)

10. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP

11. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

2.1.5. KEGIATAN-KEGIATAN

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor


13. Penyediaan Jasa Pengemudi

14. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

15. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

20. Pengadaan Papan Informasi

21. Penataan Lingkungan Kantor

22. Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan

23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja

SKPD

24. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

25. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan

Persampahan

26. Pembinaan Bank Sampah

27. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah

28. Pengolahan Sampah 3R

29. Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan

30. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

31. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

32. Pemantauan Kualitas Lingkungan

33. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

34. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

35. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan

Lingkungan

36. Monitoring Pelaksanaan Ijin Lingkungan

37. Operasional Laboratorium Lingkungan

38. Operasional Perijinan

39. Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah

40. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber

- Sumber Air

41. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

42. Penghijauan Jalan Dalam Kota

43. Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau

44. Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

45. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

46. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


47. Gerakan Desa Ramah Lingkungan

48. Peningkatan Sekolah Adiwiyata

49. Pembinaan Saka Kalpataru

50. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD

51. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak

dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk

kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan

kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala DLHK Kabupaten Klaten pada Tahun

2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Klaten untuk mewujudkan target

kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. (Lampiran 1 perjanjian kinerja).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara sasaran, Indikator dan Target

Kinerja yang telah disepakati antara kepala DLHK Kab. Klaten dengan Bupati Klaten

Tahun 2019 sebagai berikut :


Tabel 2.2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya Kualitas dan kuantitas

infrastruktur publik dan sarana prasarana

dasar masyarakat

Luasan RTH publik

sebesar 20 % dari

wilayah luas

kota/kawasan

perkotaan

0,15

Volume sampah yang

tertangani 3R (m3)

2200

2 Terjaganyanya Kualitas Lingkungan

hidup

Indeks kualitas air 48,3

Indeks kualitas udara 63,5

Indeks tutupan lahan 53,71


NO PROGRAM

SEBELUM

PERUBAHAN

ANGARAN

(Rp.)

SESUDAH

PERUBAHAN

ANGGARAN

(Rp.)

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

449.400.000 625.026.000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA

153.000.000

569.500.000

3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

15.000.000 15.000.000

4 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

6.000.000 6.000.000

5 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

5.397.269.000 7.516.279.000

6 PROGRAM PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN PERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

1.235.755.000

1.590.755.000

7 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

590.000.000 790.000.000

8 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA

ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

110.000.000

110.000.000

9 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG

TERBUKA HIJAU (RTH)

992.000.000

1.422.400.000

10 PROGRAM PENGEMBANGAN

KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER

DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

470.000.000 545.000.000

11 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

PERENCANAAN

21.400.000 21.400.000

Jumlah 9.439.824.000 13.211.360,000


2.3. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

NO SASARAN PROGRAM

PAGU

SEBELUM

PERUBAHAN

SESUDAH

PERUBAHAN

1 Meningkatnya kualitas dan

kuantitas infrastruktur publik

dan sarana prasarana dasar

masyarakat

Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

992.000.000 1.422.400.000

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

5.397.269.000

7.516.279.000

2 Terjaganya kualitas

lingkungan hidup

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

1.235.755.000

1.590.755.000

Program Perlindungan

dan Konservasi Sumber

Daya Alam

590.000.000 790.000.000

Program

Pengembangan

Kapasitas Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

470.000.000

545.000.000

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

110.000.000 110.000.000

JUMLAH ANGGARAN

SESUAI TUPOKSI

8.795.024.000 11.974.434.000


1 PROGRAM PENDUKUNG

OPERASIONAL

KANTOR/DINAS

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

449.400.000 625.026.000

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

153.000.000

569.500.000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

15.000.000 15.000.000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

6.000.000 6.000.000

Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

21.400.000 21.400.000

JUMLAH ANGGARAN

PENDUKUNG KEGIATAN 644.800.000 1.236.926.000

TOTAL ANGGARAN DLHK 9.439.824.000 13.211.360.000

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kabupaten Klaten melaksanakan kegiatan dengan anggaran Belanja murni dan dana

alokasi khusus sebesar Rp. 9.439.824.000,- dan setelah melalui mekanisme perubahan

APBD 2019 menjadi Rp. 13.211.360.000,- diluar Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai)

sebesar Rp. 2.147.638.000,- Sedangkan Pendapatan sebesar Rp. 12.000.000,-.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah

perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 tergambar dalam tingkat

capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang telah ditetapkan.

Sistematika penyajian dalam bab ini meliputi uraian hasil pengukuran kinerja,

analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara

sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta

langkah – langkah yang diambil guna mengatasi hambatan dan permasalahan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja dimana sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat

untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada

tingkat sasaran dan program.

Kriteria yang dipakai pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan

dalam perencanaan kinerja yang dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini

merupakan komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencapai hasil

yang diinginkan sesuai dengan sasaran dan program yang dilaksanakan.

3.1.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja ini mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat

pencapaian target dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, tingkat

pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari masing – masing program

dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasar dokumen perjanjian kinerja antara Bupati dengan Kepala OPD maka hasil

pengukuran/realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :


Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun Anggaran 2019

Tabel. 3.1.1

No Sasaran Strategis Indikator

Capaian

Tahun

Sebelumnya

2018

Tahun 2019 Target Akhir

Renstra

Capaian Tahun

2018 terhadap

Target Akhir

Renstra (%) Target Realisasi

%

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya kualitas dan

kuantitas infrastruktur publik

dan sarana prasarana dasar

masyarakat

Luasan RTH Publik

sebesar 20 % dari

wilayah luas

kota/kawasan perkotaan

0,36 0,15 0,15 100 % 0,125

Volume sampah yang

tertangani (m3)

1858 2200 4042,27 183,74 % 2500 74%

2 Terjaganya Kualitas

Lingkungan hidup

Indeks kualitas air 18,28 48,3 28,46 58,92 % 50 37%

Indeks kualitas udara 83,3 63,5 82,29 129,59 % 70 119%

Indeks tutupan lahan 42,54 53,71 42,54 79,20 % 58,60 72,59 %


3.1.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Melihat hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.1.1 ada beberapa poin dimana hasil

kinerja tidak dapat memenuhi target sasaran. Adapun evaluasi dan analisisnya antara lain

sebagai berikut :

3.1.2.1. Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan

sarana prasarana dasar masyarakat

Kebutuhan akan ruang terbuka hijau khususnya di perkotaan sangat

diperlukan. Saat ini Dinas LHK hanya dapat melakukan pemeliharaan/penataan

terbatas pada 1 lokasi dikarenakan tanggung jawab dan wewenang terhadap

pembangunan RTH serta pemeliharaan taman kota yang lainnya berada pada

Dinas PU dan PR (melekat pada instansi pembangun RTH). Harapannya

kedepan dengan adanya review terhadap tupoksi OPD akan dapat

memaksimalkan progam dan kegiatan sehingga hasil yang dicapai akan

persentase ruang terbuka hijau yang layak bagi wilayah di Kabupaten Klaten.

Dalam rangka mendukung lingkungan yang sehat salah satu upaya Dinas LHK

yaitu berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Melalui bank sampah dan TPS

3R yang telah dirintis sejak tahun 2015 pada tahun 2019 ini memiliki target 2200

m3 naik 200 m³ dari tahun 2018 sebanyak 2000 m3. Adapun realisasi sampah

yang tertangani tahun 2019 sebanyak 4042,730 m3. Keberhasilan dalam

pencapaian target disebabkan antara lain :

Komitmen pemerintah dalam mengikutsertakan akfif dalam pengelolaan

sampah khususnya melalui kegiatan bank sampah

Optimalisasi kinerja pengelolaan sampah di TPS3R pembangunan tahun

2015 serta membangun 5 TPS 3R pada tahun 2019 beserta fasilitasnya

Mengadakan pameran bank sampah agar kelompok bank sampah

termotivasi dalam upaya peningkatan kuantitas sampah yang dikelola

menjadi bernilai.

Mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah di masyarakat melalui

kerjasama dengan PKK maupun pembinaan/pelatihan sampah di tingkat RT/desa.


Kegiatan Pameran Bank Sampah di Hutan Kota Gergunung Kab. Klaten 2019

3.1.2.2. Sasaran strategis : Terjaganya Kualitas Lingkungan hidup

Dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup, ada beberapa indikator

sasaran yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, cakupan pengawasan

terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan. Adapun

indikator yang masih belum dapat memenuhi target yaitu indeks kualitas air.

Masih rendahnya indeks kualitas air salah satu penyebabnya yang paling

penting yaitu tingginya pencemaran air oleh limbah domestik. Kewenangan

dalam pengendalian IPAL domestik bukan menjadi kewenangan Dinas LHK

melainkan Perwaskim sehingga diharapkan kedepan adanya program dan

koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi permasalahan pencemaran

limbah air domestik di sungai. Target IKA tahun 2019 sebesar 48,3 dengan

capaian realisasi IKA sebesar 28,46 (58,92%) sedangkan target IKU pada tahun

2019 sebesar 63,5 telah melampaui target yang ditentukan dengan capaian

sebesar 82,29 (130 %). Uji sampling udara menggunakan metode pasive sampler

dimana keakuratan lebih baik dan lebih mewakili uji kualitas udara di Kabupaten

Klaten, pengambilan uji dilakukan selama 24 jam dengan pelaksanaan 2 kali

dalam setahun pada 4 titik (kawasan padat penduduk, transportasi, industri dan

perkantoran).

Pengambilan uji sampling kualitas air sungai dilakukan hanya beberapa

titik menyesuaikan anggaran dan karena SDM yang terbatas serta antrian pada

laboratorium lingkungan yang terakreditasi sangat panjang maka tahun 2019 ini


hanya dapat dilakukan sekali dengan pengambilan sampling pada 13 titik dari 7

sungai yang ada di Kabupaten Klaten dari target 10 sungai. Adapun sungai yang

dapat dipantau mutu airnya dengan pengambilan sample adalah sebagai berikut :

Sungai Rowo Jombor, Sungai Modin, Sungai Soran, Sungai Pusur, Sungai

Merbung, Sungai Kacang Ijo, dan Sungai Kroman. Ditambah hasil uji dari

BKSDA sebanyak 3 sungai yaitu Sungai Dengkeng, Sungai Jebol dan Sungai

Pusur. (DAS Bengawan Solo)

Dari diagram diatas terlihat bahwa indeks air dibanding tahun lalu mengalami

peningkatan sejumlah 10,18 poin dan indeks udara mengalami penurunan

sebanyak 1,01 poin. Kedua indeks tersebut diatas yaitu indeks kualitas air dan

udara apabila digabung dengan indeks tutupan vegetasi/tutupan lahan dimana

indeks tutupan lahan/vegetasi Kabupaten Klaten tahun 2019 sebesar 42,54

menjadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan hasil perhitungan

47,49. Meningkat dibandingkan tahun lalu dimana IKLH Kabupaten Klaten

39,74, meskipun masih jauh dari target yang diharapkan akan tetapi telah terlihat

jelas mengalami progres kenaikan. Dengan adanya komitmen semua pihak

instansi terkait diharapkan indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Klaten

pada akhirnya sesuai dengan apa yang ditargetkan/diharapkan.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dari target 100%

terealisasi 100%. Data perusahaan yang wajib AMDAL sejumlah 9 dan telah

dilaksanakan monitoring/pengawasannya.

Perhitungan penegakan hukum lingkungan berdasarkan data jumlah aduan yang

masuk kepada Pemda dan diteruskan ke DLHK kemudian ditindaklanjuti

sehingga aduan/masalah lingkungan yang ada di masyarakat Kabupaten Klaten

30,6835,57

18,28

28,46

74,6879,57

83,3 82,29

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2018 2019

An

gka

Ind

eks

Tahun

Data Indeks Air dan Udara Dinas LHK

target IKA realisasi IKA target IKU realisasi IKU


dapat terfasilitasi atau terselesaikan. Adapun data selama tahun 2019 sebanyak 5

aduan masyarakat dimana 5 kasus sudah terselesaikan (100%).

3.1.2.3. Sasaran strategis : Meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup

dalam segala aspek kehidupan dan menjadi budaya dalam bermasyarakat.

Dalam upaya peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan dan peduli lingkungan pada tahun 2019 ada beberapa kelompok

masyarakat peduli lingkungan yaitu kelompok sekolah, kelompok pramuka,

kelompok masyarakat desa dan kelompok perkantoran.

Kegiatan yang mendukung terwujudnya kelompok masyarakat tersebut yaitu

kegiatan Peningkatan Sekolah Adiwiyata, Pembinaan Saka kalpataru, Gerakan

Desa Ramah Lingkungan dan Perintisan Kantor Ramah Lingkungan.

Keberhasilan dan peningkatan tahun ini karena adanya kesadaran dan komitmen

dari pemerintah untuk mulai membudayakan kantor yang ramah lingkungan

terutama di kalangan pemerintah itu sendiri. Dengan diselenggarakannya

sosialisasi tentang kantor ramah lingkungan kepada OPD se- Kabupaten Klaten,

diharapkan kedepan telah terbangun komitmen masing – masing OPD

menganggarkan dalam menciptakan kantor dan suasana yang ramah lingkungan

melalui aksi antara lain penghematan energi, pemakaian kertas, membuat sumur

biopori terutama bagi kantor yang rawan banjir, memilah sampah di kantor dsb.

Peran serta dalam pengelolaan lingkungan di beberapa kelompok masyarakat

Selain itu ada beberapa indikator tambahan yang dapat dijadikan ukuran

keberhasilan DLHK Klaten dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Klaten

dalam berbagai kelompok untuk pencegahan dan perusakan lingkungan hidup

yaitu para pelaku usaha/kegiatan yang ingin mendirikan usaha di Kabupaten

Klaten wajib memiliki dokumen atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan.


Adapun data pencari ijin lingkungan dan pengelolaan limbah di Kab. Klaten

sebagai berikut :

*

(

)

T

a

h

u

n

( ) 2019 hanya menerbitkan rekomendasi

* Izin Lingkungan tahun 2019 ditangani oleh DPMPTSP

3.2. REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan

Pendapatan berupa penerimaan dari parkir khusus di RTH Gergunung dengan

target Rp. 12.000.000,- Adapun realisasi penerimaan di tahun 2019 sebesar Rp.

5.050.000,- ( 42,08 %) sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Belanja

Anggaran Belanja Tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Daerah Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp. 15.359.048.000,- sedangkan

realisasinya adalah sebesar Rp. 12.855.949.596,- atau sebesar 83,70 %. Belanja

langsung target setelah perubahan Rp. 13.211.410.000,- realisasinya sebesar Rp.

11.012.617.980,- (83,36 %) dan belanja tidak langsung Rp. 2.147.638.000,-

realisasinya sebesar Rp 1.843.331.616,- (85,83 %) yang terdiri dari gaji dan

tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan. Belanja langsung diperuntukan untuk membiayai progam/kegiatan

pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencapai sasaran strategis

DLHK dimana tahun 2019 terdiri dari 6 program utama sesuai tupoksi dan 5 progam

pendukung serta terdiri dari 26 kegiatan utama dan 25 kegiatan pendukung.

Izin Lingkungan Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Izin Amdal 0 - - - 2

Izin UKL /UPL 90 52 53 54 82

Izin SPPL 701 832 546 554 667

Izin Perlindungan lingkungan Tahun

2015 2016 2017 2018 2019*

Izin Pembuangan Air limbah

(IPAL) (Rekomendasi)

4 1 3 1 1

Izin Penyimpanan Sementara

Limbah B3 (Rekomendasi)

4 9 6 9

Izin Lingkungan

(Rekomendasi)

50 52 53 78 -


Jika dilihat dari realisasi anggaran per program/kegiatan, penyerapan anggaran

terbesar pada program/kegiatan di Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(93,44%) dan Program yang sesuai dengan tupoksi DLHK yaitu Program di Program

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (96,00%). Sedangkan program/kegiatan yang

penyerapannya terkecil pada Program Peningkatan Kualitas Perencanaan. Namun

secara fisik realisasi seluruh kegiatan rata rata mencapai 99 %. Kedepan diharapkan

Program tersebut dapat dilaksananakan pada awal tahun sehingga tidak mengganggu

jalannya pelaksanaan kegiatan pada bidang dimana SDM nya yang terbatas.

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan sesuai tupoksi dan pendukung tercapainya

sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TA. 2019

Tabel. 3.2.1


Sasaran

Indikator Sasaran

Kinerja

Nama Program

Keuangan

Target Realisasi %Realisasi Pagu Realisasi %Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatnya kualitas

dan kuantitas infrastruktur

publik dan sarana

prasarana dasar

masyarakat

Luasan RTH Publik

sebesar 20 % dari

wilayah luas

kota/kawasan

perkotaan

0,15 0,15 100 % Pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau

1.422.400.000 1.367.840.447 96 % ,31%

Volume sampah yang

tertangani (m3)

2200 4042,27 183,74 % Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

7.516.279.000 5.965.271.645 79,36 %

2 Terjaganya Kualitas

Lingkungan hidup

Indeks kualitas air 48,3 28,46 58,92 % Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan

Hidup

1.591.291.000 1.325.254.625 83,28%

Indeks kualitas udara 63,5 82,29 129,59 %


Program

Perlindungan dan

Konservasi

Sumber Daya

Alam

790.000.000 652.358.450 82,58 %

Program

Pengembangan

Kapasitas

Pengelolaan

Sumber Daya

Alam dan

Lingkungan

Hidup

545.000.000

496.594.599

91,11 %

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Akses Informasi

Sumber Daya

Alam dan

Lingkungan

Hidup

110.000.000 87.905.150

79,91 %


ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TA. 2019

Tabel. 3.2.2

No Sasaran Indikator Kinerja

% Capaian Kinerja % Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi (Indikator Kinerja yang ≥

100%)

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas

infrastruktur publik dan sarana

prasarana dasar masyarakat

Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari

wilayah luas kota/kawasan perkotaan

100 % 96 % %

Volume sampah yang tertangani (m3) 183,74 % 79,36 % %

2. Terjaganyanya Kualitas Lingkungan

hidup

Indeks kualitas air 58,92 % 83,28% %

Indeks kualitas udara 129,59 % 82,58 % %


Tingkat efisiensi paling besar pada pencapaian sasaran tersedianya data dan

informasi lingkungan hidup bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam

pelaksanaannya dikerjakan secara swakelola. Ada beberapa kegiatan dalam

mewujudkan data dan buku tentang lingkungan hidup tanpa pihak ketiga ternyata

hasil yang diinginkan lebih maksimal dan dapat menghemat anggaran sehingga di

tahun yang akan datang kegiatan - kegiatan dalam upaya penyusunan data dan

informasi akan perlahan dikerjakan tanpa pihak ketiga.

Sedangkan efisiensi anggaran pada pencapaian sasaran lainnya rata – rata

disebabkan adanya penghematan anggaran pada saat pengadaan barang/jasa

menggunakan sistem lelang dan pengadaan langsung, penghematan dalam perjalanan

dinas khususnya perjalanan dinas luar daerah. Konsultasi dan permintaan data dapat

menggunakan surat elektronik dan fasilitas teknologi lainnya sehingga menghemat

anggaran perjalanan dinas.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Daerah Kabupaten Klaten merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019. Berdasarkan

sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan VISI, MISI dan Tujuan, Sasaran dan

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran pada Renstra 2016-2021, maka dari 6 sasaran

yang ditetapkan secara umum dapat tercapai dengan baik meski ada beberapa hal

yang harus ditingkatkan. Hanya ada 1 indikator kinerja yang belum tercapai target

kinerjanya yaitu indeks kualitas air. Rata – rata pencapaian diatas 100%. Disamping

itu adanya perbedaan target kinerja antara RKT dan PK disebabkan anggaran yang

dialokasikan pada masing – masing program/kegiatan tahun 2019 berbeda dengan

target pada RPJMD/Renja sehingga mempengaruhi pula dalam target pencapaian

kinerja.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan di masa mendatang antara lain :

1. Memprioritaskan program/kegiatan sesuai dengan tupoksi dan sasaran strategis

yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Menjadikan LKjIP dan hasil evaluasi/monitoring capaian kegiatan setiap bulan

sebagai bahan pengambilan kebijakan agar meningkatkan kinerja dan capaian

realisasi kegiatan

3. Kegiatan yang realisasi penyerapan anggaran sangat rendah akan dievaluasi ulang

dengan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan sehingga kedepan dapat

ditingkatkan dan kinerja dapat dimaksimalkan.

4. Lebih memaksimalkan tim monev OPD dalam pemantauan dan pengawasan

pelaksanaan program/kegiatan dan rutin menyelenggarakan rakor pelaksanaan

kegiatan sehingga dapat segera diatasi jika terdapat masalah dan mencapai hasil

yang diharapkan/ditargetkan.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 untuk

OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, semoga dapat menjadi bahan

pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten

TAHUN : 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Menurunnya jumlah sampah yang masuk ke TPA melalui program 3R (reduce, reuse, recycle)

Volume sampah yang tertangani 3R (m³)

2200

2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indeks kualitas air 48,3

Indeks kualitas udara 63,5

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

100%

Penegakan hukum lingkungan 100%

3 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam (SDA)

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

3 ha

4 Terpenuhinya kebutuhan ruang terbuka hijau

Jumlah taman kota yang tertata dan terpelihara dengan baik

3 titik/lokasi

5 Meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam segala aspek kehidupan dan menjadi budaya dalam bermasyarakat

Jumlah kelompok yang peduli terhadap lingkungan hidup

4

6 Meningkatnya kualitas informasi lingkungan

Tersedianya data dan informasi tentang lingkungan hidup di kawasan Kabupaten Klaten

2 jenis informasi

BUPATI KLATEN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KLATEN

Hj. SRI MULYANI SRIHADI, ST, MM

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( IKU - SKPD ) TAHUN 2016 – 2021

1. Nama Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Tugas dan Kewajiban : Membantu dan menunjang kelancaran tugas Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan

3. Fungsi : 1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup;

2. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian lingkungan;

3. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian;

4. Pemberian rekomendasi perizinan bidang lingkungan hidup; 5. Penyelidikan dan penyelesaian kasus di bidang lingkungan hidup; 6. Koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup; 7. Pemantauan dan evaluasi

4. Indikator Kinerja Utama :

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan

1 2 3 4

1 Menurunnya jumlah sampah yang masuk ke TPA melalui program 3R (reduce, reuse, recycle)


Tipe indikator kinerja : Kuantitas absolut

Sumber data : Data volume sampah yang dapat ditangani oleh kegiatan bank sampah di Kabupaten Klaten dalam pengelolaan persampahan

2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indeks kualitas air Tipe indikator kinerja : Tipe indeks (IKA = li + lj +lk + lm)

Sumber data : hasil pemantauan air sungai/hasil uji laboratorium terhadap status pencemaran air sungai

Indeks kualitas udara

Tipe indikator kinerja : Tipe indeks (IKUd = 100 - ((50/0,9) x (leu - 0,1)))

Sumber data : hasil pemantauan udara/hasil uji laboratorium terhadap status pencemaran udara

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KABUPATEN KLATEN

SRIHADI, ST, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710201 199703 1 013

Tabel CASCADING 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KLATEN

No TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

1 Meningkatkan kelestarian sumber daya alam

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Terjaganyanya Kualitas Lingkungan hidup

Indeks kualitas air

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Cakupan pemantauan terhadap kualitas lingkungan

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Nilai capaian Adipura

Indeks kualitas udara

AMDAL/UKL-UPL Pemantauan Kualitas Lingkungan

Jumlah sampling titik pantau kualitas udara dan air

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Jumlah pengawasan pelaku usaha/kegiatan

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

jumlah alat pengumpul dan pengangkut sampah/limbah B3

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Jumlah dokumen kebijakan pengendalian dan perusakan lingkungan hidup

Pembinaan Pelaku Usaha/Kegiatan

jumlah pemantauan dokumen lingkungan dan pembinaan bagi pelaku usaha/kegiatan

Operasional Laboratorium Lingkungan

Pengujian analisa kualitas air sungai/limbah

Operasional perijinan

jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai ijin lingkungan

Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah

jumlah pengelolaan air limbah yang terbangun

indeks tutupan lahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber mata air

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air

Cakupan luasan area penghijauan sekitar mata air

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Jumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Penghijauan Jalan Dalam Kota

Panjang ruas jalan yeng ditanami turus jalan kota

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat


Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

jumlah penataan taman kota/RTH

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah taman kota yang dipeliharadi RTH Kab. Klaten


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Jumlah sarpras pengelolaan persampahan untuk fasum/fasos

air Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Jumlah kelompok 3R yang mendapat pendampingan

Pembinaan Bank Sampah

Jumlah bank sampah aktif dan 3R

Pengolahan Sampah 3R

Jumlah kelompok 3R beserta fasilitasnya

Pengadaan Tempat Sampah Terpilah (bankeu)

Jumlah tempat sampah terpilah 3

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Gerakan Desa Ramah Lingkungan

Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba desa ramah lingkungan

Peningkatan Sekolah Adiwiyata

Jumlah siswa dan sekolah peduli dan berwawasan lingkungan

Pembinaan Saka Kalpataru

Jumlah pramuka berwawasan lingkungan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase ketersediaan data informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat

Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau

Jumlah Buku Menuju Indonesia Hijau yang tersusun

Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Jumlah buku peningkatan upaya penurunan emisi dan data gas rumah kaca

Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati

Jumah buku inventarisasi jenis flora dan fauna di Kab. Klaten

Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Jumlah buku IKPLHD yang tersusun

Penyusunan Kajian Lahan Kritis

Jumlah dokumen kajian lahan kritis yang disusun


Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah penataan taman kota/RTH

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah taman kota yang dipelihara di RTH Kab. Klaten

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...

Documents